|
Bertetangga
dengan China
Siswono Yudo Husodo ; Ketua Pembina Yayasan Universitas Pancasila
|
|
Hidup di dunia yang sedang
bergerak maju sangat cepat, dengan dinamika perubahan sangat tinggi serta
manuver dan penyiasatan antarnegara yang sangat canggih, membutuhkan
kewaspadaan, ketajaman menganalisa dan kelihaian menghadapinya.
Negara-negara kuat
memiliki rancang bangun masing-masing tentang tata dunia baru yang diinginkannya, lengkap dengan
agenda dan program operasional untuk
mewujudkannya. Jika lengah, Indonesia bisa terombang-ambing oleh
tarikan kepentingan negara lain. Perlu penyikapan yang tepat atas perkembangan
China yang akan menjadi negara dengan ekonomi terkuat di dunia dengan
angkatan bersenjata yang kuat, besar dan modern.
Dunia terus dikejutkan
oleh berbagai pencapaian yang mengagumkan dari China. Sejak melakukan
reformasi ekonomi tahun 1978, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dan saat ini ekonomi terbesar kedua setelah AS dan pengaruhnya kian meningkat
dalam perekonomian dan politik global. Sejak krisis finansial 2008, China
adalah kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dunia.
Saat ini, dengan hampir
separuh masyarakatnya masih tergolong miskin, China sudah meraih profil
sebagai negara maju. China punya sederet produsen mobil, traktor dan aneka
mesin pertanian, turbin dan generator listrik, kereta api cepat, bis,
komputer, telepon genggam, barang-barang elektronik rumah tangga (seperti TV, kulkas, AC, mesin
cuci), alat-alat medis dan lain-lain yang produknya bukan hanya berjaya di
pasar domestik, tetapi sudah menggeser produk Korea dan Jepang di pasar
ekspor.
Beberapa bulan lalu China
menguji terbang pesawat penumpang C-919 yang sekelas Boeing 737. Di sektor
jasa, China juga punya banyak perusahaan transportasi, kontraktor, perbankan,
asuransi dan lain-lain yang tangguh. China telah membangun rel KA, jalan tol
dan jembatan menyeberangi laut terpanjang di dunia.
Posisinya sebagai
eksportir utama dunia dengan cadangan devisa senilai 3,14 triliun dollar AS
(per Desember 2017) telah membuat yuan
berpotensi mendampingi dollar AS sebagai mata uang internasional.
China sudah menjadi investor terkemuka di berbagai belahan dunia. Melalui
program Satu sabuk, Satu Jalan (One Belt, One
Road/OBOR), China tengah mendorong investasi untuk meningkatkan
infrastruktur transportasi di 65 negara dengan nilai 900 miliar dollar AS.
Investasi juga ditanamkan di negara-negara maju, termasuk AS dalam bentuk
surat utang pemerintah AS. Per Juni 2017, China memegang surat utang
pemerintah AS senilai 1,15 triliun dollar AS, menjadikan China pemegang utang
(kreditor) terbesar AS.
China juga sukses dalam
program eksplorasi antariksa; menjadi bangsa ketiga yang secara mandiri
mengirimkan astronotnya (taikonot) mengorbit bumi dan melakukan space walk.
China sudah mengirim satelit dan robot penjelajah ke permukaan bulan, dan akan mendaratkan
taikonot-nya di bulan beberapa tahun mendatang. Dalam teknologi militer termasuk nuklir,
China telah sangat maju. China sudah mengoperasikan dua kapal induk dan
sedang membangun dua unit lagi; menguasai teknologi produksi pesawat tempur
generasi kelima yang sebelumnya hanya bisa dibuat AS dan punya rudal balistik berhulu ledak
nuklir berkecepatan hipersonik, yang dapat menjangkau sasaran sejauh 12.000
kilometer hanya dalam waktu 30 menit.
China akan menjadi seperti AS, Inggris, Perancis dan Rusia, yang mampu
menggelar kekuatan militernya di berbagai belahan dunia.
Tingkat sosial ekonomi
rakyatnya yang kian sejahtera juga membuat kian banyak warga China berlibur
keluar negeri. Tahun 2016, sebanyak 122 juta turis China berlibur ke luar
negeri, menghabiskan sekitar 110 miliar dollar AS. Banyak negara berlomba
menarik turis China, termasuk Indonesia. Kemunculan China sebagai negara
adidaya baru dalam dimensi ekonomi, politik, militer dan ilmu pengetahuan
juga meningkatkan minat China meningkatkan pengaruhnya melalui
lembaga-lembaga internasional. China menuntut hak suara yang lebih besar di
Bank Dunia dan IMF, serta mendirikan Bank Pembangunan BRICS bersama Brasil,
Rusia, India dan Afrika Selatan disamping Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB).
China juga bersemangat
mendukung pembangunan terusan di
Thailand yang akan menghubungkan laut Andaman dan Laut China Selatan melalui
tanah genting Kra. Jika terusan sepanjang 150 km itu terwujud, jalur laut
melalui selat Malaka akan tersaingi karena rute itu memotong jarak laut lebih dari 2.500 km untuk kapal-kapal
dari belahan barat ke belahan timur Asia. Hal itu tentu berdampak pada nilai strategis Indonesia secara
geopolitik, antara lain karena berkurangnya angkutan laut melalui selat
Malaka yang selama ini bernilai 5.000 triliun dollar AS per tahun.
Hubungan
Indonesia-China
Sejarah menunjukkan,
hubungan Indonesia-China pasang surut. Sempat mesra hingga 1965 dan menyentuh
titik terendah di 1966/1967, ketika China memberikan dukungan pada
pemberontakan G-30S/PKI. Setelah normalisasi, hubungan kian hangat dan di era
sekarang diwarnai banyak kerja
sama ekonomi. Ketika peranan Jepang
agak surut di Asia Tenggara pasca krisis ekonomi 1998, China memotori
terbentuknya Inisiatif Chiangmai, yaitu skema kolektif negara-negara Asia
Tenggara dan China untuk menghadapi para spekulan pasar uang, sesuatu yang
sangat berarti untuk kawasan ini, karena mata uang Indonesia, Thailand dan
Malaysia pernah menjadi korban permaina spekulan, antara lain Soros. China
gencar memberikan insentif ekonomi dan pembangunan di Indonesia, melalui AIIB. Perdagangan bilateral Indonesia-China
terus meningkat, terutama setelah diberlakukan ASEAN-China Free Trade Area
(ACFTA).
Hubungan Indonesia-China
sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan sebaiknya kita perlu tetap
berhati-hati terhadap kepentingan-kepentingan China yang dapat merugikan Indonesia, serta memanfaatkan secara optimal
kemajuan-kemajuan China bagi keuntungan Indonesia. Sejak era
kerajaan-kerajaan besar Nusantara di masa lalu, China sudah berusaha
melakukan penguasaan politik atas Nusantara. Pernah Kaisar Ku Bilai Khan
mengirim utusan dan armada untuk meminta upeti, yang artinya raja Jawa
diminta tunduk pada kaisar China. Hal itu tegas ditolak Raja Kertanegara dari
Kerajaan Kediri dengan memotong kedua telinga para utusan China dan
menyuruhnya kembali ke China.
Interaksi yang luas dan
dalam antara Nusantara dengan China yang berlangsung lebih mulus terjadi di
bidang budaya. Berbagai daerah Nusantara telah lama jadi rumah baru bagi
pendatang orang-orang China dari daratan China. Di masing-masing daerah di
tanah air kita, telah terjadi akulturasi budaya, antara pendatang dari
berbagai bangsa dengan penduduk setempat; juga antarsesama pendatang orang
Tionghoa dari daratan China. Budaya China, bukan budaya homogen. Para
pendatang Tionghoa punya latar belakang suku dan bahasa beragam dan mereka
menyebar di berbagai penjuru Tanah Air. Ada orang Hokian, Hokchia, Khek,
Cantonese dan lain-lain. Karena penduduk lokalnya juga beragam, beragam pula
wujud budaya Tionghoa peranakannya. Budaya Tionghoa peranakan dari Medan,
Bangka Belitung, Kalbar, Jakarta, Jateng, Jatim dan lain-lain sangat spesifik
lokal.
Profesi pendatang Tionghoa
juga berbeda-beda. Di Bangka Belitung, para pendatang Tionghoa, awalnya
adalah buruh-buruh pertambangan. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendatang
Tionghoa awalnya berprofesi sebagai pedagang kecil, pedagang hasil bumi dari
pedalaman dibawa ke kota-kota dan karena itu interaksinya berlangsung antara
petani dan pedagang. Istilah ce pek (seratus),go cap (lima puluh), go ceng
(lima ribu), go ban (lima puluh ribu), go tiaw (lima juta), menjadi sangat
akrab di masyarakat Jawa. Akulturasi yang terjadi bukan saja dalam bentuk
fisik seperti arsitektur, aneka artefak/perabotan rumah tinggal, tetapi juga
kain batik, perhiasan, kosa-kata, ungkapan bahasa sehari-hari, kuliner dan
kesenian (seperti gambang kromong, cokekan, tanjidor), sastra, seni lukis,
bela diri, astrologi, pengobatan dan lain sebagainya.
Pendatang Tionghoa dengan
peradaban kuliner yang lebih maju, telah ikut memperkaya tradisi kuliner
nasional. Masyarakat kita sudah akrab dengan onde-onde, wingko, getuk,
jenang, otak-otak, bakpao, siomay dan mie ayam, jenis-jenis panganan yang
dipengaruhi tradisi kuliner Tionghoa. Ekspresi budaya orang Tionghoa
peranakan di Indonesia yang tersebar di berbagai tempat di Tanah Air, berbeda
dan lebih kaya dibanding ekspresi budaya orang Tionghoa di Malaysia dan
Singapura. Budaya Tionghoa peranakan telah menjadi bagian dari budaya
nasional. Sifat masyarakat Indonesia yang cenderung sinkretik, telah membuat
pengaruh Hindu, Buddha, Islam/Arab, Tionghoa, India dan Barat mewarnai
ekspresi budaya yang bervariasi dalam kehidupan masyarakat kita hingga
sekarang. Betapa kaya dan berwarnanya kebudayaan Indonesia.
Ancaman
kebangkitan China
Kini ada kecurigaan,
kebangkitan China akan bersifat mengancam. Ambisi teritorialnya di Laut China
Timur dan Laut China Selatan (LCS) dan kecenderungan imperialistiknya atas
Laos dan Kamboja membuat khawatir
banyak negara. Indonesia beruntung berbatasan
dengan China di laut, tidak di daratan. Di LCS, Indonesia menolak
langkah politik sepihak China yang
mengklaim sebagian wilayah perairan Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia,
yang ditarik dari sisi utara dan timur kepulauan Natuna sebagai wilayah
perairan ZEE China.
Pernah pula timbul insiden
penembakan oleh kapal penjaga pantai China terhadap kapal penjaga pantai
Indonesia yang menangkap nelayan China. Indonesia konsisten menyatakan tak
memiliki sengketa wilayah ZEE dengan China, karena klaim China itu tak diakui
hukum dan komunitas internasional. Kecenderungan imperialistik China di Asia
Tenggara (khususnya di Laos dan Kamboja yang ekonominya amat bergantung pada
China) terus meningkat. Dalam empat tahun terakhir, forum-forum ASEAN selalu
gagal menyepakati rumusan pernyataan bersama yang bernada memprotes Beijing
dalam sengketa di LCS (yang diajukan oleh Filipina, Vietnam, Malaysia dan
Brunei), karena keberatan Kamboja dan Laos.
Sikap kehati-hatian kita
pada Beijing perlu diterapkan di banyak tempat. Dalam skema kerja sama
ekonomi, pengalaman pahit Sri Lanka yang pelabuhan dan bandara miliknya
berpindah tangan ke China pada 2016 jangan sampai terjadi di sini. Di bidang
politik, keluhan Australia bahwa China berupaya memengaruhi politik dalam
negeri Australia melalui pendanaan politik pada beberapa tokoh politik dan
LSM perlu menjadi pelajaran penting. Sikap kehati-hatian kita pada Beijing
perlu diterapkan di banyak tempat.
Sementara di bidang
budaya, identitas kultural wilayah Nusantara yang sangat spesifik harus dipertahankan.
Kemampuan ekonomi Tiongkok yang sangat
besar, serta pasar bagi berbagai produk perlu kita manfaatkan untuk
mempercepat kemajuan Indonesia di segala
bidang dengan tetap
berpegang pada Trisakti ajaran Bung
Karno: berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan
berkepribadian dalam bidang budaya. ●
|
|
Bangsa
Sejahtera dan Bersatu
Siswono Yudo Husodo ; Ketua Pembina Yayasan
Universitas Pancasila
|
|
Jajak pendapat Litbang Kompas (Kompas, 22/5/2017) menemukan bahwa solidaritas sosial dan
toleransi antar-umat beragama,
antarsuku/ etnis, serta antargolongan di Indonesia semakin melemah.
Kita perlu mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memantapkan persatuan
bangsa yang majemuk dari segi agama, etnis, dan ras ini.
Merenggangnya hubungan antar-unsur bangsa ini tidak
terjadi secara tiba-tiba, tetapi sedikit demi sedikit, yang justru disebabkan
oleh perubahan sikap kita sendiri;
dimulai dengan anjuran untuk tidak menyampaikan "Selamat"
kepada penganut agama lain pada hari-hari besar keagamaannya (yang dahulu
merupakan hal yang biasa), bahkan larangan dan lebih jauh lagi mengharamkan.
Sebagai bangsa yang menerima fitrahnya menjadi bangsa yang
majemuk sebagai sunatullah (kehendak
Tuhan), selayaknyalah kita saling menghormati
dan karena itu kita saling menyampaikan "Selamat" kalau orang lain
berbahagia. Kita perlu merenungkan kembali masalah ini.
Lalu muncul umpatan kebencian, caci maki, fitnah,
berita-berita hoaks, yang terbuka di ruang publik, terutama di media sosial.
Kemudian muncul kelompok destruktif yang ingin mengubah negara dengan cara
menebar bom dan cara-cara lain yang tidak demokratis.
Juga sikap sebagian kecil masyarakat di ruang publik yang
menganggap penganut agama lain atau yang seagama tetapi berbeda aliran
sebagai golongan kafir yang pasti masuk neraka, sementara kelompoknya pasti akan masuk surga, telah menimbulkan ketaknyamanan dalam
relasi sosial, membuahkan kesan superioritas dan inferioritas di tubuh bangsa yang konstitusi negaranya menyatakan semua warga negara bersamaan kedudukannya
di depan hukum dan pemerintahan.
Memang ada beberapa paham tentang "kafir" ini.
Penulis pada tahun 1955 mendapatkan pencerahan yang diyakini kebenarannya
dari Kiai Irfan, pemimpin pesantren di Kendal, bahwa orang kafir adalah mereka yang tidak
percaya adanya Tuhan, adanya hari
akhir/kiamat serta surga dan neraka. Menurut Kiai Irfan, umat Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha, dan aliran kepercayaan semuanya mengakui adanya
Tuhan, walaupun dengan sebutan yang berbeda, mengakui adanya hari
akhir/kiamat serta akhirat dengan
surga dan nerakanya, karena itu bukanlah golongan kafir.
Sebaiknya ungkapan mengafirkan golongan lain secara
terbuka dihentikan karena pengucap sendiri belum tentu masuk surga. Sikap
keagamaan di masyarakat kita yang heterogen ini memang sepatutnyalah saling
menghormati. Sikap keagamaan kita tentulah tak sama dengan Arab Saudi atau
Polandia yang 99,9 persen warganya memeluk agama sama. Tentu juga berbeda
dengan Lebanon yang masyarakatnya telah telanjur tersegregasi dalam
kelompok-kelompok Islam Sunni dan Islam Syiah, Kristen Maronit, Phalangist,
dan Druze.
Setiap warga tentu
meyakini agama yang dianutnya adalah yang terbaik, tercocok. Sikap ini
sebaiknya merupakan sikap internal, sementara eksternal terhadap penganut
agama lain saling menghormati. Dalam
Islam dalam surat Al- Kafirun disebutkan "Lakum
diinukum wa liya diin" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).
Masalah timbul jika sikap internal itu
dinyatakan kepada penganut agama lain secara terbuka.
Piramida distribusi kesejahteraan
Kesenjangan ekonomi antarkelompok juga berkontribusi
membentuk situasi yang kurang nyaman ini. Kemajuan zaman telah mengubah
manusia menjadi homo economicus, yang menjadikan motif ekonomi sebagai
faktor determinan perilaku manusia.
Oleh karena itu, mantapnya persatuan bangsa ini memerlukan kehadiran cita
rasa keadilan di bidang ekonomi.
Pendapatan per kapita rakyat Indonesia terus meningkat.
Pada awal tahun 1960-an baru 60 dollar AS per tahun. Pada 2014 sebesar
3.531,45 dollar AS; pada 2016 menjadi 3.605,06 dollar AS. Sayangnya, naiknya tingkat pendapatan rata-rata
penduduk ini diikuti dengan melebarnya kesenjangan, yang tampak dari rasio gini yang memburuk. Badan Pusat
Statistik mencatat koefisien gini naik pesat dari 0,30 tahun 2000 menjadi
0,41 pada 2013 dan turun menjadi 0,394 pada September 2016.
Antara 2003 dan 2010, 10 persen rakyat Indonesia terkaya
konsumsinya meningkat 6 persen per
tahun. Sementara 40 persen rakyat Indonesia termiskin, konsumsinya meningkat
hanya 2 persen per tahun. Tingginya kenaikan kesejahteraan golongan the haves terutama disebabkan oleh penguasaan tanah dan naiknya
harga properti di perkotaan. Saat ini rasio gini tanah adalah 0,72;
ketimpangan yang sangat besar dalam penguasaan lahan.
Beberapa perusahaan bermodal besar menguasai sekitar 9
juta hektar kebun kelapa sawit, sementara luas areal perkebunan rakyat kurang
dari 3 juta hektar yang dimiliki hampir 1,5 juta rakyat. Areal hutan tanaman
industri dan hak pengusahaan hutan lebih dari 40 juta hektar dikuasai
beberapa perusahaan raksasa,
sedangkan hutan rakyat kurang
dari 1 juta hektar yang dimiliki ratusan ribu rakyat. Juga ada 28,27 juta hektar
lahan milik beberapa perusahaan tambang besar.
Laporan lembaga Wealthinsight menyebutkan bahwa populasi
jutawan dan kalangan ultrakaya (ultra
high net worth individuals/UHNWI) di Indonesia melonjak 62 persen pada
periode 2009-2013; lebih tinggi ketimbang India yang tumbuh 28,4 persen. Pada
tahun 2013, Indonesia punya 36.215 jutawan dengan nilai kekayaan kolektif
mencapai 230 miliar dollar AS atau setara Rp 2.915 triliun. Jumlah mereka bakal membengkak pada 2018,
menjadi 51.003 orang dengan kekayaan kolektif menjadi 336 miliar dollar AS atau
ekuivalen Rp 4.258 triliun.
Tentulah kemunculan orang-orang kaya di Indonesia patut
kita syukuri, sepanjang yang kaya ini juga mempercepat kemakmuran yang belum
kaya dan menciptakan lapangan kerja baru.
Meskipun jumlah kelas menengah dilaporkan terus meningkat,
piramida distribusi kesejahteraan di Indonesia berbentuk lebar sekali di
bawah lalu meruncing tajam ke atas dengan jarak antara puncak dan dasar
sangat jauh, serta di bagian atas yang
meruncing tajam itu didominasi oleh etnis Tionghoa. Hal ini menimbulkan
persepsi yang tidak menguntungkan. Di banyak negara terlihat bahwa etnis
Tionghoa memang merupakan pebisnis
yang tangguh.
Dari daftar yang dibuat Forbes tahun 2017, komposisi 150
orang Indonesia terkaya adalah pengusaha keturunan Tionghoa 122 orang, keturunan India 3 orang, dan pribumi 25 orang. Diperkirakan untuk daftar satu
juta orang Indonesia terkaya, baru
mulai didominasi kelompok pribumi, walaupun belum mengalahkan secara jumlah
kekayaan yang dimiliki.
Mencegah kebakaran besar
Perbedaan kaya-miskin yang mencolok itu seperti rumput kering yang oleh percikan
api dapat menimbulkan kebakaran besar. Dengan jiwa dan nilai-nilai Pancasila,
pemerintah dan semua unsur bangsa perlu segera meningkatkan usaha mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang belum sejahtera, menekan kesenjangan dan membinekakan warga
yang telah sangat sejahtera. Untuk mewujudkannya, ada yang menjadi tugas
orang per orang, ada yang menjadi tugas masyarakat, dan ada yang menjadi
tugas pemerintah/negara.
Setiap warga negara memang perlu memiliki achievement
motivations, motivasi untuk maju, baik dari sisi pendidikan, kesejahteraan
maupun peradabannya. Itulah yang telah dimiliki oleh mereka yang telah sangat
sejahtera. Islam mengajarkan hal itu
melalui hadis yang menyatakan
"Kadal fakru ayakuna kufran" (kemiskinan dapat mengakibatkan
kekufuran); "tangan di atas (yang
memberi) lebih baik daripada tangan di
bawah (yang menerima)".
Deng Xiao Ping untuk memotivasi rakyatnya (yang telah
puluhan tahun di indoktrinasi komunisme) agar bersemangat mengejar
kesejahteraan menyatakan: "menjadi kaya itu mulia". Max Weber yang
meyakini adanya kemampuan besar pada setiap individu sebagai karunia Tuhan,
menyatakan "menjadi miskin itu dosa".
Negara dapat menggunakan semua instrumen yang dimiliki
untuk mendorong pemerataan
kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang harus berorientasi pada percepatan kemajuan yang di bawah, yang
masih tertinggal tetapi tidak
menurunkan tingkat kehidupan mereka yang sudah mencapai kesejahteraan
yang tinggi, peradaban maju dan pendidikan yang tinggi.
Masalah kesenjangan ini bukan hanya terjadi di Indonesia
dan masing-masing juga mencoba mengatasinya. Di negara kapitalis, yang
mengagungkan persaingan bebas seperti di AS dan negara-negara Eropa, ada UU
anti-monopoli, UU anti-trust act, melarang penguasaan produksi secara
hulu-hilir dan pengenaan pajak progresif untuk orang kaya.
Malaysia juga mengalaminya, diuraikan dalam buku Mahathir
Mohamad, Malaysian Dilemma, pada tahun 1970 yang setelah beliau menjadi
perdana menteri diterapkannya dalam kebijakan afirmatif lewat The
New Economic Policy (NEP) yang berlangsung sejak 1971 hingga 1990,
dilanjutkan dengan The National
Development Policy (NDP) sejak 1991, dengan tujuan utama: mewujudkan
persatuan, harmoni, dan integrasi nasional melalui restrukturisasi kondisi
sosial ekonomi masyarakat yang ditempuh melalui pemberian kredit yang lebih
murah dan kontrak-kontrak kerja yang khusus untuk warga etnis Melayu.
Perusahaan negara
Permodalan Nasional Berhad (PNB) aktif meningkatkan porsi kepemilikan
Bumiputera, yang pada tahun 1970 hanya
memiliki 2 persen porsi modal/share capital, ditargetkan menjadi 30 persen
pada tahun 1990. Setelah berjalan 30 tahun, pada tahun 2002 porsi modal
Bumiputera hanya tumbuh menjadi 19 persen.
Sementara, non-Bumiputera memiliki 43 persen. Sisanya asing.
Indonesia perlu memformulasikan sebuah kebijakan yang
tidak rasialis tetapi langsung mengena ke sasaran, memperkuat kelompok yang
lemah dan belum siap menghadapi persaingan ekonomi pasar terbuka. Joseph
Stiglitz (peraih Nobel) menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi tidak dapat
diatasi oleh usaha komersial yang digerakkan oleh motif keuntungan karena
itulah penyebab dari kesenjangan.
Negara juga jangan
mengekang pertumbuhan kelompok kaya karena mereka ini diperlukan dalam
persaingan bisnis antarbangsa. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan warga
bangsa juga perlu dilakukan oleh masyarakat yang sudah lebih dulu makmur.
Solidaritas sosial yang anggun yang perlu ditingkatkan pada waktu ini adalah
kesadaran orang kaya untuk aktif membuat orang miskin cepat menjadi kaya
karena kaitan usaha atau penciptaan lapangan kerja.
Warisan budaya atau tradisi "paron",
"gaduhan", dan "Sumba kontrak" dapat dikembangkan sebagai
solidaritas kebersamaan kebangsaan yang khas Indonesia.
Patut disambut gembira
meningkatnya jumlah orang super kaya yang menjadi filantrop dan
meluasnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang telah
membawa kemajuan pada lingkungan masyarakat. Diharapkan, pada masa mendatang
akan tercipta kesejahteraan yang
berkeadilan, dengan rasio gini di bawah 0,3 dan konfigurasi yang lebih
mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kelompok elite perekonomian nasional.
Untuk memantapkan persatuan bangsa yang majemuk ini, sangatlah penting
memperbanyak interaksi sosial melalui pembauran antar-unsur bangsa dalam
berbagai kegiatan masyarakat yang mengakomodasi keberagaman; bersifat cross the board, lintas agama, suku,
ras. Kohesi masyarakat yang lebih kuat pada masa depan sangat ditentukan oleh
proses pembauran yang harus terjadi di empat lokus strategis: wilayah
permukiman, sekolahan, tempat bekerja/kegiatan bisnis, dan melalui perkawinan antar-etnis dan ras.
Rekayasa segregasi permukiman yang disengaja serta
diskriminasi etnis, ras, dan agama di sekolah dan tempat usaha/tempat bekerja
harus diakhiri. Menjadi tanggung jawab kita bersama, dunia usaha- terutama
kalangan yang telah sangat sejahtera, pemerintah, LSM, parpol, masyarakat
luas, dan setiap individu untuk mewujudkan
cita-cita kita bernegara, membangun masyarakat yang makin mantap bersatu,
rukun, guyub, damai, bahagia, yang makmur berkeadilan dan yang adil
berkemakmuran. ●
|
|
Sinergikan
Ekonomi Nasional
Siswono Yudo Husodo ; Ketua
Yayasan Pembina Pendidikan
Universitas Pancasila
|
|
Program
pengampunan pajak yang berjalan dalam tiga tahap, sejak Agustus 2015, baru
saja usai. Daftar aset ekonomi milik orang Indonesia di luar negeri adalah
salah satu hasil yang diperoleh.
Pemerintah
memang punya urgensi untuk menelisiknya karena ada riset yang menyebut
Indonesia masuk 10 besar asal dana di tax haven. Presiden Jokowi menengarai
nilainya sekitar 815 miliar dollar AS (sekitar Rp 11.000 triliun). Jika benar,
berarti besaran ekonomi nasional yang ditempatkan di luar negeri hampir
setara besaran ekonomi di dalam negeri (PDB 2016) yang sekitar Rp
12.406triliun.
Namun, di
akhir program pengampunan pajak, nilai deklarasi harta di luar negeri hanya
Rp 1.028 triliun dengan Rp 146 triliun direpatriasi; sebanyak 60 persen
deklarasi luar negeri berupa uang tunai dan setara uang tunai (seperti saham
dan reksa dana). Sisanya, 40 persen adalah harta tak bergerak, seperti
properti.
Banyaknya
wajib pajak yang memilih mempertahankan aset di luar negeri diduga karena
asetnya bersifat produktif untuk mendukung kegiatan bisnis dan investasi;
bukan dana menganggur yang parkir untuk disembunyikan. Pemerintah meyakini masih
banyak obyek pajak di luar negeri yang belum dicatatkan wajib pajak.
Informasi detail (siapa, di mana, dan berapa) aset WNI di luar negeri akan diketahui
lewat Automatic Exchange of Information—AEoI (kesepakatan global untuk
mencegah penghindaran pajak) yang belaku pada tahun 2018. Pemerintah RI perlu
segera menyiapkan instrumen-instrumen hukum pendukungnya.
Regionalisasi dan globalisasi
Di era
regionalisasi dan globalisasi ekonomi ini, semua negara mengambil manfaat
dari kegiatan bisnis warga negara dan perusahaan-perusahaannya di luar
negeri. Bagi negara maju, semua aktivitas bisnis dan investasi untuk mencari
profit yang dilakukan warga negaranya di luar negeri dikelola sebagai overseas economy (ekonomi seberang
lautan); berupa operasi korporasi multinasional yang menjalin kerja samaerat
dan sinergis dengan pemerintah, seperti model Japan Incorporated, America
Incorporated, Malaysia Incorporated, atau India Incorporated.
Menurut
Christopher Nobes dan Robert Parker, perusahaan multinasional adalah
perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa di dua negara atau lebih.
Sementara Alan C Shapiro mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai
perusahaan yang beroperasi denganunit-unit (cabang dan afiliasi perusahaan)
yang berada di luar negeri. Manfaat yang dihasilkan dari operasi perusahaan
multinasional bagi negaranya tak hanya berupa pajak, tetapi juga pasar bagi
produk dalam negerinya, lapangan kerja, dan devisa.
Semangat
patriotik Japan Incorporated memosisikan ekspansi bisnis (investasi)
Keiratsu—konglomerat Jepang—ke luar negeri sebagai penugasan negara. Ketika
ekonomi domestik melesu beberapa tahun lalu, perusahaan-perusahaan Jepang
diminta memperluas usaha di luar negeri. Pada 2015, keuntungan
perusahaan-perusahaan Jepang di luar negeri dari sektor manufaktur, keuangan,
restoran, dan industri ritel 72,9 miliar dollar AS dan menghasilkan dividen
40,64 miliar dollar AS yang dikirim kembali ke induk perusahaan di Jepang.
Pemerintah Jepang mendapat tambahan cadangan devisa, setoran pajak, dan
kondisi moneter yang lebih baik.
Thailand
meningkatkan ekspor hasil pertanian dengan memperbanyak perusahaan skala
kecil dan menengah untuk berbisnis restoran di luar negeri. Di era Thaksin
memimpin Thailand, dilakukan 39 perjanjian investasi bilateral (BIT) dan 56
perjanjian pajak dengan mitra ekonomi plus fasilitas pinjaman lunak untuk
investasi awal. Sekarang ada lebih dari 6.500 restoran Thailand di seluruh
dunia yang mengimpor bahan-bahan masakannya dari Thailand.
Korporasi
Malaysia menjadi investor utama komoditas cokelat dan sawit di Afrika karena
lahan untuk perkebunan baru di dalam negeri terbatas dan karena ekspor kedua
produk itu ke Eropa dari Afrika dikenai tarif bea masuk yang lebih rendah.
Malaysia juga menikmati nilai tambah ekspor karet alam melalui investasi
manufaktur Malaysia di China untuk mengolah karet dari Malaysia dan produknya
dijual di pasar China. Malaysia memanfaatkan keuntungan
perusahaan-perusahaannya di luar negeri yang direpatriasi untuk menjaga nilai
mata uang ringgit, dan meningkatkan investasi domestik.
India sedang
aktif melahirkan perusahaan multinasional India melalui strategi ekspansi dan
internasionalisasi perusahaan India dengan melakukan akuisisi dan merger
terhadap ratusan perusahaan di pasar global, sebagai penopang ambisi India
untuk menjadi kekuatan riil ekonomi global. Salah satunya adalah akuisisi
Land Rover—pabrikan mobil kenamaan dari Inggris—oleh Tata. Tujuannya, alih
teknologi dan memperbaiki citra produk otomotifnya di pasaran ekspor. India
juga menikmati pertumbuhan ekspor oleh permintaan cabang korporasi India di
luar negeri, dan peningkatan cadangan devisa berupa repatriasi dollar AS,
laba usaha di luar negeri dari multinasional India.
Jika benar
besarnya ekonomi seberang lautan Indonesia setara nilainya dengan ekonomi
domestik, sesungguhnya postur ekonomi nasional berukuran dua kali dari yang umum
dibicarakan; hal yang positif untuk ketahanan ekonomi bangsa dalam menghadapi
tantangan regionalisasi dan globalisasi ekonomi. Sebaiknya, aset-aset WNI di
luar negeridipandang sebagai ekonomi seberang lautan Indonesia, yang dikelola
dengan visi Indonesia Incorporated, dengan hubungan yang erat dan saling
mendukung antara pemerintah dan dunia usaha dalam memanfaatkan peluang
ekonomi di lingkup dunia.
Pasar domestik
yang amat besar (nomor empat dunia), berlimpahnya SDA, serta pemberian aneka
fasilitas usaha terutama di masa Orde Baru telah membuat beberapa korporasi
Indonesia memiliki surplus, line of business yang kuat, kompetensi usaha, dan
kapasitas manajemen yang mendukung kemampuan ekspansi usaha ke luar negeri.
Dengan inisiatif dan usaha sendiri, beberapa korporasi Indonesia sudah cukup
lama beroperasi sebagai perusahaan multinasional Indonesia. Hal itu antara
lain Medco, yang memiliki jaringan usaha migas di banyak negara; Sinar Mas
dengan bisnis properti miliaran dollar AS di Malaysia, Singapura dan China,
serta industri pulp di China; serta Kalbe Farma dan Indofood masing-masing
mendirikan industri farmasi dan mi instan di beberapa negara Afrika. Grup
Salim pun telah menginvestasikan miliaran dollar AS di China dan India untuk
berbagai bisnis. Di jajaran BUMN, Pertamina, Bank Mandiri, Bank BNI, dan
Telkom sudah melakukan investasi di sejumlah negara. Beberapa BUMN lain juga
telah diberi tugas melakukan investasi ke luar negeri guna memanfaatkan
peluang bisnis dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Jejaring ekonomi seberang lautan
Upaya menata
jejaring ekonomi seberang lautan Indonesia bisa dimulai dengan menempatkan
perusahaan-perusahaan Indonesia yang telah dikenal menjalankan bisnis,
memproduksi barang dan jasa di luar negeri sebagai tulang punggungnya.
Investasi oleh
entitas bisnis milik warga dan badan hukum Indonesia di luar negeri dicatat
Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD)
sebagai outward FDI(OFDI) Indonesia. Menurut data UNCTAD, sejak lama
Indonesia telah berubah statusnya dari negara yang sepenuhnya penerima
investasi asing langsung (FDI) jadi negara yang sekaligus penerima dan sumber
FDI; sesuatu yang normal dan dialami semua negara yang mengalami kemajuan
ekonomi pesat. Di tahun 1980-an,Indonesia pernah enam besar sumber FDI di
Asia.
Indonesia
mengirim FDI keluar dalam jumlah yang terus bertambah. Jika tahun 1992 nilai
OFDI Indonesia tercatat baru 41 juta dollar AS, nilai akumulatif periode
2005-2011 adalah 28,96 miliar dollar AS.Pada 2012 berjumlah 5,42 miliar
dollar AS; pada 2013 berjumlah 6,64 miliar dollar AS;pada 2014 berjumlah
7,07miliar dollar;tahun 2015 berjumlah6,25 miliar dollar AS; tersebar di lima
benua dengan mayoritasnya ada di Asia.
Investasi ke
luar negeri juga dilakukan dengan operasi bisnis lewat perusahaan
cangkang/SPV di negara ketiga yang kebanyakan adalah tax heaven, seperti
Singapura, Kepulauan Virgin, Kepulauan Cayman, dan Hongkong. Tahun 2008
muncul Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
mengenai banyaknya konglomerat Indonesia yang mentransfer dana segar ke
rekening perusahaannya di Singapura.
Singapura
terbukti jadi tempat favorit bagi WNImenyimpan atau menginvestasikan hartanya
(Laporan Program Pengampunan Pajak, Kompas, 31 Maret 2017).Berdasarkan data
Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 29 Maret 2017 dari total deklarasi
harta di luar negeri, 73 persen atau Rp 751 triliun berada di Singapura.
Untuk repatriasi, Rp 85 triliun atau 56 persen berasal dari Singapura.
Singapura sudah lama diketahui aktif memfasilitasi perusahaan-perusahaan
Indonesia untuk berinvestasi di negara ketiga dan mentransformasinya menjadi
perusahaan multinasional. Tahun 2015, Singapura adalah investor terbesar di
Indonesia dengan nilai 5,4 miliar dollar AS yang ditanamkan di 3.012 proyek.
Ditengarai sebagian cukup besar adalah perusahaan-perusahaan Singapura milik
WNI.
Tak aneh jika
Singapura selalu menjadi salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Itu
juga tampaknya yang membuat data UNCTAD mengenai aset korporasi Singapura di
luar negeri menjadi sangat besar, 625,2miliar dollar AS pada tahun 2015,
separuh dari aset Jepang di luar negeri yang mencapai 1.226 miliar dollar AS.
Sebentar lagi,
PDB Indonesia akan mencapai 1 triliun dollar AS, dan di proyeksikan 2,1
triliun dollar AS pada 2023. Sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia, RI
makin dituntut berperan aktif dalam pembangunan internasional melalui
investasi korporasinya di negara lain.
Program
pengampunan pajak harus jadi titik tolak penataan ekonomi seberang lautan
Indonesia. Ekonomi domestik danekonomi seberang lautan adalah dua mesin
ekonomi nasional yang perlu segera diintegrasikan agar ekonomi nasional dapat
tumbuh lebih cepat lagi.Implementasi visi Indonesia Incorporated dalam
pengelolaan ekonomi seberang lautan dapat meniru pola-pola yang dipraktikkan
negara lain seperti di atas. Pendekatannya harus bersifat pro-bisnis, memberi
insentif pada mereka yang terbuka mengenai kegiatan bisnis di luar negerinya
dan memberikan devisa dan pajak pada Indonesia.
Pemerintah
perlu menyusun cetak biru, peta jalan, dan langkah-langkah strategis
mengembangkan potensi ekonomi seberang lautan dan mengintegrasikannya pada
ekonomi domestic dengan semangat Indonesia
Incorporated. ●
|
|
Mutu
Lembaga Legislatif
Siswono Yudo Husodo ; Ketua Yayasan Pembina Pendidikan
Universitas Pancasila
|
|
Menurunnya kualitas DPR RI dan DPRD
provinsi/kabupaten/kota sudah sering disampaikan oleh berbagai kalangan. Beberapa
parameter untuk mengukurnya adalah, pertama, tingkat kehadiran yang rendah
pada rapat paripurna atau rapat- rapat komisi dan badan serta panitia khusus
(pansus) dan panitia kerja (panja). Ada yang beralasan hal ini terjadi karena
jadwal rapat komisi, badan, pansus, atau panja kerap berbenturan.
Kedua, produktivitas DPR dari periode ke periode juga
rendah, selalu gagal merampungkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Pada Prolegnas 2014- 2019 yang ditetapkan DPR terdapat 183 RUU yang harus
diselesaikan. Memasuki 2017, baru 14 RUU yang diselesaikan.
Ketiga, kualitas UU yang dihasilkan DPR sangat rendah.
Banyak UU yang baru disahkan sudah harus direvisi karena kalah dalam uji
materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian diketahui di MK, untuk judicial
review dan sengketa pilkada, juga transaksional; amat sangat memprihatinkan.
Keempat, DPR lebih memprioritaskan bongkar pasang UU yang
mestinya dibuat untuk jangka panjang. Seperti UU tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) versi terakhir yang disahkan setelah Pemilu Legislatif (Pileg)
2014, baru berusia dua tahun, akan disempurnakan lagi. UU Pemilu dan UU
Pilpres setiap akan pemilu selalu dibongkar pasang. Ini menunjukkan besarnya
kepentingan yang jadi pertimbangan dan bukan upaya membentuk tatanan secara
sistemis.
Hal itu juga menghabiskan dana, waktu, dan pemikiran.
Sebagai perbandingan, UU mengenai pemilihan anggota Kongres AS terakhir kali
diubah tahun 1967, atau 50 tahun lalu, yakni Uniform Congressional
District Act yang mengharuskan semua anggota
Kongres dipilih berdasarkan sistem single member district.
Kelima, kualitas fungsi pengawasan sangat mengecewakan.
Banyak anggota DPR dan DPRD provinsi/kabupaten/kota yang justru menjadi
terpidana korupsi atau suap dalam megaskandal yang tak terbayangkan besarnya. Anehnya, seseorang yang sudah
dipecat partainya bisa tetap duduk sebagai pimpinan DPR RI.
Konsentrasi anggota DPR juga terganggu oleh penugasan
partai untuk memenangkan calon kepala/wakil kepala daerah dari partainya.
Setiap lima tahun terdapat 34 pilkada gubernur, 416 pilkada bupati, dan 98
pilkada wali kota. Akibatnya, jarang muncul pemikiran besar dari anggota
DPR/DPRD yang dapat menjadi referensi dalam isu-isu spesifik. Dialog yang
terjadi dalam rapat dengar pendapat dengan mitra kerja hanya di tataran
normatif; jarang muncul ide kebijakan yang cemerlang dari lingkungan DPR.
Perdebatan tajam yang konseptual, dilengkapi paper dan
counter paper terhadap isu yang
strategis dan fundamental sifatnya, seperti soal rasio gini Indonesia yang
belum ideal, utang negara yang terus membengkak, masuknya Indonesia dalam
kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kemitraan Trans-Pasifik, agresivitas
China di Laut China Selatan, perubahan dunia terkait terpilihnya Donald Trump
sebagai Presiden AS, dampak pembangunan infrastruktur besar-besaran di
Indonesia terhadap perekonomian Indonesia di masa depan, dan lain-lain, tidak
muncul. Yang sering muncul adalah politicking dan gegap gempita di sekitar
pilkada dan pemilu.
Masih transaksional
Kualitas DPR ditentukan oleh kualitas anggota DPR. Anggota
DPR periode 2014-2019 lebih dari 50 persennya adalah anggota baru. Penyegaran
ternyata tak selalu menjamin perbaikan. Anggota Komisi II Arif Wibowo,
politisi PDI-P yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPR, menyatakan,
penurunan kualitas anggota DPR disebabkan yang terpilih dalam DPR 2014-2019 bukan karena
pengalaman, visi, dan komitmen kerakyatan, melainkan karena populer dan
atau transaksional.
Pileg 2014 seperti Pileg 2009 menggunakan sistem proporsional terbuka. Penghitungan suara
habis di daerah pemilihan; dan calon legislator yang terpilih berdasarkan
suara terbanyak. Anggota DPR memang harus "berakar" di daerah
pemilihan. Dalam sistem ini rakyat lebih berdaulat ketimbang pemimpin parpol.
Karena realitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang terpilih cenderung
yang memiliki dana besar atau sudah populer. Integritas, moralitas, dan
kapabilitas caleg kurang jadi pertimbangan utama pemilih.
Sistem proporsional terbuka ternyata mendorong politik
uang/transaksional, bukan saja oleh caleg, melainkan juga pemilih. Di
beberapa gerbang desa ada spanduk
"menerima serangan fajar". Sistem ini juga menguntungkan calon populer, terutama kalangan
selebritas. Idealnya anggota DPR memang
harus populer, sudah punya kehidupan mapan secara materi dan kompeten.
Orang-orang berkompetensi rendah tetapi populer atau ber-uang dicantumkan
parpol sebagai caleg guna menarik
pemilih.
Karena itu, parpol yang mencalonkan, caleg dan rakyat yang
memilih sama-sama bersalah membuahkan
DPR yang diisi oleh orang yang tidak siap kerja/ masih belajar, belum teruji
dan sebagian bukan kader terbaik partai. Tampak jelas beberapa anggota
legislatif yang bermutu jenjang
kariernya teratur dari DPRD kabupaten/kota ke DPRD provinsi lalu ke
DPR atau mantan pejabat daerah/mantan dirjen atau dari pimpinan TNI/Polri, aktivis partai,
akademisi, profesional, pimpinan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, atau
aktivis LSM yang menonjol.
Anggota DPR adalah posisi kepemimpinan politik yang amat
penting bagi bangsa dan negara karena berwenang menyusun UU, mengawasi
pemerintahan, menyusun anggaran, dan menyeleksi melalui fit and proper test
untuk pengisian jabatan kenegaraan: gubernur BI, duta besar, hakim agung,
pimpinan BPK, MA, MK, Panglima TNI, dan Kapolri, pengisian pejabat komisioner
KPK, KPU, dan BPJS. Sebagai salah satu pilar kekuasaan negara, kita tak bisa
membiarkan kinerja DPR menurun. Pileg
2019 harus menjadi alat membentuk DPR yang lebih berkualitas.
Parpol berperan besar dalam menetapkan sistem pileg (UU
Pemilu), dan tugas sangat penting dan mulia dari semua parpol adalah
memilihkan bagi rakyat dan negara putra-putri terbaik untuk menjadi calon
anggota DPR dan DPD sehingga rakyat dapat memilih yang terbaik di antara calon-calon
yang baik agar yang terpilih adalah primus interpares, terbaik dari yang
baik.
Mekanisme seleksi caleg di parpol sebaiknya transparan,
melalui forum debat internal atau penugasan memformulasikan rekomendasi
kebijakan partai atas satu isu politik tertentu. Melalui model kegiatan
seperti itu akan didapat kader-kader kompeten untuk anggota DPR, peka
terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, hukum, berkemampuan komunikasi
yang baik, berbekal kemampuan konseptual, pengetahuan mendalam mengenai
sejarah nasional, sistem dan budaya politik, luas wawasannya mengenai
dinamika dunia masa kini, punya potensi jadi intelektual publik, visioner dan
memiliki rasionalitas politik.
Perubahan sistem pileg
Untuk menghadirkan DPR yang lebih berkualitas, hasil Pileg
2019 diperlukan rakyat yang sadar untuk memilih wakilnya di lembaga
legislatif yang berintegritas,
kapabel, dan bermoral, serta penyempurnaan UU Pemilu yang kondusif. Kini
waktu yang tepat karena parpol tengah
memulai penjaringan untuk menyusun nominasi daftar caleg.
Jika tak dilakukan perubahan sistem pileg, orang-orang
baik dan mampu yang tak populer dan
tak ber-uang akan sulit jadi anggota
DPR. Sangat berbahaya kalau dalam Pileg 2019 terjadi apa yang dalam ungkapan
Jawa: "Sing iso ora gelem, sing gelem ora dadi, sing dadi sing ora
iso" (Yang mampu tak mau, yang mau tak jadi, yang jadi yang tak mampu).
Untuk Pileg 2019 perlu dikaji sistem campuran, distrik dan
proporsional terbuka dan tertutup. Yang terpilih yang memperoleh suara
terbanyak, dengan catatan meraih lebih dari 30 persen suara untuk satu kursi.
Jika kurang dari 30 persen, dipilih berdasarkan nomor urut. Hal ini akan
memberi jalan bagi parpol memperkuat tim di parlemen dengan menempatkan kader
bervisi dan berpengalaman dalam pembuatan kebijakan. Harus dijaga agar ekses
dari sistem daftar tertutup yang menyuburkan nepotisme dan budaya
patron-klien, karena biasanya nomor "jadi" diisi yang dekat dengan
ketua umum partai, tidak terulang.
Negara kita yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak
ini hidup dalam dunia dengan dinamika yang semakin tinggi, diwarnai
perubahan-perubahan cepat, dengan kompleksitas permasalahan yang rumit, disertai tarikan-tarikan kepentingan
internasional yang begitu hebat. Sangat tak bisa diterima jika kualitas
parlemennya mengkhawatirkan, apalagi karena sesungguhnya sangat banyak orang
yang berkualitas dan mampu menjadi wakil rakyat dan dapat membawa DPR menjadi
parlemen yang membanggakan.
Peranan parpol di negara demokrasi sangat penting dan
strategis, sangat menentukan dalam
menghadirkan DPR dan DPRD berkualitas karena perannya amat besar dalam mewarnai sistem pemilu,
perekrutan caleg, dan dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat. Karena itu,
selayaknyalah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang tulus mengabdi bagi bangsa, negara,
dan rakyat.
Kita berharap pemerintah dan DPR dapat memformulasikan
sistem pemilu yang memperbaiki kelemahan sistem proporsional terbuka. Sistem
pemilu merupakan alat strategis untuk
menciptakan DPR RI 2019-2024 sebagai lembaga tepercaya karena diisi wakil
rakyat yang lebih berkualitas, representatif (mewakili semua unsur
masyarakat), dan bergerak sinergis memajukan Indonesia di segala bidang.
Semoga. ●
|
