Berkembangnya Narasi Intoleran Warganet Selama Pandemi Wasisto Raharjo Jati ;  Staf Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Fellow Researcher di INFID

KOMPAS, 24 Mei 2021

 

 

                                                           

Kondisi demokrasi digital Indonesia selama periode pandemi Covid-19 ini cenderung mengkhawatirkan. Hal ini terutama terkait dengan interaksi warganet yang didominasi oleh kalangan milenial dan warga usia produktif.   Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2020, terjadi kenaikan signifikan pengguna internet yang semula 64,8 persen menjadi 73,7 persen. Persentase itu setara dengan 196,71 juta dari 266,91 juta penduduk kini sudah melek internet di mana usia remaja/generasi Z (15-20 tahun) dan usia dewasa muda/generasi milenial (25-34 tahun) adalah segmen pengguna terbesar.   Kenaikan pengguna internet rupanya tidak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah penduduk yang rasional dan terbuka karena derasnya arus informasi daring. Studi perbandingan Indeks Keadaban Digital (Digital Civility Index) yang dirilis oleh Microsoft selama masa pandemi (2020-2021) justru memperlihatkan tren penurunan warganet Indonesia yang semakin tidak beradab di dunia maya.   Fakta yang paling krusial adalah turunnya skor keadaban warganet yang semula 67 menjadi 76. Penurunan tersebut menempatkan posisi warganet Indonesia berada di posisi ke-29 dari 32 negara yang disurvei oleh Microsoft pada tahun 2021.   Ada sejumlah parameter yang dinilai dalam melihat mengapa warganet Indonesia menjadi semakin tidak beradab ketika mengakses internet. Pertama, seberapa kuat Anda mempertahankan argumen kritis Anda. Kedua, berpikir sejenak sebelum membalas komentar warganet lainnya. Ketiga, menghargai pendapat orang lain. Keempat, memperlakukan warganet lain dalam posisi setara dan seimbang. Kelima, membela warganet lain dari segala bentuk perundungan daring.   Ketika lima parameter tersebut ditanyakan kepada responden warganet Indonesia secara acak justru menghasilkan adanya berkembangnya narasi intoleran selama pandemi ini. Warganet menjadi semakin tidak beradab dan intoleran karena menguatnya narasi religius (42 persen), narasi seksis (37 persen), narasi politis (36 persen), dan narasi rasis (35 persen) dalam warganet Indonesia selama kurun waktu pandemi sekarang ini.   Hal tersebut berdampak luar biasa pada menguatnya perundungan daring (cyber bullying) sebesar 80 persen, menguatnya diskriminasi daring sebesar 86 persen, dan berkembangnya sentimen personal terhadap reputasi individu sebesar 85 persen. Berbagai macam hasil figur statistik ini memperlihatkan bahwa pandemi ini semakin membuat warganet Indonesia tidak sopan, baik dalam interaksi dunia maya maupun dunia nyata.   Adanya temuan menguatnya narasi intoleran yang mendasari warganet Indonesia semakin tidak beradab dan tidak sopan sebenarnya merupakan puncak gunung es dari studi-studi sebelumnya yang memperlihatkan demokrasi digital Indonesia semakin tidak sehat dalam kurun waktu terakhir ini. Hal tersebut setidaknya bisa disimak dari adanya beberapa studi mutakhir soal kebebasan berekspresi di dunia maya.   Secara lebih lanjut, aktor yang terlibat bisa dari aktor negara, tokoh masyarakat, bahkan kelompok berbasis identitas tertentu. SAFEnet (2019-2020) menggunakan istilah ”otoritarianisme digital” untuk menyebut tendensi negara untuk melakukan pemutusan/pelambatan akses internet untuk ekspresi kebebasan berpendapat di area isu sensitif, misalnya kebijakan publik maupun figur pejabat tinggi. Hal tersebut memicu polarisasi digital antara warganet yang pro dan kritis terhadap pemerintah.   Implikasi lanjutannya adalah munculnya doxing (dropping documents) yang merujuk pada kegiatan meretas informasi pribadi yang telah dilabeli sebagai orang/kelompok pro atau kritis terhadap pemerintah yang biasa dilakukan tokoh/kelompok berbasis identitas tertentu. Adanya pembungkaman tersebut berdampak pada kuat dan kencangnya narasi intoleran warganet Indonesia, terlebih di era pandemi ini.   Tak terelakkan   Adanya aksi dan perilaku pembungkaman daring tersebut, ditambah dengan efek pandemi sekarang ini, sekiranya membuat narasi intoleran menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Orang Indonesia, baik itu seorang warganet maupun penduduk biasa, kini mudah sekali tersinggung dengan persoalan remeh-temeh.   Hal yang paling umum dan sering dilakukan oleh banyak orang saat ini adalah membuat sebuah isu/masalah menjadi isu viral di dunia maya. Hal tersebut merupakan bentuk aksi sepihak dari masyarakat agar muncul efek jera bagi si pelaku, baik secara sosial maupun hukum. Meski demikian, membuat isu menjadi isu viral di media sosial sebenarnya adalah puncak dari intoleransi warganet Indonesia selama ini yang sudah sering dijejali narasi religius, narasi seksis, narasi politis, dan juga narasi rasis.   Berbagai macam berkembangnya narasi intoleran tersebut sebenarnya merupakan puncak frustrasi warganet Indonesia yang kini dipaksa hidup dalam kondisi tidak menentu selama pandemi. Kondisi tersebut membuat orang kini semakin menerima berbagai narasi tersebut sebagai sebuah kenormalan baru.   Terkait dengan narasi religius dan narasi politis selama pandemi, hal tersebut merupakan bentuk efek lanjutan dari menguatnya intoleransi karena besarnya persepsi individu untuk enggan hidup bersama dan menerima pendapat orang yang beda agama dan pilihan politik. Studi survei PPIM (2017), CSIS (2017), dan Indikator Politik Indonesia (2019-2020) memperlihatkan lebih kurang dua pertiga orang kini semakin curiga dengan orang lain yang tidak sama latar belakang identitasnya di satu komunitas tertentu.   Sementara terkait narasi rasis dan seksis, Survei Ada Apa dengan Covid-19 (AADC-19) 2020 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan perempuan rentan terkena frustrasi karena pengurangan tenaga kerja sehingga membuat ketergantungan terhadap laki-laki menjadi besar. Efek lainnya yang muncul dari rasa frustrasi itu adalah menguatnya kembali sentimen ”pribumi” dan ”pendatang” yang bernuansa rasis.   Adanya dampak pembatasan mobilitas selama pandemi ini membuat warganet menyalahkan mereka yang berbeda suku dan ras sebagai agen transmisi Covid-19. Melalui akun media sosial masing-masing, warganet berusaha untuk menumpahkan ekspresi rasis dan eksis semakin lebar di dunia maya.   Kesimpulan yang bisa dipetik adalah narasi intoleran yang berkembang selama pandemi ini telah membuat perilaku warganet Indonesia menjadi semakin tidak beradab dan tidak sopan. Hal ini berdampak pada kuatnya pemikiran sumbu pendek yang berwujud pada beraksi dulu dan berpikir kemudian.   Adanya kenormalan baru tersebut seolah melegitimasi bahwa orang bisa seenaknya bisa berekspresi, baik itu rasis, seksis, agamis, maupun politis, karena pandemi. Dengan kata lain, alih-alih dengan meningkatnya arus informasi daring ini berdampak pada solidaritas selama pandemi, malah justru warganet Indonesia semakin tersekat dengan berkembangnya narasi intoleran tersebut. ●

 

 

Politik Labelisasi Lawan  Wasisto Raharjo Jati  ;  Peneliti di Pusat Penelitian Politik–LIPI ,lulus S-2 Ilmu Politik di The Australian National University (ANU), minat riset politik kelas menengah, perilaku memilih, dan gerakan politik

                                                     KOMPAS, 24 Februari 2021

 

 

                                                           

Permasalahan kritik menjadi hal mutakhir dalam tema diskusi perkembangan demokrasi Indonesia di era pandemi ini. Kritik kini bukan hanya dimaknai apa substansinya, melainkan juga siapa pengkritik tersebut.   Permasalahan labelisasi ini sebenarnya merupakan efek residu dari segmentasi politik yang belum usai pasca-Pemilu 2019. Hal ini kemudian berdampak pada pola perilaku ketika melihat dan membaca kritikan tersebut. Publik secara tidak langsung akan menautkan afiliasi politik sebelumnya. Kondisi inilah yang menjadi garis dasar untuk membungkam sikap antikritik.   Penanganan pandemi sekarang ini seolah memberi legitimasi kuat bagi negara untuk tampil menjadi aktor terdepan. Publik pun harus bersiap pula dengan konsekuensi yang ditimbulkan dari sentralisasi peran negara di masa pandemi ini.   Alih-alih pandemi ini bisa menghasilkan ruang deliberatif melalui kritik, hal yang terjadi justru kritik malah dimaknai sebagai upaya untuk delegitimisasi negara. Hal inilah yang menjadikan sikap antikritik ini menjadi ekspresi demokrasi stagnan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itulah, labelisasi menjadi kacamata penting untuk melihat kawan dan lawan negara.   Potret demokrasi Indonesia yang stagnan sebenarnya sudah terbaca dalam rilis indeks demokrasi terbaru. Adanya sikap represif aparat dan juga perundungan di dunia maya menjadi upaya lumrah untuk melabelisasi publik yang resisten.   Adanya pandemi ini justru mengonsolidasikan peran sentral negara di atas masyarakat. Alhasil, labelisasi kawan negara menjadi penting untuk memperlihatkan mereka yang setuju dengan langkah negara dan mereka yang kontra dengan negara. Kondisi ini kemudian memungkinkan bagi negara untuk menciptakan loyalitas terikat melalui vaksinasi.   Dalam studi global, vaksinasi dan labelisasi politik merupakan dua kutub yang berbeda. Istilah pertama lebih condong pada upaya membentuk sistem antibodi agar menjadi imun terhadap virus, sedangkan istilah kedua lebih condong pada upaya untuk identifikasi diri terhadap afiliasi politik.   Meskipun vaksinasi ini ranah netral, negara bisa mendapatkan keuntungan politik untuk merangkul semua negara. Maka, bagi yang mereka menolak divaksin, secara otomatis akan dicap oposisi negara. Istilah ini yang kemudian berpotensi menyulitkan mereka berkarier politik setidaknya menunggu setelah 2024.   Labelisasi lawan politik di masa sekarang setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama istilah ini menjadi stigma negatif terutama bagi mereka yang secara terang-terangan berada di kubu seberang pemerintah.   Hal ini berdampak pada semakin mengendurnya daya kritikan mereka terhadap pemerintah manakala semua informasi kini sudah disentralkan. Hal ini yang menjadikan daya tawar politik para oposisi ini kurang begitu menarik di masa sekarang. Terlebih lagi para oposisi pemerintah masih kerap memutar politik identitas yang tentunya kini momentumnya sudah lewat.   Kedua, istilah oposisi menyimbolkan bagi mereka yang idealis daripada memainkan peran identitas. Namun, manakala para oposisi pemerintah ini belum pernah menduduki pemerintahan atau mengikuti proses partisipasi kebijakan publik, hal inilah yang menjadikan sasaran kritik mereka tidak pernah menyentuh persoalan mendasar.   Labelisasi kawan dan lawan ini semakin memuncak manakala pandemi sekarang ini. Bagi mereka yang tetap memegang posisi kawan, kritikan mereka tentu akan tidak setajam lawan. Namun, mereka berupaya berpikir pragmatis untuk tetap mendapat akses ke negara.   Bagi mereka yang masih menjadi oposisi, hal ini jelas menyulitkan mereka untuk bisa merangkul banyak kawan untuk bisa menjadi satu barisan. Adanya efek stigma negatif bagi mereka yang masih berupaya lawan pemerintah dalam kondisi sekarang.   Pada akhirnya, labelisasi politik ini membawa dampak luar biasa pada daya kritikan dan daya kontrol publik terhadap pemerintah. Manakala labelisasi ini dilahirkan dari adanya dukungan terhadap populisme tokoh, hal ini berdampak pada penerimaan kritik yang akhirnya bersifat bias.   Terlebih lagi kita bisa melihat kalau pandemi sekarang ini justru makin memperkuat posisi pendukung pemerintah daripada penantang pemerintah. Maka, labelisasi politik yang kini dibebani dengan adanya ketergantungan terhadap sumber negara justru berdampak pada orang-orang menjadi sedemikian antikritik.   Sikap antikritik yang dihasilkan dari hasil labelisasi ini malah justru menjadikan perjalanan demokrasi Indonesia menjadi sedemikian stagnan. Hal ini yang menjadi banyak kekhawatiran bagi banyak kalangan, terutama akademisi, dalam melihat kondisi sekarang.   Labelisasi terlebih lagi menciptakan adanya sikap permisif dan pengultusan bagi individu yang mereka dukung. Meskipun kita belum bisa bilang kalau labelisasi politik ini mengarah pada terbentuk segregasi sosial dan politik, dampaknya kini bisa terbaca kalau publik makin terbelenggu ketika menggunakan akun media sosial mereka masing-masing.   Pada akhirnya, sikap kritik dan labelisasi ini berdampak kurang begitu baik bagi perjalanan demokrasi Indonesia ke depan. Kegelisahan akan ruang ekspresi yang terkontrol tentu membuat publik makin apolitis dan apatis. Kedua sikap inilah yang mesti dihindari karena sama saja kita mengesahkan bahwa pandemi berdampak ”baik” bagi demokrasi. ●

 

Berpikir Adil dalam Media Sosial

Berpikir Adil dalam Media Sosial Wasisto Raharjo Jati ;   Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI

                                                         KOMPAS, 18 April 2018

                                                           

Media sosial telah memberikan dampak signifikan terhadap terbentuknya pola pikir konspiratif terhadap masyarakat. Hal tersebut bisa terindikasi dari segala bentuk pola pikir berlebihan bagi warganet Indonesia dalam melihat dan menanggapi isu dan topik tertentu. Tentu tidak salah memiliki pola pikir itu karena menunjukkan kadar intelektualitas. Namun, kasus warganet Indonesia mengatakan bahwa banalitas itu adalah kunci. Tentunya pola pikir berlebihan lebih mempersoalkan masalah mendasar seperti halnya privasi, ideologi, dan harga diri yang menjadi konsumsi publik. Sekarang orang merasa perlu tahu masalah orang lain melalui linimasa akun media sosial karena didorong rasa ingin tahu yang mengarah pada kompetisi hidup. Selain itu, orang juga didorong untuk bersimpati dan berempati terhadap masalah sehari-hari melalui media sosial. Kedua hal itu yang membawa warganet kemudian berusaha menautkan masalah pribadi, orang lain, dan publik dalam pertalian perspektif egosentris. Pada akhirnya kita melihat sekarang ini orang lain menjadi ahli tafsir sahih yang bisa membaca orang lain dan masalah sekelilingnya. Secara politis, kondisi itu kemudian mendorong pada era kebenaran disruptif, yakni munculnya berbagai macam kebenaran yang belum tentu benar. Kelas menengah kemudian tak lagi adil dalam pikiran ketika menilai sesuatu di ranah digital, tetapi menjadi kerdil dalam pikiran. Media sosial memang menjadikan pemikiran kelas menengah minimalis dan reduksionis sehingga menilai sesuatu hanya sekilas saja. Dengan kata lain, media sosial telah menanamkan pada kita suatu nilai yang jadi perspektif dalam mengakses media sosial sehingga pola pikir warganet menjadi beraneka ragam. Nilai itu berbeda satu sama lain yang kemudian menuntun pada terbentuk koalisi atau oposisi digital. Munculnya istilah ”cebonger” versus ”kampret” merupakan bentuk kekinian kedua hal tersebut yang kemudian secara mudah bisa diidentifikasi, baik dari posting-an status maupun komentarnya, memiliki tendensi ke pihak tertentu. Masalahnya, yang muncul dalam kasus warganet Indonesia hari ini adalah hal itu langsung merujuk pada labelisasi sosial yang berujung pada rivalitas digital laten maupun manifes. Media sosial yang mencampuri urusan politik menjadikan konsumsi identitas diri menjadi bahan eksploitasi dan eksplorasi diri, sedangkan politik yang mencampuri media sosial menjadikan urusan sosialisasi menjadi urusan agitasi. Kedua hal itu kemudian menciptakan politik media sosial di Indonesia menjadi sedemikian pelik. Terlebih lagi hal itu menjadi nyata dan jelas ketika masa kampanye pemilu, masalah pemenuhan kebutuhan hak mendasar, dan masalah komunikasi. Ketiganya sering kali memperlihatkan karakter mendasar perilaku warganet Indonesia yang masih emosional, reaktif, dan komunal. Namun, hal yang ingin ditekankan di sini adalah pola pikir warganet Indonesia secara tidak langsung mengarah pada rivalitas antar- sesamanya. Kondisi inilah yang menjadikan setiap kali melihat linimasa di setiap akun media sosial layaknya medan pujian yang disambut hujatan dan cacian pada saat bersamaan. Hal ini dikarenakan ekspresi individu yang terakomodasi dalam media sosial. Namun, kebebasan yang sedemikian besar tersebut justru menjadikan kita tidak bertanggung jawab. Setiap memperbarui linimasa senantiasa memperlihatkan banyak orang tak berpikir dua kali ketika membuat pernyataan, entah itu faktual ataukah rekayasa, tanpa ditelaah terlebih dulu. Utopia dan paranoid Media sosial memang memungkinkan ekspresi individu menjadi konsumsi publik sehingga mendorong pada aksi narsis dan eksis di ranah dunia maya. Berbagai macam informasi pribadi dan masalah orang lain menjadi isu publik, menjadi viral dengan mudah. Alih-alih berbagai macam informasi itu mendorong pola pikir kritis, justru yang berkembang pola pikir satir. Masyarakat sedari awal sudah tidak adil dalam pikiran karena mereka telah terkonstruksi berbagai macam isu viral di media sosial. Mereka merasa perlu hadir karena dipengaruhi persepsi ancaman dan ketakutan yang artifisial. Kondisi itulah yang menyebabkan segregasi publik karena media sosial kian membesar di ruang publik. Hal itu pula yang menjadikan pola pikir warganet sekarang ini jadi kompleks yang mengarah pada utopia dan paranoid dalam waktu bersamaan. Kita menjadi orang yang ideal sekaligus menjadi orang radikal dalam waktu bersamaan karena pola pikir media sosial menuntun kita pada hal-hal yang menjadi preferensi informasi sehari-hari. Utopia dan paranoid dalam ranah media sosial memang berawal dari individu yang membesar jadi masalah publik. Akarnya jelas: masalah individu yang jadi isu viral itu mampu mengikat semua orang untuk merasa perlu hadir dan terlibat dalam setiap masalah yang ada. Utopia itu muncul karena adanya idealisme sempit yang berbasis pada masalah personal. Hal itulah yang mendorong individu/kelompok menjadi keras dan radikal karena utopia.  Munculnya isu, sentimen, juga desas-desus merupakan bentuk dari sikap paranoid digital di media sosial. Paranoid itu muncul karena bentuk perilaku saing-bersaing, pamer-memamerkan diri, dan  hujat-menghujat dalam media sosial yang menuntun individu dan kelompok menjadi saling tersegregasi satu sama lain. Hal yang perlu diperhatikan adalah sekarang ini individu dan kelompok begitu mudah menuliskan permasalahan di status akun media sosial masing-masing yang tujuannya adalah mencari sensasi dan apresiasi. Padahal belum tentu masalahnya adalah masalah publik.  Oleh karena itu, sikap adil dalam dunia digital perlu dikedepankan oleh kalangan warganet Indonesia. Tujuannya jelas agar terhindar dari serangkaian pola pikir konspiratif dan imajinatif yang mendorong pada disintegrasi negara dan bangsa. Adil dalam digital juga bermakna agar kita senantiasa berpikir korektif dan verifikatif terhadap berbagai macam informasi yang bertebaran di media sosial agar bisa lebih mawas diri dan tak terikut arus pemikiran sempit. ●

Viral sebagai Alat Penekan Politik

Viral sebagai Alat Penekan Politik Wasisto Raharjo Jati  ;   Peneliti di Pusat Penelitian Politik, LIPI

                                                        KOMPAS, 19 Maret 2018

                                                           

Viral yang semula hanya bentuk ekspresi penyebarluasan informasi dan kejadian oleh warganet Indonesia kini berkembang sebagai alat politik. Hal itu bisa dilihat dari serangkaian bentuk video singkat, foto, maupun informasi yang secara masif menjadi konsumsi publik. Semula viral tidak lebih sekadar ekspresi warganet yang ingin mendapat perhatian luas  publik di media sosial. Namun, kini secara perlahan berkembang menjadi alat politik yang cukup efektif dalam mendesak penguasa maupun melemahkan rival politik lainnya. Meramaikan lini masa Istilah di-viral-kan menjadi kata populer yang digunakan individu atau kelompok tertentu yang bertujuan untuk membuat linimasa media sosial menjadi ramai dengan topik tertentu. Alih-alih viral tersebut ditujukan untuk hal positif, viral justru lebih dekat kepada ekspresi negatif.   Berkembangnya viral menunjukkan gelagat bahwa kelas menengah Indonesia lebih menyukai narasi politik yang sifatnya reaktif dan konotatif. Viral sebagai hal reaktif bisa dilihat dari setiap postingan dari warganet di media sosial lebih menonjolkan sisi emosional dan berharap perasaan dan pemahamannya akan diikuti oleh para warganet yang melihatnya. Hal tersebut tentu sangat riskan karena hal itu sama saja menyuburkan pola pikir sumbu pendek di kalangan kelas menengah Indonesia. Pola pikir sumbu pendek karena viral itulah yang menyebabkan sentimen SARA tumbuh subur. Sedangkan viral sebagai hal konotatif bisa diartikan penyebaran video maupun informasi tersebut lebih bermuatan hal-hal yang sifatnya dusta. Anehnya, warganet Indonesia justru menyukai kedua tipe tersebut ketika mengakses akun media sosial mereka masing-masing. Hal ini justru menegasikan makna kelas menengah Indonesia sebagai masyarakat rasional, yang justru bersikap delusional. Kalangan terdidik maupun kalangan mampu justru memiliki pola irasional dalam kehidupannya. Gejala ini menunjukkan bahwa viral membuat publik kian apatis dan intoleran. Kita dihadapkan pada kelompok kelas menengah Indonesia yang belum dewasa secara politik maupun sosial.   Melalui viral di media sosial, kelas menengah Indonesia justru tidak berkembang menjadi inisiator perubahan namun lebih kepada kolaborator politik sesaat. Menguatnya viral memang diikuti pula dengan fenomena kompetisi dalam mencari material dan kepentingan dalam era sekarang. Warganet berlomba untuk menjadikan viral sebagai alat intimidasi terhadap sesama demi kepentingan pribadinya. Kondisi itulah yang menyebakan tindak kriminalitas acap kali terjadi melalui media sosial. Namun kita masih masih belum mengerti maksud dan tujuan viral tersebut diunggah di media sosial. Dikarenakan rata-rata para pelaku penyebaran viral sendiri hanya mencari sensasi dan kesenangan pribadi. Hal ini yang menjadikan viral dalam media sosial sebenarnya memiliki dua sisi berbeda. Adanya keinginan sensasi tapi miskin narasi dan ada pula keinginan bernarasi namun miskin isu. Publik bisa terhasut Dengan viral, publik kemudian bisa terhasut dan terperdayakan dalam menanggapi isu tertentu. Hal itulah yang menyebabkan viral bisa menjadi pemicu konflik baik di ranah dunia maya maupun ranah dunia nyata. Dibandingkan dengan konflik konvensional yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan mapun pidana, konflik karena hasil viral ini sulit dipadamkan. Meskipun telah menemui kata resolusi secara lisan maupun tulisan, namun belum tentu secara digital. Viral justru memelihara konflik dari hasil pembelahan sikap masyarakat agar tetap terbuka dengan intensitas isu yang bisa disesuaikan. Oleh karena itulah, para pelaku viral ini sebenarnya sadar akan tindakan yang mereka kerjakan, namun mereka abai akan konsekuensinya. Tindakan penyebaran viral ini bisa murni karena sentimen terhadap perbedaan gaya hidup seseorang maupun kolektif. Namun juga bisa murni karena semata demi mengambil materi atas viral tersebut.  Oleh karena itulah, viral kemudian alat sosialisasi cukup ampuh dalam mempengaruhi masyarakat. Viral sendiri bisa berdiri di ranah patisan maupun non partisan tergantung pada isu yang sedang menggejala di ruang publik. Isu non partisan lebih banyak berbicara mengenai isu publik yang biasanya berpangaruh pada legitimasi pemerintahan. Sedangkan isu partisan biasanya langsung mengarah pada sosok figur elite yang menjadi sasaran utamanya. Keduanya bisa berkelindan satu sama lain, namun juga bisa saling terpisah.  Kondisi itulah yang acap kali membuat kita sulit membedakan viral ini bertujuan mengkritik atau menghasut. Dikarenakan keduanya langsung menuai perhatian publik secara meluas antara yang setuju maupun tidak setuju. Adapun viral politis seperti komunisme, LGBT, maupun minoritas sudah menjadi hal baku yang selalu saja diulang-ulang demi memelihara sentimen publik. Sedangkan viral non-politis sebenarnya adalah jenis viral yang tujuannya untuk menguatkan viral politis tersebut. Masih berkembangnya isu SARA menunjukkan bahwa viral kita masih bersifat tradisional sempit. Keberadaan viral di media sosial memang menunjang berkembangnya hoak di kalangan warganet Indonesia. Hal tersebut perlu sepenuhnya diantisipasi agar nuansa kebhinekaan di Indonesia tetap terjaga. Masyarakat perlu memilah secara cerdas mengenai viral yang menggejala di media sosial agar tidak bertambah lagi kalangan delusional dalam ruang publik. ●

Kaleidoskop Partisipasi ”Netizen” 2017

Kaleidoskop Partisipasi ”Netizen” 2017 Wasisto Raharjo Jati ;  Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

                                                    KOMPAS, 13 Desember 2017

                                                           

Media sosial telah mengubah politik Indonesia secara drastis, dari semula strukturalis menjadi populis dan dari berorientasi kepada kekuasaan kini lebih kepada keseharian. Perubahan drastis ini berimplikasi penting pada menguatnya representasi dan partisipasi netizen melalui medsos secara besar-besaran. Sepanjang 2017, netizen lewat berbagai aktivisme kliknya mewarnai suhu politik, mulai dari kasus korupsi, pilkada, hingga suksesi jabatan publik. Medsos telah memberikan konstruksi besar bahwa urusan partisipasi dalam demokrasi Indonesia hari ini dimanifestasikan dalam  isu yang jadi viral, dikomentari dengan emoticon ”like”, ”love”, ”sad”, maupun ”angry”, kemudian diteruskan ke berbagai grup medsos lain. Berbagai macam ekspresi ini sebenarnya sebentuk ruang publik yang dibentuk dari ekspresi demonstratif yang kemudian merambah ke relasi partisipatif. Ruang publik digital selalu menyugesti untuk selalu posting, viral, dan forward sehingga menimbulkan efek adiktif. Inilah yang menciptakan berbagai macam karakter netizen yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Netizen adalah demos versi digital di mana mereka berusaha mengimplementasikan demokrasi substantif di medsos. Alih-alih mendapatkan konsensus demi kemaslahatan  bersama seperti era Yunani kuno, demokrasi digital justru menciptakan desas-desus yang berujung pada kontestasi kepentingan. Hal ini sejalan dengan karakter netizen Indonesia yang mewakili individualisme kelas menengah yang berpacu dalam rivalitas mencari materi. Ekspresi dan partisipasi kelas menengah dalam medsos adalah sebentuk konfirmasi ulang terhadap pemenuhan kepentingan yang lebih besar melalui media digital. Maka, masalah eksistensi itu menjadi poin penting dalam partisipasi digital untuk mendapatkan atensi yang lebih besar. Dalam konteks ini, partisipasi politik melalui medsos sebenarnya masalah eksistensi, apresiasi, dan kontestasi mengenai isu dan masalah privat yang mampu menjadi isu publik. Kondisi ini yang kemudian menciptakan polarisasi dalam partisipasi politik di medsos. Partisipasi politik melalui netizen sublim yang didominasi kelas menengah atas lebih condong mengangkat masalah apresiasi dengan mengangkat glamoritas sebagai tema partisipasi politiknya. Secara sosiologis mereka ingin diakui sebagai kelas atas, secara politis mereka ingin diapresiasi sebagai kelompok kepentingan. Sementara partisipasi politik netizen medium yang notabene kalangan menengah didominasi kalangan terdidik lebih mengangkat masalah eksistensi isu keseharian. Masalah pribadi terkait pelayanan publik jadi bahasan kunci dari eksistensi politik mereka. Oleh karena itu membosankan karena keluhan, desakan, dan tuntutan jadi tema utama. Positifnya, kedua tipe netizen mencerminkan adanya rasionalitas yang hendak dibangun kelas menengah Indonesia bahwa kepekaan terhadap politik dimulai dari lingkungan sekitar. Karakter politik dalam status medsos mereka bersifat post and discuss. Mereka bertanggung jawab atas narasi informasi yang ditulis sehingga terjadi pola diskursif. ”Netizen” anonim Dibanding kedua tipe partisipasi netizen itu, yang sebenarnya perlu dapat perhatian adalah netizen anonim yang mampu menghasilkan relasi intim karena menghadirkan keterikatan masalah personal. Netizen anonim menampilkan vulgarisme informasi yang secara cepat diserap publik. Mereka memilih menyamarkan nama asli dan lebih menggunakan nama populer yang mampu menjaring massa. Umumnya mereka mampu menciptakan kebenaran dan hasutan dalam sekali menuliskan status di akun medsosnya. Mereka umumnya menyasar kelas menengah bawah yang menempati porsi terbesar dalam piramida demografi politik kelas menengah. Netizen anonim hadir dari kelas menengah bawah yang secara materi dan intelektual tak seperti dua tipe netizen lain. Mereka menggunakan masalah emosional, identitas, atau primordial saat menuliskan status di akun medsos. Status politik netizen anonim ini bersifat hit and run sehingga tak bertanggung jawab atas substansi informasi yang ditulis. Kondisi ini membuat isu cepat menyebar dan membesar di ruang publik, baik nyata maupun maya. Berbagai macam praktik intoleransi, radikalisme, dan vigilantalisme lebih cepat menyubur melalui masyarakat kelas menengah bawah daripada kelas menengah atas. Ini yang sebenarnya jadi celah potensi hasutan menjadi terbuka di dunia maya, diteruskan di dunia nyata. Kelas menengah yang mengklaim diri sebagai kalangan rasional bisa menjadi delusional dan primordial karena celah hasutan ini. Sepanjang 2017, ketiga tipe dan karakter netizen ini yang mewarnai kancah politik informal dan politik digital. Untuk 2018, mereka bisa jadi aktor berpengaruh, apalagi dalam konteks pemilu serentak dan pemanasan menjelang 2019. Namun, ada potensi berkembang tipe netizen lain di kelas menengah mengingat karakternya yang dinamis dan butuh kejelian menafsirkan. ●

Gejala Kelas Menengah Diskursif

Gejala Kelas Menengah Diskursif Wasisto Raharjo Jati  ;  Peneliti Pusat Penelitian Politik-LIPI

                                                    KOMPAS, 17 November 2017

                                                           

Perkembangan dan diseminasi informasi melalui sosial media telah menjadi tren kelas menengah Indonesia. Populasi kelas menengah di Indonesia akan didominasi kalangan generasi langgas berumur 15-39 tahun sebesar 34 persen pada tahun 2020 (Alvara, 2017). Jumlah tersebut diproyeksikan akan bertambah menjadi 50 persen pada 2025. Artinya, eksistensi kelas menengah Indonesia akan didominasi kalangan generasi langgas yang akan menandai perubahan transformatif, baik secara sosio-ekonomi maupun sosio-politik. Transformasi sosio-ekonomi ditandai dari transisi material menuju eksistensial, sedangkan transformasi sosio-politik ditandai dari transisi analog ke digital. Melek dan latah Proyeksi demografi tersebut memberikan konsekuensi besar terhadap produksi pengetahuan politik masa kini dan mendatang. Hampir 54,3 persen informasi diperoleh secara daring melalui media sosial dan hanya 11,9 persen diperoleh dengan non-daring (CSIS, 2017). Besarnya aksesbilitas terhadap informasi daring tersebut kemudian diindikasikan dengan keikutsertaan dalam berbagai grup percakapan di media sosial, baik itu sifatnya penting maupun hiburan. Dengan menjadi anggota berbagai macam grup percakapan di media sosial berimplikasi pada rekognisi dan eksistensi kelas menengah hari ini dalam bersosialisasi, baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. Artinya, beragam varian informasi yang didapat tersebut bukan dicari inti narasi dan solusinya, tetapi semangat untuk memengaruhi dan mengintimasi orang lain. Gejala seperti itu yang kini jadi pola baru bersosialisasi di media sosial, yakni munculnya berbagai macam posting & forwarding informasi ke berbagai grup, yang tujuannya bukan dibaca melainkan untuk diapresiasi. Semakin banyak informasi yang dibagikan tanpa mendalami makna substansi informasi semacam itu sebenarnya merendahkan derajat kualitas diri warganet Indonesia. Beragam informasi tersebut membuat kelas menengah Indonesia menjadi kelompok melek dan latah terhadap konteks sosial politik hari ini. Selain menjadi kelompok latah dan melek secara politis, gejala lainnya adalah berkembangnya kelompok trans-privasi, yakni menuliskan keluh kesah pribadi menjadi narasi publik melalui media sosial. Kalangan melek dan latah itu yang menghasilkan gelombang intelektualisme publik tanpa dalil akademik berbasis metodologis di ruang publik. Pergunjingan kebenaran suatu informasi menjadi santapan saban hari kaum kelas menengah dalam berbagai akun grup percakapan media sosial yang diikuti. Oleh karena itulah keramaian orang berkomentar itu kemudian disambut kesenangan orang untuk berhujat secara bersamaan. Pada akhirnya yang kemudian terjadi adalah perseteruan, baik itu secara verbal maupun visual, sehingga solusi tidak pernah mencapai titik temu. Sementara bagi mereka yang masuk dalam kelompok kelas menengah trans-privasi adalah mereka yang membentuk narasi publik melalui sosialisasi keluh kesah pribadi di media sosial ataupun pergaulan konvensional. Informasi yang dibentuk dari narasi privasi itulah yang justru dicari netizen karena akan membentuk relasi keintiman secara digital. Kedua gejala ini yang kemudian saya sebut sebagai kelas menengah diskursif. Mereka adalah kelompok masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan informasi sebagai eksistensi dan sosialisasi sebagai individu ataupun kolektif. Oleh karena itulah kelas menengah sekarang ini sebenarnya adalah kelompok pengamat politik populer di ruang publik  hari ini dengan dalil hanya berdasarkan informasi dari internet. Produksi pengetahuan berbasis informasi daring itu yang mewabah di masyarakat. Labelisasi dan stigmatisasi muncul karena membaca dan dipengaruhi beragam informasi tersebut. Hal itu pula yang menimbulkan intelektualisme publik menjadi terbelah tipis antara yang rasional, emosional, ataupun radikal. Ketiga bentuk ekspresi tersebut yang kemudian mengerucut pada produksi pengetahuan kelas menengah hari ini dalam menilai dan bertindak. Konteks tersebut pula yang menjadikan populasi dan definisi kelas menengah Indonesia tidak pernah secara tunggal diartikan secara populer ataupun akademik dalam kajian sosial dan politik. Perbincangan yang bisa konstruktif dan destruktif terjadi setiap saat, kapan, dan di mana pun, di sosial media. Orang berusaha menjadi eksis sekuat dan setinggi mungkin dengan merangkum informasi, tetapi di satu sisi ada proses bantah-membantah yang tidak kalah menarik bilamana perdebatan isu dan informasi tak kunjung selesai di dunia nyata ataupun dunia maya. Idealisme kemudian tumbuh dengan sendirinya, tetapi sekadar kosmetik dan praktik selebrasi sesaat. Sementara pragmatisme juga muncul pada saat bersamaan dengan mengedepankan pemenuhan kepentingan sesaat.   Banyak wacana minim aksi Berbagai macam informasi riil atau hoaks kemudian dibahas dalam akun media sosial masing- masing yang menghasilkan kubu pro, netral, ataupun kontra. Hal itulah yang memancing  proses verifikasi dan triangulasi informasi terjadi secara begitu instan dan cepat  sehingga hal itu yang menjadikan adiksi dan sugesti bagi kelas menengah Indonesia untuk senantiasa memperbarui dan menambah informasi terbaru. Pada akhirnya gejala kelas menengah diskursif tersebut hanya membentuk produksi wacana minim aksi nyata. Selain itu, produksi wacana di media sosial tersebut juga kemudian masih menempatkan faktor identitas dan primordialisme sebagai determinan penting. Oleh karena itu, selebrasi terhadap melimpah-ruahnya informasi di media sosial perlu dijadikan momentum untuk meningkatkan literasi politik secara cerdas dan berintegritas. Filterisasi informasi dan memilahnya sesuai dengan pandangan pribadi menjadi hal yang urgen dan signifikan dilakukan untuk menjadi kelas menengah yang kritis dan sebagai agens perubahan. Wacana di media sosial hanya menjadi perayaan semu jika tidak diimbangi dengan pengetahuan baku. ●

Milenial dan Politik Digital

Milenial dan Politik Digital Wasisto Raharjo Jati  ;   Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI

                                                      KOMPAS, 14 Oktober 2017

                                                           

Politik Indonesia yang masih didominasi oleh nuansa formalistik, struktural, dan skriptual akan mengalami perubahan menjadi informalistik, egaliter, dan digital. Hal tersebut dapat diindikasikan dengan munculnya kelompok milenial yang kini sedang tumbuh dan berkembang dalam ruang publik. Situasi kekinian menunjukkan bahwa terjadi kegagapan yang dialami oleh para elite politisi senior ketika menghadapi kelompok milenial ini. Kegagapan itu justru ditanggapi dengan adanya sikap arogansi elite yang justru menimbulkan sikap antipati dari kalangan milenial. Seperti yang dtunjukkan dalam kasus penistaan agama, G30S/PKI, isu komunisme, dan minoritas telah memperlihatkan bahwa generasi senior yang tidak mampu membendung adanya sikap kritis milenial dengan beragam informasi yang didapatkan. Kondisi itu menunjukkan adanya pendekatan primordial berbasis identitas yang selama ini menjadi kompor politik mendapatkan kritikan meluas di kalangan milenial. Populasi kalangan milenial di Indonesia cukup menarik jika dikaji lebih mendalam, baik secara sosio politik maupun sosio budaya. Mereka adalah generasi yang terlahir tanpa ikatan emosi sejarah dengan peristiwa politik sebelumnya sehingga membentuk pandangan politik milenial yang independen. Tidak adanya keterikatan sejarah ini justru membuat kalangan milenial secara sosio politik berusaha mencari legitimasinya sebagai generasi baru dan tampil berbeda di Indonesia. Memang harus diakui bahwa kalangan milenial juga berada dalam posisi dilematis, yakni di satu sisi mereka adalah generasi yang protektif karena sengaja dibentuk dan dikonstruksi oleh para orangtua untuk menjadi generasi yang ideal dan mekanis. Namun, di sisi lain, mereka adalah generasi reaktif yang dengan secara cepat mampu menyerap segala sumber informasi berkat adanya teknologi dan berusaha untuk adaptif dalam setiap dinamika zaman. Secara sosio budaya, generasi milenial adalah kelompok masyarakat yang berusaha menampilkan dirinya sebagai kelompok modern yang terlepas dari ikatan primordial dan identitas. Adanya faktor agama dan etnisitas yang selama ini menjadi isu krusial dalam demografi Indonesia tidak terlalu mereka hiraukan. Pada faktanya, teknologi digital kemudian menuntut generasi milenial untuk menjadi kalangan melek informasi. Oleh karena itu, faktor informasi menjadi identitas baru kalangan milenial ini karena melalui kepemilikan informasi dapat berpengaruh pada posisi dan status mereka di ruang publik. Situasi hari ini menunjukkan bahwa limpahan informasi yang sifatnya anti-mainstream berkembang pesat di kalangan milenial melalui beragam portal dunia maya. Dengan kata lain, kalangan milenial sekarang ini menggunakan politik peron, yakni secara silih berganti menunggu informasi yang berkembang. Mereka akan menjadi yang terdepan dalam perubahan, tetapi mereka akan juga siap ke belakang jika kepemilikan informasi yang disampaikan berkurang. Seolah mereka ingin melakukan dekonstruksi atas narasinarasi sejarah masa lalu dengan situasi kekinian. Hal yang terpenting bagi kalangan milenial adalah budaya eksis dan narsis yang sejatinya adalah upaya mereka mencari perhatian publik agar dianggap sebagai generasi agen perubahan. Realita politik milenial Adanya potret dilematis itu yang kemudian bisa dibaca dalam melihat gejala politik kelas menengah muda hari ini dalam menyikapi isu politik kekinian. Pada umumnya generasi milenial ini memiliki pandangan berbeda dengan generasi senior sebelumnya. Mereka tidak terlibat intrik dan konflik terbuka di ruang publik, tetapi terlibat sengit di dunia maya. Artinya, secara politis, generasi milenial ini adalah sekelompok pemain aman yang berusaha mengambil sikap risiko politik yang kecil di ruang publik. Namun, di dunia maya, mereka akan menjadi pengambil risiko dengan berusaha mencermati dan mengomentari isu-isu yang sifatnya high politics. Hal itulah yang terkadang membuat sikap dan gerak generasi milenial menjadi sulit terbaca dalam politik. Kondisi itulah yang kemudian menarik minat generasi senior untuk menyelami kehidupan mereka. Oleh karena itu, langgam politik Indonesia hari ini dihadapkan pada realita politik sebagai mitos kini berganti menjadi politik sebagai realitas. Artinya, basis pembacaan politik Indonesia yang selama ini cenderung sakral dan simbol berusaha dimentahkan kalangan milenial menjadi kasual. Munculnya berbagai macam kalangan milenial untuk merintis sebagai politisi menarik untuk dibaca bahwa ada idealisme murni yang mereka usung untuk pembangunan bangsa dan negara. Generasi senior berusaha mendekati kembali kalangan milenial melalui gaya mereka yang cenderung gandrung dengan budaya populer namun kritis. Namun, yang terjadi adalah fait accompli di mana generasi senior gagal menjadi milenial. Senior ingin berusaha untuk menjadi patron atas milenial, sementara milenial ingin menjadi patron atas senior dengan sikap mereka berbeda. Kondisi tersebut yang memancing adanya kontestasi pengaruh antara senior dan milenial. Oleh karena itu, dalam rentang tahun ini hingga nanti tahun 2045, suksesi kepemimpinan politik di Indonesia akan beralih kepada kalangan milenial. Pada tahun 2045, Indonesia telah mencapai 100 tahun kemerdekaan dan besar kemungkinan terjadi perubahan mendasar atas capaian masa depan dan kenangan masa lalu yang akan dinarasikan secara progresif dan berbeda. Senior pun harus rela untuk kemudian meninggalkan panggung dan menyerahkan estafet kepemimpinan. Oleh karena itu, keberadaan generasi milenial ini perlu dikembangkan dan ditumbuhkan agar siap menjadi generasi pemimpin Indonesia di masa mendatang. ●