Mengukur Pembangunan Khudori  ;   Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat , Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Penulis Buku ”Ironi Negeri Beras”

KORAN SINDO,  20 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Badan Pusat Statistik (BPS) membuat terobosan dengan meluncurkan indikator baru untuk mengukur hasil pembangunan: indeks kebahagiaan. Menurut BPS, dari skala 0-100 (dari sangat tidak bahagia hingga sangat bahagia) masyarakat Indonesia pada 2013 berada pada indeks 65,11 poin. Artinya cukup bahagia. Menurut BPS, indeks kebahagiaan merupakan indikator subjektif yang mendampingi indikator objektif tingkat kesejahteraan warga. Cakupan kebahagiaan tak terbatas pada kondisi yang baik dan menyenangkan, tapi juga kehidupan yang bermakna. BPS menemukan, ada 10 domain penentu kebahagiaan warga, yakni pekerjaan, pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan aset, pendidikan, kesehatan, keharmonisan keluarga, hubungansosial, ketersediaan waktu luang, kondisi lingkungan, dan kondisi keamanan. Selama bertahun-tahun, pemerintah menggunakan pelbagai indikator makro seperti nilai tukar rupiah dan lifting minyak dan gas, pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga migas, dan tingkat suku bunga surat utang tiga bulan untuk mengukur kinerja pemerintah dan hasil pembangunan. Saat ekonomi dunia loyo, pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi. Tetapi pertumbuhan itu hanya didorong oleh sektor modern atau non-tradable, seperti sektor keuangan, jasa, real estate, transportasi dan komunikasi, dan perdagangan/hotel/restoran. Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi dan pengetahuan. Pelakunya segelintir. Sebaliknya, sektor tradable padat tenaga kerja. Karena sifatnya itu, penyerapan tenaga kerja sektor non-tradable lebih kecil dari sektor tradable. Ini tak hanya berimplikasi pada penyerapan total tenaga kerja yang rendah, tapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan: tumbuh tapi tidak (semuanya) sejahtera. Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional pada 2013 hanya 14%. Padahal, sektor ini menampung 41% dari total tenaga kerja. Akibatnya, sektor pertanian kian involutif, yang ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. Ini memunculkan disparitas pendapatan antarpenduduk. Kesenjangan kian melebar, seperti syair lagu: yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ini terlihat dari naiknya Rasio Gini: dari 0,32 pada 2004 jadi 0,41 pada 2011 (makin tinggi berarti makin timpang). Sejak gemuruh pembangunan dilakukan pada 1966, ini pertama kalinya Rasio Gini Indonesia masuk ketimpangan menengah (di bawah 0,4 masuk ketimpangan rendah). Pembangunan hanya dinikmati sekelompok kelas ekonomi. Artinya, bila kemiskinan absolut menurun maka kemiskinan relatif meningkat. Kesenjangan yang melebar itu menandai defisit kesejahteraan. Ini kelemahan mengukur pembangunan yang lebih banyak terpaku pada pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan pendapatan bruto kotor/PDB). Hidup bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kesehatan, pendidikan, keamanan, kenyamanan, lingkungan, kontinuitas di masa depan, tata kelola pemerintahan yang baik, dan banyak hal lagi. Ini semua tidak bisa dicakup oleh PDB, perlu indikator lain. PDB adalah indeks tentang output perekonomian keseluruhan suatu negara, hitungan hasil produksi (barang dan jasa) pabrik, panen petani, penjualan ritel, dan belanja konstruksi. Hitungan dilakukan dalam rentang tertentu. Angka ini berfungsi memadatkan luasnya perekonomian nasional ke satu data tunggal dengan densitas luar biasa. Anggapan umum, kian besar PDB kian makmur negeri dan warga. Padahal tidak demikian. PDB mencatat produksi barang-jasa di suatu negara, tak peduli siapa yang membuat. Misalnya, perusahaan asing berinvestasi di Indonesia mengeduk minyak, emas dan batu bara, semua kekayaan mineral yang diangkat dari bumi Indonesia adalah PDB Indonesia. Semua mineral itu milik investor asing. Pemerintah Indonesia kebagian pajak dan royalti yang kecil. Mereka juga mempekerjakan para buruh Indonesia, tetapi gajinya rendah. Bagian terbesar dari hasil itu milik investor asing. Statistik kita mencatatnya sebagai PDB Indonesia. Jika barangnya diekspor, statistik kita mencatat ekspor Indonesia meningkat, padahal milik asing.   Ada banyak ketidakpuasan atas pengukuran tunggal itu. Pada 24 Mei 2011, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang amat bergengsi itu mendeklarasikan Indeks Kebahagiaan (Your Better Life Index), indeks pengganti PDB. Sejak didirikan 1961, OECD selalu memakai pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran utama keberhasilan perekonomian dan sosial. Pertumbuhan pendapatan nasional boleh tinggi, tapi apa gunanya jika lingkungan rusak, orang tidak sehat, dan hidup tak nyaman? Itu salah satu alasan OECD kini memakai 11 indikator untuk mengukur kemajuan perekonomian, yang mencakup pendapatan, perumahan, pekerjaan, masyarakat, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keamanan, serta keseimbangan pekerjaan dan hidup (Ananta, 2011). Jauh sebelum itu, Bhutan, sebuah negara kecil di Pegunungan Himalaya, sejak 1972 telah memperkenalkan indeks kebahagiaan nasional (gross national happiness), bukan indeks pendapatan nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1990 juga telah menciptakan alternatif pengukuran pembangunan: Indeks Pembangunan Manusia (human development index/HDI). Ini merupakan kombinasi dari pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Tiap tahun PBB mengukur pembangunan di berbagai negara dengan indeks ini. Namun, PBB tak dapat memaksakan semua negara melaksanakan konsep ini. Hampir semua negara, termasuk Indonesia, memakai HDI dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Namun, HDI masih dilihat hanya dipakai sebagai catatan pelengkap dalam melihat keberhasilan pembangunan. Kini juga kian banyak ekonom di dunia yang kecewa pada pertumbuhan ekonomi sebagai pengukur utama pembangunan ekonomi. Para ekonom dunia, seperti Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paui Fitoussi pada 2009 menghasilkan laporan yang menyarankan alternatif pengukuran pembangunan ekonomi, bukan pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, PDB bukan hanya gagal menggambarkan kesejahteraan nyata masyarakat, melainkan juga melencengkan tujuan politik global ke arah pengejaran pertumbuhan ekonomi semata. PDB tidak memadai untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari waktu ke waktu, terutama berkaitan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. PDB adalah ukuran produksi pasar, tapi kerap diperlakukan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi (Stiglitz, Sen, dan Fitoussi, 2009). Indikator PDB yang hanya melihat sisi produksi. PDB merupakan pengukuran jangka pendek. Mungkin suatu saat pendapatan tinggi, tetapi tidak berkelanjutan (Ananta, 2012). Karena itu, perlu mengukur kekayaan suatu negara, bukan sekadar pendapatan. Indonesia misalnya, ekonomi tumbuh tinggi. Ini diperoleh dari obral sumber daya alam dengan cara ”keduk, keruk dan tebang”. Investasi asing dan pertumbuhan meningkat luar biasa. Sialnya, suatu saat sumber daya alam habis, dan masyarakat di negara itu tidak dapat lagi menikmati sumber daya alam yang berlimpah karena telah habis tandas. Inikah namanya pembangunan! Langkah BPS perlu diapresiasi, meskipun indeks belum diadopsi sebagai indikator APBN. ●

Menggenjot Kebahagiaan Kadir  ;   Bekerja di Badan Pusat Statistik

TEMPO.CO, 24 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Setiap orang tentu mendambakan kebahagiaan. Di Negeri Abang Sam, mengejar kebahagiaan (pursuit of happiness) bahkan dianggap sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap orang, seperti halnya hak untuk hidup (life) dan memperoleh kebebasan (liberty). Dalam konteks Indonesia, tentu menarik bila kita menyoal: apakah 249 juta penduduk negeri ini sudah hidup bahagia? Definisi kebahagiaan sangatlah kualitatif, karena menyangkut perasaan atau kondisi emosional yang dirasakan oleh seseorang pada saat tertentu. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas hidup yang tengah dirasakan. Karena itu, pengukuran kebahagiaan bukanlah sesuatu yang mudah. Meskipun tak mudah, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengukur kebahagiaan. Upaya ini didasari oleh kesadaran bahwa kebahagiaan merupakan variabel sosial yang perlu dievaluasi progresnya. Pada 2012, laporan bertajuk "World Happiness Report" dirilis untuk pertama kalinya oleh PBB. Laporan tersebut menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dalam soal kebahagiaan dari 156 negara yang disurvei. Dalam World Happiness Report 2013, peringkat kebahagiaan penduduk Indonesia naik cukup signifikan dengan menempati peringkat ke-76 dari 156 negara. Di Indonesia, pengukuran kebahagiaan mulai dilakukan pada 2013 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kebahagiaan diukur melalui tiga dimensi, yakni dimensi personal (pendapatan, tingkat pekerjaan, kondisi rumah, dan aset yang dimiliki), dimensi sosial (hubungan dengan individu lain yang terdekat, termasuk anggota keluarga), dan dimensi lingkungan (keamanan dan hubungan dengan tetangga). Hasilnya baru saja dirilis pada Selasa lalu (15 April). Hasil wawancara terhadap 9.500 responden yang tersebar di seluruh Indonesia menunjukkan, skor indeks kebahagiaan penduduk Indonesia sebesar 65,11. Artinya, mayoritas orang Indonesia merasa bahagia menjalani hidupnya. Rentang skor indeks berkisar antara 0 (sangat tidak bahagia) hingga 100 (sangat bahagia). Namun patut diperhatikan, hal ini hanyalah gambaran umum yang sifatnya agregasi atau rata-rata. Skor 65,11 sebetulnya juga menunjukkan proporsi orang Indonesia yang tidak bahagia masih cukup besar. Pasalnya, angka ini tak terlalu jauh dari ambang batas skor ketidakbahagiaan yang sebesar 50. Hasil survei juga memperlihatkan, pendapatan sangat berpengaruh terhadap tingkat kebahagiaan. Memang, kebahagiaan tidak melulu ditentukan oleh kondisi materi: miskin atau kaya. Tapi faktanya, di Indonesia, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Tentunya, pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan inklusif, yang dibarengi dengan pemerataan (growth with equity). Nyaris sepuluh tahun terakhir, kita selalu disuguhi angka-angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 5-6 persen. Namun, pada saat yang sama, ketimpangan pendapatan kian melebar dan realitas kemiskinan seolah tak banyak berubah. Data statistik menunjukkan, pada 2013, gini rasio sudah mencapai 0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan telah memasuki skala medium, dan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, sekitar 28,6 juta penduduk negeri ini masih bergelut dengan kemiskinan. Sulit rasanya mereka dapat merasakan kebahagiaan bila untuk memenuhi kebutuhan hidup sebesar Rp 300 ribu dalam sebulan saja mereka sudah kewalahan. ●