Timteng dan Jokowi Periode II

 IBNU BURDAH

 

KOMPAS 22 Oktober 2019

 

Joko Widodo telah dilantik secara resmi sebagai Presiden RI untuk kedua kali secara berturut-turut. Secara konstitusi, ia bersama Ma’ruf Amin akan menakhodai  perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan. Kendati ada riak-riak di akhir masa jabatan pertama, harapan dari bangsa ini sungguh besar ia mampu membawa bangsa dan negara ini menjadi jauh lebih maju, bermartabat, dan makmur.

Suksesi ke Generasi Cucu dan Isu Kudeta di Arab Saudi

Suksesi ke Generasi Cucu dan Isu Kudeta di Arab Saudi Ibnu Burdah ;  Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam; Dosen Fakultas Adab dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                                         KOMPAS, 24 April 2018

                                                           

Secara de facto, penyerahan kekuasaan dari Raja Salman kepada Pangeran Muhammad bin Salman sudah terjadi. Sebab, sang raja sekarang hanya berperan sebagai simbol kerajaan dan takmir masjid saja, yaitu takmir Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjid al-Haram, Mekah. Peran ini tentu sangat agung sebab itu terkait dengan dua masjid besar paling penting bagi umat Islam sedunia. Karena itu, gelar raja-raja Saudi sebagaimana salah satu gelar para Sultan Ustmani adalah Khadim al-Haramain, pelayan dua Kota Suci. Namun, peran sebagai ”takmir masjid saja” ini tentu tidak lazim dalam tradisi kekuasaan kerajaan kaya raya itu. Sementara pos-pos strategis kerajaan itu sudah berada di bawah kendali putra mahkota. Baik itu bidang pertahanan keamanan, ekonomi, urusan departemen dalam negeri, dan lainnya. Hal itu tampak tak hanya di dalam negeri, juga terlihat dalam sejumlah kunjungannya ke luar negeri, baik ke Mesir, Inggris, Perancis, maupun Amerika Serikat. Situasi matang Situasi di Saudi saat ini sudah sangat matang bagi proses terjadinya suksesi de facto itu dari raja ke pangeran. Berbagai usaha dilakukan dalam memuluskan suksesi itu. Masih segar dalam ingatan, hanya berselang beberapa hari setelah pembentukan Lembaga Antikorupsi diumumkan, sekitar 201 pangeran Saudi, menteri dan pejabat ditangkap. Tak main-main, 11 nama pangeran sangat berpengaruh masuk dalam daftar itu. Selain itu, 1.700 rekening juga telah dibekukan. Gelombang reformasi juga sangat gencar. Walid bin Talal, salah satu orang terkaya di dunia, yang memiliki bisnis merentang di beberapa negara termasuk dalam daftar itu. Lalu, Miteb bin Abdullah, orang yang pernah digadang-gadang sebagai calon kuat memimpin Saudi di masa depan juga turut disingkirkan. Ia bukan hanya anak kesayangan mendiang Raja Abdullah, juga pemimpin pasukan elite Garda Nasional. Ia adalah simbol dan “andalan” klan Abdullah. Klan Talal dan klan Abdullah merupakan dua klan pesaing Muhammad bin Salman. Yang pertama cenderung oposan dan kedua pesaing di dalam keluarga dan pemerintahan.  Sejumlah tokoh pesaing potensial dari klan lain, seperti klan Sultan, Nayif, dan lainnya sudah lebih dulu disingkirkan.  Menyingkirkan Miteb perlu nyali sangat besar sebab begitu kuatnya pengaruh klan ini di Garda Nasional Saudi. Demikian pula penangkapan Walid bin Talal, kendati kemudian dibebaskan dengan tembusan uang dengan angka luar biasa besar. Di tengah konsolidasi tahap-tahap akhir dari kekuasaan sang pangeran inilah tiba-tiba isu kudeta merebak. Kendati belum ada kepastian dan kejernihan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, beredarnya video tembak-menembak dengan suara sangat keras di sekitar istana raja/pangeran menimbulkan spekulasi luas mengenai terjadinya kudeta di dalam istana. Penjelasan otoritas keamanan bahwa itu adalah tembakan terhadap drone mainan yang melintas di atas istana sepertinya kurang dapat diterima. Namun, beberapa media yang berusaha menyimpulkan telah terjadi usaha kudeta di kerajaan juga kurang meyakinkan. Raja Salman bin Abdul Aziz bin Abdurrahman Ali Saud telah berusia sangat senja. Ia lahir pada 1935. Ia adalah raja ketujuh di Arab Saudi dan merupakan anak ke-25 dari pendiri Saudi. Ia naik takhta menggantikan raja Abdullah pada  Januari 2015. Menilik jalannya pemerintahan Saudi dan kondisi raja, persoalan suksesi kerajaan bisa saja terjadi dalam waktu sangat dekat, beberapa hari ke depan. Apalagi sang raja beberapa kali mengalami sakit berat.  Selama ini, pergantian raja Arab Saudi berlangsung cukup ”lancar dan damai”. Sesuai amanat sang pendiri dinasti Ali Saud, pengganti Raja adalah anak-anaknya. Jadi prinsipnya ada rotasi kekuasaan antar-anak Abdul Aziz  yang berbeda-beda ibu. Sejak tahun 1953 hingga saat ini, telah terjadi enam kali pergantian raja. Dan, amanat sang pendiri dapat dilaksanakan kendati dengan ketegangan internal keluarga kerajaan. Suksesi berlangsung dari satu anak sang raja kepada anak yang lain. Persoalan jadi krusial karena raja selanjutnya jelas bukan lagi generasi anak, melainkan generasi cucu. Raja Salman mengangkat anaknya, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz (32), setelah menyingkirkan putra mahkota Muhammad bin Nayif bin Abdul Aziz (58). Putra mahkota lain yang disingkirkan adalah Muqrin bin Abdul Aziz yang pernah menduduki pos putra mahkota pada masa Raja Abdullah. Status putra mahkota Muqrin dicopot Raja Salman. Sejak itu, persoalan dalam suksesi di kerajaan itu sesungguhnya sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi, Raja Salman kemudian menunjuk anaknya yang masih sangat muda sebagai calon pewaris takhta, yang kemudian mengambil langkah-langkah ”besar” untuk melakukan perubahan, baik di dalam istana maupun di masyarakat. Masa depan kerajaan itu kian mengkhawatirkan ketika Raja Salman mempreteli kekuasaan klan-klan pesaing. Klan Sulthan bin Abdul Aziz dibersihkan dari posisi kekuasaan level satu. Khalid bin Sulthan ketua intelijen Saudi dipecat. Demikian pula dua anak mendiang Raja Abdullah, Turki bin Abdullah bin Abdul Aziz dan Miishal bin Abdullah bin Abdul Aziz, diberhentikan dari posisi strategis.  Semula hanya beberapa tokoh klan yang bertahan di pemerintahan, termasuk Miteb bin Abdullah. Namun, ia pun akhirnya disingkirkan. Membajak Takhta Serangkaian penangkapan dan juga penyingkiran tokoh-tokoh penting lain jelas bertujuan politik. Secara formal struktural, seluruh kekuatan senjata Saudi sekarang berada di bawah sang pangeran. Baik Departemen Pertahanan, Garda Nasional, maupun pasukan Kementerian Dalam Negeri sekarang berada di genggaman sang pangeran muda ini. Namun, perlawanan dari klan lain kemungkinan akan terjadi. Sebab, mereka pun punya hak atas takhta. Tetapi hak-hak mereka secara sistematis dilucuti dan kekuasaan Saudi dimonopoli satu klan. Sebelumnya, siapa pun rajanya dan dari klan apa pun, semua klan yang menonjol memperoleh  posisi penting. Akan tetapi, kini mereka sudah disingkirkan. Perebutan kekuasaan antar- klan sulit dihindarkan. Kendati belum ada tokoh besar yang mengosolidasikan gerakan perlawanan, banyak tokoh telah melarikan diri dari kerajaan itu. Sekalipun semua pesaing sudah disingkirkan, mereka masih memiliki sumber daya yang tak bisa langsung dilenyapkan, baik ekonomi maupun pengaruh di masyarakat Saudi, jajaran militer, bahkan di luar negeri. Mereka hampir pasti berupaya mengonsolidasikan perlawanan. Dari titik ini, adanya opini luas mengenai isu terjadinya kudeta sesungguhnya dapat dimengerti. ●

Skenario Korbankan Kurdi

Skenario Korbankan Kurdi Ibnu Burdah  ;   Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam; Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                               SUARA MERDEKA, 05 Maret 2018

                                                           

Di tengah perhatian dunia terhadap tragedi Ghouta, pinggiran Damaskus, teka-teki mengenai sejumlah kejanggalan agresi Turki ke Suriah lambat laut mulai menemui titik terang. Sejak awal agresi itu sekitar satu setengah bulan lalu, Operasi Ranting Zaitun memunculkan sejumlah pertanyaan dan spekulasi bukan hanya di kalangan awam tapi juga di kalangan pengamat. Di antara pertanyaan itu, mengapa Turki bisa sangat leluasa memasuki Suriah dan mengobrak-abrik kekuatan Kurdi di Efrin? Apakah para penguasa de facto bumi Suriah saat ini seperti Rusia, Iran, AS, dan Rezim Asad tidak melakukan apa pun untuk mencegahnya? Atau sebaliknya, apakah mereka telah memberi lampu hijau terhadap operasi itu? Lalu, apa kepentingan mereka dengan hal itu? Diamnya Iran bisa dimengerti. Sebab, salah satu kepentingan nasional negara itu saat ini sama dengan Turki. Yakni, menghadapi bertumbuhnya kekuatan Kurdistan yang mengancam keutuhan wilayahnya di sebelah barat. Melemahnya jaringan kekuatan Kurdi merupakan berkah luar biasa bagi Iran. Namun bagaimana dengan Rusia, AS, dan rezim Suriah? Rezim Suriah seharusnya mempertahankan setiap jengkal wilayahnya dari agresi negara lain. Akan tetapi, rezim ini justru membiarkan operasi Turki di wilayahnya, setidaknya pada beberapa waktu awal. Demikian pula Rusia yang menjadi pendukung kuat rezim Suriah. AS seharusnya juga berang karena Kurdi adalah sekutu lokalnya. Kurdi selama empat tahun terakhir sangat berperan dalam menghancurkan ISIS bersama koalisi pimpinan AS. Teka-teki dan berbagai kejanggalan masih berlanjut mengiringi operasi lintas perbatasan Turki itu. Ketika kekuatan Kurdi terkepung dan mulai terdesak di kota Efrin, tiba-tiba kejanggalan lain mencuat. Kurdi meminta bantuan kepada rezim Asad. Dan kedatangan milisi pro-Asad disambut gegap gempita oleh para pejuang dan masyarakat Kurdi. ”Satu Suriah, Satu Suriah,” pekikan dari penyambutan itu. Ini sama dengan lelucon yang tidak lucu. Asad adalah salah satu musuh besar Kurdi di wilayah itu. Mengapa Kurdi justru meminta bantuan kepada Asad, bukan kepada AS? Kejanggalan berikutnya, kedatangan milisi Asad tidak menimbulkan konfrontasi serius dengan militer Turki. Hanya insiden kecil terjadi. Padahal, Erdogan dan pimpinan Turki yang lain sudah menyampaikan secara tegas akan melibas siapa pun yang menghalangi operasi Ranting Zaitun di Efrin. Selingkuh Sulit mencerna kejanggalan demi kejanggalan itu. Namun kini semuanya mulai ada titik terang. Rezim Suriah sengaja membiarkan agresi Turki di wilayahnya karena hal itu memberikan keuntungan ganda kepadanya. Rezim Asad sangat berambisi mengembalikan wilayah yang lepas pada 2012 itu ke dalam kekuasaannya. Karena itu, operasi Turki untuk menghancurkan kekuatan Kurdi di wilayah tersebut ibarat durian runtuh. Dia mungkin akan mendapatkan hasil besar tanpa berkeringat alias gratis. Faktanya, mereka sekarang mulai memasuki Efrin tanpa perlawanan berarti. Keuntungan kedua, mereka juga disambut bak pahlawan oleh masyarakat kota itu. Sebab, kebencian kota diarahkan kepada Turki yang melakukan agresi di kota itu, sedangkan kedatangan milisi dan pasukan rezim kemungkinan menyusul disambut bak pahlawan. Hal ini pasti tidak terjadi jika tak ada serangan Turki ke wilayah tersebut. Oleh karena itu, analisis sementara yang paling masuk akal memang ada perselingkuan antara Turki dan rezim Suriah, bahkan dengan para penguasa de facto Suriah yang lain. Jika kontrol atas wilayah itu diserahkan kepada rezim Asad sekalipun, kepentingan dua negara ini sama-sama tercapai. Bagi Turki, yang terpenting adalah basis kekuatan Kurdi di Efrin melemah dan Kurdi yang dianggap sebagai ”teroris-pemberontak Turki” tak lagi menguasai wilayah itu. Bagi rezim Asad, ini capaian yang sangat besar dengan ongkos sekecil-kecilnya. Turki berupaya meyakinkan dunia bahwa operasi Ranting Zaitun sebagai perjuangan untuk membebaskan Suriah dari cengkeraman para teroris Kurdi Turki yang melarikan diri ke Suriah. Karena itu, mereka menyebut PYD dan milisi Kurdi lain yang menentangnya sebagai teroris atau Ocalaniyin, yaitu anak buah Abdullah Ocalan, pemimpin PKK yang dianggap sebagai gembong teroris oleh Turki. Menurut sumber-sumber lokal, falsafah dan perjuangan Abdullah Ocalan sangat berpengaruh dalam kehidupan warga Kurdi Efrin khususnya dan warga Kurdi di empat negara Timur Tengah pada umumnya. Operasi ini juga membuat senang Iran dan Rusia. Santer dikabarkan bahwa sebelum operasi ini diluncurkan, Turki menggencarkan diplomasi intensif kepada negara-negara ini dan AS, juga memberitahukan kepada Suriah. AS sekutu Kurdi sepertinya bersikap pragmatis saja. Ia tak ingin berkonfrontasi dengan sekutu NATO-nya itu. AS menunjukkan sikap pasif dalam operasi Ranting Zaitun di Efrin. Oleh karena itu, masyarakat dan pejuang Kurdi di kota itu menyebut negara adidaya itu sebagai pengkhianat. Kurdi di Efrin sepertinya memang dikorbankan oleh perselingkuhan aktoraktor besar yang punya pengaruh di Suriah. Wallahu a’lam. ●

”Perjudian” Turki di Suriah

”Perjudian” Turki di Suriah Ibnu Burdah  ;  Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam; Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                             SUARA MERDEKA, 29 Januari 2018

                                                           

TURKI melancarkan ofensif udara ke ratusan target di Efrin, wilayah Suriah Utara yang dilanjutkan dengan intervensi militer di darat secara besar-besaran (mulai 21/1). Operasi Ranting Zaitun (Ghusnuz Zaitun) itu didukung oleh puluhan ribu sempalan tentara Suriah dari al-Jaisy al-Suriy al- Hurr (FSA) yang selama ini didukung Turki. Efrin telah dikepung dari berbagai arah. Pertempuran dilaporkan sudah mulai memakan sejumlah korban tewas dari kedua pihak, dan juga dari masyarakat nonkombatan di kedua pihak pula. Target serangan itu adalah satuan-satuan ìtentaraî Penjaga Rakyat Kurdi (YPG) yang merupakan sayap militer Partai Kesatuan Demokratik Kurdi di Suriah (PYD). Partai ini merupakan wadah politik Kurdi di Suriah yang juga dibangun oleh kelompok Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok separatis Kurdi Turki. Kendati telah terjadi perpecahan kekuatan Kurdi Suriah itu dengan PKK, pemerintah Turki tetap berkeyakinan bercokolnya YPG di perbatasan Turki merupakan sumber ancaman berbahaya bagi keamanan nasional negara itu. Oleh karena itu, operasi militer yang disebut ”Ranting Zaitun” terus digencarkan bahkan meluas dengan tujuan mengamankan perbatasan Turki dan menghancurkan para teroris. Setidaknya itu yang dinyatakan oleh para pemimpin Turki. Jika dicermati sekilas, ancaman terhadap keamanan nasional Turki di perbatasan memang nyata. Hal itu disebabkan luasnya wilayah perbatasan Turki dengan Irak dan Suriah di Selatan. Kedua negara tetangga itu mengalami perang ìsaudaraî yang begitu destruktif dan masif dalam waktu panjang. Situasi yang benar-benar liar di kedua negara itu jelas telah menyediakan ancaman potensial terhadap keamanan nasional Turki. Turki merupakan negara paling potensial terancam dari konflik panjang di kedua negara itu sebab luasnya kelompok- kelompok teroris beroperasi di sepanjang perbatasan selatan negeri itu. Namun, dalam persepsi para pemimpin Turki, sumber ancaman terhadap Turki sebenarnya bukan berasal dari kelompok-kelompok teroris ìmainstreamî seperti sisa-sisa kekuatan-kekuatan IS atau Fath al-Syam. Kelompok yang disebut terakhir merupakan metamorfosis dari Jabhah al-Nushra, cabang Tandzim al-Qaida di Suriah. Sejauh ini, Turki celakanya tidak memandang kedua kelompok ini sebagai sumber ancaman utama terhadap keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, target utama operasi lintas perbatasan Turki saat ini dan sebelumnya bukan organisasi-organisasi payung teroris global itu. Dengan dalih apa pun, target utama operasi militer Turki sangat jelas yaitu kekuatan-kekuatan militer Kurdistan baik di Irak maupun di Suriah yang sedang bertumbuh pesat. Pada intinya, Turki tidak menginginkan lahirnya kekuatan besar militer Kurdistan yang bisa menopang kemerdekaan negara Kurdistan di salah satu negara kawasan baik di Irak, Suriah, Turki, ataupun di Iran. Para pemimpin Turki sepertinya berpendirian bahwa lahirnya negara Kurdistan di mana pun merupakan ancaman nasional bagi negara itu. Karena itulah, operasi militer kali ini juga didahului dengan serangkaian langkah diplomatik sangat gencar dari Ankara dengan Tehran dan beberapa negara berpengaruh lain di Suriah. Turki juga mengklaim sudah menyampaikan pesan diplomatik tentang operasi ini kepada rezim Suriah pimpinan Basyar Asad. Klaim Turki akan besarnya ancaman di perbatasan juga didukung oleh sebagian fakta di lapangan. Peran PKK dalam pertumbuhan kekuatan-kekuatan militer Kurdi di Suriah dan Irak sangat besar. PKK, musuh besar Turki, adalah milisi berpengaruh di kalangan milisi-milisi Kurdi baik di Suriah maupun di Irak. Bagaimanapun, partai Kurdi terkuat di Suriah yaitu PYD pada mulanya adalah ”bentukan”î PKK Turki yang menyusup di Suriah untuk menghindari kejaran tentara Turki. Kelompok PKK ini dinyatakan sebagai kelompok separatis dan teroris oleh pemerintah Turki. Karena itu, PYD dan sayap militernya YPG juga dipandang sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Turki meskipun belakangan kelompokkelompok itu mengambil jarak dari PKK. Kontraproduktif Apakah intervensi militer Turki ini bisa efektif mewujudkan tujuan yang dinyatakannya yaitu mengamankan perbatasan dan menghancurkan para teroris. Jika tujuannya adalah seperti yang dikatakan itu maka intervensi militer ini justru berpotensi kontraproduktif. Selama ini, kendati perang berkecamuk hampir di seluruh wilayah Suriah, wilayah Kurdistan sesungguhnya relatif lebih aman. Perang besar di wilayah Utara Suriah itu lebih terbatas jika dibandingkan di wilayah tengah dan itu terjadi terutama melawan pasukan IS seperti di Kobbani, Mambij dan sekitarnya. Jadi, jika yang diinginkan Turki adalah keamanan dan stabilitas perbatasan itu maka langkah militer ini bisa justru memperburuk situasi di perbatasan. Sepanjang perbatasan Turki-Suriah di Selatan berpotensi jadi arena berkecamuknya perang yang merusak. Apalagi, tentara Kurdi dengan faksi-faksi berbeda itu memiliki solidaritas kuat dan memperoleh dukungan dari rakyatnya. Mereka selama perang melawan IS dianggap pahlawan. Apalagi arah strategi AS belakangan di kawasan berpihak kepada Kurdi. Dampak buruk lainnya, situasi kacau akibat perang juga justru memberi peluang bangkitnya kembali anasir-anasir teroris IS dan al-Qaeda di Suriah. Jadi, operasi ini potensial memperburuk situasi di kawasan. Turki memang berupaya mengisolasi wilayah Efrin itu dari Selatan dan Utara. Tapi, itu tak akan mudah sebab wilayah Kurdi itu menyambung dari Barat Suriah hingga ke Timur bahkan sebagian menyambung lagi ke Irak. Operasi militer ini akan jadi perjudian Turki. Jika gagal, skenario lebih buruk justru bisa terjadi, perang ini bisa masuk dan merembet ke wilayah Selatan Turki. Perang mudah dimulai tapi sangat sulit diakhiri. Wilayah selatan Turki sekarang jadi target ìroketroketî pasukan Kurdi, dan dikabarkan sudah memakan beberapa korban tewas. Dan itu bisa jadi ancaman lebih besar terhadap keamanan nasional negara bekas ìsuper powerî kawasan itu. Namun, jika tujuan Turki adalah membendung membesarnya kekuatan militer dan politik Kurdistan di perbatasannya maka itu bisa jadi langkah yang masuk akal tapi risikonya tetap besar. Sebab Efrin kendati merupakan wilayah yang secara tradisional berpenduduk Kurdi Suriah tapi wilayah itu sangat berdekatan dengan Turki. ●

Bishwa Ijtema dan Pesona Jamaah Tabligh

Bishwa Ijtema dan Pesona Jamaah Tabligh Ibnu Burdah  ;  Pemerhati Timur Tengah dan dunia Islam; Dosen UIN Sunan Kalijaga; Bukan anggota Jamaah Tabligh

                                                   DETIKNEWS, 18 Januari 2018

                                                           

Sejauh ini, kelompok-kelompok Islam trans-nasional tak bisa memperoleh pengikut dalam jumlah besar di Tanah air. Taruhlah misalnya kelompok Salafi, Hizbut Tahrir, Darul Arqam, dan sebagainya. Mereka sangat sulit untuk berkembang secara pesat kendati memiliki dukungan pendanaan atau militansi kader. Sebabnya bermacam-macam tapi secara umum formulasi dan kemasan ajaran yang mereka sampaikan kurang sesuai dengan kecenderungan masyarakat muslim dunia termasuk Indonesia. Namun, Jamaah Tabligh lain sama sekali ceritanya. Jamaah Tabligh berkembang sangat pesat di ujung-ujung demografis daerah berpenduduk muslim. Dakwah mereka seperti semut, sangat pelan, nampak tidak bertenaga tetapi massif dan konsisten. Tak heran jika pertemuan tahunan mereka, bishwa ijtema, bisa dihadiri jutaan muslim dari lebih 150 negara. Acara tahunan internasional yang biasanya dipusatkan di dekat kota Dhaka, Bangladesh ini biasa dihadiri oleh jamaah dari dua juta hingga lima juta orang. Acara tahun ini diselenggarakan pada 12-14 Januari dan 19-21 Januari. Kendati tak dihadiri "imam" kharismatik mereka, Maulana Saad al-Kandahlawi, perhelatan agung itu berjalan lancar dan damai. Acara tiga hari bagian pertama mulai dari Ambayan, Fazar ,dan Akheri Munajat diberitakan berlangsung lancar sebagaimana biasanya. Acara tiga hari gelombang kedua akan dilaksanakan pada tanggal 19-21 ini. Perhelatan ini merupakan salah satu pertemuan muslim terbesar di dunia selain haji, arbaiin di Masjid Nabawi, dan peringatan wafatnya Sayyidina Husein di Karbala. Jamaah Tabligh yang diinisiasi oleh Syekh Maulana Ilyas al-Kandahlawi kendati berpenampilan "eksklusif", sangat mudah memperoleh pengikut dalam jumlah besar. Tak hanya di berbagai wilayah Asia Selatan dan sekitarnya tetapi juga di wilayah Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Kelompok yang anggota laki-lakinya biasanya mengenakan jubah putih panjang, celana "congkrang", berjenggot tebal, dan sering ber-toh hitam di dahi ini relatif bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat muslim di Indonesia. Secara umum lambat laun mereka bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Mengapa nasib sejarah kelompok ini berbeda dengan kelompok-kelompok Islam trans-nasional lain di Tanah Air? Apa kekuatan mereka sehingga mereka mampu berkembang sedemikian rupa di Indonesia? "Anti-Politik" Salah satu sikap yang dimiliki kelompok ini adalah menghindari aktivisme politik. Sekalipun jamaah mereka sangat besar baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di dunia Islam, mereka sepertinya sama sekali tak tergoda untuk membangun partai politik, apalagi untuk merebut kekuasaan. Karena sikap inilah mereka diterima oleh para penguasa mana pun sebab dipandang tak memiliki potensi untuk mengganggu kekuasaan. Ini berbeda sekali misalnya dengan kelompok Salafi, kendati keduanya sama-sama memiliki doktrin "anti-politik". Kelompok Salafi di Mesir yang dikenal sangat anti dengan demokrasi dan partai politik ternyata tergoda untuk membangun partai politik dan berkompetisi merebut kekuasaan melalui pemilu begitu kesempatan pasca jatuhnya Mubarak terbuka. Bahkan partai yang mengatasnamakan Salafi ternyata tidak hanya satu tapi banyak. Tentu penulis di sini tak berbicara tentang kelompok-kelompok Islam trans-nasional yang berorientasi politik secara tegas. Ini sangat berbeda dengan Jamaah Tabligh. Kendati mereka memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan signifikan di India, Pakistan, Bangladesh, dan Indonesia mereka tetap pada pakem tak tergoda membangun partai. Di Pakistan dan Bangladesh, bahkan peluang mereka untuk merebut kekuasaan melalui proses demokratis cukup besar sebab besarnya jumlah pengikut. Sikap konsisten di jalan dakwah inilah yang membuat kelompok ini berkembang sangat pesat. Ini sangat menarik bagi banyak kalangan di Tanah Air yang sudah bosan dengan pembicaraan tentang pertikaian politik. Hampir tak terdengar terjadi perpecahan-perpecahan internal Jamaah Tabligh dalam skala besar sebagaimana yang terjadi misalnya di kelompok Ikhwanul Muslimin dan berbagai varian namanya di berbagai negara, Salafi, dan sebagainya. Kunci semua itu sepertinya adalah konsistensi sikap dalam menempuh dakwah. Menghindari Khilafiyah Kekuatan penting lain adalah doktrin untuk menghindari persoalan khilafiyah baik fikih, kalam, maupun tasawuf. Mereka bermazhab, bertarekat, dan menganut paham kalam tertentu. Tapi mereka sama sekali tak mempersoalkan berbagai perbedaan yang terjadi antara mereka dengan penganut mazhab lain. Mereka juga sama sekali menghindari mencaci maki, membid'ahkan apalagi mengkafirkan praktik-praktik keislaman di Indonesia ataupun di daerah-daerah lain sebagaimana kelompok "Wahabi". Caci maki benar-benar mereka hindari. Tipologi kelompok ini adalah "bijak" dalam berhubungan dengan siapa pun dan saleh dalam amaliah pribadi. Mereka sangat menekankan pembangunan kehidupan pribadi dengan cara berupaya menghidupkan sunah Nabi sebaik mungkin dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sangat rajin mengetuk pintu untuk mengajak salat berjamaah, rajin melakukan kajian kesilaman secara bersama, juga hidup penuh kebersamaan setidaknya saat-saat acara khuruj. Mereka mendoktrinkan kewajiban berdakwah keluar rumah (khuruj) tiga hari setiap bulan, 40 hari setiap tahun, dan 4 bulan selama hidup. Kegiatan yang dilakukan selain berupaya mempraktikkan kehidupan Nabi secara baik dan rinci juga berdakwah mengajak kaum muslimin untuk bersama-sama menjalankan salat berjamaah di masjid dan ibadah lainnya. Pada praktiknya, saat khuruj mereka melaksanakan salat berjamaah lima waktu bahkan juga menunaikan hampir semua salat sunah, melakukan kajian keislaman dari kitab-kitab Riyadhus Shalihin, Hayah al-Shahabah, dan lainnya, makan bersama dalam satu nampan untuk banyak orang, dan jika ada satu saja anggota jamaah tidak hadir maka mereka akan menunggunya. Mereka mengajak umat di sekitar untuk datang ke masjid saat saat, dan seterusnya. Egalitarianisme dan kebersamaan sangat menonjol dalam kelompok khuruj itu. Kebersamaan ini sering menjadi daya tarik luar biasa di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi berdasarkan kekayaan, profesi, dan seterusnya. Dalam kelompok-kelompok khuruj itu seorang dokter spesialis dan ahli, misalnya, biasa bersatu makan satu nampan dengan petani gurem, seorang manajer dengan buruh, dan seterusnya. Dan ikatan persaudaraan mereka begitu mendalam. Itu barangkali juga hal yang sangat menyentuh secara mendalam bagi kehidupan pribadi-pribadi jamaah. Di samping semua itu, kebetulan amaliah mereka dalam ibadah sangat dekat dengan amaliah kebanyakan muslim di Indonesia. Mereka menghargai sufisme, menghormati kiai dan ulama, melaksanakan amaliah dzikir bersama, ikut merayakan maulid, ziarah ke kubur, dan semacamnya. Hal-hal di atas menurut penulis merupakan poin penting bagi kuatnya penyebaran Jamaah Tabligh, dan mudahnya mereka diterima di masyarakat muslim baik di Indonesia maupun di belahan dunia Islam lain kendati penampilan pakaian mereka tampak eksklusif. ●

Terorisme di Sinai dan Kegagalan Mesir

Terorisme di Sinai dan Kegagalan Mesir Ibnu Burdah  ;  Pemerhati Timur Tengah dan Dunia Islam; Dosen Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta

                                                   JAWA POS, 28 November 2017

                                                           

AKSI terorisme kembali terjadi di wilayah Provinsi Sinai, Mesir. Tapi, serangan kali ini berbeda. Sebelumnya korban aksi terorisme di daerah tersebut adalah para perwira, tamtama, atau paramiliter Mesir. Jika bukan itu, kelompok-kelompok minoritas seperti Kristen Koptik yang jadi sasaran. Kali ini sasaran aksi teroris adalah jamaah salat Jumat di masjid yang dikenal sebagai simpul kelompok sufi Jaririyah Ahmadiyah. Sebuah kelompok sufi yang mengakar kuat di daerah pedesaan dan gurun di provinsi tersebut. Korban serangan brutal itu sangat besar, mencapai 305 orang tewas. Sekitar tiga perempat dari jamaah salat Jumat itu meninggal dan sisanya terluka. Mengingat jumlah penduduk Desa Al Rawdha, Bi’rul ’Abd, sangat sedikit, masuk akal pula ketika ada yang menyebut tragedi itu sebagai sebuah genosida. Daerah Al Arish dan sekitarnya di Sinai merupakan tempat tumbuhnya gerakan-gerakan ekstrem. Mulai kelompok-kelompok ekstremis lokal, ”nasional”, hingga transnasional seperti ISIS (Tandzim Al Dawlah) atau Al Qaeda (Tandzim Al Qaedah). Kelompok yang berafiliasi ke ISIS sesungguhnya tumbuh karena persoalan lokal dan nasional; atau bilateral tapi kemudian tertarik untuk berbaiat kepada pimpinan ISIS di Mosul. Kelompok itu dahulu bernama Anshar Baitl Maqdis yang kemudian bermetamorfosis menjadi ISIS Provinsi Sinai. Sedangkan yang berafiliasi ke Al Qaeda adalah Brigader Abdullah Azzam dan Tawhid Al Jihad. Masih banyak kelompok ekstrem lain di tempat tersebut yang mengusung isu dan agenda yang beragam. Mengapa militer Mesir gagal mengontrol keamanan Sinai? Mengapa mereka dengan jumlah sekitar 50.000 personel itu tak mampu mencegah terjadinya gelombang terorisme yang semakin brutal, khususnya di masjid tarekat sufi tersebut? Bahkan, militer dan aparat keamanan di wilayah itu justru sering jadi korban. Khusus di Masjid Al Rawdah itu, anasir ISIS telah beberapa kali memperingatkan penduduk desa untuk tidak berkolaborasi dengan pihak keamanan Mesir dan segera meninggalkan praktik-praktik sufisme, termasuk peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan Kamis malam, sehari sebelum kejadian, di masjid tersebut. Sebab, itu semua dianggap bidah dan bertentangan dengan ajaran Islam yang benar. Dengan informasi tersebut, pihak keamanan Mesir seharusnya lebih sigap dalam mencegah kemungkinan terjadinya aksi terorisme di desa yang berada di jalur jalan besar antara Al Arish dan Bi’r Al Abd ini. Seandainya intelijen Mesir bekerja dengan baik, tragedi mengerikan itu seharusnya bisa dicegah. Tak Komprehensif Ahmad Salim, seorang pengamat Mesir asal Kota Arish, menyebut kegagalan aparat keamanan mencegah gelombang terorisme di Sinai sebagai akibat logis dari karakter rezim Mesir saat ini. Juga karena pendekatannya yang militeristis dalam penyelesaian masalah Sinai. Sebagaimana dimaklumi, karakter rezim di bawah pimpinan Jenderal Al Sisi adalah militer, kendati pemerintahan ini juga menjalankan proses pemilu sebagai ”ritual” demokrasi. Karena itu, kebebasan berpendapat dan berbicara menjadi barang sangat mahal di negeri tersebut. Padahal, kesadaran masyarakat Mesir akan hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sangat tinggi. Itu terbukti dengan kemampuan rakyat Mesir menumbangkan rezim Mubarak yang berkuasa sekitar tiga dekade melalui gerakan rakyat. Sistem pemerintahan militeristis di Mesir tidak hanya membungkam oposisi. Tapi juga membungkam masyarakat, termasuk kekuatan-kekuatan sipil dan kebebasan media massa. Khusus di Sinai, situasinya lebih keras daripada suasana di Mesir secara umum. Sebab, status daerah itu adalah kawasan perang. Militerisme di kawasan Sinai jauh lebih represif daripada di kawasan-kawasan lain di Mesir. Kawasan tersebut dikabarkan harus steril dari para jurnalis dan para pekerja di organisasi internasional karena itu dianggap kawasan perang. Akibatnya, solusi yang dikembangkan pemerintahan tersebut terhadap masalah Sinai juga militeristis. Padahal, persoalan Sinai sangat kompleks. Baik itu masalah ekonomi, ketidakadilan, sangat rendahnya tingkat kesejahteraan, maupun sosial. Namun, cara yang digunakan untuk penyelesaian Sinai bukan melalui pendekatan yang komprehensif, tapi justru militeristis. Militer Mesir cenderung melakukan hukuman kolektif setiap terjadi aksi kekerasan di kawasan tersebut. Aksi penggusuran yang disertai pembongkaran tempat tinggal sering kali diambil untuk menghadapi aksi kekerasan yang melibatkan segelintir warga. Padahal, kebanyakan warga tidak terlibat. Bisa dibayangkan, daerah yang jumlah penduduknya tak seberapa itu harus menerima kehadiran sekitar 50.000 personel militer, sebagian bersenjata berat. Sementara kelompok-kelompok bersenjata juga tersebar di daerah tersebut, bahkan sebagian menyusup ke dalam penduduk-penduduk desa. Dengan sikap represif militer Mesir dan situasi sulit yang dihadapi masyarakat Sinai, tak mengherankan jika para pemudanya yang frustrasi dengan keadaan memilih bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis. Bisa jadi itu bukan pilihan mereka. Keadaanlah yang kemudian memaksa mereka mencari solusi atas persoalan kompleks yang mereka hadapi. Dan kelompok-kelompok ekstrem tersebut menawarkan solusi yang jelas kepada mereka, yaitu mengangkat senjata. Karena itu, selama pendekatan militer adalah satu-satunya jalan yang diandalkan sebagai solusi, sementara kesejahteraan dan keadilan untuk mereka tak diberikan, persoalan ekstremis di Sinai akan sangat sulit diselesaikan. ●

Arab Saudi Menuju Era Baru?

Arab Saudi Menuju Era Baru? Ibnu Burdah  ;   Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

                                                    TEMPO.CO, 05 Oktober 2017

                                                           

Kerajaan Arab Saudi seakan sedang berubah. Pada 26 September lalu, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan keputusan yang memperbolehkan perempuan menyetir mobil-suatu hal yang biasa di negeri lain, tapi luar biasa di Saudi. Keputusan itu akan diberlakukan secara efektif mulai pertengahan tahun depan. Hingga saat ini, perempuan di Saudi dilarang untuk mengendarai mobil. Keputusan baru itu sangat kontroversial karena bertentangan dengan yang berlaku puluhan tahun di sana dan didasarkan pada fatwa agama. Pelarangan mengendarai mobil juga didasarkan pada fatwa para pembesar Haiah Kibar al-Ulama, otoritas agama Islam tertinggi di Saudi, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Aziz bin Ali Syekh, dan Syekh Ali Fauzan. Tapi, setelah Raja Salman mencabut larangan itu, Haiah Kibar al-Ulama juga menyatakan bahwa keputusan baru raja itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan sesuai dengan maslahat umum rakyat Saudi. Berita kontroversial lain adalah mengenai peringatan hari nasional Saudi yang dirayakan dengan berbagai kegiatan. Hal itu di antaranya adalah nyanyian di tempat-tempat terbuka dengan laki-laki dan perempuan berada bersama di tempat tersebut. Sebagian dari mereka juga berjoget dengan cara masing-masing, kendati baju yang dikenakan perempuan kebanyakan juga masih menggunakan abaya lengkap disertai cadar. Yang laki-laki juga mengenakan pakaian lengkap khas Arab Teluk. Hal ini benar-benar tak biasa terjadi di negeri itu. Masyarakat Saudi melakukan pemisahan secara ketat antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Apalagi mereka berjoget dan bernyanyi di tempat-tempat umum. Ini sungguh sangat janggal. Lebih mengejutkan lagi, dari banyak berita yang beredar, banyak perempuan bahkan melepaskan sebagian pakaian abayanya. Hal yang kurang-lebih sama kontroversialnya adalah dibukanya tempat-tempat wisata, terutama pantai, yang memperkenankan perempuan dan laki-laki tak berpakaian rapat sebagaimana biasa. Bahkan, banyak yang tidak menutup aurat. Hal lainnya adalah pembukaan bioskop dan tempat konser musik. Selama ini, bioskop dan konser musik dilarang keras di sana. Benarkah masyarakat Arab Saudi saat ini memang sedang berubah menuju sebuah era baru, katakanlah era keterbukaan? Semua masyarakat tentu dinamis. Tak ada masyarakat yang benar-benar statis. Apalagi masyarakat Saudi yang memiliki akses besar ke dunia luar, baik berkat kemakmurannya maupun lewat sarana komunikasi dan media sosial baru. Namun apa yang terjadi di Saudi sesungguhnya perubahan artifisial saja. Peristiwa-peristiwa kontroversial di atas sama sekali tidak menandai adanya perubahan mendasar, baik secara sosial maupun politik. Dari sisi politik, tak ada perubahan berarti dalam masyarakat tersebut.  Penguasanya tetaplah sebuah keluarga dengan sistem monarki absolut. Rakyat tidak memiliki hak untuk menentukan masa depan negerinya. Mereka yang mengkampanyekan sistem kekuasaan yang lebih demokratis, seperti sistem monarki konstitusional atau pendirian partai, berakhir di penjara. Bahkan, hanya mencuit harapan di media sosial agar rakyat Saudi dan Qatar diberkahi Allah saja juga berakhir di penjara. Rezim Saudi bukannya semakin membuka aspirasi masyarakat dalam menentukan urusan bersama, melainkan justru semakin otoriter terhadap segala perbedaan politik. Secara sosial, Saudi masih tertutup dan tak siap dengan perbedaan pemikiran dan pendapat. Apa yang dilakukan rezim Saudi saat ini dengan memberi kelonggaran perempuan mengendarai mobil, pembukaan bioskop, konser musik, dan seterusnya tak lain adalah jalan pintas rezim untuk mengurangi tekanan. Tekanan sosial, ekonomi, dan politik terhadap rezim saat ini sangatlah kuat. Rezim ini sepertinya sedang dalam ancaman serius, baik dari dalam maupun dari luar. "Konsesi" rezim dengan memberikan kebebasan artifisial kepada masyarakat itu diharapkan akan mengurangi kekecewaan masyarakat terhadap rezim. Namun mereka sepertinya lupa bahwa kerajaan itu sesungguhnya dibangun di atas fondasi keislaman yang sangat konservatif. Dengan "liberalisasi" tersebut, rezim ini sesungguhnya telah membongkar fondasinya sendiri. Apalagi, hal ini dilakukan tanpa didahului diskusi yang memadai di ruang publik. Sejauh ini memang belum ada perlawanan terbuka dan penggalangan massa dari ulama terkemuka di Saudi terhadap beberapa keputusan rezim. Bahkan, tak lama setelah pengumuman pembolehan perempuan mengendarai mobil, Haiah Kibar al-Ulama segera memberikan legitimasi atas keputusan itu. Tapi sikap liberalisasi rezim ini jelas mengecewakan kalangan luas yang menjadi pendukung utama kerajaan, baik kalangan ulama maupun muslim konservatif. Kendati disambut masyarakat, perubahan yang serba mendadak dan atas-bawah seperti itu bisa berakibat fatal bagi rezim itu dalam beberapa waktu ke depan. ●