Dampak Pertumbuhan Melamban Ekonomi China

Dampak Pertumbuhan Melamban Ekonomi China Thee Kian Wie ;  Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Jakarta KORAN TEMPO, 04 September 2013

Kutukan sumber daya alam" ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang lamban karena negara yang kaya akan sumber daya alam kurang mampu atau tidak mempunyai insentif ekonomi yang memadai untuk menggunakan faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja) secara efisien, terutama di industri-industri manufaktur, di mana potensi untuk peningkatan produktivitas paling tinggi.

Laju pertumbuhan ekonomi Cina yang akhir-akhir ini melamban cukup memprihatinkan bagi Indonesia karena Cina kini merupakan pasar ekspor yang terpenting bagi Indonesia. Diperkirakan, hampir 14 persen dari ekspor Indonesia dikirim ke pasar Cina.

Hal ini terjadi karena Cina sangat memerlukan sumber daya alam dari mancanegara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang diimpor kemudian diolah menjadi barang jadi di berbagai industri manufaktur Cina, yang kemudian diekspor ke mancanegara, terutama ke negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Uni Eropa, Jepang, serta ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Keprihatinan ini terjadi karena hampir 65 persen dari ekspor Indonesia terdiri atas ekspor komoditas primer (terutama batu bara, gas alam, minyak bumi, minyak sawit, karet, dan tembaga). Hal ini juga menunjukkan bahwa komposisi ekspor Indonesia tidak banyak berubah dibanding komposisi ekspor sewaktu Indonesia masih bernama Hindia Belanda.

Kenyataan ini cukup memprihatinkan karena Indonesia hingga kini-berbeda dengan negara-negara industri baru di Asia Timur, terutama Korea Selatan dan Taiwan-belum mampu mengembangkan sektor industri manufaktur yang berdaya saing tinggi, yang terutama didasarkan pada kemampuan teknologi industri dan kemampuan pemasaran yang tinggi.

Hal ini sangat mungkin karena Indonesia, yang kaya akan sumber daya alam, menderita apa yang disebut dengan "kutukan sumber daya alam" (resource curse). "Kutukan sumber daya alam" ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang lamban karena negara yang kaya akan sumber daya alam kurang mampu atau tidak mempunyai insentif ekonomi yang memadai untuk menggunakan faktor-faktor produksi (modal dan tenaga kerja) secara efisien, terutama di industri-industri manufaktur, di mana potensi untuk peningkatan produktivitas paling tinggi.

Dengan demikian, Indonesia menjadi rentan sekali terhadap perubahan dalam harga komoditas primer di pasar dunia, sama seperti pada masa Hindia Belanda. Seperti diketahui, ekonomi Hindia Belanda sangat terpukul akibat Depresi Ekonomi Dunia selama dasawarsa 1930-an sewaktu ekspor komoditas-komoditas primer Hindia Belanda merosot dengan tajam. Hal ini lantaran permintaan dari negara-negara industri maju, terutama Amerika Serikat dan Eropa, akan komoditas-komoditas primer Indonesia merosot tajam.

Akibat Depresi Ekonomi Dunia atas ekonomi Hindia Belanda adalah diberhentikannya ratusan ribu pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan-perkebunan besar milik Belanda, Inggris, Amerika, dan Belgia, terutama di Sumatera Utara. diberhentikan. Karena pemutusan hubungan kerja ini, ratusan ribu pekerja Indonesia, yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa, terpaksa kembali ke Jawa.

Karena pertumbuhan ekonomi Cina dalam tahun-tahun mendatang diperkirakan tidak dapat bertumbuh dengan laju 8-9 persen, seperti yang dialami selama kedua dasawarsa yang lalu (paling banter 7 persen, atau bahkan kurang dari 7 persen), maka Indonesia perlu melakukan pergeseran dalam fokus ekspornya, yang hingga kini masih bertumpu pada ekspor komoditas-komoditas primer, ke produk-produk industri manufaktur, khususnya produk-produk industri manufaktur yang sangat diminati di negara-negara industri maju ataupun di negara-negara berkembang, termasuk di pasar Indonesia sendiri. Di samping ini, Indonesia perlu mendorong atau mengamankan pertumbuhan yang mantap dari sektor-sektor ekonomi lain, seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor konstruksi, dan sektor-sektor jasa-jasa modern, seperti perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-bank, konstruksi, serta sektor komunikasi modern.

Hanya dengan demikian ekonomi Indonesia bisa tetap bertumbuh dengan laju 6 persen atau lebih dalam tahun-tahun mendatang. ●  

Kinerja Ekonomi Indonesia dan Tantangannya

Kinerja Ekonomi Indonesia dan Tantangannya Thee Kian Wie ;   Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Jakarta

KORAN TEMPO, 19 Juni 2013

Pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan bertujuan mencapai pembangunan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan disertai pemerataan, yaitu penurunan yang terus-menerus dalam kemiskinan absolut dan ketimpangan dalam pembagian pendapatan dan harta (assets). Pembangunan yang berkelanjutan juga berarti bahwa Indonesia harus memanfaatkan sumber daya alam yang tidak terbarukan (depletable) secara efisien, agar sumber daya alam ini tidak cepat habis. Indonesia harus pula memanfaatkan sumber dayanya yang terbarukan, seperti hutan, seefisien mungkin agar sumber daya alam ini tidak cepat habis, yang merugikan generasi-generasi yang akan datang.

Kebijakan ekonomi yang sehat pertama-tama memerlukan kebijakan makroekonomi yang sehat, yang tecermin dari laju inflasinya, defisit anggaran belanja pemerintah, keberlanjutan fiskal yang tecermin dari utang pemerintah Indonesia sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, serta defisit akun berjalan neraca pembayaran Indonesia sebagai persentase dari PDB Indonesia. Ternyata, setelah 2009, laju inflasi cukup stabil karena Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menempuh kebijakan makroekonomi yang hari-hati, termasuk kebijakan yang menetapkan rentang laju inflasi yang rendah (inflation targeting policy).

Laju inflasi yang stabil dan rendah penting untuk menarik lebih banyak investasi langsung oleh investor domestik dan investor asing. Laju inflasi yang stabil dan rendah juga penting bagi golongan masyarakat berpendapatan rendah dan yang memperoleh gaji yang tetap, seperti pegawai negeri, pensiunan pegawai negeri, TNI, dan polisi. 

Sejak 2008, bahkan sejak awal pemerintah Orde Baru, defisit anggaran belanja pemerintah Indonesia rendah sekali. Akibat kebijakan makroekonomi yang buruk selama tahun-tahun terakhir pemerintah Presiden Sukarno, pemerintah Presiden Soeharto memberlakukan undang-undang anggaran berimbang. Undang-undang ini menetapkan bahwa anggaran belanja pemerintah wajib berimbang, artinya pengeluaran pemerintah tidak boleh melebihi penerimaan pemerintah. Namun, karena dalam praktek ternyata pengeluaran pemerintah selalu melebihi penerimaan pemerintah, bantuan luar negeri yang diperoleh konsorsium bantuan luar negeri Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI), yang pada 1992 digantikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI), juga dimasukkan sebagai penerimaan pemerintah. CGI ini pada awal 2007 dibubarkan oleh pemerintah SBY karena, sejak waktu itu, jenis dan jumlah bantuan luar negeri diputuskan akan dirundingkan secara bilateral dengan masing-masing negara donor.

Kebijakan makroekonomi yang sehat juga tecermin pada penurunan yang terus-menerus dalam keberlanjutan fiskal, yaitu penurunan yang terus-menerus dalam rasio antara utang pemerintah dan PDB Indonesia. Data pemerintah memperlihatkan bahwa, sejak 2009 sampai 2012, keberlanjutan fiskal pemerintah Indonesia makin kuat, yang tecermin pada penurunan yang terus-menerus dalam rasio antara utang pemerintah dan PDB Indonesia.

Selama kurun waktu 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi dan stabil, kecuali 2009. Data yang tersedia memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2008-2012 cukup tinggi (di atas 6 persen) dan stabil. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 disebabkan oleh dampak Krisis Finansial Global yang terjadi pada 2008. Akan tetapi, karena ekonomi Indonesia tidak begitu berorientasi ekspor seperti negara-negara anggota ASEAN lainnya, Krisis Finansial Global pada ekonomi Indonesia hanya berdampak ringan dibanding pada negara-negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Singapura. 

Selama kurun waktu 2008-2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga disertai penurunan yang terus-menerus dalam kemiskinan absolut. Data yang tersedia memperlihatkan bahwa sejak 2008 angka-angka kemiskinan absolut terus menurun. Namun penurunan dalam kemiskinan absolut disertai kenaikan dalam ketimpangan dalam pembagian pendapatan, yang tecermin pada kenaikan dalam angka rasio Gini, yang pada awal 2013 untuk pertama kali menembus angka 0,4, menjadi 0,41.

Di samping kebijakan makroekonomi yang sehat, Indonesia perlu mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan manufaktur nasional. Hal ini perlu karena membangun sektor industri manufaktur yang dinamis sangat diperlukan untuk mencapai transformasi struktural ekonomi Indonesia. Hal ini juga penting karena sektor industri manufaktur adalah sumber lapangan kerja yang lebih produktif daripada sektor pertanian, serta sumber ekspor barang-barang jadi ataupun katalisator untuk perkembangan sektor jasa-jasa. Untuk hal ini, diperlukan prasarana fisik dan logistik yang baik (yang masih sangat tidak memadai), pekerja yang berketerampilan tinggi, serta penegakan hukum yang baik.

Untuk meningkatkan daya saing internasional, perusahaan-perusahaan manufaktur Indonesia perlu meningkatkan kemampuan teknologi mereka, yaitu penggunaan yang efektif dari pengetahuan teknologi mereka melalui upaya teknologi yang terus-menerus untuk mengasimilasi, menyesuaikan, dan/atau menciptakan teknologi baru, baik dalam teknologi proses produksi maupun dalam teknologi produk (yang jauh lebih sulit). Upaya teknologi ini berarti bahwa pimpinan perusahaan manufaktur perlu menginvestasikan sebagian dari dananya untuk mencari dan membeli teknologi yang maju, dengan syarat yang sebaik mungkin serta dengan harga yang serendah mungkin.

Hutan-hutan tropis kayu keras (tropical hardwood forests) yang paling berharga di Asia Tenggara terdapat di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Dari ketiga negara ini, eksploitasi dan ekspor kayu gelondongan lebih menguntungkan daripada ekspor kayu gelondongan dari Amerika Latin, karena akses ke hutan-hutan kayu tropis di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, lebih mudah dibanding di Amerika Latin, yang luasnya jauh lebih besar daripada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lagi pula, jenis pohon-pohon di hutan-hutan kayu tropis di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, lebih homogen daripada di Amerika Latin, sehingga hutan-hutan kayu tropis di Indonesia lebih menguntungkan.

Namun, karena di Indonesia telah lama terjadi deforestasi dan pembakaran hutan yang luas untuk eksploitasi komersial hutan-hutan ini, luas hutan telah berkurang dari 70 persen dari luas bumi Indonesia pada 1990 menjadi hanya 50 persen dari luas bumi Indonesia menurut laporan OECD 2012 tentang Indonesia. Di samping ini, polusi udara Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dan hanya dilampaui oleh polusi udara yang lebih besar dari Cina dan India. Selain itu, pembakaran hutan dan polusi udara tidak hanya membawa dampak buruk bagi kesehatan penduduk di Kalimantan dan Sumatera, tapi juga bagi Malaysia dan Singapura. ● 

Memahami Korea Utara

Memahami Korea Utara Thee Kian Wie ;  Staf Ahli, Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Jakarta

SINAR HARAPAN, 30 April 2013

  

Korea baru dibebaskan dari pendudukan Jepang sewaktu Jepang menyerahkan diri secara tidak bersyarat kepada para negara Sekutu pada 15 Agustus 1945.

Akan tetapi, berdasarkan persetujuan antara negara-negara Sekutu Barat (Amerika dan Inggris) dan Uni Soviet, Uni Soviet berjanji akan ikut berperang dengan Jepang jika Jerman telah dikalahkan oleh negara Sekutu.

Menurut Profesor Peter Drysdale dari Universitas Nasional Australia (ANU), bergabungnya Uni Soviet dalam perang terhadap Jepang adalah faktor utama mengapa Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada negara-negara Sekutu.

Korea kemudian terbagi dalam dua bagian sepanjang garis lintang 38 derajat, yaitu bagian Utara yang diduduki tentara Soviet, dan bagian Selatan yang diduduki tentara Amerika. Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara) diproklamasikan Kim Il-sung, presiden pertama Korea Utara pada 9 September 1948, yaitu tiga minggu setelah Republik Korea (Korea Selatan) diproklamasikan. Pada akhir 1948 tentara Amerika dan Uni Soviet meninggalkan semenanjung Korea.

Akan tetapi, sewaktu tentara Korea Utara menyerbu Korea Selatan pada akhir Juni 1950, harapan untuk mempersatukan Korea Selatan dan Korea Utara pudar.

Presiden Korea Utara yang pertama dan Pemimpin Partai Buruh Korea, Kim Il-sung (1912-1994), yang selama pendudukan Jepang memimpin perang gerilya terhadap tentara pendudukan Jepang, memanfaatkan Perang Korea untuk menghancurkan oposisi internal dari kelompok pejuang gerilya yang selama pendudukan Jepang merupakan kawannya.

Setelah suatu kup terhadap kekuasaannya pada 1956 gagal, Kim Il-sung nyaris mempunyai kekuasaan absolut di Korea Utara.

Menanggapi perpecahan ideologi yang makin lebar antara Uni Soviet dan Republik Rakyat China, Kim Il-sung pada akhir 1955 menciptakan ideologi juche (berdikari) untuk mendukung kemandirian Korea Utara.

Meskipun pada awalnya Kim Il-sung berusaha menghindari diri dari pertikaian antara Uni Soviet dan China, akhirnya ia kehilangan kepercayaan dari kedua belah pihak. Kim kemudian menyimpulkan bahwa hanya suatu kebijakan yang otoriter dalam bidang ekonomi, pertahanan, ideologi, dan kebijakan luar negeri dapat menjamin kemerdekaan bangsa Korea (Utara) dan ketahanan rezimnya.

Kejutan Nixon

“Kejutan Nixon” (Nixon Shock) pada 1971 mempunyai dampak besar atas Korea Selatan maupun Korea Utara. Akibat “kejutan” ini, para pemimpin dari kedua negara ini dihinggapi ketidakpastian tentang sekutu besar mereka. Hal ini mendorong kedua negara ini untuk menjajaki kemungkinan hubungan yang lebih dekat antara mereka.

Pada 1972 kepala dinas intelijen Korea Selatan mengadakan kunjungan rahasia ke Korea Utara. Berkat pertemuannya dengan Kim Il-sung, dimulai suatu dialog yang berlangsung cukup lama, meskipun dengan hasil dan intensitas yang bervariasi.

Kekuatan politik di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea. Akan tetapi, Kongres Partai Buruh Korea terakhir (Kongres yang Ke-6) telah berlangsung pada 1980, dan sejak 1990-an peran tentara telah meningkat secara berarti sejak putra Kim Il-sung, Kim Jong-il, menjadi pemimpin Korea Utara yang baru setelah Kim Il-sung meninggal pada 1994, tidak lama setelah mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter, melakukan kunjungan muhibah pribadi ke Korea Utara.

Setelah menjadi pemimpin Korea Utara yang baru, Kim Jong-il selama tiga tahun tidak banyak tampil di umum, yang memang bertepatan dengan masa berkabung tradisional Korea. Akan tetapi, pada 1997 Kim Jong-il secara resmi diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea.

Pada 1998 suatu amendemen dalam Konstitusi Korea Utara mengangkat Ketua dari Komisi Pertahanan Nasional, yaitu Kim Jong-il, sebagai penguasa paling tinggi di Korea Utara. Dalam mukadimah Konstitusi Korea Utara dari 1998, mendiang Kim Il-sung diangkat sebagai Presiden abadi Korea Utara.

Pada 1994 krisis internasional pertama yang diakibatkan program nuklir Korea Utara dapat dipecahkan dalam rangka Kerangka Persetujuan yang telah disetujui bersama Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Berdasarkan persetujuan ini didirikan Organisasi Pembangunan Energi Semenanjung Korea (Korean Peninsula Energy Development Organization, KEDO) untuk mengawasi pembangunan pabrik tenaga nuklir untuk menggantikan reaktor nuklir tua yang dapat menghasilkan uranium yang diperlukan untuk membuat bom nuklir.

Akan tetapi, pembangunan reaktor ini tidak berjalan sesuai rencana, karena pada 2002 terungkap bahwa Korea Utara telah memulai lagi program nuklirnya. Hal ini mengakibatkan krisis nuklir yang kedua.

Untuk memecahkan krisis ini, diusahakan pemecahan multilateral, yaitu Pertemuan Multilateral Enam Pihak antara kedua Korea, China, Jepang, Rusia, dan Amerika. Namun, hingga kini pertemuan ini belum membuahkan hasil yang diinginkan, karena pada Februari 2005 Korea Utara secara resmi menyatakan diri sebagai negara yang memiliki bom nuklir.

Industri Berat

Tetapi, fokus utama Korea Utara untuk membangun tentara yang besar (tentara yang empat terbesar di dunia setelah China, Amerika, dan Rusia) mengakibatkan pada 1995, 1996, dan 1997 telah terjadi wabah kelaparan yang gawat yang mengakibatkan banyak warga Korea Utara meninggal.

Namun, hal ini sudah dapat diperkirakan karena kebijakan ekonomi Korea Utara yang mengutamakan pembangunan industri berat di atas industri ringan (seperti industri padat karya), dan kecenderungan Korea Utara untuk menyalurkan sumber daya yang langka untuk tujuan yang tidak atau kurang produktif, terutama jumlah tentara yang terlampau besar untuk negara dengan jumlah penduduk yang kurang dari 20 juta.

Meskipun kebijakan Korea Utara yang amat agresif yang nyaris bersifat paranoid, negara ini sangat piawai dalam menarik bantuan luar negeri dalam jumlah besar, termasuk bantuan pangan dari Korea Selatan, karena produksi pangan dari sektor pertanian Korea Utara yang tidak memadai.

Menurut Profesor Lee Jisoon, guru besar dalam ilmu ekonomi di Universitas Nasional Seoul (Seoul National University), jurang ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara akan makin besar karena pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang lebih tinggi sehingga kini sudah menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang melebihi US$ 20.000.

Di sisi lain Korea Utara secara ekonomi masih negara yang kurang berkembang, kecuali dalam persenjataan. Kini jurang pendapatan per kapita antara Korea Selatan dan Korea Utara adalah 16 berbanding 1 dan sangat mungkin akan meningkat sampai 20 berbanding 1, atau mungkin lebih jika Korea Utara terus mengutamakan tentaranya dan persenjataannya ketimbang reformasi ekonomi, seperti dianjurkan pemimpin China.

Namun, rupanya hingga kini pemimpin Korea Utara masih tetap mengutamakan memperkuat tentaranya dan persenjataannya ketimbang reformasi ekonomi. ●

Lagi, soal Otonomi Perguruan Tinggi

Lagi, soal Otonomi Perguruan Tinggi Thee Kian Wie ;  Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E-LIPI), Anggota Komisi Ilmu-ilmu Sosial Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI)

KOMPAS, 21 Maret 2013

  

Dalam Tajuk Rencana tentang otonomi perguruan tinggi di harian Kompas, 6 Maret 2013, disoroti tentang pernyataan keprihatinan para ilmuwan terkait terancamnya otonomi perguruan tinggi. Ditegaskan bahwa otonomi perguruan tinggi bukan berarti privatisasi, melainkan masalah otonomi memang adalah jati diri perguruan tinggi. Otonomi perguruan tinggi sebagai ruh lembaga pendidikan tinggi tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki aspek non-akademik. Dalam Tajuk Rencana Kompas diusulkan, jangan sampai UU Perguruan Tinggi yang sudah disetujui DPR dibatalkan—seperti yang dialami UU Badan Hukum Pendidikan—Mahkamah Konstitusi pada 2009 karena dinilai tidak sesuai konstitusi. Dikritisi Sejak Awal Pada April 2012, suatu rancangan UU tentang pendidikan tinggi diajukan kepada DPR, yang banyak dikecam oleh perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Kritik ini ditujukan kepada berbagai peraturan dalam rancangan UU ini, termasuk peraturan tentang organisasi perguruan tinggi, peraturan tentang kurikulum, dan perekrutan dan pemecatan dosen. Bahkan, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta secara tegas menolak rancangan UU ini. Dalam rancangan UU ini, misalnya, terdapat ketentuan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengatur statuta perguruan tinggi. Sementara itu, pihak perguruan tinggi berpendapat bahwa tugas menteri seharusnya memfasilitasi dan menjamin otonomi perguruan tinggi. Ketentuan kontroversial lain dalam rancangan UU ini adalah bahwa menteri harus menyetujui program studi di perguruan tinggi, sedangkan pihak perguruan tinggi menekankan bahwa merekalah yang sepatutnya menentukan berbagai program studi, sesuai dengan tujuan otonomi perguruan tinggi. Rancangan UU ini juga memuat ketentuan bahwa pemerintah mengatur pengangkatan staf dosen. Ketentuan ini menuai banyak kecaman karena dianggap mengancam kebebasan akademis, yang sangat dihargai sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, kebanyakan perguruan tinggi negeri ataupun swasta menyatakan keberatan mereka terhadap rancangan UU ini. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta secara tegas menolak rancangan UU ini. Dua ilmuwan Indonesia yang terkemuka, yaitu Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro (mantan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi) dan Profesor Sofian Effendi (mantan Rektor Universitas Gadjah Mada), juga secara terbuka menyatakan keberatan mereka tentang rancangan UU ini. Meskipun demikian, pada 13 Juli 2012, DPR menyetujui rancangan UU ini sehingga akhirnya menjadi UU Perguruan Tinggi. Menanggapi kecaman terhadap UU ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, yang sebelumnya menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, menyatakan bahwa ia menyadari keprihatinan dari sejumlah perguruan tinggi. Terkait hal tersebut, Mohammad Nuh menyatakan bahwa keprihatinan ini dapat ditampung dalam berbagai peraturan. Dua Kesimpulan Dua kesimpulan dapat ditarik dari kejadian ini. Pertama, banyak pembuat kebijakan—baik birokrat maupun anggota DPR—cenderung untuk mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan, termasuk urusan akademis. Padahal, urusan akademis seharusnya diatur dan diawasi sendiri oleh lembaga pendidikan tinggi dan dewan pembina mereka, yang beroperasi dalam lingkungan di mana aturan permainan (rules of the game) dengan jelas ditentukan oleh pemerintah. Masalahnya adalah justru pemerintah rupanya tidak mampu atau tidak berminat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk hal ini, seperti ternyata dari ketentuan tentang akreditasi perguruan tinggi dan akses yang lebih merata bagi calon mahasiswa dari golongan yang berpendapatan rendah. Kesimpulan kedua adalah UU Perguruan Tinggi sulit dilaksanakan karena berbagai ketentuan yang rumit. Dapat diperkirakan bahwa cukup banyak perguruan tinggi akan mengabaikan berbagai ketentuan yang sulit dilaksanakan tersebut. ●

Menanggulangi Korupsi di Indonesia

Menanggulangi Korupsi di Indonesia Thee Kian Wie ;  Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta

KOMPAS, 05 November 2012

  

Salah satu tantangan terpenting yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju yang makmur dan adil adalah menanggulangi korupsi yang sudah menggerogoti lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Hingga kini, tiada negara dengan korupsi yang meluas dan mendalam berhasil menjadi negara yang makmur, adil, dan demokratis sejati. Bahkan, China dan India yang selama dua atau tiga dasawarsa bertumbuh dengan amat pesat juga digerogoti korupsi yang luas, yang menggerogoti kohesi sosial di kedua negara ini. Langkah Lebih Sistematis Saat ini langkah pemberantasan korupsi di Indonesia terutama ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bekerja sangat keras dengan penuh dedikasi meskipun sering dihalangi oleh banyak kepentingan bercokol (vested interests) yang merasa terancam oleh sepak terjang KPK. Ketekunan dan dedikasi para anggota KPK untuk memberantas korupsi harus diapresiasi. Meskipun demikian, untuk menanggulangi korupsi yang meluas, diperlukan pendekatan yang lebih sistematik dan tuntas. Dalam laporan yang diterbitkan Bank Dunia tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, disebutkan beberapa tindakan yang perlu dan dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia. Di antaranya adalah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk upaya pemberantasan korupsi. Pemerintah pusat perlu memegang peran kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Langkah yang perlu ditempuh dalam kaitan ini, pertama, melakukan reformasi pembiayaan untuk kampanye politik. Sejak Indonesia menjadi negara demokrasi pada tahun 1999, banyak partai politik bermunculan dan ini memerlukan banyak dana untuk kampanye politik mereka. Jika dana ini tidak bisa diperoleh secara legal, biaya amat besar untuk kampanye politik bisa memunculkan korupsi. Hal ini mungkin bisa dipecahkan dengan pembiayaan sebagian dari biaya kampanye politik dari anggaran negara (mungkin dengan mengurangi subsidi yang besar untuk BBM), mengurangi biaya kampanye dengan menyediakan waktu yang gratis di TVRI atau radio pemerintah, mewajibkan partai- partai yang ikut dalam pemilu diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pembiayaan kampanye mereka, serta memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum—baik di tingkat pusat maupun daerah—betul-betul netral. Langkah lainnya, memperkuat akuntabilitas para pelindung akuntabilitas, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia yang bertanggung jawab atas kesehatan finansial negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dengan membiayai lembaga-lembaga ini secara memadai dan transparan oleh negara lewat Kementerian Keuangan. Pembiayaan ini tentu dalam batas-batas kemampuan keuangan negara. Langkah berikutnya, menyederhanakan peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah yang ruwet dan sering bertentangan satu sama lain, terutama yang membuka peluang untuk kegiatan pemburuan rente. Selanjutnya, mengurangi kebijakan pembebasan dari hukuman atau impunitas. Sejak KPK didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa jabatan pemerintahan yang pertama, banyak bekas pejabat pemerintah pusat dan daerah, anggota DPR dan DPRD, hakim, jaksa, perwira TNI dan polisi, serta manajer BUMN dan swasta yang kepergok menyogok pejabat pemerintah telah dihukum dan dipenjarakan. Namun, dampak positif dari tindakan ini sering dinetralisasi oleh remisi, yaitu pengurangan yang cukup banyak dalam masa hukuman penjara. Akuntabilitas Langkah penting lainnya adalah meningkatkan transparansi. Akuntabilitas tidak bisa dijamin tanpa transparansi. Budaya birokrasi yang sering tertutup menciptakan tirai yang menyelubungi kegiatan korupsi. Tirai ini perlu dibuka seluas-luasnya di negara demokrasi ini untuk mengurangi korupsi. Suatu undang- undang yang menjamin transparansi merupakan prasyarat penting dalam upaya mengurangi korupsi. Saran-saran di atas memang agak menyederhanakan langkah- langkah yang perlu diambil untuk memberantas korupsi di negara kita, tetapi merupakan langkah mutlak yang lebih sistematik dan tuntas yang perlu diambil untuk memberantas korupsi di Indonesia. ●

Belajar dari Widjojo, Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia

Belajar dari Widjojo,

Arsitek Pemulihan Ekonomi Indonesia

Thee Kian Wie, Staf Ahli Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

SUMBER : SINAR HARAPAN, 27 Maret 2012

Menghadapi krisis ekonomi yang gawat dan hiperinflasi yang telah mencapai hampir 600 persen pada akhir 1965 akibat pencetakan uang yang tidak terbatas demi menutup defisit anggaran pemerintah yang menganga, Jenderal Soeharto pada awal 1966 meminta bantuan dari lima guru besar ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Mereka diminta membantunya memulihkan ekonomi Indonesia.

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini telah muncul sewaktu beliau, bersama-sama dengan perwira-perwira tinggi Angkatan Darat lainnya, menjelang akhir pemerintahan Presiden Soekarno mendapat serangkaian kuliah tentang dasar-dasar ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lain dari kelimanya dan ahli sosiologi, Selo Soemardjan, di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.

Kepercayaan Soeharto pada kelima ekonom FEUI ini diperkuat sewaktu mereka dan beberapa ahli sosial dan politik, atas undangan Jenderal Suwarto, Komandan Seskoad, memberikan serangkaian kuliah di Seminar Angkatan Darat Kedua pada bulan Agustus 1966, termasuk kuliah dari Prof Widjojo tentang kebijakan ekonomi dan keuangan yang tidak bijaksana.

Di situ dia mengecam kebijakan ekonomi semasa Soekarno yang mengakibatkan hiperinflasi ganas dan sangat menyengsarakan rakyat serta mengakibatkan kemerosotan ekonomi Indonesia.

Tim Teknokrat

Setelah Jenderal Soeharto berkuasa pada Maret 1966, pada September 1966 beliau mengangkat Tim Ahli dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang terdiri atas kelima guru besar ekonomi dari FEUI, yaitu Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Moh Sadli, Subroto, dan Emil Salim. Tim Ahli Ekonomi tersebut dikoordinasikan oleh Mayor Jenderal Sudjono Humardani, seorang asisten pribadi (aspri) Jenderal Soeharto.

Pengangkatan Tim Ahli Ekonomi ini kemudian dikenal sebagai para teknokrat ekonomi. Sebagai seorang ekonom yang cemerlang dan dengan wibawanya yang tinggi, Profesor Widjojo memang pemimpin yang paling tepat untuk tim teknokrat ekonomi.

Lagi pula, dia sangat dipercayai Soeharto karena tidak mempunyai agenda politik terselubung, artinya tujuan beliau hanya untuk membantu pemerintah memulihkan ekonomi yang terpuruk.

Berkat peran teknokrat ekonomi, khususnya Pofesor Widjojo, Indonesia pada akhir 1960-an mereintegrasikan diri dengan ekonomi dunia.

Meskipun Indonesia sejak zaman kolonial Belanda awal abad ke-19 merupakan ekonomi terbuka, kebijakan ekonomi selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno bisa dicirikan sebagai “kebijakan yang melepaskan diri dari kaitan dengan ekonomi dunia” (delinking policies).

Akan tetapi, Soeharto sejak awal menyadari bahwa kebijakan ekonomi anti-Barat atau antikapitalis bukan saja merupakan ciri dari tahun-tahun terakhir pemerintahan Soekarno, tetapi juga merupakan masalah pokok mengapa ekonomi Indonesia terpuruk.

Oleh karena itu, sejak awal pemerintahannya, diambil langkah untuk mereintegrasikan ekonomi Indonesia dengan ekonomi dunia. Malahan langkah ini merupakan salah satu landasan pokok dari kebijakan ekonomi selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto.

Oleh karenanya, sejak awal pemerintahan Soeharto, berbagai rintangan terhadap perdagangan internasional dan investasi asing langsung lambat laun dikurangi, khususnya setelah era boom minyak bumi berakhir pada 1982. Dalam menempuh kebijakan tersebut, pemerintahan Soeharto menghadapi beberapa risiko politik karena nasionalisme ekonomi bangsa Indonesia yang tinggi.

Sebabnya adalah bahwa beberapa unsur pokok dari kebijakan ekonomi yang ditempuh para teknokrat ekonomi, khususnya liberalisasi perdagangan internasional dan investasi asing, ditentang cukup banyak kalangan masyarakat Indonesia, khususnya pemimpin-pemimpin politik dan cendekiawan-cendekiawan. Kecurigaan terhadap sektor swasta, khususnya swasta asing, memang telah timbul sejak zaman kolonial Belanda.

Peran Profesor Widjojo sebagai pemimpin kelima teknokrat ekonomi sangat menentukan selama kurun waktu 1966-1996, sewaktu beliau berperan besar dalam stabilisasi makroekonomi, khususnya dalam menurunkan hiperinflasi, dan rehabilitasi prasarana fisik yang rusak karena kurangnya pemeliharaan. Upaya menanggulangi hiperinflasi sangat berhasil, sehingga laju inflasi berhasil diturunkan dari hampir 600 persen pada 1965 menjadi 9 persen pada 1970.

Kemiskinan Berkurang

Sesudah berakhirnya boom minyak bumi pada 1982, Profesor Widjojo dan para teknokrat ekonomi lainnya juga memegang peran menentukan dalam mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia pada ekspor minyak bumi dan gas alam, dan melalui program deregulasi berhasil mendorong pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia, khususnya ekspor hasil-hasil industri manufaktur.

Dengan dukungan penuh dari Presiden Soeharto, para teknokrat ekonomi di bawah pimpinan Profesor Widjojo, pada akhir 1960-an menyusun rencana multi-tahun yang dibagi dalam tiga tahap, stabilisasi makroekonomi, rehabilitasi prasarana fisik, dan setelah kedua tahap pertama dilalui dengan baik, mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Kebijakan pembangunan ekonomi berhasil dengan baik, karena selama tiga dasawarsa pemerintahan Soeharto, ekonomi Indonesia berhasil bertumbuh dengan rata-rata 7 persen setahun, suatu kinerja yang hingga kini belum dapat dicapai oleh berbagai pemerintah pascareformasi.

Di samping itu, selama tiga dasawarsa ini angka kemiskinan dapat dikurangi dari 40 persen dari penduduk Indonesia pada 1976 menjadi 11 persen pada 1996.

Profesor Widjojo, yang sangat piawai dalam ilmu ekonomi dan ilmu demografi, berhasil meyakinkan Presiden Soeharto tentang pentingnya melaksanakan program keluarga berencana. Berkat program keluarga berencana ini, angka fertilitas di Indonesia menurun dengan pesat.

Dengan dukungan penuh Presiden Soeharto, Widjojo mendorong kenaikan produksi beras yang pesat dan dalam implementasi kebijakan stabilisasi harga beras. Kedua unsur kebijakan tersebut sangat penting dalam memangkas angka kemiskinan.

Widjojo dan Emil Salim di Bappenas juga sangat berperan dalam menekankan peran sektor pertanian dalam Repelita Pertama, suatu ciri yang pada waktu itu langka di negara-negara berkembang. ●

Belajar dari China

Belajar dari China

Thee Kian Wie, STAF AHLI PUSAT PENELITIAN EKONOMI (P2E)

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

SUMBER : KOMPAS, 12 Maret 2012

Seperti diungkapkan dalam sebuah tulisan di Kompas (3/3/2012), setelah absen lebih dari dua abad, China di era globalisasi sekarang menjadi pusat aktivitas ekonomi dunia berkat pertumbuhan ekonomi yang amat pesat.

China kini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar sesudah AS setelah pada 2010 melampaui Jepang yang sebelumnya merupakan ekonomi kedua terbesar di dunia. Setelah Uni Soviet bubar 1991, AS selama dasawarsa 1990-an sering membual dirinya adalah satu-satunya negara adidaya (the sole superpower). Namun, dengan pertumbuhan ekonomi China yang sangat tinggi sehingga menjadi ekonomi kedua terbesar dan dengan tentara terbesar di dunia yang diperlengkapi persenjataan modern, AS kini jarang menyebut dirinya ”satu-satunya negara adidaya”.

China telah mengalami pertumbuhan ekonomi menakjubkan sejak Deng Xiaoping meluncurkan program reformasi ekonomi pada 1979 berupa perubahan dari ekonomi perencanaan (planned economy) menjadi ekonomi pasar. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi China berkisar 8-10 persen setahun selama hampir 35 tahun yang berarti bahwa produk domestik bruto (PDB) China telah berlipat ganda setiap dasawarsa.

Berkat program reformasi ini, China yang pada 1978 berpenduduk seperempat dari seluruh penduduk dunia tetapi hanya menghasilkan 0,5 persen dari produk bruto dunia, pada 30 tahun kemudian menghasilkan sekitar 7-10 persen dari produk bruto dunia.

Menurut Profesor Deepak Lal dari Universitas California, Los Angeles, satu faktor penting mengapa pemimpin China berhasil menempuh kebijakan reformasi ekonomi yang lebih konsisten dan berkelanjutan—berbeda dengan elite politik India dan Indonesia—adalah karena mereka telah sepenuhnya merangkul ideologi kapitalisme (kendati dalam pidato baru-baru ini, Presiden China Hu Jintao menegaskan demokrasi Barat tak cocok bagi China).

Berkat pertumbuhan ekonomi tinggi, angka kemiskinan di China turun dari 60 persen (1978) menjadi 7 persen (2007). Hal ini berarti sejak 1979, kesejahteraan ratusan juta penduduk China yang miskin dapat ditingkatkan, suatu kinerja yang tiada taranya dalam sejarah ekonomi dunia.

Kekuatan Ekonomi China

Menurut perkiraan Profesor Chow, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Princeton, AS, pada 2019, PDB China akan melampaui PDB AS. Namun, karena penduduknya yang sangat besar—sekitar 1,3 miliar atau hampir empat kali lipat penduduk AS yang sekitar 330 juta jiwa—tingkat hidup penduduk China untuk waktu lama masih akan berada jauh di bawah tingkat hidup penduduk AS, Uni Eropa, dan Jepang.

Namun, kekuatan ekonomi suatu negara lebih tecermin pada PDB total yang meliputi pula jumlah ekspor dan impor, jumlah investasi, dan jumlah bantuan luar negeri. Kekuatan ekonomi China tecermin dari banjir ekspor barang-barang jadi China ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berkat ekspornya yang demikian besar melebihi impornya, China dapat mengakumulasi devisa terbesar di dunia, lebih kurang 3,3 triliun dollar AS.

Sebagian besar cadangan devisa ini diinvestasikan dalam surat utang (treasury notes) yang diterbitkan Pemerintah AS untuk menutupi defisit anggarannya yang amat besar. Di sisi lain, Pemerintah China juga bergantung pada Pemerintah AS karena investasinya dalam obligasi Pemerintah AS meski investasi ini tak menghasilkan bunga tinggi.

Kekuatan ekonomi China juga tecermin dari investasi yang besar dalam proyek berorientasi sumber daya alam (SDA) di mancanegara, termasuk Indonesia, karena China perlu banyak SDA untuk pertumbuhan ekonomi.

Empat Masalah Besar

Sistem ekonomi China kini menghadapi empat masalah besar, yaitu korupsi, ketimpangan dalam pembagian pendapatan dan kemiskinan di daerah pedesaan, masalah pendidikan dan kesehatan, serta masalah energi dan kerusakan lingkungan.

Korupsi memang telah menjadi lebih parah seiring dengan pembangunan di China. Pimpinan Partai Komunis dan pemerintah pusat China memang telah berusaha keras mengendalikan korupsi, termasuk dengan menghukum mati pejabat pemerintah yang korup.

Namun, upaya ini kurang berhasil karena tidak menanggulangi akar dari masalah ini, yaitu mengurangi secara berarti kekuasaan ekonomi dari politik para pejabat pemerintah.

Selama 15 tahun terakhir, ketimpangan antara golongan penduduk kaya di daerah perkotaan dan golongan penduduk miskin di pedesaan terus melebar. Salah satu penyebabnya, pemerintah kurang melakukan investasi dalam prasarana fisik di daerah pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan.

Hal sama terjadi untuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. Meski Pemerintah China telah memberlakukan pendidikan wajib sembilan tahun, banyak anak China tak menikmati karena Pemerintah China kurang mendukung kebijakan ini dengan bantuan finansial, dan lebih menyerahkan pelaksanaannya kepada pemerintah lokal.

Aspek ketiga dan paling serius dari masalah kemiskinan di China adalah perlakuan buruk yang dialami petani oleh pejabat Partai Komunis di daerah pedesaan, misalnya pengambilalihan lahan petani tanpa kompensasi yang wajar. Pemerintah pusat China tak dapat bertindak keras terhadap pejabat lokal ini karena mereka dilindungi atasan di pusat.

Persoalan lain yang dihadapi China adalah terkait lingkungan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), air dan udara di China, terutama di daerah perkotaan, termasuk yang paling terpolusi di dunia. Pemerintah China telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi masalah polusi ini. Akan tetapi, kebijakan ini kurang berhasil karena implementasinya sering terhambat oleh pejabat-pejabat di tingkat lokal yang memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi di daerah mereka.

Perbandingan dengan Indonesia 

Indonesia dalam beberapa hal menghadapi masalah yang sama seperti China. Pertama, korupsi yang parah menggerogoti birokrasi pemerintah, DPR dan DPRD, dan lembaga penegakan hukum di Indonesia. Berbeda dengan China, belum satu pun koruptor ditembak mati di Indonesia.

Terkait ketimpangan, meskipun angka ketimpangan dalam pembagian pendapatan—sebagaimana tecermin pada rasio Gini yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS)—memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak bertambah parah, angka rasio yang didasarkan pada Survei Sosial-Ekonomi Nasional dan diperoleh dari angka-angka konsumsi rumah tangga ini kurang atau tidak memperhitungkan angka-angka konsumsi dari rumah tangga yang berpendapatan tinggi, yang memang sulit dicacah oleh petugas BPS. ●