Koalisi Pemerintah Pascasuksesi Golkar Airlangga Pribadi Kusman ;    Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga;  Associate Director Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC)

                                                    KORAN SINDO, 27 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Suksesi Partai Golkar yang membawa Setya Novanto menjadi ketua umum partai berlambang beringin ini sangat penting dalam konstelasi politik nasional. Urgensitas suksesi dalam Partai Golkar, selain karena Golkar merupakan salah satu partai papan atas dalam politik nasional, juga terkait arah koalisi di internal pemerintah yang akan merangkul partai tersebut menjadi bagian di dalamnya. Apabila pemerintah memandang masuknya Partai Golkar ke dalam koalisi akan memperkuat performa koalisi yang berkuasa dalam dinamika politik, artikel ini akan menjelaskan sebaliknya. Pemerintah yang terpilih dan mendapatkan legitimasi dari kepercayaan publik untuk membangun pemerintahan bersih dan berintegritas akan terancam terkikis dukungannya seiring masuknya Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Sebenarnya kita tidak melihat ada kejutan apa pun ketika membaca dinamika Munaslub Partai Golkar sampai terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua umum. Suksesi ketua umum yang berlangsung di dalam Partai Golkar lalu semakin menguatkan kritik khalayak publik terhadap watak di dalam Partai Golkar. Kepemimpinan medioker minus prestasi dan integritas, aroma kuat permainan politik uang, dan hilangnya kehendak untuk membangun kepemimpinan politik yang bersih telah mengalahkan seruan untuk melakukan reformasi di dalam partai tersebut. Terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar, tidak lama setelah yang bersangkutan terindikasi kasus penyuapan dalam kasus saham Freeport, memperlihatkan partai tersebut telah imun (tidak peduli) dari desakan dan suara publik. Apa yang berlangsung di dalam Partai Golkar ini dalam banyak hal mencerminkan sesuatu yang jamak dalam realitas partai politik di Indonesia dengan derajat yang berbedabeda. Hal itu adalah terpisahnya proses komunikasi politik antara dinamika politik yang berlangsung di tingkat elite dan tumbuhnya kesadaran kritis baru di tingkat publik terhadap keadaan politik terkini. Dengan memilih figur seperti Setya Novanto yang memiliki persoalan serius secara etika politik, baik elite politik maupun kader-kader di internal Partai Golkar, masih memandang bahwa realitas politik Indonesia hanyalah dibentuk oleh pertukaran material dan kepentingan. Serta, pengaruh kekuasaan tanpa memperhatikan bagaimana publik secara luas memandang performa maupun kredibilitas dari partai tersebut. Konsekuensi bagi Koalisi Persoalan tidak sensitifnya partai terhadap desakan publik pada akhirnya tidak hanya akan membawa pengaruh pada Partai Golkar. Namun, juga akan memengaruhi koalisi politik pendukung pemerintah. Hal ini apabila mengingat bahwa Partai Golkar akan masuk ke dalam koalisi dan indikasi bahwa lingkaran-lingkaran kekuasaan ikut berperan dalam terpilihnya Setya Novanto menjadi ketua umum Partai Golkar. Setidaknya ada beberapa hal yang akan memperlemah performa pemerintah ketika Partai Golkar pascasuksesi masuk ke dalam koalisi pemerintah. Hal itu terkait beberapa faktor; Pertama, semakin melemahnya kepercayaan publikbahwa pemerintah sekarang konsisten dengan agenda reformasi dan pemerintahan bersih. Kedua, pemerintah akan terbelenggu dan berpotensi tersandung dengan tarikan kepentingan-kepentingan ekonomi-politik pendukungnya. Ketiga , alih-alih memperoleh dukungan dari kekuatan politik berbasis program, pemerintah hanya mendistribusikan kekuasaan maupun aliansi dengan kekuatan politik dengan komitmen yang dipertanyakan. Ketika kita berbicara masuknya Golkar dalam rumah besar koalisi pemerintah, masuknya Partai Golkar dengan pemimpin yang patut kita pertanyakan kredibilitas dan jejak langkahnya akan melemahkan koalisi tersebut, alih-alih menguatkan. Rezim Joko Widodo (Jokowi) adalah pemerintahan yang di awal masa terpilihnya dianggap sebagai rezim populis yang didukung lapisan besar kekuatan masyarakat sipil di Indonesia. Artinya, legitimasi politik dari rezim ini sangat ditentukan oleh suara-suara publik yang memiliki komitmen atas demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Ketika proses pembentukan aliansi-aliansi politik hanya memperhitungkan aspek pragmatisme, jumlah dukungan politik di parlemen tanpa mempertimbangkan kehendak membangun pemerintah yang bersih, akan fatal akibatnya. Rezim Jokowi pelan-pelan akan ditinggalkan oleh para pendukungnya dari kekuatan masyarakat sipil. Sebagai presiden, Jokowi akan berhadapan sendirian dengan kekuatan politik elite yang akan memangkas satu persatu komitmen awal pemimpin, kepada pemerintahan yang bersih dan digantikan oleh tekanan politik berbasis kepentingan yang bertubi-tubi. Apa yang akan terjadi selanjutnya apabila hal ini dibiarkan, Presiden Jokowi akan mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan rezim Presiden SBY yaitu ketika pemimpin menyia-siakan dukungan publik dan terjebak dalam koalisi gemuk yang membuat pemerintahan berjalan di tempat. Hal ini akan membawa pada konsekuensi penyanderaan rezim Jokowi di hadapan belenggu kekuatan oligarki dan kepentingan aliansi bisnis-politik yang mengharapkan konsesi maupun sumber daya publik bagi kemakmuran aliansi mereka masing-masing. Beberapa kasus yang tengah terjadi mulai dari amputasi terhadap institusi KPK, persoalan kasus Freeport, akan menjadi situasi yang akan dihadapi berulang-ulang oleh Presiden Jokowi di masa depan. Sementara itu, keberlanjutan agenda reformasi dan program Nawacita membutuhkan dukungan masyarakat sipil dengan agenda politik yang genuin. Kekecewaan publik terhadap performa koalisi pemerintahan pada akhirnya akan melemahkan kepercayaan dan energi politik bagi perubahan yang ditunggu-tunggu. Keadaan politik seperti ini tidak akan menjadikan rezim Jokowi mampu membangun pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Aliansi politik yang sarat dengan kepentingan dan lemah dalam integritas dan kredibilitas politik justru akan membangun pemerintahan yang lemah dan rentan. Padahal, kekuatan utama Jokowi sebagai presiden melalui tradisi blusukan -nya justru pada legitimasi dan kepercayaan publik. Semakin kuat Jokowi dikelilingi oleh aliansi politik tanpa kredibilitas yang kuat, akan semakin menjauh dukungan dan ekspektasi publik atas performa pemerintahan. Apa yang terjadi dalam kasus dinamika koalisi dan masuknya Partai Golkar di dalamnya ini memberikan pelajaran penting. Bahwa, siasat dan strategi dalam politik tidak hanya selalu berhubungan dengan pragmatisme kepentingan dan tarik-menarik transaksi antarelite politik. Siasat politik yang beradab juga mensyaratkan kemampuan membangun kepercayaan dan dukungan publik, yang hanya dapat diraih dengan peneguhan kredibilitas dan integritas politik. ●