Malu Putu Setia  ;  Pengarang; Wartawan Senior Tempo

                                                     TEMPO.CO, 24 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Seperti biasa, dengan suara menggebu dan tangan tak bisa diam, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh mengajak bangsa yang pernah berbudaya luhur ini kembali mengenal rasa malu. Hal itu dikaitkan dengan "musibah kecil" yang menimpa Partai NasDem. Sekretaris jenderal partai, Patrice Rio Capella tiba-tiba dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hanya perlu waktu tiga jam, Rio Capella sudah dicopot dari partai, bahkan juga sebagai anggota DPR. Surya Paloh menyebutkan, kita harus membudayakan rasa malu. Korupsi itu memalukan. NasDem memang terkenal dengan gerakan perubahan atau restorasi Indonesia. Kembali memiliki rasa malu bisa jadi restorasi yang paling mendasar, tak usah bicara yang muluk-muluk. Dengan memiliki rasa malu, seseorang bisa menahan diri dari nafsu setan, berhati-hati melangkah, dan selalu becermin: "Kalau saya melakukan perbuatan buruk itu, memalukan keluarga apa tidak, ya?" Tak lama setelah Rio Capella dijadikan tersangka, DPR, yang "belum berhasil" melemahkan KPK, kembali jadi korban. Kali ini menimpa Dewie Yasin Limpo, politikus Partai Hanura. Dewie tertangkap tangan menerima suap untuk sebuah proyek kelistrikan di Papua yang baru dalam pembahasan anggaran. Bayangkan, proyek di negeri ini baru pada tingkat pembahasan saja sudah ada suap-suapan di DPR, lembaga yang menyetujui dan mengawasi anggaran. Luar biasa modus korupsi sekarang ini. Andai Dewie mempertimbangkan rasa malu, mungkin dia tak perlu melakukan hal itu. Apa lagi yang kurang pada keluarga Limpo? Kekayaan dan kehormatan sudah menyatu. Ayah Dewie tokoh terhormat dan amat disegani di Makassar, kakaknya sedang menjabat gubernur saat ini, saudara-saudaranya pegang berbagai jabatan publik dengan kendaraan politik yang berbeda-beda. Setitik Dewie, rusak dinasti Limpo sebelanga. Adakah semesta bergerak? Ketika para dinasti yang awalnya membangun kedinastian dengan idealisme lalu tergoda untuk menguasai secara berlebihan dan rakyat tak berdaya mengingatkan, alam pun ikut campur. Gara-gara diabaikannya rasa malu, beberapa dinasti guncang. Dinasti Atut di Banten, kini dinasti Limpo di Makassar. Juga "setengah dinasti" yang sedang dibangun di Bangkalan. Memudarnya rasa malu tak cuma di kalangan para dinasti. Juga perorangan. Misalnya, anggota DPR—lagi-lagi harus dijadikan contoh buruk. Dewie Limpo adalah anggota DPR ke-86 yang dijerat KPK sejak 2002. Semua partai tak ada yang bersih mulus. Di luar korupsi, rasa malu pun merosot di urusan etika. Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkena kasus saat bertemu dengan kandidat presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kasusnya ditangani majelis kehormatan. Kedua pemimpin DPR itu sudah tiga kali dipanggil majelis, tapi mangkir. Tiba-tiba saja majelis memutuskan memberikan hukuman ringan: teguran. Bagaimana mungkin orang yang gagal diperiksa tiba-tiba dijatuhi hukuman? Baik pimpinan DPR maupun majelis sudah tak punya rasa malu mempertontonkan sandiwara ini. Tentu tak adil jika hanya menyebut anggota DPR. Rasa malu yang hilang melanda berbagai orang. Ada yang mencela Presiden Jokowi dan tanpa malu memelihara kebencian itu terus-menerus. Sebaliknya, ada yang terus-menerus membela Jokowi apa pun yang dikerjakan, juga tanpa malu-malu. Padahal Jokowi bisa salah dan bisa pula benar. Mari ikuti Surya Paloh yang mengajak kita untuk punya rasa malu, meski Bang Surya patut juga dikritik karena tak malu tampil berlama-lama di televisi yang frekuensinya milik publik. ●

Mentradisikan Budaya Malu

Muhtadi, PENGAJAR DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH, JAKARTA

Sumber : SUARA KARYA, 30 November 2011

Menurut Mochtar Lubis, ciri-ciri manusia Indonesia, yaitu hipokrit atau munafik, segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya (atau lempar batu sembunyi tangan), berjiwa feodal, dan percaya takhayul. Ciri-ciri tambahan lainnya yang sifatnya kurang baik adalah tidak hemat, boros, serta senang berpakaian bagus dan berpesta.

Di sisi lain, kata Mochtar Lubis, manusia Indonesia memiliki ciri atau sifat baik, yakni saling tolong-menolong, berhati lembut, suka damai, punya rasa humor, cepat belajar, mudah dilatih dan dapat tertawa walaupun dirinya sedang menderita.

Sebagai bangsa, kita harus menghapus ciri-ciri dan tidak menjadi stigma tanpa ujung. Kita harus mengubahnya bila bangsa ini ingin menjadi bangsa besar, maju, demokratis dan sejahtera.

Anehnya, ciri-ciri negatif itu, hari-hari ini bukan dikurangi malah ditambahkan dengan tumbuhnya budaya 'hilang rasa malu'. Mereka tidak merasa malu berbuat tidak terpuji atau melanggar norma-norma hukum. Mereka yang melakukan tindakan tidak terpuji masih dapat berjalan dengan gagah dan percaya diri serta seolah-olah merasa tidak berdosa.

Ironisnya, budaya tidak ada rasa malu dipertontonkan oleh elite-elite politik kita. Mereka tetap percaya diri dan santai saja duduk di jabatannya walaupun kementerian atau lembaga dipimpinnya terkena kasus korupsi atau tidak memiliki kinerja yang baik. Mereka duduk manis dan sambil kokoh memegang kursi jabatannya walaupun kementerian atau lembaga yang dipimpinnya telah gagal berprestasi.

Dalam konteks ini, misalnya, menteri harus berani mengundurkan diri bila kementerian yang dipimpinnya terlibat skandal korupsi. Bukan karena dirinya bersalah atau menjadi bagian dari itu, tapi mundur sebagai bagian tanggung jawabnya karena gagal menjadi pemimpin. Ia harus menyerahkan kepada yang lain: yang lebih kompeten, lebih berintegritas, lebih bermoral dan memiliki kepemimpinan yang kuat.

Karena model pemimpin yang tak memiliki malu akan menjadi beban sejarah bagi bangsa ini. Pemimpin seperti ini tidak mungkin membawa kemajuan dan perbaikan bagi yang dipimpin. Lebih ksatria mundur bagi pemimpin yang berkinerja kurang bagus dan lembaga yang dipimpinnya terkena skandal korupsi, misalnya.

Pemimpin adalah sebuah amanah dan pelayan bagi yang dipimpinnya. Bila bersikukuh mempertahankan kursi jabatannya patut diduga bahwa pemimpin, pejabat atau elite politik tidak menjadikan jabatan yang dipegang sebagai amanah. Ada motivasi lain. Mungkin motivasi itu kekuasaan dan mungkin pula untuk meraup harta sebanyak-banyaknya. Inilah motivasi yang berorientasi - meminjam bahasanya Erich Fromm - to have (memiliki) bukan to be (menjadi).

Belajar dari Jepang

Jepang merupakan negara yang perlu diteladani tentang tumbuhnya budaya malu di kalangan pemimpin atau elite politiknya. Pemimpin (baca: perdana menteri) Negeri Sakura ini bila gagal melaksanakan tugas, ia akan memilih mundur.

Yukio Hayotama mundur karena gagal menepati janjinya, yakni memindahkan pangkalan udara miliki Amerika Serikat (AS) di Pulau Okinawa. Baru-baru ini, Naoto Kan mundur dan digantikan oleh Yoshihiko Noda, karena ia gagal berprestasi dan tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi negaranya.

Para pemimpin dan elite politik kita perlu belajar dan meneladani apa yang terjadi di Negeri Sakura tersebut. Bila gagal mencapai target kinerjanya atau institusinya terkena skandal korupsi, pemimpin harus dengan legowo dan ikhlas untuk mundur. Mundur dari jabatannya sebagai bukti tanggung jawab moralnya dan sekaligus untuk menunjukkan masih kuatnya budaya malu pada dirinya.

Para pemimpin, pejabat dan elite politik perlu mentradisikan budaya malu dengan indikatornya mundur bila tidak mampu menepati janji, tidak mencapai target kinerjanya, maupun diduga terlibat skandal korupsi atau terkena masalah moral lainnya. Bila mereka mentradisikan budaya malu berarti ikut berkontribusi bagi tumbuhnya budaya tersebut di kalangan masyarakat secara luas. Budaya malu ini adalah obat yang menyehatkan bagi tumbuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan serta maju.

Pemimpin, pejabat dan elite politik harus menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Dengan mereka memiliki budaya malu dan mundur dari jabatannya bila tak kompeten, baik kinerja maupun moralnya. Dengan demikian, budaya ini akan terinternalisasi pada ruang publik kita hingga menjadi 'norma' yang mengikat seluruh warga bangsa ini. Di mana bila warga bangsa ini melakukan perbuatan tak terpuji juga akan merasa malu.

Bangsa ini janganlah dikenal dengan ciri-ciri negatifnya saja, seharusnya juga ciri-ciri positif lebih diperkuat dan mengalami penguatan. Salah satunya adalah mentradisikan budaya malu oleh para pemimpinnya. Jadikanlah budaya malu berbuat tercela, korupsi, dan lainnya menjadi budaya bangsa yang positif. Ini sekaligus merupakan pembelajaran dan teladan dari pemimpinnya. Semoga. ●