Infrastruktur : Menggeliat Saja Tidak Cukup A Tony Prasetiantono  ;   Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

KOMPAS,  19 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

BURUKNYA infrastruktur sudah lama dirasakan menjadi salah satu titik terlemah dalam daya saing perekonomian Indonesia, selain produktivitas tenaga kerja, level pendidikan, birokrasi, dan korupsi yang akut. Meski demikian, kendati pelan, sebenarnya pembangunan infrastruktur mulai menggeliat. Namun, ke depan, yang diperlukan adalah mengakselerasikannya. Menggeliat saja tidak cukup. Mulai Juni 2014, rel kereta api ganda Jakarta-Surabaya berjarak 727 kilometer dioperasikan, yang bisa memangkas waktu tempuh perjalanan penumpang jalur itu sekitar 3 jam, dari 11 jam menjadi 8 jam. Demikian pula untuk angkutan kargo. Dengan waktu tempuh yang lebih pendek, apa yang akan dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI)? Opsi pertama, karena pelayanan yang lebih baik, tentunya timbul ide untuk menaikkan harga. Adalah wajar dengan waktu tempuh yang lebih cepat, konsumen membayar lebih banyak. Namun, bisa juga menggunakan cara pandang sebaliknya. Dengan adanya rel ganda, PT KAI bisa memperbanyak frekuensi pelayanan. Bahkan, PT KAI bisa menarik para pelanggan (baik penumpang maupun barang) yang semula menggunakan moda transportasi jalan raya. Dengan frekuensi yang lebih besar, PT KAI berpeluang untuk menambah volume kegiatan atau transaksinya. Dengan mengandalkan peningkatan frekuensi, bisa saja tarif justru diturunkan. Ini akan memicu penambahan permintaan, yang kemudian akan berujung pada kenaikan laba. Opsi mana yang dipilih? Saya harap opsi kedua. Kalau ini yang dipilih, akan menimbulkan ”lingkaran surga” (virtuous circle), penurunan tarif akan menyebabkan penurunan biaya logistik. Pada putaran berikutnya, hal ini akan menurunkan inflasi. Banyak analisis menunjukkan bahwa biaya logistik karena kemacetan di jalur jalan pantai utara (pantura) Jawa merupakan salah satu sumber inflasi yang signifikan. Distribusi barang tersendat karena kepadatan, kerusakan jalan, dan banjir, merupakan faktor-faktor penyebab inflasi. Di Indonesia, inflasi bukanlah semata-mata fenomena moneter berupa kenaikan jumlah uang beredar. Inflasi juga karena buruknya saluran distribusi barang dan tersendatnya mobilitas manusia (penumpang). Meski demikian, penurunan inflasi tidak lantas terjadi. Untuk ke sana, banyak inisiatif yang harus dilakukan. Misalnya, para pengusaha mempertanyakan perlunya kendaraan pengumpan (feeder) dari titik konsumen ke stasiun kereta api. Kejadian ini mirip upaya pemerintah Jakarta menyediakan transjakarta. Moda angkutan kota transjakarta diyakini bisa menekan tingkat kemacetan, dengan beralihnya para pengguna kendaraan pribadi menjadi menumpang kendaraan umum. Namun, hal itu tidak serta-merta terjadi jika tidak disiapkan bus pengumpan. Karena itu, PT KAI juga harus melengkapi keberhasilan pembangunan jalur rel ganda dengan menyediakan angkutan pengumpan tersebut. Saya yakin hal ini bisa cepat dilakukan karena relatif tidak sulit diadakan. Selanjutnya, pemerintah juga akan membangun rel ganda jalur selatan, yang melintasi Cirebon-Kutoarjo dan Solo-Madiun-Surabaya. Juga akan mengurangi kepadatan jalur jalan raya. Hitungannya juga sama dengan kasus rel ganda di jalur utara, biaya logistik bisa ditekan 7 hingga 20 persen. Jika diasumsikan biaya transportasi menyumbang 5 hingga 10 persen dalam proses produksi, potensi penurunan inflasi bisa 0,35 persen hingga 1 persen. Sepertinya angka ini kecil, tetapi tetap mengandung arti strategis dalam upaya menekan inflasi yang masih tinggi, 7,25 persen. Inflasi ideal untuk Indonesia adalah di bawah 5 persen. Tidak saja pembangunan rel ganda, inisiatif pembangunan infrastruktur yang lain akhir-akhir ini juga terus dilakukan, misalnya mass rapid transit (MRT) dan monorel di Jakarta, perluasan Pelabuhan Tanjung Priok, bandara baru yang terus bermunculan, sampai rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang gairahnya meredup seiring dengan segera berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Antusiasme pembangunan infrastruktur yang menonjol adalah bandara. Ini bisa dimaklumi karena sektor transportasi—bersama telekomunikasi—merupakan sektor yang pertumbuhannya paling cepat dibandingkan sektor lain. Yang menonjol karena kemegahannya adalah Bandara Kualanamu (Sumatera Utara), Ngurah Rai (Bali), dan Hasanuddin (Makassar). Namun, di sisi lain, cukup ironis juga melihat kenyataan bahwa bandara-bandara di Pulau Jawa justru terlambat melakukan pembangunan. Hanya Jakarta dan Surabaya yang kini sibuk berbenah. Itu pun dengan catatan, keduanya amat terlambat meningkatkan kapasitasnya. Fenomena low cost carrier sejak 1990-an tidak terantisipasi. Bandar udara di Jawa yang ketinggalan zaman adalah Yogyakarta, Semarang, dan Bandung. Kasus bandara Yogyakarta termasuk ironis. Sebagai destinasi wisata kedua sesudah Bali, Yogyakarta termasuk amat terlambat melakukan relokasi bandara. Bandara Adisutjipto sudah tidak layak melayani ledakan penumpang yang kini mencapai 5 juta orang. Namun, setiap kali bandara tersebut akan direlokasi, ada saja sejumlah alasan dan kendala. Misalnya, calon lokasi bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dianggap terlalu jauh, sekitar 40 kilometer dari Yogyakarta. Selain itu, ternyata lokasinya bersinggungan dengan penambangan pasir besi, yang cerobong pabriknya bisa mengganggu penerbangan. Bandara baru Yogyakarta harus dibangun di hamparan tanah seluas 600 hektar agar mampu mengantisipasi lonjakan penumpang ke depan. Sebagai perbandingan, luas Bandara Soekarno-Hatta 1.700 hektar, Bandara Kualanamu 1.500 hektar. Dalam hal infrastruktur, masih banyak pekerjaan rumah yang harus cepat dilakukan pemerintah baru. Pemerintah sebelumnya sudah melakukan beberapa inisiatif, tetapi akselerasinya belum cukup. Pemerintah baru dituntut untuk lebih cekatan. ●

PROSPEK EKONOMI 2014

Infrastruktur : Eksekusi yang Sangat Terlambat M Clara Wresti  ;   Wartawan Kompas

KOMPAS,  25 Oktober 2013

 

PERTENGAHAN  tahun 2013, sesaat sebelum hari raya Idul Fitri, pemerintah dikejutkan dengan ledakan barang impor yang menyerbu masuk Indonesia. Ribuan peti kemas impor membanjiri Pelabuhan Tanjung Priok sehingga menimbulkan kemacetan karena kapasitas pelabuhan yang terbatas. Semua pemilik barang berteriak karena kapasitas pelabuhan terbatas dan proses pengeluaran barang dari pelabuhan lama, membuat pemilik barang harus membayar lebih mahal dari seharusnya. Tidak hanya lalu lintas barang di pelabuhan laut yang mengalami kemacetan. Di Bandara Soekarno-Hatta, para penumpang juga mengeluh. Sering kali mereka harus menunggu hingga puluhan menit di dalam pesawat hanya untuk antre lepas landas atau berputar-putar di udara untuk menunggu giliran mendarat. Di darat, kondisinya juga tidak jauh berbeda. Jutaan orang harus menghabiskan waktu, tenaga, dan bahan bakar yang besar untuk bisa melakukan aktivitasnya. Kemacetan di jalan raya juga telah mengancam mobilitas warga kota, yang tentu akan berdampak pada produktivitas. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan hasil studi evaluasi biaya kemacetan lalu lintas DKI Jakarta tahun 2010, mencatat, kerugian akibat kemacetan lalu lintas di Jakarta mencapai Rp 45,198 triliun. Kerugian mencakup komponen biaya untuk bahan bakar kendaraan, operasi kendaraan, kehilangan nilai waktu, kehilangan potensi ekonomi, dan pencemaran udara. Kerugian terbesar dari kemacetan lalu lintas yang melingkupi DKI Jakarta adalah kehilangan nilai waktu yang mencapai Rp 14 triliun lebih. Kemacetan yang terjadi di darat, laut, dan udara ini tentu saja membuat daya saing Indonesia menjadi rendah. Walau World Economic Forum (WEF) telah meningkatkan peringkat Indonesia dalam daftar daya saing global 2013 pada September lalu, dari urutan 50 menjadi urutan 38 dengan skor 4,53, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia dikalahkan Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Padahal, sebentar lagi, di tahun 2015, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara itu saat Masyarakat Ekonomi ASEAN diterapkan. WEF menilai performa Indonesia telah memperoleh nilai baik pada pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, pelabuhan, pembangkit listrik, dan fasilitas lain. Namun, di luar yang diungkapkan WEF ini, kondisi Indonesia masih belum mencukupi. Kemacetan masih ditemukan di banyak tempat. Masyarakat di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi masih mengeluhkan layanan listrik yang buruk. Dengan kondisi ini, Bank Dunia menyarankan Pemerintah Indonesia harus fokus pada kebijakan membangun infrastruktur untuk menopang kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas. Menurut Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik, di Bali, awal Oktober lalu, kurangnya dukungan infrastruktur di Indonesia merupakan halangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan inflasi, dan menciptakan defisit neraca pembayaran. ”Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur untuk menopang kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas,” kata mantan Menteri Keuangan Indonesia yang kerap disapa Ani ini. Ani juga mengatakan bahwa masalah infrastruktur dihadapi oleh semua negara di dunia, baik negara miskin, berkembang, maupun maju. Negara berkembang membutuhkan dana sebesar 1 triliun hingga 1,2 triliun dollar AS untuk menopang pertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas, pengentasan rakyat dari kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Fokus infrastruktur Menteri Keuangan Chatib Basri sebelumnya mengatakan, Indonesia telah memilih untuk fokus pada masalah infrastruktur. ”Indonesia secara konsisten memimpin upaya untuk meningkatkan profil agenda reformasi infrastruktur di APEC serta forum lainnya, seperti ASEAN dan G-20 serta menciptakan sinergi antarmereka,” ujarnya. Dikatakannya, untuk memperkuat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi, perekonomian yang sedang tumbuh perlu menarik modal jangka panjang yang diinvestasikan dalam proyek infrastruktur terbaik. ”Tantangan kita saat ini adalah mengambil langkah-langkah praktis yang membutuhkan kerja dan niat, yang dipandu oleh prospek strategis,” tuturnya. Apa yang diputuskan pemerintah untuk infrastruktur sudah tepat. Namun, masih dibutuhkan banyak dana dan waktu yang cukup lama untuk bisa mewujudkan infrastruktur itu. Mengenai kendala dana, Bank Dunia sudah menawarkan Global Infrastructure Facility, yakni pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu China juga menyatakan ingin membangun bank infrastruktur untuk membantu pembiayaan infrastruktur negara-negara di Asia. Sekarang yang dibutuhkan adalah komitmen yang kuat untuk tidak melakukan korupsi terhadap anggaran-anggaran infrastruktur. Jangan ada lagi ditemukan daerah-daerah miskin, tetapi pejabat publiknya bergelimang harta. Demikian juga proses lelang, harus dilakukan dengan benar dan jujur. Pertimbangan pemenang tender jangan lagi sekadar yang menawarkan paling murah, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi agar infrastruktur yang dihasilkan adalah infrastruktur yang berkualitas dan tahan lama sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat. ●