Tampilkan postingan dengan label Arif Novianto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Arif Novianto. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 04 April 2015

Kemana Arah Gerakan Mahasiswa Sekarang : Dari Refleksi Menuju Aksi

Kemana Arah Gerakan Mahasiswa Sekarang :

Dari Refleksi Menuju Aksi

Arif Novianto  ;  Mahasiswa Manajemen & Kebijakan Publik
di Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (ISIPOL) – UGM 2010
INDOPROGRESS, 25 Maret 2015

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                           

Pendahuluan

PADA perayaan ulang tahunnya yang ke-81 di tahun 2006, Pramoedya Ananta Toer mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup menarik: mengapa pemuda yang dengan gemilang menyingkirkan rezim Soeharto, tidak menghasilkan tokoh politik nasional? padahal pemudalah yang memberikan kepemimpinan dan energi dalam setiap perubahan penting disepanjang sejarah Indonesia serta tampil menjadi tokoh politik nasional. Mengapa sekarang tidak?.

Pertanyaan tersebut mencoba mencari apa yang terjadi sebenarnya dalam gerakan mahasiswa atau pemuda ini di era reformasi. Para mahasiswa bersama rakyat yang telah berhasil melengserkan Soeharto setelah 32 tahun memimpin pada mei 1998, tidak mampu turut menyingkirkan orang-orang dalam lingkaran orba. Mereka tidak menghasilkan tokoh populis yang menuntun agenda besar revolusi nasional bersama rakyat. Akibatnya gerakan mobilisasi massa yang begitu besar, yang telah dibangun lama dibajak oleh tokoh konservatif yang masih dalam enclave orba seperti Amien Rais, Gus Dur dan Megawati pada detik-detik terakhir. Sehingga agenda reformasi tak mampu mendorong perubahan besar, karena kroni-kroni orba masih tetap bergentayangan di pusat-pusat pengambilan keputusan.

Setelah hampir 17 tahun masa reformasi, banyak sekali kegundahan rakyat terhadap aktivisme gerakan Mahasiswa. Mitos mahasiswa sebagai agent of change menjauh dari realita yang ada. Para mahasiswa lebih senang dan bangga jadi juru keplok (tepuk tangan) di acara-acara TV atau duduk manis di pusat perbelanjaan atau di tempat nongkong modern yang begitu gemerlap dan jauh dari kesulitan hidup rakyat kecil. Di sana mereka dapat leluasa berbicara tentang artis idola, film populer serta trend atau mode pakaian terbaru, dan tak lupa mencibir setiap kali ada demo yang memacetkan jalan atau tak terima ketika upah buruh naik yang membuat para buruh dapat hidup layak.

Di sisi yang lain gerakan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan cenderung tersandera dengan isu-isu elit yang menyetir media massa nasional. Mereka seringkali terjebak pada romantisme masa lalu, seperti seorang ABG yang ditinggal kekasihnya kemudian gagal move-on. Prestasi bagi mereka adalah ketika berhasil membuat event besar dengan mendatangkan artis papan atas. Kalau begitu apa bedanya mahasiswa dengan event organizer (EO)? Coba hitung berapa banyak organisasi mahasiswa yang tetap berada di rel awalnya untuk mengasah para intelektual muda yang mampu memperjuangkan kehidupan rakyat dan mengkritisi penguasa?

Problematika tersebut bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit (ahistoris). Tetapi tak dapat dilepaskan pada akar sejarah. Banyak pengamat menganggap hal ini adalah buah dari neoliberalisme yang menyebabkan terjadinya komersialisasi pendidikan atau analisa budaya yang melihat karena pengaruh habitus. Namun analisa tersebut mengandaikan mahasiswa sebagai makhluk yang tak bergerak yang dapat disetir kesana kemari. Padahal mahasiswa adalah manusia yang berfikir, berhasrat dan bergerak (hidup). Itu adalah faktor eksternal sedangkan faktor internal adalah tentang dinamika gerakan di tubuh organisasi mahasiswa ini. Analisa yang lebih genit lagi adalah ketika menganggap hal tersebut adalah faktor moralitas, yang solusinya adalah penanaman nilai agama atau ceramah motivasi surgawi.

Sejarah Gerakan Mahasiswa Dari Masa ke Masa

Sejarah pergerakan Indonesia tak bisa dilepaskan pada masa perkembangan 1912-1926 atau yang menurut Takashi Shiraishi adalah peristiwa ‘Zaman Bergerak’. Peran para intelektual muda yang membawa gagasan baru dalam dunia pergerakan mengalir deras dalam kesadaran politik rakyat. Zaman pergerakan di Indonesia pada masa itu mulai menampilkan kesadaran politik baru dalam bentuk yang modern dan akrab dengan kita saat ini, seperti surat kabar, rapat, pemogokan, serikat, partai dan ideologi. Hal tersebut tidak mungkin dapat ditemui dari masa sebelumnya dimana gerakan lebih bersifat mesianistik atau yang dipimpin para feodal dengan cara tradisional.

Kesadaran politik rakyat terbentuk tidak hanya melalui interaksi sosial, namun melalui aktivitas sosial dan aktivitas politik terorganisasi dengan cita-cita untuk merdeka. Mobilisasi massa secara besar telah menciptakan radikalisasi dalam gerakan. Rakyat mulai aktif melakukan berbagai aksi pemogokan dan tuntutan. Gagasan Marxisme atau sosialisme ilmiah yang dibawa oleh Henk Sneevliet serta Tan Malaka menjadi pijakan penting dalam gerakan. Ketika gerakan kiri diberangus pada penghujung 1926, kekosongan tonggak gerakan diambil alih oleh kelompok intelektual muda nasionalis kiri radikal yang telah terbentuk kesadaran politiknya pada 1920an, seperti Soekarno dengan PNI dan gagasan Marhenismenya.

Datangnya Jepang hingga kemerdekaan pada 1945 tak bisa dipisahkan dari kekuatan gerakan rakyat ini. Mereka melakukan perang gerilya, mogok, vergadering, aksi massa, berorganisasi, rapat akbar dan berpartai untuk menuntaskan proses revolusi nasional yang anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme. Para mahasiswa, pemuda bersama rakyat berupaya menghabisi sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme dengan tuntutan nasionalisasi, land reform dan berdikari.

Namun pada 1965-1967, terjadi penghancuran gerakan revolusi nasional yang hampir 60 tahun telah terbangun. Pelakunya adalah rezim Orde Baru (orba). Gerakan mahasiswa pada 1965 yang dipelopori oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) yang dibentuk atas anjuran Mayor Jendral Syarif Thayib, Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 25 Oktober 1965, adalah gerakan yang berselingkuh dengan Angkatan Darat dalam mendirikan orba. Setelah orba tegap memimpin, para pemimpin KAMI banyak yang masuk dalam pemerintahan sebagai timbal jasa. Tentu ada yang tak terserap dan bergerak di luar.

Gerakan mahasiswa pada tahun 1970an, terjebak pada kerangka gerakan moral. Seperti tokoh dalam gerakan tersebut Arief Budiman, yang menyerukan gerakan Golput atau Golongan Putih terhadap Pemilu yang tak adil. Gerakan mahasiswa pada masa ini hanya bergulat dengan teori, membuat sikap pernyataan dan menegur penguasa tanpa pernah melakukan gerakan mobilisasi massa serta bergabung dengan massa rakyat yang dihisap oleh rezim orba.

Kebijakan ‘massa mengambang’ yang digagas oleh Ali Moertopo telah membuat rakyat buta politik. Keadaan tersebut membuat masyarakat yang marah terhadap penguasa tak dapat menyalurkan amarahnya dalam gerakan politik yang terorganisasi, sehingga yang terjadi adalah kerusuhan. Hingga terjadi peristiwa Malari (Malapetaka Limabelas Januari) yang dilakukan generasi mahasiswa 1973-74. Akibat proses tersebut rezim Soeharto mengambil tindakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) dalam kehidupan politik. Karena kampus selama periode tersebut menjadi pusat mobilisasi mahasiswa dan pusat kritik terhadap penguasa.

Gerakan mahasiswa pada era akhir 1980an sampai 1998 mulai belajar dari kekalahan atau kesalahan gerakan sebelumnya paska 1965, yaitu karena terpisah dari kekuatan rakyat dan mereka tak memiliki basis massa yang kuat dan luas (analisa Danial Indrakusuma, aktivis mahasiswa & tokoh pendiri PRD). Belajar dari gerakan mahasiswa di Filipina pada 1980an yang berhasil menggulingkan diktator Marcos dengan strategi ‘Live-in’ (hidup dan berjuang bersama rakyat), maka gerakan mahasiswa pada masa itu melakukan strategi yang sama. PRD yang terbentuk pada 1994 (diinisasi oleh mahasiswa, aktivis, buruh, petani dan lainnya) memainkan peran penting dalam kembali menjalankan politik mobilisasi massa dengan cara Live-in di kawasan perburuhan, kawasan pinggiran kota, dan di tengah konflik agraria. Hingga akhirnya rezim Soeharto menyatakan PRD sebagai partai terlarang dengan menangkap para aktivisnya. Hal tersebut membuat PRD melakukan gerakan bawah tanah dengan membawa bendera berbeda yang mampu mendorong lengsernya Soeharto pada Mei 1998 setelah 32 tahun memimpin.

Seperti yang ditanyakan oleh Pram, gerakan mahasiswa atau pemuda yang berhasil menggulingkan Soeharto tersebut ternyata tidak menghasilkan tokoh politik nasional pada periode era reformasi. Bahkan sampai sekarang, tokoh nasional hanya diisi oleh orang-orang dari enclave orba. Pada 1999 ada Amin Rais, Megawati dan Gus Dur, sedangkan sampai sekarang hanya diisi oleh SBY, Jusuf Kalla, dan Prabowo. Jokowi memang tidak termasuk enclave peninggalan orba, namun ia tak terlahir dari proses gerakan dan tak memiliki gagasan besar tentang ke-Indonesiaan.

PRD sebagai pelopor gerakan melengserkan Soeharto dalam pemilu 1999, juga tidak dapat berbicara banyak. Jargon mereka “Pilih PRD atau Boikot Pemilu bersama Rakyat” menunjukan adanya kebimbangan dan perpecahan di internal partai tersebut dalam terjun dalam ajang kontestasi politik. Perpecahan terjadi karena ada dua arus pemikiran berbeda, apakah mereka akan bergerak di luar sistem dengan politik ekstra-parlementer atau bergerak di dalam. Sebelumnya mereka dikhianati oleh 4 tokoh reformis yaitu Megawati, Abdurahman Wahid, Amin Rais dan Sultan Hamengkubuwono X melalui pertemuan Ciganjur, yang kemudian menghentikan sebagian besar kekuatan mobilisasi massa yang memiliki potensi besar membawa roda pemerintahan kembali menapaki semangat revolusi nasional.

Hingga saat ini, PRD telah mengalami masa degenerasi dan deidiologisasi, karena aktivis-aktivis yang bergerak di dalamnya selama periode 1994-2000an telah banyak yang keluar. Garis politik PRD dari gagasan sosialisme demokrasi kerakyatan, sekarang cenderung mengarah ke Soekarnoisme. PRD pun pada akhirnya kehilangan pengaruhnya pada basis massa rakyat. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh hilangnya musuh bersama yaitu Soeharto pada era orba. Setelah Soeharto sukses dijatuhkan, bayangan akan musuh bersama menjadi samar. Ketiadaan musuh bersama membuat mereka kehilangan dukungan dari rakyat.

Selain itu faktor yang penting sebagaimana kesimpulan dari Pram dalam menjawab pertanyaan di awal adalah bahwa: “Kita secara nasional dilahirkan oleh revolusi nasional dan berhasil menghalau Imperialisme… disusul perjuangan menuntaskan revolusi: sekarang itu sudah padam samasekali. Kesimpulan saya: karena perkembangan orba menyalahi sejarah sebagai titik awal tempat bertolak sehingga kehilangan arah tak tau tujuan, alias ngawur”.

Pembantaian masal pada organ gerakan kiri, penghancuran terhadap gagasan revolusioner dan pemberangusan mobilisasi rakyat untuk menuntaskan revolusi nasional selama masa orba, telah membuat rakyat menjadi buta politik. Kekosongan gagasan revolusioner telah mencuatkan gagasan konservatif. Setelah jatuhnya Soeharto, rakyat yang dibuat menjadi masa mengambang, banyak yang tak mengetahui kemana mereka harus menyandarkan pilihan politiknya. PRD tidak mampu melakukan kampanye masif di berbagai media massa umum, sementara koran yang dibuatnya tidak mampu menyentuh segala lini masyarakat.

Akibatnya rakyat yang tengah berada pada masa krisis menyandarkan pilihan politiknya pada tokoh-tokoh reformis yang mendapat banyak sorotan oleh media massa. Hilangnya budaya berserikat, berpartai, rapat akbar, aksi, mogok dan bersuara telah menjadi salah satu penyebab kegagalan era reformasi ini. Kekosongan politik kiri, membuat para pemuda pengangguran, pemuda di pinggiran kota, pemuda desa yang tereksklusi dari dunia pertanian dan begitu pula para mahasiswa pada akhirnya menjatuhkan pilihan politiknya pada gagasan politik relijius konservatif atau relijius fundamentalis radikal. Para pemuda tersebutlah yang sekarang menjadi basis masa dari organisasi semacam FPI (Front Pembela Islam).

Apa Yang Harus Dilakukan?

Kini kita dihadapkan pada hasil dari proses penghancuran atau kontra-revolusi gerakan politik rakyat oleh rezim orba. Konsep “massa mengambang” yang diterapkan oleh rezim orba telah membuat mahasiswa begitupula rakyat kebanyakan, terjerat dalam kesadaran palsu mereka dan imajinasi ketakutan terhadap perjuangan politik. Artinya gerakan mahasiswa ke depan harus mampu menghubungkan dan membangun kembali atau melampaui perjuangan politik rakyat yang terbentuk pada 1912-1965.

Gerakan mahasiswa juga harus belajar dari perjuangan gerakan mahasiswa pada masa sebelumnya. Mereka harus bersikap tegas dengan berbagai kajian dan tidak hanya riuh dengan selebrasi politik. Tidak hanya bergerak dalam dunia maya seperti dengan gerakan petisi online, akan tetapi bergerak dalam aksi nyata. Mahasiswa di Chile berhasil mendorong kebijakan kuliah gratis yang dibiayai dari pajak korporasi, karena mereka turun ke jalan-jalan untuk aksi massa dengan tuntutan-tuntutan yang menekan penguasa sejak tahun 2006 melalui apa yang dinamai Penguin Revolution.

Artinya, gerakan mahasiswa selain berkutat dengan teori, mereka harus turun ke massa rakyat melalui strategi live-in dengan melakukan aktivitas sosial-politik demi menciptakan kesadaran politik pada massa dan keyakinan atas kekuatannya. Melakukan berbagai kajian dan membentuk media propaganda seperti Koran menjadi penting untuk memperkuat argumen dan memperluas kesadaran massa. Kebijakan pemerintah yang masih terjerat dalam politik neoliberal, membuat terus terjadinya berbagai konflik yang melibatkan rakyat dengan pemerintah atau swasta serta dengan keduanya. Di sana mereka dapat turut membantu perjuangan rakyat dengan membentuk blok historis. Dan hal utama adalah untuk menghidupkan kembali “perjuangan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia”. ●

Jumat, 07 November 2014

Defisit Demokrasi Perwakilan

Defisit Demokrasi Perwakilan

Arif Novianto  ;  Peneliti Politik di Bulaksumur Empat, Yogyakarta
SINAR HARAPAN, 29 Oktober 2014
                                                
                                                                                                                       


Sidang paripurna Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang berlangsung pada 26 September 2014 kembali mencuatkan pertanyaan besar tentang keberpihakan wakil rakyat serta relevansi demokrasi perwakilan.

Itu karena berdasarkan opini publik, mayoritas rakyat Indonesia menyetujui pilkada langsung. Alhasil, mereka merasa dikhianati wakilnya di parlemen. Intrik politik serta mekanisme voting di sidang paripurna telah memutuskan pilkada melalui DPRD, artinya bertolak belakang dengan kehendak mayoritas rakyat.

Ini berarti rakyat dalam konteks demokrasi liberal di Indonesia sekarang ini tidak lagi berkuasa sebagaimana seharusnya. Melalui sistem demokrasi keterwakilan, rakyat harus menyerahkan aspirasi dan sikap politiknya kepada yang namanya wakil rakyat. Sebelumnya, pemilu digunakan untuk menentukan para wakil rakyat ini. Keadaan tersebut membuat suara rakyat terfilterisasi menjadi hanya sebagai tuntutan kepada wakil rakyat agar mendengarkan aspirasi mereka.

Ketika para wakil rakyat tidak memenuhi aspirasi dari rakyat yang memilihnya menjadi wakil di pemilu, dalam sistem demokrasi liberal ini, rakyat tidak dapat serta-merta mencabut dukungan suaranya. Artinya, suara dari rakyat tidak dapat ditarik kembali atau rakyat tidak memiliki kedaulatan untuk mengganti para wakilnya yang tidak selaras dengan aspirasi mereka.

Sebenarnya, rakyat dapat menurunkan wakilnya tersebut jika mampu bersatu untuk berdemonstrasi, namun keadaan tersebut sulit terjadi.

Para wakil rakyat mungkin dapat berdalih, mereka juga tidak serta-merta memenuhi semua aspirasi rakyat karena yang memilihnya ada banyak dan tak diketahui secara pasti siapa saja. Di sinilah konteks dari ideologi dan partai politik (paprol) menjadi penting. Melalui payung ideologi inilah, harusnya rakyat dengan wakilnya mampu bergerak bersama untuk memperjuangkan sikap politik mereka. Namun, ideologi dalam konteks demokrasi sekarang sudah hampir tak ada, yang muncul adalah pragmatisme dan oportunisme.

Ketidakberpihakan para wakil rakyat kepada rakyat yang memilihnya ini dipengaruhi biaya politik yang mahal dan logika modal. Dalam demokrasi liberal, para bangsawan dan orang kaya telah berada 1.000 langkah terdepan untuk memenangi pemilu dibandingkan rakyat kecil. Kesetaraan dalam bidang politik untuk dapat dipilih dan memilih akibatnya terdistorsi oleh ketimpangan kekuatan ekonomi.

Hal tersebutlah yang ditakuti Soekarno dari demokrasi liberal. Artinya, para orang kaya dapat menggunakan kekuatan uangnya guna membentuk opini publik melalui media massa, bahkan untuk membeli suara rakyat agar memilihnya. Sementara itu, pengetahuan dan kesadaran politik dari rakyat yang masih rendah (sebagian besar) membuatnya mudah dipengaruhi. Akhirnya, rakyat ini kemudian menentukan wakilnya tidak secara murni, tetapi telah dipengaruhi arus informasi serta kekuatan uang. Hal tersebutlah yang membuat rakyat sering salah dalam menentukan wakil. Dalam logika tersebut, bagi wakil rakyat, modal menjadi aspek tertinggi terpilihnya mereka dibandingkan suara rakyat.

Keadaan tersebutlah yang membuat ada kecenderungan para wakil rakyat dalam setiap tindakannya lebih berdasarkan uang atau keuntungan, demi pengembalian modal politik dibandingkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Modal adalah nomor satu, sedangkan keberpihakan kepada rakyat nomor kesekian. Akan tetapi, tidak semua wakil rakyat bertindak demikian. Ada beberapa wakil rakyat yang tidak menomorsatukan modal karena terpilihnya ia tidak karena faktor itu.

Kita dapat melihat perdebatan antara dua filsuf, yaitu Plato dengan Aristoteles, mengenai kecenderungan aspirasi rakyat dengan wakilnya. Bagi Plato, aspirasi rakyat tidak penting karena elite atau penguasa sebagai wakil rakyat memiliki pengetahuan yang jauh melampaui pengetahuan rakyat kebanyakan. Karena itu, mereka lebih mampu membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan rakyat yang cenderung kurang berpengetahuan luas.

Berbeda dengan Plato, Aristoteles menganggap, aspirasi rakyat itu penting. Kebijaksanaan (wisdom) rakyat lebih superior ketimbang sekelompok kecil penguasa. Rakyat juga orang yang harus menerima setiap keputusan dari pemerintah maka di sanalah mereka pasti tahu dan dapat berpendapat sesuai keinginannya.

Pendapat dari Aristoteles dalam hal ini lebih relevan dibandingkan Plato. Hal yang terpenting dari pendapat Aristoteles agar terjadi adalah kesadaran politik dari rakyat sehingga memunculkan keterlibatan politik dari rakyat. Itulah sebenarnya esensi utama demokrasi.

Namun, menciptakan kesadaran rakyat bukanlah proses sekejap mata. Diperlukan pembukaan ruang partisipasi politik bagi rakyat untuk membimbingnya mencapai kesadaran, seperti dengan memberikan ruang kepada rakyat untuk aktif memilih langsung, menyokong, juga mengkritik pemimpinnya. Jadi, wacana dedemokratisasi untuk mengembalikan pilkada kepada DPRD tak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat adalah bentuk penutupan ruang partisipasi politik rakyat. Artinya, itu turut memundurkan demokrasi.

Alhasil, kesadaran politik dari rakyat inilah yang akan membuatnya berpijak kepada ideologi sebagai pengikat, bertindak untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar seideologi dengan mereka dan dapat menghancurkan mitos demokrasi perwakilan selama ini yang dianggap sebagai sebuah sistem politik modern yang terbaik.

Ketika demokrasi perwakilan tetap berjalan dengan demokrasi liberal dan kapitalisme, sudah pasti itu akan menguntungakan para elite dan merugikan rakyat. Kesadaran politiklah yang akan membuat rakyat dapat menentukan sistem demokrasi yang terbaik bagi mereka. ●

Jumat, 06 Juni 2014

Membangkitkan Kembali Sukarno

Membangkitkan Kembali Sukarno

Arif Novianto  ;   Peneliti Politik di Bulaksumur Empat, Yogyakarta
TEMPO.CO,  03 Juni 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
Sumbangsih Sukarno terhadap negara dan bangsa Indonesia tidak lagi dapat terhitung nilainya. Sukarno tidak hanya dikagumi oleh bangsa Indonesia semata, tapi juga masyarakat internasional.    Pemikiran Sukarno tentang penolakan terhadap neo-imperialisme dan neo-kolonialisme yang digelorakan di berbagai forum internasional telah membuatnya menjadi salah satu pionir perjuangan bangsa terjajah dalam merebut kemerdekaan. Selain itu, Sukarno adalah penggali ideologi negara Indonesia: Pancasila. Karismanya yang begitu besar telah membuatnya disegani. Keberaniannya telah membuat negara-negara lain gentar.

Setelah Sukarno dilengserkan dari tampuk kekuasaan dan digantikan oleh Soeharto sebagai presiden pada 1966, proses desukarnoisasi pun dijalankan oleh pemerintah Orde Baru ini secara masif selama 32 tahun. Semua yang berbau Sukarno pun dikebiri. Bahkan, pemikiran Sukarno tentang neo-kolonialisme dan neo-imperialisme yang menginspirasi perjuangan masyarakat dunia dihilangkan paksa dari diskursus ilmu sosial dan politik di lingkungan pendidikan.

Kini simbolisasi politik Sukarno kembali berusaha dibangkitkan oleh dua kandidat presiden Indonesia dalam kampanye pemilihan presiden pada tahun ini, yaitu Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Prabowo bahkan menasbihkan diri sebagai Sukarno Kecil. Simbolisasi politik Sukarno dengan tendensius diselipkan dalam penampilannya di depan publik. Hal ini dimulai dari mikrofon era 1950-an seperti yang sering digunakan Sukarno saat pidato kenegaraan, model pakaian ala pejuang kemerdekaan, hingga gaya pidatonya di depan publik.

Selain itu, pemikiran Sukarno tentang sikap nasionalisme serta penolakan terhadap neo-imperialisme dan neo-kolonialisme sering digelorakan oleh Prabowo. Bahkan, seperti halnya Sukarno, Prabowo mengkritik demokrasi liberal dan neoliberalisme. Padahal, bila merujuk sejarahnya, Prabowo adalah bagian dari Orde Baru yang sangat anti terhadap Sukarnoisme. Aktivisme yang dijalankan oleh Prabowo pun sangat bertolak belakang dengan sikap Sukarnoisme yang berusaha dibawakannya akhir-akhir ini.

Adapun Jokowi tidak menggunakan simbol pembawaan dari Sukarno seperti yang dilakukan oleh Prabowo. Kedekatannya dengan Megawati (Ketua PDIP), yang merupakan putri sulung dari Sukarno, telah turut mempengaruhi program politik yang ditawarkannya.

Konsep Trisakti yang merupakan visi-misi utama dari Jokowi ini di dalam mengarungi proses pemilihan presiden nantinya merupakan konsep yang dicetuskan oleh Sukarno pada 1963. Hal ini menegaskan pandangan politiknya untuk membawa perjuangan Indonesia menghadapi neo-imperialisme dan neo-kolonialisme. Trisakti ini bagian dari paham Marhaenisme Sukarno, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya.

Melihat berbagai upaya untuk membangkitkan kembali simbolisasi dan pemikiran Sukarno ini dapat dilihat sebagai dua hal. Pertama, sebagai alat politik, yaitu digunakannya Sukarno hanya sebagai "alat" semata untuk dapat mendompleng suara. Dan kedua sebagai idiologi politik, yaitu sebuah pegangan hidup yang berusaha dicapai melalui berbagai komitmen, program kerja, dan tindakan. Untuk itu, semoga kita cerdas di dalam memilih agar tak tertipu. ●

Sabtu, 22 Maret 2014

Jalan Terjal Pasar Klithikan

Jalan Terjal Pasar Klithikan

Arif Novianto  ;   Peneliti Politik di Bulaksumur Empat, Yogyakarta
TEMPO.CO,  22 Maret 2014
                                      
                                                                                         
                                                      
Sejak dibukanya keran liberalisasi ekonomi (termasuk pasar retail) di Indonesia pada 1997-an sampai sekarang, gempuran pasar retail modern (hipermarket, supermarket, dan minimarket) ke Indonesia telah mendapatkan  titik temunya. Akibatnya, tak dapat dimungkiri, kehadiran pasar retail modern ini secara telak telah mengeksklusi (menyingkirkan) pasar-pasar rakyat atau sering disebut sebagai pasar tradisional.

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang pernah saya lakukan di pasar tradisional Klithikan Pakuncen, Yogyakarta, tidak semua  pasar tradisional harus tereksklusi dengan bombardir kehadiran pasar retail  modern ini. Masih adanya eksistensi pasar tradisional di tengah persaingan  yang tidak seimbang dengan pasar modern ini terjadi lantaran tiga hal utama.

Pertama, barang-barang komoditas yang dijual tak sama dan memiliki ciri khas tertentu. Pasar Klithikan memang terkenal karena barang yang dijualnya dapat  dikatakan khas, yaitu barang-barang kuno atau antik, barang-barang  second, ataupun barang-barang bajakan (KW) dengan harga miring. Hal  tersebut membuat tempat ini dapat tetap bertahan karena komoditas tersebut  tak diperdagangkan di pasar retail modern.

Kedua, modernisasi pengelolaan pasar. Sebelum direlokasi ke Pasar Klithikan Pakuncen, para pedagang di Pasar Klithikan adalah para PKL di sekitar trotoar Jalan Mangkubumi, Jalan Asemgede, dan Alun-alun Kidul Keraton Yogyakarta. Relokasi ini merupakan inisiatif Pemerintah Kota Yogyakarta, agar aktivitas perdagangan di trotoar tersebut tidak membuat kemacetan. Juga  agar para pedagang dapat berjualan di tempat yang lebih bersih, teratur, dan  nyaman dengan pengelolaan secara modern. Alhasil, pengelolaan yang  modern ini membuat Pasar Klithikan menjadi salah satu dari ikon Kota  Yogyakarta.

Ketiga, mekanisme transaksi yang berbeda. Bila kita melakukan transaksi jual-beli di pasar modern, kita hanya disuguhi barang dengan harga yang sudah  ditentukan. Artinya tidak ada proses interaksi sosial di sana. Maka, keunggulan yang dimiliki pasar tradisional dibanding pasar modern adalah adanya hubungan interaksi sosial dan budaya di dalam setiap relasi jual-beli. Adanya proses komunikasi secara langsung dengan saling menawar harga antara penjual dan pembeli di dalam pasar tradisional ini telah menciptakan ikatan keakraban dan kekerabatan yang berbalut kehangatan di antara mereka. Proses tersebutlah yang kemudian menciptakan kenangan tersendiri.

Studi di Pasar Klithikan ini menunjukkan bahwa ketika pasar rakyat atau tradisional tidak memiliki ciri khas komoditas tertentu dan pengelolaan yang modern, ia sudah pasti akan tereksklusi akibat relasi modal yang timpang dengan pasar modern. Jadi, terobosan kebijakan dari pemerintah untuk memodernisasi dan memberdayakan pasar rakyat serta membatasi kehadiran pasar retail modern menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pasar rakyat adalah napas perekonomian nasional. ●

Selasa, 14 Januari 2014

Mengawal Dinamika Otonomi Desa

                           Mengawal Dinamika Otonomi Desa

Arif Novianto  ;   Asisten Peneliti di Manajemen dan Kebijakan Publik,
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)
HALUAN,  02 Januari 2014
                                                                                                                        


Geliat dina­mika de­mok­rasi di In­do­nesia paska-reformasi sam­pai saat ini, masih belum beranjak dari segala carut-marutnya. Lahirnya ke­bijakan desentralisasi kekuasaan yang terma­nifes­tasikan dalam bentuk oto­nomi daerah yang diatur dalam Undang-undang No 32 tahun 2004, tak dapat dipungkiri adalah buah dianggap gagalnya sistem pemerintahan terpusat (sentralisasi) yang dijalankan oleh Soeharto pada masa Orde Baru (Orba).

Pondasi sentralisasi kekuasaan yang digerakkan oleh Orba tersebut telah menciptakan kekuatan pusat dan kekuatan pinggiran (daerah-daerah). Hubungan antara pusat dan pinggiran pun menjadi sangat tim­pang, sehingga membuat kue pembangunan hanya dinikmati oleh elit di pusat. Sedang daerah pinggiran hanya menerima ceceran-cecerannya saja. Kenyataan tersebutlah yang melatar­belakangi munculnya tun­tutan otonomi daerah, karena sistem sentralisasi yang dijalankan Soeharto cenderung bersifat koruptif dan hanya membentuk oligarki politik.

Saat ini setelah hampir satu dasawarsa lebih ke­bijakan otonomi daerah berjalan, sebuah proses pengulangan sejarah kem­bali terjadi. Kini yang menjadi aktor utamanya adalah bagian terendah di dalam level pemerintahan, yaitu desa. Paradoks pem­bangunan yang terjadi di dalam implementasi kebi­jakan otonomi daerah sela­ma ini yang tidak pernah menyentuh masyarakat desa, melatarbelakangi tuntutan otonomi desa yang digerakkan oleh para elit-elit desa bersama para akademisi, praktisi dan politisi.

Masa Depan Otonomi Desa

Disahkannya RUU Desa pada 18 Desember 2013 merupakan tonggak awal dilaksanakannya otonomi desa ini. Pasal yang cukup krusial yang banyak men­dapatkan sorotan dari berbagai kalangan adalah tentang diberikannya 10 persen APBN bagi pe­merintahan desa.

Dengan 10 persen APBN tersebut, maka diperkirakan dari sekitar 72.000 desa yang ada, maka setiap desa tiap tahunnya akan men­dapatkan kucuran 600 juta – 750 an juta rupiah. Hal tersebut membuat pen­dapatan desa menjadi sangat besar. Dana dalam jumlah besar tersebutlah yang dikha­watirkan akan men­ciptakan lumbung-lumbung baru korupsi di tingkat terendah dari pe­merintahan tersebut.

Dikotomi antara otonomi daerah dan otonomi desa ini tidak terlalu besar. Kedua­nya masih terpaku dan tak dapat mengelak dari kebi­jakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat (strukturalis). Kecen­derungan itulah yang membuat otono­mi desa ini (sebagaimana yang juga dialami dalam pelaksanaan otonomi daerah), pasti akan terjebak di dalam jeratan neoliberalisme yang diagung-agungkan oleh pemerintah pusat.

Hegemoni dari super-struktur yang telah terben­tuk tersebut pasti akan sulit dibendung oleh kekuatan di dalam wilayah desa ini. Maka tedensi terjadinya proses transfer oligarki dari pusat ke daerah, kemudian ke desa lewat kebijakan otonomi desa ini, sangat besar untuk terjadi. Di dalam oligarki tersebutlah kecen­derungan maraknya perilaku koruptif tidak dapat dihin­darkan. Akibatnya porsi anggaran desa yang begitu besar hanya akan dinikmati oleh para elit-elit desa dan para borjuasi desa semata. Ke­nyataan tersebut sekali lagi seperti simultansi yang terjadi di dalam proses otonomi daerah.

Gerakan Civil Society

Melihat bagaimana masa depan otonomi desa yang sangat terancam di dalam jerat neoliberalisme nan kapitalistik tersebut, yang berkecenderungan dikua­sainya demokratisasi di desa oleh kalangan elit-elit desa, maka gerakan civil society (baik di tingkatan desa maupun lokal serta nasional) menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam konteks ini, yaitu sebagai pengawal berjalannya oto­nomi desa ini.

Karena otonomi desa ini merupakan pencapaian yang besar di dalam sistem politik Indonesia. Akan tetapi yang menjadi masalah ketika otonomi desa ini harus terkungkung di dalam struktur yang kanibalistik serta tak sejalan dengan cita-cita dari otonomi desa ini.

Di dalam tingkatan desa, gerakan civil society ini dapat termanifestasikan dalam bentuk-bentuk orga­nisasi pemuda atau org­anisasi petani. Bahkan dapat juga seperti karang taruna atau gerakan ibu-ibu PKK. Artinya eksponen-eksponen tersebut akan menjadi sebuah gerakan civil society ketika mereka mampu melakukan perang posisi dengan penguasa, yaitu di dalam turut aktif men­ciptakan transparansi, akuntabilitas, asistensi tentang pembangunan apa saja yang mereka butuhkan, dan juga menciptakan demokratisasi yang ber­kesetaraan.

Alasan utama gerakan civil society di tingkat desa ini sangat penting dilakukan untuk mengawal dinamika otonomi desa ini, adalah karena dengan adanya 72.000 ribu desa yang tersebar di penjuru Indo­nesia, membuat lem­baga-lembaga seperti KPK, PPA TK, ICW, FITRA ataupun organisasi yang fokus me­nga­wal demokrasi pasti akan kesulitan untuk mengawal semua potensi penye­le­wengan anggaran dari kebijakan otonomi desa ini.

Dan kemudian yang menjadi penting dilakukan gerakan civil society ini adalah di dalam membentuk sebuah Blok Historis, yaitu blok yang menyatukan beberapa elemen gerakan (seperti gerakan petani, buruh, mahasiswa, dll). Artinya, blok historis ini akan membuat gerakan civil society jadi lebih kuat. Sehingga mampu men­dorong tercip­tanya sebuah sistem yang egaliter tanpa terjerat neo­liberalisme dan menjadi oposisi kuat bagi terlak­sananya pemerintahan (bukan hanya desa, tetapi juga pusat) yang sesuai dengan kehendak rakyat dengan berasaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). ●

Sabtu, 28 Desember 2013

Otonomi Desa Untuk Siapa?

Otonomi Desa  Untuk Siapa?

Arif Novianto  ;   Asisten Peneliti di Manajemen dan Kebijakan Publik,
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)
HALUAN,  28 Desember 2013
  


Pada 18 De­sem­ber 2013 secara resmi Undang-Un­dang Desa disah­­kan oleh DPR RI. Didalam UU Desa ini me­ngatur berbagai arahan untuk dijalankannya oto­nomi desa, yang men­cakup ten­tang pem­berian 10% APBN untuk desa, sistem gaji tetap yang diterima oleh perangkat desa termasuk BPD (Badan Permusya­warahan Desa), amanat dibentuknya BUMDes dan jabatan 6 tahun kepada Kepala Desa serta dapat diteruskan selama 2 periode, atau maksimal selama 18 tahun kepemimpinan di Desa.

Latar Belakang Otonomi Desa

Bila dicermati, proses terbentuknya otonomi desa ini seperti apa yang terjadi pada peristiwa reformasi 1998. Sistem sentralistik terpusat yang diterapkan oleh pemerintah Orba, membuat gerak pusat ke daerah hanya berwujud gerak eksploitatif. Sedangkan gerak dari daerah ke pusat hanya menjadi gerak mem­budak. Artinya daerah-daerah hanya diperas oleh pemerintah pusat, sedang­kan hubungan timbal balik­nya sangat timpang atau daerah hanya menerima sisa-sisa kue dari pusat. Dan proses tersebut juga memunculkan kecende­rungan korupsi sistemik yang terjadi di pemerintah pusat, hingga terbentuknya oligarki politik.

Kenyataan tersebut ke­mu­dian menjadi landasan ter­bentuknya otonomi dae­rah, yang mana berusa membalikan kosmo­polita­nisme imperial menjadi micro-politic yang berbentuk otonomi daerah. Atau trans­fer kekuasaan dari pusat ke daerah. Akan tetapi agenda otonomi daerah yang sudah berjalan sekitar satu dasawarsa ini tak lebih sebagai transfer tindakan koruptif dan penyelewengan dari pusat ke daerah. Sehingga, yang dapat kita lihat sekarang ini adalah bagaimana munculnya raja-raja  di berbagai daerah.

Akibatnya, ‘kue-kue’ pembangunan tidak pernah sampai ke ranah terkecil di dalam pemerintahan yaitu desa  dan hanya berhenti di tataran elit-elit lokal. Sedangkan rakyat hanya bisa mengigit jari, karena kehidupan mereka tak sedikitpun tersentuh oleh tangan gaib mekanisme pasar yang diusung oleh pemerintah pusat dan daerah melalui idiologi neoliberalisme.

Seperti sebuah roda yang berputar atau terulang, kenyataan ketidakmampuan pemerintah daerah di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kemudian me­mun­culkan wacana oto­nomi desa yang baru saja disah­kan oleh DPR RI sekarang. Dengan otonomi desa ini, pemerintah desa yang sebe­lum­nya hanya memiliki anggaran yang sangat kecil, menjadi ber­gelimang ang­garan.

Dari 10% APBN, maka anggaran di setiap desa diperkirakan mencapai 600-750 juta setiap tahunnya. Maka tidak mengherankan ketika banyak pihak yang meragukan keberhasilan dari proses otonomi desa. Bahkan banyak yang menganggap bahwa otonomi desa ini merupakan pengulangan dialektika otonomi daerah, atau lebih tepatnya me­rupakan transfer tindakan koruptif di tingkat terbawah dari pemerintahan. Hingga akhirnya akan menciptakan raja-raja kecil di tingkat lokal.

Kemana Kue Otonomi Desa?

Pelaksanakan otonomi desa memang belum benar-benar dilaksanakan. Akan tetapi kita tak dapat meng­hindar dari analisa struk­turalis untuk melihat masa depan pelaksanakan otonomi desa ini secara lebih men­dalam. Kerangka basis super-struktur adalah bagian terpenting dari arah gerak implementasi UU Desa ini nantinya.

Artinya, proses dari implementasi otonomi desa ini tidak berada di ruang hampa, akan tetapi pasti dipengaruhi oleh keadaan yang diatasnya, yaitu di level pemerintah pusat dan rezim global (kekuatan bisnis). Idiologi neoli­be­ralisme yang diemban oleh pemerintah pusat selama ini dengan piranti pasar bebas yang dibangun me­lalui proses privatisasi, deregulasi dan liberalisasi sebagaimana yang di­ama­natkan oleh Konsesus Washington, membuat pro­ses kanibalisme pasar menjadi hukum rimba. Dan rakyat kecil sudah pasti akan menjadi korbannya.

Belajar dari pelaksanaan otonomi daerah, maka proses otonomi desa ini juga pasti akan terjerat di dalam kerangkeng neoliberal. Hal tersebut membuat desa, tak lebih sebagai ruang-ruang baru bagi proses akumulasi kapital yang menjadi rebutan kekuatan bisnis. Proses evolusi politik dari neoliberal sangat sejalan dengan otonomi desa ini, dengan mengakrabkan masyarakat di level bawah dengan idiologi pasar-liberal sebagai mana analisis dari pasca-konsesus Washington.

Pembangunan yang dijalankan di desa ini pun pasti lebih mengutamakan pembangunan berbentuk fisik, seperti jembatan, gapura, jalan raya, dan gedung-gedung. Disanalah nantinya kekuatan bisnis bermain. Sedangkan pemba­ngunan basis sosial-ekonomi masyarakat diabaikan, yang kemudian hanya men­ciptakan kelembagaan sosial yang anti-politik.

Akibatnya terjadi proses hukum rimba ditataran politik desa, yang kemudian menciptakan oligarki di tingkat desa atau raja-raja kecil di desa. Sehingga kecenderungannya kue-kue pembangunan pun sekali lagi berhenti di tataran elit-elit desa. Sedangkan rakyat kecil hanya menjadi penonton. Maka, hal tersebut memiliki tendensi terciptanya berbagai konflik komunal di ma­syarakat.

Melihat otonomi desa di dalam analisa strukturalis, yang dimana kekuatan neoliberalisme telah meng­hegemoni sekarang ini, membuat kue-kue dari otonomi desa ini hanya menjadi bancakan elit-elit lokal dan kekuatan bisnis di dalamnya. Artinya oto­nomi desa ini tak lebih hanya milik segelintir orang saja. ●

Senin, 09 September 2013

Onani Intelektual dan KKN

Onani Intelektual dan KKN
Arif Novianto ;   Mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM
OKEZONENEWS, 09 September 2013


Pendidikan dapat dianologikan seperti dua mata pedang yang saling berlawanan. Artinya pendidikan di satu sisi dapat menjadi pedang pembebasan dan penciptaan keadilan, kesejahteraan serta kemakmuran bagi manusia. Tetapi di sisi yang lain dapat menjadi alat pengekang, penindas dan perampas kemerdekaan manusia. Itu semua sangat tergantung di mana ruang dan waktu pendidikan itu bersemayam serta diarahkan. 
  
Di era sekarang ini, di mana dominasi Kapitalisme telah merasuk secara besar ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hakikat dari pendidikan pun telah mengalami pergeseran. Hakikat pendidikan yang menurut Noam Chomsky (2008) sebagai alat untuk menstimulasi “kesadaran kritis” dan mengajarkan para peserta didik untuk menemukan kebenaran bagi dirinya serta orang disekitarnya. Kini telah terkungkung di dalam sebuah dominasi Culture Positivism, yang di mana pendidikan hanya digunakan untuk membuat para Intelektual hasil didikannya beradaptasi terhadap dunia industri serta membentuknya menjadi manusia-manusia yang mengorientasikan kehidupannya bagi dirinya sendiri.

Apa Itu Onani Intelektual?


Fenomena di mana para intelektual yang hanya mengorientasikan pengetahuannya bagi dirinya sendiri, di dalam budaya pendidikan barat sering disebut sebagai “Onani Intelektual”. Artinya seperti halnya orang yang melakukan onani, yang dimana hanya berusaha untuk memuaskan dan memberi kenikmatan pada dirinya sendiri, pendidikan disini hanya digunakan untuk membuat para kaum intelektual membuta terhadap lingkungan disekitarnya. Dan tujuan mereka menempuh pendidikan pun hanya sebatas sebagai jembatan untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya pendidikan formal dianggap sebagai bagian dari investasi, yang hasil akhirnya sudah pasti adalah logika keuntungan dan akumulasi capital.
     
Onani Intelektual ini sendiri terjadi karena dipengaruhi oleh dominasi Kapitalisme, yang kemudian turut menjalar ke dalam sistem pendidikan dan mempengaruhi budaya (Culture Positivism) di tengah masyarakat. Cara kerjanya adalah melalui proses penyingkiran kesadaran dari kaum Intelektual tersebut terhadap hakikat kehidupan serta pendidikan yang mereka jalani. Proses yang dilakukannya tidak melalui cara kekerasan dan tekanan, akan tetapi melalui cara yang halus yang tidak disadari. Sehingga membuatnya tertanam dengan kuat.
  
Alhasil sebuah fenomena Onani Intelektual ini pun mendapatkan pembenarannya. Karena melalui proses yang merasuk dengan cara memanipulasi kesadaran para kaum Intelektual ini, telah  membuat mereka tersingkir dari kehidupan bermasyarakat, melalui logika individualitas yang mereka genggam. Yang membuat mereka tidak pernah tahu atau tidak pernah ingin tahu bagaimana problematika kehidupan ditengah masyarakat (terutama masyarakat pinggiran).
  
Sehingga untuk dapat melawan budaya Onani Intelektual yang mengkerdilkan hakikat pendidikan dan hakikat kehidupan munusia di dalam relasi sosial bermasyarakat, maka pengembalian kesadaran terhadap para Kaum Intelektual ini menjadi hal utama yang harus dilakukan. Dan salah satunya adalah melalui proses pembentukan kesadaran di lapangan atau ditengah kehidupan rakyat.

KKN dan Problematika Perlawanan
  
KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Universitas-Universitas di Indonesia, dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melawan budaya Onani Intelektual ini. KKN ini sendiri merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  
Selain dapat membentuk sikap dan rasa cinta serta kepedulian sosial dan tanggung jawab mahasiswa (kaum Intelektual) terhadap kemajuan masyarakat. KKN juga dapat membentuk pola pikir mahasiswa akan kesadaran tentang hakikat kehidupan dan kebenaran yang ada dalam dirinya serta dapat membuatnya menyadari peran penting yang diembannya sebagai kaum Intelektual, apalagi ditengah masyarakat yang masih terpinggirkan.
  
Peran dari KKN ini secara tidak langsung telah menciptakan sebuah diskursus tentang pertarungan kesadaran akan hakikat pendidikan dan hakikat kehidupan didalamnya. KKN ini sendiri merupakan sebuah pijakan awal untuk mengembalikan setiap mahasiswa ke dalam kesadaran dan kebenaran yang dimilikinya. Sehingga didalam menjalankan KKN ini perlu sebuah ketulusan, yang artinya bukan karena faktor tekanan dan paksaan dari sistem kurikulum yang ada.
  
Artinya ketika di dalam menjalankan KKN hanya dilatarbelakangi oleh kekuatan memaksa dari sistem pendidikan demi sebuah kelulusan, maka KKN tersebut tak ubahnya sebuah fatamorgana. Program KKN akhirnya akan terpuruk dalam dekapan Culture Positivism, yang artinya tidak lagi menjadi pijakan awal didalam menciptakan kesadaran akan tetapi semakin terkungkung didalam manipulasi kesadaran.
  
Itu terjadi karena semakin disokong oleh sistem pendidikan di Universitas-universitas yang semakin menyemikan Culture Positivism. Yang membuat KKN tidak lagi sebagai bagian dari pengabdian ke masyarakat, akan tetapi menjadikan KKN hanya dimaknai tak ubahnya kegiatan wisata dan jalan-jalan ceria. 
  
Tujuan utama dibentuknya KKN untuk mengembalikan para intelektual didalam menyadari serta melakukan tindakan nyata ditengah masyarakat pun semakin tergerus. Tetapi yang jelas untuk dapat merobohkan budaya Onani Intelektual ini, tidak hanya cukup dengan kegiatan KKN yang dimaknai sebagai formal-prosedural semata. Akan tetapi harus dibarengi dengan sikap ketulusan dan rasa cinta kepedulian sosial, yang kemudian dapat menciptakan penyadaran-penyadaran yang pernah termanipulasi sebelumnya.
  
Karena budaya Onani Intelektual ini akan terus tertancap dengan dalam, ketika kesadaran akan hakikat kehidupan dan hakikat pendidikan itu masih termanipulasi hasrat individualitas dan gairah akumulasi capital yang tinggi. Sehingga salah satu pijakan untuk melawannya adalah dengan mencoba bergelut dengan kesulitan-kesulitan yang ada ditengah masyarakat yang terpinggirkan, seperti dalam kegiatan KKN yang dimaknai tidak hanya sebuah tindakan formal-prosedural, akan tetapi melalui ketulusan dan kesadaran. Sebab Onani Intelektual ini tak ubahnya benalu yang meresahkan dan menyakitkan, sehingga harus kita singkirkan. ●