Tampilkan postingan dengan label KPK vs Polri - KPK Kalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KPK vs Polri - KPK Kalah. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 Maret 2015

Kalah dan Menyerah

Kalah dan Menyerah

Alex Karci Kurniawan  ;  Peneliti Muda Pusat Studi Konstitusi (Pusako)
Fakultas Hukum Universitas Andalas
REPUBLIKA, 07 Maret 2015

                                                                                                                                     
                                                

Perang melawan korupsi di negeri ini memang bukan hal mudah. Sepanjang sejarahnya, lembaga antikorupsi selalu mendapatkan perlawanan (koruptor).

Pada 1970, Soeharto pernah membentuk Komisi Empat dan itu hanya berumur empat bulan. Pada era Habibie lahirlah dua undang-undang yang menjadi landasan pembentukan KPK, yakni UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Era Gusdur dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dipimpin Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto. Namun, tim ini hanya berumur satu tahun. Selanjutnya, Gus Dur juga membentuk Komisi Pengawas Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang berumur empat tahun. Pada 2002, di eranya Megawati, KPK dibentuk.

Eksistensi KPK yang mendapat serangan dari berbagai kalangan bisa bertahan sampai pada periode sepuluh tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kini. SBY menunjukkan keberpihakannya kepada KPK, meski sejumlah menterinya pernah diperiksa dan ditahan oleh KPK.

Namun, saat ini, era Presiden Jokowi, KPK benar-benar telah berada pada titik terlemah sejak dilahirkan masa Reformasi. Kondisi tersebut terjadi setelah dua pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian dan pada akhirnya dinonaktifkan dari KPK. Mereka adalah Ketua KPK Abraham Samad (AS) dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

Penetapan keduanya sebagai tersangka erat kaitannya dengan penetapan calon Kapolri yang batal dilantik presiden: Komjen Budi Gunawan (BG)
sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan rekening gendut. AS tersangka dalam kasus pemalsuan data identitas Feriyani Lim di Sulawesi Selatan yang terjadi jauh sebelum dia menjabat sebagai ketua KPK. Anehnya, kenapa kasus ini tidak dipersoalkan saat penyeleksian AS di DPR sebelum menjadi Komisioner KPK.

Sedangkan, BW ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus meminta seseorang memberikan kesaksian palsu dalam sidang Mahkamah Konstitusi, terkait dengan sengketa Pilkada Kotawaringin, Kalimantan Tengah. Yang absurdnya, saksi telah mengaku tidak pernah disuruh terkait hal tersebut.

Begitu BG ditetapkan sebagai tersangka, Bareskrim Polri pun langsung bereaksi dan menangkap BW, dengan tuduhan meminta orang lain memberikan kesaksian palsu dalam sidang perkara Pilkada Kotawaringin di KPK.

Dan jadilah penangkapan ini di luar kelaziman; tanpa surat panggilan yang semestinya diberikan secara prosedur. Laksana penangkapan BW seperti penangkapan teroris atau begal motor yang tertangkap tangan.

Selanjutnya, gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diputus oleh hakim Sarpin Rizaldi, menyatakan bahwa penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK tidak sah secara hukum sehingga penyidikan kasusnya di KPK harus dihentikan.

KPK kalah telak. Lebih jauh lagi, hakim Sarpin berpendapat, Budi Gunawan bukan penyelenggara negara atau penegak hukum sehingga KPK tidak berwenang memeriksanya. Namun, alih- alih menempuh segala upaya hukum yang ada, pimpinan KPK malah bersepakat melimpahkan kasus BG kepada Kejaksaan Agung.

Memudarlah latar belakang bahwa posisi plt pimpinan KPK adalah karena kondisi darurat kriminalisasi terhadap pimpinan KPK sebelumnya. Langkah yang seharusnya dijadikan prioritas adalah bagaimana menghentikan serangan kriminalisasi dan penyelesaian kasus korupsi tetap berlanjut. Bukan malah menghentikan atau melimpahkan penanganan kasus-kasus tertentu kepada institusi lain.

Refleks, perlawanan atas keputusan itu timbul dari para pegiat antikorupsi dan bahkan dari intern KPK sendiri. Para pegawai di KPK dengan lantang menolak pelimpahan kasus tersebut. Pelimpahan kasus mengindikasikan bahwa KPK benar-benar tak berdaya di bawah tekanan koruptor dan menorehkan preseden buruk dalam pemberantasan korupsi.

Hal yang paling mengkhawatirkan banyak pihak, pelimpahan kasus tersebut bisa menyebabkan kasus itu terhenti atau dimasukkan dalam "peti es" karena Kejagung dan Polri memiliki wewenang mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Meski Kejagung selama ini mendukung langkah-langkah KPK dalam pemberantasan korupsi, banyak orang meragukan bahwa Kejagung sanggup menuntaskan kasus BG.

Sebenarnya masih ada upaya hukum seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung untuk menguji putusan Sarpin. Namun, KPK terlalu cepat menyerah dengan melimpahkan kasus Budi kekejaksaan. Inilah pengakuan kalah pertama kali KPK dalam memberantas korupsi. Kalah dalam praperadilan dan menyerah dalam perjuangan memberantas korupsi. Di situ rakyat sangat merasa sedih. ●

Sabtu, 07 Maret 2015

Ruki Kalah dan Menyerah

Ruki Kalah dan Menyerah

Ismatillah A Nu’ad  ;  Peneliti Madya Institute for Research and Development, Jakarta
SINAR HARAPAN, 05 Maret 2015

                                                                                                                                     
                                                

Publik sangat kecewa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki. Pasalnya, kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan (BG) wewenangnya kini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Di hampir media cetak pada 3 Maret kemarin menurunkan headline "KPK Kalah, tapi Tak Menyerah". Sebuah pemandangan yang tidak biasa pun terjadi. Satu per satu pegawai KPK bergantian berorasi. Mereka yang mengatasnamakan Wadah Pegawai KPK membuat barisan di depan gedung dengan disaksikan langsung oleh Ruki sebagai pemimpin. Mereka kecewa dengan keputusan pelimpahan wewenang kasus BG ke Kejagung.

Meski Ruki berjanji bahwa kasus BG bukan kiamat bagi KPK, ia memastikan pemberantasan korupsi harus terus berlanjut. Pihaknya masih mengantongi 36 kasus lainnya untuk diselesaikan. Namun, publik sangat sangsi akan pernyataan itu, bahkan publik menganggap Ruki sebagai "orang titipan". Kelenturan terhadap pelaku kejahatan korupsi seperti pelimpahan wewenang justru menjadi bumerang bagi KPK. Kepercayaan publik pada KPK semakin merosot setelah kriminalisasi pemimpin KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Mestinya Ruki menaikkan lagi pamor KPK sehingga kepercayaan publik kembali pulih. Namun, publik sudah telanjur kecewa terhadap Ruki. 

Memang kuat dugaan publik selama ini bahwa sedang terjadi pelemahan KPK secara sistemik. Pada awal 2014 publik juga masih ingat, pemerintah di bawah Presiden SBY dan DPR ketika itu akan mengembalikan lagi delik korupsi ke dalam KUHP dan KUHAP. Kini semakin kuat pula dugaan publik kasus-kasus korupsi tampaknya akan dilimpahkan ke Kejagung dan Polri. Jika demikian, KPK sebagai lembaga ad hoc secara otomatis akan bubar. 

Pelemahan KPK tak hanya dilakukan kekuatan di bawah para koruptor, tetapi juga dimainkan institusi negara. DPR mungkin merupakan institusi negara yang akhir-akhir ini secara kasatmata kurang mendukung eksistensi KPK. Alih-alih memperkuat, DPR justru berusaha melemahkan KPK yakni melalui upaya merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Para politikus Senayan berupaya memangkas ketajaman kewenangan KPK. Wewenang itu antara lain penyadapan dan penuntutan. Sejumlah pihak menilai upaya tersebut adalah jalan masuk untuk melumpuhkan KPK.

Jika korupsi dinyatakan sebagai extraordinary crime,  semestinya penegakan hukumnya pun harus tajam. Negeri Tirai Bambu, misalnya, sangat keras menghukum koruptor di tiang gantungan. Negeri ini mestinya berkaca dari Tiongkok, bukannya menggerogoti KPK dari dalam.

Setelah Orde Baru tumbang, berbagai pihak pendukung hukuman yang berat, utamanya bagi koruptor. Banyak pihak selalu mengacu ke Tiongkok dan memuji berbagai usaha Tiongkok dalam menumpas penyakit korupsi yang mewabah di ranah para penentu kebijakan. Salah satu cara yang diusulkan para pendukung hukuman berat adalah memperkenalkan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia. Mereka menganjurkan untuk belajar dari Tiongkok dan dari kebijakannya dalam memberantas korupsi.

Menurut perkiraan Amnesty International, sekitar 1.770 orang dieksekusi di Tiongkok pada 2005 dan 3.900 orang dijatuhi hukuman mati. Beberapa ahli hukum Tiongkok memperkirakan sebetulnya jumlah yang sesungguhnya jauh lebih besar dan bahkan mungkin mendekati 8.000 eksekusi per tahun. Pihak-pihak lain bahkan menyebutkan angka 10.000 orang yang dieksekusi.

Bahkan sebagai akibat terlalu banyaknya kasus eksekusi mati terhadap para pelaku korupsi, hakim tertinggi di Tiongkok, Xiao Yang, ketua Mahkamah Agung, mendesak para hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman mati apabila masih mungkin memberi hukuman yang lebih ringan.

Mahkamah Agung Tiongkok menyetujui amendemen terhadap undang-undang kriminal yang memusatkan kontrol atas eksekusi. Mahkamah Agung Tiongkok akan kembali memperoleh wewenang memutuskan seluruh hukuman mati. Gerakan ini dilihat sebagai jawaban terhadap meningkatnya kritik publik terhadap meluasnya praktik hukuman mati secara sewenang-wenang (Rainer Adam, 2007).

Setiap negara memang memiliki alasan tersendiri untuk memberlakukan hukuman bagi mafia dan koruptor. Kasus di Tiongkok mungkin yang paling ekstrem di mana koruptor berakhir di tiang gantungan. Melihat hukuman mati yang masih kontroversial dan dianggap bertentangan dengan HAM maka hukuman berat apa yang harus dijatuhkan, sehingga benar-benar efektif dan menimbulkan efek jera.

Hukuman yang memberatkan bagi mafia dan koruptor yang paling memungkinkan ialah hukuman penjara yang tinggi sekaligus subsider. Langkah ini diambil mengingat tidak sedikit terpidana korupsi lebih memilih hukuman penjara ketimbang membayar denda karena hukuman penjara relatif singkat.

Karena itulah, selain hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama, koruptor juga harus mengembalikan uang negara yang semula dikorupsi. Selain bertujuan menimbulkan efek jera bagi koruptor, tuntutan hukuman penjara lebih tinggi mendorong terpidana berusaha keras membayar denda atas perbuatannya. Dengan begitu, lebih banyak uang negara yang dapat diselamatkan.

Dengan hukuman yang berat, bagi siapa pun diharapkan akan merasa takut melakukan tindakan korupsi. Itu harus sungguh-sungguh dilakukan pemerintah karena korupsi adalah penyakit akut yang mendera bangsa ini. Korupsi sudah menimbulkan kesengsaraan pada generasi sekarang. Karena itulah, pihak-pihak yang selama ini memperjuangkan pemberantasan korupsi harus terus berada di front terdepan supaya calon-calon koruptor benar-benar jera dan tak berbuat tindakan yang kelak merusak negara dan bangsa kita. ●

Kamis, 05 Maret 2015

Inikah Akhir Cerita KPK…

Inikah Akhir Cerita  KPK…

Tri Agung Kristanto  ;  Wartawan Kompas
KOMPAS, 04 Maret 2015

                                                                                                                                     
                                                

"Kami, KPK, terima kalah, tetapi tidak berarti harus menyerah. Masih banyak kasus di tangan kami, masih ada 36 kasus yang harus diselesaikan."

Itulah pernyataan yang disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki saat jumpa pers bersama pimpinan KPK lainnya di Jakarta, Senin (2/3). Turut hadir dalam jumpa pers itu, Jaksa Agung HM Prasetyo, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (Kompas, 3/3).

Pernyataan Ruki itu menyentak. KPK kalah? Hari Senin pula, pernyataan Ketua KPK periode 2003-2007-yang diminta kembali memimpin KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah lembaga anti rasuah tersebut mengalami kekosongan jabatan tiga pimpinannya-itu menimbulkan reaksi di media sosial dan masyarakat. Pernyataan terkait pelimpahan penanganan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung itu langsung menimbulkan sikap pro dan kontra. Aktivis anti korupsi yang selama ini giat mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh KPK umumnya tak dapat menerima langkah pimpinan KPK tersebut.

Reaksi keras datang dari sebagian besar karyawan KPK dengan menggelar unjuk rasa, yang juga dihadiri oleh Ruki dan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji. Karyawan KPK pun menolak pelimpahan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Pimpinan KPK diminta mengajukan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan praperadilan dari hakim tunggal Sarpin Rizaldi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan oleh KPK adalah tidak sah. Pimpinan KPK pun diminta menjelaskan secara terbuka tentang strategi pemberantasan korupsinya. Pimpinan KPK saat ini, termasuk tiga pelaksana tugas, bertugas hingga Desember mendatang.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain pun mengakui, pelimpahan perkara Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung bukan hanya kekalahan KPK, melainkan juga kekalahan semua pihak. Budi Gunawan, calon kepala Polri yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden Jokowi, dinyatakan oleh KPK sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, yang merupakan bagian dari korupsi.

Namun, penetapan tersangka itu dibatalkan oleh hakim Sarpin pada Februari lalu. KPK dinilai tak tepat melaksanakan kewenangannya. Budi Gunawan disebut bukan penegak hukum dan bukan penyelenggara negara yang dapat dikenai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pelemahan KPK

Sejak KPK menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka, kala itu diumumkan oleh Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pada 13 Januari 2015, gelombang reaksi yang dianggap sebagai upaya pelemahan terhadap KPK terus bergulung.

Bambang ditangkap, walau kemudian dibebaskan, terkait dugaan merekayasa keterangan palsu terkait perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010. Abraham ditetapkan sebagai tersangka untuk pemalsuan dokumen terkait kependudukan Feriyani Lim tahun 2007. Abraham juga dibidik terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, terutama Pasal 36, sebab melakukan pertemuan dengan tersangka atau pihak lain yang diduga langsung atau tidak langsung terkait kasus korupsi.

Dengan dua pimpinan KPK sebagai tersangka, serta Busyro Muqoddas sudah berakhir masa tugasnya, pimpinan KPK pun tinggal dua orang, yakni Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Keduanya pun dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh sejumlah pihak. Seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009, saat pimpinan KPK tinggal dua orang, Presiden Jokowi juga mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK dengan tiga pelaksana tugas. Bedanya, Yudhoyono saat itu menegaskan, perkara yang diduga melibatkan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah tak perlu dilanjutkan ke pengadilan (Kompas, 23/11/2009).

Bahkan, sewaktu penyidik KPK Novel Baswedan ditersangkakan oleh kepolisian pada 2012, Yudhoyono kembali "membela" KPK, dengan menyatakan penanganan kasus itu tidak tepat. Saat ini, Novel pun kembali dibidik kepolisian terkait kasus dugaan penganiayaan saat bertugas di Polres Bengkulu pada 2004. Namun, sampai hari ini, Presiden Jokowi hanya meminta KPK dan Polri harus menjalankan hukum sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan gesekan (Kompas, 23/1). Bambang dan Abraham pun dinonaktifkan, tanpa berbicara tentang perkara yang saat ini ditangani kepolisian yang dipersepsikan oleh berbagai kalangan sebagai upaya pelemahan terhadap KPK.

Justru setelah KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung dan kemungkinan dilimpahkan ke Polri kembali, Badrodin Haiti memastikan penyelidikan kasus Zulkarnain terkait dugaan penerimaan suap saat masih menjadi jaksa di Jawa Timur tahun 2008 ataupun kasus Adnan terkait dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham ditunda (Kompas, 4/3). Kenyataan ini membuka penafsiran, penundaan perkara dua pimpinan KPK itu dibarter dengan penyerahan KPK dalam kasus Budi Gunawan.

Tentu penafsiran itu belum tentu benar. Namun, dengan sikap pimpinan KPK yang mengaku kalah, posisi KPK pun dirasakan kian melemah di hadapan penegak hukum yang lain, terutama Polri. Padahal, saat ini Komisi Yudisial (KY) dan MA tengah menyelidiki dugaan penyimpangan hukum yang dilakukan hakim Sarpin saat memutuskan gugatan praperadilan Budi Gunawan. Sikap KPK menyerahkan kasus Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung pun tidak sejalan, bahkan bisa diartikan melawan UU No 30/2002.

Sesuai UU No 30/2002, KPK dibentuk sebagai jawaban dari rendahnya kepercayaan rakyat kepada kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. KPK pun berwenang mengambil alih penanganan kasus korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan serta mengoordinasikan penanganan kasus korupsi. Tidak ada kewenangan atau tanggung jawab KPK untuk melimpahkan perkara korupsi yang sedang ditanganinya. KPK bisa melimpahkan perkara ke kejaksaan atau Polri jika perkara itu nyata-nyata bukan tidak pidana korupsi atau terkait tindak pidana korupsi.

Setelah hakim Sarpin memutuskan perkara praperadilan dari Budi Gunawan, posisi KPK kian lemah. Sebenarnya, jika tak ingin mengajukan PK, pimpinan KPK bisa saja tidak melimpahkan perkara Budi Gunawan ke kejaksaan karena putusan praperadilan tak mengharuskan perkara itu diteruskan dan ditangani penegak hukum yang lain.

Dengan putusan itu, Budi Gunawan bukan tersangka lagi. Ia orang bebas. KPK bisa saja memperbaiki penyidikannya, memperkuat bukti, dan menetapkan kembali Budi Gunawan sebagai tersangka. Atau, pimpinan KPK saat ini membiarkan saja perkara itu. UU KPK menegaskan, lembaga anti rasuah itu tak boleh menghentikan penyidikan atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dalam kasus Budi Gunawan, pengadilanlah yang tidak membenarkan perkara itu dilanjutkan saat itu. Putusan praperadilan bukanlah putusan akhir terkait pokok perkara atau memutus benar-salah seorang tersangka/terdakwa, melainkan hanya berkaitan dengan tata cara atau hukum acara.

Dalam berbagai kesempatan, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan, KPK bisa keropos atau hancur bukan oleh orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Tentu saja peringatan ini bukan ditujukan kepada Ruki dan pimpinan KPK saat ini. Meskipun aktivis anti korupsi dan karyawan KPK yang berunjuk rasa sejak awal mempertanyakan penunjukan Ruki sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK.

Tantangan yang dihadapi KPK saat ini berbeda dengan situasi yang dihadapinya saat memimpin KPK pertama kali, dengan mengutamakan pembangunan institusi dan sistem. KPK saat ini membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berkomunikasi yang baik antara pimpinan dan penegak hukum yang lain, tetapi juga ketegasan dan keberpihakan dari pemimpin negara.

Sikap politik yang tegas, berpihak kepada upaya pemberantasan korupsi yang nyata, saat ini jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar permintaan agar antarpenegak hukum tidak saling gesekan atau janji di atas selembar kertas. Kriminalisasi terhadap pimpinan (nonaktif) dan karyawan KPK bisa dihentikan sementara karena menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Presiden adalah pengendali kepolisian dan kejaksaan sehingga sikap politiknya yang menolak negara lemah dalam pemberantasan korupsi, dengan mewujudkan penegak hukum yang bebas dari KKN, harus terlihat pada institusi penegak hukum itu.

Saat ini, KPK berada di titik nadir. Untuk kali pertama, setelah 13 tahun terbentuk, komisi yang sempat menjadi tempat berguru berbagai negara dalam pemberantasan korupsi serta selalu dibanggakan oleh penyelenggara negara sebagai kebijakan yang benar untuk memerangi korupsi di negeri ini mengaku kalah. Kalah memang bukan berarti menyerah atau salah. Namun, kalah berarti mengakui keunggulan pihak lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pula, mengakui keunggulan lawan. Padahal, UU No 30/2002 menyebutkan, KPK adalah lembaga unggul (superbody) dalam pemberantasan korupsi, "mengatasi" keterbatasan kepolisian dan kejaksaan.

Jika lembaga super itu sudah mengaku kalah, apalah artinya? Dalam berbagai komik tentang superhero, misalnya mengenai Batman, Superman, Gundala, Godam, atau Spiderman, ketika mereka tak hadir, karena berbagai alasan, kejahatan pun merajalela. Superhero pun manusia. Mereka pernah salah atau kalah, tetapi harapan masyarakat dan pemerintah yang ingin wilayahnya bersih dari orang jahat mampu "menghidupkan" superhero itu dan kebaikan akan menang.

Dalam kondisi saat ini, walau sejumlah kalangan menilai KPK sudah mati serta mengirimkan karangan bunga dukacita, tidaklah mudah untuk membunuh KPK, seperti mematikan komisi anti korupsi lain yang pernah dibentuk oleh pemerintah sejak masa Orde Lama hingga masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Berbagai komisi, badan, atau tim itu mati sebab ketiadaan dukungan politik dari pemimpin negara dan penyelenggara lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada komisi anti rasuah di negara lain, seperti di Korea Selatan dan Kenya.

KPK dibentuk berdasarkan UU sehingga pembubarannya pun harus melalui UU atau perppu. Secara tidak langsung pula, KPK juga dibentuk berdasarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Paling mungkin adalah melumpuhkan KPK. Lembaga ini tidak disegani lagi, bahkan dilecehkan oleh lembaga lain atau penyelenggara negara.

Dan, kondisi itulah yang kini berangsur-angsur terjadi pada KPK. Dukungan terhadap KPK serta upaya pemberantasan korupsi yang diutarakan Presiden, politisi, atau penyelenggara negara yang lain terasa seperti hanya sandiwara. Kondisi KPK pun bisa seperti yang digambarkan Glenn Fredly, dalam lagunya yang berjudul "Akhir Cerita Cinta". "Sandiwarakah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Inikah akhir cerita cinta, yang slalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana kusembunyikan rasa malu...." ●

Saat KPK Lempar Handuk

Saat KPK Lempar Handuk

Marwan Mas   ;  Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa 45, Makassar
KORAN SINDO, 04 Maret 2015

                                                                                                                                     
                                                

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki menyatakan “KPK mengaku kalah” dalam kasus Budi Gunawan. Ini yang pertama kali KPK lempar handuk dalam tahap penyidikan, bahkan pertama kali pula menyerahkan penyidikan ke institusi penegak hukum lain. Memang dakwaan KPK pernah dinyatakan hakim pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama tidak terbukti sehingga diputus bebas. Namun, KPK melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus pimpinan BUMN P.T. Merpati, dan ternyata MA menghukum terdakwa. (Moh Mahfud MD, KORAN SINDO, 28/2/2015).

KPK takluk tanpa melakukan upaya hukum terhadap putusan praperadilan yang menilai KPK tidak berwenang menangani tersangka dengan mengutip Pasal 11 UU Nomor 30/2002 tentang KPK (UU KPK). Banyak yang menyarankan agar KPK melakukan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali, tetapi hal itu tidak dilakukan. KPK mengumumkan kasus BG dilimpahkan ke kejaksaan sesuai kesepakatan dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Jaksa Agung HM Prasetyo.

Meskipun Plt Ketua KPK menyebut pelimpahan kasus bukan akhir dan dunia belum kiamat, tidak berarti masalah telah usai. Kesepakatan itu setidaknya menimbulkan dua persoalan baru. Pertama, kepercayaan publik terhadap ketegasan dan profesionalitas KPK akan tergerus seperti institusi penegak hukum lainnya.

Semua perjuangan KPK mengantar terdakwa korupsi meringkuk dalam terali besi akan pupus di mata publik, lantaran KPK tidak lagi gigih memperjuangkan keyakinan yang diperoleh dari penyelidikan dan penyidikan. Kedua, gelombang gugatan praperadilan akan menimpa KPK memberi indikasi bahwa penetapan tersangka di KPK mulai meragukan. Dua tersangka, Suryadharma Ali dan Sutan Bhatoegana, mengajukan praperadilan.

Begitu pula salah satu tersangka di kepolisian terkait kasus korupsi dana bansos di Banyumas, menjadi imbas dari sikap diam KPK yang terkesan dibungkus demi kesepakatan. Idealnya KPK melakukan upaya hukum luar biasa ke MA untuk mengoreksi dugaan kekhilafan atau kekeliruan putusan hakim praperadilan.

Koordinasi Efektif

Sebetulnya ada sinyal positif ditunjukkan pimpinan KPK dengan menemui pimpinan Polri dan Jaksa Agung sesaat setelah dilantik sebagai langkah awal komunikasi dan koordinasi yang efektif. Presiden Jokowi juga memanggil Plt Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Wakapolri ke Istana Negara (25/2/2015).

Presiden meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dan harus bersinergi dalam memberantas korupsi. Untuk menjaga sinergitas ke depan, KPK harus lebih aktif berkomunikasi dengan kepolisian dan kejaksaan. KPK lebih mengintensifkan tugas yang diberikan dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b UU KPK, yaitu melakukan koordinasi dan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan. Ada lima bentuk koordinasi yang perlu dilakukan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU KPK.

Pertama, mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.

Keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas supervisi diatur dalam Pasal 8 UU KPK, bahwa KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

Dalam supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Koordinasi dan supervisi ini harus dilakukan dengan baik, sebab salah satu tujuan pembentukan KPK adalah mendorong kepolisian dan kejaksaan agar berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi (Konsideran Menimbang huruf b UU KPK).

Bahkan, KPK memiliki fungsi “trigger mechanism“ yang mendorong institusi kepolisian dan kejaksaan berfungsi lebih efektif dan efisien dalam memberantas korupsi. Penyidikan dan penuntutan yang dilakukan kepolisian dan kejaksaan harus disupervisi KPK yang dalam hukum tata negara disebut sebagai implementasi dari “checks and balances“.

Seleksi Pimpinan KPK

Agar KPK tidak terus mendapat kendala dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebaiknya paling lambat enam bulan sebelum masa jabatan pimpinan KPK berakhir Desember 2015, presiden menetapkan panitia seleksi untuk menjaring dan memilih calon pimpinan KPK definitif (Pasal 30 ayat 2 UU KPK).

Proses seleksi dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu syarat untuk diangkat sebagai pimpinan KPK ditegaskan dalam Pasal 29 angka-7 UU KPK, yaitu “cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik”. Maka itu, melihat persoalan yang menimpa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, panitia seleksi harus mencari sosok calon komisioner KPK yang betul-betul bersih dan steril dari aspek moral dan persoalan hukum masa lalu, sebab realitasnya bisa diungkap kembali.

Tidak cukup hanya mengandalkan tanggapan berupa laporan masyarakat terkait masa lalu calon (Pasal 30 ayat 6 UU KPK), tetapi perlu semacam “pengakuan dosa” dari calon dengan mengungkap semua borok masa lalunya. Semua yang diungkap harus dirahasiakan dan disimpan oleh Penasihat KPK, tetapi panitia seleksi meneliti apakah pengakuan dosa itu berpotensi atau tidak berpotensi dibawa ke ranah hukum setelah terpilih.

Sekiranya ada pihak yang melaporkan masalah yang sudah disampaikan dalam pengakuan dosa harus dijamin tidak akan diproses hukum sebagai bentuk “imunitas” bagi pimpinan KPK. Ini salah satu cara mengantisipasi kemungkinan mencaricari kesalahan massal yang banyak dituding sebagai upaya “kriminalisasi” dengan tujuan hanya sekadar menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka agar diberhentikan sementara dari jabatannya.

Tidak boleh lagi jatuh pada lubang yang sama untuk ketiga kalinya, sebab sudah dua kali pimpinan KPK dilanda serangan semacam itu. Pimpinan KPK ke depan harus betul-betul bersih dari borok masa lalu yang bisa dipersoalkan, sebab melihat indeks persepsi korupsi Indonesia yang tetap di level tinggi, publik ingin noda kecil sekalipun yang bisa menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang KPK harus dibersihkan.

Kita ingin kesinambungan KPK ke depan tetap terjaga, semoga publik tetap percaya pada KPK sebagai salah satu institusi pemberantas korupsi.  ●