Qatar dan Kontestasi Arab-Iran

Qatar dan Kontestasi Arab-Iran Smith Alhadar  ;   Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

                                               MEDIA INDONESIA, 07 Juni 2017

http://www.mediaindonesia.com/news/read/107791/qatar-dan-kontestasi-arab-iran/2017-06-07

                                                                            

                                                           

PADA 5 Juni 2017, secara hampir bersamaan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Mengikuti seruan Saudi agar negara-negara sahabat mengikuti langkah mereka, Yaman, Libia, dan Maladewa ikut mengusir duta besar dan warga Qatar dari negara mereka. Qatar dituduh mendukung kelompok teroris, seperti Al-Qaeda, Islamic State (IS), dan Ikhwanul Muslimin (IM). Qatar juga dianggap tidak bertanggung jawab dan tidak berkomitmen pada apa yang telah menjadi kesepakatan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). GCC, didirikan pada 1981, terdiri dari Oman, UEA, Saudi, Qatar, Bahrain, dan Kuwait. GCC dibentuk sebagai antisipasi rembesan perang Iran-Irak (1980-1988). Qatar ialah kerajaan kecil di Teluk Persia. Jumlah penduduknya hanya 2,6 juta jiwa, yang mayoritasnya (sekitar 2 juta) adalah pekerja asing. Namun, dengan kekayaan yang demikian besar dan didukung media elektronik maupun cetak seperti televisi Al-Jazeera, harian Asharq Al-Awsat, harian Rayah, harian Al-Watab, dan kantor berita QNA, Qatar berupaya mendapatkan peran besar dalam percaturan politik regional dan internasional dengan mendukung gerakan-gerakan islamis, yang dipandang Qatar sebagai kekuatan yang akan memainkan peran besar di panggung regional dan dunia Islam di masa yang akan datang. Maka tak mengherankan bila geliat gerakan islamis di berbagai negara Arab dan dunia Islam dirujuk sebagai gerakan yang didorong dan didukung Qatar, selain Iran. Bahrain, misalnya, menuduh Qatar mendukung Brigade al-Mukhtar, kelompok Syiah dukungan Iran yang bergiat di dalam negeri Bahrain. Sementara itu, Saudi menuduh Qatar dan Iran ikut mengipasi kelompok Syiah di Qatif, provinsi sebelah timur Saudi. Langkah negara-negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sebenarnya tidak mengejutkan. Toh, sudah lama mereka kesal terhadap politik luar negeri Qatar. Kendati ikut dalam koalisi Arab pimpinan Saudi dalam perang melawan Houthi dukungan Iran di Yaman, diam-diam Qatar juga mendukung Houthi. Rezim Mesir juga kecewa pada Qatar yang hingga kini mendukung IM dan mantan Presiden Muhammad Mursi. Lebih jauh, Kairo menuduh Doha mendukung IS-Provinsi Sinai yang selain giat menyerang militer dan polisi Mesir di Sinai, juga tak hentinya mengebom gereja-gereja dan menyerang umat Koptik. Dukungan Qatar pada Hamas bertentangan dengan kepentingan Mesir dan Saudi, yang telah menetapkan kelompok Islam radikal Palestina dukungan Iran itu sebagai kelompok teroris. Di Libia, Qatar menyokong kelompok islamis yang berseberangan dengan Tentara Nasional pimpinan Jenderal Haftar Khalifa yang didukung Mesir dan UEA dan Pemerintah Kesepakatan Nasional dukungan Saudi dan PBB. Tidak sampai di situ, Qatar menyokong Hezbollah pro-Iran di Libanon. Ini bertentangan dengan posisi Saudi dan Mesir yang menetapkan Hezbollah sebagai kelompok teroris setelah Hezbollah berjuang bahu-membahu dengan Iran di Suriah untuk menyokong rezim Bashar al-Assad. Qatar juga bermain di Afghanistan dengan mendukung Taliban. Bahkan, Qatar membuka kantor Taliban di Doha. Puncak ketegangan hubungan Qatar dengan negara-negara Arab di atas terjadi pada 23 Mei atau dua hari setelah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Arab-Islam-AS di Riyadh, yang juga dihadiri Presiden AS Donald Trump. Saat itu Emir Qatar Sheikh Tamin bin Hamad al-Thani membuat pernyataan kontroversial bahwa Qatar memiliki hubungan dengan Iran dan Israel. Khusus mengenai Iran, Sheikh Tamim berpendapat negara itu memiliki kapasitas di tingkat regional dan dunia Islam yang tak dapat diabaikan serta tidak bijaksana melakukan eskalasi ketegangan dengan Iran. KTT Arab-Islam-AS merupakan bagian dari dua KTT sebelumnya, yaitu KTT Saudi-AS dan KTT GCC-AS, yang kesemuanya merupakan komitmen dunia Arab dan dunia Islam bersama-sama AS memerangi terorisme dan ideologi radikal, serta menghalau pengaruh Iran di kawasan. Saudi dan AS sepakat bahwa Iran adalah negara yang mensponsori terorisme dunia dan destabilisator Timur Tengah, sedangkan Qatar memandang sebaliknya. Kendati Doha membantah Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris, negara-negara Arab di atas telanjur tidak percaya. Toh, faktanya Qatar menandatangani kerja sama keamanan dengan Iran. Kedua negara juga bekerja sama mengeksplorasi gas di Teluk Persia. Padahal, Mesir, Saudi, Yaman, dan Bahrain tidak punya hubungan diplomatik dengan Iran. UEA tidak sampai memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, tetapi hubungan kedua negara terganjal masalah perbatasan. Sejak 1992, Iran menduduki Pulau Abu Musa, Tunb Besar, dan Tunb Kecil di mulut Selat Hormuz yang diklaim UEA sebagai miliknya. Namun, tidak berarti Qatar bersepakat dengan Iran dalam segala hal. Kendati dimarahi Iran, Qatar membuka Pangkalan Udara Al-Udeid untuk dipakai angkatan udara AS dan Inggris untuk menyerang Taliban di Afghanistan dan IS di Irak dan Suriah. Hal ini juga membuktikan bahwa Qatar tidak mendukung IS. Dalam perang proxy di Suriah, lagi-lagi Qatar berseberangan dengan Iran. Qatar memasok dana dan senjata untuk kelompok Al-Qaeda Jabhat Fath al-Syam (dulu Front al-Nusrah) yang berperang dengan militer rezim Suriah. Semua ini merupakan manifestasi politik luar negeri Qatar yang independen, sebuah negara kecil yang curiga pada tetangga-tetangga mereka. Secara historis, Qatar pernah menjadi bagian dari UEA, Bahrain, dan Saudi yang karenanya merangkul Iran, AS, dan Eropa untuk menjamin eksistensi mereka. Lebih jauh, Qatar ingin memainkan peran yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pemutusan hubungan diplomatik Qatar dan negara-negara Arab membuat GCC terpecah ke dalam tiga blok. UEA, Saudi, dan Bahrain adalah blok anti-Iran, Oman dan Kuwait netral vis a vis Iran, sedangkan Qatar berpihak pada Iran. Namun, apa pun, situasi ini menguntungkan Iran. Doha akan semakin dekat ke Teheran. Sementara itu, Saudi kehilangan kekuatan GCC untuk mengisolasi Iran. Indonesia mestinya memanfaatkan krisis Qatar ini dengan berperan sebagai mediator negara-negara yang bertikai. Indonesia adalah negara muslim terbesar yang dipercaya negara-negara Timur Tengah. Lalu, siapa yang berada di belakang krisis Qatar-GCC ini? Yang jelas, krisis Qatar-GCC menguntungkan Rusia. Bukankah pecahnya sekutu AS selalu menguntungkan Rusia? ●

Qatar yang Berani Beda

Qatar yang Berani Beda Ikhwanul Kiram Mashuri  ;   Penulis Kolom RESONANSI Republika

                                                      REPUBLIKA, 05 Juni 2017

                                                                            

                                                           

Sehari setelah kunjungan Presiden Amerika (AS) ke Riyadh, Arab Saudi, pada 20-21 Mei lalu, penguasa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani langsung bikin geger sejumlah negara Arab. Geger itu masih berlangsung hingga kini, di media. Gegeran itu bermuara pada pernyataan penguasa paling muda (37 tahun) di enam negara Teluk itu — Arab Saudi, Oman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Qatar sendiri. Pada upacara lulusan kedelapan wajib militer di lapangan militer di utara Qatar, Sheikh Tamim mengatakan, Qatar sedang menghadapi kampanye hitam (negatif) berbarengan dengan kunjungan Presiden AS ke Riyadh. Kampanye itu, katanya, bertujuan untuk menghubungkan negaranya dengan jaringan teroris. ‘’Kami akan mengejar mereka (pelaku kampanye hitam), baik dari pemimpin negara maupun kelompok, demi melindungi peran Qatar untuk menjaga stabilitas kawasan maupun dunia. Juga untuk menegakkan kehormatan negara dan bangsa Qatar,’’ ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Qatar QNA. ‘’Kami menyesalkan tuduhan yang menyatakan kami mendukung teroris, meskipun upaya kami yang terus-menerus untuk terlibat dalam koalisi internasional melawan ISIS.’’ Menurutnya, bahaya sebenarnya adalah perilaku beberapa penguasa yang menyebabkan munculnya terorisme. Penguasa yang demikian, katanya, tidak menggambarkan Islam yang toleran. Mereka, para penguasa itu, hanya bisa mengkriminalisasi semua aktivis yang menuntut keadilan. Ia pun meminta pihak-pihak tententu untuk menghentikan kampanye hitam kepada negaranya. Qatar, katanya, juga tidak pernah mengintervensi masalah negera lain meskipun negara tersebut membatasi hak-hak dan kemerdekaan warganya. Menurutnya, Qatar justru terus berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan banyak negara yang ia katakan akan menjaga Qatar dari ketamakan sebagian negara-negara tetangga. Sejumlah pengamat di Timur Tengah menghubungkan ‘kampanye hitam’ itu  dengan sikap penguasa Qatar selama ini. Sikap yang berbeda dengan kebijakan sebagian besar pimpinan Arab. Misalnya hubungan baik Qatar dengan Iran. Juga sikap lunak Qatar atau bahkan melindungi kelompok-kelompok yang selama ini ‘tidak dikehendaki’ oleh banyak negara Arab. Misalnya Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan Hizbullah di Lebanon Tentang hal tersebut, Emir Qatar menjelaskan Iran merupakan penyeimbang di kawasan maupun dunia Islam yang tidak bisa diremehkan. Qatar, menurutnya, mempunyai hubungan yang baik dengan AS dan Iran pada waktu bersamaan. Baginya, tidak ada gunanya menjauhi Iran. Bahkan harus bekerja sama. Apalagi Iran merupakan negara besar yang bisa menjamin stabilitas di kawasan. Mengenai Hizbullah di Lebanon, Sheikh Tamim mengatakan, mereka merupakan kelompok perlawanan terhadap Zionis Israel. Sedangkan Hamas ia sebut sebagai perwakilan resmi bangsa Palestina. Ia pun mengupayakan perdamaian antara bangsa Palestina dan Israel, dengan melibatkan Hamas. Sikap dan pernyataan Sheikh Tamim, terutama tentang Iran, langsung menjadi kontroversi di negara-negara Arab. Sejumlah media Arab pun menyerang pernyataannya. Bahkan Arab Saudi, Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir sempat memblokir akses media Qatar yang didukung oleh pemerintah, seperti stasiun televisi Aljazirah. Beberapa media di Arab Saudi dan Emirat Arab menganggap pernyataan Emir Qatar telah merusak persatuan negara-negara Arab dan dunia Islam. Menyusul kemarahan para pemimpin Arab itu, Qatar — lewat direktur direktorat komunikasi pemerintah, Saif bin Ahmad al Thani — pun mengeluarkan penjelasan. Intinya, pernyataan yang telah menimbulkan pro-kontra itu bukan dari Sheikh Tamim. Namun, dari para peretas yang berhasil membajak kantor berita Qatar QNA. Menteri Luar Negeri Qatar Muhammad bin Abdulrahman al Thani juga menegaskan pemerintahannya akan mengejar dan mengadili para peretas. Ia pun menggambarkan insiden itu sebagai kampanye media yang menyerang negaranya. Kendati Qatar telah menegaskan pernyataan yang dianggap bersumber dari Sheikh Tamim itu palsu alias hoax, namun isu itu terlanjur menggelinding ke berbagai arah. Apalagi beberapa hari kemudian (27/05), Sheikh Tamim mengadakan pembicaraan telepon dengan Presiden Iran yang baru terpilih kembali untuk periode kedua, Hassan Rouhani. Dalam permbicaraan itu, kedua pemimpin saling mengucapkan selamat atas datangnya bulan Ramadhan. Sheikh Tamim juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Rouhani sebagai Presiden Iran. Kedua pemimpin pun memandang perlu peningkatan hubungan kedua negara di berbagai bidang. Percakapan telepon Emir Qatar dengan Presiden Rouhani itu, seperti dikutip media al Sharq al Awsat, jelas semakin menegaskan pernyataan Sheikh Tamim sebelumnya tentang Iran, Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan Hizbullah. Kendatipun, Qatar mengatakan berita yang dialamtkan kepada Sheikh Tamim adalah hoax alias palsu atau bohong. Bagi Mesir dan negara-negara Teluk, masalah Iran, Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan Hizbullah adalah sangat sensitif. Iran mereka anggap sebagai penyokong teroris. Bahkan Arab Saudi telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Mereka juga memasukkan Ikhwanul Muslimin, Hamas, dan Hizbullah sebagai kelompok atau organisasi teroris. Sebaliknya, sikap Qatar sering berbeda. Termasuk dengan negara-negara tetangganya yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (Majlis At Ta'awun Al Khaliji), yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Oman, Bahrain, dan Qatar sendiri. Perbedaan yang seringkali membuat geger negara-negara tetangganya. Gegeran kali ini bukan yang pertama. Tiga tahun lalu, tiga negara Teluk —Arab Saudi, Uni Emirat, dan Bahrain – sempat menarik duta besarnya dari Doha (Ibu Kota Qatar). Penyebabnya, penguasa Qatar itu berani mengkritik kebijakan negara-negara tetangganya. Qatar sebenarnya hanyalah negara kecil saja. Posisinya dikepung Arab Saudi di selatan dan Teluk Parsia di perbatasan sisanya. Luasnya tak lebih dari 12 ribu km2. Bandingkan dengan Jakarta yang mempunyai luas 661,52 km2. Penduduknya juga sedikit, sekitar 2,5 juta jiwa. Itu pun warga aslinya hanya sekitar 600 ribu jiwa. Sisanya pekerja asing dari berbagai negara, termasuk sekitar 30 ribu jiwa dari Indonesia. Kendati kecil, jangan tanya kekayaan negara yang terletak di sebuah semenanjung kecil di Jazirah Arab itu. Versi World Bank, Qatar merupakan negara terkaya ketiga di dunia setelah Luksemburg dan Norwegia, berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto Perkapita (GDP). Pada 2016, pendapatan per kapita Qatar mencapai 93.714,1 dolar atau sekisaran Rp1.218.283.300,00 (memakai nilai tukar rupiah Rp14 ribu per dolar). Sebagai gambaran, pendapatan per kapita Saudi 24.116 dolar, Uni Emirat 39.058 dolar, Kuwait 51.497 dolar, Oman 23.133 dolar, dan Bahrain 22.467 dolar. Sementara itu pendapatan per kapita Indonesia hanya 3.605 dolar (Rp50.470.000,00). Selain kaya, Qatar juga mempunyai pengaruh besar di dunia internasional lewat Aljazeera yang kini telah berkembang menjadi media multiplatform. Selain televisi berbahasa Arab dan Inggris, Aljazeera juga mengembangkan berbagai situs berita. Dengan posisi seperti itu, negara pengekspor minyak dan gas ini mungkin secara ekonomi tidak akan terpengaruh dengan gegeran sekarang ini.  Namun secara politik, negara kecil yang kaya ini akan semakin terkucilkan di kawasan Teluk. Bila kemudian Qatar beraliansi dengan negara-negara lain di luar Teluk, bisa dipastikan kawasan Timur Tengah akan tambah bergejolak, yang dampaknya bisa mendunia. ●