Sepak Bola dan PSSI yang Terkoyak

LAPORAN OLAHRAGA AKHIR TAHUN 2011

Sepak Bola dan PSSI yang Terkoyak

Sumber : KOMPAS, 17 Desember 2011

Cerita sepak bola Indonesia 2011 di lapangan tidaklah buruk. Di tengah konflik PSSI, pemain Indonesia lolos ke putaran ketiga Pra-Piala Dunia 2014 bersama 19 negara Asia dan lolos ke final SEA Games. Namun, ceritanya lain di balik dinding kantor PSSI, klub-klub, ruang-ruang rapat, dan kongres.

Pencapaian timnas Pra-Piala Dunia 2014 yang selalu kalah di putaran kedua dan medali perak SEA Games 2011 memang tidak memenuhi harapan publik. Namun, mengingat hadir saat krisis sepak bola mendera negeri ini, dua pencapaian itu tidak buruk.

Di level yunior, prestasi itu tidak menggembirakan. Diwakili tim SAD yang tampil di kompetisi Uruguay, Indonesia kembali gagal lolos ke Piala Asia U-19 2012. ”Merah Putih Junior” juga gagal tampil di Piala Asia U-16 2012. Negeri ini memang tidak punya fondasi pembinaan usia muda.

Di tengah perkembangan sepak bola negara-negara Asia lain yang berlari kencang, sepak bola negeri ini jalan di tempat dan kian tertinggal. Di level klub, pada Liga Champions Asia (LCA), ceritanya setali tiga uang. Arema Indonesia mengikuti jejak Persipura Jayapura musim sebelumnya, yang jadi lumbung gol.

Persipura kebobolan 29 gol dari enam laga, sedangkan Arema kemasukan 22 gol! Keduanya mencatat rekor kebobolan gol terbesar di penyisihan grup yang diikuti 32 klub top Asia.

LCA jauh di atas level klub-klub kita. Mereka baru mampu bersaing di level bawahnya, Piala AFC. Di ajang ini, Persipura lolos ke perempat final dan Sriwijaya ke babak 16 besar.

Di level usia muda, cerita manis ditorehkan pemain Indonesia usia di bawah 15 tahun (U-15) yang menjuarai Piala Pelajar Asia 2011. Pemain muda bibit-bibit sepak bola negeri ini juga ambil bagian pada ajang lain.

SSB Hasanuddin mewakili Indonesia tampil dan menempati peringkat ke-33 dari 40 negara di Piala Danone 2011. Lalu, tim Indonesia ASIOP-Apacinti bertahan hingga 16 besar Gothia Cup, yang sering disebut Piala Dunia mini karena selalu diikuti lebih dari 80 negara, di Swedia.

Begitulah, apa pun hasilnya, cerita sepak bola di lapangan tetap mengasyikkan. Permainan kulit bundar selalu menjadi daya tarik dan hiburan, terlebih lagi jika kemenangan bisa diraih. Namun, tidak demikian jika berbicara sepak bola di luar lapangan dengan pengurus PSSI, klub, atau pengurus daerah (provinsi dan cabang) sebagai ”pemainnya”.

Cerita Memilukan

Mengikuti sepak terjang pengurus sepak bola itu sangat memilukan dan, di tahap tertentu, menjijikkan. Sepak bola negeri ini tidak diurus lewat pendekatan dan prinsip-prinsip keolahragaan (sportsmanship), tetapi dikelola seperti mengurus partai politik.

Kita mulai cerita menjijikkan ini dari awal tahun 2011, Januari akhir, saat PSSI menggelar kongres di Bali. Kongres berlangsung sekitar dua pekan setelah kick-off Liga Primer Indonesia (LPI), kompetisi yang bergulir sebagai ketidakpuasan atas liga resmi PSSI pimpinan Nurdin Halid selama hampir delapan tahun.

Seperti kongres-kongres sebelumnya, forum itu ”bersahabat”. Tak satu pun anggota PSSI bersuara kritis. Bahkan, sekadar abstain pun tidak. Diakui terbuka, forum itu ditunggangi untuk melanggengkan rezim Nurdin.

Seperti sulap, sikap anggota PSSI berubah total bulan-bulan berikutnya, yang—singkat cerita—berujung lengsernya Nurdin dan lahirnya pengurus baru dipimpin Djohar Arifin Husin.

Transisi kepemimpinan PSSI itu, seperti kita catat, berjalan tak mulus dan tak normal. FIFA turun tangan, membekukan Komite Eksekutif PSSI dan menunjuk Komite Normalisasi. Empat kongres telah berlalu: di Bali, Pekanbaru, Jakarta, dan Solo.

Satu hal yang dilupakan, termasuk oleh FIFA, dan tak pernah tersentuh, yakni pertanggungjawaban pengurus PSSI era Nurdin Halid. Ibarat sebuah lagu, PSSI seperti di-restart, berakibat komplikasi persoalan sana-sini dengan segala eksesnya hari ini.

PSSI melakukan blunder pertama, mencopot Alfred Riedl dengan alasan kontraknya dengan pengurus PSSI lama bermasalah (tiga versi). Mencopot pelatih hal biasa dalam sepak bola. Namun, pada kasus Riedl, itu tak dilakukan memadai dan bijak. Andai berpikir jernih, PSSI bisa saja menegosiasi ulang kontraknya dan, jika tak ada titik temu, apa boleh buat mungkin harus stop.

Blunder serupa terulang saat PSSI akan me-restart kompetisi dari titik nol, mengacu lima kriteria yang ditetap Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), yakni legal, finansial, infrastruktur, personel, dan sporting. Akan tetapi, proses penilaian (assessment) itu tidak dijalankan memadai dan tahu-tahu muncul nama-nama klub pada divisi teratas.

Andai saja, sekali lagi andai saja, proses penilaian itu berlangsung fair, transparan, profesional, dan bukan hanya verifikasi dokumen, tetapi juga verifikasi lapangan—berapa pun jumlah klub yang diperoleh atau jika tak ada yang memenuhi syarat, klub dengan skor tertinggi yang lolos—boleh jadi tak sekisruh kini.

Walhasil, publik sepak bola kini disuguhi dua kompetisi: Liga Prima Indonesia yang diakui PSSI dan Liga Super Indonesia peninggalan pengurus PSSI lama. Polemik seputar kasus tercoretnya Persipura dari Piala AFC adalah ekses persoalan itu.

Klub-klub anggota PSSI dan para pengurus daerah (provinsi dan cabang) juga setali tiga uang. Keputusan AFC yang merilis tak satu pun klub Indonesia memenuhi syarat tampil di Liga Champions Asia adalah bukti pengurus klub tidak berbuat apa-apa untuk memajukan klub mereka. Pengurus daerah juga berpangku tangan tidak memutar kompetisi usia muda yang idealnya harus mereka gelar di level regional.

Akumulasi semua persoalan itu berujung pada tidak kunjung majunya sepak bola negeri ini. Sekadar pengingat, awal tahun ini, Indonesia di posisi ke-126 peringkat FIFA. November lalu, peringkat itu anjlok ke-144.

”Quo Vadis”?

Ya, quo vadis (ke mana hendak melangkah) sepak bola Indonesia? Tahun 2012 terbentang di depan mata. Sejumlah agenda telah terpampang nyata, bahkan hingga 2014. Untuk 2012 saja, mulai September bergulir kualifikasi Piala Asia 2015 Australia.

Pada Desember juga berlangsung Piala AFF di Malaysia dan Thailand. Di level antarklub Asia, pertengahan Maret, Arema berlaga di Piala AFC. Belum lagi kalender laga internasional timnas senior yang tidak kurang 11 kali setahun ke depan meski Indonesia telah tersingkir saat dijamu Bahrain, 29 Februari.

Untuk keluar dari karut-marut, jika mau mencontoh Nelson Mandela di Afrika Selatan saat negeri itu ganti rezim, seharusnya ada ruang rekonsiliasi bagi pengurus sepak bola yang kini bertikai bak pengurus parpol.

Tanpa rekonsiliasi, kapan lagi kita benar-benar membangun sepak bola? Ataukah memang ingin semua tenggelam bersama dalam keterpurukan tanpa ujung? ●

(MH SAMSUL HADI)

The “Soccer Tribe”

Budiarto Shambazy, WARTAWAN SENIOR KOMPAS

Sumber : KOMPAS, 26 November 2011

Ikut berduka atas tewasnya dua korban di pintu masuk Stadion Utama Gelora Bung Karno saat final Garuda Muda versus Harimau Muda. Terakhir kali nyawa melayang di GBK pada pertandingan Persib melawan Persebaya di putaran final kompetisi PSSI, Agustus 1966.

Masih segar dalam ingatan, sekitar 100.000 penonton tunggang langgang setelah aparat keamanan menembak ke udara untuk melerai perkelahian massal antarpemain. Sebagian berlindung di bawah bangku, sebagian lagi mencoba ke luar.

Seorang penonton tewas terkena peluru nyasar dan ratusan lagi luka atau pingsan terinjak massa. Presiden Soekarno turun tangan memerintahkan pertandingan yang terhenti 

dilanjutkan beberapa hari kemudian, dan semua berjalan lancar.

Bersyukur juga tragedi kematian di stadion merupakan kejadian yang amat langka di negeri ”penggila bola” ini. Di lain pihak, jajaran penyelenggara sebaiknya semakin mawas diri mengantisipasi.

Jika dihitung kasar, mungkin GBK terisi padat sekitar 120.000 penonton saat final SEA Games. Tak ada penonton meluber sampai ke trek atletik, kondisi yang membahayakan, seperti yang terakhir kali terjadi di final kompetisi perserikatan antara PSMS dan Persib medio 1980-an.

Jika ditambah penonton yang ada di luar GBK, final SEA Games menjadi salah satu penumpukan massa terbesar yang bisa jadi melibatkan sekurang-kurangnya seperempat juta orang. Final sepak bola SEA Games 1979 antara Indonesia dan Malaysia serta SEA Games 1997 antara Indonesia dan Thailand tak seramai final 2011. Apa lacur, timnas kita takluk di ketiga final bergengsi itu. Tahun 1979 kita kalah 0-1 dari Malaysia dan tahun 1997 ditaklukkan Thailand lewat adu penalti.

Kemenangan final 2011 akan bermakna bagi kita karena kita perlu kebangkitan baru, seperti kata slogan SEA Games, ”United and Rising”. Garuda Muda impresif sejak penyisihan grup sampai semifinal, terutama Titus Bonai-Patrich Wanggai.

Antusiasme penonton dahsyat, gejala yang mulai tampak sejak Piala Asia 2007 dan makin 

dahsyat saat Piala AFF 2009. Sepak bola tak lagi tontonan kelas bawah karena kembali digemari berbagai lapisan masyarakat seperti era 1970-an.

Inilah bukti sepak bola adalah industri besar yang menguntungkan jika dikelola secara profesional. Penonton datang ke stadion ingin menyaksikan pertandingan yang skornya tidak diatur wasit atau bandar judi dan pemainnya tidak disuap.

Pendek kata, penonton ingin jantungnya berdebar, berteriak sekeras-kerasnya, dan menghiasi diri dengan berbagai atribut tim nasional. Garuda di Dadaku, itu slogan yang kini populer.

Akan tetapi, kenapa, kok, kita gagal terus di ajang final SEA Games? Di final 1979 kita ditundukkan Malaysia, 0-1, karena prestasi mereka lebih baik.

Malaysia yang dimotori pemain-pemain andal seperti kiper R Arumugam (kini almarhum), dua bek tengah Soh Chin Aun-Santokh Singh, serta striker Mokhtar Dahari lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980 serta merebut perunggu Asian Games 1974.

Kita dua kali kalah sial lewat adu penalti tahun 1997 serta 2011 dan, jangan lupa, juga di final perebutan tiket ke Olimpiade 1976 melawan Korea Utara. Mau tak mau kita terjerembab pada mitos akan selalu kalah di final apa pun di GBK.

Padahal, harus diakui jujur, Harimau Muda relatif memang lebih baik. Namun, jangan salah, Garuda Muda bukannya buruk.

Tak ada rahasia: pembinaan berjenjang dan serius Harimau Muda menjadi kunci sukses. Mesti diakui jujur itulah kekurangan kita: pembinaan berjenjang masih tetap karut-marut.

Ini akibat proses peralihan kepemimpinan dari pengurus lama ke pengurus baru masih kurang transparan. Misalnya, seperti diberitakan kemarin di harian ini, pengurus lama ternyata meninggalkan utang hampir Rp 40 miliar!

Di lain pihak, selain diwarisi sejumlah masalah pelik oleh pengurus lama, pengurus baru yang masih seumur jagung dihadang sejumlah masalah baru. Kepemimpinan kurang tegas, kompetisi kembali dilanda dualisme, kepengurusan overstaffed, Exco terpecah belah, dan lain sebagainya.

Adakah kesadaran dari rezim lama ataupun rezim baru bahwa mereka bukanlah pemangku utama sepak bola kita? Dua pemangku utama adalah para pemain dan kita para penggila bola.

Kita kembali kadung menjadi the soccer tribe. Itulah ”suku tribal” yang mencintai timnas karena berbagai alasan ideologis, kultural, sosial, politis, maupun personal.

Seperempat juta orang malam itu mengelu-elukan Garuda Muda karena rindu kepada nasionalisme walau masih berwatak flag-waving (kibaran bendera). Nyaris tak ada lagi elemen-elemen nasionalisme yang disajikan penguasa.

Kita datang ke GBK karena sumpek dengan kondisi bernegara yang dikelola pemerintah yang abai. Kita putus asa makin malas memaki pejabat-pejabat yang korupsi, lebih suka melampiaskan kekesalan dengan menonton bola.

Kita mau menjadi pencinta Tibo atau Wanggai atau Okto Maniani karena paham kekayaan Papua dijarah habis-habisan oleh Freeport. Biarlah kita mengultusindividukan mereka ketimbang dipaksa-paksa cinta pemimpin feodalistis.

Dan, kita di GBK berjumpa dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah air tanpa perlu memakai topeng. Kita saling sapa, saling teriak, saling bantu, saling tawa, saling salam, dan saling peluk.

Tiba-tiba malam itu kembali ada Indonesia di GBK maupun di depan jutaan layar televisi di Nusantara. Ada harapan sekalipun kalah sial, bangsa besar yang digembalakan para pemimpin yang, sayangnya, ternyata banyak yang berjiwa kerdil. ●