Pupusnya Harapan di PAN Djoko Susilo  ;  Mantan anggota FPAN DPR

                                                    JAWA POS, 08 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KEPINDAHAN PAN dari Koalisi Merah Putih (KMP) ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sangat mengagetkan masyarakat politik Indonesia. Khususnya tentu saja jajaran pengurus PAN di semua lapisan, termasuk para simpatisannya. Padahal, masih segar dalam ingatan, kongres PAN di Denpasar, Bali, pada Maret lalu mengukuhkan hasil rakernas di Jakarta yang menegaskan bahwa PAN membangun koalisi permanen dengan KMP. Hal serupa disampaikan Zulkifli Hasan yang kala itu terpilih sebagai ketua umum. Sebenarnya, berganti posisi dalam politik itu hal yang lumrah. Politik itu dinamis dan bagi Zulkifli, barangkali, juga pragmatis. Hanya, meski pragmatis dan dinamis, politik memiliki etika. Partai politik juga harus mendengarkan suara konstituennya. Pada posisi inilah kepemimpinan Zulkifli mengalami ujian: apakah dia seorang politikus pragmatis ala Machiavelli atau seorang yang tahan uji dan teguh pendirian? Kongres Bali yang memilih dia dengan kemenangan tipis enam suara atas rivalnya, Hatta Rajasa, itu memberikan amanat dan mandat bahwa PAN akan berada dalam koalisi permanen dengan KMP. Namun, keputusan kongres yang merupakan forum tertinggi partai dengan begitu mudah diingkari. Lalu, apa sesungguhnya yang hendak dicapai PAN saat ini? Saya hadir waktu rapat-rapat perumusan nama, struktur organisasi, dan AD/ART serta ideologi perjuangan PAN di Mega Mendung pada Agustus 1998. Saat itu kalangan aktivis dan intelektual sangat berharap dengan gerakan reformasi yang digelorakan Amien Rais dan tokoh-tokoh lainnya. Jelas sekali semangat demokrasi dan reformasi yang ingin diusung PAN. Saya juga bisa memastikan bahwa tidak ada pengurus DPP PAN yang berkuasa sekarang ini yang hadir kala itu. Wajar kiranya kalau semangat tersebut kemudian luntur di generasi sekarang. Di antara puluhan pengurus harian DPP PAN periode sekarang ini, tidak banyak yang dikenal publik dan bisa dikatakan tidak memahami akar sejarah perjuangan berdirinya PAN itu sendiri. Mereka tidak memahami semangat demokrasi dan reformasi yang dibawa dengan kelahiran PAN. Seharusnya keputusan menyeberang ke KIH atau berbagai macam keputusan politik strategis lainnya dilakukan dengan cara yang demokratis. PAN bukan hanya milik pengurus DPP, tetapi juga milik ratusan pengurus dari tingkat pusat sampai ke daerah serta jutaan pemilihnya. Tetapi, sekarang ini PAN sudah direduksi menjadi ”milik” sang ketua umum dan beberapa pengurus yang dekat dengannya. Bagaimana bisa dikatakan mau membela rakyat banyak, amanat kongres yang jelas merupakan mandat dari anggota saja dengan mudah diabaikan? Jika karena sesuatu hal merasa harus mengubah kebijakan, pengurus semestinya meminta persetujuan partai melalui minimal forum rakernas (rapat kerja nasional). Tampaknya hal yang demikian tidak dipedulikan DPP PAN sehingga wajar di kemudian hari rakyat akan bertanya, apa benar PAN partai yang amanah sesuai dengan namanya Partai Amanat Nasional? Karena itu, wajar jika keputusan Zulkifli Hasan lantas mendapat reaksi keras dari berbagai daerah. Artinya, itu menambah daftar masalah setelah kongres. Misalnya, kebuntuan sejumlah musyawarah wilayah. Kasus deadlock muswil PAN Jatim beberapa waktu lalu, contohnya. PAN tidak lagi menjadi harapan bagi pendukungnya, termasuk konstituen inti seperti warga Muhammadiyah dan kalangan intelektual perkotaan. Bahkan, kalangan aktivis akar rumput pun kini merasa hanya dipakai kalau diperlukan tenaganya. Tidak ada perasaan senasib seperjuangan seperti di kala awal PAN didirikan. Keputusan Zulkifli membawa PAN mendukung Jokowi bukan soal benar atau salah. Tapi, merupakan blunder politik karena keputusan strategis tidak dibicarakan dan mendapatkan mandat dari jajaran partai. Di MPP PAN, hanya Ketua MPP Sutrisno Bachir yang diajak bicara tanpa melibatkan rapat pleno anggota MPP. Menurut saya, itu merupakan pengingkaran terhadap amanat anggota. Jadi tidak salah, sekarang masyarakat kehilangan harapan akan tumbuhnya demokrasi yang sehat di Indonesia.  Mengapa demikian? Sebab, PAN yang dibangun dengan semangat demokrasi dan reformasi saja tidak bisa mempraktikkan gagasan yang menjadi ideologinya. Demokrasi memang melelahkan. Karena itu, jika menjalankan demokrasi seperti yang selama ini dikampanyekan, Zulkifli harus mampu meyakinkan minimal pengurus DPW, DPP, dan MPP PAN sebelum memutuskan untuk menyeberang ke KIH. Nyatanya tidak. Wajar kalau sebagian anggota yang mulai kehilangan harapan lambat laun akan meninggalkan PAN . Saya masih berharap Zulkifli Hasan bisa kembali kepada khitah reformasi dan demokrasi yang menjadi landasan kelahiran PAN. Atau, harapan itu akan terputus di tengah jalan. ●

Ketika Relawan Menjadi Dubes RI Djoko Susilo  ;   Mantan Dubes RI untuk Swiss

                                                      JAWA POS, 19 Agustus 2015     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KEMENTERIAN Luar Negeri RI mendapat kado istimewa pada hari ulang tahun ke-70 yang jatuh hari ini (Rabu, 19 Agustus). Kado istimewa itu berupa daftar nama 33 calon duta besar (Dubes) RI yang sepertiganya (11 orang) merupakan mantan anggota tim relawan Jokowi-JK dalam pilpres tahun lalu. Daftar nama tersebut sudah lama menjadi gunjingan atau rasan-rasan di kalangan korps diplomatik RI. Sebab, baru kali ini ’’campur tangan’’ presiden terhadap korps diplomat profesional terjadi terlalu jauh dan dalam jumlah yang signifikan, yakni dengan mengajukan calon Dubes nonkarir sampai hampir 33 persen dari pos yang akan diisi. Memang, tidak ada aturan tertulis yang dilanggar dalam penunjukan calon duta besar dari kalangan relawan politik presiden pemenang pemilu tersebut. Hanya, para diplomat menggunjingkan hal itu karena beberapa alasan. Pertama, sejak masa Presiden Soeharto sampai terakhir masa kepresidenan SBY, terdapat kesepahaman antara Komisi I DPR dan Kemenlu bahwa jumlah Dubes nonkarir dalam setiap angkatan hanya 10–15 persen. Hal itu dilakukan untuk menjaga tidak terganggunya perencanaan karir korps diplomatik RI yang harus berjuang puluhan tahun guna mencapai jabatan Dubes yang merupakan puncak karir seorang diplomat. Kedua, pengangkatan duta besar dari kalangan nonkarir bukan sekadar balas jasa politik, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan. Namun, kali ini, Presiden Jokowi dinilai telah kebablasan dalam memaksakan kehendaknya. Memang benar bahwa seorang duta besar adalah wakil pribadi seorang kepala negara sekaligus mewakili pemerintah negaranya. Penunjukan seseorang untuk menjadi duta besar adalah hak prerogatif presiden, sama dengan pengangkatan seseorang menjadi menteri atau anggota kabinet. Jadi, presiden memang mempunyai kuasa mutlak. Namun, kuasa mutlak presiden tentu harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Misalnya, kualitas calon, pengalaman profesional, dan beberapa aspek non politis lainnya. Penunjukan para calon duta besar tahun ini merupakan yang pertama dilakukan Jokowi. Beberapa waktu lalu, dia melantik sejumlah duta besar RI. Namun, proses seleksi dan pengangkatannya masih di bawah Presiden SBY. Hampir tidak ada masalah yang berarti, kecuali hanya duta besar RI Totok Riyanto yang mengalami penundaan ketika akan menyerahkan surat kepercayaan kepada presiden Brasil lantaran eksekusi gembong narkoba asal negara itu. SBY selama ini menyerahkan proses seleksi sepenuhnya di Kemenlu dengan sedikit pengecualian. Karena itu, hampir tidak pernah timbul keresahan atau gejolak di kalangan para diplomat karir di Pejambon. Seleksi kali ini menimbulkan sejumlah keresahan lantaran sedikitnya dua hal. Konon, semula Jokowi menghendaki separo calon duta besar berasal dari para relawan atau pendukungnya. Dia pun menghendaki mereka ditempatkan di pospos strategis seperti PBB di New York, Jenewa, atau negara-negara besar seperti Rusia, Belanda, dan London. Lebih rumit, beberapa kelompok relawan, kabarnya, mengirimkan nama-nama tokohnya untuk menjadi Dubes langsung ke Kemenlu tanpa koordinasi ke Sekretariat Negara sebagaimana lazimnya selama ini. Menlu Retno Marsudi, sebagai diplomat karir, memproses dan menyeleksi calon Dubes melalui proses baku, yakni melalui lembaga ’’baperjakat’’ (badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan) Kemenlu. Tentu, daftarnya sesuai dengan persepsi kepentingan diplomasi RI. Daftar tersebut ditolak Jokowi karena jatah relawan kurang banyak. Akhirnya, setelah bolak-balik, dihasilkan 33 nama yang 11 di antaranya berasal dari para relawan. Memang, di antara sejumlah nama relawan yang diajukan Jokowi, ada yang tepat dan sangat layak menduduki pos yang diusulkan. Misalnya, Dr Rizal Sukma yang saat ini menjabat direktur eksekutif CSIS dan ketua Biro Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah. Rizal diajukan untuk menjadi calon duta besar untuk UK merangkap Republik Irlandia. Namun, beberapa nama lainnya kurang memenuhi kriteria minimal sebagai calon duta besar. Pengalamannya hanya aktif dalam sebuah ormas dan kemudian menjadi relawan Jokowi. Tentu, hal yang demikian menjadi keprihatinan sebagian kalangan korps diplomatik. Sebab, duta besar adalah wakil negara dan bangsa. Kalaupun dia tidak berasal dari diplomat karir, diharapkan calon yang bersangkutan menunjukkan kapasitas sebagai calon diplomat dan memiliki pengetahuan dasar diplomasi yang mumpuni. Banyaknya relawan Jokowi sebagai calon Dubes nonkarir jelas meresahkan kalangan diplomat karir. Gelombang pertama yang ’’hanya’’ 30 persen kabarnya akan disusul badai yang lebih dahsyat. Sebenarnya, kalangan korps diplomat karir bisa menerima penunjukan Dubes nonkarir sebagai hak prerogratif presiden. Tetapi, hak tersebut semestinya tidak digunakan secara semena-mena. Pertama, calon yang diangkat mesti menunjukkan kualitas minimal calon diplomat. Kecakapan bahasa asing, khususnya Inggris, harus paripurna. Kedua, calon memiliki pengalaman profesional di bidangnya secara memadai. Ketiga, jumlah alokasi tidak sangat besar hingga mencapai sepertiga angkatan atau lebih. Sudah seharusnya Presiden Jokowi memikirkan kepentingan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia secara komprehensif. ●

Angin Antireformasi dalam Muhammadiyah Djoko Susilo ;   Mantan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah

                                                      JAWA POS, 03 Agustus 2015     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PEKAN ini Muhammadiyah menggelar kongres di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada beberapa agenda penting dalam pertemuan akbar warga persyarikatan ini. Di antara agenda tersebut, penggantian Din Syamsuddin sebagai ketua umum karena masa jabatannya habis dan melanjutkan langkah reformasi organisasi, baik khitah perjuangan maupun keorganisasian. Itu bukan hal baru, tetapi masalah lama yang sering timbul dan tenggelam dalam Muhammadiyah. Dua puluh lima tahun lalu, gerakan reformasi dalam Muhammadiyah sempat mencuat dalam muktamar Muhammadiyah di Jogjakarta pada 1990. Saat itu terdapat dua kubu yang berseteru. Yakni, kubu Jogjakarta yang antireformasi dengan tokohnya Drs Djazman al Kindi melawan kubu Jakarta yang proreformasi di bawah pimpinan Drs H Lukman Harun. Ketegangan kembali muncul pasca gerakan reformasi nasional pada 1999 hingga awal 2000-an. Euforia kebebasan dan demokratisasi nasional itu juga berpengaruh di kalangan Muhammadiyah. Sebagian warga Muhammadiyah larut dalam euforia itu dengan aktif dalam kegiatan politik, antara lain mendukung PAN yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Amien Rais. Dari jajaran pimpinan pusat sampai tingkat ranting, warga Muhammadiyah mulai terbelah secara politik. Ada yang mendukung PAN, namun masih banyak pula yang setia kepada Golkar, PPP, atau bahkan PDIP, serta mendukung partai-partai baru seperti PBB dan Masyumi. Meski demikian, yang banyak mengkhawatirkan bagi kalangan ''konservatif'' Muhammadiyah saat itu adalah apa yang ditengarai mulai berjangkitnya ''virus liberal'' dalam Muhammadiyah, baik di kalangan AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) maupun di kalangan senior Muhammadiyah. Kelompok JIMM dan para senior Muhammadiyah bersimpati dengan itu sebenarnya hanya ingin mengembalikan gairah ber-Muhammadiyah dan khususnya dalam bidang pemikiran. Mereka menilai, sejak beberapa dasawarsa terakhir sudah terjadi kemandekan berpikir atau dalam bahasa warga Muhammadiyah, terjadi ''kejumudan'' intelektual. Penyakit TBC alias takhayul, bidah, dan khurafat yang dahulu sangat ditakuti kini membayang-bayangi lagi. Tokoh-tokoh yang cukup berbobot pun akhirnya terpental. Di antaranya, Dr Amien Abdullah, Dr Abdul Munir Mulkhan, dan Dr Muslim Abdurrachman. Kelompok muda yang bergabung dengan JIMM pun diberangus sehingga mereka tidak mendapat forum di lingkungan Muhammadiyah. Beberapa tokoh mudanya, misalnya mantan Ketua IMM Sukidi, akhirnya hijrah ke Amerika Serikat. Din Syamsuddin termasuk tokoh yang moderat yang sesungguhnya mencoba menyeimbangkan antara reformasi dan komitmen kepada nilai-nilai tradisional Muhammadiyah. Sejak kemunculannya di jajaran elite Pemuda Muhammadiyah pada 1990 lewat muktamar Pemuda Muhammadiyan di Palembang, Din selalu mencoba membuat keseimbangan. Sebagai ketua umum PP Muhammadiyah sejak 2005 pun, dia mampu menyeimbangkan berbagai pihak. Dia aktif dalam forum keagamaan, politik, bahkan menjadi inisiator ''Jihad Konstitusional'', sampai bergaul akrab dengan kalangan nonmuslim maupun para artis. Dalam muktamar di Makassar kali ini, di antara para calon yang muncul,satu-satunya yang mendekati kemampuan Din Syamsuddin hanya Prof Dr A. Syafiq Mughni. Syafiq yang merupakan tokoh Muhammadiyah Jawa Timur asli Paciran, Lamongan, mempunyai kapasitas intelektual dan keagamaan sekelas Din. Pesaing Syafiq yang terpenting adalah Dr Yunahar Ilyas. Sebagai lulusan universitas di Arab Saudi, Yunahar sering dianggap mewakili kelompok ''Wahabi'' meski anggapan itu tidak tepat. Namun, karena dia ''kurang gaul'' dengan para artis atau tokoh-tokoh nonmuslim seperti Din Syamsuddin, Yunahar kurang dikenal secara nasional. Sangat sulit membayangkan Yunahar Ilyas bisa bergaul luwes dengan para artis seperti Cici Tegal, Iis Dahlia, dan barisan artis lain yang selama ini dekat dengan Muhammadiyah. Hasil persaingan antara Syafiq Mughni dan Yunahar Ilyas itu akan mewarnai perjalanan Muhammadiyah lima tahun ke depan. Sudah tentu, hal itu juga akan mewarnai kehidupan nasional karena Muhammadiyah merupakan salah satu komponen bangsa dan organisasi Islam terbesar. Untuk Muhammadiyah, ini sangat strategis karena di belakang Syafiq berdiri sederetan intelektual muda yang reformis dan progresif. Misalnya, Dr Rizal Sukma, Dr Muhadjir Effendy, Dr Abdul Mukti MEd, dan H Hajriyanto Y. Thohari. Sebaliknya di kubu Yunahar Ilyas terdapat nama-nama yang populer dengan mereka yang antiliberal. Misalnya, Buya Risman dan Goodwill Zubir. Oleh karena itu, sesungguhnya sangat sulit mengharapkan adanya kejutan dalam muktamar Muhammadiyah di Makassar ini. Bahkan, sebagian tokoh reformis agak ketakutan kalau dianggap terlalu ''proreformasi'' dan hal itu akan disamakan dengan ''proliberal'' yang pada akhirnya akan membuat mereka terpental dari jajaran elite PP Muhammadiyah. Namun, jika Muhammadiyah ingin semakin maju, mestinya kelompok intelektual muda progresif diberi kesempatan lebih banyak ketimbang mereka yang hanya ingin mempertahankan status quo.  Sangat sulit membayangkan Muhammadiyah dipimpin tokoh yang tidak punya wawasan keagamaan memadai tetapi sekaligus punya wawasan nasional dan internasional yang luas. Rasanya akan menjadi bencana bagi Muhammadiyah jika pimpinannya nanti kelompok yang eksklusif, garis keras, dan bahkan menampakkan wajah mirip kaum ''Wahabi'' atau ''Salafi'' yang terasa asing di kalangan umat Islam Indonesia. ●

Sekolah Indonesia dan Diplomasi RI    Djoko Susilo  ;  Dubes RI di Swiss 2010–2014

                                                         JAWA POS, 08 Juli 2015        

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KBRI Yangon bukanlah kantor perwakilan RI yang besar, meski mewakili pemerintah di salah satu negara ASEAN. Hanya ada enam home staff, termasuk Duta Besar Ito Sumardi dan seorang atase pertahanan. Meski demikian, KBRI Yangon mempunyai kontribusi besar bagi perjuangan diplomasi RI karena memiliki: Sekolah Indonesia. Berbeda dengan sekolah Indonesia di beberapa negara lain, khususnya di Eropa yang banyak ditutup atau di negara lain di kawasan ASEAN yang kondisinya seperti mati segan tapi hidup pun tak mau, Sekolah Indonesia makin berjaya dan menjadi sekolah favorit di Myanmar. Sekolah itu memiliki hampir 600 murid yang hampir 90 persen bukan WNI alias warga Myanmar dan warga asing lain di Yangon. Di antara lebih dari separo murid Sekolah Indonesia yang merupakan warga Myanmar, hampir separonya adalah anak keluarga pejabat tinggi negara itu. Sekolah Indonesia Myanmar mempunyai jenjang pendidikan mulai tingkat TK sampai SMA. Sekolah tersebut menjadi favorit karena –selain belajar dalam bahasa Myanmar, Inggris, dan Indonesia– pelajar diberi pendidikan agama. Yang beragama Islam, baik WNI maupun Myanmar, juga diberi pendidikan agama Islam. Yang beragama Buddha atau Kristen juga diberi pelajaran sesuai dengan agama yang dianut mereka. Hal tersebut sangat menggembirakan orang tua murid di Myanmar. Meski mayoritas penduduk negara itu beragama Buddha, tidak ada pelajaran agama di sekolah negeri dan swasta lainnya. Itulah yang membuat warga Myanmar percaya dengan menyekolahkan anak mereka di Sekolah Indonesia. Selain pendidikan umum yang baik, mereka mendapat pelajaran agama yang baik. Karena itu, setiap awal tahun seperti ini, sekolah terpaksa menolak sejumlah calon murid karena daya tampung yang tidak mencukupi. Untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas, Dubes Ito Sumardi terus berusaha memberikan dukungan maksimal, baik melalui jalur pemerintahan maupun swasta. Salah satu rencana besarnya adalah mendirikan masjid di lingkungan kompleks sekolahan, selain untuk warga masyarakat Indonesia, juga untuk pelajar yang beragama Islam atau warga lain. Dengan demikian, sekolah maupun masjid akan menjadi sarana diplomasi publik yang efektif. Para pelajar setingkat SMP umumnya sudah lancar berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang suka menyanyikan lagu-lagu Indonesia ala Slank atau penyanyi pop lain. Tentu saja tarian klasik seperti tari saman dan tari Jawa atau Bali dikuasai dengan baik. Bisa dikatakan, Sekolah Indonesia telah menjadi pusat pendidikan dasar para calon intelektual, bisnis maupun pemimpin bangsa Myanmar, yang punya hubungan khusus dan bersahabat baik dengan Indonesia. Beberapa perguruan tinggi seperti UGM atau UI sudah memiliki kerja sama yang baik. Lulusan sekolah Indonesia di Yangon bisa mendaftar karena dijamin sudah bisa berbahasa Indonesia dan mempunyai kemampuan akademik yang memadai.  Menurut Gufron, kepala Sekolah Indonesia di Yangon, kualitas pendidikan yang dimiliki sekolah yang dipimpinnya setara atau bahkan lebih unggul dari sekolah milik asing di Myanmar, meski SPP-nya sangat murah. Bagi mantan diplomat atau anggota Komisi I DPR seperti saya, Sekolah Indonesia itu ibarat oase di tengah keringnya diplomasi publik RI. Bisa dikatakan, selama ini diplomasi publik RI kering dengan terobosan gagasan maupun kegiatan. Bahkan, di banyak negara, karena minimnya dukungan dana, kegiatan diplomasi publik macet atau tidak bisa berkembang sama sekali. Diplomasi RI tidak hanya terhambat kurangnya dana, tetapi juga kurangnya perhatian kepada masalahmasalah nonpolitik. Bisa dimaklumi, masalahnya, diplomat RI sudah lama dikurung dalam kotak sempit urusan politik. Sangat benar jika pada awal masa pemerintahannya, Presiden Jokowi sempat mengingatkan para diplomat agar tidak terlalu berfokus pada urusan politik saja, tetapi juga harus mengembangkan dan mendukung kepentingan ekonomi dan sosial budaya bangsa. Harapan presiden itu, tampaknya, masih agak lama bisa diwujudkan. Sebab, yang menjadi ’’bintang’’ di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) umumnya adalah mereka yang bertahun-tahun berkecimpung di dunia politik. Mereka akan merasa menggapai puncak jika ditempatkan di PTRI New York atau PTRI di Jenewa. Baik di level duta besar atau level junior setingkat sekretaris III. Para diplomat merasa bangga kalau ditempatkan di dua pos tersebut. Penempatan di direktorat yang membidangi ekonomi atau diplomasi publik dianggap kurang bergengsi. Persoalan di Kemenlu menjadi makin akut karena selain kekurangan dana, para pejabat tinggi Kemenlu tidak mempunyai political leverage atau bargaining politic dengan instansi lain. Penyebab utamanya, pejabat tinggi Kemenlu, termasuk para duta besarnya, terdidik sebagai birokrat PNS yang sudah biasa tunduk pada perintah. Mereka sudah biasa nrimo ing pandum dan tidak berusaha memperjuangkan hak serta nasib dengan maksimal. Bahkan, pada masa kepemimpinan Marty Natalegawa, seluruh pejabat tinggi dilarang berhubungan dengan DPR atau Kementerian Keuangan dengan tujuan lobi. Meski Menlu Retno telah berusaha memperbaiki keadaan, karena kerusakan yang terjadi sudah sangat parah, dibutuhkan kerja ekstrakeras untuk memulihkan kemampuan diplomasi Kemenlu selevel di masa kepemimpinan Hassan Wirajuda. Diplomasi publik, budaya, dan ekonomi yang dulu menjadi andalan harus dipulihkan dan didukung habis-habisan. Hanya dengan cara demikian, kerja keras Dubes Ito Sumardi serta para guru di Sekolah Indonesia Myanmar akan membuahkan hasil lebih baik. Dubes Ito akan mengakhiri tugasnya dengan bangga karena Indonesia makin berjaya dan dikagumi bukan karena kiprah politiknya saja, tetapi juga karena peran pendidikan serta budayanya. Seyogianya Mendikbud Anies Baswedan juga menaruh perhatian terhadap masalah diplomasi pendidikan dan budaya ini. Jangan biarkan KBRI Yangon berjuang sendiri tanpa dukungan memadai dari pemerintah RI. ●

FIFA, Gangster, dan Korupsi Djoko Susilo  ;  Dubes RI di Bern 2010–2014

JAWA POS, 30 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

TIDAK diragukan lagi, Swiss adalah negara yang terkenal sangat bersih, baik dalam arti kebersihan yang riil maupun sistem birokrasi yang bersih dari korupsi. Karena itulah, banyak perusahaan Eropa, Jepang, Korea, Timur Tengah, dan Amerika Serikat yang menempatkan kantor perwakilan di Swiss. Orang asing pun lebih senang mendirikan bisnis dengan berbasis di Swiss. Selain pajak di negeri itu lebih miring daripada negara Eropa lainnya, mereka merasa aman dan nyaman serta ada kepastian perlindungan hukum. Walhasil, kondisi itu menjadikan negara kecil di Pegunungan Alpen tersebut sebagai sebuah negara yang supermakmur serta sangat aman dan nyaman untuk tinggal. Jaminan kepastian hukum dan kenyamanan berusaha menjadi menarik bukan saja bagi para pengusaha, tetapi juga organisasi internasional kelas dunia, untuk bermarkas di Swiss. Salah satu di antaranya adalah FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Bertahun-tahun organisasi itu menikmati berbagai macam kemudahan sehingga seolah-olah punya kekebalan hukum di Swiss. Namun, sudah lama para pemimpin Swiss gelisah dengan makin banyaknya organisasi yang berbasis di Swiss yang seolah-olah merasa kebal hukum. Itulah sebabnya, sekitar dua atau tiga tahun lalu Bundesrat atau DPR Swiss mengesahkan undang-undang yang menyatakan bahwa semua organisasi internasional yang bermarkas di Swiss harus patuh dan tunduk terhadap hukum Swiss dengan sedikit pengecualian. Organisasi yang dikecualikan adalah yang dibentuk berdasar perjanjian internasional antarnegara, di mana pejabat dan staf internasionalnya menikmati hak kekebalan diplomatik sebagaimana diatur oleh Konvensi Wina tentang perjanjian diplomatik. Yang termasuk kelompok itu adalah PBB, WHO, WTO, dan sebagainya. Jelas FIFA, Komite Olimpiade Internasional, dan sebagainya tidak termasuk yang memiliki hak kekebalan diplomatik serta ekstrateritorialitas. Jadi, sangat aneh jika PSSI tidak mau tunduk kepada pemerintah RI, tapi hanya mau tunduk kepada FIFA. Padahal, FIFA harus patuh dan tunduk kepada hukum Swiss. FIFA saja di Swiss tidak punya hak ekstrateritorial, tetapi PSSI merasa seperti negara dalam negara karena hanya mau diatur oleh FIFA. Di mata masyarakat Swiss, FIFA sudah lama kehilangan respek dan wibawanya. Hal itu dimulai dari Sepp Blatter sendiri. Wartawan koran Blick am Abend pernah menemui Sepp Blatter dan menanyakan alamat KTP-nya. Blatter, yang sehari-hari tinggal di apartemen mewahnya dengan nilai sewa per bulan sekitar CHF 8.000 atau hampir Rp 120 juta per bulan itu ternyata kebingungan. Dia tidak tahu persis alamat KTP-nya. Sampai tiga kali wartawan koran Swiss itu menanyakan, Blatter tetap tidak bisa menjelaskan. Akhirnya, wartawan tersebut membantu mengingatkan Blatter bahwa alamat KTP-nya di Kota Appenzell yang jauh dari apartemen yang ditinggalinya sehari-hari di Kota Zurich. Blatter memilih menggunakan alamat KTP di Appenzell dan bukan Zurich karena pajak pendapatan yang harus dibayarnya akan jauh lebih murah. Secara teknis, hal itu di Swiss termasuk perbuatan ilegal meski belum tentu bisa dipidanakan. Blatter, meski sudah tua, hampir 79 tahun, ternyata masih senang berpacaran. Menurut Andrew Neill, wartawan Inggris yang membongkar habis korupsi FIFA di bukunya yang berjudul Foul, pacar-pacar Blatter kalau shopping dan traveling masih sering minta dibayari oleh FIFA. Jelas itu merupakan tindakan tidak etis. Sebab, di Swiss seorang pejabat tidak mengajak istri atau kerabatnya, apalagi pacarnya, melakukan perjalanan dinas dengan dibayari kantornya. Tapi, untuk Blatter, hal itu dianggap biasa mengingat jasa-jasanya. Selama 17 tahun berkuasa di FIFA, Blatter sudah kawin cerai tiga kali. Jumlah itu termasuk rekor di Swiss. Blatter mempunyai reputasi yang buruk di mata masyarakat Swiss. Seorang sahabat saya, profesor bidang politik dan mantan wartawan Swiss yang tinggal di Basel, menyebut FIFA sebagai kebobrokan yang sulit diluruskan. Masalahnya, Blatter selalu menggunakan orang lain dalam melakukan berbagai aksinya. Posisi sebagai presiden FIFA sangat bergengsi dan berkuasa. Kecuali di Amerika Serikat dan Kanada, sepak bola punya pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat di mana saja. Honduras dan El Salvador pernah terlibat peperangan sengit karena persoalan sepak bola. Di Afrika, Asia, dan Amerika Latin, bahkan Rusia, Blatter dan pejabat teras FIFA selalu menerima perlakuan VVIP dari pemerintah setempat. Heidi Blake dalam bukunya, The Ugly Game, menyebutkan bahwa Blatter ketika berkunjung ke Qatar menjelang penunjukan negara itu sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mendapat fasilitas tidak ubahnya seorang kepala negara. Bahkan, sahabatnya, Bin Hammam, yang saat itu merupakan presiden AFC, dengan senang hati meminjamkan jet pribadinya jika Blatter memerlukan untuk keliling Afrika. Apa yang dilakoni Blatter itu tampaknya sesuai dengan adagium terkenal yang dibuat Lord Acton, ”Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely.” Selama 17 tahun kekuasaan, Blatter memang tidak tertandingi. Siapa pun yang mencoba melawannya akan terjungkal, termasuk Bin Hammam, mantan orang dekat Blatter yang memberanikan diri melawan Blatter dalam Kongres Luar Biasa FIFA 2010. Sistem kekuasaan di FIFA itu tampaknya belakangan diikuti oleh PSSI. Kita semua tahu bahwa pada awal sejarahnya, PSSI dibentuk sebagai alat perjuangan dan bersikap sukarela. Bisa dipastikan tidak ada sogok-menyogok untuk menjadi pengurus PSSI di semua tingkat. Membangun klub bola pun hanya berdasar hobi dan kecintaan terhadap permainan itu. Di Surabaya dulu, orang dengan sukarela menyumbang untuk klub kesayangannya, Persebaya. Juga di berbagai daerah lain di Malang untuk klub Persema, di kampung saya Boyolali untuk klub Persebi. Organisasi bola hidup karena adanya rasa sukarela dan setia kawan. Jauh sekali motif profit dan mau menang sendiri. Kerusakan di tubuh PSSI dan organisasi bola atau klub bola mulai terasa ketika bentuk organisasi dari perserikatan berubah menjadi perusahaan dengan alasan demi profesionalitas. Tapi, itu semua hanya kamuflase. PSSI tidak berhasil mengembangkan good corporate governance dan sportivitas dalam sepak bola. Buktinya, meski sudah bertahun-tahun dibentuk dan diselenggarakan ISL atau Ligina atau nama apa pun yang sejenis, PSSI tidak pernah menertibkan akta, kontrak pemain, NPWP, dan berbagai macam tugas yang bertujuan memprofesionalkan sepak bola Indonesia. Namun, para pengurus PSSI lebih sibuk power play dan tidak melakukan tugas organisasi sebagaimana mestinya. Para bos PSSI ingin seperti bos di FIFA yang tanpa kerja kerasnya menjadikan sepak bola the beautiful game. Ekses populernya sepak bola, di banyak negara para gangster mulai memengaruhi klub bola. Baik sebagai pemilik, pengatur skor, atau pelaku tindakan tidak terpuji lainnya. Di Indonesia, memang gangsterisme belum tampak jelas dalam permainan bola. Tetapi, indikasinya sudah mulai mencemaskan, termasuk adanya permainan skor atau sepak bola gajah. Sebelum hal itu berdampak lebih merusak, sebaiknya dibongkar total dengan cara merombak habis pengurus PSSI sampai akar-akarnya. Gangster dan mafia tidak boleh hidup di Indonesia. Tugas pemerintah melalui Kemenpora adalah menumpas habis mereka semua. ●

FIFA, Korupsi, dan PSSI Djoko Susilo  ;  Duta Besar RI untuk Swiss 2010-2014

MEDIA INDONESIA, 29 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

MUNGKIN bagi sebagian masya rakat Indonesia, operasi penangkapan sejumlah pejabat FIFA, Rabu (27/5) pagi di Zurich, yang dilakukan oleh polisi Swiss dan sejumlah agen FBI, cukup mengejutkan. Itu merupakan operasi penangkapan cukup besar yang dialami jajaran elite pejabat FIFA. Meski demikian, bagi kebanyakan orang di Swiss, terbongkarnya korupsi di FIFA tidak terlalu mengagetkan. Mereka sudah lama mencium gelagat bau busuk di FIFA. Hanya, mereka masih sangat sulit membuktikannya. Andrew Neill ialah wartawan senior Inggris yang secara lengkap mampu mendokumentasikan tindakan korup sejumlah pemimpin FIFA melalui bukunya yang berjudul Foul, yang telah terbit hampir lima tahun yang lalu. Akibat tulisannya itu, menurut Thierry Regennas, seorang pejabat FIFA yang punya hubungan khusus dengan PSSI, Andrew Neill dicekal dan dilarang menghadiri semua kegiatan FIFA di mana pun. Ia menjadi persona non grata di lingkungan FIFA. Masalahnya, yang diungkapkan Neill itu sangat memalukan bagi Sepp Blatter, bos FIFA, baik sebagai warga Swiss maupun sebagai tokoh dunia. Neill mencontohkan, meski Blatter sehari-hari tinggal di Zurich, alamat KTP-nya tercatat di Kota Appenzell, sebuah kota kecil yang cukup jauh dari Kantor FIFA. Mengapa dia memilih menuliskan alamatnya di kota kecil Appenzell? Alasannya sederhana saja, untuk urusan pajak penghasilan. Sebab, jika dia menuliskan alamat KTP-nya sesuai tempat tinggalnya di Zurich, dia harus membayar pajak jauh lebih tinggi. Di Swiss, hal yang demikian termasuk ilegal meski belum tentu bisa dipidanakan. Blatter yang sudah bergaji jutaan franc Swiss per tahun, kabarnya sekitar 5 juta franc Swiss per tahun, masih sering minta uang tiket, sewa apartemen, dan belanjaan pacarnya dibayar FIFA. Sampai 2012, FIFA dan Blatter seperti tokoh Al Capone dalam film The Untouchables dan dia memang benar-benar The Untouchables. Kondisi itu cukup membikin gusar sejumlah politikus dan pejabat di Swiss, khususnya anggota parlemen. Oleh karena itu, pada 2012, Bundesrat atau Parlemen Swiss menerbitkan sebuah UU yang mewajibkan semua organisasi internasional yang bermarkas di Swiss harus tunduk dan patuh kepada hukum Swiss. Perkecualian diberikan kepada PBB, WHO, WTO, dan sebagainya. Karena FIFA bukan organisasi internasional antarnegara, FIFA wajib tunduk kepada hukum Swiss. Oleh karena itu, sungguh sangat mengherankan bahwa ada oknum PSSI yang mengatakan hanya patuh kepada FIFA, tapi tidak kepada Menpora yang merupakan pemerintah Indonesia. Jika Blatter dan FIFA tunduk kepada hukum Swiss, sudah seharusnya kalau hukum nasional Indonesia menjadi acuan dan sandaran bagi kegiatan PSSI. Jika Swiss tidak mengakui kepemilikan hak ekstrateritorialitas dan hak imunitas FIFA sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1815 tentang Hubungan Internasional, jelas sekali bahwa PSSI juga tidak memiliki kekebalan apa pun terhadap hukum Indonesia. PSSI tidak bisa hanya tunduk kepada FIFA dan terus berlindung kepada status FIFA. Itu hanyalah rekayasa untuk mencoba memanfaatkan status ekstrateritorialitas dan hak imunitas, yang di Swiss saja sudah tidak diakui. Implikasi arogansi Penangkapan itu cukup melemahkan Blatter. Ia sudah lama diawasi, tetapi belum ada bukti kuat yang bisa menjeratnya. Hanya, sudah hampir lima tahun terakhir ini Blatter tidak berani menginjakkan kakinya di Amerika Serikat, khawatir akan diringkus FBI. Ketika saya masih di Bern, saya sempat menulis artikel di koran der Bund dengan judul Nein zum der neo-kolonialismus Herr Blatter (Jangan Bertindak sebagai Penjajah Baru Tuan Blatter), saya mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari banyak pihak. Inti tulisan saya ialah meminta Blatter dan FIFA jangan mengobok-obok PSSI dan Indonesia, yang dianggap mereka mirip tanah jajahan. Implikasi arogansi FIFA itu merembet ke Tanah Air. Sudah lama pengurus PSSI bersikap merendahkan pemerintah. Ketika saya menjabat duta besar di Bern, saya cek dari data yang ada, satu-satunya organisasi Indonesia yang mengunjungi Swiss dan tidak pernah memberitahukan kehadiran dan aktivitasnya hanyalah PSSI. Bisa dikatakan PSSI tidak pernah menganggap keberadaan KBRI Bern sebagai wakil pemerintah RI di Swiss. PSSI mencoba mengikuti pola dan arogansi FIFA dengan cara yang lebih buruk.Para pejabat FIFA meski juga dikenal arogan, mereka tetap mempunyai kemampuan yang mumpuni. Sebut saja Thierry Regenass dan Jerome Valcke. Mereka mempunyai kemampuan bicara dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Dengan kondisi riil yang terjadi sekarang ini, PSSI hanyalah mengekor dan meniru FIFA dalam format yang buruk. Kesan yang muncul ialah PSSI antiintelektual, tidak taat hukum, ngeyel, keras, dan mau menang sendiri. Pembandingkan FIFA dengan PSSI sebenarnya tidak relevan. Sebab, sejelek-jeleknya Blatter dan geng yang berkuasa di markas FIFA Zurich, mereka berjasa memopulerkan sepak bola sebagai the beautiful game dan menjadi cabang olahraga paling terkenal di muka bumi. Selama dua dasawarsa, pemasukan FIFA dari berbagai kegiatan yang dikelola sangat luar biasa. FIFA telah menjadikan sepak bola sebagai tambang emas. Sebaliknya, PSSI sudah selama hampir tiga atau empat dasawarsa tidak memiliki prestasi yang berarti. Malahan ranking Indonesia merosot di bawah Timor Leste. Jadi, sesungguhnya sangat mengherankan jika pengurus PSSI saat ini masih ngotot ingin mempertahankan eksistensinya yang tanpa prestasi.Wajar sekali jika pemerintah geregetan dan mengambil tindakan tegas dengan tidak mengakui eksistensi PSSI. Di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Eropa Barat, jika para pengurus gagal, mereka dengan sukarela mengundurkan diri. Paralel dengan yang terjadi di Zurich, sudah waktunya pemerintah harus berani bertindak lebih tegas, bukan hanya dengan menolak mengakui kepengurusan PSSI, melainkan juga harus berani melakukan tindakan audit secara tuntas. Para pejabat FIFA itu ditangkap setelah didakwa menerima suap. Tidak ada uang pemerintah baik dari AS maupun Swiss, tetapi jelas bahwa mereka telah melakukan tindakan tidak terpuji.Sayangnya, di Indonesia, jika perbuatan suap itu tidak melibatkan penyelenggara negara dan menggunakan uang negara, tindakan itu halal saja. Jadi, jika seseorang menyuap untuk terpilih dalam kepengurusan organisasi nonpemerintah, tindakannya tidak bisa disebut korupsi karena tidak melibatkan penyelenggara negara. Namun sesungguhnya, saat ini aparat berwajib mendapatkan momentum untuk membenahi dunia sepak bola secara tuntas. Jika para pengurus FIFA di Zurich tidak kebal hukum, sudah sewajarnya sekarang PSSI dan seluruh jajarannya dipaksa membuka diri. Keputusan Komisi Informasi Publik bahwa data keuangan PSSI itu juga merupakan hak publik untuk tahu merupakan titik tolak penting dan bisa menjadi landasan. Seharusnya, PSSI tidak perlu banding, apalagi salah satu tokohnya, Hinca Panjaitan, dulu merupakan salah seorang penggagas UU kebebasan informasi publik ketika masih menjadi aktivis LSM IMLPC. Jika sekarang tidak segera dilakukan tindakan pembersihan dan pembenahan di PSSI, bangsa Indonesia akan kehilangan momentum. Kita ingin memiliki pengurus PSSI dan klub sepak bola yang bermartabat, sportif, dan mempunyai nasionalisme tinggi. Lebih baik kita melakukan perombakan total dari sekarang daripada sepak bola nasional makin terpuruk. ●

Ketika RI Meninggalkan Afrika Djoko Susilo  ;   Mantan Dubes RI di Rusia dan Belarusia

JAWA POS, 23 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

ENAM puluh tahun yang lalu Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang digelar di Bandung dengan menghasilkan Dasasila Bandung menggetarkan percaturan politik internasional. Saat itu sebagian besar wilayah Afrika masih berada dalam belenggu penjajahan. Oleh karena itu, bisa dimaklumi jika di antara 29 negara peserta KAA, hanya beberapa yang berasal dari Afrika, yakni Mesir, Pantai Emas (Ghana), Liberia, dan Ethiopia. Setelah KAA yang menegaskan perlawanan terhadap kolonialisme dan pentingnya solidaritas bangsa-bangsa Asia-Afrika, satu demi satu bangsa-bangsa di Afrika berhasil membebaskan diri dari penjajahan. Wajar jika KAA, Indonesia, dan Bung Karno mempunyai nama harum di Benua Afrika. Namun, keharuman nama Indonesia dan Soekarno yang dianggap membantu dan memberikan inspirasi perjuangan melawan penjajahan di Afrika tidak pernah dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah sesudahnya, termasuk saat masa reformasi. Sejak zaman Orde Baru, bisa dikatakan praktis politik luar negeri Republik Indonesia (RI) meninggalkan saudara-saudaranya di Afrika. Kawasan Afrika tidak lagi menjadi prioritas dan bahkan tidak dianggap penting. Presiden RI sejak masa kepemimpinan Soeharto sampai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jarang menginjakkan kaki di Benua Afrika. SBY sempat ke Liberia dalam rangka forum MDG (Millennium Development Goal) yang digagas PBB. Untung, Menlu Retno P. Marsudi agak berbeda dengan para pendahulunya, dengan mengunjungi Ethiopia belum lama ini. Tidak pentingnya Afrika dalam format kebijaksanaan diplomasi RI tampak jelas dari struktur Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di mana untuk menangani hampir 50 negara Afrika, yang mengurus hanya seorang direktur urusan Afrika dengan dana pas-pasan. Bandingkan dengan negara-negara besar seperti Tiongkok, Amerika Serikat (AS), Jepang, atau negara Eropa seperti Inggris dan Prancis yang menempatkan pejabat setingkat direktur jenderal (Dirjen). Bukan hanya itu, Tiongkok secara teratur juga menggelar Sino-African Summit yang mengundang para kepala negara Afrika ke Beijing. Hasilnya jelas, Tiongkok sekarang sangat maju dan menuai hasil peningkatan dagang, ekonomi, dan investasi yang besar di kawasan Afrika. Tidak pentingnya Afrika bagi diplomasi RI juga sangat terlihat dari jumlah perwakilan RI di kawasan itu. Dari hampir 60 negara Afrika, RI mempunyai perwakilan di 15 negara, separo di antaranya di negara-negara Arab-Afrika dari Sudan sampai Maroko. Dengan demikian, sangat jelas kawasan Afrika sub-Sahara sama sekali kurang tersentuh diplomasi RI. Beberapa Kedutaan Besar RI (KBRI) harus merangkap sampai beberapa negara. Misalnya KBRI di Abuja, Nigeria, yang harus merangkap sampai sepuluh negara atau malah lebih. Di seluruh perwakilan RI di Afrika, hanya Mesir yang masuk kategori kelas I dengan mempunyai wakil duta besar dan jumlah staf diplomatik yang memadai. Pemerintah RI juga hanya mempunyai satu Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Capetown. Untuk negara yang cukup kaya minyak seperti Angola, Gabon, atau sesama penghasil cokelat terbesar di dunia seperti Ghana dan Pantai Gading, kita sama sekali tidak punya perwakilan apa pun. Para pejabat maupun pengusaha RI belum mempunyai persepsi yang tepat tentang Afrika. Ini berbeda dengan Tiongkok atau Malaysia yang menempatkan Afrika sebagai prioritas penting. Petronas, misalnya, memproduksi minyak per hari 1,6 juta barel (Pertamina hanya 700.000 barel), sebagian besar dihasilkan dari ladangnya di Afrika. Perusahaan perkebunan sawit Malaysia pun, sudah banyak yang mengembangkan sayapnya ke Liberia, Sierra Leone, Nigeria, dan kawasan Afrika lainnya. Sebenarnya, sejumlah pengusaha swasta Indonesia sudah mulai masuk ke Afrika. Misalnya, Indomie punya pabrik besar di Nigeria dengan karyawan sekitar 6.000 orang dan menguasai pangsa pasar sampai 70 persen di kawasan Afrika Barat. Begitu juga beberapa merek jadul seperti obat Naspro, sabun detergen B-29, cukup punya pasaran di Afrika. Bahkan, ketika ke Abuja, saya sempat berbicara dengan seorang pengusaha konfeksi asal Surabaya yang datang ke Nigeria dengan sepuluh penjahit. Dalam tempo dua tahun dia sudah punya karyawan sampai 300 orang. Sayangnya, peluang bisnis tersebut tidak banyak ditangkap pengusaha Indonesia karena tidak adanya dukungan pemerintah RI. Bangsa-bangsa Afrika bisa dikatakan masih mengagumi Indonesia. Tapi, justru pemerintah Indonesia sendiri yang mengabaikan dukungan dan ungkapan cinta bangsa-bangsa Afrika. Pemerintah dan DPR seharusnya mulai melakukan evaluasi atas kebijaksanaan luar negerinya. Parlemen, misalnya, kalau melakukan kunjungan ke luar negeri, jangan hanya mau ”pelesiran” ke Eropa atau AS, tetapi sekali-sekali harus berani mengunjungi negara Afrika. Presiden harus memerintah Menlu RI agar banyak terlibat dalam forum Afrika, baik dalam kerangka south-south dialogue atau dalam forum multilateral seperti WTO. RI harus melihat Afrika sebagai potensi kerja sama ekonomi dan politik, bukan sebagai sumber masalah. Kalau kita ingin didukung bangsa-bangsa Afrika dalam berbagai forum internasional, kembalilah mengaktifkan diplomasi di kawasan Afrika. Bukalah sejumlah KBRI atau KJRI di negara yang sudah semakin berkembang seperti Angola atau Ghana atau malahan Republik Seychelles. Dan tingkatkan status KBRI di negara strategis seperti Afrika Selatan serta Nigeria. Cukuplah kekalahan Dr Marie Pangestu dalam persaingan Dirjen WTO dan kekalahan telak Dr Indroyono Soesilo dalam perebutan Dirjen FAO dua tahun lalu jadi pelajaran. Tidak adanya dukungan kuat dari Afrika mengakibatkan seringnya RI mengalami kekalahan dalam kompetisi memperebutkan posisi bergengsi di organisasi internasional. Karena mengabaikan kegiatan diplomasi di Afrika, RI tidak mampu tampil dengan gagah di dunia internasional seperti 60 tahun lalu, saat KAA dilaksanakan. ●