KOLOM POLITIK

Tirani Sosial

M SUBHAN SD

 

KOMPAS 19 Oktober 2019

Ucapan John Stuart Mill (1806-1873) sungguh menggelitik. Bahwa ancaman utama terhadap kebebasan berbicara di negara demokrasi bukanlah negara, melainkan ”tirani sosial” dari sesama warga negara. Periode demokrasi pasca-Orde Baru, rakyat terlihat ”berkuasa”, sebaliknya negara tampak kehilangan kedigdayaan. Reformasi telah mengubah wajah negara melembut dan sebaliknya mengubah wajah publik yang lebih mengeras. Suara-suara publik (voice) justru terus bising (noise). Media sosial menjadi medium ekspresif. Suara dengungan begitu berisik.

KOLOM POLITIK

Berebut Kursi

M SUBHAN SD

 

KOMPAS 5 Oktober 2019

 

Di pusat kekuasaan di Jakarta, posisi-posisi puncak lembaga negara diperebutkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024 dipegang Puan Maharani, politikus PDI-P. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu memang sudah lama diprediksi menduduki kursi nomor satu di parlemen.

KOLOM POLITIK

Jangan Menyerah!

M SUBHAN SD

KOMPAS 21 September 2019

 

Seperti hilangnya keperkasaan petinju legendaris ”anak ajaib” Mike Tyson yang dijungkalkan oleh underdog James ”Buster” Douglas pada 11 Februari 1990, kedigdayaan ”anak nakal” Komisi Pemberantasan Korupsi pun terjungkal setelah revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disahkan di DPR. Jurus sakti KPK tak mampu lagi menghadapi serangan ”lawan”. DPR kali ini bisa tersenyum puas. Presiden yang selama ini bisa berdiri di posisi terakhir menghadapi upaya pelemahan KPK, juga sudah gontai. Tinggallah publik bersedih.

Korupsi dan Rasa Malu

M SUBHAN SD

 KOMPAS

 KOMPAS, 7 September 2019

 

Hari masih pagi. Kala itu , Sabtu, 23 Mei 2009.  Embun masih menempel di daun-daun di Tebing Bueong’i Bawi (Owl’s Rock), Desa Bongha, Kota Gimhae, Provinsi Gyeongsangnam, Korea Selatan bagian tenggara-selatan. Sepagi itu  Roh Moo-hyun sudah melangkahkan kaki keluar rumah. Udara pagi memang menyegarkan. Namun, sekitar pukul 06.30 ia ditemukan asisten di rumahnya dalam kondisi tergeletak di dasar tebing. Tubuhnya luka parah terutama di bagian kepala.

Binatang Politik

Binatang Politik M Subhan SD  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                      KOMPAS, 25 Agustus 2018

                                                           

Politik itu kejam. Naluri untuk mengalahkan demi berebut kekuasaan adalah sifat alamiah politik. Di politik, unsur ancaman dan kekerasan yang merupakan sifat-sifat hewani, lebih menonjol ketimbang sifat-sifat manusia yang rasional, dialogis, komunikatif, koperatif, dan konsensual. Aristoteles (384-322 SM) mendefinisikan manusia sebagai “binatang politik” (zoon politikon) untuk menyebut sebagai makhluk sosial. Memang, dalam diri manusia selalu terbalut dua sifat alamiah: baik dan jahat, kasar dan lembut, adil dan tidak adil. Thomas Hobbes (1588-1679) mendeskripsikan manusia sebagai pemangsa. Manusia ibarat serigala bagi sesama manusia (homo homini lupus). Istilah “manusia serigala” itu dicetuskan penulis drama Plautus (254–184 SM). Kata Plautus, manusia adalah serigalanya manusia (lupus est homo homini). Ini menandakan manusia sering menikam sesama manusia lain. Narasi yang terbangun di politik terlihat dominan soal kekerasan, kekejaman, saling menjatuhkan. Perebutan kekuasaan menjadi target dari nafsu kekerasan tersebut. Dengan konteks itu, dapat ditelusuri bagaimana kerasnya pertarungan di panggung demokrasi, seperti pilkada atau pilpres. Sejak Pilpres 2014, pertarungan sengit telah membelah dua kubu: pendukung Jokowi Widodo dan pendudung Prabowo Subianto. Oleh karena karakter yang saling memangsa seperti sifat binatang, sampai-sampai dua kubu itu saling mengejek dengan sebutan binatang. Fans Jokowi dicap “kecebong” dan fans Prabowo dicap “kampret”. Perang antara “cebonger” versus “kampreter” begitu akut, sampai ada seruan untuk dihentikan. Perdebatan antar dua kubu itu di media sosial sungguh tidak produktif, bahkan destruktif. Apakah demikian sifat berpolitik? Pertanyaan paling sah diajukan kepada Machiavelli (1469-1527), tokoh yang “menghalalkan segala cara” demi kekuasaan. Tipu muslihat, licik, dan kejam sangat efektif untuk mempertahankan kekuasaan. Ini karena, Machiavelli melihat manusia memiliki sisi lain semirip sifat-sifat binatang yang rakus, bengis, kejam. Penguasa, menurut Machiavelli, bisa berlagak seperti singa ( atau rubah. Penguasa yang berkarakter singa sangat kejam dan menindas, sedangkan penguasa berwatak rubah begitu licik dengan tipu daya. Sepertinya politik tak jauh-jauh dari sifat-sifat binatang. Ada “politik dagang sapi”. Istilah itu menunjuk praktik transaksional, tawar-menawar, atau permufakatan politik untuk bagi-bagi kekuasaan. Pada era demokrasi parlementer dekade 1950-an, kabinet sering jatuh-bangun, karena praktik politik dagang sapi. Saking gusarnya dengan kelakuan politik dagang sapi, Presiden Sukarno menyerukan untuk mengubur partai politik pada 1956. Sukarno lalu menunjuk tokoh nonpartai seperti Ir Juanda untuk membentuk kabinet kerja pada 1957. Ada lagi “kutu loncat”. Maksudnya politikus berpindah-pindah partai politik. Dalam daftar calon anggota legislatif Pemilu 2019, tidak sedikit kader partai politik loncat ke partai lain. Telah lama terjadi kutu-kutu berloncatan setiap menjelang Pemilu. Banyak yang sinis dengan kutu loncat karena dianggap sebagai pengabdi pragmatisme politik. Ada yang menilai fenomena kutu loncat memperlihatkan moralitas politikus yang rendah. Ini karena partai politik identik dengan komitmen ideologi yang menjadi dasar perjuangan politik. Binatang berpolitik itu istilah dan juga kelakuan. Sifat-sifat kebinatangan yang bengis sering dijumpai di arena politik. Menyerang lawan untuk tujuan mematikan bukanlah sifat-sifat manusia waras. Lewat media sosial, politik mematikan dilancarkan dengan menebar berita bohong, hinaan, hujatan, fitnah, kebencian. Serangan bertubi-tubi agar lawan terpojok dan tak berdaya. Gaya singa maupun rubah terkadang campur baur. Munculnya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang mengubah konstelasi politik diharapkan juga mengubah peta persaingan. Politik identitas boleh jadi tak lagi mujarab. Namun, tetap saja ada ide aneh. Misalnya, ada yang minta lomba renang capres-cawapres, yang langsung dibalas lomba baca kitab suci. Ada juga yang mengangkat lagi isu debat capres menggunakan bahasa Inggris. Padahal baru saja kita terpukau dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang berpidato dalam bahasa Rusia saat membuka Piala Dunia 2018, Juni lalu. Lalu, satu lagi kelakuan binatang yang “berjaya” di politik adalah kerakusan. Sifat rakus menimbulkan korupsi yang terus merajalela. Negeri ini sudah terlalu berat digelendoti korupsi. Sudah banyak politikus dan pejabat negara ditangkap KPK, tetapi korupsi tidak mati-mati. Hari Jumat (24/8/2018) kemarin terdengar Idrus Marham mundur dari jabatan sebagai menteri sosial karena kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Itulah anomali politik, yang sedari awal dikonstruksikan sebagai tempat tersemainya watak-watak mulia. Dalam “binatang politik”, Aristoteles justru menunjukkan manusia merupakan satu-satunya “binatang” yang mendapat anugerah kemampuan berkomunikasi. Bukan justru menunjukkan sifat-sifat kebinatangan. ●

Politik Tikungan Terakhir

Politik Tikungan Terakhir “..Kalau demi itu saya harus bekerja sama dengan setan, saya akan lakukan.” M Subhan SD  ;  Wartawan Senior Kompas

                                                      KOMPAS, 11 Agustus 2018

                                                           

Politik itu mirip MotoGP. Tikungan terakhir menentukan hasil akhir. Valentino Rossi dan Marc Marquez sering membuat kejutan di ”tikungan terakhir”. Di arena MotoGP Belanda di Sirkuit Assen pada 2015, Rossi bermanuver memotong jalur Marquez dan keluar sebagai pemenang di podium. Dan, Marquez pun berhasil menyalip Andrea Dovizioso di tikungan terakhir pada MotoGP Qatar 2018 di Sirkuit Losail, tetapi manuvernya terlalu melebar sehingga gagal merebut podium. Kehebohan sepanjang siang-malam pada Kamis (9/8/2018) memang bukan arena MotoGP, melainkan arena pemilihan presiden ketika dua kandidat presiden memilih bakal calon wakil presiden yang menjadi pasangan semusim 2019-2024. Banyak kejutan di luar prediksi dan ekspektasi banyak pihak. Sinyal ataupun narasi politik yang dikonstruksi selama ini berbeda dengan hasil akhir. Meskipun nama-nama yang muncul sudah familier, pilihan akhir dua kandidat presiden itu tetap saja mengejutkan. Selama ini pertanda yang dimunculkan sebagai pendamping Joko Widodo berinisial ”M”. Kisi- kisinya punya pengalaman komplet di pemerin- tahan. Mahfud MD, profesor hukum tata negara yang anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dinilai paling unggul daripada sosok-sosok lain yang berinisial ”M”. Mahfud memang komplet:   eksekutif (Menteri Pertahanan serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan), legislatif (DPR), juga yudikatif (Mahkamah Konstitusi). Gelagat Jokowi kepincut Mahfud pun semakin jelas. Pada Kamis kemarin bahkan Mahfud sudah mendapat telepon dari Istana: diminta curriculum vitae dan ukur baju.   Mahfud pun menunggu di restoran di Menteng, mendekati lokasi pengumuman Jokowi. Sangat rasional saat Mahfud merasa pede. ”Pertama, tentu panggilan sejarah ya, saya kan aktivis juga, pengin juga ada di medan perjuangan. Kedua, tentu kepercayaan Pak Jokowi kepada saya. Kalau memilih saya, tentu, kan, percaya kepada saya. Ketiga, elektabilitas Pak Jokowi untuk menang itu sangat bisa,” kata Mahfud sebelum pengumuman Jokowi. Kalkulasi politik dan konfirmasi memang jelas Mahfud yang akan dikeluarkan dari saku Jokowi. Namun, last minute di tikungan terakhir terjadi overtake. Mahfud ditolak beberapa partai politik karena hubungan masa lalu. Tersiar rumor politik bahwa ada parpol yang mengancam akan hengkang dari koalisi kerja jika tetap Mahfud yang dipilih. Tentu saja ini posisi sulit bagi Jokowi. Akhirnya Mahfud korban PHP (pemberi harapan palsu). Sisi positifnya, koalisi ini mampu menjaga harmoni dan soliditas. Modal politik sembilan parpol tentu kekuatan besar di Pilpres 2019. Sisi negatifnya, Jokowi terkesan berada dalam tekanan, jika tak ingin disebut akomodatif. Politik tikungan terakhir juga terlihat di kubu Prabowo. Selama ini Prabowo juga dapat tekanan dari parpol anggota koalisi yang ngotot menyodorkan kader masing-masing sebagai bakal cawapres. Bahkan, pertemuan maraton dengan Susilo Bambang Yudhoyono memunculkan spekulasi Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Prabowo. Ada juga proposal hasil Ijtimak Ulama yang menyodorkan pasangan untuk Prabowo: Salim Segaf al-Jufri atau Ustaz Abdul Somad. Seperti Jokowi, Prabowo juga tak kalah sulitnya. Dalam situasi sulit, pilihan menghindari semua opsi menjadi jalan termudah. Dan, di tikungan terakhir justru Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta) yang menyalip. Posisi wagub bisa jatuh ke tangan PKS. Menukar posisi wapres dengan posisi wagub lebih realistis, sih. Partai Demokrat pun meradang karena terkena PHP juga. Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief mencuit, ”Prabowo jenderal kardus”. Bahkan, muncul tudingan Sandi menyetorkan uang Rp 500 miliar kepada anggota partai koalisi demi mandampingi Prabowo. Padahal, kuatnya koalisi mereka hampir tak tergoyahkan ketika sebelumnya Wakil Sekjen Rachland Nashidik menghebohkan dengan cuitan, ”Saya mau ganti Presiden! Kalau demi itu saya harus bekerja sama dengan setan, saya akan lakukan.” Namun, politik itu drama dan akrobatik. Seperti es batu, politik tidak membeku selamanya. Mudah mencair, terlebih   politik yang selalu bersuhu panas. Akhirnya Demokrat mendukung Prabowo-Sandiaga. Lalu, bagaimana rivalitas dua pasangan tersebut? Konstelasi politik berubah, termasuk di tataran fans pendukung yang beberapa tahun belakangan ini terlalu berisik. Boleh dibilang tiap- tiap kubu sama-sama terkejut. Dengan Ma’ruf Amin, Jokowi mungkin membuat kecewa sebagian fans ”baju kotak-kotak”, tetapi justru membungkam suara-suara keras anti-Jokowi. Stigma Jokowi yang dianggap anti-Islam mungkin tak laku lagi.   Di kubu   Prabowo, pendukungnya juga terkaget-kaget dengan Sandiaga. Sebab, banyak yang berharap Prabowo didampingi sosok yang berasal dari kelompok Islam. Di dua kubu, tentu banyak yang kecewa atau masih terperangah. Namun, semestinya pertarungan tak sekeras dulu karena sama-sama tak terpenuhi ekspektasinya. Di kedua kubu ada suara yang hilang, tetapi juga terkumpul suara baru. Itulah politik, penuh pragmatisme. Pertarungan yang selama ini terkesan ”ideologis” cuma agenda politik. Seperti Rossi dan Marquez, tikungan terakhir sangat menentukan. Di politik, tikungan terakhir itu lebih tajam dan lebih licin. ●

Keindahan Politik Pudar

Keindahan Politik Pudar M Subhan SD ;  Wartawan Senior Kompas

                                                         KOMPAS, 02 Juni 2018

                                                           

Real Madrid menekuk Liverpool dengan skor 3-1 di NSC Olimpiyskiy Stadium Kiev, Ukraina, Minggu (27/5/2018). Real Madrid pun memenangi trofi Liga Champions. Pertandingan itu menjadi buah bibir berkepanjangan. Bukan kemenangan Real Madrid yang menjadi juara untuk ketiga kali berturut-turut. Tetapi insiden yang menimpa Mohamed Salah, bintang Liverpool, yang dilakukan pemain belakang Real Madrid, Sergio Ramos. Ramos ”memiting” tangan kanan Salah yang terjatuh tertindih tubuh Ramos. Meski Salah mencoba bertahan, rasa sakit membuatnya terpaksa keluar lapangan. Dalam tayangan ulang ketika terjadi rebutan bola, terlihat jelas Ramos menjepit tangan kanan Salah dan menariknya sampai ia terjungkal. Aksi Ramos semirip itu sebetulnya bukan hal baru, sebagaimana kerap ia lakukan di Liga Spanyol. Bintang Barcelona, Lionel Messi, misalnya, termasuk pemain yang sering menjadi korban. Tak mengherankan Pelatih Liverpool Juergen Klopp marah. Katanya apa yang dilakukan Ramos itu seperti gulat. Memang, Ramos bisa menghentikan Salah, lalu Liverpool pun kalah. Bagi penonton awam, sepak bola adalah keindahan. Brasil dikenal dengan gaya tarian samba. Argentina populer dengan gaya tarian tango. Maka, cara-cara kasar boleh jadi akan dicemooh penonton. Menang-kalah adalah hal lumrah. Itulah sportivitas, watak dasar olahraga. Semangat menciptakan permainan indah dan aksi pemain yang bersih bukan perkara gampang. Walaupun berulang kali digembar-gemborkan, terkadang keindahan dan watak bersih bisa lenyap ditelan ambisi untuk meraih kemenangan. Itulah yang terjadi di politik. Mereka yang bertarung di arena politik tampaknya lebih siap menang. Slogan ”siap menang, siap kalah” bisa jadi cuma lip service. Untuk menang, segala cara ditempuh. Bukan meningkatkan kapasitas, tetapi justru memilih jalan pintas. Tidak sedikit yang menunggu di tikungan terakhir daripada berpeluh dari titik awal. Polanya serangan fajar, politik uang, bagi-bagi bahan pokok, dan sejenisnya. Awas, karena pilkada digelar pada 27 Juni 2018 di 171 daerah (terdiri dari 13 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten). Karena pemungutan suara tak jauh-jauh dari Lebaran, jangan-jangan ada lagi model pembagian THR. Membersihkan arena politik dari praktik korup (politik uang dan sejenisnya) menjadi problem besar di negeri ini. Begitu banyak kepala daerah ditangkap KPK karena masih terus bermain-main dengan uang haram. Padahal, berulang kali lagi terdengar mereka berada di garda terdepan dalam kampanye pemberantasan korupsi. Inilah politik yang berwajah ganda: antara yang terucap dan praktik tidak sinkron. Betapa sulit membersihkan arena politik dari praktik korupsi. Itulah yang belakangan ini menjadi polemik ketika KPU melontarkan gagasan melarang bekas narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Tujuannya, membersihkan arena politik dan meningkatkan kualitas demokrasi. Namun, parpol (para politikus) menolak wacana pelarangan itu dengan alasan tidak sesuai UU Pemilu dan melanggar hak-kewajiban warga negara. Padahal, mengharapkan pembenahan yang dipelopori parpol, politikus, atau pejabat seperti mimpi di siang bolong. Sulit menemukan pemimpin atau elite politik yang benar-benar tahu diri. Sebaliknya, begitu mudah menemukan elite politik yang suka pamer diri. Negeri kita tak seperti Jepang di mana banyak pejabatnya langsung mundur jika melakukan kesalahan atau perbuatan tercela. Pada 2016, Aida Hadzialic (29), Menteri Pendidikan Menengah dan Dewasa Swedia, mengundurkan diri setelah kedapatan mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Imigran asal Bosnia yang menjadi menteri termuda dalam sejarah kabinet di Swedia itu mengakui, ”Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya. Saya akan bertanggung jawab.” ”Saya marah pada diri saya sendiri dan saya sangat menyesalinya,” kata politikus muda yang sebetulnya harapan masa depan Partai Demokrat Sosial itu. Di AS, Jumat (1/6/2018), Gubernur Missouri Eric Greitens juga mundur di tengah penyelidikan skandal seks yang menyeretnya dan juga dugaan pelanggaran undang-undang dana kampanye. Semula politikus Partai Republik ini menolak mundur, tetapi wacana pemakzulan menguat. Padahal, ia masuk radar kandidat presiden mendatang. Namun, mereka yang tercela memang tak pantas mengatur masa depan publik. Di negeri kita, jangankan mundur, mau membersihkan arena politik saja banyak tentangannya. Sebab, politik kita masih didominasi ambisi merebut kemenangan. Cara kasar atau licik tak masalah jika dapat merebut kemenangan. Senangnya menyalahkan pihak lain, tanpa mau becermin ke diri sendiri. Padahal, seperti juga sepak bola, kalau terlalu banyak aksi kasar seperti Ramos, politik itu tidak indah lagi. Keindahannya bisa pudar. ”Hanya menjadi harapan sia-sia untuk membuat orang-orang bahagia dengan politik,” kata Thomas Carlyle (1795-1881), sejarawan asal Skotlandia. ●

Tabiat Politik

Tabiat Politik M Subhan SD ;  Wartawan Senior Kompas

                                                         KOMPAS, 28 April 2018

                                                           

Politik itu refleksi tabiat manusia. Ketika naluri baik yang mendominasi, maka rupa politik akan tampak ceria dan bahagia. Optimisme akan tumbuh, memberi warna dan harapan yang tak berkesudahan. Namun, ketika naluri buruk yang dominan, maka wajah politik menjadi muram dan murung. Pesimisme merasuki seluruh aliran darah, menggersangkan kehidupan yang juga tanpa harapan. Denyut nadi politik bergantung denyut perasaan manusia, yang menurut David Apter rupanya beraneka ragam dan saling bertentangan meliputi rasa cinta, setia, bangga, rasa malu, benci, dan marah (Miriam Budiardjo, 1994). Dalam konteks begitulah, kita dapat mengamati arena politik di negeri ini beberapa tahun belakangan ini yang   selalu gonjang-ganjing, penuh dengan kekasaran, transaksional, akrobatik. Jauh dari praktik politik santun yang mencerminkan keadaban bangsa ini. Suasana politik yang gaduh dan panas itu rupanya menggambarkan   suasana perasaan manusia-manusia politik sekarang yang diliputi perasaan waswas, tegang, iri, atau marah. Karena, suasana politik sekarang lebih didominasi ekspresi persaingan. Semua sudah mafhum bahwa tahun-tahun ini adalah tahun politik. Karena, Pilpres 2019 sudah di depan mata. Artinya, volume dan frekuensi kegaduhan politik akan makin eskalatif. Politikus dan partai politik sudah ambil ancang-ancang. Mereka tak ingin lengah atau terlibas oleh lawan-lawan masing-masing dalam merebut ”mahkota” di pilpres nanti. Sayangnya, bukan janji politik yang membahagiakan yang sering didengar, melainkan hujatan politik yang menggusarkan. Nyaris tidak terdengar perang wacana, tawaran program kerja, pengenalan figur terbaik. Hampir tiada terlihat cara mengambil hati rakyat dengan menawarkan program terbaik partai. Misalnya partai X menawarkan berbagai program kerja yang dapat memberi solusi negeri ini untuk keluar dari belitan problem saat ini. Atau partai Y benar-benar mempromosikan seorang figur yang memiliki kehebatan dan keunggulan sebagai pemimpin yang dapat membawa cahaya terang bagi negeri ini. Bahkan mempersilakan publik untuk menguji figur tersebut. Namun, yang justru terdengar nyaring sekarang adalah kampanye hitam menyudutkan figur lain yang dianggap pesaing. Banyak politikus justru mengoleksi daftar kekurangan figur yang dianggap pesaingnya. Melihat ada satu figur yang tingkat elektabilitasnya tinggi dalam suatu survei, elite politik kubu lain meresponsnya sebagai survei pesanan. Ada pertemuan antartokoh, politikus yang tidak sekubu bereaksi nyinyir. Di politik sekarang banyak yang kepoh. Urusan orang diurusi, urusannya sendiri malah ditelantarkan. Apakah perasaan iri menyerang para politikus kita? Biasanya orang iri itu tidak suka melihat orang lain bahagia. Publik banyak disuguhi tontonan saling membongkar aib pihak lain, yang berakhir pada gontok-gontokan, perang di media sosial, hingga pengaduan ke polisi. Sayang, energi politikus terkuras habis hanya untuk berkomentar nyinyir dan cuma mencampuri urusan pihak lain. Demi perebutan kekuasaan, politik bisa menjadi saling mematikan (zero sum game). Barangkali benar kata pendiri China Mao Zedong (1893-1976) bahwa ”politik itu perang tanpa pertumpahan darah, beda dengan perang yang merupakan politik dengan pertumpahan darah”. Kegaduhan praktik berpolitik sekarang tampaknya tak memberi pencerahan pada publik. Publik tidak mendapatkan bekal preferensi yang cukup sebagai pegangan dalam pilpres nanti, kecuali hanya materi kampanye hitam. Bisa jadi publik dipaksa membeli ”kucing dalam karung”. Bagi mereka yang punya ideologi atau pandangan politik tertentu, sudah pasti keukeuh memilih jagonya, tanpa perlu melihat keunggulan atau kekurangan figur. Ini menjadi titik kemunduran berdemokrasi. Ketika demokrasi semakin terbuka dan memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya, justru tidak terjadi pendidikan politik yang mencerahkan. Diskusi publik yang dialogis dan konstruktif dikalahkan oleh sikap saling serang yang menjatuhkan. Memang, menurut Harold Lasswell, politik itu tentang ”siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana?”. Tahun politik sekarang mungkin bisa disebut tahun-tahun vivere pericoloso, meminjam judul pidato Bung Karno pada peringatan hari ulang tahun RI 17 Agustus 1964. Maksudnya tahun-tahun yang menyerempet bahaya. Kalau tabiat manusia sekarang ini terus menguasai arena politik, yang paling bahaya adalah rusaknya karakter bangsa, karena selalu dicekoki dengan tontonan perdebatan dan praktik politik yang kasar, jauh dari kesantuan.    Jangan-jangan politik negeri ini tengah bergerak secara sentrifugal menjauh dari titik sumbunya. Tatkala politik tumbuh pada zaman Yunani kuno sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, spirit politik adalah kebaikan bersama. Politik, bagi Plato, untuk kebaikan bersama seluruh komunitas politik, bukan untuk faksi-faksi tertentu. Moralitas dan kebijaksanaan mendapat perhatian utama. Menurut Aristoteles, politik mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Politik merupakan ikhtiar untuk mencapai masyarakat terbaik. Sebuah pikiran yang mengangankan kehidupan manusia yang penuh kebahagiaan di mana manusia (masyarakat) mengembangkan potensinya, memiliki hubungan sosial yang akrab, dan kehidupan sosial dalam suasana moralitas yang tinggi, bukan untuk keuntungan eksklusif faksi-faksi tertentu. Namun, tabiat politik sekarang adalah pertarungan kasar penuh amarah. ●

Kakistokrasi

Kakistokrasi M Subhan SD ;  Wartawan Senior Kompas

                                                         KOMPAS, 21 April 2018

                                                           

John Brennan, mantan Direktur CIA, membuat orang terperangah. Jumat (13/4/2018) pekan lalu, pukul 21.39, ia  ngetwit: ”Kakistokrasi Anda runtuh setelah perjalanan yang menyedihkan. Sebagai bangsa besar, kita punya kesempatan bangun dari mimpi buruk lebih kuat dan lebih berkomitmen untuk memastikan kehidupan  lebih baik bagi semua orang Amerika, termasuk mereka yang secara tragis Anda tipu”. Brennan me-mention Presiden Donald Trump yang dalam twit-nya menuding mantan Direktur FBI James Comey—yang menerbitkan buku baru A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership (2018)—sebagai pembocor dan pembohong. Comey dipecat Trump pada 9 Mei 2017,  setelah ia gigih mengusut keterlibatan Rusia di kemenangan Trump pada Pilpres AS 2016. Cuitan Brennan membangkitkan kembali istilah lama: kakistokrasi (kakistocracy). Istilah itu berasal dari bahasa Yunani; kakistos (buruk) dan kratos (pemerintahan). Cuitan Brennan pun menjadi viral dalam sekejap. Situs kamus Merriam-webster bahkan menyebutkan pencarian kata kakistokrasi sebagai pencarian tertinggi, yaitu meningkat 13.700 persen sejak di-twit Brennan. Banyak orang penasaran: apa kakistokrasi? Kakistokrasi adalah pemerintahan orang-orang terburuk (Merriam-webster.com) atau pemerintahan orang-orang tak layak dan tak kompeten (Oxford Dictionary), atau pemerintahan oleh orang yang paling tidak pantas, tidak mampu, atau tidak berpengalaman (dictionary.cambridge.org). Istilah kakistokrasi paling awal muncul pada  1644 dalam khotbah Paul Gosnold di St Maries, Oxford. Lalu dipakai novelis Inggris, Thomas Love Peacock dalam The Misfortunes of Elphin (1829); senator AS pembela perbudakan William Harper (1838); penulis Inggris John Martineau mengenai  situasi di Australia (1869); dan penyair AS James Russell Lowell saat bersurat ke koleganya, Joel Benton (1876). Tak heran, The Washington Post (13/4/2018) menulis kakistokraksi sebagai kata kuno yang berusia 374 tahun. John Martineau menggambarkan makna kakistokrasi lebih jelas dalam catatan perjalanannya, Letters from Australia (1869). André Spicer, profesor perilaku organisasi di Cass Business School di Universitas London menulis tentang gambaran kakistokrasi yang dikisahkan Martineau, yakni kualitas layanan publik yang sangat buruk oleh pemerintah di Australia, para politikus yang melayani diri mereka sendiri, dan perdebatan politik yang sangat kasar sehingga ia bertanya-tanya apakah koloni baru itu akan menjadi kakistokrasi (Theguardian.com, 18/4). Fenomena seperti  itu tak jauh beda dengan kondisi sekarang. Bukan cuma gaya pemerintahan Trump yang dicap sebagai  kakistokrasi, melainkan dalam batas tertentu gejalanya mirip kondisi politik dalam negeri saat ini. Ekspresi politik di era demokrasi ini lebih mencerminkan watak kakistokrasi. Para politikus mempertontonkan kekasaran berpolitik yang bikin sumpek ruang politik. Politik kebencian yang provokatif dan agitatif jadi konsumsi paling getir di benak publik. Perdebatan politik tidak produktif, hanya terjebak pada diksi kasar yang makin menjauh dari esensi bangsa dan negara. Belum lagi perilaku koruptif yang masif di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tidak sedikit politikus di parlemen  (legislatif) tak mengoptimalkan jalur parlemen untuk mengoreksi atau mengkritik pemerintah (eksekutif). Sebaliknya, memilih cara berisik berkoar-koar lewat media sosial. Padahal, media sosial adalah hamparan luas tempat timbunan ”sampah”, tempat komunikasi tuna-adab, dan tempat kebebasan tuna-tanggung jawab. Begitu dominannya watak buruk di arena politik itu membuat pemerintahan sekarang nyaris tidak menemukan momentum yang baik. Hampir semua kebijakan dikritik. Katanya kritik, tetapi lebih beraroma mempertontonkan kekurangan pihak lain ketimbang semangat untuk mengoreksi. Bahkan ada partai pendukung pemerintah (tentu dapat kursi di kabinet), tetapi para elitenya ikut berteriak keras kepada pemerintah dari ”luar pagar”. Mengapa terjadi? Tak lain karena soal rebutan kekuasaan. Terlebih Pilpres 2019 tinggal selangkah. Demokrasi tidak dipandang bergantian memegang mandat rakyat. Artinya tidak legawa juga memberi kesempatan pemenang untuk mengelola negara. Maka banyak orang buru-buru berburu kuasa, tidak sabaran. Jadi teringat gambaran Machiavelli (1531) tentang watak singa (lion) yang kuat dan rubah (fox) yang licik. Tipikal singa untuk menakut-nakuti dan tipikal rubah jeli memakai   tipu daya untuk tak masuk jebakan. Demi kuasa, segala cara bisa dihalalkan. Apakah ini mengarah ke kakistokrasi ketika politik didominasi oleh perilaku buruk dan kasar, yang dapat menihilkan kerja-kerja pemerintah sekarang? Malu pada pejuang bangsa seperti Kartini yang hari lahirnya  diperingati pada hari ini.  Dalam sepotong suratnya kepada EH Zeehandelaar, 25 April 1903, Kartini menulis, ”Kami hendak bekerja untuk bangsa kami, membantu mendidiknya, mengangkatnya ke tingkat derajat kemanusiaan yang lebih tinggi”. Hari ini, lebih seabad kemudian, adakah elite politik yang benar-benar tulus berjuang mengangkat derajat kemanusiaan bangsa ini? ●

Koruptor, ke Laut Saja!

Koruptor, ke Laut Saja! M Subhan SD ;   Wartawan Senior Kompas

                                                         KOMPAS, 18 April 2018

                                                           

Salah satu faktor yang membuat negeri ini membusuk adalah praktik korupsi. Sudah lebih dwiwindu perang terhadap korupsi belum juga membuahkan hasil. Peluru, amunisi, bahkan seluruh jenis senjata digunakan; tetapi korupsi seperti terus bermutasi dan menumbuhkan sistem kekebalan yang sulit dilawan oleh antibodi jenis apa pun. Para pemimpin, pejabat, politikus terus mengidap penyakit korupsi. Mengharapkan mereka berdiri di garda terdepan perang melawan korupsi cuma bualan politik. Mengharapkan mereka seperti menggantang asap, sia-sia, harapan hampa. Mereka sering mengumandangkan slogan antikorupsi tetapi ternyata PHP (pemberi harapan palsu). Harapan kini berada pada KPU yang punya semangat melarang koruptor ikut kontestasi pemilihan umum. Langkah KPU merupakan salah satu cara untuk menghentikan para koruptor bergentayangan di panggung politik dan menguasai jabatan-jabatan publik. Dengan begitu, mereka dapat dipotong dari akses terhadap sumber-sumber dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat dan membangun negara ini. Praktik suap dan kongkalikong bukan saja mengeruk uang rakyat tetapi merusak watak, karakter, dan jati diri bangsa. Bangsa ini sudah sedemikian keropos. Bayangkan sejak perang terhadap korupsi yang menjadi agenda utama reformasi, justru negara dan bangsa itu terus-menerus dibelit masalah korupsi. Persoalan korupsi seperti benang kusut, tidak dapat diurai entah sampai kapan. Korupsi adalah problem besar bangsa ini. Dan, pembusukan itu terjadi pada bagian kepalanya (kepala daerah, pejabat, politikus, dll). Oleh karena itu, langkah KPU ini menjadi terobosan penting untuk memotong mata rantai korupsi, yang semakin masif. Sejak awal tahun tidak sedikit kepala daerah, terutaam yang hendak maju kembali dalam arena pilkada serentak 2018, ditahan KPK. Misalnya Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Jombang Nyono S Wihandoko, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Beranak-pinak Bahkan, korupsi begitu mengerikannya karena sampai beranak-pinak, terjadi di lingkungan keluarga, melibatkan istri atau anak, atau kerabat lainnya. Beberapa contoh dapat disimak, seperti kasus anak-bapak Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan bapaknya Asrun, calon gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2018 ini. Bapak-anak ini ditahan KPK pada Februari lalu terkait kasus suap dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018 senilai Rp 2,8 miliar. Pada 2017, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti ditahan KPK bersama istrinya, Lily Martiani Maddari. Keduanya ditangkap KPK terkait dengan suap proyek peningkatan jalan di Bengkulu. Sebelumnya, Wali Kota Cimahi Atty Suharti bersama suaminya, Itoc Tochija, ditahan KPK terkait kasus suap proyek pembangunan tahap dua Pasar Atas Baru Cimahi. Sebelumnya, tahun 2015, kasus Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho juga menyeret istrinya, Evy Susanti. Pasangan itu dijerat kasus suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Belakangan dalam sidang-sidang di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Setya Novanto, mantan Ketua DPR, jaksa menelusuri peran sejumlah anggota keluarga Setya Novanto dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Istri dan anak-anak Novanto dihadirkan sebagai saksi di pengadilan. Bahkan KPK telah menetapkan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP. Selain para kepala daerah di atas, juga calon-calon yang siap-siap bertarung ikut pilkada 2018 ini menjadi tersangka korupsi. Bukannya bertarung merebut singgasana kursi nomor satu sebagai wali kota, malah mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. KPK menetapkan dua dari tiga calon wali kota Malang, yaitu Mochammad Anton dan Ya’qud Ananda Gudhan, sebagai tersangka dalam kasus pembahasan APBD Perubahan Pemerintah Kota Malang pada 2015. Gawatnya mereka ditangkap bersamaan dengan belasan anggota DPRD Kota Malang pada pertengahan Maret lalu. Betapa menunjukkan bahwa korupsi begitu masif dan mengakar kuat. Inilah pertanda bangsa dan negeri ini semakin keropos. Ini sudah benar-benar darurat. Karena itu, langkah KPU untuk melarang mantan koruptor berlaga (lagi) dalam arena pemilu seharusnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang “haram”. Persoalannya mengharapkan perbaikan dari sisi mereka, malah banyak NATO (no action talk only). Apalagi aturannya juga tidak diatur. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 240 ayat (1) huruf g, soal persyaratan bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota hanya disebutkan begini: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”. Jadi soal tiadanya aturan napi korupsi adalah ruang kosong yang banyak dimanfaatkan oleh mereka yang tampaknya mengambil keuntungan dari negeri ini, bukan niat untuk memajukan rakyat dan negeri. Itulah celah sempit yang sering digunakan untuk mengakali dengan argumentasi yang tidak bermutu. Kalau para napi koruptor itu dibiarkan tetap berlaga di arena politik, lalu bagaimana dikatakan mereka memenuhi syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana tercantum pada huruf b: “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” dan syarat huruf f: “setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika” (pada pasal sama). Sebab, korupsi itu adalah perbuatan nista dan tercela. Korupsi tak ubahnya vampir yang menghisap darah rakyatnya sampai mati. Upaya di bagian hilir seperti pencabutan hak politik juga patut diapresiasi, walaupun belum maksimal. Ada sejumlah politikus dicabut hak politik (untuk beberapa tahun) oleh pengadilan. Contohnya dialami Anas Urbaningrum (mantan Ketua Umum Partai Demokrat/politikus DPR), Luthfi Hasan Ishaaq (mantan Presiden PKS/politikus DPR), Akil Mochtar (mantan Ketua MK), Ratu Atut Chosiyah (mantan Gubernur Banten/politikus Golkar), Fuad Amin Imron (mantan Bupati Bangkalan), Putu Sudiartana (mantan politikus Demokrat di DPR), Patrice Rio Capella (mantan Sekjen Partai Nasdem/politikus DPR), Andi Taufan Tiro (mantan politikus DPR dari PAN), dan Irman Gusman (mantan Ketua DPD). Pelarangan mantan terpidana korupsi Apabila di bagian hulu seperti upaya yang akan dilakukan KPU ini terwujud, maka semakin mempersempit ruang gerak koruptor. KPU menyiapkan dua opsi. Pertama, syarat bakal calon bukan mantan terpidana korupsi akan dicantumkan dalam rancangan peraturan KPU Pasal 8 Ayat 1 huruf j. Namun, jika tidak diterima pemerintah dan DPR, akan menggunakan opsi kedua yaitu melarang mantan terpidana korupsi jadi bakal caleg DPR dan DPRD. Di sini peran parpol yang harus melarang. Sayangnya, sejumlah sinyal dari politikus atau parpol tak sejalan dengan semangat pelarangan tersebut. KPU diingatkan bahwa norma PKPU harus sesuai dengan UU Pemilu. Bukan mencari jalan keluar terbaik agar pelarangan mantan terpidana koruptor itu sebagai terobosan untuk membersihkan negeri ini, malah sebaliknya yang terjadi. Diskusi yang berkembang pun kurang produktif karena dihadapkan pada soal kebebasan. Padahal kebebasan bukan berada di ruang hampa, yang tidak mengindahkan kebebasan dan kepentingan pihak lain sebagai makhluk sosial, atau sebagai warga dalam konteks negara-bangsa. “Kebebasan tanpa kebijaksanaan dan tanpa kebajikan adalah kejahatan terbesar yang mungkin terjadi, karena itu adalah kebodohan, keburukan, dan kegilaan, tanpa pelajaran atau pengendalian,” ujar Edmund Burke (1730-1797), negarawan asal Irlandia. Dan, korupsi pun adalah kejahatan, bahkan jenis kejahatan luar biasa. Tampak betapa komitmen politikus dalam pemberantasan korupsi makin dipertanyakan. Mereka tak fokus menangani problem besar korupsi. Terlebih lagi sekarang, mereka banyak ribut-ribut berebut kekuasaan sehingga lebih sering melancarkan kampanye busuk. Mereka getol sekali menggali kekurangan dana atau keburukan pihak lain, dan ogah memunculkan keunggulan yang dimiliki sebagai resep untuk membawa negara-bangsa ini lebih maju lagi setelah 2019. Soalnya, pada era sekarang ini dengan rezim media sosial, mengorek-ngorek kekurangan pihak lain (pihak lawan) akan lebih cepat dan kuat daya destruktifnya ketimbang mempromosikan resep mujarab untuk menemukan jalan keluar kekisruhan negeri ini. Nada pesismistis terdengar lebih kuat, ketimbang nada-nada optimistis. Semakin koruptor merajalela, makin membuat pesimistis. Langit Indonesia makin mendung. Oleh karena itu, kalau koruptor tidak sungguh-sungguh bertobat dan hanya rakus menggerogoti bangsa dan negeri ini, buang ke laut saja! ●