Peran Ekonomi Pelajaran Mendongeng

Peran Ekonomi Pelajaran Mendongeng Intan Indah Prathiwie  ;   Pendidik, Kepala Sekolah TK Melati Agung, Alumnus Fakultas Psikologi UI SUARA KARYA, 25 September 2013

Inti kurikulum baru 2013 yang sedang heboh belakangan ini adalah sifatnya yang tematik dan integratif. Dalam bahasa mudahnya, kurikulum baru ini berkeinginan agar setiap komponen ajar (tematik) disisipkan ke dalam semua mata pelajaran (integratif). Karena itu, jumlah mata pelajaran dirampingkan dan mata ajar yang hilang dilebur ke dalam mata pelajaran lain. Sebagai contoh, pelajaran bahasa Inggris akan hilang di tingkat pendidikan dasar dan diajarkan secara integratif lewat penyisipan di pelajaran-pelajaran lain.

Sayangnya, meskipun kurikulum baru ini berjanji akan membawa pendidikan ke arah yang lebih baik, ada satu hal tercecer yang sejatinya bisa mengasah kurikulum tersebut lebih sempurna lagi. Yaitu, masih minimnya mata pelajaran berbasis kecakapan hidup (life-skills). Maksudnya, mata pelajaran yang mampu membekali anak didik dengan pengetahuan, sikap (attitude), dan keterampilan dasar yang diperlukan dalam perjalanan hidup.

Untuk itu, mendongeng layak dipertimbangkan sebagai salah satu mata pelajaran resmi yang mulai diberikan sejak SD. Sebab, mendongeng memiliki beragam manfaat pedagogis (pendidikan). Tak kurang dari Lilian Holewell dalam A Book for Children Literature (Sekolah Alternatif Anak, Penerbit Buku Kompas, 2002:4) mencatat sedikitnya enam manfaat dongeng. Selain dapat mengembangkan daya imajinasi dan pengalaman emosional, memuaskan kebutuhan ekspresi diri melalui proses identifikasi, memberikan pendidikan moral tanpa menggurui sang anak, memperlebar cakrawala mental si anak dan memberikan kesempatan untuk meresapi keindahan, dan menumbuhkan rasa humor dalam diri si anak, dongeng dapat memberikan persiapan apresiasi sastra dalam kehidupan si anak setelah dewasa.

Selain itu, mendongeng merupakan salah satu bentuk budaya dan kesenian, yang merupakan bagian dari komponen pokok dalam kurikulum kita. Bahkan, lebih hebat lagi, mendongeng sejatinya piranti untuk menumbuhkan sikap dan nalar kritis mengingat sejarah kemunculan dongeng sebagai budaya tandingan (counter culture). Yaitu, mengimbangi kesusastraan yang membelenggu kesadaran rakyat dengan gambaran kehidupan para dewa yang serba enak, indah, nyaman, menakjubkan. Dongeng mangajarkan kehidupan yang baik, bukanlah di dunia lain 'para dewa', melainkan yang membumi dan dibangun di atas kesadaran akan harga serta potensi diri.

Keuntungan lain, mendongeng dapat melatih kemampuan anak berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun Inggris. Di samping, akan memupuk rasa percaya diri anak dalam berkomunikasi di depan publik (public speaking), sebuah kemampuan dasar yang diperlukan dalam perjalanan hidup, entah ketika melakukan presentasi, membawa acara (master of ceremony), bergaul dengan sesama, dan seterusnya.

Tak kalah penting, mendongeng akan menghindarkan anak didik menjadi pribadi yang terlalu termanjakan oleh budaya audio-visual hasil paparan media televisi yang terbukti hanya menumpulkan daya imajinasi, empati, dan kreativitas manusia. (Marshall McLuhan dalam Understanding Media, 1964).

Sebaliknya, mendongeng akan mengaktifkan segala potensi kognitif, emosi dan imajinasi anak. Sehingga, anak didik di kala besar mampu menjadi pribadi yang banyak akal dalam menghadapi pelbagai permasalahan hidup dan bisa memberikan sumbangsih serta kontribusi kreatif bagi perbaikan masyarakat maupun bangsa. Mendongeng pun bisa menjadi sarana menyelipkan berbagai mata pelajaran lain, seperti matematika, IPA, pendidikan kewarganegaraan, dan IPS.

Tambahan lagi, kisah-kisah dongeng yang sarat moral akan menjadi wahana ampuh untuk menyampaikan pesan-pesan luhur, seperti keteladanan, toleransi, rasa cinta terhadap alam (termasuk flora dan faunanya), sikap gotong-royong, dan lain sebagainya. Artinya, rasa etika (sense of ethics), empati, dan budaya keadaban (civic culture) anak-anak akan terasah secara alamiah dan tak dipaksakan lewat dongeng.

Terakhir, kemampuan mendongeng mampu menjadi bekal kecakapan hidup (life-skills) paripurna bagi anak didik yang nantinya tertarik menjadi pendongeng profesional dan mencari nafkah dari situ. Kita lihat betapa banyak tokoh yang mampu hidup layak dari menjadi pendongeng profesional, seperti Kak Seto yang terkenal dengan karakter Komo; saudara kembar Kak Seto, Kak Seno; Ria Enes dengan boneka Susan; Gatot Sunyoto dengan boneka Tongki; dan lain sebagainya.

Betapa mendongeng merupakan paket lengkap bagi anak didik untuk menyiapkan dirinya menghadapi hidup dengan tegar, bermartabat, mandiri, dan bermanfaat bagi sesama. Bahkan lebih hebat lagi, mendongeng sejatinya memiliki peran ekonomi yang luar biasa.

Pakar psikologi David McClelland (dikutip dari artikel Ismail Marahimin dalam antologi Kiat Menulis Cerita Anak, 2012) pernah mengungkapkan negara yang maju perekonomiannya biasanya memiliki bangsa dengan kebutuhan berprestasi (need for achievement atau biasa disingkat n-Ach) tinggi. Mengejutkannya, McClelland meneliti bahwa bangsa-bangsa dengan n-Ach tinggi, ternyata memiliki kesamaan berupa kekayaan khazanah cerita-cerita dan dongeng anak yang mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras untuk meraih prestasi di dunia.

Artinya, jika sedari awal kita berinvestasi membuat dongeng-dongeng anak yang mengandung hikmah moral tentang ketekunan, kejujuran, anti budaya instan, dan sebagainya, ini menjadi modal awal bagi kita membangun infrastruktur mental penting bernama n-Ach yang terbukti ampuh bagi kesuksesan ekonomi suatu negara. Jadi, mendongeng adalah salah satu mata pelajaran yang potensial untuk merangkum semua kecakapan yang diperlukan anak didik dalam hidup: kecakapan kognitif (akal), afektif (emosi), dan praktis dari segi pencaharian ekonomi. Maka itu, jadikan mendongeng sebagai mata pelajaran sekarang juga! ●

Guru Progresif, Sekolah Transformatif

Guru Progresif, Sekolah Transformatif Intan Indah Prathiwie ;   Pendidik. Kepala Sekolah TK Melati Agung KORAN JAKARTA, 02 September 2013

Inti kurikulum baru 2013 yang sedang heboh belakangan ini adalah sifatnya yang tematik dan integratif. Dalam bahasa mudahnya, kurikulum baru ini berkeinginan agar setiap komponen ajar (tematik) disisipkan ke dalam semua mata pelajaran (integratif). Karena itu, jumlah mata pelajaran dirampingkan, dan mata ajar yang hilang dilebur ke dalam mata pelajaran lain. 

Tujuannya adalah menggeser peran guru dari pengajar yang mencekokkan pengetahuan kepada murid secara satu arah menjadi fasilitator yang ingin membangunkan potensi anak sebagai manusia pembelajar. Singkat kata, guru diharapkan berkarakter progresif. 

Sayangnya, secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia belum sesuai harapan. Data tahun 2012 dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan dari sisi kualifikasi pendidikan, baru sekitar 51 persen dari total 2,92 juta guru yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1.

Begitu pun dari persyaratan sertifikasi, hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Adapun 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional. 

Selain jenjang pendidikan yang belum memadai, kompetensi guru masih bermasalah. Saat dilakukan tes terhadap guru semua bidang studi, rata-rata tak sampai 50 persen soal yang bisa dikerjakan. Tidak ada guru yang meraih nilai 80. Bahkan, ada guru yang meraih nilai terendah, 1.

Sungguh memiriskan hati! Namun, jika ditelaah lebih dalam, rendahnya kualitas guru sebenarnya terkait dengan paradigma pendidikan mereka yang konservatif. Oleh karena itu, diperlukan suatu antitesis bagi guru konservatif. Itulah guru progresif yang kritis dalam merespons situasi dan kondisi dunia pendidikan nasional dan lokal seraya aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Akar Filosofis 

Konservatisme dalam wacana filsafat pendidikan serupa dengan perenialisme dan esensialisme (Ellis, Cogan, dan Howey, Introduction to Foundations of Education, 1991). Perenialisme adalah aliran filsafat yang menganggap guru sebagai panutan nilai dan ide, serta murid sebagai penyerap ide-ide tersebut, sementara esensialisme menganggap guru sebagai tokoh yang melakukan pendisiplinan mental dan sebagai pemimpin moral atau spiritual, dan murid sebagai penerima secara satu arah dari keahlian yang ditanamkan guru.

Di sisi lain, guru progresif seyogianya menganut progresivisme, yaitu paradigma yang menganggap guru sebagai challenger and inquiry leader (sebagai pengkritik dan pemandu penelitian). Dalam progresivisme, guru bertujuan mendidik murid untuk bisa memecahkan permasalahan yang selalu berubah di tengah tantangan zaman yang dinamis dan bertujuan mengenalkan murid terhadap beragam pengalaman sosial konkret supaya tidak terperangkap di menara gading. 

Menurut progresivisme pula, guru yang baik memandang murid sebagai pembelajar yang mampu berpikir mandiri dan mampu menelusuri minat dan kebutuhannya sendiri. Guru berperan sebagai pembimbing murid dalam kegiatan pemecahan masalah mereka. Juga, membantu murid dalam mendefinisikan masalah yang penting, mencari sumber data yang relevan, menafsirkan, dan menilai keakuratan data dan merumuskan kesimpulan. Selain itu, guru wajib memahami pada saat apa murid memerlukan petunjuk dalam penelitian mereka. 

Oleh karena itu, guru progresif haruslah sabar, fleksibel, berpikir interdisipliner, kreatif, dan cerdas. Jadi, guru transformatif tidak mencekoki murid secara satu arah dengan bahan ajarnya, melainkan merangsang diskusi, membuka ruang terhadap kritik, melakukan dialektika antara teori dan fakta atau idealitas dan realitas, menanamkan nilai-nilai humanis, serta mengundang partisipasi murid dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Idealnya, guru progresif menyadari bahwa menjadi guru bukanlah pekerjaan biasa, tetapi juga memenuhi panggilan hati dan melakukan perjalanan spiritual. Merujuk Parker Parmer dalam the Courage to Teach (2007), seorang guru dalam menjalankan profesinya harus senantiasa mengaitkan tiga hal: diri sendiri dengan murid dan bidang pengetahuan/keterampilan yang diampunya. Dengan kata lain, guru harus mengenali dirinya sendiri untuk merumuskan gaya dan teknik mengajar terbaik bagi dirinya serta muridnya. Jadi, guru transformatif tak kenal lelah dalam melakukan dialog introspektif dan reflektif dengan dirinya sendiri.

Kemudian, guru progresif memiliki kecintaan pada apa yang diajarkan. Tak kalah penting, guru transformatif harus memiliki keyakinan bahwa apa yang diajarkan akan membawa perubahan dan kebaikan dalam kehidupan murid sebagaimana pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang terkandung dalam bidang yang diampu membawa kebaikan bagi sang guru.

Tak ketinggalan, guru progresif mesti menyapa tiap pribadi peserta didik, menyentuh hati, dan membebaskan murid untuk menemukan guru dari dalam diri sendiri (the teacher within). Terakhir, guru progresif memperlakukan kegiatan mengajar sebagai seni. Aspek paling penting dan utama menjadi guru adalah kecintaan dan semangat (passion) pada bidang pendidikan. Artinya, selalu ada keinginan untuk membuat siswa belajar dengan senang dan mencapai keberhasilan. Kecintaan pada pendidikan juga berarti tekad untuk belajar sepanjang hayat. Jadi, guru harus terus meningkatkan profesionalitasnya. Contoh paling mendesak adalah guru harus mengakrabkan diri dengan perkembangan teknologi informasi (TI). 

Sekolah Transformatif

Untuk mencari pelaksanaan konkret konsep guru progresif ini, kita bisa menengok sejumlah teladan sekolah transformatif, yaitu sekolah yang menjadi wahana bagi murid melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik sesuai potensi khas masing-masing.

Pertama, sekolah Summerhill di Inggris. Sebagaimana diceritakan pendiri sekolah, AS Neill, dalam Summerhill School (Serambi, 2006), sekolah ini memberikan kebebasan anak didiknya untuk menentukan jam pelajaran, mata pelajaran yang diambil, dan lama belajar. Summerhill juga mengajarkan keterampilan praktis (life skills) seperti bertukang dan berkebun. Sekolah ini bahkan memungkinkan siswa membatalkan kebijakan kepala sekolah melalui rapat siswa. Hasilnya, murid-murid Summerhill menjadi terampil, cerdas, percaya diri, pemberani, dan punya kemampuan untuk menjalani hidup.

Kedua, INS Kayutanam (INS-K) di Sumatra Barat yang diketuai oleh Tengku Sjafei. Sebagaimana dituturkan AA Navis dalam Autobiografi (Gramedia, 1995), guru-guru di sekolah ini memberikan pelajaran bertukang, berkebun, dan bermain alat musik kepada siswa. Singkat kata, INS-K meyakini prinsip belajar praktik. Potensi unik masing-masing pribadi anak didik juga mendapat perhatian karena setiap murid bebas mengambil kelas yang sesuai dengan bidang mereka. 

Ketiga, sekolah Tomoe di Jepang yang dikisahkan Tetsuko Kuroyanagi dalam Totto-Chan (Gramedia, 2006). Sekolah Tomoe begitu membebaskan dan mengajak berpikir kreatif. Kelasnya saja terdiri atas rangkaian gerbong kereta api listrik. Di sini, ada keharusan bercerita secara bergilir bagi anak-anak. Karena ceritanya boleh bertemakan apa saja, daya kreatif siswa dirangsang menyusun kisah menarik. Bahkan jika pelajaran dan tugas telah selesai, siswa diajak berjalan keluar menikmati alam, pepohonan, dan hewan sembari belajar banyak hal: ilmu alam, biologi, dan sebagainya. Buku-buku perpustakaan sekolah pun bebas dibaca untuk segala tingkatan. 

Akhir kata, sudah saatnya sistem pendidikan kita mulai menganut mazhab guru progresif yang mengajar di sekolah transformatif. Namun, di tengah segala tuntutan yang dibebankan pada guru untuk menjadi progresif, guru harus diberikan keamanan finansial yang cukup dan keamanan politis memadai. Guru juga memerlukan akses informasi dalam kancah global untuk memoles keterampilan mengajarnya melalui e-learning. Oleh karena itu, pemerintah harus menyejahterakan kehidupan kaum guru dan memberikan fasilitas training berkelanjutan. ●  

Melindungi Anak dari Psikopat Seksual

Melindungi Anak dari Psikopat Seksual Intan Indah Prathiwie ;   Alumnus Fakultas Psikologi UI SUARA KARYA, 30 Agustus 2013

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, akhir-akhir ini, sungguh sangat memprihatinkan. Tak heran, jika banyak media massa nasional maupun internasional (seperti BBC) memaklumatkan Indonesia pada 2013 mengalami kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak. Sungguh bahaya besar bagi kehidupan kita sebagai bangsa bila hal itu dibiarkan! Sebab, kejahatan seksual terhadap anak telah merampas bukan hanya nyawa, tapi juga masa depan anak-anak penyintas alias survivors (mereka yang mengalami pelecehan tapi tidak sampai kehilangan nyawa).

Oleh karena itu, semua elemen bangsa ini perlu mewaspadai para psikopat predator seksual di sekitar kita yang berpotensi melakukan aksinya terhadap anak-anak kita. Apalagi, dalam banyak kasus pelecehan anak, sebagian besar predator seksual yang melakukan pencabulan itu ternyata orang dekat dari sang korban, mulai dari guru hingga tetangga dan orangtua anak sendiri.

Jika didefinisikan secara sederhana, psikopat adalah orang yang mengidap gangguan kejiwaan dan kepribadian antisosial yang mewujud dalam bentuk emosi dangkal, gampang meledak-ledak, tak bertanggung jawab, egosentris (berpusat pada diri sendiri), serta kekurangan empati dan rasa penyesalan. Di sisi lain, seorang psikopat memiliki kelebihan berupa: memiliki banyak gagasan, berwawasan luas, dan bersikap manis, yang sayangnya semua unsur positif itu justru digunakan sebagai alat untuk memuaskan hasrat menyimpang dari kepribadiannya yang terganggu itu.

Apabila mengacu pada Hervey Checkley dalam buku lawasnya, The Mask of Sanity (1941), setidaknya ada empat tipe psikopat.

Pertama, psikopat primer (primary psychopath) yang kebal terhadap hukuman atau celaan. Mereka biasanya punya pemaknaan sendiri terhadap kehidupan dan dunia di sekitar mereka.

Kedua, psikopat sekunder (secondary psychopath). Ini adalah tipe psikopat pengambil risiko. Akan tetapi, berbeda dengan psikopat tipe pertama, psikopat tipe ini justru mudah cemas dan merasa bersalah.

Ketiga, psikopat penuh temperamen (distempered psychopath). Psikopat tipe ini mudah marah dan cenderung menjadi pencandu obat, pedofilia, atau pemerkosa berantai.

Keempat, psikopat kharismatis (charismatic psychopath). Ciri psikopat ini adalah pandai bersilat lidah dan punya daya tarik alias kharisma luar biasa. Termasuk ke dalam tipe ini, misalnya, adalah seorang pemimpin sekte agama sempalan yang menyuruh pengikutnya melakukan tindak kriminal, seperti: menipu untuk menggalang dana, melakukan bom bunuh diri, dan sebagainya.

Melihat keempat tipe di atas, maka pelaku pencabulan terhadap anak-anak tergolong ke dalam psikopat tipe ketiga, yaitu distempered psychopath. Namun, sesudah mengetahui tipe predator seksual tersebut, bagaimana kita bisa mendeteksi potensi-potensi manusia semacam itu di lingkungan kita?

Konsensus banyak psikolog menunjukkan ada tujuh ciri psikopat, termasuk predator seksual. Apabila seseorang di sekitar kita - termasuk orang terdekat kita sekalipun - memiliki mayoritas ciri berikut terhimpun di dalam dirinya, maka kita harus waspada dan, kalau belum terlambat, mencarikan pertolongan baginya.

Pertama, dia gagal mengikuti norma sosial dan hukum sehingga berulang kali harus berurusan dengan pihak berwajib. Kedua, dia berulang-ulang berbohong, pandai bicara, dan lihai menipu untuk keuntungan pribadi. Ketiga, meledak-ledak dan tak punya perencanaan. Bahkan kalau menginginkan sesuatu, dia ingin hal itu terlaksana detik itu juga. Keempat, dia mudah tersinggung.

Kelima, dia tak peduli keselamatan diri sendiri dan orang lain. Keenam, dia tak bertanggung jawab, misalnya ditunjukkan dengan buruknya prestasi di dunia kerja. Ketujuh, dia nyaris tidak punya rasa sesal, empati, atau bersalah sesudah melakukan perbuatan jahat seperti menganiaya atau mencuri.

Perlindungan

Selanjutnya, ketika kita sudah mampu mendeteksi para psikopat predator di sekitar kita, bagaimana membentengi anak-anak kita dari predator seksual? Karena mustahil bagi kita untuk mengawasi anak-anak 24 jam penuh, apalagi jika potensi predator seksual itu termasuk lingkaran orang terdekat kita, maka kita perlu membekali anak-anak kita dengan mekanisme pertahanan diri (self-defense mechanism) yang cukup.

Untuk itu, penulis mengusulkan tiga cara. 

Pertama, anak-anak sedari awal sudah harus mulai diperkenalkan konsep aurat. Maksudnya, sedari usia dini, katakanlah 5-6 tahun, anak-anak mesti dijaga betul untuk tidak menunjukkan organ intim mereka kepada siapa pun, termasuk orang terdekat dan orangtua sendiri. Ini menjadi penting persis karena pelaku pencabulan terhadap anak-anak kerap kali merupakan lingkaran orang yang dekat dengan korban anak.

Kedua, anak-anak seyogianya dibekali dengan pendidikan bela diri. Tujuannya adalah melatih anak-anak sejak dini supaya lebih mandiri dalam menjaga diri mereka. Sekaligus, pendidikan bela diri akan melengkapi pribadi mereka dengan nilai-nilai keberanian agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Terakhir, keluarga mesti menumbuhkan iklim komunikasi yang hangat dan terbuka antaranggota keluarga supaya anak sudah terbiasa sejak awal untuk bercerita soal peristiwa apa pun yang menimpa mereka. Dengan demikian, segala potensi masalah bisa terdeteksi sejak dini oleh keluarga untuk dirembukkan mekanisme penanganannya.

Dengan tiga solusi di atas, semoga kita tidak perlu lagi menyaksikan tragedi mengerikan 'pelecehan seksual' yang menimpa anak-anak. Ini penting agar kita bisa menciptakan suatu negeri di mana anak-anak bisa tumbuh secara optimal menjadi pribadi yang bahagia dan bermartabat. ●  

Merevitalisasi Sekolah Rakyat Pancasila

Merevitalisasi Sekolah Rakyat Pancasila Intan Indah Prathiwie ;    Pendidik, Alumnus Psikologi UI, Peserta Program Pascasarjana UNJ

SUARA KARYA, 08 Juni 2013

Pancasila sebagai ideologi negara belakangan ini tampak kian luntur penghayatannya di kalangan warga Indonesia. Apalagi, sesudah mata pelajaran Pancasila selama hampir satu dekade dihapuskan dalam pendidikan dasar maupun tinggi, dan digantikan semata oleh Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn).

Pengamalan nilai-nilai Pancasila pun seakan-akan hanya manis di bibir karena senjangnya dimensi ajaran dan praktik dari ideologi tersebut, terbukti dari kian banyaknya masalah yang menghantam negeri ini: korupsi, konflik horizontal, dan lain sebagainya. Alhasil, Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang mengawang-awang, tidak membumi, dan kurang konkret.

Padahal, nilai-nilai Pancasila sejatinya mampu menjadi pendasaran kuat untuk merumuskan satu metode pendidikan ampuh guna membangun kualitas SDM Indonesia yang unggul. Dan, siapa sangka nilai-nilai Pancasila sebenarnya sudah pernah diolah menjadi satu cetak biru (blue print) pendidikan bernama Sekolah Rakyat Pancasila sejak 1950-an. Inilah satu gagasan revolusioner yang teronggok mengenaskan di pojok sejarah dan menunggu direvitalisasi.

Sekolah Rakyat Pancasila (SRP) sebagai satu konsep pendidikan digagas oleh Sutedjo Bradjanegara, Ketua Badan Kongres Pendidikan Indonesia pada 1950-an. Menurut Bradjanegara dalam dua bukunya, Djalan Baru untuk Memperbaharui Pendidikan dan Pengadjaran Sekolah Rakyat Pantjasila dan Sedjarah Pendidikan Indonesia (dalam Negara Minus Nurani, Penerbit Kompas, 2009), SRP bercita-cita membangun satu masyarakat yang bersifat nasional, demokratis, berperikemanusiaan, dan ber-Ketuhanan untuk mewujudkan keadilan sosial. Tujuan pendidikan dan pengajaran, membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di Tanah Air.

Untuk itu, SRP kemudian menyaripatikan metode pendidikannya menjadi dua prinsip. Pertama, pengajaran harus diberikan menurut kodrat anak-anak. Maksudnya, sekolah tidak boleh menerapkan aturan sempit yang terlalu keras karena hal demikian akan mematikan kreativitas anak. Kedua, sekolah harus berhubungan rapat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekolah menjadi bagian dari masyarakat untuk menjadi agen perubahan masyarakat, bukannya menjadi alat kekuasaan atau alat mempertajam elitisme dan fanatisme. Maka, prinsip kedua SRP ini meniscayakan alam sekitar menjadi dasar pengajaran pada pendidikan sekolah paling dasar. Guru harus tahu betul keadaan sekitar sekolah, sehingga guru sekaligus sekolah dapat mengajarkan ilmu yang ada hubungannya dengan masyarakat; mampu memperkaya pengetahuan siswa lewat perbandingan dengan kondisi di lingkungan lain; dan bisa menjaga agar pengaruh lingkungan buruk tidak menular kepada anak.

Konsep SRP pun mensyaratkan para gurunya untuk menguasai sejarah pendidikan. Yaitu, pengetahuan tentang konsep pendidikan warisan filsafat Yunani, Romawi, Israel, Zaman Abad Pertengahan Eropa, Zaman Renaissance, Humanisme, realisme dan rasionalisme selain juga mengenal ahli-ahli pendidikan seperti Dr Montessori dan Frobel. Tak lupa pula konsep-konsep pendidikan yang digali dari nilai-nilai bangsa sendiri seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bayangkan betapa majunya konsep era 1950-an ini yang mampu menggabungkan nilai Barat dan Timur.Tidak berhenti pada tataran teoretis dan filosofis, SRP bisa dikembangkan secara lebih konkret untuk memudahkan pelaksanaan di kelas.

Pertama, isi pelajaran harus diambil dari kebudayaan bangsa yang menumbuhkan jiwa anak ditambah isi budaya asing yang dapat memperkaya budaya sendiri. Contoh, kisah Harry Potter atau Chronicles of Narnia yang menakjubkan dan memberikan nilai-nilai kesatriaan bisa disandingkan dengan kisah Calon Arang yang bertemakan serupa: wizardry alias dunia sihir. Atau, permainan Angry Birds bisa diimbangi dengan dolanan serupa - ketapel - yang intinya sama-sama melatih akurasi, presisi, dan ketelitian.

Kedua, sekolah harus lebih memperbanyak porsi belajar lewat praktik dan penyelidikan seraya mengurangi porsi belajar verbal. Di sini, murid diasah kreativitasnya dan aspek yang kurang praktis dari satu ilmu tidak perlu menjadi terlalu dominan. Lebih konkret lagi, murid diwajibkan mengikuti kegiatan pramuka (kepanduan) dan mempelajari keterampilan seperti bela diri, pertanian, berkebun, beternak, dan menenun. Hal ini tentu mensyaratkan sekolah memiliki lapangan dan sejumlah hewan serta ragam tanaman. Langkah ini diharapkan akan membuat anak lebih mandiri, percaya diri, mampu menjaga diri dan lingkungan sekitar, bertanggung jawab, dan mampu mengembangkan benih pemikiran awal untuk menciptakan lapangan pekerjaan kelak.

Ketiga, murid di sekolah seyogianya diberikan pelajaran sosiologi untuk mengasah naluri dan empati kemasyarakatannya serta filsafat dan etika. Tak kurang Sutedjo Brajanagara sendiri sempat mengemukakan hal ini untuk meningkatkan nalar dan kesadaran kritis siswa yang akan berguna mengasah daya asertifnya - kemampuan mengekspresikan kepentingan diri secara bertanggung jawab tanpa takut menyinggung perasaan orang lain - dalam kehidupan pergaulan yang lebih luas di masyarakat.

Akhirnya, konsep SRP jelas merupakan satu cetak biru potensial untuk melahirkan manusia-manusia Indonesia berkarakter yang sangat dibutuhkan di era ketika negara ini dilanda begitu banyak masalah. Tinggal, bagaimana para stakeholders pendidikan bangsa ini bisa menghimpun komitmen bersama untuk merealisasikan secara institusional satu metode pedagogis yang begitu visioner melampaui zamannya. Satu metode yang jauh mendahului sejumlah konsep sekolah-sekolah mahal yang konon, berkurikulum "progresif, termodern, dan internasional." Semoga terwujud suatu saat! ●

Menggagas Sekolah Transformatif

Menggagas Sekolah Transformatif Intan Indah Prathiwie ;  Alumnus Psikologi UI, Mahasiswi Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

SUARA KARYA, 18 Mei 2013

Semua orang pasti sepakat bahwa pendidikan merupakan pranata (institution) yang memiliki fungsi dasar untuk membebaskan manusia (freedom from) dari kondisi "kegelapan", seperti kebodohan, kemiskinan, kejahilan dan lain sebagainya. Sekaligus, merupakan instrumen untuk membebaskan manusia supaya mampu (freedom to) merengkuh "cahaya" demi mewujudkan potensinya secara penuh. Oleh sebab itu, pendidikan memiliki peranan strategis untuk memberikan kehidupan bermartabat dan berkualitas kepada manusia.

Selain itu, pendidikan merupakan kunci bagi kebesaran suatu bangsa. Sebab, pendidikan adalah instrumen untuk mencetak SDM-SDM unggul yang diharapkan dapat mengaktualkan talenta mereka hingga mampu berkontribusi bagi bangsa ini dengan cara masing-masing.

Sayangnya, sebagian sekolah di Indonesia kerap keliru menerjemahkan ini dalam paradigma yang sangat teknis dan teknokratis, seperti keharusan memberikan mata pelajaran dalam bahasa Inggris, menghafal mati materi demi mendapatkan nilai tinggi dan lain sebagainya. Celakanya, kekeliruan paradigma ini begitu meluas sehingga menjadi standar yang seragam di banyak sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut gagal menjadi sekolah progresif. Yaitu, sekolah yang menjadi wahana bagi anak didik untuk melakukan perubahan dalam dirinya ke arah yang lebih baik sesuai potensi khas masing-masing murid.

Oleh karena itu, bangsa ini perlu mencari model pendidikan transformnatif yang menganut progresivisme. Menurut Ellis, Cogan, dan Howey dalam Introduction to Foundations of Education (1991), progresivisme adalah paradigma yang menganggap guru sebagai challenger and inquiry leader (pengkritik dan pemandu penelitian). Dalam progresivisme, guru mendidik murid untuk bisa memecahkan permasalahan yang selalu berubah di tengah tantangan zaman yang dinamis. Juga, bertujuan mengenalkan murid terhadap beragam pengalaman sosial konkret supaya tidak terperangkap di menara gading. Adalah menarik untuk mencari metoda-metoda segar yang dapat melahirkan sekolah transformatif, baik dalam level nasional maupun global.

Pertama, sekolah Summerhill di Inggris. Sebagaimana diceritakan sang pendiri sekolah, AS Neill dalam otobiografinya, Summerhill School (Serambi, 2006), sekolah ini memberikan kebebasan anak-didiknya untuk menentukan jam pelajaran, mata pelajaran yang diambil, dan lama belajar. Summerhill juga mengajarkan ketrampilan praktis atau life skills, seperti bertukang, berkebun dan lain sebagainya. Sekolah ini bahkan memungkinkan siswa membatalkan kebijakan kepala sekolah melalui rapat siswa. Hasilnya, murid-murid Summerhill menjadi anak yang terampil, cerdas, percaya diri, pemberani dan punya kemampuan untuk menjalani hidup. Kedua, INS Kayutanam (INS-K) yang diketuai oleh Tengku Sjafei. Sebagaimana dituturkan AA Navis dalam Autobiografi (Gramedia, 1995), guru-guru di sekolah di Kayutanam (Sumbar) ini memberikan pelajaran bertukang, berkebun, dan bermain alat musik kepada siswa. Singkat kata, INS-L meyakini prinsip belajar praktik. Potensi unik masing-masing pribadi anak didik juga mendapat perhatian karena setiap murid bebas mengambil kelas sesuai bidang mereka.

Ketiga, sekolah Tomoe di Jepang yang dikisahkan Tetsuko Kuroyanagi dalam Totto-Chan (Gramedia, 2006). Sekolah Tomoe begitu membebaskan, mengasyikkan dan mengajak berpikir kreatif. Kelasnya saja terdiri atas rangkaian gerbong-gerbong kereta api listrik. Di sini, ada juga keharusan bercerita secara bergilir bagi anak-anak. Karena ceritanya boleh bertemakan apa saja, daya kreatif siswa dirangsang menyusun kisah yang menarik. Bahkan, siswa diajak berjalan keluar untuk menikmati alam, pepohonan, dan hewan sembari belajar banyak hal: ilmu alam, biologi, dan sebagainya. Buku-buku perpustakaan sekolah bebas dibaca untuk segala tingkatan.

Meski berbeda, ketiga sekolah progresif atau transformatif itu sejatinya memiliki sejumlah prinsip yang sama. Pertama, menekankan pentingnya pemahaman dan bukan hafalan mati. Pelajaran tidak diberikan satu arah lewat metode menghafal, melainkan disajikan dengan dialog, praktik lapangan, dan belajar di luar kelas. Ibaratnya, guru hanya berperan sebagai fasilitator untuk membangunkan "potensi anak" ketimbang sebagai instruktur yang seakan selalu tahu segalanya dan tidak boleh salah apalagi dibantah.

Kedua, memberikan kecakapan hidup (life skills) lewat pelajaran praktik (learning by doing). Maksudnya, murid tidak sekadar diasah daya kognitifnya, tapi juga dipertajam kemampuan praktisnya sehingga akan menjadi lulusan yang siap hidup, tangkas mencari nafkah, dan mandiri alih-alih menjadi beban masyarakat sebagai "pengangguran intelektual" atau "pengangguran terselubung."

Ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Inilah perpaduan antara unsur pedagogi Barat yang mengutamakan individualitas (kebebasan murid) dengan unsur pedagogi Timur yang mementingkan kolektivitas (empati terhadap masalah-masalah sekitar). Maksudnya, setiap murid dirangkul kebebasannya dan inisiatif pribadinya, tapi bukan berarti mendidik murid menjadi pribadi steril-nilai yang egoistis. 

Sebaliknya, murid tetap harus terjun langsung dalam masalah-masalah sekitar. Maka itu, para guru biasanya menekankan pentingnya para alumnus terus memerhatikan alam sekitar dan segera mencari kerja atau bahkan menjadi pengusaha pencipta lapangan kerja demi membantu sesama.

Akhirnya, institusi pendidikan kita harus meninggalkan paradigma pendidikan teknokratis yang kerap memasung kreativitas dan menumpulkan aktualitas potensi anak didik. Sebaliknya, kita perlu menengok metoda-metoda pendidikan alternatif demi membangun gugus-gugus sekolah yang bersifat transformatif bagi anak didik. Semoga tercapai! ●

Pengkhianatan Kaum Pendidik?

Pengkhianatan Kaum Pendidik? Intan Indah Prathiwie ;   Alumnus Psikologi UI, Peserta Program Pascasarjana UNJ

SUARA KARYA, 15 Februari 2013

Lulusan institusi pendidikan kita menjadi sibuk memajukan profesinya sendiri demi meraih kemakmuran ekonomi di dalam dunia kerja yang mereka geluti. Apabila kita melihat deretan tragedi dalam dunia pendidikan : kian tak terjangkaunya biaya pendidikan seperti diamini Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar putusannya ketika membubarkan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI); banyaknya oknum administrator sekolah maupun praktisi pendidik di sekolah negeri yang mengangkangi anggaran dari negara yang seyogianya diperuntukkan bagi anak didik mereka; dan lain-lain, semua itu kian mengeja satu fakta yang memiriskan hati. Yaitu, betapa dunia pendidikan kita semakin jauh dari fitrahnya sebagai sarana untuk mendidik manusia. Terbukti, dunia pendidikan kita ternyata telah berkhianat atau menyimpang jauh dari tradisi mulia orientasi pendidikan yang sudah menjadi pakem universal dalam dunia pedagogi di mana pun. Sebagaimana dikemukakan Thomas Hidya Djaya (dalam Bentara, 2003), khazanah teori pendidikan mengenal sekurangnya dua tradisi orientasi pendidikan yang sama-sama luhur niatnya, tapi bersimpang jalan dalam filosofinya. Pertama, tradisi skolastisisme. Berdasarkan tradisi ini, pendidikan bertujuan untuk mengajarkan kepada peserta didik berbagai kebenaran yang bersifat ilmiah, filosofis, maupun religius. Singkat kata, tradisi ini memberikan penekanan pada hasrat mencari kebenaran. Karena itu, tujuan bagi institusi pendidikan yang menganut tradisi ini adalah mencetak orang-orang yang dapat mengemukakan pendapat sendiri, menganalisis, serta mengkritik argumen-argumen orang lain yang tidak logis. Juga, karya-karya para lulusan institusi pendidikan ini diharapkan bersifat sistematis dan menghasilkan pengetahuan objektif. Jadi, kita boleh mengatakan bahwa tujuan hakiki pendidikan dalam tradisi ini adalah mendidik proses bernalar dan berpikir logis siswa. Sehingga, bekal keterampilan berpikir itu diharapkan dapat mempersiapkan siswa menghadapi permasalahan-permasalahan hidup mereka sendiri di dunia nyata selepas sekolah. Kedua, tradisi humanisme. Menurut tradisi ini, hasrat utama pendidikan adalah mencetak manusia-manusia yang dapat menunjukkan pengabdian kepada masyarakat luas. Salah satu caranya, lulusan institusi pendidikan pengikut tradisi ini dididik untuk memiliki kefasihan lisan dan tulisan yang ulung dalam membujuk masyarakat banyak untuk bertindak. Selain itu, lulusan institusi pendidikan humanistis dipersiapkan untuk menjalankan keutamaan kewargaan (civic virtue) dalam bentuk pemberian pelayanan publik. Maka dari itu, kurikulum pendidikan humanistik umumnya ingin membentuk pribadi yang cakap dengan mengembangkan kualitas moral serta kemanusiaan bagi pelayanan kepada orang banyak. Apabila kita bandingkan kedua tradisi di atas, perbedaan yang teramati adalah tradisi pertama mencetak para pelaku grounded science, seperti pemikir, matematikawan, fisikawan, filsuf, dan lain sebagainya yang berkutat dengan pemikiran abstrak dan spekulatif. Sementara tradisi kedua menghasilkan para aktor applied science, seperti dokter, insinyur, sosiolog, pakar komunikasi, dan lain sebagainya yang berkutat dengan penerapan ilmu bagi kepentingan masyarakat luas. Keduanya sama penting, sehingga, yang satu sebenarnya tidak lebih utama daripada yang lain. Menyimpang Sayangnya, alih-alih melakoni atau sekurangnya memetik manfaat dari kedua tradisi di atas, dunia pendidikan kita justru memilih jalan 'sesat' dari keduanya. Sebab, dunia pendidikan kita sekarang ini cenderung begitu komersial dan melulu menjanjikan dan berpikiran untuk memproduksi lulusan-lulusan yang 'siap-pakai' di dunia kerja demi memajukan kepentingan sempit anak didik. Alhasil, sebagian besar lulusan dari dunia pendidikan kita hanya peduli terhadap kemajuan dirinya sendiri dan abai terhadap manfaat yang bisa ia berikan kepada orang lain, apalagi terhadap kebenaran yang semestinya mereka coba gapai. Pendeknya, mereka tercerabut dari dunia idealistis kebenaran sekaligus juga dari masyarakat mereka sendiri. Menapaki jalan menyempal ini, lulusan institusi pendidikan kita, entah itu dokter, insinyur, sosiolog, dan lain sebagainya menjadi sibuk memajukan profesinya sendiri demi meraih kemakmuran ekonomi di dalam dunia kerja yang mereka geluti. Tak terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka mengabdikan pemikiran untuk pengembangan keilmuan mereka secara lebih jauh, yaitu, melakukan pencarian kebenaran yang didambakan tradisi skolastisisme. Atau, mencurahkan karya dan bakti mereka untuk kemaslahatan orang banyak seperti diidam-idamkan tradisi humanisme. Akhirnya, institusi pendidikan dan kaum pendidik kita hanya memberi negeri ini gelombang demi gelombang generasi yang hanya memikirkan kepentingan diri atau kelompoknya sendiri. Akibatnya, pendidikan kita tak memberikan bekas penting dalam bidang keilmuan atau kemasyarakatan. Sebaliknya, pendidikan dan kaum pendidik kita malah hanya melanggengkan suatu situasi di mana negeri ini dipenuhi dengan generasi-generasi yang kehilangan jati diri, melulu bersibuk dengan hajat ekonomi, tak kenal budi pekerti, dan acuh tak acuh terhadap kemudaratan yang dialami oleh rekan warga mereka (fellow citizens) di bumi Pertiwi ini. Jadi, rasanya sudah saatnya bagi kita untuk merenungkan kembali orientasi dunia pendidikan kita! ●

Perpustakaan dan Pembangunan Ekonomi

Perpustakaan dan Pembangunan Ekonomi Intan Indah Prathiwie ;  Alumnus Fakultas Psikologi UI

SUARA KARYA, 30 Januari 2013

  

Kondisi buku-buku di mayoritas perpustakaan kita, jauh dari lengkap dan menyedihkan. Di dalam film Good Will Hunting (1999), tokoh utama Will Hunting, diperankan Matt Damon, yang meraih Oscar untuk Skenario Asli Terbaik, membuat mati kutu mahasiswa Harvard dalam perdebatan soal perekonomian kapitalis di sebuah bar. Ia pun mempermalukan telak sang mahasiswa dengan kalimat, "Sayang sekali kau menghabiskan puluhan ribu dolar uang orangtuamu untuk ilmu yang bisa engkau dapatkan secara gratis di perpustakaan umum!" Nah, di tengah pendidikan yang kian mahal di negara ini, kutipan di atas tak pelak memberikan inspirasi untuk menjadikan perpustakaan sebagai basis untuk memberdayakan warga negara. Bahkan lebih jauh lagi, dan ini kerap terluput dari perhatian para pengambil kebijakan, peran perpustakaan sebenarnya bisa digairahkan sebagai sarana untuk memajukan perekonomian masyarakat. Singkat kata, perpustakaan punya peran strategis dalam upaya pembangunan ekonomi. Life-Skills lama ini, perpustakaan identik dengan ruangan suram penuh buku yang membosankan atau hanya berkutat pada kegiatan akademis semata. Paling jauh, perpustakaan hanya diposisikan sebagai tempat ngobrol atau tempat untuk tidur sejenak. Padahal, perpustakaan sebenarnya dapat diposisikan sebagai balai keterampilan untuk melatih pengunjung dengan keterampilan hidup (life-skills) yang bermanfaat bagi siapa pun untuk menjalani realitas kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengunjung melalui perpustakaan diberdayakan tidak sekadar dengan pengetahuan tapi juga dengan keterampilan yang dapat digunakan untuk hidup atau bahasa gampangnya 'cari duit'. Caranya, perpustakaan dapat memberi pengunjung pelatihan gratis atau berbiaya murah lewat dana perpustakaan sendiri atau lewat kemitraan dengan perusahaan yang ingin menyalurkan program corporate social responsibility (CSR) mereka. Pelatihan yang dimaksud bisa berfokus pada bidang-bidang yang beririsan dekat dengan dunia baca-membaca dan dunia intelektual, seperti pelatihan menulis novel atau skenario film, berbicara di depan publik (public speaking), membuat dan menulis blog, menyutradarai film, pemanfaatan media sosial untuk pemasaran (Twitter, Facebook dan lain-lain) dan banyak pilihan lainnya. Sudah banyak contoh sosok yang mampu menafkahi diri dengan kegiatan intelektual terkait tulis-menulis atau baca-membaca. Misalnya, sastrawan Ajip Rosidi, kini mengajar sastra Indonesia di sebuah universitas di Jepang, hanyalah lulusan SMA yang hidup semata dari karang-mengarang. Sebagaimana diceritakan Ajip, ia mendapatkan ilmu mengarang ini dari sebuah perpustakaan di Majalengka. Atau, Arswendo Atmowiloto. Dia juga hanya memiliki ijazah SMA, namun sukses menggeluti hidup dengan modal membaca di perpustakaan dan menulis. Arswendo kini terkenal sebagai novelis, pembicara seminar, sutradara sinetron dan berbagai profesi lain yang dipelajarinya secara otodidak lewat berbagai sarana, salah satunya adalah perpustakaan. Dengan berfungsi sebagai balai pelatihan, perpustakaan tidak lagi sekadar tempat membaca tapi juga menjadi wahana untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Alhasil, perpustakaan jadi memiliki peran sebagai alat perekayasa ekonomi. Sebab, terciptanya lapangan pekerjaan identik dengan terciptanya penghasilan (income generation) bagi masyarakat, yang pada gilirannya mendongkrak daya beli serta melesatkan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Kembang-Kempis Sayangnya, memang, bukan itu yang terjadi sekarang. Kondisi perpustakaan di negeri kita masih jauh dari ideal. Betapa tidak, bahkan perpustakaan dengan dokumentasi rapi seperti Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin kembang-kempis dan terancam habis riwayatnya. Kemudian, hanya ada segelintir perpustakaan umum pemerintah dan swasta yang buka setiap hari (termasuk Sabtu-Minggu) atau hingga malam hari. Belum lagi, jika kita melihat kondisi buku-buku di mayoritas perpustakaan kita. Jauh dari lengkap dan menyedihkan! Artinya, dengan kondisi sedemikian rupa, jangankan menjadi balai keterampilan hidup yang mampu memberdayakan perekonomian, berfungsi sebagai tempat membaca yang nyaman pun masihlah jauh panggang dari api. Berdasarkan kondisi di atas, jelas dunia perpustakaan kita saat ini tak akan mampu menjalankan fungsi pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. Karena itu, peran pemerintah - sebagai organ utama yang diberikan mandat untuk mensejahterakan bangsa - untuk mendorong peran perpustakaan lewat politik penganggaran dan kemitraan dengan pihak swasta yang berkepentingan menjadi suatu keniscayaan. Sebab, perpustakaan jelas merupakan wahana strategis dan cerdas bagi pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang lebih berkualitas. Semoga! ●