Tampilkan postingan dengan label St Sularto. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label St Sularto. Tampilkan semua postingan

Rabu, 20 November 2019

Mendikbud, Selamat Bekerja Keras!

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
Mendikbud, Selamat Bekerja Keras!

Oleh :  ST SULARTO

KOMPAS, 19 November 2019


Ada dua terobosan besar dari terpilihnya Nadiem Anwar Makarim (35) sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, dikembalikannya pengelolaan pendidikan tinggi di bawah Kemendikbud. Kedua, ditempatkannya seorang Nadiem Makarim, tokoh muda yang berlatar belakang entrepreneur dan bukan orang yang berkutat dengan disiplin ilmu-ilmu kependidikan.

Sabtu, 02 November 2019

HAR Tilaar: Ki Hadjar, Paulo Freire Indonesia

OBITUARI

HAR Tilaar: Ki Hadjar, Paulo Freire Indonesia

Henry Alexis Rudolf (HAR) Tilaar tutup usia Rabu (30/10/2019) dalam usia 87 tahun. Ia tidak pernah menduduki pucuk pimpinan pengambilan kebijakan di bidang pendidikan, katakan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi perhatian, kecintaan, dan komitmennya didarmabaktikan total untuk pengembangan pendidikan.

Minggu, 06 Oktober 2019

Warisan Jakob Oetama

HUT JAKOB OETAMA

Warisan Jakob Oetama

Judul tulisan ini saya pungut dari judul buku yang saya tulis bersama F Harianto Santoso (Litbang Kompas), terbit tahun 2016. Judulnya memuat warisan idealisme tentang pemikiran jurnalisme dan karya jurnalistik Jakob Oetama yang hari ini genap berusia 88 tahun.

Selasa, 30 Juli 2019

Mengenang Pater Adolf Heuken SJ Keahlian, Buah Kecintaan dan Ketekunan

Mengenang Pater Adolf Heuken SJ Keahlian, 

Buah Kecintaan dan Ketekunan

Nama Adolf Heuken SJ identik dengan sejarah ibu kota Jakarta yang sebelumnya bernama Batavia. Tidak berlatar belakang pendidikan sejarah, epigrafi, atau arkeologi, Pater Heuken mengukir namanya sebagai sejarawan kota Jakarta.

Kamis, 25 Januari 2018

Obituari: Daoed Joesoef Bernalar hingga Akhir Hayat

Obituari: Daoed Joesoef Bernalar hingga Akhir Hayat
St Sularto  ;  Wartawan Kompas 1977-2017
                                                      KOMPAS, 25 Januari 2018



                                                           
Prof Dr Daoed Joesoef, 91 tahun (8 Agustus 1926-23 Januari 2018), pekerja keras, intelektual sejati, jujur, cendekiawan, dan puritan. Pun seorang pelukis.

Menurut Bambang Pharmasetiawan, menantunya, perlu usaha keras untuk membujuknya agar mau dibawa ke rumah sakit. Daoed Joesoef masih memikirkan pekerjaan yang harus diselesaikan, dan bersemangat ketika diajak bicara tentang pekerjaan.

Di hari Minggu (21/1) dan Senin pagi, sehari setelah masuk ICCU, ia ”mengabsen” sejumlah nama, yang dirasanya ”dekat”, belum datang. Sri Sulastri, istrinya yang selalu dia banggakan; Damayanti, anak semata wayang; dan suaminya, Bambang; serta cucu-cucunya tidak diabsen. ”Kami dianggap sudah seharusnya ada di sini,” kata Bambang di RS Medistra, Senin siang.

Harry Tjan Silalahi dari CSIS, Selasa pagi, mengabarkan keluarga dan CSIS—lembaga think tank yang didirikan Daoed Joesoef bersama sejumlah tokoh lain, sampai sekarang Daoed Joesoef masih sebagai pembina—sudah pasrah. Bambang Setiawan mengiyakan, sambil menambahkan, dokter masih terus berjuang. Akhirnya, lima menit menjelang berakhirnya hari Selasa, pukul 23.55, intelektual pencari makna bernalar itu dipanggil Tuhan.

Buku terakhirnya, Rekam JejakAnak Tiga Zaman, ditulisnya selama dua tahun, terbit Oktober 2017. Pada perayaan usia ke-90, tahun 2016, ia mengatakan zaman pertama—penjajahan Belanda—sudah selesai. Memastikan bahwa zaman kedua dan ketiga (penjajahan Jepang dan Kemerdekaan serta tiga subzaman (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi), selesai sebelum dirinya genap berusia 92 tahun.

Benar. Tanggal 26 Oktober 2017, buku itu—boleh dikatakan masterpiece dari puluhan buku dan ratusan artikelnya—diluncurkan di Gedung Pakerti, Tanah Abang, Jakarta.

Buku Rekam Jejak mengisahkan jejak langkah, pemerian dan penegasan dua buku serupa yang ditulis sebelumnya: novel Emak yang terbit pertama tahun 2005 (diindonesiakan dengan judul Mama, terbit tahun 2015) dan Dia dan Aku: Memoar Pencari Kebenaran, terbit tahun 2006.

Emak merupakan persembahan dan pujian tentang emaknya, Djas’iah Joesoef, perempuan sejati yang menuntunnya dari Kampung Darat sampai Sorbonne. Dia dan Aku, memoar pencarian makna dengan sejumlah tokoh, sebuah perdebatan akademis, bernalar, berlandaskan realitas di Indonesia, kunci kemajuan bangsa.

Dalam satu perjumpaan kami setelah peluncuran Rekam Jejak di rumahnya—satu dari puluhan perjumpaan di rumah sebelumnya—Daoed Joesoef mengatakan, ”Saya merasa sudah mewariskan ajakan kita bisa bernalar jernih.” Bernalar waras? ”Bukan,” tukasnya cepat. Bergulirlah penjelasan dan pemerian mendalam tentang nalar dan naluri, tentang kondisi kebangsaan kita yang mengabaikan pencarian makna kehidupan berikut dengan rujukan-rujukan ilmiahnya, tentang tiga konsep pembangunan yang sudah disusunnya saat kuliah kandidat doktor di Universitas Sorbonne.

Pertama, pembangunan pendidikan yang dirasanya tidak jelas arahnya. Kedua, pembangunan ekonomi dan bukan pembangunan nasional. Ketiga, pembangunan pertahanan nasional yang seharusnya berbasis kelautan.

Tidak dengan ”kepala kosong”

Oleh karena itu, ketika Daoed Joesoef ditunjuk sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan tahun 1978—menjabatnya hingga 1983—dia masuk jajaran anggota yang masuk kabinet tidak dengan ”kepala kosong”. Dia bawa konsep. Komisi Pembaharuan Pendidikan Nasional yang dibentuknya merupakan langkah pertama perbaikan praksis pendidikan. Disusul dengan sejumlah kebijakan untuk pendidikan dasar dan menengah, termasuk pendidikan kejuruan di tingkat menengah dan tinggi.

Dengan contoh kesederhanaan, kejujuran, dan kebiasaan hidup yang sehat, Daoed Joesoef membawa suasana baru di kantornya, tidak hanya di kantor pusat, tetapi juga di daerah-daerah. Kehadirannya seolah-olah menyentak. Konsep, pikiran, dan gagasannya menyadarkan orang tentang keharusan bernalar. Pikiran dan gagasan Daoed Joesoef merangsang orang untuk membuka mata pada ruang-ruang perbendaharaan intelektual yang memungkinkan menjadi lebih kaya secara spiritual.

Kekaguman pada filsafat rasionalisme Perancis, Rene Descartes (1596-1650)—negara yang dia banggakan—membawa Daoed Joesoef sebagai menteri yang menekankan kekuatan penalaran individual dalam akal budi anak didik. Harry Tjan Silalahi, rekan dan merasa sebagai pelunak ”kekerasan hati” Daoed Joesoef, menggambarkan Daoed Joesoef sebagai sosok yang mencita-citakan anak didik sebagai individu yang kelak mampu berpikir mandiri, sumber kreativitas untuk dasar kemajuan bangsa.

Membangun komunitas ilmiah

Pencarian nalar dan naluri atau wisdom, membedakannya dengan rasio Barat yang sepenuhnya kemampuan otak (reason), ditunjukkan dengan kekagumannya pada patung Le Penseur (Pemikir) karya Rodin, simbol orang dewasa yang berpikir. The power of reason, kekuatan nalar, itulah yang dia cita-citakan terutama kepada mahasiswa calon pemikir.

Dengan penekanan pentingnya komunitas ilmiah yang menentukan kemajuan kehidupan manusiawi seperti tecermin dalam dunia pendidikan tinggi, Daoed Joesoef mengharapkan kampus dikembangkan sebagai komunitas ilmiah, berbeda dengan komunitas-komunitas lain.

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), konsep yang mendapatkan reaksi keras dari kalangan mahasiswa, dia dasarkan atas konsep kampus sebagai masyarakat ilmiah dan gelanggang politik sebagai komunitas politik. Mahasiswa yang ingin berpolitik, berpolitiklah dalam konsep sebelum akhirnya terjun ke gelanggang komunitas politik atau manusia panggung.

Konsep NKK memang menghentikan demonstrasi-demonstrasi mahasiswa saat itu, seiring kemudian dengan represi kekuasaan Orde Baru.

Walaupun konsepnya mampu ikut meredam demonstrasi anti-Soeharto, Daoed Joesoef yang meninggalkan sejumlah kebijakan menerobos lain di bidang pendidikan dan kebudayaan, masa jabatannya dihentikan, tahun 1983. Padahal, di era penugasannya, sejumlah terobosan dilakukan. Hal itu, di antaranya, pertama kali anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menduduki angka nominal tertinggi, profesi guru dan kependidikan memperoleh perhatian  besar, dan kebijakan pendidikan mendapatkan arah yang jelas.

Sesudahnya Daoed Joesoef kembali aktif ke CSIS, mengutip Harry Tjan Silalahi, lembaga kegiatan nonprofit dengan Dr Daoed Joesoef sebagai ”figur intelektual”-nya. Senyampang itu, dia terus bertekun dengan membaca dan menulis artikel, sampai terganggu kesehatannya sejak awal Desember 2017.

Tidak pernah lelah membaca dan menulis, hidup sehat, tidak merokok, terus berpikir, representasi pencarian atas kekuatan nalar manusia. Dikitari ratusan, mungkin ribuan, buku di rumahnya yang hampir separuhnya jadi perpustakaan, ditingkahi ratusan murid SD Kupu-kupu dan SMP-SMA Garuda Cendekia— sekolah yang diampu oleh suami-istri anak menantunya, akhir Oktober yang lalu kami berjumpa.

Daoed Joesoef berujar, ”Kegiatan di usia senja ini kujalani dengan menulis.” Erivec’estvivre, ungkapan bahasa yang selalu dia banggakan, menulis itu kehidupan. Menulis adalah bagian integral pencarian makna dan terus mengajak orang untuk bernalar.

Pak Dr  Daoed Joesoef, selamat jalan. Terima kasih atas persahabatan kita selama ini. ●

Jumat, 17 Januari 2014

“Selalu Ada Pilihan” yang Dipikirkan dan Dilakukan SBY

PELUNCURAN BUKU JELANG PEMILU

“Selalu Ada Pilihan”

yang Dipikirkan dan Dilakukan SBY

St Sularto  ;  Wartawan Senior Kompas
KOMPAS,  17 Januari 2014
                                                                                                                        


JUDUL utama buku setebal 824 halaman itu Selalu Ada Pilihan. Subjudulnya Untuk Pencinta Demokrasi dan Para Pemimpin Indonesia Mendatang, dicetak dalam format 15,5 x 23 cm. Setelah sekitar satu tahun ditulis dan diproses, Jumat, 17 Januari, buku ini diluncurkan.

Ditulis sendiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dicicil selama satu tahun, selesai 70 persen pada pertengahan Juli 2013. Semula sebelum hurufnya diperkecil, tebalnya 1.084 halaman.

Ketika tim penerbitnya, Penerbit Buku Kompas, diundang SBY ke Puri Cikeas, 14 Oktober 2013, dia sampaikan kronologi penulisan, garis besar isi buku, dan beragam kemungkinannya. ”Atas kehadiran buku ini, segala kemungkinan sudah saya pikirkan dan kalkulasikan baik-baik, termasuk respons negatif dan komentar minor, seperti Presiden, kok, menulis buku. Harusnya bekerja atau SBY, kan, hanya mau curhat,” kata SBY.

Dengan iPad, SBY menulis buku itu di tengah tugas kenegaraan, di keheningan malam, di sejumlah kota, dalam perjalanan ke luar kota atau ke luar negeri.
Setidaknya baru ada lima kepala negara atau kepala pemerintahan yang menulis sendiri bukunya, satu di antaranya presiden ke-6 RI ini. Di Indonesia inilah yang pertama kali. Yang lainnya adalah Nelson Mandela, Luiz Inacio Lula da Silva, Ariel Sharon, dan Lee Myung-bak. Empat di antaranya dalam bentuk otobiografi, sementara buku SBY bukanlah otobiografi.

Kata SBY, ”Dalam tiga-lima tahun ke depan, saya akan menulis dua buku lagi. Yang satu semacam memoar politik, lainnya otobiografi.”

Dengan cover putih, kecuali judul berwarna merah, nama penulis, dan subjudul, tidak ada foto kecuali headshot penulis berwarna di sampul belakang, buku ini menyiratkan kejujuran dan maksud baik penulis SBY. Mau berbagi refleksi dan pengalaman yang semoga bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mereka yang saat ini siap-siap berlaga dalam Pilpres 2014. SBY berharap kandungan buku ini bisa dijadikan bahan belajar.

Capres itu superstar

Terdiri atas empat bab dan setiap bab terdiri atas beberapa artikel, isinya menarik karena peristiwanya sedang bergulir dalam masyarakat. Misalnya, artikel ”Yang Menentukan Capres (”Super Star”) Bukan Tim Sukses dan Para Pengurus” (hal 371-373) serta artikel ”Pers dan Media Massa Biasanya Tidak Berpihak kepada ’Incumbent’” (hal 440-445).

Menurut SBY, penentu kemenangan dalam pilpres adalah calon itu sendiri (60 persen). Faktor infrastruktur partai pengusung 10 persen dan tim sukses 30 persen. Capres disebutnya superstar, yang dirujuk dari kemenangannya pada Pilpres 2004 dengan pengusung Partai Demokrat yang baru berusia tiga tahun.

Pada pilpres putaran pertama, SBY hanya memperoleh 33,57 persen, tetapi pada putaran kedua mendapatkan dukungan suara 60 persen lebih. Pada putaran kedua, dari sisi partai politik pendukung, jumlah suara pemilu legislatif dari Partai Demokrat hanya 20,8 persen, sementara perolehan suara SBY tiga kali lipat dari perolehan Partai Demokrat. Tulis SBY, ”Ini menunjukkan, sekali lagi, bukan partai politik pendukung yang lebih menentukan kemenangan dalam pemilihan presiden” (hal 373).

SBY menyarankan, ”Rajinlah para capres berkomunikasi di dunia media sosial. Anda tidak khawatir menghadapi tebang pilih versi pers. Anda tidak pusing dengan barriers media tertentu terhadap Anda karena sikap politik dan kebijakan pemiliknya. Anda bisa berkomunikasi langsung dengan followers Anda” (hal 441).

Tentang korupsi, dia tegaskan, pertama, Partai Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Kedua, jika ada kader yang memang terlibat korupsi, partai tak akan melindungi. Jika ada kader yang dijadikan tersangka, partai tak akan berteriak dan mengatakan, ”Ah, itu pesanan politik. Itu campur tangan politik. Itu konspirasi, partai kami tidak bersalah” (hal 442-443). SBY mengapresiasi netralitas TNI dan Polri. Rakyat Indonesia ingin TNI dan polisinya netral (hal 473-477).

Bukan hanya soal pemilu dan pilpres dengan tali-temalinya persoalan nasional dan saran bagi para peserta Pilpres 2014 dalam bab III dan bab IV. Bab I dan bab II berkisah tentang kondisi aktual negeri ini. Dia tunjukkan bagi para calon presiden kalau terpilih siap-siaplah dikecam dan dikritik (hal 121-127), tentang baju batik yang dikenakan dan lain-lainnya, dalam kedua bab di atas. Mengenai kritik pers, pengamat, dan banyak orang, SBY sering menghibur diri. Dia kutipkan kalimat bijak, di antaranya, ”A critic is a man who knows the way but can’t drive the car” (hal 127).

Buku ini bukan curhat, bukan pembelaan diri, melainkan keinginan SBY berbagi pengalaman dan pengetahuan. Aktualitasnya tinggi menyangkut tahun politik 2014. Penuturan dengan kosakata sederhana dan bukan dengan analisis ilmiah menjadi daya tarik lainnya. Tanpa sengaja menjadi bonus plus untuk legacy SBY: bukan hanya tentara, presiden, melainkan juga penggubah lagu dan penulis buku. Begitu sebuah buku tersaji di ranah publik, terbuka untuk pujian, kajian, kecaman, dan kritik!  ●

Selasa, 02 Juli 2013

Sukarno, Ende, Pancasila

Sukarno, Ende, Pancasila
St Sularto ;  Wartawan Senior KOMPAS
KOMPAS, 28 Juni 2013


Terbit kembali sejak 2009, setelah 10 tahun mati suri, majalah pemikiran sosial ekonomi Prisma dengan edisi Volume 32, No 2 dan No 3, 2013 bulan Juni, muncul dengan edisi khusus ”Soekarno. Membongkar Sisi-sisi Hidup Putra Sang Fajar”. Dahsyat!

Jurnal Prisma yang dahulunya dwibulanan, kemudian tiga bulanan, itu selama ini bisa menghidupi dirinya. Padahal, tidak ada jurnal ilmiah di dunia mana pun yang tidak disubsidi. Kehebatan Prisma kali ini tidak soal survivalnya, tetapi tema dan topik yang dipilih: Soekarno, Ende, Pancasila.

Kalau pada tahun 1977 Prisma pernah mengupas Soekarno bersama sejumlah tokoh Indonesia lainnya, kali ini Soekarno tampil sendiri. Dalam perjalanan sejarah hidup bangsa negara Indonesia, utamanya terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara, Ende menorehkan kisah dan peranan yang besar.

”Untuk mempersiapkannya, saya butuh konsentrasi lima sampai enam bulan,” kata Daniel Dhakidae, Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Prisma, di kantor Yayasan Ende Flores, Jakarta, pekan lalu.

Menurut Daniel, sosok Soekarno senantiasa menarik, tidak pernah habis digali dan ditulis dari segala sisi. Pernah dicoba dihapus dari ingatan kolektif bangsa selama Orde Baru, kemudian menjadi tempat berpaling dalam kegalauan kehidupan berpolitik dan mencari rujukan segar, Soekarno tampil lagi.

Soekarno ibarat marwah yang menampilkan sosok kebesaran. Buku-bukunya diterbitkan kembali, dibaca, dicari orang, antik, dan mahal. Senyampang itu pun buku-buku tentang romantisme kepriaan Soekarno ditulis oleh mereka yang merasa pernah dekat dengan Soekarno—nyaris ditulis apa adanya terus bermunculan—dan toh, orang terus mencari dan membacanya dengan rakus.

Agar terlewatkan

Khusus mengenai hubungan Soekarno dan Ende, lebih khusus Ende dan Pancasila, Daniel merasa, kurang banyak dikupas. Padahal, di Ende itulah Soekarno mengalami pemulihan dari seorang yang ”secara politik mati”, kata Mohamad Hatta, menjadi seorang ideolog politik.

Di Ende, Soekarno memulai hidup sebagai bapak keluarga tanpa kegiatan politik sama sekali; membentuk jati dirinya sebagai intelektual ahli Islam—sebelumnya ia melihat Islam dari luar dan memperoleh inspirasi/kekuatan dari marxisme untuk kegiatan revolusionernya. Di Ende, ia mengembangkan diri sebagai ideolog politik lewat diskusi rutin setiap hari dan permainan tonil dalam kelompok Kelimoetoe Toneel Club yang dibentuknya.

”Mementaskan 13 karya asli Soekarno dalam waktu empat tahun dengan pemain para nelayan, tukang jahit, dan petani, serta kalangan masyarakat kelas bawah, menjadi bagian perjalanan yang memperkaya persepsi dan perenungan Soekarno mengenal orang kecil,” kata Daniel.

Dalam tiga tahap dan tiga faktor itu, Ende menjadi penting—bagi Daniel bukan tiga tahap, tetapi tiga sisi yang bersamaan terjadi dan saling mengisi selama empat tahun (1934-1938) di Ende—membenarkan sosok Soekarno kemudian sebagai ideolog negara (the state ideologist).

Referensi terbaru

Mengenai bahan-bahan bacaan, menurut Daniel, Soekarno selalu dipasok buku-buku terbitan baru. Dengan gaji dari Pemerintah Belanda yang cukup besar, dia memesan buku-buku baru dari Belanda dan Jawa yang dibawa dengan kapal maskapai Belanda yang sebulan sekali bersandar di Surabaya.

Lewat diskusi rutin setiap hari dalam bahasa Belanda dengan para pastor—rata-rata umur tiga puluhan, lewat pementasan tonil, dan kemudian proses perenungan mendalam—Soekarno memperoleh pencerahan yang melahirkan Pancasila. Baru tujuh tahun kemudian, saat pidato di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 1 Juni 1945 di Kantor Kemenlu Pejambon sekarang, Soekarno menyampaikannya secara publik. Lahirlah Pancasila.

Sosok Soekarno yang gagah dan jago pidato di mimbar membakar semangat ditampilkan sebagai pemikir yang duduk merenung gagah. Bukan Le Penseur, sang pemikir, karya pematung Rodin dari Perancis, tetapi Soekarno yang memandang lurus ke laut Flores, ke Indonesia masa depan. Menyaksikan proses akhir pembuatan patung di galeri Hanafi di Depok, Daniel merinding. ”Soekarno hidup kembali,” katanya. Bukan Soekarno pemikir yang berpangku tangan, tetapi Soekarno yang duduk dengan gagah menyorotkan kebesaran.

Mitos elang yang pernah dikisahkan orang Flores tentang ”orang hebat dari Jawa” dirasakan dalam mimpi Daniel. ”Suatu malam saya ketemu Soekarno. Dia pegang tangan saya, sambil berkata, ’Soal Ende itu urusan Daniel.’ Ketika saya bangun, Soekarno hilang begitu saja.” Kapan terjadi? Jawab Daniel, ”Salah satu hari ketika saya mempersiapkan edisi khusus ini, ketika saya melakukan penelitian hampir enam bulan untuk salah satu artikel yang saya tulis di dalamnya.”

Dari penelitian puluhan buku rujukan, Daniel menemukan, Soekarno kaget ketika dalam diskusi rutin ada pertanyaan. Pertama, ”Dalam negara yang Anda cita-citakan itu di manakah kamu letakkan mamamu?” Kedua, ”Dalam negara yang Anda cita-citakan itu, di manakah kamu letakkan Flores?” Kedua pertanyaan itu terkait dengan agama dan kepercayaan dan hak asasi yang dijamin negara—mama dan mayoritas penduduk Flores beragama Katolik—yang dijawab oleh Soekarno, ”Mereka sama dan tidak dibeda-bedakan.” ”Tuhan menghormati semua manusia.” Bagi Soekarno, dua pertanyaan itu menyentuh hatinya sebab menyangkut ibunya sendiri dan status Flores.

Mengulang peran ”Prisma”

Topik Soekarno dalam edisi ini—terdiri atas 14 artikel di luar Topik Kita, Pengantar, Dialog, dan Buku—diharapkan memenuhi harapan banyak orang tentang peranan Prisma pada tahun 1980-an ketika menjadi referensi selama bertahun-tahun tentang pemikiran sosial ekonomi.

Terbit pertama pada tahun 1971 dan mati dengan sendirinya pada tahun 1998—semata-mata terkena dampak krisis, bukan diberedel—Prisma termasuk yang pertama menampilkan penulis-penulis eks Pulau Buru. ”Kami pernah menjadi sasaran kecurigaan pemerintah karena dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur ada yang menyampaikan Prisma menjadi media untuk kebangkitan komunisme dengan menampilkan penulis-penulis bekas penghuni Pulau Buru,” ungkap Daniel.

Kepada para pemeriksa yang menginterogasinya, Daniel sebagai redpel waktu itu mengatakan, pidato Sudomo bahwa para bekas tapol Buru boleh mengembangkan profesinya dia tafsirkan kebebasan mereka menulis. Prisma  tidak pernah mempertimbangkan latar belakang penulis, selain kemampuan dan kompetensi akademis.

”Menghadapi kemungkinan ke pengadilan, saya dan Aswab Mahasin bertemu Abang Buyung Nasution minta menjadi pembela kami. Bang Buyung siap,” ujarnya. Namun, rupanya pemerintah menerima alasan Prisma. Proses pengadilan tak terjadi. Mengalirlah tulisan-tulisan para eks Pulau Buru di Prisma, kecuali tulisan Pramudya Ananta Toer. Mengapa? ”Kami tidak berani, terlalu besar pengaruh dan peranannya.”

Edisi khusus dengan topik Soekarno ini tetap dicetak 2.500 eksemplar. Sebanyak 500 eksemplar diedarkan dalam seminar dan peresmian patung Soekarno di Ende pada 1 Juli 2013 oleh Wakil Presiden Boediono. Edisi khusus itu siap dibukukan dengan judul yang sama: Soekarno. Membongkar Sisi-sisi Hidup Putra Sang Fajar.


Topik Soekarno diangkat kembali tidak dimaksudkan untuk menghidupkan roh Soekarno—kenyataannya sudah hidup sejak puluhan tahun lalu, tetapi setidaknya ingin ikut membangkitkan kembali perhatian kepada Pancasila yang mati suri berkepanjangan. ●

Kamis, 27 Juni 2013

Cendekiawan Berdedikasi 2013

Cendekiawan Berdedikasi 2013
St Sularto ;  Wartawan Senior KOMPAS
KOMPAS, 27 Juni 2013


Keinginan memberikan penghargaan ini berasal dari Pemimpin Umum Kompas Jakob Oetama. Maksudnya, dalam rangka ulang tahun Kompas—pertama kali diberikan tahun 2008—disampaikan thanksgiving khusus kepada para kontributor artikel Kompas. Terdaftar ratusan kontributor, mulai dari yang menulis sejak koran ini menyediakan kolom artikel—kebiasaan yang tercatat pertama kali dimulai Kompas—salah satu terjemahan roh kemajemukan yang diusung para pendiri dan perintisnya. Kolom khusus itu—dulu halaman 4 dan 5, sejak tahun 2005 di halaman 6 dan 7—merupakan ruangan kebebasan berpendapat, ruang belajar berdemokrasi semacam hydepark-nya London.

Ketika dicermati lebih mendalam, muncul sederet nama yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, baik dalam kesetiaan maupun keluasan pandangan, minat, kedalaman analisis, solusi, dan dampaknya untuk pembaca. Dilakukan seleksi sebab dari ratusan itu harus dipilih lima penerima, termasuk dengan merujuk pemikir-pemikir besar tentang perbedaan intelektual, cendekiawan, sujana dan sarjana—dengan mengesampingkan faktor gelar akademis.

Titik berat kriteria itu terus dipertahankan sampai penghargaan tahun 2009 dan 2010 yang semula dengan nama Cendekiawan Berkomitmen pada pertama kali diberikan tahun 2008 menjadi Cendekiawan Berdedikasi mulai tahun berikutnya. Kriteria tahun 2010 diperluas kepada mereka yang tekun-metekut, atau istilah Prof Sartono Kartodirdjo mereka yang bekerja dengan semangat asketisme intelektual dan tidak terpengaruh oleh riuhnya wacana lisan dan omong besar, pun yang tidak menyampaikannya dalam bentuk artikel, tetapi terjun langsung berkotor dengan lumpur dalam profesinya mencerahkan kehidupan masyarakat lewat profesi masing-masing.

Diperluas

Selain penghargaan tahun 2011 dan 2012, pada 2013 kriteria lantas diperluas kepada mereka yang memberikan kontribusi pencerahan sebagai narasumber Kompas. Yang dihadapi semakin banyak kontributor yang tidak hanya menulis di Kompas, tetapi juga media lain yang juga menyediakan ruangan serupa—yang tidak kalah aktif berburu penulis—semakin banyak yang menjadi narasumber, tetapi juga semakin banyak yang menempatkan menulis di media sebagai batu loncatan memperoleh apresiasi sebagai ”ilmuwan”. Seloroh tentang ”ilmuwan empat halaman” barangkali benar, sebab begitu seorang tampil sebagai penulis (simbiosis mutualisme media dan kontributor)—apalagi kontributor tetap—serta-merta dianggap sebagai ilmuwan, pun kemudian menjadi penceramah yang laris.

Kriteria thanksgiving, apresiasi mereka yang bekerja dalam sepi dan asketis, yang kemudian menjadi narasumber tetap dalam ranah mengingatkan tugas utama cendekiawan (versi Antonio Gramsci, misalnya), yakni mencari kebenaran yang semakin tercampur aduk dengan tujuan politis pragmatis merebut kekuasaan dewasa ini. Pencerahan yang mereka lakukan, lewat tulisan dan pernyataan, memang tidak boleh tidak bersinggungan dengan kekuasaan, modal, dan kebudayaan. Sikap kritis yang mereka sampaikan secara tidak langsung menjadikan mereka guru-guru masyarakat bahkan penguasa, ibarat Socrates yang berceramah di lapangan, Seneca penasihat Kaisar Nero di zaman Romawi Kuno, atau Niccolo Machiavelli bagi penguasa Keluarga Medici di Firenze. Dan, dalam kondisi negeri ini, di mana berkembang rasa karut-marut dan keprihatinan moral, saatnya ilmuwan dan cendekiawan berbicara.

Dihitung sejak 2008 sampai 2012, setiap tahun lima orang, kelima penerima penghargaan tahun ini melengkapkan jumlah 30 orang. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada banyak penulis dan tokoh bisa masuk dalam kriteria di atas, Jakob Oetama merasa pada akhirnya ”kita harus melakukan pilihan”, yang tidak selalu identik yang tidak terpilih lebih jelek daripada yang terpilih, pun jumlahnya bisa dikurangi atau ditambah.


Kelima penerima penghargaan tahun ini, disampaikan selalu dalam rangka ulang tahun Kompas, adalah Ahmad Syafii Maarif (78), Benjamin Mangkoedilaga (76), Budi Darma (76), Karlina Supelli (55), dan Salahuddin Wahid (71). ●

Jumat, 12 Oktober 2012

Indonesia Bukan Jawa, Apalagi Jakarta


Indonesia Bukan Jawa, Apalagi Jakarta
St Sularto ;  Wartawan Senior KOMPAS
KOMPAS, 12 Oktober 2012



Sekolah kandang ayam, parodi Profesor Winarno Surakhmad adalah fakta. Tidak jauh-jauh dari Jakarta, pusat kemewahan beriring dengan kemiskinan— pendeknya serba kontradiktif, apalagi yang lokasinya ribuan kilometer dari Jakarta. Banyak gedung dan sekolah merana.

Soal sarana kelas yang tidak memadai, bisa dimaklumi. Namun, kalau setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia berusia lebih dari 67 tahun foto Ir Soekarno masih bertengger gagah di tembok, tentu bukan dimaksudkan menyindir. Bung Karno memang Presiden RI, sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono penggantinya. Di kelas lain, Presiden SBY berdampingan dengan Jusuf Kalla dan di sekolah itu tak ada foto SBY berdampingan dengan Boediono.

Itu baru soal presiden. Jangan tanya praksis pendidikannya. Kalau pada 2011 seharusnya dipakai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, di sana tidak dikenal KTSP. Buku-buku pelajaran yang dipakai seharusnya terbitan terakhir tahun 2006, tetapi yang ada buku terbitan tahun 1998.

Kisah di atas hanya sepenggal dari kisah menyedihkan kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Karena itu, ketika dibahas tentang kurikulum baru pengganti Kurikulum 2006 yang kini dipakai, di banyak sekolah (bukan sekolah ”abal-abal” sekalipun) dan di banyak daerah yang dipakai adalah kurikulum pertama yang lahir pada masa Reformasi—Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004. Sampai ada sindiran sarkastis, no way dengan kurikulum. Silakan kurikulum baru, tetapi pendidikan di lapangan dengan kelenturan dan penafsiran masing- masing jalan dengan kreativitas sendiri-sendiri.

Politisasi Kurikulum

Bentangan wilayah Indonesia amatlah luas dan bervariasi. Segregasi dan perbedaan terjadi, mengakibatkan variasi mutu. Memberlakukan satu kurikulum nasional tidaklah mungkin. Belum lagi soal guru, salah satu sarana pendidikan yang diabaikan karena telanjur terpatri keyakinan sumber kemerosotan adalah faktor kurikulum. Di belahan wilayah, internet, Twitter, Facebook sudah jadi keseharian, sebaliknya di tempat lain masih hidup di zaman batu.

Kurikulum yang tersusun rapi dan detail yang memuat KTSP dijalankan ketat di sejumlah daerah, sebaliknya dicampakkan di daerah lain. Dicampakkan karena tidak sesuai dan tak mungkin dilaksanakan.

Mengapa demikian? Praksis pendidikan dan dunia pendidikan menganggap kurikulum itu masalah teknis. Sementara pemerintah, lewat departemen teknis yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum, menempatkan kurikulum sebagai sumber kekuasaan. Dalam masyarakat homogen, kurikulum tidak terlalu merisaukan, tetapi bagi masyarakat majemuk, kurikulum adalah pertarungan antar-kekuasaan.

Kelompok masyarakat yang dominan, secara politis berarti upaya dominasi politik di bidang pendidikan, menempatkan kurikulum sebagai alat mempertahankan kekuasaan. Birokrasi kurikulum pun silih berganti, dan karena itu sindiran ganti menteri ganti kurikulum terjadi sebagai hal yang wajar, padahal di lapangan penerapan dan penyesuaiannya berantakan.

Tidak hanya dominasi kepentingan politik, perencanaan kurikulum kurang memperhatikan heterogenitas Indonesia (dibahas dan direncanakan di belakang meja dan berkiblat pada kepentingan politik), satu hal yang selama ini dalam rentangan bongkar pasang kurikulum: terabaikannya peranan guru. Guru tidak dipersiapkan dan diandaikan begitu saja, padahal merekalah pelaksana di lapangan, dengan kondisi beragam kemampuan dan fasilitasnya.

Pernyataan Wakil Presiden Boediono, guru besar yang perhatian dan habitatnya di lingkungan pendidikan, mengentakkan kita (Kompas, 27/8/2012). Dalam artikel itu, bukan dalam pidato resmi, dia mengakui, sampai saat ini Indonesia tidak punya konsepsi yang jelas mengenai substansi pendidikan.

Jangan Ulangi Kesalahan

Ditarik dalam pengalaman praksis pendidikan selama ini, karena tidak pernah ada substansi pendidikan sebagai turunan dari tiadanya filosofi pendidikan, segala kebijakan yang muncul pun merupakan turunan dari ketidakjelasan. Akibatnya, selalu terjadi perdebatan panjang, taruhlah ujian nasional, tidak adanya pendidikan karakter di sekolah, hilangnya pendidikan kewarganegaraan (citizenship) dengan diabaikannya Pancasila, sertifikasi guru, kesejahteraan guru, dan kemerosotan mutu (pengetahuan dan keterampilan) lulusan sekolah.

Sementara pada saat yang sama, Indonesia dihadapkan pada berkah bonus demografi— penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan jumlah penduduk muda (di bawah 15 tahun) dan lanjut usia (65 tahun ke atas). Bonus demografi yang mulai terjadi tahun 2010 akan berakhir tahun 2050 dengan puncaknya tahun 2020-2030, di mana dari setiap 100 jiwa, 64 orang di antaranya berusia produktif. Masalahnya, saat tantangan di depan mata itu tidak diantisipasi baik, di antaranya lewat penyiapan sumber daya manusia bermutu, berakhlak dan terampil, bukan mustahil bonus demografi jadi malapetaka atau setidaknya kesempatan emas lewat begitu saja.

Perubahan kurikulum, yang terjemahannya dalam silabus mata pelajaran yang menyangkut jumlah, isi, dan penekanan, jangan sampai terjebak sebagai arena pertarungan kepentingan politik, menafikan kondisi kemajemukan Indonesia, dan tantangan Indonesia sebagai bagian dari dunia global. Begitu juga jangan sampai terlewatkan faktor kesiapan guru—”dosa asal” yang selama ini diidap dalam setiap perencanaan dan praksis pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks itu, Forum Mangunwijaya VII, pertemuan kerja sama harian Kompas dan Yayasan Dinamika Edukasi Dasar, menyelenggarakan diskusi terbatas di Yogyakarta, 14 September 2012. Para narasumber adalah dosen, guru, pengawas pendidikan, pimpinan yayasan sekolah swasta. Maksudnya menyampaikan sumbangsih pemikiran dalam proses rencana perubahan kurikulum, yang konon akan selesai awal tahun 2013 dan disosialisasikan pertengahan tahun 2013. 

Narasumbernya dosen, guru, pengawas pendidikan, pimpinan yayasan pendidikan: 
Agus Suwignyo, Ag Prih Adiartono, Bahrudin, Ferry T Indratno, Haryatmoko, Paul Suparno, Ki Supriyoko, Sri Prihartini Yulia, dan dimoderatori St Kartono.
Perubahan memang keniscayaan. Tidak saja karena kurikulum adalah pedoman praksis pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari proses praksis pendidikan yang senantiasa memerlukan pembaruan, antisipasi, dan penyesuaian.

Namun, kurikulum yang kurang mempertimbangkan kondisi lapangan dan kesiapan sekolah dan guru, perubahan hanya menghasilkan kurikulum bagus di atas kertas, tetapi minus visi! Indonesia bukan Jawa, Jawa bukan Jakarta! ● 

Sabtu, 30 Juni 2012

Permasalahan Buku dan Pemihakan Pemerintah


Permasalahan Buku dan Pemihakan Pemerintah
St Sularto ; Wartawan Senior KOMPAS
KOMPAS, 29 Juni 2012


Dalam perubahan super cepat industri buku—konvensional kertas, digital, ataupun elektronik (electronic book)—di manakah letak peranan pemerintah? Karena mindset (baca: kecurigaan) pemerintah, buku berarti bisnis, sekian jenis pajak dikenakan. Jumlah jenis pajak pun terbanyak dibanding sektor industri lain.

Hasil survei Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) Jakarta 2011 menunjukkan hanya 15 persen penerbit meyakini ada keberpihakan pemerintah. Masyarakat memang mengapresiasi pembentukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dua tahun lalu, tetapi kehadirannya belum memberikan dampak langsung pada pertumbuhan industri buku. Padahal persentase nilai tambah ekonomi kreatif subsektor penerbitan dan percetakan menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan 12 subsektor ekonomi kreatif lain, sebesar 17,5 persen.

Di saat yang sama, serupa pada industri media massa cetak, ramalan Thomas Meyer bahwa industri cetak akan mati, tetap jadi prediksi yang terus menghantui. Cetak tidak akan mati, ya, tetapi ketika tren penurunan media cetak termasuk buku terus merosot, yang diperlukan bukan hanya keyakinan, malainkan juga upaya supaya tidak melorot dan apalagi benar-benar habis.

Banyak dilakukan terobosan yang di kalangan industri media massa dikembangkan strategi multimedia, multiplatform, multichannel (3M). Kehadiran digital dan elektronik menjadi komplementer dan tidak saling mengerkah. Sinergi menjadi keniscayaan agar bisa bertahan dan berkembang. Strategi tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun lebih awal dibanding Indonesia oleh para penerbit luar negeri.

Dari pameran tahunan perbukuan dunia, Frankfurt Bookfair, selalu terpajang jutaan penerbit buku dunia bergulat mempelajari perkembangan dan kecenderungan, seperti teknologi, desain, minat pembaca, bahkan trik-trik pemasaran buku.

Dari pameran terakhir, Oktober 2011, tersaji terjadinya perubahan signifikan yang menyangkut teknologi dan kebiasaan pembaca. Industri buku dunia—dari sisi ekonomis—sejak beberapa tahun lalu sudah dirasakan terus merosot. Terjadi misalnya di Inggris sebesar 6,1 persen, Amerika Serikat (AS) 5,7 persen, Spanyol 2,3 persen. Jepang, negara dengan kultur baca tinggi baik lewat cetak maupun elektronik, walaupun penjualan buku naik 1 persen, tetapi pendapatan turun 1,5 persen (Patricius Cahanar, Kompas, 9/12/2011).

Lewat Internet

Di banyak negara mulai berlangsung bentuk baru penjualan lewat media internet, elektronik, ataupun cetak. Hadirnya media sosial, seperti Facebook dan Twitter, pun dijadikan sarana memperluas pasar. Bermunculan penerbit buku independen, yakni penulis sekaligus menjadi penerbit, bahkan provider menjadi penerbit. Amazon misalnya, tidak hanya mengunggah naskah ke internet, tetapi juga menjadi penerbit—tren yang semakin menonjol terjadi di Jerman dan AS.

Di Indonesia tidak ada data pasti tentang jumlah judul dan eksemplar yang terbit setiap tahun. Akan tetapi, angka berkisar pada 15.000-25.000 judul dengan rata-rata cetak setiap judul 3.000-4.000 eksemplar.
Sementara itu data di Ikapi Pusat tahun 2010 mematok angka sekitar 25.000 judul buku baru di Indonesia, 16.000 di Malaysia, 189.295 di China, AS 75.000, India 60.000, Jepang 40.000, Vietnam 15.000, dan Malaysia 10.000 judul.

Lemahnya Budaya Baca?

Benarkah kondisi perbukuan di Indonesia disebabkan oleh, antara lain, lemahnya budaya baca? Barangkali begitu, apalagi ketika mulai berkembang budaya baca bersamaan dengan budaya omong berkembang pula budaya elektronik. Yang terjadi adalah besarnya pemakaian telepon seluler.

Kisaran jumlah judul tidak beranjak dari tahun ke tahun, begitu juga jumlah eksemplar, tetapi dengan semakin lebarnya ratio jumlah penduduk, jumlah judul buku, dan jumlah eksemplar, dunia perbukuan di Indonesia semakin merosot. Sementara itu di saat yang sama, melonjak pemakaian telepon seluler.

Tidak hanya merosot dari sisi kuantitas, merosot pula jumlah penulis dan mereka yang ingin melakoni kerja sebagai penulis buku. Menjadi penulis buku menuntut kesiapan bahan lebih komprehensif dibandingkan dengan menjadi penulis koran atau majalah, begitu juga penulis berbagai gaman lain. Dituntut sikap kerja asketis. Dituntut napas panjang, sementara perolehan dari sisi finansial kurang sebanding dengan menulis artikel pendek.

Gelapkah industri perbukuan? Tidak, asalkan dipenuhi beberapa syarat, termasuk bagaimana menghidupkan perpustakaan dan toko buku, yang melayani tiga sarana media sekaligus, yakni multimedia, multichannel, dan multiplatform.

Pertama, peningkatan peran pemerintah dalam mengembangkan industri perbukuan. Perlu dekonstruksi mindset , bahwa industri buku selain bisnis juga idealisme. Dengan mindset itu menjadi keharusan meninjau kembali jenis-jenis pajak ataupun besaran persentase yang dikenakan pada industri buku.

Kedua, terus dikembangkan dan diperluas strategi 3M seperti yang sudah dikembangkan dalam industri media cetak. Strategi 3M diperlukan, selain sebagai bagian dari jurus terus bertahan agar tidak cepat mati, juga bagian dari memberikan sumbangan besar industri ilmu pengetahuan sebagai bagian dari peradaban manusia.

Ketiga, karena industri buku berjalan seiring dengan tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan—beberapa negara maju hasil ilmu-ilmu baru sebanding dengan perkembangan jumlah judul dan eksemplar buku—penghargaan pada pemangku profesi keilmuan yang bekerja dalam sepi, jauh dari hiruk-pikuk publikasi dan terus tekun bersemangat asketis, memperoleh perhatian yang dijabarkan dalam bentuk konkret kesejahteraan.

Keempat, di saat yang sama perlu diberikan perlindungan pada para pemegang hak cipta intelektual, dan memberikan sanksi yuridis bagi para pelanggar ataupun pelaku pembajakan. Pembajakan memang salah satu penghambat berkembangnya profesi penulis, perilaku yang dalam kenyataan selalu pembajak lebih diuntungkan daripada penggugat, penerbit yang bukunya dibajak.

Kelima, hadirnya Yayasan Reproduksi Cipta Indonesia, sebuah yayasan nirlaba yang tujuannya memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta, dan Yayasan Nusa Membaca—sesama yayasan nirlaba—yang ingin ikut serta terlibat dalam pengembangan minat baca masyarakat, merupakan dua gerakan yang perlu memperoleh dukungan luas. ●