Tampilkan postingan dengan label Kurikulum 2013. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kurikulum 2013. Tampilkan semua postingan

Selasa, 04 Februari 2014

Kurikulum 2013 di Tengah Keluhan

Kurikulum 2013 di Tengah Keluhan

Sudaryanto  ;   Dosen FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
HALUAN,  03 Februari 2014
                                                                                                                        
                                                                                         
                                                      
Wakil Menteri Pen­didikan dan Kebudayaan Bi­dang Pendidikan Musliar Kasim pernah menyampaikan, Kurikulum 2013 dibuat untuk menjawab keluhan dan tuntutan ma­syarakat. Selama ini, jujur diakui oleh mantan Rektor Universitas Andalas (Unand) Padang itu, masyarakat mempertanyakan kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana sekolah melak­sanakan Kurikulum 2013 di tengah keluhan dan tuntutan masyarakat itu?

Berdasarkan sejumlah referensi yang terpercaya, kurikulum setidaknya memi­liki empat aspek atau komponen penting, yaitu standar kelulusan, standar isi, standar proses pelak­sanaan, dan standar evaluasi pelaksanaan. Keempat aspek atau komponen tersebut sepatutnya dilaksanakan secara bersinergi oleh semua pihak, termasuk guru. Tanpa itu, pelaksanaan sebuah kurikulum akan timpang ataupun kurang sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kurikulum 2006, misal­nya, dilihat dari standar kelulusan memiliki tiga buah target di dalamnya, yakni pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Semen­tara itu, Kurikulum 2013 memiliki standar kelulusan yang nyaris sama, yakni sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Makanya, ada pandangan bahwa Kuri­kulum 2013 bukan kuri­kulum baru, melainkan revisi kecil atas Kurikulum 2006 yang saat ini (masih) berlaku di sebagian sekolah atau madrasah kita.

Cara Pandang Berbeda

Tim inti pengembangan Kurikulum 2013 memiliki cara pandang berbeda terhadap standar kelulusan siswa. Bagi mereka, target sikap harus didahulukan ketim­bang dua target lainnya (keterampilan dan pengeta­huan). Jika meminjam teori Bloom, sikap siswa sebagai aspek afektif yang selama ini katanya banyak tera­baikan di dalam praktik pembela­jaran kita. Hara­pannya, Kurikulum 2013 dapat mencetak sikap siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berikutnya, tim inti pengembangan Kurikulum 2013 melengkapi panda­ngannya di atas dengan wacana pendidikan karakter. Menurut mereka, karakter merupakan bagian dari aspek afektif siswa, dan ini juga banyak terabaikan di dalam praktik pembela­jaran. Dalam konteks yang demi­kian, saya berpendapat bahwa pernyataan Wamen­dikbud yang juga Guru Besar Unand, Padang, di muka tulisan ini, dapat dipahami secara tepat.

Adalah wajar bila masya­rakat kita semakin resah, mengeluh, dan prihatin atas sikap-sikap siswa kita yang cenderung anarkis dan negatif. Aksi-aksi tawuran pelajar, baik di Jakarta maupun di daerah lainnya, tetap terjadi meskipun tidak banyak jumlahnya. Belum lagi lunturnya sopan santun siswa kita dalam berbahasa dan bertingkah laku, baik di rumah maupun di seko­lah. Keluhan demi keluhan masyarakat, hemat saya, harus dihentikan dengan segala ikhtiar.

Ikhtiar pertama sekaligus utama ialah dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua semestinya menjadi peletak dasar karakter anak-anaknya. Anak-anak yang beretos kerja tentu lahir dari orang tua yang juga beretos kerja. Demikian pula anak-anak yang hormat terhadap guru tentu lahir dari orang tua yang juga hormat terhadap guru, dan begitu pula sebaliknya. Orang Barat menyebut hal ini dalam ungkapan yang pas: “Like father like sons”.

Setelah lingkungan ke­luar­ga, maka ikhtiar kedua ialah dari lingkungan sekolah. Ada benarnya pendapat Mendikbud Mo­ham­mad Nuh (2012) bahwa kurikulum sesempurna apa pun tidak akan bisa men­jamin kompetensi lulusan yang baik. “Itu juga bergan­tung pada kualitas guru yang mengajar dan sarana prasarana sekolah,” lanjut­-nya. 
Sebagai guru, saya pun cenderung mengamini seba­gian pendapat tersebut.

Hemat saya, kualitas guru menjadi nomor satu dalam hal implementasi kurikulum apa pun, terma­suk Kurikulum 2013. Ma­teri ajar boleh saja mirip dengan kurikulum sebe­lumnya. Namun, metode atau strategi penyampaian materi oleh guru memegang peranan penting di kelas. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, metode atau stra­tegi penyampaian materi oleh guru yang kreatif, dapat memunculkan impresi yang kuat di benak siswa.

Implikasi Metodologis

Dalam istilah lain, ma­teri ajar boleh sama, namun strategi penyampaian materi berbeda kelak menghasilkan pemahaman siswa yang berbeda pula. Ada siswa yang “jatuh cinta” pada mata pelajaran tertentu karena strategi penyampaian materi oleh gurunya. Ada pula siswa yang bosan terhadap mata pelajaran tertentu akibat strategi penyampaian materi oleh gurunya. Jadi, aspek metodologis pembelajaran berim­pilkasi luas terhadap siswa dan guru di kelas.

Kurikulum 2013, khusus­nya mata pelajaran Bahasa Indonesia, perlu saya angkat sebagai contoh. Dalam kurikulum baru itu, pela­jaran Bahasa Indonesia berbasis teks atau genre (genres based). Atas dasar itu, setting pembelajaran bahasa Indonesia di kelas mengharuskan para guru untuk lebih akrab dengan pelbagai teks atau genre. Begitu pula dengan para siswa. Tapi, apakah para guru dan siswa kita sang­gup untuk melaksana­kannya? Entahlah.

Yang pasti, melalui “kurikulum berbasis teks” (pinjam istilah Wiedarti, 2013), para guru bahasa Indonesia dituntut agar lebih akrab dengan beragam teks atau genre. Keakraban guru-siswa terhadap beragam teks atau genre dapat dibangun dari kegiatan membaca buku, majalah, surat kabar, karya sastra, dan sebagai­nya. Di sini, argumentasi Mendikbud bahwa sarana prasarana sekolah dapat mendukung pelaksanaan kurikulum dibenarkan.

Untuk itu, keberadaan perpustakaan sekolah perlu dioptimalkan, baik dari segi pelayanan maupun keter­sediaan bahan bacaan. Para guru bahasa Indonesia akan cukup senang kala mereka menemukan bera­gam bahan bacaan di perpustakaan sekolah. Misal­nya, guru ingin mengajar­kan teks pantun maka buku pantun mestinya tersedia lengkap dan ba­nyak. Saya yakin, ketersediaan bahan bacaan akan sangat menunjang proses pembe­lajaran di kelas.

Akhirnya, keberhasilan (atau kegagalan) pelaksa­naan Kurikulum 2013 ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya ialah guru. Guru yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif kelak melahirkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif pula. Guru bukanlah satu-satunya aktor keberhasilan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Masih ada orang tua dan masya­rakat yang juga ikut meno­pang. Saya bersedia untuk berperan serta di dalamnya, Anda?. ●

Kamis, 07 Maret 2013

Kurikulum 2013


Kurikulum 2013
Mohammad Nuh  ;  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
KOMPAS, 07 Maret 2013
  

Dalam beberapa bulan terakhir, harian Kompas memuat tulisan dari mereka yang pro ataupun kontra terhadap rencana implementasi Kurikulum 2013. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan tersebut.

Saya berkesimpulan, mereka yang mempertanyakan Kurikulum 2013 adalah karena ada perbedaan cara pandang atau belum memahami secara utuh konsep kurikulum berbasis kompetensi yang menjadi dasar Kurikulum 2013. Secara falsafati, pendidikan adalah proses panjang dan berkelanjutan untuk mentransformasikan peserta didik menjadi manusia yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, yaitu bermanfaat bagi dirinya, bagi sesama, bagi alam semesta, beserta segenap isi dan peradabannya.

Dalam UU Sisdiknas, menjadi bermanfaat itu dirumuskan dalam indikator strategis, seperti beriman-bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi abad ke-21, UU Sisdiknas juga memberikan arahan yang jelas bahwa tujuan pendidikan harus dicapai salah satunya melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi lulusan program pendidikan harus mencakup tiga kompetensi, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga yang dihasilkan adalah manusia seutuhnya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional perlu dijabarkan menjadi himpunan kompetensi dalam tiga ranah kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar dapat menjadi orang beriman dan bertakwa, berilmu, dan seterusnya.

Mengingat pendidikan idealnya proses sepanjang hayat, maka lulusan atau keluaran dari suatu proses pendidikan tertentu harus dipastikan memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya secara mandiri sehingga esensi tujuan pendidikan tercapai.

Perencanaan Pembelajaran

Dalam usaha menciptakan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik, proses panjang tersebut dibagi beberapa jenjang, berdasarkan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Setiap jenjang dirancang memiliki proses sesuai perkembangan dan kebutuhan peserta didik sehingga ketidakseimbangan antara input yang diberikan dan kapasitas pemrosesan dapat diminimalkan. 

Sebagai konsekuensi dari penjenjangan ini, tujuan pendidikan harus dibagi-bagi menjadi tujuan antara. Pada dasarnya, kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran yang dirancang berdasarkan tujuan antara di atas. Proses perancangannya diawali dengan menentukan kompetensi lulusan (standar kompetensi lulusan). Hasilnya, kurikulum jenjang satuan pendidikan.

Dalam teori manajemen, sebagai sistem perencanaan pembelajaran yang baik, kurikulum harus mencakup empat hal. Pertama, hasil akhir pendidikan yang harus dicapai peserta didik (keluaran), dan dirumuskan sebagai kompetensi lulusan. Kedua, kandungan materi yang harus diajarkan kepada, dan dipelajari oleh peserta didik (masukan/standar isi), dalam usaha membentuk kompetensi lulusan yang diinginkan. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran (proses, termasuk metodologi pembelajaran sebagai bagian dari standar proses) supaya ketiga kompetensi yang diinginkan terbentuk pada diri peserta didik. Keempat, penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan pembelajaran sedini mungkin untuk memastikan bahwa masukan, proses, dan keluaran tersebut sesuai dengan rencana.

Dengan konsep kurikulum berbasis kompetensi, tak tepat jika ada yang menyampaikan bahwa pemerintah salah sasaran saat merencanakan perubahan kurikulum karena yang perlu diperbaiki sebenarnya metodologi pembelajaran, bukan kurikulum (Mohammad Abduhzen, ”Urgensi Kurikulum 2013”, Kompas 21/2 dan ”Implementasi Pendidikan”, Kompas 6/3). Hal ini menunjukkan belum dipahaminya secara utuh bahwa kurikulum berbasis kompetensi mencakup metodologi pembelajaran. 

Tanpa metodologi pembelajaran yang sesuai, tak akan terbentuk kompetensi yang diharapkan. Sebagai contoh, dalam Kurikulum 2013, kompetensi lulusan dalam ranah keterampilan untuk SD dirumuskan sebagai ”memiliki (melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta) kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif, dalam ranah konkret dan abstrak, sesuai yang ditugaskan kepadanya.”

Kompetensi semacam ini tak akan tercapai bila pengertian kurikulum diartikan sempit, tak termasuk metodologi pembelajaran. Proses pembentukan kompetensi itu sudah dirumuskan dengan baik melalui kajian para peneliti, dan akhirnya diterima luas sebagai suatu taksonomi. Pemikiran pengembangan Kurikulum 2013 seperti diuraikan di atas dikembangkan atas dasar taksonomi-taksonomi yang diterima secara luas, kajian KBK 2004 dan KTSP 2006, dan tantangan abad ke-21 serta penyiapan Generasi 2045. Dengan demikian, tidaklah tepat apa yang disampaikan Elin Driana, ”Gawat Darurat Pendidikan” (Kompas, 14/12/2012) yang mengharapkan sebelum Kurikulum 2013 disahkan, baiknya dilakukan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya.

Mengatakan tak ada masalah dengan kurikulum saat ini adalah kurang tepat. Sebagai contoh, hasil pembandingan antara materi TIMSS 2011 dan materi kurikulum saat ini, untuk mata pelajaran Matematika dan IPA, menunjukkan, kurang dari 70 persen materi TIMSS yang telah diajarkan sampai dengan kelas VIII SMP. Belum lagi rumusan kompetensi yang belum sesuai tuntutan UU dan praktik terbaik di dunia, ketidaksesuaian materi mata pelajaran dan tumpang tindih yang tak diperlukan pada beberapa materi mata pelajaran, kecepatan pembelajaran yang tak selaras antarmata pelajaran, dangkalnya materi, proses, dan penilaian pembelajaran, sehingga peserta didik kurang dilatih bernalar dan berpikir.

Kompetensi Inti

Kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan pun masih memerlukan rencana pendidikan yang panjang untuk pencapaiannya. Sekali lagi, teori manajemen mengajarkan, untuk memudahkan proses perencanaan dan pengendaliannya, pencapaian jangka panjang perlu dibagi-bagi jadi beberapa tahap sesuai jenjang kelas di mana kurikulum tersebut diterapkan.

Sejalan dengan UU, kompetensi inti ibarat anak tangga yang harus ditapak peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti meningkat seiring meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.

Melalui kompetensi inti, sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan, integrasi vertikal antarkompetensi dasar dapat dijamin, dan peningkatan kemampuan peserta dari kelas ke kelas dapat direncanakan. Sebagai anak tangga menuju ke kompetensi lulusan multidimensi, kompetensi inti juga multidimensi. Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu sikap spiritual terkait tujuan membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan kompetensi sikap sosial terkait tujuan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Kompetensi inti bukan untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran yang relevan. Setiap mata pelajaran harus tunduk pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Dengan kata lain, semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada kelas tersebut harus berkontribusi terhadap pembentukan kompetensi inti.

Ibaratnya, kompetensi inti merupakan pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan dengan mempelajari setiap mata pelajaran. Di sini kompetensi inti berperan sebagai integrator horizontal antarmata pelajaran. Dengan pengertian ini, kompetensi inti adalah bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu. Kompetensi inti merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik, sedangkan mata pelajaran adalah pasokan kompetensi dasar yang akan diserap peserta didik melalui proses pembelajaran yang tepat menjadi kompetensi inti. Bila pengertian kompetensi inti telah dipahami dengan baik, tentunya tidak akan ada kritikan bahwa Kurikulum 2013 adalah salah dengan alasan pada ”Kompetensi Inti Bahasa Indonesia” tidak terdapat kompetensi yang mencerminkan kompetensi Bahasa Indonesia karena memang tak ada yang namanya kompetensi inti Bahasa Indonesia, sebagaimana dipertanyakan Acep Iwan Saidi, ”Petisi untuk Wapres” (Kompas, 2/3).

Dalam mendukung kompetensi inti, capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar-kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi empat. Ini sesuai dengan rumusan kompetensi inti yang didukungnya, yaitu dalam kelompok kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan.

Uraian kompetensi dasar sedetail ini adalah untuk memastikan capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut ke keterampilan, dan bermuara pada sikap. Kompetensi dasar dalam kelompok kompetensi inti sikap bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihapalkan, tidak diujikan, tapi sebagai pegangan bagi pendidik, bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam materinya.

Apabila konsep pembentukan kompetensi ini dipahami dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, kegelisahan yang disampaikan L Wilardjo dalam ”Yang Indah dan yang Absurd” (Kompas, 22/2).

Kedudukan Bahasa

Uraian rumusan kompetensi seperti itu masih belum cukup untuk dapat digunakan, terutama saat merancang kurikulum SD (jenjang sekolah paling rendah), tempat peserta didik mulai diperkenalkan banyak kompetensi untuk dikuasai. Pada saat memulainya pun, peserta didik SD masih belum terlatih berpikir abstrak. Dalam kondisi seperti inilah, maka terlebih dulu perlu dibentuk suatu saluran yang menghubungkan sumber-sumber kompetensi, yang sebagian besarnya abstrak, kepada peserta didik yang masih mulai belajar berpikir abstrak. Di sini peran bahasa menjadi dominan, yaitu sebagai saluran mengantarkan kandungan materi dari semua sumber kompetensi kepada peserta didik.

Usaha membentuk saluran sempurna (perfect channels dalam teknologi komunikasi) dapat dilakukan dengan menempatkan bahasa sebagai penghela mata pelajaran-mata pelajaran lain. Dengan kata lain, kandungan materi mata pelajaran lain dijadikan sebagai konteks dalam penggunaan jenis teks yang sesuai dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Melalui pembelajaran tematik integratif dan perumusan kompetensi inti, sebagai pengikat semua kompetensi dasar, pemaduan ini akan dapat dengan mudah direalisasikan.

Dengan cara ini pula, pembelajaran Bahasa Indonesia dapat dibuat menjadi kontekstual, sesuatu yang hilang pada model pembelajaran Bahasa Indonesia saat ini, sehingga pembelajaran Bahasa Indonesia kurang diminati pendidik dan peserta didik. Melalui pembelajaran Bahasa Indonesia yang kontekstual, peserta didik sekaligus dilatih menyajikan bermacam kompetensi dasar secara logis dan sistematis. 

Mengatakan kompetensi dasar Bahasa Indonesia SD, yang memuat penyusunan teks untuk menjelaskan pemahaman peserta didik, terhadap ilmu pengetahuan alam sebagai mengada-ada (Acep Iwan Saidi, ”Petisi untuk Wapres”), sama saja dengan melupakan fungsi bahasa sebagai pembawa kandungan ilmu pengetahuan.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum berbasis kompetensi yang pernah digagas dalam Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, tetapi belum terselesaikan karena desakan untuk segera mengimplementasikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Rumusannya berdasarkan sudut pandang yang berbeda dengan kurikulum berbasis materi sehingga sangat dimungkinkan terjadi perbedaan persepsi tentang bagaimana kurikulum seharusnya dirancang. Perbedaan ini menyebabkan munculnya berbagai kritik dari yang terbiasa menggunakan kurikulum berbasis materi. Untuk itu, ada baiknya memahami lebih dahulu konstruksi kompetensi dalam kurikulum sesuai koridor yang telah digariskan UU Sisdiknas sebelum mengkritik. ●

Sabtu, 16 Februari 2013

Kontroversi Kurikulum 2013


Kontroversi Kurikulum 2013
Arbai ;   Pendidik, Mahasiswa Penerima Beasiswa S2 Kemendiknas di MM UGM, Program Manajemen Kepengawasan Kependidikan
SUARA KARYA, 15 Februari 2013


Perubahan kurikulum pada 2013 ini sedikit banyak membawa "kegalauan" bagi sebagian masyarakat dan pendidik. Adanya pro dan kontra dalam menyikapi perubahan kurikulum ini merupakan cerminan dari dinamika pikiran masyarakat yang jamak. Pun demikian tampaknya Kemendikbud mempunyai keputusan final bahwa Kurikulum 2013 tetap dilaksanakan pada awal Tahun Ajaran Baru 2013/2014. Alasannya, yang paling santer kita dengar adalah karena tuntutan zaman.

Sejak Indonesia merdeka, sudah 10 kali perubahan kurikulum dilakukan oleh Kemendikbud, sejak Rencana Pembelajaran tahun 1947 hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006. Apabila jadi dilaksanakan, Kurikulum 2013 adalah yang ke-11 kalinya. Apabila kita rata-ratakan maka setiap 6 atau 7 tahun terjadi pergantian kurikulum. Mungkin ini hanya terjadi di Indonesia saja.

Memasuki era reformasi - yang melahirkan kebebasan luar biasa -, euforia pada pengelolaan pendidikan pun tak tertahankan. Sehingga, lahirlah dua buah kurikulum, tahun 2004 dan tahun 2006. Pada masa ini, arah tujuan kurikulum kurang jelas, karena semua dianggap penting sebagaimana kita lihat begitu banyaknya mata pelajaran yang dibebankan kepada anak.

Tidak mengherankan, tas anak-anak sekolah penuh dengan buku-buku. Syarat beban, begitulah tepatnya.

Disebutkan dalam Kurikulum 2013 ini bahwa sistem penilaian akan menekankan pada proses belajar anak. Pun demikian tidak pada sistem ujian nasional (UN). Ada sesuatu yang aneh bin ajaib, kurikulum berubah. UN masih tetap dijadikan "dewa" oleh Kemendikbud. Oleh karenanya, tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa kurikulum sebelumnya dan yang akan datang sebetulnya masih memiliki nafas yang sama, adanya ujian yang terstandarisasi, yaitu UN.

Kebijakan masih mempertahankan angka-angka dalam menentukan kelulusan seorang anak adalah parameter semu untuk mengukur keberhasilan seorang anak. Nyatanya, anak-anak yang memiliki nilai ujian nasional belum tentu mampu masuk dan menembus perguruan tinggi. Kenyataan pahit lainnya yang harus kita terima adalah anak-anak kita masih memiliki kompotensi rendah bila dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Kontroversi selanjutnya adalah penghapusan pelajaran TIK (teknologi komputer) untuk tingkat SMP, dengan alasan TIK diintegrasikan pada seluruh mata pelajaran. Asumsi dasar bahwa para guru di lapangan sudah menguasai kemampuan TIk semua, hal ini sedikit keliru. Sebagaimana tes Ujian Kompetensi Guru (UKG) online yang baru-baru ini dilaksanakan menunjukan bahwa tidak semua guru melek TI (teknologi informasi). Keluhan dalam UKG yang paling banyak kita dengar adalah guru masih tidak paham menggunakan teknologi alias gaptek (gagap teknologi). Tapi, mengapa ini diabaikan begitu saja?

Lalu, kontroversi lainnya terkait pengabaian pelajaran Bahasa Inggris pada anak SD. Ini terasa asing dan bertolak belakang dengan tuntutan masa depan. Padahal, era persaingan ke depan semakin ketat, membutuhkan anak yang mampu menguasai bahasa asing.

Kalaupun Bahasa Inggris dikhawatirkan akan menyebabkan berkurangnya kecintaan anak terhadap bahasa ibunya ataupun Bahasa Indonesia, tentunya harus disertai dengan alasan yang ilmiah dan didasarkan pada hasil penelitian. Kita tidak boleh bertindak berdasarkan suatu asumsi.

Banyak hal yang harus dicermati dalam kurikulum baru ini. Salah satunya masalah UN. Sudah seharusnya pendidikan yang terjebak kepada angka-angka tidak lagi dipertahankan. UN tidak mengarahkan anak untuk menjadi seorang pemikir. Anak-anak dibiasakan dengan soal pilihan yang jawabannya sudah tersedia. Soal seperti itu membatasi anak untuk bebas dalam menuangkan apa yang ada dalam pikirannya. 

Sehingga, anak-anak menjadi kaku, ujung-ujungnya berimbas terhadap rendahnya daya nalar mereka dan kemampuan berpikir analitisnya. Mengapa kita tidak mencoba menekankan pada pembelajaran yang memfokuskan kemampuan anak untuk berpikir tingkat tinggi dan kasmaran terhadap pengetahuan? (Baca: Kasmaran Berilmu Pengetahuan)

UN boleh saja dilaksanakan, namun bukan jadi patokan satu-satunya dalam menentukan kelulusan anak. Hanya untuk mengukur secara nasional kemampuan semua peserta didik pada tiap-tiap jenjangnya, sehingga pemerintah dapat melihat peta kemampuan lulusan di berbagai daerah, dapat mengetahui kekurangan maupun kelebihan, dan kesenjangan lain yang mungkin masih bisa terlihat dari hasil yang didapatkan dari kegiatan ini. Kemudian, hasilnya digunakan untuk membenahi segala kekurangan atau kesenjangan yang ada agar setiap daerah bisa memiliki delapan standar nasional pendidikan yang sama.

Kompotensi guru tidak boleh diabaikan. Tak dapat dipungkuri, hasil UKA dan UKG baru-baru ini menunjukkan bahwa guru-guru kita masih rendah pada kompotensi pedagogis dan profesionalnya. Hal ini tidak boleh luput dari perhatian. Dalam kurikulum baru, guru masih tetap tokoh utama yang akan memainkan perannya di lapangan. Oleh karena itu, perbaikan kemampuan guru harus seiring sejalan dengan perubahan kurikulum.

Akhirnya marilah kita kembalikan pendidikan kepada makna sebenarnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulo Freire yang menekankan bahwa pendidikan seharusnya merupakan a practice of freedom atau praktik pembebasan, di mana secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan dapat memberikan nilai-nilai yang membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan. Atau dengan kata lain pendidikan tidak harus mengungkung anak dengan suatu sistem yang baku. Anak harus diberikan "kebebasan" untuk menggali potensi dirinya. Harapannya perubahan kurikulum kali ini benar-benar bermakna dan membawa perubahan pada wajah pendidikan Indonesia. Semoga. ●

Jumat, 11 Januari 2013

Kurikulum Baru tanpa Galau


Kurikulum Baru tanpa Galau
Suryadi ;  Ketua Musyawarah Guru
Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Indonesia SMP Negeri Kab Mojokerto
JAWA POS,  11 Januari 2013



KEGALAUAN, kekhawatiran, dan sejuta keresahan seolah menghadang datangnya hal-hal baru alias perubahan. Termasuk kurikulum 2013 yang segera tiba.

Belum-belum sudah ada yang berkomentar seperti kurikulum 2013 melanggar UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka menggunakan dalil: UU Sisdiknas menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib, antara lain, memuat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Sementara itu, pada kurikulum 2013, di antara mata pelajaran tersebut, ada yang "dihapus".

Selain mengomentari masalah muatan kurikulum di atas, ada pula yang mengaitkan polemik perubahan kurikulum ini dengan politis. Misalnya, ganti menteri ganti kurikulum. Masih ada pula yang menyoal masalah teknis. Misalnya, berkaitan dengan teknik uji kelayakan, kesiapan guru dalam mengimplementasikannya, diseminasi informasi, manajemen, sistem evaluasi, dan sebagainya.

Mendikbud M. Nuh ketika diwawancarai berkaitan dengan perubahan kurikulum, 5 Desember yang lalu, menyatakan: "Apakah kita bisa membuat kurikulum yang tidak berubah 50 tahun? Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya kurikulum yang 50 tahun tidak berubah, bahkan yang 20 tahun tidak berubah itu tidak ada." Mendikbud juga menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan nasional tidak akan pernah sempurna. Sebab, perkembangan pendidikan harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Arah perubahan kurikulum sudah sangat jelas. Perubahan kurikulum dimaksudkan dapat meningkatkan dan menyeimbangkan antara kompetensi sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Tiga ranah itu harus dimiliki siswa. Yang sedang dirisaukan masyarakat sekarang adalah anak-anak kita hanya memiliki kognitif. Ini yang harus dijawab oleh kurikulum mendatang. Kompetensi nanti bukan berkaitan dengan kognitif saja, namun ada sikap dan keterampilan yang didasari tiga pilar utama, yakni kreatif, inovatif, dan produktif dengan jiwa keindonesiaan.

Kurikulum mendatang adalah kurikulum yang mencerdaskan. Kurikulum yang baru akan mengubah mindset pendidikan menjadi dua paradigma, yakni akademik dan karakter. Maksud cerdas akademik adalah kreativitas anak dipacu dengan cara anak diajari mengamati, memanfaatkan indrawi untuk melihat fenomena. Tidak hanya mengamati, tetapi anak juga didorong untuk bertanya. Dengan bertanya-tanya, anak akan sampai pada tingkat bernalar, mencoba, dan akhirnya sampai pada eksperimen. Sedangkan, untuk cerdas secara karakter dalam kurikulum baru nanti, karakter akan mendapatkan porsi yang lebih banyak, terutama di tingkat pendidikan dasar. Sebab, karakter merupakan fondasi pendidikan. Budaya asli bangsa, antara lain, budi pekerti, sopan santun, dan tata krama yang kini mulai luntur akan kembali diangkat dengan lebih menekankan pada pendidikan karakter.

Secara garis besar, karakteristik kurikulum 2013 bisa digambarkan seperti berikut ini. Kurikulum berbasis sains, pembelajaran bersifat tematik integratif. Mata pelajaran IPA dan IPS SD diintegrasikan. Kompetensi berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan di samping cara pembelajarannya yang holistik dan menyenangkan. Penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Alokasi waktu per jam pelajaran (JP) untuk SD = 35 menit, SMP = 40 menit, dan SMA = 45 menit. Jumlah jam pelajaran per minggu untuk SD: Kelas I = 30 JP, kelas II= 32 JP, kelas III=34 JP, kelas IV, V,VI=36 JP; SMP = 38 JP; dan SMA = 39 JP.

Gambaran karakteristik kurikulum 2013 di atas mengingatkan saya pada konsep "calistung", yaitu membaca, menulis, dan menghitung. Kurikulum mendatang menekankan pada tiga dasar pengetahuan (membaca, menulis, dan menghitung) sehingga pengintegrasian beberapa mata pelajaran bisa dilakukan untuk mengurangi beban belajar siswa. 

Sebagai ilustrasi, sekarang memang banyak anak yang tidak bisa menulis walaupun bisa "SMS-an", Facebook-an, namun tulisannya seperti anak-anak "alay" saja. Begitu pula pelajaran matematika. Kebanyakan siswa hanya hafal rumus-rumus matematika, tetapi mereka tidak tahu gunanya. 

Perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah tentunya sudah melalui proses evaluasi dan analisis konteks yang panjang. Pemerintah tentu tidak akan rela menggadaikan masa depan generasi bangsa dan negara hanya demi kepentingan sesaat. Masyarakat diharapkan tidak menjadi anti dengan perubahan. Pada dasarnya, tidak ada yang kekal abadi di dunia ini, kecuali hanya perubahan itu sendiri. Kita harus yakin bahwa dengan revisi kurikulum ini, pendidikan di Indonesia akan menghasilkan generasi yang jauh lebih baik dan siap menjawab tantangan zaman ke depan.
 
●

Senin, 07 Januari 2013

Tahun Baru Kurikulum Baru


Tahun Baru Kurikulum Baru
Junaedi Abdul Munif ;  Direktur Wahid Center Universitas Wahid Hasyim
MEDIA INDONESIA,  07 Januari 2013



DUNIA pendidikan mendapat kado istimewa pada 2013. Telah disusun kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Kendati belum dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Indonesia--baru diujicobakan di beberapa kota tertentu--itu tak ayal telah cukup membuat wacana perubahan kurikulum menjadi buah bibir di masyarakat.

Pada intinya, konsep dan tujuan kurikulum 2013 tidak berbeda banyak dengan kurikulum sebelumnya, masih menekankan integrasi pencapaian aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Bukankah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004 dan KTSP juga demikian?

Akan tetapi, anekdot `ganti menteri, ganti kurikulum' belum juga lenyap dari birokrasi pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang seperti mengejar target, terutama ketika institusi itu kembali terintegrasi dengan kebudayaan.

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada transfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga meliputi pembudayaan dan pemberadaban masyarakat yang diterjemahkan ke dalam pendidikan karakter. Dengan mengacu ke hal tersebut, pendidikan semakin sarat dengan tuntutan yang bersifat holistis. Output (hasil) pendidikan mencakup penyiapan mental dan keteram pilan untuk dapat mengarungi lautan kehidupan.

Bagi yang optimistis dengan kurikulum 2013, harapan muncul karena di kurikulum tersebut ada penggabungan mata pelajaran di tingkat dasar.

Harapan itu membuncah ketika fenomena siswa di sekolah dasar yang terlalu dipenuhi beban pelajaran tidak akan ditemui lagi. Untuk mereka yang skeptis, kurikulum 2013 akan sama nasibnya dengan kurikulum sebelumnya, yang secara konsep bagus tetapi rapuh di tataran praksisnya. Itu disebabkan kurikulum yang berubah, dengan penekanan pada aspek afektif dan psikomotorik, tidak diimbangi kemampuan guru yang dapat mengaplikasikan kurikulum dengan baik. Guru menjadi `kambing hitam' dari permasalahan pendidikan yang kian runyam.

Perubahan Elementer

Perubahan paling elementer pada kurikulum 2013 ialah pelajaran yang sebelumnya berjumlah 10 akan dikurangi menjadi 6 di SD. IPA akan dimasukkan ke pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dll. Pelajaran IPS akan dimasukkan ke pelajaran PPKn, bahasa Indonesia, dll. Masalah muncul karena mindset kita dipengaruhi paradigma `ilmu yang terfaksionalisasi' bahwa IPA merupakan bagian dari ilmu eksak dan IPS bagian dari ilmu sosial-humaniora. Lalu meluas saat penjurusan di SMA, pandangan sarkastis muncul dengan menganggap anak jurusan IPA lebih pintar dari pada anak IPS yang dicap d jurusan r anakanak buangan.

Pada poin keenam dalam draf bahan uji kurikulum 2013, terdapat kalimat yang jika dipahami secara saksama, muncul ambiguitas. Pertama, menempatkan IPA dan IPS... bukan disiplin ilmu, melainkan untuk membentuk sikap ilmuwan dan kepedulian dalam berinteraksi sosial dengan alam secara bertanggung jawab. Kesannya justru yang kedua (membentuk sikap ilmuwan) bertolak belakang dengan yang pertama (bukan disiplin ilmu). Bagaimana bisa sesuatu yang kognitif (bukan disiplin ilmu) diarahkan untuk mempunyai kompetensi afeksi dan psikomotorik secara bersamaan? 
Padahal, untuk sampai pada afeksi dan psikomotorik, butuh proses yang cukup panjang.

Ketika IPA dan IPS dimasukkan ke bahasa Indonesia, misalnya, bagaimana menyampaikannya? Bisa jadi bahasa Indonesia akan dikorbankan karena materinya berisi masalah-masalah IPA dan IPS. Padahal, bahasa Indonesia sangat penting untuk mendidik siswa agar memiliki keterampilan berbahasa yang baik, utamanya menulis. Jika IPA yang dikorbankan, itu dapat membuat IPA hanya menjadi pelajaran kognitif. IPA bukan hanya tipikal pelajaran yang bersifat kognitif. IPA diharapkan mendorong anak didik untuk mencintai alam, memahami makhluk hidup, mengamati organ-organ makhluk hidup bekerja, misalnya. Lalu dari mencintai IPA, anak didik akan tertarik untuk meneliti fenomena alam.

Sementara itu, dalam elemen perubahan proses pembelajaran, sebagai manifestasi dari perwujudan keteram pilan, anak didik di SD, SMP, SMA, dan SMK diarahkan untuk mencipta (kreasi). Proses itu memunculkan pertanyaan mendasar, apa yang mesti dicipta anak didik? Dalam pelajaran ilmu eksak, menciptakan benda yang konkret bisa saja dilakukan. Atau dalam bahasa Indonesia, siswa bisa diarahkan agar berhasil membuat karya sastra (puisi, cerpen, novelet, esai) atau makalah sebagai elemen penilaian. Untuk penciptaan mata pelajaran rumpun sosial dan humaniora, hal itu akan menjadi rumit karena berkaitan dengan sesuatu yang abstrak.

Restorasi Pendidikan

Kurikulum memang mesti terus berubah seiring dengan perkembangan zaman.
Menihilkan peran kurikulum sama saja dengan membiarkan pendidikan nasional berjalan tanpa arah. Namun, mengubah kurikulum tanpa upaya membudayakan peserta didik untuk senang belajar akan sama saja hasilnya: nihil. Membudayakan peserta didik merupakan proyek pendidikan karakter, yakni bagaimana pendidikan dapat membentuk anak yang jujur, kreatif, bertanggung jawab, percaya diri, cinta tanah air, dan memiliki sikap-sikap positif lainnya. Sikap-sikap itulah yang oleh kalangan idealis pendidikan diyakini sebagai tujuan utama pendidikan.

Harus diakui, masih banyak anak didik seperti tidak memiliki semangat belajar. Selain rendahnya minat baca sebagai sumber pengetahuan, siswa seperti enggan belajar karena mereka belajar sesuatu yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu, seperti doktrin jurnalisme berita, akan berpotensi dibaca jika pembaca memiliki kedekatan (geografis, psikologis, dan minat) pada berita. Pun dengan pendidikan, anak lebih mungkin tertarik jika mereka belajar apa yang dekat pada mereka.

Ada diktum yang menarik, seseorang akan senang belajar jika suatu pelajaran disampaikan dengan menyenangkan. Menyenangkan ialah frasa yang bersifat abstrak dan relatif. Namun, indikatornya jelas bisa diamati, contohnya siswa memperhatikan penjelasan guru, tidak mengantuk di kelas, dan rajin bertanya untuk lebih tahu tentang materi pelajaran. Jika sesuatu berlangsung menyenangkan, pencapaian tujuan pendidikan akan lebih mudah.

Mayling Oey-Gardiner (Kompas, 28/11) menulis artikel tentang liberal arts sebagai roh pendidikan di Amerika Serikat. Liberal arts merupakan model pendidikan dengan bekal dan fondasi luas pada berbagai ilmu dasar diberikan secara baik. Harapannya ialah untuk membentuk lulusan yang menguasai berbagai bidang ilmu dengan sama baiknya. Itu sebetulnya sudah muncul ratusan tahun lalu ketika banyak filsuf sekaligus ahli ilmu pasti. Ibnu Sina ialah dokter sekaligus filsuf. Rene Descartes dikenal sebagai matematikawan yang juga filsuf. Penggabungan IPA dan IPS ke pelajaran lainnya ditakutkan justru mendang kalkan siswa. Restorasi pendidikan meru pakan upaya untuk mene mukan kem bali semangat belajar siswa dan guru se kaligus. Kuri kulum baru diharapkan dapat men dorong siswa untuk menjadi manusia yang EBET sempurna. Paradigma bahwa guru kini lebih dipahami sebagai profesi murni yang tak berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan akibat kompensasi ekonomi yang menggiurkan laik dikikis untuk mengembalikan tugas guru yang berperan mendidik.

Implementasi

Banyak guru gagap membaca panduan kurikulum sehingga berdampak pada metode mengajar yang masih sama. Model ceramah di kelas masih menjadi favorit para guru karena tidak perlu repotrepot menyiapkan bahan ajar dan alat pendukung pengajaran. Jika itu dilaksanakan di luar kelas, guru akan lebih sulit mengendalikan perilaku anak didik yang perhatiannya rawan terbelah oleh hal lain.

Di masa mendatang, anak didik akan menghadapi problem hidup yang kian kompleks. Tantangan ke dalam, bagaimana manusia Indonesia tetap memiliki karakter yang khas Indonesia sebagai bagian pengembangan soft skill. Identitas keindonesiaan menjadi sedemikian penting untuk ditampilkan sebagai nilai tawar dalam rangka perjuangan hidup, baik individu maupun sebagai bangsa. Adapun hard skill diperlukan lebih sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan.

Tantangan keluar ialah dengan menyiapkan anak didik untuk siap menghadapi percaturan internasional. Globalisasi yang menjadi narasi saat ini menuntut anak-anak Indonesia mampu berkiprah di dunia internasional. Selain penguasaan bahasa yang banyak dipakai di dunia (misalnya Inggris, Arab, dan Mandarin), penguasaan hard skill tertentu mutlak dimiliki siswa.

Sebetulnya yang menjadi titik tekan ialah bagaimana kita memiliki guru yang berkualitas, yang punya kecerdasan karakter, sekaligus guru yang terampil. Dalam bahan uji publik kurikulum 2013 ini, hal itu telah diantisipasi dengan pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Alat yang dipakai untuk mengukur itu lagilagi masih memakai ukuran administratif, yang masih berjarak dengan kompetensi mengajar dan mendidik.

Maka, pelatihan (training) guru harus dimaksimalkan untuk mengarahkan guru agar dapat menangkap maksud kurikulum baru dan selanjutnya merumuskan tindakan apa yang tepat diberikan kepada siswa. Itu akan menjadi kunci sementara agar kurikulum 2013 dapat berjalan efektif dengan meminimalkan kegagalan. Pun dalam waktu jangka panjang, perbaikan kualitas pendidikan tidak bisa ditanggung kemendikbud saja. Ada tanggung jawab berjejaring yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, stakeholder, ataupun masyarakat sipil. ●

Sabtu, 15 Desember 2012

Kurikulum Baru Kulitnya


Kurikulum Baru Kulitnya
Cyprianus Aoer ;  Mantan Anggota Komisi X DPR,
Bekerja di Lembaga Sertifikasi Profesi Hotel dan Restoran
SINAR HARAPAN, 15 Desember 2012


SELAMA beberapa hari ini, media massa nasional terus-menerus memberitakan variasi tanggapan tentang rencana penerapan Kurikulum 2013.

Dari rekaman media, kita bisa ungkapkan bahwa Kurikulum 2013 tersebut diterapkan, karena tuntutan adanya perubahan yang fundamental terhadap perilaku dan pengetahuan peserta didik secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, dan kreatif. Namun, masyarakat masih bingung dan belum memahami sepenuhnya apa isi Kurikulum 2013 itu.

Hal ini karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, apalagi persepsi terhadap perubahan kurikulum, yang dinilai hanya kulitnya saja, sedangkan intinya tetap tidak berubah. Kalaupun ada kegiatan sosialisasi, itu hanya akal-akalan saja.

Memori masyarakat masih terekam kuat sehubungan pameo selama ini bahwa "ganti menteri, ganti kurikulum” atau “kulitnya diganti, isinya tetap sama” atau “perubahan kurikulum hanya menghamburkan uang".

Orang masih melihat dengan sinis dan pesimistis karena setiap ada kurikulum baru, ternyata setelah diterapkan juga tidak membawa perubahan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan anak didik.

Mari kita menengok perubahan kurikulum di era Orde Baru. Kita pernah mengenal Kurikulum 1975, kemudian Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Melihat rentang waktu tersebut, dapat disimpulkan pergantian suatu kurikulum terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni 10 tahun. Namun, pergantian KBK (2004) menjadi Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya dalam waktu dua tahun.

Kurikulum 2006 belum berjalan efektif, muncul lagi ide Kurikulum 2013. Benar juga pameo yang berbunyi "ganti menteri, ganti kurikulum", ternyata masih relevan hingga saat ini.

Dari tinjauan historis gonta-ganti kurikulum tersebut, ternyata kemerosotan mutu pendidikan kita sudah terasakan selama bertahun-tahun, namun anehnya selalu saja kurikulum dituding sebagai penyebabnya.

Kalau begitu di mana letak kesalahannya? Kita melihat fakta, sekolah-sekolah yang 
bermutu dari masa ke masa tetap saja mempertahankan mutu pendidikannya, karena para gurunya memiliki kemampuan profesional dan para siswanya serius belajar, ditambah dengan manajemen sekolah yang efektif.

Karena itu, kemerosotan pendidikan lebih disebabkan oleh kurang profesional guru dalam belajar-mengajar. Buktinya, sejak beberapa tahun lalu mulai dilakukan perbaikan kinerja guru melalui uji kompetensi guru, dan berbagai pelatihan, hasilnya banyak guru tidak lulus dan hasil uji kompetensi terasa tidak efektif.

Dalam konteks inilah faktor utama yang memengaruhi efektivitas belajar-mengajar, yaitu guru dan kurikulum. Karena itu, pembenahan dan perbaikan kurikulum seharusnya dimulai dari para guru. Gurulah yang akan "menghidupkan" kurikulum itu sejalan dengan memperhatikan kesejahteraan guru.

Bila perubahan itu dilakukan tanpa pengkajian berdasarkan pengalaman guru selama ini di lapangan, dan tanpa melibatkan banyak pihak seperti orang tua dan murid, maka tidak akan ada hasilnya.

Artinya, apa pun bentuk penyempurnaannya tanpa melibatkan banyak pihak, tidak akan membawa hasil. Justru yang terjadi adalah kulitnya saja yang berubah, namun isinya tetap sama, tidak membawa perubahan.

Jiwa Nasionalisme

Konon Kurikulum 2013 diarahkan untuk memperkuat jiwa nasionalisme para peserta didik. Ada beberapa pertimbangan di mana kurikulum pendidikan diserahkan ke sekolah dengan nama KTSP ternyata tidak efektif. Buktinya, setelah dilakukan evaluasi ada beberapa hal yang dinilai tidak tepat, terutama terkait kurikulum penguatan nasionalisme.

Oleh karena itu, Kemendikbud berencana memperkuat nasionalisme dan tidak mengabaikan aspek kebersamaan secara nasional sehingga metodologi dan materi empat mata pelajaran, yakni Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika, harus ditata ulang.

Konon ada alasannya. Selama ini anak-anak kita dinilai tidak memiliki waktu untuk membangun karakter dirinya. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah hanya menekankan pembelajaran yang bersifat akademik, sementara yang bersifat perilaku diabaikan.

Artinya, konsep pendidikan nasional yang saat ini diterapkan telah mengabaikan pendidikan watak/karakter dan kemampuan bernalar. Akibatnya, terjadi krisis moral di mana-mana, seperti perkelahian pelajar, menyontek, banyak siswa terlibat masalah seksual, dan lain-lain, dan kasus-kasus tersebut kurang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam konteks inilah pendidikan nasional perlu diarahkan. Tidak saja pendidikan itu bertujuan mencerdaskan bangsa, membentuk watak bangsa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mampu bertarung di era globalisasi.

Ini karena tujuan akhir pendidikan adalah membangun kesadaran kritis anak didik akan berbagai macam soal, termasuk nilai moral, hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Perlu penekanan yang lebih besar pada pendidikan nilai dan pembentukan watak/karakter bangsa, sejalan dengan peningkatan kemampuan penguasaan iptek modern.

Moral Pancasila, pendidikan etika, dan kewarganegaraan dijadikan dasar pijakan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan anak didik untuk mengembangkan dirinya. Terlepas dari itu, sebelum kurikulum baru itu diterapkan, faktor utama yang harus dilakukan adalah mengubah mental, cara, dan metode belajar-mengajar dalam diri guru sendiri.

Perlu dipahami, penyempurnaan kurikulum harus dilakukan secara menyeluruh, konseptual, gradual, dan konstitusional. Maksudnya, apa pun bentuk penyempurnaannya, semua tergantung pada bagaimana terwujudnya praktik pendidikan yang lebih bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, yang berlaku secara nasional, sampai di pelosok Nusantara.

Pendidikan yang baik akhirnya tetap tergantung pada mutu guru, di mana guru harus memberi teladan yang kreatif, aktif, dan selalu mengikuti perkembangan zaman.
Kita sangat mendukung dan berharap tidak hanya slogan murahan bahwa pembenahan kurikulum akan melibatkan guru, mulai dari konsep pemikiran sampai dengan tahap pelatihan pada guru.

Rencana ini sangat baik kalau serius dilakukan karena kurikulum itu sendiri berarti seperangkat program belajar-mengajar yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu memberikan bekal kemampuan intelektual dan spiritual yang diperlukan bagi siswa yang akan dikembangkannya di dalam hidupnya.

Keterlibatan guru dalam pembentukan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan kurikulum yang bermutu tentu saja tidak boleh diabaikan kebutuhan siswa itu sendiri. ●

Jumat, 07 Desember 2012

Menyambut Kurikulum 2013


Menyambut Kurikulum 2013
Anita Lie ;  Anggota Tim Inti Pengembangan Kurikulum;
Guru Besar Unika Widya Mandala, Surabaya
KOMPAS, 05 Desember 2012


Wacana yang berkembang di masyarakat terkait Kurikulum 2013 sangat marak. Ada berbagai persepsi dan kritik yang berkembang dan perlu dihargai sebagai bagian dari proses pematangan kurikulum yang sedang disusun.

Terlepas dari cemooh ”ganti menteri ganti kurikulum”, kurikulum memang harus senantiasa berubah seiring perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespons perubahan dalam masyarakat dan mentransformasi diri.

Selama era reformasi, ini adalah ketiga kalinya kurikulum ditelaah dan dikembangkan dalam skala nasional setelah Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Publik sedang menantikan perubahan seperti apa dan apa yang akan ditawarkan dalam kurikulum baru serta dampak apa yang bisa diharapkan pada keluaran sistem pendidikan ke depan, sebagai akibat dari intervensi pemerintah melalui pengembangan kurikulum ini.

Substansi Perubahan

Yang ramai diperbincangkan di media massa terkait perubahan kurikulum adalah pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam belajar. Secara mendasar, ada empat elemen perubahan dalam Kurikulum 2013, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar), Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan empat kompetensi inti (penghayatan dan pengamalan agama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan) menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Perubahan Standar Isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif (Standar Proses).

Perubahan pada Standar Proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.

Perubahan Struktur Kurikulum telah memancing reaksi pro-kontra terkait pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Matematika pada jenjang SD. Integrasi kompetensi dasar yang biasanya diwadahi dalam mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia menuntut guru terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogi mereka agar proses pembelajaran tematik-integratif bisa mengantar peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan.

Sebagai bagian penting dalam rangkaian desain kurikulum, Standar Penilaian pun seyogianya berubah pula di kemudian hari. Penilaian yang mengukur hanya hasil pencapaian kompetensi harus bergeser menjadi penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses.

Pengembangan Kurikulum 2013 ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang, mulai dari Wakil Presiden, para birokrat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lain yang terkait, akademisi, budayawan, agamawan, ilmuwan, pengembang kurikulum, dan guru.

Proses Pengembangan Kurikulum

Proses panjang dan intensif dalam pengembangan Kurikulum 2013 meramu dan mengolah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Tentu saja adu argumentasi di antara anggota tim pengarah, tim inti, dan tim teknis pengembangan selama proses tidak bisa dihindari dan justru memperkaya dan mematangkan desain kurikulum yang baru.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan uji publik yang sudah dijadwalkan mulai dari Kamis, 29 November, dan selama bulan Desember 2012 di sejumlah kota diharapkan bisa melibatkan para pemangku kepentingan dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Dalam era demokrasi, partisipasi dan keterlibatan publik akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kurikulum baru ini.

Rasa kepemilikan ini akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum dengan lebih efektif dibandingkan dengan imposisi dari otoritas pendidikan terhadap satuan pendidikan dan masyarakat. Tentu saja, rancangan Kurikulum 2013 tidak mungkin memuaskan semua pihak secara optimal. Demikian pula, tidak semua anggota masyarakat yang mempunyai aspirasi terhadap sistem pendidikan nasional bisa dilibatkan dalam kegiatan uji publik. Di negara yang sedang memperjuangkan dan memelihara demokrasi, ada banyak saluran penyampaian aspirasi di luar kegiatan uji publik.

Kecemasan dan kritik lewat media massa bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Masukan yang diharapkan dari publik mencakup— tetapi tidak terbatas pada—perspektif tentang kompetensi inti yang melandasi penjabaran kompetensi dasar pada setiap jenjang, struktur kurikulum, pengintegrasian IPA dan IPS pada jenjang SD, penambahan jam belajar, penghapusan penjurusan di SMA, serta optimalisasi potensi keberhasilan kurikulum.

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum—termasuk pembelajaran —dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, keberhasilan ditentukan oleh komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar siswa.

Apakah Kurikulum 2013 ini akan memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia? Masih perlu komitmen dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan. ●