Tampilkan postingan dengan label Junaedi Abdul Munif. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Junaedi Abdul Munif. Tampilkan semua postingan

Senin, 07 Januari 2013

Tahun Baru Kurikulum Baru


Tahun Baru Kurikulum Baru
Junaedi Abdul Munif ;  Direktur Wahid Center Universitas Wahid Hasyim
MEDIA INDONESIA,  07 Januari 2013



DUNIA pendidikan mendapat kado istimewa pada 2013. Telah disusun kurikulum 2013 untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006. Kendati belum dilaksanakan secara menyeluruh di wilayah Indonesia--baru diujicobakan di beberapa kota tertentu--itu tak ayal telah cukup membuat wacana perubahan kurikulum menjadi buah bibir di masyarakat.

Pada intinya, konsep dan tujuan kurikulum 2013 tidak berbeda banyak dengan kurikulum sebelumnya, masih menekankan integrasi pencapaian aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan). Bukankah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) 2004 dan KTSP juga demikian?

Akan tetapi, anekdot `ganti menteri, ganti kurikulum' belum juga lenyap dari birokrasi pendidikan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memang seperti mengejar target, terutama ketika institusi itu kembali terintegrasi dengan kebudayaan.

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada transfer pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga meliputi pembudayaan dan pemberadaban masyarakat yang diterjemahkan ke dalam pendidikan karakter. Dengan mengacu ke hal tersebut, pendidikan semakin sarat dengan tuntutan yang bersifat holistis. Output (hasil) pendidikan mencakup penyiapan mental dan keteram pilan untuk dapat mengarungi lautan kehidupan.

Bagi yang optimistis dengan kurikulum 2013, harapan muncul karena di kurikulum tersebut ada penggabungan mata pelajaran di tingkat dasar.

Harapan itu membuncah ketika fenomena siswa di sekolah dasar yang terlalu dipenuhi beban pelajaran tidak akan ditemui lagi. Untuk mereka yang skeptis, kurikulum 2013 akan sama nasibnya dengan kurikulum sebelumnya, yang secara konsep bagus tetapi rapuh di tataran praksisnya. Itu disebabkan kurikulum yang berubah, dengan penekanan pada aspek afektif dan psikomotorik, tidak diimbangi kemampuan guru yang dapat mengaplikasikan kurikulum dengan baik. Guru menjadi `kambing hitam' dari permasalahan pendidikan yang kian runyam.

Perubahan Elementer

Perubahan paling elementer pada kurikulum 2013 ialah pelajaran yang sebelumnya berjumlah 10 akan dikurangi menjadi 6 di SD. IPA akan dimasukkan ke pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dll. Pelajaran IPS akan dimasukkan ke pelajaran PPKn, bahasa Indonesia, dll. Masalah muncul karena mindset kita dipengaruhi paradigma `ilmu yang terfaksionalisasi' bahwa IPA merupakan bagian dari ilmu eksak dan IPS bagian dari ilmu sosial-humaniora. Lalu meluas saat penjurusan di SMA, pandangan sarkastis muncul dengan menganggap anak jurusan IPA lebih pintar dari pada anak IPS yang dicap d jurusan r anakanak buangan.

Pada poin keenam dalam draf bahan uji kurikulum 2013, terdapat kalimat yang jika dipahami secara saksama, muncul ambiguitas. Pertama, menempatkan IPA dan IPS... bukan disiplin ilmu, melainkan untuk membentuk sikap ilmuwan dan kepedulian dalam berinteraksi sosial dengan alam secara bertanggung jawab. Kesannya justru yang kedua (membentuk sikap ilmuwan) bertolak belakang dengan yang pertama (bukan disiplin ilmu). Bagaimana bisa sesuatu yang kognitif (bukan disiplin ilmu) diarahkan untuk mempunyai kompetensi afeksi dan psikomotorik secara bersamaan? 
Padahal, untuk sampai pada afeksi dan psikomotorik, butuh proses yang cukup panjang.

Ketika IPA dan IPS dimasukkan ke bahasa Indonesia, misalnya, bagaimana menyampaikannya? Bisa jadi bahasa Indonesia akan dikorbankan karena materinya berisi masalah-masalah IPA dan IPS. Padahal, bahasa Indonesia sangat penting untuk mendidik siswa agar memiliki keterampilan berbahasa yang baik, utamanya menulis. Jika IPA yang dikorbankan, itu dapat membuat IPA hanya menjadi pelajaran kognitif. IPA bukan hanya tipikal pelajaran yang bersifat kognitif. IPA diharapkan mendorong anak didik untuk mencintai alam, memahami makhluk hidup, mengamati organ-organ makhluk hidup bekerja, misalnya. Lalu dari mencintai IPA, anak didik akan tertarik untuk meneliti fenomena alam.

Sementara itu, dalam elemen perubahan proses pembelajaran, sebagai manifestasi dari perwujudan keteram pilan, anak didik di SD, SMP, SMA, dan SMK diarahkan untuk mencipta (kreasi). Proses itu memunculkan pertanyaan mendasar, apa yang mesti dicipta anak didik? Dalam pelajaran ilmu eksak, menciptakan benda yang konkret bisa saja dilakukan. Atau dalam bahasa Indonesia, siswa bisa diarahkan agar berhasil membuat karya sastra (puisi, cerpen, novelet, esai) atau makalah sebagai elemen penilaian. Untuk penciptaan mata pelajaran rumpun sosial dan humaniora, hal itu akan menjadi rumit karena berkaitan dengan sesuatu yang abstrak.

Restorasi Pendidikan

Kurikulum memang mesti terus berubah seiring dengan perkembangan zaman.
Menihilkan peran kurikulum sama saja dengan membiarkan pendidikan nasional berjalan tanpa arah. Namun, mengubah kurikulum tanpa upaya membudayakan peserta didik untuk senang belajar akan sama saja hasilnya: nihil. Membudayakan peserta didik merupakan proyek pendidikan karakter, yakni bagaimana pendidikan dapat membentuk anak yang jujur, kreatif, bertanggung jawab, percaya diri, cinta tanah air, dan memiliki sikap-sikap positif lainnya. Sikap-sikap itulah yang oleh kalangan idealis pendidikan diyakini sebagai tujuan utama pendidikan.

Harus diakui, masih banyak anak didik seperti tidak memiliki semangat belajar. Selain rendahnya minat baca sebagai sumber pengetahuan, siswa seperti enggan belajar karena mereka belajar sesuatu yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu, seperti doktrin jurnalisme berita, akan berpotensi dibaca jika pembaca memiliki kedekatan (geografis, psikologis, dan minat) pada berita. Pun dengan pendidikan, anak lebih mungkin tertarik jika mereka belajar apa yang dekat pada mereka.

Ada diktum yang menarik, seseorang akan senang belajar jika suatu pelajaran disampaikan dengan menyenangkan. Menyenangkan ialah frasa yang bersifat abstrak dan relatif. Namun, indikatornya jelas bisa diamati, contohnya siswa memperhatikan penjelasan guru, tidak mengantuk di kelas, dan rajin bertanya untuk lebih tahu tentang materi pelajaran. Jika sesuatu berlangsung menyenangkan, pencapaian tujuan pendidikan akan lebih mudah.

Mayling Oey-Gardiner (Kompas, 28/11) menulis artikel tentang liberal arts sebagai roh pendidikan di Amerika Serikat. Liberal arts merupakan model pendidikan dengan bekal dan fondasi luas pada berbagai ilmu dasar diberikan secara baik. Harapannya ialah untuk membentuk lulusan yang menguasai berbagai bidang ilmu dengan sama baiknya. Itu sebetulnya sudah muncul ratusan tahun lalu ketika banyak filsuf sekaligus ahli ilmu pasti. Ibnu Sina ialah dokter sekaligus filsuf. Rene Descartes dikenal sebagai matematikawan yang juga filsuf. Penggabungan IPA dan IPS ke pelajaran lainnya ditakutkan justru mendang kalkan siswa. Restorasi pendidikan meru pakan upaya untuk mene mukan kem bali semangat belajar siswa dan guru se kaligus. Kuri kulum baru diharapkan dapat men dorong siswa untuk menjadi manusia yang EBET sempurna. Paradigma bahwa guru kini lebih dipahami sebagai profesi murni yang tak berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan akibat kompensasi ekonomi yang menggiurkan laik dikikis untuk mengembalikan tugas guru yang berperan mendidik.

Implementasi

Banyak guru gagap membaca panduan kurikulum sehingga berdampak pada metode mengajar yang masih sama. Model ceramah di kelas masih menjadi favorit para guru karena tidak perlu repotrepot menyiapkan bahan ajar dan alat pendukung pengajaran. Jika itu dilaksanakan di luar kelas, guru akan lebih sulit mengendalikan perilaku anak didik yang perhatiannya rawan terbelah oleh hal lain.

Di masa mendatang, anak didik akan menghadapi problem hidup yang kian kompleks. Tantangan ke dalam, bagaimana manusia Indonesia tetap memiliki karakter yang khas Indonesia sebagai bagian pengembangan soft skill. Identitas keindonesiaan menjadi sedemikian penting untuk ditampilkan sebagai nilai tawar dalam rangka perjuangan hidup, baik individu maupun sebagai bangsa. Adapun hard skill diperlukan lebih sebagai alat untuk mendapatkan pekerjaan.

Tantangan keluar ialah dengan menyiapkan anak didik untuk siap menghadapi percaturan internasional. Globalisasi yang menjadi narasi saat ini menuntut anak-anak Indonesia mampu berkiprah di dunia internasional. Selain penguasaan bahasa yang banyak dipakai di dunia (misalnya Inggris, Arab, dan Mandarin), penguasaan hard skill tertentu mutlak dimiliki siswa.

Sebetulnya yang menjadi titik tekan ialah bagaimana kita memiliki guru yang berkualitas, yang punya kecerdasan karakter, sekaligus guru yang terampil. Dalam bahan uji publik kurikulum 2013 ini, hal itu telah diantisipasi dengan pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Alat yang dipakai untuk mengukur itu lagilagi masih memakai ukuran administratif, yang masih berjarak dengan kompetensi mengajar dan mendidik.

Maka, pelatihan (training) guru harus dimaksimalkan untuk mengarahkan guru agar dapat menangkap maksud kurikulum baru dan selanjutnya merumuskan tindakan apa yang tepat diberikan kepada siswa. Itu akan menjadi kunci sementara agar kurikulum 2013 dapat berjalan efektif dengan meminimalkan kegagalan. Pun dalam waktu jangka panjang, perbaikan kualitas pendidikan tidak bisa ditanggung kemendikbud saja. Ada tanggung jawab berjejaring yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, stakeholder, ataupun masyarakat sipil. ●

Selasa, 13 November 2012

Membangkitkan Roh KTSP


Membangkitkan Roh KTSP
Junaedi Abdul Munif; Direktur el-Wahid Center Universitas Wahid Hasyim Semarang
MEDIA INDONESIA, 12 November 2012



KURIKULUM tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang moncer sejak 2006 ternyata kini ‘mati angin’. Hal itu mengulang kegagalan kurikulum cara belajar siswa aktif (CBSA) maupun kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang juga tumpul akibat kompleksitas kesalahan yang tidak total dibenahi.

Paradigma KTSP menggunakan model pendekatan link and match, dengan sekolah berperan aktif menjadi agen perubahan di masyarakat. Implementasi KTSP mesti dirasakan oleh masyarakat sekitar sekolah.

Perubahan kurikulum dalam konteks pendidikan di Indonesia ialah sesuatu yang niscaya. Namun sayangnya, perubahan kurikulum tersebut sering tampak hanya perubahan nama, sedangkan substansinya tetap sama. Ada jarak yang me nganga lebar antara konsep dan praksis sehingga kurikulum yang berubah-ubah itu tak juga mengubah insan pendidikan secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.

Sudah banyak kritik terhadap kurikulum di Indonesia yang terlalu sarat dengan mata pelajaran. Setidaknya, kurikulum 1975, 1984, dan 1994 menuai kritik karena menambah beban belajar siswa. Guru lantas ingin menyelesaikan seluruh mata pelajaran dengan tatap muka di kelas (Paul Suparno dkk, 2002). Kritik tersebut mulai mengerucut ke solusi untuk merancang kurikulum dengan selain siswa merupakan pembelajar yang aktif, keterkaitan pelajaran dengan konteks kehidupan siswa mesti menjadi pijakan utama.

Jika dilihat dalam analisis SWOT, KTSP semestinya bisa menjadi pijakan bagus bagi sekolah untuk merangsang siswa mengenal nilai dan potensi di masyarakat tempat sekolah atau siswa tersebut tinggal. Siswa masuk ke sekolah bukan hanya belajar ilmu yang berjarak, melainkan belajar ilmu yang pada tingkat tertentu bisa diterapkan di masyarakat. Hal demikian dapat menjadikan sekolah menjadi konselor atau problem solving bagi masyarakat. Relasi yang terpadu antara sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah.

Kurikulum pendidikan di Indonesia mulai mengacu ke paradigma siswa sebagai insan pendidikan yang lebih aktif daripada guru. Bila dilakukan secara serius, KTSP membutuhkan model pendidikan yang bisa mengubah seluruh kebijakan dunia pendidikan. Model ujian tidak bisa lagi distandardisasi secara nasional karena fokus utama KTSP ialah lingkungan masyarakat di sekitar sekolah.

Membaca Panduan

Panduan penyusunan KTSP yang dikeluarkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 2006 sudah cukup gamblang memberi acuan tentang penyusunan KTSP. Dalam konteks ini, semestinya sekolah sudah bisa menangkap apa yang dimaksud dengan KTSP. Di situ jelas disebutkan bahwa KTSP diterapkan untuk menggali potensi-potensi lokal masyarakat.

Titik penting tujuan dari pengembangan kurikulum, terutama KTSP, ada di poin e, yakni `belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan'.

Tujuan tersebut menyiratkan suatu pesan bahwa gedung sekolah bukan lagi tempat yang mampu mengakomodasi kepentingan tersebut. Problem itulah yang menghambat para guru untuk menjalankan KTSP karena jika melakukannya dengan benar, pembelajaran model ceramah di ruang kelas akan semakin dikurangi.

Namun sayangnya, kebijakan ini menjadi ‘mentah’ karena kebijakan fi nal (baca: kelulusan) dalam pendidikan ialah ujian nasional yang mengacu ke tingkat yang lebih luas. Akan sangat aneh jika sekolah sudah serius menjalankan model KTSP, tetapi soal ujian justru bertolak dari lokalitas se tempat. Apalagi munculnya SBI (sekolah berstandar internasional) dan RSBI (rintisan sekolah berstandar internasional) yang merangsang siswa untuk menguasai kualifikasi yang dibutuhkan di masyarakat internasional.

Penyebab kegagalan KTSP secara umum bisa dibagi menjadi dua, yakni faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal ialah anasir di luar masyarakat yang secara umum mengonstruksi paradigma masyarakat. Anasir itu contohnya dipengaruhi televisi yang Jakarta-sentris. Masyarakat lebih banyak menjadikan televisi sebagai acuan konsep nilai di masyarakat karena anak didik juga menonton televisi yang memberi banyak pengaruh kepadanya.

Secara internal, kegagalan KTSP disebabkan belum siap nya guru dan kepala sekolah untuk mengetahui problem masyarakat. Model pelatihan atau sosialisasi yang dilakukan Kemendikbud belum berhasil meminimalkan kegagalan penerapan KTSP secara maksimal. Banyak guru tidak bisa membuat konsep KTSP karena tidak dilatih menerjemahkan standar isi sesuai dengan kondi si dan kebutuhan di tiap sekolah (Itje Chotijah, Kompas 3/10).

Kalau fakta di lapangan menunjukkan kegagalan, yang mungkin terjadi ialah gagalnya supervisi yang kontinu dari pihak terkait untuk mengawal KTSP. Supervisi yang dilakukan secara terusmenerus patut dilakukan untuk kebijakan yang konsepnya belum tersosialisasikan secara masif. Kalau supervisi sudah mental di tengah jalan, guru sebagai ujung tombak KTSP bisa jalan di tempat. Terlebih jika pelaporan yang ditekankan ialah pelaporan model dokumentatif-administratif yang sarat manipulasi.

Model MGMP

Penyusunan KTSP dalam acuan BSNP dilakukan secara kolektif, dengan melibatkan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Secara hierarkis, itu sudah baik. Problem utama dari kurang berhasilnya penyusunan KTSP di sekolah akibat guru belum mampu mengidentifikasi persoalan lokalitas yang harus dihadapi. Guru tidak dilatih untuk melakukan analisis SWOT, untuk menganalisis kekuatan, peluang, kelemahan, dan hambatan, yang ada di masyarakat tempat sekolah tersebut berdiri. Tidak banyak guru yang semasa kuliah dibekali materi analisis SWOT.

Telah lama dunia pendidikan mempunyai MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), sampai tingkat kabupaten. Dalam MGMP guru bermusyawarah untuk menyusun panduan pengajaran yang baik. Produk MGMP itu ialah LKS (lembar kerja siswa) yang dipakai sebagai bahan untuk memberi siswa tugas mata pelajaran. Hanya guru-guru yang memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat menjadi tim MGMP.

Alangkah lebih baik jika m model seperti itu juga diberlakukan dalam tingkat yang lebih kecil, kecamatan dan kelurahan. Untuk sekolah dasar, cukup banyak desa atau kelurahan yang memiliki sekolah lebih dari satu. Para guru pengampu mata pelajaran bisa bertukar pikiran. Tempat bisa bergiliran dari satu SD dan MI yang ada di kelurahan tersebut. Cara demikian bisa mudah dilakukan karena bisa efisiensi waktu dan transportasi karena jarak sekolah relatif dekat.

Untuk SMP, MTs, SMA, MA, dan SMK, pertemuan bisa digelar di tingkat kecamatan karena model sekolah menengah biasa berkedudukan pada tingkat kecamatan. Setiap kecamatan memiliki problem yang berbeda dengan kecamatan lainnya. Itu membutuhkan pengamatan jeli dari guru, di samping juga perlu menggandeng instansi terkait di tingkat desa dan kecamatan yang lebih tahu tentang problem di daerah mereka, apalagi jika guru berasal dari kecamatan atau kota yang berbeda dari sekolah yang diajarnya. Dengan cara itulah, problem dan kebutuhan di daerah bisa cepat dipantau guru yang tergabung dalam tim MGMP di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Membangkitkan Kembali

KTSP yang sudah ditetapkan ialah pilihan baik, mengingat pendidikan memiliki tujuan yang kompleks. Selain pendidikan menyiapkan anak didik untuk menghadapi tantangan global, siswa mesti dipersiapkan untuk memahami problematik dan potensi daerah tempat dia tinggal. Tantangan masa depan dan tantangan sekarang mesti dipecahkan bersama, dengan KTSP sebagai instrumennya.

Kedua tujuan pendidikan itu mesti terus ditanamkan kepada anak didik. Terlalu konsentrasi pada penyiapan anak didik untuk berpikir global (masa depan) dapat memunculkan sebuah paradigma bahwa kemajuan hanya bisa dicapai ketika mereka meninggalkan daerah mereka. Tidak semua orangtua, misalnya, menginginkan anak mereka untuk merantau ke kota, demi mengejar masa depan. Ada juga orangtua, yang karena alasan tertentu, memilih anak mereka untuk tetap tinggal di desa.
Sekolah juga turut andil mengelola aspirasi masyarakat yang seperti itu. Anak didik bisa berkembang tanpa keluar dari daerah tempat tinggalnya. Pembangunan masyarakat bisa berlangsung secara komprehensif dan holistik, sampai ke tingkat akar rumput.

Spirit KTSP merupakan kurikulum yang bisa terus dipakai sepanjang zaman. Tanpa spirit tersebut, sekolah hanya akan menjadi lembaga untuk meluluskan anak didik sekadar melalui mekanisme ujian yang telah distandardisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menggunakan KTSP sebagai acuan dan landasan kurikulum bukan merupakan proses yang instan. Perlu langkah-langkah yang melibatkan semua pihak agar program KTSP bisa menampakkan hasilnya.

Terlebih ketika tenaga pendidik sekarang, maaf, kurang mampu menerjemahkan KTSP. Perguruan tinggi yang memiliki program studi keguruan harus memberi ruang yang banyak bagi calon guru dengan pemahaman untuk membaca problematik masyarakat. Bekal ilmu membaca masyarakat itulah yang dapat menjadi ‘senjata’ calon guru untuk mengimplemetasikan KTSP menjadi model pengajaran yang merangsang siswa untuk sadar diri, kreatif, menemukan potensi, dan sanggup berbuat untuk daerahnya. ●