Melompat Jadi Negara Maju Indroyono Soesilo ;  Perekayasa Utama Kehormatan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

                                                         KOMPAS, 23 April 2018

                                                           

“Rp 24.9 triliun anggaran penelitian per tahun, mana hasilnya?”  Demikian pertanyaan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, 9 April 2018. Pertanyaan Presiden tadi langsung ditindaklanjuti oleh  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan mengkaji lembaga-lembaga litbang di kementerian/lembaga yang tidak memberikan kontribusi untuk digabungkan, atau bahkan dihapuskan saja. Di lain pihak, komunitas litbang di Tanah Air mengeluh atas kecilnya dana penelitian di Indonesia yang hanya 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dibandingkan Malaysia 1,25 persen, China 2,0 persen, Singapura 2,20 persen, Jerman 2,90 persen dan Amerika Serikat yang 2,75 persen dari PDB. Belum lagi, kebijakan pemerintah yang mengharuskan peneliti di jenjang Peneliti Madya untuk pensiun dini di usia 58-60 tahun dari yang biasanya 65 tahun.  Bagi para peneliti dan perekayasa—yang telah menghabiskan sebagian besar usia produktifnya di dunia iptek dan inovasi, ini benar-benar pukulan telak dua kali, :”Sudah jatuh tertimpa tangga”.  Tentu pertanyaannya: ”Di mana salahnya dan harus mengadu ke siapa?”. Pertama, sepertinya kita harus sepakat dahulu bahwa apabila Indonesia akan menjadi kekuatan sepuluh besar ekonomi dunia pada 2030, dan kekuatan empat besar dunia di 2045, maka penopang utamanya adalah iptek dan inovasi. Pengalaman negara-negara di dunia yang berhasil melompat dari kelompok negara berpendapatan menengah (middle income countries) seperti Indonesia sekarang, menjadi negara maju, atau developed countries, mereka mengandalkan iptek dan inovasi. Contohnya  negara-negara di Asia Timur. Bila tidak bisa melompat, maka Indonesia akan terjerumus ke kubangan middle income trap, yaitu negara yang pertumbuhan ekonominya biasa-biasa saja, yang hanya dipakai untuk konsumsi saja, tidak untuk investasi lebih besar lagi, dan gagal menjadi negara maju.  Contohnya, negara-negara di Amerika Latin. Kelembagaan dan SDM Tentu kita sepakat akan pilihan yang kita ambil. Lalu bagaimana? Perlu disiapkan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM)-nya untuk menjawab tantangan iptek dan inovasi ini dengan memerhatikan lingkungan strategis masa kini, termasuk era industri 4.0. Pembangunan iptek dan inovasi di Tanah Air melejit pada dekade 1980-an dan 1990-an, dilaksanakan secara rinci dan terukur.  Kala itu, Indonesia siap “tinggal landas” menuju negara industri. Apabila kita perhatikan, karya-karya inovasi mutakhir anak bangsa seperti Pesawat N-219 Nurtanio, Panser Anoa, Tank Kaplan, Kendaraan Taktis Komodo,  kapal induk mini jenis Landing Platform Dock (LPD) yang sudah di ekspor ke Filipina ataupun kapal perusak kawal berpeluru kendali modern kelas SIGMA (Ship Integrated Geometrical Modularity Approach), sebenarnya itu adalah sisa sisa kemampuan karya anak bangsa yang dibangun di era 1990-an. Artinya, saat ini modal kelembagaan dan SDM unggul Indonesia telah tersedia.  Sekarang tinggal merevitalisasi dan  mengoptimalkan potensi yang sudah kita miliki, bukan berarti harus menambah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan lebih kepada kebijakan pemerintah yang bisa memicu aliran dana non-APBN untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.  Ibaratnya, dengan anggaran Rp 24,9 triliun, para ilmuwan, insinyur dan peneliti Indonesia bisa berkarya dan bisa menghasilkan produk  seharga Rp 50 triliun, atau dua kalinya, baik itu karya ilmiah hulu, ataupun hasil-hasil pengkajian dan penerapan teknologi di hilirnya.   Di sinilah diperlukan seorang scientific manager. Dengan keanekaragaman hayati darat dan laut Nusantara serta kekayaan sumber daya ilmiah non-hayati seperti volkanologi, oseanografi, arkeologi, antropologi dan multikultural yang dimiliki Indonesia, maka dengan sangat mudah Indonesia bisa bekerja sama dengan mitra-mitra lembaga riset top di seluruh dunia tanpa harus menyediakan biaya, tinggal mengatur kebijakannya saja. Misalnya: kerja sama riset harus melibatkan ilmuwan Indonesia, karya ilmiah hasil riset harus diterbitkan di jurnal internasional terakreditasi dan nama penulis pertamanya adalah nama ilmuwan Indonesia, sedang nama penulis kedua dan seterusnya barulah nama penulis mitra asing, sehingga apabila karya ilmiahnya disitir oleh ilmuwan dunia, maka nama yang muncul adalah nama ilmuwan Indonesia. Lalu, setiap data ilmiah yang dihimpun dan dianalisis haruslah menghasilkan tesis master ataupun disertasi doktor ilmuwan Indonesia. Apabila lembaga-lembaga Internasional tidak mau mengikuti prasyarat yang dibuat oleh Indonesia tadi, maka kolaborasi riset tidak perlu dilakukan. Berdasarkan pengalaman, mitra-mitra internasional mau berkolaborasi dengan pola seperti ini dan kita akan menyaksikan ratusan karya ilmiah ilmuwan Indonesia yang muncul di jurnal-jurnal internasional unggul dan disitir oleh banyak ahli dunia.  Belum lagi, akan banyak lahir doktor-doktor ilmu dasar orang Indonesia yang kelas dunia. Kesemuanya ini tidak harus dengan menambah dana APBN.  Untuk ini, sekali lagi, diperlukan Scientific Manager. Hilirisasi riset Lalu, bagaimana dengan hilirisasi riset?  Inilah yang ditanyakan Presiden Jokowi: ”Hasilnya apa?”  Perlu kita bagi dua upaya hilirisasi riset. Yang pertama menyangkut upaya individual peneliti dan perekayasa, serta kedua berkaitan dengan program nasional.  Kita tahu bahwa setiap tahun ratusan karya riset dan inovasi dihasilkan oleh para peneliti dan perekayasa. Sebut saja beberapa: benih padi unggul Inpari-42, IR-64, Janger, Logawa, ataupun benih ikan unggul Nila Gesit, Nila GMT, Nila GMT dan Nila Larasati, ataupun kapsul obat dari rumput laut yang dijamin halal, belum lagi magot dan ulat hasil pembiakan di sampah organik untuk campuran pakan ikan, juga aspal siap sebar serta peralatan mekanisasi pertanian produk anak bangsa, dan masih banyak lagi. Pola hilirisasi hasil riset di Balitbang Pertanian perlu di contoh dengan memasukkan hasil-hasil riset ke dalam e-katalog LKPP dengan harga yang resmi dan pasti sehingga dapat dibeli tanpa lelang. Keuntungannya dibagi 40 persen untuk sang peneliti, 20 persen untuk pusat penelitiannya dan 20 persennya lagi untuk Balitbang Pertanian. Dengan cara seperti ini, Kementerian Pertanian bisa langsung membeli seribu traktor tangan karya anak bangsa secara cepat dengan harga pasti dan tanpa lelang melalui e-katalog LKPP ini. Di lain pihak, peneliti Balitbang Pertanian bisa terus berkarya dengan dana cukup.  Sedang sang “scientific manager”, tinggal mengatur administrasi dan mempromosikannya. Sekarang, bagaimana memasukkan kemampuan riset dan inovasi anak bangsa ke dalam program-program nasional? Saat ini terdapat 222 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp 4.100 triliun, mencakup pembangkit listrik, bandara, pelabuhan, irigasi, jalan tol, kereta cepat, kereta ringan dan lain-lain.  Setiap proyek selalu ada tahapan studi kelayakan dan tahapan rancang-bangun rincinya.  Biasanya ini menyerap 2-5 persen biaya proyek, namun dampaknya bisa  hingga 80 persen dari nilai proyek.  Untuk mudahnya, biasanya kegiatan studi kelayakan dan rancang-bangun diserahkan kepada pihak asing yang membawa dana dengan alasan ilmuwan dan perekayasa Indonesia tidak mampu. Celakanya, sesuai hasil studi kelayakan tadi maka sebagian besar komponen proyek, hingga 80 persen,  akhirnya didatangkan dari luar negeri, karena Indonesia dinilai tidak mampu.  Memang, akhirnya kita berhasil membangun pembangkit listrik 35.000 MW, misalnya, namun pabrik pembuat boiler seperti Barata dan Boma Bisma Indra ataupun pembuat turbin listrik seperti Nusantara Turbine dan Pindad tidak mendapatkan bagian dan tidak ada alih teknologi serta peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Sebenarnya, inilah salah satu peran badan litbang di kementerian yang amat penting, yaitu memberikan rekomendasi dalam alih teknologi, pemberian nilai tambah dan peningkatan kandungan lokal dalam suatu proyek di kementerian tersebut.  Ada tiga contoh program nasional yang patut diacungi jempol dalam alih teknologi, pemberian nilai tambah dan peningkatan kandungan lokal. Yang pertama, penggunaan Radar ADS-B BPPT untuk sistem navigasi via satelit di 320-an bandara-bandara Nusantara tanpa radar bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Airnav.  Lalu, program kerja sama Indonesia – Korea untuk pembangunan Kapal Induk Mini Landing Platform Dock (LPD) di mana dua LPD di bangun di Korea melalui program alih teknologi dan dua LPD lain sukses dibangun di Surabaya.  Kemudian, Indonesia maju bersaing dan menang tender Internasional pembangunan dua LPD versi AL Filipina yang beralih nama menjadi Strategic Sealift Vessel (SSV). Yang ketiga, dalam pengadaan 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 TNI-AU sebesar 1,14 miliar dollar AS, yang pembayarannya dibagi menjadi tiga pola, yaitu 570 juta dollar AS (50 persen) dalam bentuk ekspor produk komoditas Indonesia ke Rusia, 35 persen dalam bentuk offset sehingga Indonesia bisa mendapatkan kontrak untuk membuat komponen-komponen Sukhoi dalam skema alih teknologi, sedang yang 15 persen dalam bentuk tunai. Dengan pola seperti ini, PT Dirgantara Indonesia, yang memang sudah memiliki kemampuan offset, bisa menikmati kue proyek 35 persen. Masih banyak lagi program-program nasional yang bisa melibatkan para ilmuwan, insinyur dan inovator Indonesia ini dengan produk High Quality, Competitive  Cost dan On-time Delivery (QCD). Namun sekali lagi, nampaknya perlu seorang scientific manager. Hanya dengan cara seperti ini Indonesia bisa “melompat” menjadi negara maju dan lembaga – lembaga litbang bukanlah sebuah lembaga yang “Sulit Berkembang”, ataupun “Pelit dan Sumbang”, namun menjadi sebuah lembaga yang “Elit dan Membanggakan”. ●

Antisipasi Pemanasan Global Indroyono Soesilo  ;   Direktur Perikanan dan Akuakultur, Food and Agriculture Organization, Roma

KOMPAS,  07 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Pemanasan global benar-benar terjadi dan saat ini tengah berlangsung. Laporan terakhir Inter-Governmental Panel on Climate Change, kelompok pakar PBB yang ditugasi mengkaji secara ilmiah perubahan iklim global, pada pertemuan di Yokohama, Jepang, 31 Maret 2014 lalu, melaporkan bahwa pada 100 tahun terakhir, suhu muka Bumi naik 0,8 derajat Celsius. Bahkan, pada 30 tahun terakhir merupakan periode terpanas. Tampaknya, kenaikan suhu muka Bumi akan menembus ambang batas 2 derajat Celsius pada tahun 2100 dibandingkan periode pra-industri, yaitu sebelum tahun 1850-an. Jelas, ini akan berdampak pada mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan sehingga permukaan laut naik 20 sentimeter dari awal 1900-an. Pulau-pulau akan tenggelam, curah hujan meningkat, dan bencana banjir di mana-mana. Lautan menyerap banyak karbon dioksida sehingga menjadi lebih asam dan ikan akan susah hidup. Di daratan, produksi jagung, gandum, dan padi diprakirakan anjlok 25 persen pada tahun 2050 dan dapat mengganggu ketahanan pangan global. Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan, 95 persen pemanasan global disebabkan ulah manusia, utamanya pada 50 tahun terakhir, akibat gas rumah kaca di mana akumulasi gas CO2 meningkat 40 persen lebih tinggi dibandingkan periode pra-industri. Dunia harus segera meninggalkan energi fosil dan menerapkan energi bersih, seperti tenaga air, tenaga matahari, tenaga angin, tenaga gelombang, tenaga panas bumi, biofuel, dan tenaga nuklir. Bagaimana Indonesia Sama seperti kondisi global, temperatur di Indonesia juga meningkat antara 0,2-0,3 derajat Celsius pada beberapa dekade terakhir. Hal ini berdampak pada pola kelembapan Nusantara, yaitu semakin basah di wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta semakin kering di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Musim kemarau panjang dan musim hujan berkepanjangan kerap muncul.  Bencana banjir pun tak terelakkan. Gejala variabilitas iklim, seperti El Nino dan La Nina, semakin sering hadir dan berdampak pada kemarau panjang, gagal panen, kebakaran hutan, dan lahan, serta gejala kebalikannya, yaitu hujan berkepanjangan dan banjir. Produksi pangan dan ketahanan pangan akan terganggu. Muka laut di wilayah Indonesia naik sekitar 5 milimeter per tahun dan bisa menenggelamkan pulau-pulau kita. Ini tak boleh terjadi. Apalagi, ada 12 pulau terluar milik Indonesia tempat titik-titik pangkal batas negara berada. Tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri harus menyelamatkan dan mereklamasi Pulau Nipah di Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Singapura, dan tahun 2005 Presiden Yudhoyono harus ke Pulau Sebatik di Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Malaysia, guna mempertegas bahwa pulau-pulau tadi adalah wilayah kedaulatan NKRI. Pemanasan global juga mengancam keragaman hayati kita karena 50 persen keanekaragaman hayati di darat berisiko rusak, 80 persen terumbu karang terancam hancur, dan bisa berakibat punahnya habitat ikan. Belum lagi dampaknya bagi kesehatan manusia, seperti meningkatnya malaria dan demam berdarah. Indonesia menempuh berbagai cara untuk mengantisipasi hal itu. Ada berbagai kegiatan seperti pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penerapan agro-ekosistem terpadu baik di darat maupun di lautan, juga program pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Tahun 2009, Indonesia, Filipina, Brunei, Timor Leste, Malaysia, dan Kepulauan Solomon meluncurkan program Coral Triangle Initiative (CTI) guna menyelamatkan 75.000 kilometer persegi terumbu karang di wilayah CTI dari dampak perubahan iklim global. Hasil lima tahun CTI dibahas pada kegiatan World Coral Reef Conference 2014 (WCRC ’14) di Manado, pertengahan Mei 2014. Melalui Program Global Environmental Facility (GEF), Indonesia dan Food and Agriculture Organization (FAO) melaksanakan kegiatan penyelamatan keragaman hayati perikanan air tawar dan ekosistem laut Indonesia. Mitigasi Agenda mitigasi Indonesia mendorong penggunaan ragam energi bersih seperti konversi minyak tanah ke gas, aplikasi sel surya dan panel surya, energi hidro, energi angin, energi gelombang, energi panas bumi, dan penambahan komponen biofuel pada bensin. Dalam rangka mitigasi perubahan iklim ini, pada KTT G-20 di Pittsburgh, AS (2007), Presiden Yudhoyono mencanangkan rencana Indonesia menurunkan emisi karbon sukarela 26 persen tahun 2020 dan menjadi 41 persen. Hutan dan lahan gambut Indonesia berpotensi menurunkan emisi karbon 52 persen, bahkan ada potensi Karbon biru, yaitu dari mangrove dan padang lamun yang belum diperhitungkan. Dunia menyambut gembira komitmen Indonesia dan berbondong-bondong menyodorkan bantuan, termasuk hibah 1 miliar dollar AS dari Pemerintah Norwegia. Pada 16 April 2014, sebanyak 30 negara menawarkan 4,3 miliar dollar AS hibah untuk Program GEF 2014-2018 guna membantu 140 negara berkembang, termasuk Indonesia. Dana itu digunakan untuk menangani perubahan iklim, keragaman hayati, tanah, air, laut, dan ketahanan pangan. Semua telah dibahas pada Sidang Umum GEF di Cancun, Meksiko, akhir Mei 2014. Saatnya Indonesia bersama badan-badan multilateral, seperti FAO, semakin terlibat di dalam kegiatan konservasi dan preservasi Planet Bumi beserta penghuninya. ●

Tahun 2014 El Nino, Kita Panen Ikan Indroyono Soesilo ;   Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur FAO-Roma; Mantan Deputi TPSA-BPPT; Mantan Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP)

KOMPAS,  21 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

PADA Juni-Juli 2014, pandangan mata penduduk bumi akan mengarah ke Brasil. Kompetisi Piala Dunia di negeri ”Samba” akan menentukan siapa jawara nomor wahid sepak bola sejagat. Namun, klub-klub sepak bola Eropa yang akan bertarung di Brasil justru ketar-ketir. Bukan karena antisipasi lawan tanding dari negara-negara Amerika Latin yang terkenal tangguh itu, melainkan karena informasi yang dikeluarkan Pusat Pemantauan Iklim Badan Atmosfer dan Kelautan AS (NOAA). Buletin NOAA, Mei 2014, menyatakan bahwa 75 persen kemungkinan El Nino akan hadir tahun ini. Berarti, pada Juni-Juli 2014 diprakirakan kemarau panjang akan melanda Brasil. Udara akan panas dan kering, yang sudah pasti akan melemahkan stamina para pesepak bola Eropa yang terbiasa bermain di wilayah dingin dan subtropis. El Nino adalah fenomena variabilitas iklim, di mana ”kolam panas” (warm pool) yang berada di Samudra Pasifik bagian barat sepanjang khatulistiwa bergeser ke arah timur yang dikenal sebagai El Nino Southern Oscillation (ENSO).  Bila diasumsikan bahwa ”kolam panas” memicu penguapan air laut sehingga kelembaban meningkat, maka akan disusul dengan turunnya hujan di musim hujan. Permasalahannya, dengan bergesernya ”kolam panas” di Samudra Pasifik dari barat ke timur, pola iklim berubah sehingga musim kemarau di wilayah Nusantara dan di wilayah pantai barat Amerika Latin menjadi lebih panjang. Selain kemarau panjang, ENSO akan mengakibatkan gagal panen, berkurangnya produksi ikan, dan munculnya berbagai penyakit. Fenomena ENSO paling parah melanda wilayah Indonesia kurun September-November 1997.  Kala itu, kemarau panjang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur. Asap menyebar hingga Malaysia dan Singapura. PLTA Jatiluhur, Saguling, dan Cirata kekurangan pasokan air. Terjadi gagal panen. Penyakit demam berdarah, diare, dan pernapasan merajalela.  Pemerintah disibukkan oleh operasi hujan buatan, operasi pengeboman air dari udara, dan operasi pemadaman kebakaran hutan di darat, mengerahkan 27 pesawat udara dari lima negara. Alhasil, ENSO berlanjut dengan krisis ekonomi, lalu krisis politik, dan dipuncaki peristiwa Reformasi, Mei 1998. Seusai ENSO 1997-1998, para ilmuwan mencermati fenomena alam ini dan berkesimpulan bahwa ENSO terjadi secara periodik, 5-8 tahun sekali. Kehadirannya dapat diprediksi melalui pemantauan laut sehingga antisipasi bisa dilakukan. Memang ENSO berakibat menurunnya hasil tangkapan ikan di pantai barat Amerika Latin. Tetapi, sebaliknya, di pantai barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara, nelayan justru panen ikan. Perlu disebarluaskan Hasil pantauan satelit Seawifs memperlihatkan, pergerakan ”kolam panas” Samudra Pasifik dari barat ke timur diikuti dengan pergerakan arus Samudra Hindia dari barat ke timur pula, yang dikenal dengan Indian Ocean Dipole (IOD). Oleh karena itu, sebaran klorofil, sebagai sumber pakan ikan, terkumpul di sepanjang pantai barat Sumatera dan di pantai selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sesuai pola rantai makanan, gerombolan ikan akhirnya juga berenang ke arah kumpulan klorofil tadi. Dengan demikian, saat ENSO muncul, pantai barat Sumatera dan selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan panen ikan dan membuat nelayan ceria. Guna mengantisipasi ENSO 2014, sudah selayaknya Indonesia memperkuat jaringan pemantauan lautnya dengan memasang lebih banyak buoy, pelampung pemantau arah dan kecepatan arus, sebaran klorofil, dan temperatur muka laut. Ini sudah rutin dilaksanakan ahli-ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menggunakan armada kapal riset Baruna Jaya mereka. Di samping itu, jaringan sistem informasi ENSO RI perlu diikatkan dengan jaringan NOAA-Maryland maupun IRI-New York. Selain itu lagi, informasi prakiraan ENSO perlu lebih disebarluaskan kepada masyarakat. Apalagi saat ini Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) sudah beralih rupa jadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Antisipasi kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dilaksanakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Yang akan menangguk keuntungan akibat ENSO tentunya para nelayan di sepanjang pantai barat Sumatera dan selatan Jawa-Bali-Nusa Tenggara. Namun, tanpa persiapan sistem rantai dingin yang memadai serta pola pemasaran yang jitu, ikan yang berlimpah akan menjadi busuk dan mubazir.  Kementerian Kelautan dan Perikanan, tampaknya, perlu turun tangan. Ternyata, selalu ada berkah di balik bencana. ●

MH370 dan Dasar Samudra Hindia Indroyono Soesilo  ;   Mantan Deputi TPSA-BPPT; Kini Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur di FAO, Roma

KOMPAS, 02 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

PERDANA Menteri Malaysia pada 24 Maret 2014 memastikan bahwa pesawat Boeing 777-200ER Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 jatuh di Samudra Hindia bagian selatan, sekitar 2.000 kilometer sebelah barat Perth, Australia. Semua penumpang diperkirakan tewas, termasuk tujuh warga negara Indonesia. Penentuan lokasi jatuhnya pesawat didasarkan pada analisis data satelit Inmarsat dan perkiraan posisi lintang-bujur lokasi pesawat. Informasi ini lalu diteruskan kepada pesawat-pesawat intai yang beroperasi di wilayah tersebut untuk kemudian didekati oleh kapal-kapal SAR guna verifikasi. Upaya berikutnya adalah memastikan bahwa bangkai pesawat ada di dasar samudra dan harus diusahakan untuk dapat diangkat ke permukaan laut. Minimal dapat mengangkat kotak hitam (black box) MH370 guna keperluan investigasi kecelakaan. Memang ini tak mudah mengingat lokasi jatuhnya pesawat ada di samudra lepas dan kedalaman rata-rata lautan di sana sekitar 2.000 meter sekalipun dasar samudra di wilayah ini terbilang datar. Untuk mencapai sasaran tersebut, teknologi eksplorasi dasar laut yang ada di sejumlah negara harus dikerahkan. Indonesia berpengalaman Sebenarnya salah satu negara yang berpengalaman menemukan pesawat dan kapal tenggelam di dasar laut adalah Indonesia. Selain itu, para ahli Indonesia juga pernah bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Jepang untuk mengeksplorasi dasar laut sampai kedalaman 2.900 meter. Menengok ke belakang, saat kapal feri KM Gurita tenggelam di perairan Aceh, 19 Januari 1996. Instrumen multibeam echo sounder milik Baruna Jaya II, kapal riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), berhasil mendeteksi lokasi tenggelamnya KM Gurita di kedalaman sekitar 900 meter. Kemudian saat Boeing 737 Adam Air rute penerbangan Surabaya-Manado jatuh di Selat Makassar, 1 Januari 2007. Kapal riset BPPT lainnya, Baruna Jaya IV, dengan kemampuan instrumen multibeam echo sounder dan instrumen detektor logam dikerahkan ke lokasi kecelakaan. Delapan bulan kemudian, 27 Agustus 2007, Baruna Jaya IV berhasil menemukan lokasi bangkai pesawat di dasar laut Selat Makassar di kedalaman 2.000 meter. Terakhir, kapal KMP Bahunga Jaya yang tenggelam di Selat Sunda pada 26 September 2012, sekali lagi, berhasil ditemukan oleh kapal riset BPPT Baruna Jaya IV. Untuk eksplorasi dasar laut, para ahli Indonesia merupakan sedikit dari ahli kelautan dunia yang pernah menyelam sampai kedalaman 2.900 meter. Pada 2002, para ahli kelautan Indonesia yang dipimpin Dr Jusuf Surachman dari BPPT bersama mitra ahli dari Jepang berhasil menyelam di palung Jawa sampai kedalaman 2.900 meter menggunakan kapal selam SHINKAI-6500. Penyelaman itu dalam rangka eksplorasi geotektonik dan biota dasar laut di palung Jawa. Sampai saat ini SHINKAI-6500, yang mampu menyelam sampai kedalaman 6.500 meter milik Japan Marine Science & Technology Center (JAMSTEC), merupakan kapal selam laut dalam paling canggih di dunia. Pada 2010, para ahli kelautan Indonesia dan AS menggelar eksplorasi biota laut dalam di dasar Laut Sulawesi dengan sandi INDEX-SATAL 2010. Tim Indonesia dipimpin Dr Sugiarta Wirasantosa dari Badan Riset Kelautan dan Perikanan bersama mitra ilmuwan AS menggunakan kapal riset National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bernama Okeanos Explorer. NOAA, yang dilengkapi robot bernama Little Hercules, itu berhasil merekam kehidupan di dasar Laut Sulawesi hingga kedalaman 1.000 meter. Akumulasi pengalaman tadi tampaknya sesuai untuk dicoba guna mencari pesawat MH370 di dasar Samudra Hindia bagian selatan. Para ahli kelautan Indonesia dapat segera bergerak ke lokasi kecelakaan dengan mengerahkan kapal riset BPPT Baruna Jaya IV sekaligus mengajak mitra JAMSTEC untuk mengerahkan kapal selam SHINKAI 6500 milik mereka. Tentu juga mengajak kapal riset NOAA Okeanos Explorer untuk bergerak ke Samudra Hindia dengan menggotong si Little Hercules guna menemukan dan mengangkat MH370. Inilah kesempatan bagi ilmuwan laut kita untuk membuktikan, sekali lagi, akan kemampuan ipteknya bagi kemaslahatan umat manusia. ●

Blue economy for marine resource development Indroyono Soesilo  ;   The director for fisheries and aquaculture resources use and conservation at the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in Rome

JAKARTA POST,  20 Maret 2014

                                                      

Indonesia, in collaboration with the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), will soon start implementing the blue economy concept in East Lombok and Central Lombok regencies in the province of West Nusa Tenggara (NTB). An integrated, upstream and downstream development program covering tuna fisheries, aquaculture, marine tourism, salt industry, pearl industry, ecosystem services with eco-friendly sustainable energy and other infrastructure, including a capacity-building program, is being pushed forward to begin this year, and is scheduled to be completed by 2018, ready to be showcased to the world. The Lombok Blue Economy Implementation Program is expected to create 77,700 new jobs and to generate income of Rp 1.3 trillion (US$114.88 million) per year. As the world’s largest archipelagic nation, with more than 17,400 islands, 5.9 million square kilometers of territorial water and its exclusive economic zone and an 81,000-kilometer-long coastline, Indonesia has gained recognition as a strong promoter of the blue economy concept. At the Blue Economy Summit in Abu Dhabi, United Arab Emirates, in January 2014, Indonesia’s presentation on the blue economy concept received a very positive reception. Seychelles President James Alix Michel welcomed the Indonesian initiative presented by Indonesia’s maritime affairs and fisheries minister, Sharif Cicip Sutardjo, and supported Indonesia’s leadership in this endeavor. Indonesia’s blue economy implementation should be showcased to the world as the world prepares the Sustainable Development Goals (SDGs) in the Post-2015 UN Development Agenda. The world is charting the sustainable ocean of 2015-2030 and beyond in order to answer a particularly pressing global challenge: how to feed its 9 billion population in 2050. The world is embracing the blue economy concept, which has gained great interest in international forums, such as the RIO+20 in 2012, the Asia Conference on Oceans, Food Security and Blue Growth in Bali in 2013, and likely at the forthcoming Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth in The Hague (April 2014), and as part of the SDG process. It has also become key in the development strategies of international organizations, like the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the United Nations Environment Program (UNEP), the World Bank, the FAO, the European Union as well as many individual nations, developed and developing, including the Small Island Developing States (SIDS). The rationale is that three-quarters of the Earth’s surface is covered by oceans and seas, which are both an engine for global economic growth and a key source of food security. Global ocean economic activity is estimated to be between $3 trillion and $5 trillion, contributing to the world economy in many important ways, such as the significant fact that 90 percent of global trade moves by marine transportation. Fisheries and aquaculture provide 4.3 billion people with more than 15 percent of annual consumption of animal protein. Over 30 percent of global oil and gas produced is extracted from offshore sites. Expanding knowledge on marine biodiversity has provided breakthrough advances in sectors such as pharmaceuticals, food production and aquaculture. Over 3.1 billion of the world’s population lives within 100 kilometers of the ocean or sea in about 150 coastal and island nations. “Blue-green economy” increases overall wealth of a nation while producing a higher gross domestic product (GDP) growth rate. Leaders from the 23 economies of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) forum, declared in Bali in October 2013 that they would pursue “cross-sectoral work under the APEC Initiative on Mainstreaming Ocean-related Issues, including those in line with priorities outlined by our ocean-related ministers, that will maintain the health and sustainability of our oceans and coastal resources for the benefit of food security, poverty eradication, preservation of traditional culture and knowledge, conservation of biodiversity and facilitation of trade and investment”. This declaration is in line with the blue economy approach. The FAO embraces the blue economy concept in the Global Initiative on Blue Growth in support of food security, poverty alleviation and the sustainable management of aquatic resources. The initiative will be a cross-cutting global activity that will have global, regional and national impact on increasing food security, improving nutrition, reducing poverty of coastal and riparian communities and supporting the sustainable management of aquatic resources, including through participatory processes and actions to improve implementation at local levels. The FAO Global Blue Growth Initiative gained the interest of delegates from 42 countries gathered in Ulaanbaatar, Mongolia, on March 10-14 this year, at the 32nd session of the FAO’s Asia-Pacific Regional Conference, and has been adopted as one of the conference’s results. The United Nations Open Working Group (UNOWG), established in January 2013, has been tasked with steering the proposal on the SDGs Post-2015 agenda, ready for adoption at the 2015 UN General Assembly. Following deliberations and discussions, from March 2013 to February 2014, UNOWG identified 19 focus areas for in-depth consultations, one of which related to marine resources, oceans and seas. This focus area will concentrate on the conservation and sustainable use of marine resources, oceans and seas to ensure the provision of economic and social benefits and ecosystem services to humankind. Some measures that could be considered include reducing marine pollution and debris, including from land-based activities; halting the destruction of marine habitats, including ocean acidification; promoting the sustainable exploitation of marine resources; regulating the harvesting of straddling fish stocks; addressing illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing and destructive fishing practices; eliminating harmful subsidies; ensuring the full implementation of regional and international regimes governing oceans and seas, and establishing marine protected areas (MPAs). It is high time for Indonesia to take a leading role during the next negotiating period of the post-2015 development agenda on SDGs and bring up the importance of marine, sea and ocean resources with its blue economy concept at the table. Our Earth, its people and its bloodstream, the oceans, should be managed in a sustainable way for the generations to come. ●