Gaduh Jilid Berikut

Gaduh Jilid Berikut Bre Redana ;   Kolumnis “Udar Rasa” Kompas

KOMPAS, 21 April 2013

  

Setiap bangsa memiliki kebiasaan masing-masing. Di Jepang, yang kelihatan menonjol bagi pengunjung dari desa di Bogor ini adalah tidak berisiknya mereka di tempat umum. Di angkutan massal, seperti kereta api, semua orang diam. Kalau ada yang bikin suara, paling anak-anak. Menginjak dewasa, semua orang seperti terlatih masuk dalam meditasi Zen. Di Bandara Fukuoka orang antre untuk boarding. Antrean hening. Tiba-tiba menyeruak rombongan kecil, orang Indonesia, memotong antrean. Dilihat dari tindak tanduk dan pakaiannya, mereka pejabat. Yang dipotong diam saja, seakan mempersilakan. Hanya saja di pintu pemberangkatan, petugas yang memeriksa boarding pass tak memedulikan penyerobot antrean. Petugas melakukan tugasnya dengan keheningannya sendiri, melayani pengantre yang terus mengalir tenang, juga dengan keheningan. Setiap orang berada dalam ruang dan waktu masing-masing. Bagi yang suka menghubung-hubungkan hal-hal bersangkutan dengan tingkah laku dan kebiasaan dengan etos, mungkin terpikir, apakah keheningan ini berhubungan dengan fokus? Bukankah fokus lebih berhubungan dengan telinga? Orang yang ingin mempertajam pendengaran untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh umumnya diiringi dengan sedikit menutup mata. Telinga adalah fokus, lapisan di bawahnya lagi semangat. Ini untuk membedakan dengan bagian tubuh yang lain, misalnya bibir.  Bibir hubungannya dengan komitmen, lapisan di bawahnya hati. Adapun mata merefleksikan kerja, dengan lapisan di baliknya otak, di mana di situ terbaca seseorang kerja keras, kerja cerdas, atau tengah malas bekerja, ngantuk, pengin tidur. Makanya ada petuah, jangan percaya pada yang kau dengar, tetapi yang kau lihat. Pendengaran cenderung membuat otak mengembara ke mana-mana, mengembangkan sendiri apa yang kita dengar, bahkan andai yang kita dengar sekadar selentingan. Dari selentingan, bisa berkembang narasi seluas-luasnya. Itulah kurang lebih anatomi gosip. Oleh karena itu, pemimpin yang baik umumnya tidak mengandalkan pembisik. Mereka turun langsung melihat realitas— bahkan realitas itu pun bukan realitas yang direpresentasikan (realitas yang direpresentasikan misalnya apa yang kita lihat di televisi, media digital, dan lain-lain). Contoh konkretnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia menggunakan instrumen kebudayaan yang melekat pada kehidupan manusia: srawung. Pengin tertawa rasanya melihat ributnya orang membicarakan pemimpin yang menggunakan Twitter, sampai adanya perayaan untuk memperingati kali pertama penggunaan peranti itu. Kenyataan yang direpresentasikan tadi, masih diolah lagi oleh sejumlah staf yang memediasinya, sebelum kemudian sampai ke kuping. Dalam beberapa hal, inilah kenyataan masyarakat kontemporer. Kita cenderung kian meng-outsource-kan fungsi tubuh dan diri kita pada gadget, termasuk fungsi memori kita pada microchip. Keajaiban tubuh, siapa peduli kini.... Baik dari cerita wayang sampai dunia kependekaran Shaolin, pemimpin selalu menempa dirinya dalam sunyi dan hening. Lima Pandawa—seperti dalam episoda Bale Sigala-gala—masuk hutan terlebih dahulu sebagai ikhtiar untuk memimpin kerajaan. Mereka ingin mendengarkan yang paling dasar dari suara, yakni kesunyian, sebagai sesuatu yang dipercaya sebagai asal muasal suara dan ada itu sendiri, alias sangkan paran. Mereka ingin menangkap bukan hanya yang terdengar, terungkap, termanifestasikan (manifested), melainkan juga yang tak terungkap, tak termanifestasikan (unmanifested). Karena apa? Karena pada tingkat tertentu kepemimpinan tidak cukup hanya sampai ke masalah teknis, tetapi juga perlu memiliki daya prophetic. Inilah persoalan sekaligus krisis kepemimpinan di Indonesia sekarang. Pemimpin terbawa arus ingar-bingar dan kegaduhan yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi yang terus memperbarui diri setiap waktu. Mereka hanyut, tidak menguasai keadaan, tetapi dikuasai keadaan. Percayalah, Anda mau mengajukan sejuta keluhan lewat kicauan Twitter, keadaan tidak akan banyak berubah. ●

Siap Mental Jejaring Sosial SBY

Siap Mental Jejaring Sosial SBY Tasroh  ;   Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Undip Semarang

SUARA MERDEKA, 17 April 2013

Bandingkan dengan artikel dari penulis yang sama di MEDIA INDONESIA 16 April 2013

 http://budisansblog.blogspot.com/2013/04/menyiapkan-mental-jejaring-sosial.html

  

"Membaca isi Twitter, jangan sampai sedikit-sedikit dimaknai penghinaan atau pelecehan terhadap SBY." Setelah lama menunggu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memiliki akun jejaring sosial Twitter: @SBYudhoyono.  Konon gagasan itu sudah lama, baik selalu pribadi maupun kelembagaan presiden. Jubir kepresidenan Julian Pasha menyebutkan pilihan itu bukan latah atau hendak bernarsis ria ala sebagian masyarakat kita lewat pelbagai jejaring sosial, melainkan semata-mata ingin membangun komunikasi dengan seluruh rakyat secara online, interaktif.  Mau mengakui atau tidak, pengaruh jejaring sosial di dunia maya telah mewabah ke semua relung kebutuhan pribadi manusia di berbagai belahan dunia. Presiden Barack Obama adalah sosok figur global yang bisa disebut pemimpin pertama dunia yang dipopulerkan, bahkan diubah nasibnya berkat peran Facebook. Pakar pemasaran dari Amerika Serikat John Spencer bahkan menyebut 70% produk kebijakan dan bisnis investasi di negeri itu memanfaatkan jejaring sosial untuk mengembangkan produk (barang jasa) kepada pelanggan/ masyarakat  (New York Times, 14/3/13). Cerita sukses pemanfaatan jejaring sosial amat ditentukan oleh kondisi ’’mental sosial’’ pengguna. Pakar teknologi informatika dari Northern Illinois University Sigmund Murray dalam Beyond Unli­mited Information (2009) menyebut masyarakat-bangsa yang cerdas secara komunikasi-informasi telah mengambil manfaat luar biasa atas perkembangan jejaring sosial. Terbukti, temuan baru itu tak hanya mampu mendongkrak aset dan laju investasi di berbagai bidang, tetapi juga menjadi media pema­saran yang amat mujarab. Sebaliknya, jejaring sosial yang tumbuh subur di tengah masyarakat-bangsa dengan mental terbelakang secara teknologi, tak hanya jadi media perusak mental sosial, tapi juga menjadi media paling produktif memicu kekacauan, konflik, kekerasan, fitnah, hingga pemicu disharmoni pribadi dan sosial. Risiko negatif ini, seperti disebutkan Murray, jauh lebih mudah tumbuh subur, dibanding kemudahan dan kemanfaatan sosialnya.  Karena itu, negara-negara maju di Asia Selatan, seperti Jepang dan Korea Selatan, ’’membatasi’’  je­ja­ring sosial hanya untuk kepentingan individu, tanpa melibatkan simbol, label, dan wibawa kelembagaan, apalagi selevel pejabat negara/ pemerintahan. Berpijak dari realitas itu, peluncuran Twitter SBY semestinya jangan menjadi ’’milik negara/pemerintah’’ tetapi sekadar menjadi media pembantu (additional medium of communication) Presiden dalam membaca, memahami, dan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan komunikasi pada  era digital sekarang ini. Klarifikasi ini menjadi penting bagi SBY dan lingkarannya, karena mau mengakui atau tidak, bila seseorang sudah berani bermain-main dalam dunia maya, digital surfing maka ia harus mempersiapkan mental sosial ’’tanpa busana’’ (naked information). Artinya, pelaku harus merelakan diri dan identitas pribadinya menjadi konsumsi publik, termasuk rela dicaci-maki, dicemooh, bahkan dinistakan (Murray, 2009). Pakar komunikasi dari UI, Effendy Ghazali bahkan mewanti-wanti SBY untuk menyiapkan mental bila status diri sosialnya diacak-acak khas gaya komunikasi rakyat kebanyakan Indonesia yang kini telah berada dalam gelombang dunia maya. Hal ini harus disadari oleh SBY dan lingkarannya sehingga bisa merespons positif dan dengan sikap dewasa semua berita, data, dan informasi secara lebih sosial (baca: rakyat kebanyakan), bukan sedikit-sedikit curhat, atau ngambek. Format Ulang Persiapan ’’mental’’ presiden jauh lebih urgen dilakukan ketimbang sibuk mempersiapkan jawaban sporadis dari para pembantunya. Ada dua langkah mendesak terkait persiapan mental ketika SBY berani memutuskan berselancar di dunia maya. Pertama; sesuai fungsi dasar sebagai jembatan pribadi, meskipun isi jejaring sosial itu bernada fitnah dan caci-maki sekalipun, SBY harus menerjemahkannya sebagai risiko politik diri sosok yang kebetulan menjadi orang nomor 1 di Indonesia.  Kedua; terkait dengan keberanian berselancar tanpa batas (borderless) dalam jejaring sosial maka regulasi dan aneka aturan protokoler dalam sistem pemerintahan/kenegaraan harus menyesuaikan dengan lanskap jejaring sosial. Dalam tataran ini, regulasi atau pasal mengenai ’’penghinaan’’ atau ’’penistaan’’ terhadap Presiden SBY (selaku kepala negara sekaligus pemerintahan) yang sedang digodok DPR bersama Kemen­kum­ham harus diformat ulang. Tanpa pemformatan ulang itu maka kehadiran SBY dalam Twitter hanya melahir­kan kisruh baru komunikasi dan informasi yang pada gilirannya menambah ’’kesibukan’’ baru yang tak produktif bagi kinerja SBY, selaku kepala negara dan pemerintahan serta ketua umum parpol.  Membaca isi Twitter, jangan sampai sedikit-sedikit dimaknai penghinaan atau pelecehan terhadap SBY. Justru yang harus dikembangkan secara masif lewat jejaring sosial adalah agenda-agenda dan langkah nyata SBY dalam merespons semua saran, kritik, dan masukan dari rakyat, dengan lebih cepat, cekatan, dan tuntas; dan bukan sekadar jawaban mengambang, asbun, seperti di Twitterland keba­nyakan rakyat selama ini. ●

Akun Twitter @SBYudhoyono

Akun Twitter @SBYudhoyono Agung Baskoro  ;   Analis Politik dan Manajer Komunikasi Publik Pol-Tracking Institute

KORAN TEMPO, 17 April 2013

  

Tak ada kata terlambat untuk kebaikan, mungkin istilah tersebut yang ada di benak Presiden Yudhoyono, ketika secara bulat memutuskan membuat akun Twitter dan bergabung sebagai netizen (warga mayantara). Karena, setelah hampir dua periode memimpin negeri ini, baru sekarang Presiden seperti menyadari pentingnya media sosial, di tengah pemberitaan media mainstream, baik cetak maupun elektronik, yang cenderung kurang berimbang.  Kasus demi kasus yang mendera Demokrat sebagai efek Nazaruddin (Nazaruddin effect) menjadi santapan empuk media untuk menggerus citra maupun elektabilitas partai. Apalagi pemilihan umum sebentar lagi akan digelar, tentu aktivitas di media sosial ini diharapkan dapat memberi alternatif informasi sekaligus mengundang empati publik terhadap partai yang dipimpinnya. Namun presiden harus waspada, mengingat saat ini merupakan periode akhir kepemimpinannya, bukan fase awal ia akan kembali menjadi presiden, jadi, basisnya kerja bukan citra. Karena, bila tidak, niat dan keinginan baik ini justru akan menjadi blunder komunikasi politik di hadapan publik.  Reduksi Makna  Reduksi makna dalam 140 karakter yang ditawarkan Twitter berpotensi membuka peluang munculnya tafsir yang bisa berujung kontroversi maupun konflik. Karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, ada baiknya Presiden Yudhoyono mulai mengubah gaya komunikasi politik yang selama ini high context, dengan menjadi leader (top down) dan follower (bottom up) secara bersamaan sebagaimana spirit netizen berinteraksi. Artinya, posisi Yudhoyono sebagai Presiden, dalam pola komunikasi yang interaktif ini menjadi pelengkap, bukan hal utama. Agar inti pesan dapat diperoleh dan berikutnya bisa dikelola kedua belah pihak sebagai masukan positif dan partisipatif-emansipatorik.  Komunikan atau penerima informasi di media sosial secara demografis merupakan orang muda, tinggal di kota-kota besar, dan dari sisi pendidikan cukup mapan. Mereka adalah gambaran kelas menengah yang tumbuh dan terus akan berkembang menjadi pendukung utama pembangunan kehidupan politik bangsa.  Dalam bahasa Arifin (1984), mereka memiliki unsur pengendalian yang bersumber pada kesadaran Aku yang tinggi dan filter konseptual (Fisher: 1990) yang baik pada informasi yang diproses, sehingga kemampuan konseptual seorang komunikator untuk mengontrol komunikasi sangat terbatas.  Sampai pada konteks ini, Presiden Yudhoyono dan tim yang dibentuk harus cukup cermat dalam beradaptasi. Pertama, dengan pola komunikasi dua arah dan limitasi aturan yang cukup jelas, setiap pengguna Twitter memiliki kebebasan dalam menyampaikan ide, kritik, maupun saran kepada presiden dalam beragam bentuk ekspresi. Jadi, bila kemungkinan terburuk sampai terjadi, apa pun bentuknya, Presiden Yudhoyono dituntut untuk lebih bijak dalam menyikapi.  Kedua, dengan latar belakang pengguna Twitter yang didominasi kelas menengah, sudah seharusnya pendekatan yang dilakukan lebih persuasif dan inovatif. Tentu dengan tetap mengedepankan nalar dan orisinalitas pendapat, agar para pengguna yang cukup kritis ini tak jenuh dan dapat merasakan langsung manfaat kehadiran pemimpin di tengah-tengah mereka.  Ketiga, kicauan atau twit yang disampaikan tak harus formal atau sekadar pencitraan semata, karena publik lebih menghendaki otentisitas pemimpin dalam kehidupan sehari-harinya. Kesan elitis yang sering dipertontonkan para pejabat publik sudah berlalu dan di masa mendatang, pemimpin yang justru dinantikan adalah mereka yang mampu menjadi bagian dari diri rakyat secara keseluruhan.  Keempat, sebaran informasi di linimasa (timeline) Twitter begitu cepat dan terkadang kurang akurat. Ketepatan informasi dan kepastian fakta menjadi legitimasi atau kelebihan dari informasi yang nanti akan disebarluaskan melalui akun milik presiden ini. Sebab, Presiden memiliki sumber daya yang solid dalam memastikan sebuah kejadian. Keunggulan ini bisa menjadi kelemahan, bila rasa keingintahuan masyarakat tak direspons maksimal dan akan semakin menguatkan persepsi mereka bahwa presidennya lambat dan kurang tanggap.  Respons Publik  Satu hal yang sudah seharusnya diingat oleh Yudhoyono, baik sebagai pribadi maupun institusi yang memegang kendali penuh pemerintahan, bahwa ia adalah sosok simbolik yang bersamanya melekat berbagai predikat. Setiap pernyataan, wacana, dan sikap yang dibuat tak bisa dipisahkan secara diametral dan dikotomik dari posisinya sebagai presiden, karena memori rakyat tak melihat ada jeda yang jelas dengan berbagai peran yang saat ini melekat pada dirinya. Sehingga menjadi wajar melihat animo dan berbagai respons publik menyikapi akun Twitter baru milik Presiden, padahal sampai sekarang belum begitu banyak kicauan yang dibuat. Antusiasme ini dapat dilihat dari jumlah pengikut (followers) yang sudah menyentuh angka ratusan ribu orang.  Apa yang terjadi dari realitas ini adalah kerinduan publik akan sosok pemimpin yang dekat dengan mereka. Figur yang tak berjarak dan yang bisa membuat mereka terlibat dalam interaksi membangun negeri ini. Realitas ini sudah seharusnya dibaca dengan baik agar tak berakhir antiklimaks. Karena tak bisa dimungkiri, saat ini wibawa pemerintah turun dan semakin jatuh akibat terlalu dalam terlibat day to day politics, hukum yang tak tegak, perilaku kekerasan, dan konflik horizontal.  Karena itu, perlu perbaikan segera terhadap implementasi kebijakan maupun optimalisasi kerja di kabinet dalam tahun politik seperti sekarang. Jangan sampai rakyat dikorbankan dan Presiden Yudhoyono hanya diam membenarkan, karena memang menjadi bagian dari sengkarut tersebut. Dalam bahasa Poole, Seibold, dan McPhee (1986), memandang perlu adanya refleksivitas dalam setiap upaya membangun perbaikan organisasi, termasuk birokrasi. Hal ini merujuk pada kesadaran diskursif, yakni kemampuan untuk menjelaskan kepada publik atas sejumlah sikap, kebijakan, dan tindakan pemerintah, sehingga publik dapat memahaminya dengan baik-yang diikuti kesadaran praktis yang berorientasi pada tindakan dan spontanitas pemerintah dalam merespons sebuah masalah, dalam bentuk ketegasan, blusukan atau incognito, yang alami tanpa basa-basi.  Media sosial, khususnya Twitter, dapat menjadi sumber utama informasi dalam menyampaikan pernyataan maupun tindakan pemerintah secara utuh. Dan diharapkan, bersama rakyat di dunia nyata (the real world) maupun followers di dunia maya (cyberspace community), Presiden Yudhoyono dapat mengguncang dunia, lebih baik daripada 10 pemuda yang dimiliki oleh Presiden Sukarno. ●

Netcitizen

Netcitizen Moch Nurhasim  ;  Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik

REPUBLIKA, 16 April 2013

  

Dua minggu terakhir, dunia maya yang dihuni para netcitizen diramaikan oleh kehadiran dua akun twitter Istana (@IstanaRakyat) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (@SBYudhoyono). Dalam keterangan resmi Istana, niat itu melambangkan dua sisi. Pertama, kehendak Presiden SBY menyapa publik, dan kedua, mencegah terjadinya diskoneksi dengan realitas sosial warga negara. Dalam konteks politik modern, demokrasi idealnya mendorong hubungan pemimpin dengan rakyat secara sederajat (equal) dan pada suatu saat nanti, demokrasi diharapkan menghadirkan seorang pemimpin yang tidak memiliki jarak dengan rakyatnya. Rakyat mengetahui apa yang sedang dilakukan pemimpinnya dan agenda-agenda kebijakan apa yang akan dikeluarkan. Para netters pun memiliki respons yang berbeda. Selain ada yang sifatnya menyapa dengan ejekan, juga tak sedikit yang menyambut dengan penuh harapan. Dalam konteks influence di dunia maya, khususnya twitter, setiap sebutan kepada seseorang (mention), dapat saja melambangkan tiga sikap followers-nya, yakni positif, netral, dan negatif.  Paradoks dunia maya yang salah satunya dipenuhi oleh kebebasan akan identitas tentu dapat saja mendorong pada mention yang sifatnya negatif bahkan hujatan. Inilah dinamika pesan dunia maya. Dinamika pesan (message) melalui twitter dan lain-lain, sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai instrumen komunikasi yang bermakna langsung, tanpa "perantara" dan tanpa penghalang.  Penjelasan, ocehan, dan asupan informasi dapat diterima apa adanya oleh netcitizen. Inilah pembedaan dengan media lain, seperti televisi, koran, bahkan media berita online. Tak heran, hampir setiap pemimpin di dunia, juga memiliki saluran akun yang dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi atas apa yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, memasuki dunia maya ibarat memasuki hutan rimba yang penuh dengan onak dan duri. Ada konsekuensi-konsekuensi terselubung yang akan diterima oleh setiap orang. Dalam menyikapi hal itu, istana telah memperhitungkan akibatnya. Pilihan atas konsekuensi itu menandai satu kesadaran akan nilai demokrasi, bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyatnya. Sebaliknya, setiap warga negara dapat memperoleh saluran untuk menyampaikan harapan, aspirasi, maupun keluhan kepada pemimpinnya.  Dalam praktik bekerjanya birokrasi, hampir muncul anggapan bersama bahwa birokrasi senantiasa `memperlambat' kalau tidak disebut `menghambat' proses-proses penyampaian aspirasi itu. Twitter, facebook, dan sejumlah perangkat teknologi informasi telah membuka ruang pandora keterbatasan, keterasingan, hingga mendekatkan jarak.  Terpenting dari upaya itu presiden sebagai seorang manusia tetap berada pada lingkaran lingkungan kehidupan sehari-hari rakyatnya. Bukan saja mengetahui dinamika sosial masyarakat, tetapi presiden dan istana juga memperoleh asupan atas gambaran kehidupan sosial masyarakat Indonesia sehari-hari. Presiden SBY menyakini bahwa kehadiran tekonologi informasi, khususnya melalui twitter dapat menjembatani perasan publik yang dibatasi oleh bekerjanya birokrasi. Dalam praktik good governance, memperluas informasi atas apa yang telah, sedang, dan akan di lakukan oleh presiden diharapkan dapat membawa kabar kepada publik secara luas atas langkah dan tindakan pemerintah.  Inilah makna pendekatan populis pada setiap diri pemimpin. Seperti disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Daniel Sparringa merupakan bagian dari tujuan besar agar Presiden SBY dapat menavigasi pemerintahan, sekaligus meningkatkan efektivitas kepemimpinan politiknya. Dalam praktik demokrasi, percepatan kinerja pemerintahan membutuhkan pelibatan masyarakat, bukan semata-mata untuk mencatat, tetapi sekaligus memberi feedback atas bekerjanya setiap pejabat negara. Arus informasi yang saling menavigasi antara presiden, istana dengan netcitizen, atau sebaliknya, akan menjadi jembatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, bila dilandasi oleh ketulusan, kepercayaan untuk saling berbagi kebaikan dan kemaslahatan. Dalam suasana seperti itu, kebebasan sebagai bagian dari netcitizen di dunia maya menjadi tantangan tersendiri. Sebab, pembandingan dunia maya dengan realitas sosial nyata adalah sebuah paradoks. Tetapi, gambaran itu bukanlah penghalang, karena dalam beberapa kali diskusi mengenai kebutuhan penyerapan informasi, presiden harus terus didorong untuk memperoleh informasi yang sebenarnya. Sebaliknya, masyarakat luas juga memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sebenarnya dari pemerintah. Munculnya twitter Istana dan presiden akan menjadi instrumen penghubung tanpa sekat. Harapan pihak Istana sebenarnya ingin mengurangi diskoneksi sekaligus menjembatani terwujudnya transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik secara luas. Dorongan demikian adalah kehendak demokrasi, yang sejak awal reformasi telah menjadi agenda utama bersama. Sebaliknya, istana juga berharap kedua twitter tersebut dapat menjadi saluran khusus masyarakat Indonesia secara cepat kepada Istana dan presiden. ●

Menyiapkan Mental Jejaring Sosial Presiden

Menyiapkan Mental Jejaring Sosial Presiden Tasroh  ;  Alumnus Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

MEDIA INDONESIA, 16 April 2013

Setelah menunggu lama, akhirnya Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memiliki akun jejaring sosial Twitter dengan nama @SBYudhoyono. Konon niat untuk memiliki akun jejaring sosial itu sudah lama direnungkan SBY, baik secara pribadi maupun kelembagaan presiden. Juru Bicara Presiden J Pasha menyebutkan pilihan kepada jejaring sosial Twitterland bukan sekadar latah atau Presiden hendak ‘bernarsisria’ ala masyarakat Indonesia lainnya dengan berbagai jenis jejaring sosial. Hal itu semata-mata untuk membangun komunikasi dengan seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu secara online-interaktif. Selama ini telah banyak media komunikasi yang dikembangkan Presiden Yudhoyono, tetapi jejaring sosial Twitter dinilai ‘mewakili’ suara kebanyakan rakyat Indonesia di samping jejaring sosial lain seperti Facebook, Two, dan Hi5. Diakui atau tidak, pengaruh jejaring sosial di dunia maya memang telah mewabah ke semua relung kebutuhan pribadi-pribadi manusia di berbagai belahan dunia. Presiden Amerika Barack Obama ialah sosok figur global yang dapat disebut pemimpin dunia pertama yang dipopulerkan, bahkan nasibnya diubah, berkat peran jejaring sosial, seperti Facebook dan sejenisnya. Berawal dari seorang imigran biasa yang tak pernah dipandang sebagai sosok yang memiliki kemampuan memimpin bangsa sebesar Amerika, impian menjadi presiden negara adidaya Amerika terwujud berkat jejaring sosial tersebut. Cerita ‘sukses’ pemanfaatan jejaring sosial memang amat ditentukan kondisi ‘mental sosial’ para penggunanya. Pakar teknologi informasi dari Northern Illinois University, AS, Sigmund Murray, dalam Beyond Unlimited Information (2009), menyebutkan bahwa masyarakat-bangsa yang cerdas secara komunikasi-informasi telah mengambil manfaat luar biasa atas perkembangan jejaring sosial. Hal itu terbukti tidak hanya mampu mendongkrak aset dan laju investasi di berbagai bidang, tetapi juga menjadi media marketing yang amat mujarab. Sebaliknya, jejaring sosial yang tumbuh subur dalam masyarakat-bangsa dengan mental ‘cekak’, alias terbelakang secara teknologi, tidak hanya menjadi media perusakan mental sosial, tetapi juga menjadi media paling produktif dalam memicu kekacauan, konflik, kekerasan, fitnah hingga trigger disharmoni pribadi dan sosialnya. Peluang itu, seperti disebutkan Murray, bahkan jauh lebih mudah tumbuh subur jika dibandingkan dengan kemudahan dan manfaat sosialnya. Atas dasar demikian, di negara-negara maju Asia Selatan seperti Jepang dan Korea, jejaring sosial melulu dibatasi untuk kepentingan ‘individu’, tanpa melibatkan simbol, label, dan wibawa kelembagaan, apalagi selevel pejabat negara/ pemerintahan. Nah, berangkat dari hal demikian, launching jejaring sosial `pribadi' Susilo Bambang Yudhoyono semestinya bukan dijadikan sebagai `milik negara/pemerintah sah' seperti asumsi pihak pemerintahan SBY selama ini. Namun, itu sekadar media pembantu presiden dalam `membaca, memahami, dan menerapkan' prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan komunikasi di era digital selama ini. Siap Mental Klarifikasi demikian menjadi penting dan strategis dalam lingkaran Presiden Yudhoyono. Sebab diakui atau tidak, jika seseorang telah `berani bermain-main' dalam dunia maya (digital surfing), ia harus mempersiapkan mental `sosial' dengan bugil (naked information). Artinya, para pelaku dalam dunia maya harus merelakan diri dan identitas pribadi mereka menjadi konsumsi publik serta rela dicaci maki, dicemooh, bahkan dinistakan (Murray, 2009). Karena itu, persiapan `mental' presiden jauh lebih urgen dilakukan ketimbang sibuk mempersiapkan `jawaban' sporadis dari para pembantunya. Hemat penulis, ada dua langkah mendesak terkait persiapan mental Presiden ketika sudah berani memutuskan surfing di dunia maya semacam jejaring sosial. Pertama, sesuai fungsi dasar sebagai `jembatan pribadi', meskipun berbagai isi jejaring sosial itu bernada `fitnah' dan caci maki', SBY harus menerjemahkannya sebagai risiko politik dari sosok yang juga kebetulan menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kedua, terkait dengan keberanian untuk berselancar tanpa batas (borderless) dalam jejaring sosial, regulasi dan aneka aturan protokoler dalam sistem pemerintahan/kenegaraan juga harus berani ‘menyesuaikan diri’ dengan lanskap jejaring sosial. Dalam level itu, UU atau regulasi negara, seperti dalam KUHP/ KUHAP tentang ‘penghinaan’ dan ‘penistaan’ terhadap presiden (selaku kepala negara dan pemerintahan) yang sedang digodok DPR bersama pemerintah (Kemenkum dan HAM RI), harus diformat ulang dengan isu aktual presiden membuka jejaring sosial pribadinya. Tanpa langkah tersebut, kehadiran Presiden Yudhoyono dalam jejaring sosial hanya akan melahirkan kisruh komunikasi dan informasi yang pada gilirannya hanya akan menambah ‘kesibukan’ baru yang tak produktif bagi kerja dan kinerja SBY selaku kepala negara dan pemerintahan serta ketua umum parpol. Maksud hati hendak menyapa dengan lembut rakyat Indonesia sepanjang waktu, justru yang diperoleh ialah aneka kritik pedas yang tak jarang menciptakan disharmoni komunikasi. Oleh karena itu, jejaring sosial presiden harus dicegah ke arah penyebaran berita dan informasi ‘sampah’ (hoax), seperti sekadar latah, informasi tanpa makna, dan basa-basi pengangguran. Itu jelas butuh analisis kritis yang jujur dan adil dari para pembantu presiden dan jajarannya. Jangan sampai sedikit-sedikit dimaknai penghinaan atau pelecehan terhadap presiden! Justru yang harus dikembangterapkan secara masif lewat jejaring sosial ialah agenda-agenda serta langkah nyata Presiden Yudhoyono dalam merespons semua saran, kritik, dan masukan dari rakyat langsung itu dengan lebih cepat, cekatan, dan tuntas. Pun bukan sekedar jawaban `ngambang' normatif seperti jawaban asbun (asal bunyi) di Twitterland rakyat kebanyakan selama ini. Jadi, jadikan jejaring sosial Presiden Yudhoyono itu sebagai media `kepastian' merespons harapan dan kebutuhan publik Indonesia di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Diharapkan, Presiden tahu dan paham berita dan informasi langsung dari tangan pertama (rakyat), dan selanjutnya segera meresponsnya dengan kebijakan dan tindakan nyata sesuai kebutuhan dan harapan rakyat. So, selamat datang Pak Presiden ke Twitterland yang penuh kebuasan itu! Siapkan mental Anda...! ●