Watergate II?

Watergate II? MH Samsul Hadi  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                    KOMPAS, 10 September 2018

                                                           

Publik Amerika Serikat pekan lalu dikejutkan oleh ”kudeta”—meminjam istilah mantan Kepala Strategi Gedung Putih Steve Bannon—di Gedung Putih melalui artikel opini tanpa penyebutan penulis di harian terkemuka negeri itu, The New York Times (NYT), Rabu (5/9/2018). Di Indonesia, artikel penulis anonim berjudul ”I Am Part of the Trump Resistance” itu terbit di halaman muka NYT, Jumat (7/9). ”Banyak orang yang diangkat Trump bertekad untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menjaga institusi-institusi demokratis kami sembari menggagalkan dorongan hati Trump yang tak terarah lainnya hingga dia tersingkir dari pemerintah,” demikian antara lain isi artikel itu. NYT mengatakan, artikel itu ditulis seorang pejabat senior di tubuh pemerintahan Donald Trump. Artikel itu dipublikasikan tanpa nama penulis, yang identitasnya diketahui NYT, untuk melindungi penulis dalam menyampaikan perspektif penting tentang pemerintahan Trump kepada pembacanya. Editor Opini NYT, James Dao, mengungkapkan, artikel itu dikirim sepekan sebelum diterbitkan lewat seorang perantara. Semula NYT tak mau memikul kerahasiaan penulis artikel itu hingga para editor koran itu yakin dengan identitas penulis. ”Kami sangat jarang melakukan hal seperti ini. Mungkin ini yang keempat kali kami lakukan dalam tiga tahun terakhir,” ujar Dao melalui podcast The Daily milik NYT, Kamis lalu. Sementara keputusan NYT menurunkan artikel opini tanpa identitas penulisnya menjadi bahan perdebatan birokrat pemerintahan Trump, politisi, ataupun pengamat media di AS, publikasi artikel itu merupakan satu dari tiga guncangan yang membuat Presiden Trump bak kebakaran jenggot. Dua guncangan lain ditimbulkan oleh rencana wartawan veteran Bob Woodward merilis buku terbarunya, Fear: Trump in the White House, pada 11 September mendatang dan peluncuran film dokumenter Fahrenheit 11/9 besutan sutradara Michael Moore di Festival Film Internasional Toronto, Kamis lalu. Seperti artikel opini anonim di NYT, Woodward dan Moore sama-sama menyoroti kekacauan pemerintahan Trump. Woodward bersama rekannya, Carl Bernstein, pernah mengungkap skandal Watergate pada awal 1970-an, yang turut andil menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Richard Nixon. ”Itu jelas kudeta,” ujar Bannon, yang dipecat Trump, Agustus 2017, kepada Reuters, merujuk artikel di NYT. Melihat kekacauan dengan berbagai intriknya di Gedung Putih dalam 20 bulan pertama pemerintahan Trump, sebagian kalangan mulai membandingkan situasi ini dengan saat-saat menjelang tumbangnya Nixon. Bahkan, Minggu (9/9), Associated Press (AP) melansir laporan yang secara khusus membandingkan situasi jatuhnya Nixon dengan situasi pemerintahan Trump saat ini. ”Hampir semua elemen dalam keruwetan Trump memiliki kesamaan dengan Watergate,” tulis AP. Jika dulu Nixon memerintahkan jaksa agung dan deputinya agar memecat jaksa penyidik skandal Watergate, Trump mencopot pejabat jaksa agung dan Direktur FBI James Comey. Hal yang mendorong adanya penyelidikan jaksa penyidik khusus Robert Mueller dalam skandal intervensi Rusia di Pilpres 2016. Jika dulu ada John Dean, jaksa Dewan Penasihat Gedung Putih yang membelot dari Nixon; kini ada Michael Cohen, eks pengacara Trump, atau Don McGahn dari Dewan Penasihat Gedung Putih yang keduanya mau bekerja sama dengan aparat penyidik AS. Seperti pada skandal Watergate, dua wartawan, Woodward dan Bernstein, kini mulai turun gunung. Apakah situasi pemerintahan Trump saat ini akan mengulang kejatuhan Nixon dan menjadi Watergate jilid II? Waktu yang akan menjawab. ●

Muslim dan Demokrasi

Muslim dan Demokrasi Mh Samsul Hadi ;  Wartawan Kompas

                                                          KOMPAS, 28 Mei 2018

                                                           

Di pengujung senja menjelang buka puasa di pekan pertama Ramadhan, di kantor redaksi harian Kompas (gedung Menara Kompas) berlangsung diskusi hangat dan terbuka. Diskusi itu membahas buku Turki, Revolusi Tak Pernah Henti karya wartawan senior Kompas, Trias Kuncahyono. Berlangsung ”hangat dan terbuka” karena peserta diskusi di sesi tanya jawab juga mengangkat isu-isu lain, seperti hubungan agama dan negara, demokrasi, dan refleksi bagi Indonesia. Topik diskusi ini ”seksi”, bukan hanya karena faktor Turki, negeri yang dulu imperium Muslim, kekhalifahan terakhir di dunia Islam sebelum runtuh tahun 1924. Negeri yang saat ini pemimpinnya, Recep Tayyip Erdogan, begitu dipuja dan jadi idola sebagian warga di Tanah Air. Sedemikian besar magnet Erdogan, kunjungan dan pose pejabat Indonesia dengannya kerap menjadi bahan perdebatan seru di Tanah Air. Masalah Islam dan politik, isu agama dan negara dalam Islam merupakan isu-isu yang tak pernah habis dibicarakan dan diperdebatkan dari dulu hingga kini. Di kalangan pemikir Muslim, isu-isu itu telah dikupas oleh, misalnya, Abu al-Hasan al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Al-Farabi melalui karya-karya yang masih terus disebut hingga kini. Sebagian pemikir mengejawantahkan buah pikirannya melalui gerakan, seperti Jamaluddin al-Aghani dengan Pan-Islamisme atau Muhammad bin Abdul Wahab yang beraliansi dengan Ibn Saud mendirikan Kerajaan Arab Saudi. Namun, tidak ada pemikiran tunggal sebagaimana tak ada format baku dan disepakati tentang bentuk negara di dunia Muslim. Maka, bisa disaksikan kini bentuk negara dan pemerintah di dunia Muslim pun bervariasi, dari monarki, yaitu Arab Saudi, Jordania, Bahrain, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Maroko, dan Brunei Darussalam. Lalu ada republik Islam, seperti Afghanistan, Pakistan, dan Mauritania. Selain itu, ada pula republik Islam bersistem teokrasi, seperti Iran, hingga republik sekuler, seperti Turki, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Uzbekistan. Di negara yang menahbiskan diri sekuler, seperti Turki, identitas keislaman warganya bersanding dengan sekularisme yang dianut pemerintahnya. I am Turk, therefore I am a Muslim, demikian formula orang-orang Turki yang dikutip Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, pembahas diskusi buku sore itu. Turki, kata Komaruddin yang lima tahun kuliah di Turki, merupakan ”eksperimentasi historis bagaimana Islam masuk dan berinteraksi secara intens dengan ide dan praktik demokrasi, modernisasi, dan pluralisme”. Di sebagian dunia Muslim, demokrasi sekuler bukanlah hal tabu. Bahkan, kata Duta Besar Azerbaijan Tamerlan Garayev, demokrasi sekuler justru menjadi kebanggaan Azerbaijan. Didirikan 28 Mei 1918, Republik Demokratik Azerbaijan pada Senin ini tepat berusia 100 tahun. ”Kami bangga menjadi republik demokratik pertama di Timur dan menjadi republik pertama yang memberi hak memilih bagi perempuan. Kami sudah memiliki perempuan anggota parlemen 100 tahun silam,” kata Garayev dalam acara Ramadhan Dialogue Series yang digelar Moslem Youth Forum dan Kedubes Azerbaijan di Jakarta, Kamis (24/5/2018). Dari pengalaman negaranya, Garayev ingin menunjukkan, demokrasi sekuler dan pemenuhan hak-hak perempuan bukanlah monopoli dunia Barat. Di kalangan Muslim pun, demokrasi bisa tumbuh dan berkembang meski praktiknya tidak harus menjiplak mentah-mentah demokrasi di Barat. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia disebut-sebut memiliki banyak kemiripan dengan Turki. Selain posisinya periferal di dunia Muslim, keduanya negara Muslim yang tidak terlalu ter-Arab-kan. Indonesia bukan negara Islam, tetapi juga bukan negara sekuler. Muncul harapan agar corak Islam negeri ini—belakangan populer diistilahkan Islam wasathiyah (Islam moderat)—lebih mewarnai dunia Muslim secara keseluruhan. Seperti halnya Turki, Indonesia juga menyajikan potret yang khas soal pergulatan Muslim dengan demokrasi. Kini pertanyaannya, sudah siapkah para tokoh Muslim bangsa ini tampil dan menjadi corong penyebar wajah Islam moderat di panggung internasional? ●

Benturan Peradaban

Benturan Peradaban MH Samsul Hadi  ;   Wartawan Senior Kompas

                                                        KOMPAS, 26 Maret 2018

                                                           

Pada 1993, pakar politik asal Amerika Serikat, Samuel P Huntington, melontarkan hipotesis yang kontroversial dan mengundang perdebatan banyak kalangan berjudul ”Benturan Peradaban (The Clash of Civilization)?” Hipotesisnya, antara lain, berupa pandangan bahwa identitas budaya dan agama bakal menjadi sumber utama konflik-konflik di dunia pasca-Perang Dingin. Dalam teorinya, ia membagi dunia ke dalam beberapa peradaban utama, tetapi ia menyebutkan konflik politik dunia cenderung berupa konflik peradaban Barat versus non-Barat. Saat itu, banyak kritik dan penentangan diajukan pada klaim serta teori Huntington itu, sekaligus dengan menyodorkan konsep tandingan—bukan benturan (clash)—yakni dialog antarperadaban. Teori ”Benturan Peradaban” tersebut diangkat kembali oleh Graham Allison, pakar politik di Harvard Kennedy School of Government, untuk menganalisis konflik AS versus China. Dalam artikelnya di jurnal Foreign Affairs (September/Oktober 2017) mengenai AS versus China, ia menyebutkan, peristiwa tahun-tahun belakangan ini dan ke depan akan semakin memperkuat teori Huntington itu. ”Ketegangan di antara nilai-nilai, tradisi, serta filosofi antara Amerika dan China bakal memperburuk tekanan-tekanan struktur fundamental, yang terjadi manakala kekuatan yang sedang bangkit, seperti China, mengancam menggantikan kekuatan mapan, seperti AS,” tulis Allison dalam artikel tersebut. Berbagai analisis konflik AS versus China seperti itu relevan dan menarik dicermati jika mengamati situasi akhir-akhir ini. Pada Kamis lalu, Presiden AS Donald Trump kembali menabuh genderang ”perang dagang” dengan China saat ia menyatakan akan menerapkan tarif baru untuk produk-produk impor China ke AS. Langkah itu langsung direspons China. Melalui pernyataan Kementerian Keuangan negara tersebut, Jumat (23/3), Beijing menegaskan, mereka ”tidak takut dengan perang dagang”. Mereka bahkan menyebut lebih detail besaran tarif serta jenis produk-produk impor dari AS yang akan dikenai tarif, sebagai balasan terhadap AS. Kementerian Keuangan China menyebutkan, produk-produk AS senilai 3 miliar dollar AS bisa dikenai tarif hingga 25 persen, mulai dari buah-buahan hingga daging babi dan minuman anggur. ”China tidak ingin terlibat perang dagang, tetapi pasti tidak takut terhadap perang dagang,” kata Beijing. Genderang perang dagang yang ditabuh Trump, pekan lalu, itu babak lanjutan dari keputusan AS sebelumnya soal penerapan tarif atas impor baja dan aluminium. Sudah bukan rahasia lagi, sasaran perang dagang AS adalah China. AS ingin memangkas defisit perdagangan dengan China yang tahun lalu mencapai 375,2 miliar dollar AS. Seperti yang sudah terjadi, ketegangan AS versus China di ranah perdagangan memicu gejolak pasar bursa saham di banyak negara, termasuk di Jakarta. Ada kekhawatiran, situasi ini akan menimbulkan perang dagang terbuka AS versus China. Perlu dicatat, ancaman perang dagang itu menambah front rivalitas kedua negara, selain rivalitas di ranah politik kawasan, khususnya di Laut China Selatan. Allison mengingatkan, dalam beberapa tahun ke depan sejumlah ketegangan bisa menyebabkan krisis dalam hubungan AS-China. Peringatan serupa disampaikan Kishore Mahbubani dari Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura. Saat kekuatan nomor satu di dunia (AS) menjelang diungguli kekuatan baru (China), tulis Kishore di buku ASEAN Miracle (Keajaiban ASEAN)”, persaingan dua kekuatan itu akan mencapai tingkat paling sengit. Nah, apakah situasi sekarang menjadi tanda persaingan sengit itu sudah dimulai? Mungkin saja. ●

ASEAN, Milik Siapa?

ASEAN, Milik Siapa? Mh Samsul Hadi ;  Wartawan Kompas

                                                    KOMPAS, 13 November 2017

                                                           

Dalam wawancara khusus, Oktober lalu, mantan diplomat Singapura, Kishore Mahbubani, tertawa mengingat pengalamannya menjadi pembicara pada Conference on Indonesia Foreign Policy 2017 di Jakarta. “Saat tanya-jawab, ada peserta tidak tahu anggota ASEAN. Ada yang mengira Australia anggota ASEAN, ha-ha-ha,” kata mantan Presiden Dewan Keamanan PBB itu. Kishore tak sedang menertawakan warga Indonesia, satu dari lima negara pendiri ASEAN, yang disebutnya menyumbang budaya “musyawarah” (konsultasi) dan “mufakat” (konsensus) bagi kultur damai ASEAN. Ia ingin mencontohkan, hingga usianya yang 50 tahun, ASEAN belum dimiliki rakyatnya. ASEAN baru dimiliki oleh pemerintahnya, tetapi belum oleh rakyatnya. Mengapa hal itu terjadi? Banyak faktor penyebab. Salah satunya, minimnya pemahaman dan penghargaan warga yang berakumulasi menjadi ketidakpedulian kepada ASEAN. Atau sebaliknya, rakyat belum merasakan manfaat langsung keberadaan ASEAN. Manfaat yang dirasakan warga baru sebatas bebas visa kunjungan. Warga Indonesia, misalnya, tak perlu mengurus visa saat melancong ke Singapura atau Bangkok. Manfaat lain lebih dari itu belum terasa. Padahal, akhir-akhir ini, kesadaran di kalangan pemerintah terhadap pentingnya manfaat ASEAN dirasakan warganya berulang kali dilontarkan. People-centered, people-oriented, dan jargon-jargon serupa kerap berhamburan di ruang-ruang pertemuan ASEAN. Namun, realisasinya minim. Dua tahun lalu, saat Masyarakat Ekonomi ASEAN diberlakukan mulai Desember 2015, majalah The Economist secara sinis menyebut inisiatif itu hanya “menciptakan kemeriahan, tetapi substansinya tak seberapa”. “ASEAN kelihatan baru lebih fokus di atas kertas ketimbang pada spirit integrasi kawasan,” tulis majalah itu, Januari 2016. Penilaian ini tak salah, kata Kishore dalam buku terbarunya bersama Jeffery Sng, ASEAN Miracle: A Catalyst for Peace, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia (Keajaiban ASEAN: Penggerak Perdamaian, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017). ASEAN, tulis Kishore, sering lebih mirip seekor kepiting. “Dua langkah maju, satu langkah mundur, satu langkah ke samping,” sebut Kishore. Dengan langkah itu, wajarlah ASEAN dilihat sebagai organisasi yang lamban atau kurang tegas dalam merespons isu-isu. Seorang rekan menyebut ASEAN tak ubahnya paguyuban arisan, dengan lebih dari 1.000 pertemuan setahun. Dari beberapa kali meliput pertemuan ASEAN, dari pertemuan tingkat menteri luar negeri (AMM) hingga konferensi tingkat tinggi (KTT), sedikit banyak saya mendapatkan “kearifan”: jangan berharap ada kehebohan dalam pertemuan ASEAN. Kalaupun ada kehebohan, seperti pada KTT ASEAN 2016 di Laos, hal itu hanya warna-warni di luar sidang, semacam umpatan kasar Presiden Filipina Rodrigo Duterte kepada Presiden AS (kala itu) Barack Obama atau mangkirnya Duterte dalam sidang sesi pagi. Kegagalan menghasilkan komunike, seperti pada AMM 2012 di Kamboja, sangat langka terjadi. Apakah watak dan tradisi ASEAN itu merupakan kelemahan? Tergantung cara melihatnya. Hal ini bisa dipandang sebagai kelemahan, tetapi sekaligus sebagai kekuatan. Lewat musyawarah mufakat, tanpa votingmayoritas, tidak juga veto, 1.000 pertemuan ASEAN dalam setahun menempa jaringan personal yang kuat di kalangan para pemimpin. Hal itu yang, antara lain, menjadi-mengutip istilah Kishore dan Jeffery-keajaiban ASEAN. Saat perkumpulan negara-negara Arab Teluk (GCC) terkoyak, juga Uni Eropa goyah dengan keluarnya Inggris, serta organisasi-organisasi kawasan yang tidak solid, ASEAN kokoh bersatu di usia 50 tahunnya. Namun, satu hal yang perlu diingat, tanpa manfaat keberadaan ASEAN dirasakan langsung oleh warganya, jangan harap tumbuh rasa memiliki di kalangan warganya. Memasuki 50 tahun kedua ASEAN, warga akan terus bertanya: ASEAN ini milik siapa? ●

Langit Merah di Atas Timur Tengah

Langit Merah di Atas Timur Tengah MH Samsul Hadi  ;   Wartawan Kompas

                                                    KOMPAS, 27 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Timur Tengah telah memasuki era berakhirnya Pax Americana. Vladimir Putin membawa Rusia menjadi aktor penting geopolitik di Timur Tengah. Tak akan ada perubahan signifikan soal aliansi dan ketegangan selama isu Palestina dan rivalitas Arab Saudi-Iran tak tertangani. Tonggak berakhirnya era Amerika Serikat di Timur Tengah dicatat Jeffrey Goldberg, Pemimpin Redaksi The Atlantic-saat memaparkan hasil wawancara dengan Presiden Barack Obama -terjadi pada 30 Agustus 2013. Hari itu, Obama memutuskan batal melancarkan operasi militer ke Suriah sebagai respons atas hal yang dianggap Washington sebagai pelanggaran "garis merah" oleh rezim Bashar al-Assad terkait tuduhan penggunaan senjata kimia di Suriah. Dalam pikiran Obama, demikian tulis Goldberg, "Tanggal 30 Agustus 2013 adalah hari pembebasannya" (The Atlantic, April 2016). Sejak itu, beragam analisis muncul, mengapa Washington memilih tidak mempertahankan status quo-nya di Timur Tengah yang disandang sejak Perang Dunia II hingga peristiwa 9/11. Berkurangnya ketergantungan AS pada minyak-bahkan disebut-sebut AS bakal mengambil alih posisi Arab Saudi sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia-dan persepsi ancaman langsung teror pada AS, perlindungan Israel, dan pencegahan berkembangnya nuklir merupakan beberapa hal yang memengaruhi kepentingan AS di Timur Tengah. Dari kacamata itu, bisa dilihat mengapa Obama, misalnya, menarik pasukan AS dari Irak, tidak meningkatkan peran signifikan di Libya atau Yaman, serta enggan mengerahkan pasukan darat dalam krisis di Irak dan Suriah. Perkembangan politik dan ekonomi Timur Tengah mengurangi peluang intervensi AS hingga titik nadir (Foreign Affairs, November/Desember 2015). Dalam kekosongan itulah, Putin melihat celah untuk membawa Rusia kembali ke panggung geopolitik global. Diawali operasi militer untuk membantu rezim Assad di Suriah, September 2015, keterlibatan Putin di Timur Tengah kian menonjol. Melalui operasi militer ataupun peran diplomasi dalam konflik Suriah sepanjang 2016, Putin menancapkan kukunya di Timur Tengah. Di Suriah, Moskwa bukan lagi pemain pinggiran, seperti yang dialami pada perundingan nuklir Iran. Beberapa gencatan senjata di Suriah, termasuk berhentinya pertempuran di Aleppo, hanya bisa diwujudkan berkat campur tangan Rusia, bukan PBB atau AS. Tentu, seperti halnya AS, Rusia membawa kepentingan nasionalnya. Di awal intervensinya di Suriah, Putin menyebut soal ancaman teror bagi negerinya oleh milisi tempur asal Rusia yang bergabung dalam kelompok ekstrem, seperti milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Selain itu, tak bisa dimungkiri juga, ada kepentingan mengamankan pangkalan Angkatan Laut Rusia di Tartus, Suriah, satu-satunya pangkalan Rusia di Timur Tengah. Namun, skor terbesar Rusia di Suriah, yakni menempatkan mereka sebagai aktor utama geopolitik global. Inilah yang membuat Moskwa bisa menegakkan kepala di depan AS dan Barat setelah isolasi pasca aneksasi Rusia ke Crimea, Ukraina, Maret 2014. Status aktor global itu pula yang membuat Putin ikut-ikutan ingin menjadi broker konflik Palestina-Israel. Anti tesis AS-Barat Berbeda dari AS dan Barat yang menempatkan diri sebagai pendukung oposisi saat Musim Semi Arab, dalam intervensinya di Timur Tengah, Rusia mengampanyekan sikap anti tesis terhadap AS-Barat. Di mata Putin, kekacauan di Irak, Suriah, Afrika Utara, dan kemunculan NIIS menunjukkan kegagalan Barat. Melalui operasi militer di Suriah untuk menopang rezim Assad, Putin seolah mengirim pesan kepada Timur Tengah bahwa Moskwa akan mendukung pemimpin dan pemerintahan dalam menghadapi perlawanan rakyat. Pada paruh kedua 2015, pemimpin dari Mesir, Israel, Jordania, Kuwait, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab berkunjung ke Moskwa. Sebagian dari mereka menandatangani kesepakatan pembelian senjata. Arab Saudi juga menjanjikan investasi 10 miliar dollar AS di Rusia (Foreign Affairs, Januari-Februari 2016). Desember ini, disatukan kepentingan di Suriah, Turki merapat ke Moskwa. Penembakan jet tempur Rusia oleh jet tempur Turki dilupakan. Penembakan Duta Besar Andrey Karlov oleh anggota polisi Turki di Ankara, 19 Desember, pun tak menggoyahkan bulan madu dua negara itu. Dengan tampilnya Rusia sebagai aktor utama, bagaimana situasi Timur Tengah ke depan? Apakah hadirnya Putin menciptakan peluang munculnya aliansi baru? Yang lebih penting, adakah harapan ketegangan di Timur Tengah mereda? Melihat situasi terakhir, perkembangan NIIS sepertinya bisa diredam di Irak dan Suriah meski belum bisa dimusnahkan dalam waktu dekat. Selain itu, muncul tantangan baru, yakni merembesnya teror NIIS ke negara-negara lain, hingga ke Indonesia. Di Timur Tengah, gejolak akan selalu muncul sepanjang dua masalah terkait rivalitas Arab Saudi- Iran dan isu Palestina-Israel tak terselesaikan. Tahun ini, rivalitas Riyadh-Teheran mencapai titik didih dalam kasus eksekusi ulama Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr, oleh Arab Saudi. Kasus itu berbuah pemutusan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi. Ketegangan dua negara itu juga diwarnai aksi boikot Iran yang tak mengirim jemaahnya dalam haji tahun ini. Arab Saudi dan negara-negara Teluk mitranya cenderung melihat peran aktor luar, termasuk Rusia, melalui kacamata rivalitas di kawasan. Rusia hadir di Timur Tengah menjalin aliansi lama (Iran) di Suriah. Sulit membayangkan bakal tercipta aliansi baru setelah Rusia masuk. Isu Palestina-Israel akan terus menyelimuti Timur Tengah, terlebih setelah presiden terpilih AS, Donald Trump, memperlihatkan lebih pro Israel daripada pendahulunya. Kasus voting resolusi DK PBB soal permukiman Yahudi, pekan lalu, memperlihatkan indikasi itu. Dengan demikian, tak berlebihan dan bukan karena pesimistis jika menyebut, kawasan itu akan terus membara. Di Timur Tengah, langit akan terus memerah. ●

NIIS ke Panggung Global MH Samsul Hadi  ;  Wartawan Kompas

                                                      KOMPAS, 23 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Rentetan teror Negara Islam di Irak dan Suriah melanda dunia sepanjang 2015. Tahun ini, milisi ekstrem itu go international. Ada perubahan strategi teror mereka, yang harus ditangani lebih waspada. Setelah mendeklarasikan kekhalifahan Islam dengan area teritorial di sebagian wilayah Irak dan Suriah, akhir Juni 2014, milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) telah digempur tidak kurang dari 8.900 kali oleh koalisi negara Barat dan Arab pimpinan Amerika Serikat (AS). Ditambah serangan Rusia sejak 30 September lalu, jumlah gempuran terhadap mereka tentu lebih banyak lagi. Serangan-serangan itu bisa membatasi kemampuan NIIS menggunakan taktik militer konvensional. Dengan taktik ini, pada pertengahan 2014, mereka merebut wilayah luas di Irak dan Suriah. Berkat gempuran koalisi Barat dan Rusia, pergerakan ekspansi NIIS terbatas. Dalam skala tertentu, mereka terdesak. Namun, itu bukan berarti aksi teror dan napas kelompok ekstrem itu terhenti. NIIS masih memiliki daya pikat bagi warga dan milisi asing untuk bergabung ke Suriah. Selain itu, di tengah gempuran masif koalisi Barat dan Rusia, NIIS mengalihkan fokus: dari memperluas teritorial jadi teror kepada "musuh-musuh di kejauhan". Serangan teror di Paris yang menelan korban 130 orang tewas, 13 November lalu, seolah membangunkan dunia soal adanya perubahan strategi teror NIIS. Dunia sebenarnya telah diingatkan tentang rencana perubahan strategi teror itu ketika juru bicara NIIS Abu Muhammad al-Adnani menyampaikan seruan kepada pengikut dan simpatisan NIIS agar menyerang AS dan para partnernya di mana pun berada. Seruan itu diumumkan pada 22 September 2014, sebulan setelah NIIS kehilangan kontrol atas Bendungan Mosul, Irak. Untuk misi itu, NIIS membentuk unit operasi luar negeri yang diduga di bawah supervisi Adnani. Abdelhamid Abaaoud, otak serangan teror di Paris, diperkirakan anggota pertama unit itu. Sebelum serangan di Paris, tahun 2015 teror NIIS telah merambah sejumlah kota di negara-negara di luar Irak dan Suriah. Serangan di Sousse dan Tunis, Tunisia, menyebabkan 57 orang tewas; Sana'a, Yaman (137 tewas); Qatif, Arab Saudi (21 tewas); Kuwait City, Kuwait (27 tewas); Suruc dan Ankara, Turki (130 tewas); Beirut, Lebanon (43 tewas), dan serangan terhadap pesawat komersial Rusia, Metrojet, yang bertolak dari Sharm el-Sheikh, Mesir (224 tewas). Jika penembakan massal (14 tewas) pasangan suami-istri Syed Rizwan Farook dan Tashfeen Malik di San Bernardino, California, 2 Desember, ditambahkan, teror simpatisan NIIS itu telah merambah AS. Dari penyelidikan sementara, serangan itu tak terkait langsung NIIS. Namun, dalam akun Facebook mereka, pasangan Farook-Malik menyatakan sumpah kesetiaan kepada NIIS. Dalam studi yang dimuat jurnal Perspectives on Terrorism, Agustus 2015, Thomas Hegghammer dan Petter Nesser memperlihatkan adanya peningkatan serangan NIIS di negara-negara Barat pasca seruan Adnani. Keduanya mencatat 30 plot serangan terkait NIIS, 26 di antaranya sepanjang Juli 2014 hingga Juni 2015. Menarik dicermati, serangan NIIS di luar sarangnya (Irak dan Suriah) lebih banyak terjadi pasca serangan udara koalisi Barat dan Rusia. "Berputar-putar tanpa arah dan mengirim lebih banyak pengebom (ke Suriah dan Irak) tidak menyelesaikan masalah. Itu bahkan membuat situasi sedikit lebih buruk," kata Richard Barrett, mantan Kepala Operasi Kontra-Terorisme Global Inggris yang kini wakil presiden kelompok think tank di New York, Soufan Group (AFP, 20/12). Masih bertahan Sejarah kemunculan NIIS berakar pada langkah aktivis militan Jordania, Abu Musab al-Zarqawi, selepas dibebaskan dari penjara di Jordania pada 1999. Dari kamp pelatihan di Provinsi Kandahar, Afganistan, yang dia dirikan dengan pinjaman 200.000 dollar AS (Rp 2,4 miliar) dari Al Qaeda, organisasi Zarqawi berkembang mengiringi konflik dan kekacauan di negara tempat gerakan itu bercokol hingga berbuah deklarasi kekhalifahan Islam dengan penetapan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai khalifahnya, 29 Juni 2014. Sejak deklarasi kekhalifahan itu, Barat berusaha menangkal NIIS dengan bertopang pada tiga pilar. Pertama, serangan udara untuk menahan perkembangan NIIS dalam jangka pendek; kedua, kolaborasi dengan partner kelompok bersenjata lokal untuk penghancuran jangka menengah; dan ketiga, reformasi politik melalui rekonsiliasi dan demokratisasi untuk pencegahan jangka menengah dan panjang (Omar Ashour, BBC, 14/12/2015). Terkait serangan udara, AS menggalang koalisi negara-negara Barat plus Arab dan telah melancarkan serangan udara pada target NIIS di Suriah sejak 22 September 2014. Menurut data Departemen Pertahanan AS per 16 Desember 2015, serangan koalisi itu mencapai 8.912 kali-sebanyak 6.934 serangan digelar AS-dengan perincian 5.856 serangan pada target NIIS di Irak dan 3.056 serangan di Suriah. Mulai 30 September, atas permintaan Damaskus, Rusia juga menggelar intervensi militer di Suriah. Pertanyaannya, mengapa NIIS masih bisa bertahan setelah hampir 1,5 tahun digempur bertubi-tubi oleh koalisi Barat plus Rusia? Atau singkat kata, mengapa NIIS belum bisa dikalahkan? Bahkan, berdasarkan riset Soufan Group, per Desember 2015, NIIS masih memiliki daya magnet untuk menarik warga dan pejuang asing ke Suriah. Jumlah warga dan pejuang asing itu, demikian hasil riset itu, lebih dari berlipat ganda jika dibandingkan saat NIIS mendeklarasikan kekhalifahan: dari sekitar 12.000 pejuang asing pada Juni 2014 menjadi 27.000-31.000 pejuang asing dari sedikitnya 86 negara pada saat ini. Dana NIIS juga masih kokoh. Dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB, Kamis lalu, Menteri Keuangan AS Jack Lew mengungkapkan, setiap tahun NIIS diperkirakan meraup 500 juta dollar AS (Rp 6,9 triliun) dari penjualan minyak di pasar gelap, 250 juta dollar AS (Rp 3,4 triliun) dari penjualan fosfat, 200 juta dollar AS (Rp 2,7 triliun) dari penjualan gandum, dan 100 juta dollar AS (Rp 1,3 triliun) dari penjualan semen. NIIS mengalokasikan 30 juta dollar AS (Rp 418 miliar) per bulan untuk membeli senjata dan amunisi. Mengenai serangan udara militer asing kepada NIIS, terutama dalam kasus Suriah, sejak awal telah disadari keterbatasannya. Tanpa pasukan darat, sulit operasi udara itu melumpuhkan kekuatan militer NIIS. Bukan rahasia lagi, NIIS menyembunyikan aset militer di permukiman warga sipil untuk berlindung dari serangan udara koalisi Barat-Arab dan Rusia. Selain itu, dalam kasus Suriah, intervensi militer koalisi Barat-Arab dan Rusia "ditunggangi" kepentingan politik masing-masing yang saling bertabrakan. Koalisi Barat-Arab menargetkan tumbangnya rezim Bashar al-Assad, sedangkan Rusia-didukung Iran-berusaha mempertahankan Assad. Di tengah silang sengkarut kepentingan dan kekacauan semacam itu, NIIS memainkan strategi. Namun, sadar posisinya di Suriah terdesak, mereka melebarkan sayap di Libya sebagai antisipasi jika kolaps di Suriah dan Irak. Kesepakatan dua kelompok yang bertikai di negeri itu untuk membentuk pemerintahan bersatu jelas menggembirakan, antara lain untuk menangkal ekspansi NIIS di Libya Lebih berbahaya Perang melawan NIIS diperkirakan masih bakal berlangsung lama. Pekan lalu, Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi militer Islam melawan organisasi teroris, termasuk NIIS, dengan klaim berkekuatan 34 negara Muslim. Beberapa negara, termasuk Indonesia, komplain atas "tindakan main catut" Arab Saudi dan menegaskan tidak masuk koalisi tersebut. Di tengah persaingan AS-Rusia, koalisi itu justru bisa menambah silang sengkarut konflik yang ada. Dalam laporan terbarunya, Desember ini, Soufan Group mengingatkan komunitas internasional, ancaman NIIS di masa depan bakal kian sulit dihadapi. "Meski NIIS sedang jadi organisasi gagal dengan kemerosotan perlahan, mereka mampu memengaruhi aksi pengikutnya dan bakal lebih berbahaya saat (organisasi) itu mati," tulis Soufan Group. Indonesia, negara dengan 700-800 warganya bergabung di NIIS, tak luput dari ancaman itu. Tahun 2015, sedikitnya dua kali polisi menangkap dan membongkar jaringan NIIS yang merencanakan serangan bom di Tanah Air. Rencana serangan bom itu digagalkan polisi jelang peringatan HUT Kemerdekaan RI, Agustus. Minggu lalu, polisi kembali menangkap jaringan NIIS yang-menurut dokumen yang didapat kantor berita AFP-merencanakan bom bunuh diri di Jakarta saat pergantian tahun nanti. Walhasil, NIIS mungkin sedang goyah di Irak dan Suriah. Namun, saat-saat seperti ini, dunia justru harus lebih waspada dan ekstra hati-hati. ●

NIIS dan Fenomena Radikalisme Baru

Laporan Akhir Tahun Internasional NIIS dan Fenomena Radikalisme Baru MH Samsul Hadi  ;  Wartawan Kompas

KOMPAS,  23 Desember 2014

                                                                                                                       

KETIKA Osama bin Laden tewas, Mei 2011, sebagian menganggap hal itu sebagai akhir kekerasan kelompok militan jihad. Namun, kurang dari empat tahun kemudian, justru muncul organisasi yang disebut-sebut lebih berbahaya daripada Al Qaeda-nya Osama: Negara Islam di Irak dan Suriah. Baqiya wa tatamadad (kekal dan terus berekspansi). Dua kata bahasa Arab itu selama bertahun- tahun kerap diproklamasikan para milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Pernyataan sederhana itu merepresentasikan cara kerja paling mendasar NIIS sebagai organisasi (Charles Lister, Profiling the Islamic State, 2014). Awalnya hanya sebuah kamp pelatihan di Provinsi Kandahar, Afganistan, dengan modal pinjaman 200.000 dollar AS (Rp 2,4 miliar) dari Al Qaeda. Jund al- Sham (Pasukan Syam), demikian Abu Musab al-Zarqawi menamai kelompok rintisannya pada 1999 dan cikal bakal NIIS. Meskipun perubahan nama berkali-kali dilakukan kelompok itu dan markas mereka terus berpindah-pindah hingga bertransformasi menjadi NIIS pada 9 April 2013, satu hal yang tak berubah: elemen sektarian selalu menjadi bagian strategi mereka. Di Irak, mereka memanfaatkan dan menyuburkan terus konflik Sunni-Syiah, buah kebijakan marjinalisasi Sunni oleh Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki yang beraliran Syiah. Di Suriah, mereka mengail teror di tengah keruhnya konflik di negeri itu. Al-Zarqawi yakin bahwa kekacauan sektarian bakal menyuburkan organisasinya. Maka, mereka melancarkan segala bentuk teror, seperti pelaksanaan aksi bom bunuh diri dengan target korban massal, penculikan, penyiksaan, perbudakan perempuan, pembantaian, dan pemenggalan kepala sandera. Brutalitas, kekejaman, dengan sasaran korban berskala massal, seolah-olah napas kelompok itu. Di mata para ideolog gerakan jihad pun, termasuk Al Qaeda yang memberi mereka lisensi dengan nama Al Qaeda di Irak (AQI), kelompok Al-Zarqawi terlalu ekstrem. Abu Qatada, ideolog gerakan jihad asal Jordania dan eks tokoh Al Qaeda di Eropa, menyebut NIIS seperti khawarij. (Economist, 1/11/2014). Khawarij adalah gerakan keagamaan ekstrem pada abad ketujuh saat dunia Islam dilanda kekacauan perang saudara pertama, Perang Siffin. Situasinya mirip dengan situasi sosial-politik yang melatari pemunculan NIIS. Pada 2006, Al-Zarqawi tewas oleh bom pasukan AS. Di bawah penerusnya, Abu Ayyub al-Masri, AQI merger dengan lima kelompok lain, membentuk Majlis Shura al-Mujahideen, yang melahirkan Negara Islam di Irak (ISI). Sejak 18 April 2010, ISI dipimpin Abu Bakr al-Baghdadi. Ketika perang Suriah meletus, Maret 2011, Baghdadi melihat celah mengembangkan organisasinya di tengah kekacauan negeri itu. Ia mengirim milisinya ke Suriah, ikut memerangi rezim Presiden Bashar al-Assad. April 2013, Baghdadi mengklaim kelompok oposisi lain di Suriah, Front Al-Nusra, sebagai cabangnya dan mengubah nama kelompoknya menjadi NIIS atau ISIS. Pemimpin Al Qaeda penerus Osama, Ayman al-Zawahiri, marah. Ia ingin kelompok Baghdadi lebih fokus di Irak. Pada Februari 2014, Al-Zawahiri menyatakan, NIIS bukan cabang Al Qaeda. Hal itu menjadi momentum bagi NIIS melebarkan sayap. Sambil terus berkonsolidasi di Raqqa, Suriah, NIIS kian menancapkan kekuasaan di Irak utara dan barat. Puncaknya terjadi pada 10 Juni lalu saat NIIS merebut Mosul, kota terbesar kedua di Irak, dalam serangan kilat kurang dari 14 jam. Pada akhir bulan itu, bertepatan 1 Ramadhan, Baghdadi mengumumkan berdirinya kekhalifahan Islam. Ia mengangkat dirinya sebagai khalifah. Hal itu jelas merupakan upaya NIIS menarik perhatian Muslim di seluruh dunia. Baghdadi tahu, sejak kekhalifahan Turki Utsmani runtuh pada 1923, konsep kekhalifahan tak pernah hilang dari benak umat Muslim. Bukan teroris biasa Melalui deklarasi kekhalifahan yang diumumkan lewat rekaman suara dalam lima bahasa, NIIS menancapkan elemen transnasionalisme milisi jihad. Dari sebuah kamp pelatihan dengan modal 200.000 dollar AS, 15 tahun lalu, NIIS kini menjelma mirip sebuah negara dengan kekuatan pasukan—seperti diperkirakan Badan Intelijen Pusat AS (CIA)—hingga 31.500 personel. Aset dan kekayaan mereka per September lalu ditaksir mendekati 2 miliar dollar AS (Rp 25 triliun). Dari penjualan minyak dari ladang minyak yang mereka kuasai ke pasar gelap, NIIS meraup pemasukan 2 juta dollar AS (Rp 24 miliar) per hari. Ditambah perampasan dan pemerasan, produksi ladang minyak memberi mereka pemasukan lebih dari 3 juta dollar AS (Rp 36 miliar) per hari. NIIS pun disebut-sebut sebagai organisasi teroris paling kaya di dunia. Bagaimanapun, NIIS tidak sekadar organisasi teroris. Di bawah kendali Baghdadi, kelompok itu membangun struktur yang mirip pemerintahan modern. Struktur organisasi mereka sangat rapi. Baghdadi menunjuk dua deputi untuk Irak dan Suriah serta delapan anggota kabinet dan dewan militer beranggotakan 13 orang. Mereka mengontrol listrik, air, lalu lintas transportasi darat, membayar gaji, serta mengelola apa saja, mulai dari pabrik roti, bank, sekolah, hingga pengadilan. ”Mereka lebih bahaya daripada Al Qaeda. Mereka bukan sekadar organisasi teroris,” kata Brett McGurk, Deputi Asisten Menlu AS untuk Irak dan Iran, Juli. Satu lagi pembeda NIIS dari organisasi-organisasi teroris lain, yaitu ekspos dan partisipasi aktif di media sosial serta ranah daring sebagai strategi komunikasi. NIIS mengetahui, media sosial adalah saluran paling efektif dan cepat untuk menggaet anak muda. Presiden AS Barack Obama mengibaratkan NIIS dengan ”kanker” yang harus dikikis dari Timur Tengah dan belahan dunia lainnya. Dipicu kekhawatiran genosida NIIS kepada warga minoritas Yazidi, sejak Agustus, Obama memerintahkan serangan udara pada target NIIS di Irak lewat koordinasi pasukan koalisi dari hampir 60 negara. Pertengahan September, serangan udara AS diperluas ke Suriah. Sejumlah kalangan melihat, pasukan koalisi memiliki banyak kelemahan. Mereka antara lain terbatas hanya melakukan serangan udara. Padahal, mengalahkan organisasi sesolid NIIS tak cukup hanya mengandalkan serangan udara. Langkah militer AS juga tidak didukung Turki dan Iran, yang hanya mengusung agenda masing-masing. Rapuhnya konsolidasi di pasukan koalisi terlihat pada Desember ini: 97 persen serangan udara hanya dilakukan AS. (Reuters, 17/12/2014). Bagaimana jejak radikalisme baru ala NIIS di Indonesia? Hal itu terlihat saat muncul video Youtube yang menayangkan pria mengaku bernama Abu Muhammad al-Indunisi. Belakangan diketahui ia bernama asli Bahrum Syah, mahasiswa drop out Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video itu, ia menyerukan ajakan bergabung NIIS. Menurut Duta Besar Irak untuk Indonesia Abdullah Hasan Salih, sedikitnya 53 warga Indonesia bergabung dengan NIIS di Irak. Tiga di antaranya tewas. Alarm bagi Pemerintah Indonesia: jangan remehkan pengaruh NIIS. ●