Tampilkan postingan dengan label A Hasyim Muzadi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label A Hasyim Muzadi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 10 Januari 2017

Hoax: Bentuk Kekufuran?

Hoax: Bentuk Kekufuran?
A Hasyim Muzadi  ;   Mantan Ketua Umum PBNU
                                                   REPUBLIKA, 08 Januari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Dapatkah penyebar hoax, berita tak berdasar fakta, disebut sebagai fasiq—pelanggar perintah Allah? Kalau menggunakan tafsir beberapa ayat dalam Alquran, maka penyebar hoax sangat mungkin disebut fasiq. Perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan Allah mendudukkan kaum fasiquun—pelaku sifat fisq, sederajat dengan pelaku kufr—pelaku kekufuran. Dalam bingkai ini, maka penyebar hoax secara sadar telah menyeret dirinya menuju bibir sumur kekufuran.

Pelaku kufr disebut dengan kaafir. “Afaman Kaana Mu’minan Kaman Kaana Faasiqan? Laa yastawuun--Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasiq? Mereka tidak sama. (As Sajdah : 18). Dalam potongan ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dalam ukuran tertentu, orang-orang fasiq berdiri berseberangan dan berada dalam kutub yang berhadap-hadapan dengan kelompok orang beriman. Allah tegaskan tak sama orang fasiq dengan orang beriman.

Dalam kaitan inilah, kita tengah dirundung kesedihan teramat sangat kibat merebaknya hoax. Ada kelompok tertentu menggunakan hoax sebagai senjata untuk mengalahkan lawan-lawannya. Ada kelompok petualang yang sengaja memancing di air keruh untuk menyulut keresahan. Ada sekelompok orang dengan target dan tujuan tertentu, menyiksa bangsa dengan kabar tak berdasar, berita-berita yang disadari telah membuat tiang-tiang persatuan kita berderak.

Deraknya terasa kencang dan kuat karena sudah menyentuh sendi-sendi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau dibiarkan, akan muncul sikap saling curiga, menumbuhkan bibit permusuhan, saling intai, saling intip, dan saling memendam bara. Bara dendam ini, jika dibiarkan, akan menjadi sebab rusaknya harmoni sosial yang yang selama sekian tahun kita bangun. Di beberapa negeri lain, hoax telah menyebabkan perang saudara. Di Timur Tengah, contohnya.

Di surah lain, Allah memberi gambaran bagaimana kita seharusnya bersikap dan menyikapi penyebar hoax. “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS 49 : 6). Sangat berbahaya, jika kita mengabaikan perintah “fatabayyanuu”, lakukanlah klarifikasi dan verifikasi.

Dalam kehidupan yang dipenuhi dengan sebaran hoax yang luar biasa, di mana sebagian masyarakat mulai kurang percaya terhadap lembaga dan institusi resmi, maka klarifikasi dan verikasi, mesti dilakukan hatta terhadap orang-orang yang punya kedudukan tertentu sekali pun. Ayat ini, demikian salah satu asbabun nuzulnya, juga karena kasus yang menyangkut nama seseorang yang justeru berkedudukan sebagai “utusan” baginda Muhammad SAW.

Adalah al-Walid Ibn ‘Uqbah Ibn Abi Mu’ith yang ditugaskan Nabi untuk menerima hasil pengumpulan zakat di lingkungan Bani al-Musthalaq. Begitu sampai kabar bahwa akan datang seorang petugas pemungut zakat utusan Rasul, masyarakat keluar rumah bersiap memberi sambutan. Rupanya al-Walid salah sangka. Ia mengira orang-orang keluar rumah karena ingin memberi perlawanan. Berencana menyerangnya. Menyerang petugas zakat yang diperintahkan Rasulullah.

Ia balik kanan dan melapor kepada Nabi. Isi laporannya : bani al-Musthalaq enggan membayar zakat dan bermaksud menyerang Nabi. Dalam riwayat lain bahkan disebutkan mereka telah keluar dari Islam alias murtad. Tentu saja Nabi tidak serta merta memercayai kabar itu. Beliau meminta sahabat Khalid Ibn Walid RA untuk mencari tahu. Melakukan klarifikasi dan verifikasi. Hasilnya : mereka mengumandangkan azan dan melakukan shalat berjamaah.

Menyebar berita tak benar adalah perbuatan fasiq. Dalam bahasa Arab, berita disebut “khabar”. Tetapi dalam ayat di atas, yang diingatkan bukan sekadar khabar tetapi “naba-un”. Naba-un bukan semata berarti berita atau kabar. Naba-un adalah berita penting, terkait kehidupan banyak orang, menyangkut hajat orang banyak, dan persoalan yang kalau tidak disikapi dengan benar akan mengganggu ketertiban umum dan harmoni sosial. Taat bayar zakat adalah bukti pelaksanaan rukun Islam.

Tak bayar zakat, berarti mengabaikan rukun Islam. Ayat 6 surah al-Hujuraat diawali ; “Ya Ayyuhal Ladziina Aamanuu, in Jaa-akum Faasiqun bi naba-in, Fatabayyanuu—Hai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasiq membawa suatu berita, maka sungguh-sungguhlah mencari kejelasan…” Nah, belakangan, sosial media kita diramaikan oleh ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan hoax. Menyerang secara sistematis dan massif hingga masuk ke ruang-ruang paling private.

Dengan produk gadget yang sudah luar biasa canggih, sebaran hoax mengisi ruang-ruang otak kita yang sebenarnya sudah overload. Sering karena sentimen tertentu, hoax menjadi panduan kita dalam bersikap. Sering pula hoax menjadi penyebab rusaknya hubungan kekeluargaan. Nyaris semua persoalan sehari-hari dibumbui dengan hoax sebagai dasar dan landasannya. Sedihnya, majelis-majelis taklim kita sering juga saling bergesekan akibat hoax.

Setelah disadari demikian berbahayanya penyebaran hoax tersebut, kini tiba saatnya kita duduk bersama. Melakukan tabayyun. Menanyakan benar tidaknya. Menanyakan siapa sumber beritanya. Menanyakan dasar-dasar hukumnya. Menanyakan kenapa berita itu disampaikan. Sebab, tidak semua berita bisa jadi konsumsi semua orang. Ada kalanya berita hanya untuk diketahui dan tak baik untuk disebar. Jangan lupa, menyebar hoax bisa jadi melakukan pekerjaan fasiq.

Pekerjaan fasiq bisa dikategorikan kekufuran. Sebelum kita terjebak dalam framing “kekafiran” ini, ayo kita—kita semua, segera taubat atau memohonkan ampun bagi sesama. Memohon kepada Allah agar Dia berkenan mengampuni kesalahan kita dan mengembalikan kita ke dalam jalinan silaturrahim. Hanya dengan silaturrahmi, perasaan saling curiga dan dendam akan teratasi. Hindari dan buanglah hoax demi kebaikan bersama. Wallaahu A’lamu Bishshowaab. ●

Selasa, 05 Juni 2012

Tudingan Intoleransi Beragama


Tudingan Intoleransi Beragama
A Hasyim Muzadi ; Sekjen ICIS; Presiden WCRP  
SUMBER :  SINDO, 5 Juni 2012


Berita mengejutkan datang dari sidang Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB di Jenewa, Swiss, pekan lalu. Sejumlah negara menyoroti persoalan penegakan HAM di Indonesia.
Persoalan yang disoroti terutama soal intoleransi beragama di Indonesia. Selain intoleransi beragama, hal lain yang disoroti adalah keadilan bagi kelompok etnik minoritas seperti di Papua. Dalam sidang itu, sejumlah negara seperti Korea Selatan, Swedia, Swiss, dan Timor Leste secara spesifik mengangkat isu itu. Bahkan, permintaan spesifik disampaikan delegasi Swedia yang mempertanyakan masalah intoleransi beragama yang kerap terjadi di Indonesia.

Mereka meminta Pemerintah Indonesia bisa merevisi seluruh peraturan perundang-undangan yang dinilai berpotensi memicu persoalan terkait isu intoleransi. Adapun delegasi Swiss meminta Pemerintah Indonesia, bisa lebih menghormati toleransi beragama dan hak-hak kelompok etnik minoritas. Selain itu, Swiss secara spesifik meminta Indonesia segera membebaskan para aktivis Papua, karena menurut mereka apa yang mereka lakukan sebelumnya sekadar mengekspresikan pendapat secara damai.

Selaku presiden World Conference on Religions for Peace (WCRP) dan sekjen International Conference of Islamic Scolars (ICIS), saya sangat menyayangkan tuduhan intoleransi beragama di Indonesia yang diungkapkan peserta sidang PBB di Swiss. Saya meyakini, pembahasan di forum dunia itu pasti berdasarkan laporan pihak-pihak tertentu dari dalam negeri Indonesia sendiri. Tuduhan itu jelas tidak sesuai dengan kenyataan situasi Indonesia selama ini. Indonesia masih menjadi negara yang paling toleran di dunia.

Selama puluhan tahun berkeliling dunia, saya belum pernah menemukan negara dengan penduduk muslim terbesar, yang setoleran Indonesia dalam beragama. Indonesia sampai sekarang masih menjadi contoh bagi dunia internasional dalam menjaga kerukunan beragama. Yang perlu dipertanyakan adalah dasar yang dipakai peserta sidang PBB sehingga muncul tuduhan Indonesia intoleran dalam beragama. Kalau yang dipakai ukuran adalah masalah Ahmadiyah, hal itu jelas tak bisa dipakai ukuran. Sebab, Ahmadiyah memang menyimpang dari pokok ajaran Islam, tetapi selalu menggunakan stempel Islam dan berorientasi politik Barat.

Seandainya Ahmadiyah merupakan agama tersendiri, pasti tidak dipersoalkan oleh umat Islam Indonesia. Kasus GKI Yasmin Bogor juga tidak bisa dijadikan ukuran Indonesia intoleran dalam beragama. Saya berkali kali datang ke sana untuk mencari akar masalah dan mencari jalan keluarnya, namun tampaknya mereka yang terkait dengan persoalan tersebut tidak ingin masalah segera selesai. Ada pihak-pihak yang lebih senang Yasmin menjadi masalah nasional dan dunia untuk kepentingan(?) daripada masalahnya selesai . Lalu, kalau ukuran intoleransi beragama itu pendirian gereja, faktornya adalah lingkungan.

Perlu diketahui, di Jawa, pendirian gereja sulit, tapi di Kupang (Batuplat) pendirian masjid juga sangat sulit. Belum lagi pendirian masjid di Papua. Selaku Sekjen ICIS dan Presiden WCRP, saya selalu melakukan mediasi untuk mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah muncul terkait isu agama. Selanjutnya, jika yang dijadikan ukuran peserta kongres PBB adalah protes terhadap konser Lady Gaga dan diskusi Irshad Manji, maka bangsa Indonesia berhak menjaga tata nilai dan norma bangsa agar tidak dirusak orang lain.

Pertanyaannya, bangsa mana yang ingin tata nilainya dirusak, kecuali mereka yang ingin menjual bangsanya sendiri untuk kebanggaan intelektualisme kosong? Kalau ukurannya HAM di Papua, kenapa TNI, Polri, dan imam masjid berguguran tidak ada yang bicara HAM? Perlu diketahui, Indonesia lebih baik toleransinya dari Swiss yang sampai sekarang tidak memperbolehkan menara masjid. Saat berkunjung ke PBNU, 14 Oktober 2009, Duta besar Swiss untuk Indonesia Bernardino Regazzoni sempat menjelaskan masalah prakarsa pelarangan menara masjid yang diajukan oleh komite independen yang mewakili berbagai partai politik pada 8 Juli 2008.

Prakarsa itu ditandatangani 113.540 orang. Saat itu, Regazzoni juga menjelaskan, pemerintah dan parlemen menentang keberadaan prakarsa itu dan merekomendasikan pemilik hak suara untuk menentangnya. Namun, kenyataannya, lebih dari 57% rakyat Swiss mendukung larangan itu. Usulan larangan itu juga didukung oleh provinsi-provinsi utama, sehingga disahkan sebagai undang-undang. Larangan mendirikan menara masjid di Swiss juga patut disayangkan. Sebab, itu menunjukkan kurang toleransinya masyarakat Swiss terhadap kebebasan beragama, di saat sikap saling menghormati berbagai agama sedang tumbuh di dunia.

Diskriminasi dalam bentuk yang lain dikhawatirkan merembet ke negara-negara Eropa lainnya. Indonesia juga lebih baik dari Prancis yang masih mempersoalkan perempuan muslim mengenakan jilbab. Kebijakan pelarangan jilbab yang disahkan sejak 2010 itu disetujui Parlemen Dewan Perwakilan Prancis. Dari 336 pemilih untuk rancangan undang-undang tersebut, hanya satu yang menentangnya di dalam Majelis Nasional. Para penentang berpendapat bahwa undang-undang tersebut melanggar legislasi hak-hak asasi manusia Prancis dan Eropa.

Prancis memiliki populasi muslim terbesar di Eropa, diperkirakan sekitar 5 juta dari keseluruhan jumlah penduduk 64 juta orang. Dan, sebagian muslimah Prancis menggunakan jilbab dalam keseharian. Pelarangan yang merupakan bentuk intoleransi beragama itu sangat disayangkan karena bisa meluas ke negara Eropa lain. Kemudian, Indonesia juga lebih baik dari Denmark, Swedia dan Norwegia yang tidak menghormati agama, karena di sana ada Undang-undang perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis bukan hanya bertentangan dengan nilai agama-agama, tapi juga bertentangan dengan kodrat.

Di Eropa Barat dan Amerika, gerakan ini dinakhodai oleh kaum atheis. Homoseksual dan lesbian adalah penyakit kejiwaan dan sosial yang harus disembuhkan dengan psikoterapi dan pembinaan, bukan dilegalisir. Akhirnya kembali kepada bangsa Indonesia dan kaum muslimin sendiri yang harus sadar dan tegas membedakan HAM yang benar (humanisme) dan HAM yang sekadar westernisme. Dewasa ini yang paling sering menaiki HAM adalah kelompok yang selalu menggunakan ukuran western.

Karena kalau ukurannya humanisme seharusnya kecaman seimbang antara kecaman terhadap Timur dan Barat. Sekarang ini mana ada HAM westernis mengecam Israel? Sebenarnya yang paling Indonesiawi adalah HAM di Indonesia haruslah untuk kepentingan Indonesia dalam hal nilai, norma, hukum, budaya, dan sebagainya. Bukan malah menjadi monster untuk menghancurkan semuanya itu.
●

Senin, 30 Januari 2012

UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa


UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa
A. Hasyim Muzadi, SEKJEN INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC SCHOLARS (ICIS), MANTAN KETUA UMUM PBNU
Sumber : SINDO, 30 Januari 2012




International Conference of Islamic Scholars (ICIS) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Pekan Konstitusi 30 Januari-4 Desember, di Jakarta.

Lebih dari 50 tokoh nasional akan hadir sebagai pembicara dalam kegiatan yang diformat dalam bentuk seminar dan dialog ini. Gagasan menggelar kegiatan tersebut bermula ketika beberapa waktu lalu,DPD RI menawarkan kerja sama dengan ICIS perihal pembahasan tentang konstitusi, serta rencana DPDmengusulkan amendemen ke-5 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kemudian, penulis sebagai Sekjen ICIS menjawab, jika rencana DPD itu hanya untuk kepentingan DPD sendiri, maka ICIS tidak sanggup.

Namun, jika DPD bersedia berpikir dan berbuat untuk kepentingan seluruh bangsa dalam hal membicarakan konstitusi, maka ICIS akan membantu sepenuhnya. Lantas, DPD menyanggupi bahwa amendemen itu untuk kepentingan seluruh bangsa. Setelah itu, ICIS berusaha menghubungi para tokoh bangsa yang mempunyai kepedulian dan pandangan terhadap konstitusi.Ternyata,mayoritas tokoh yang dihubungi merespons positif dan bersedia hadir. Para tokoh bangsa sejak lama banyak yang resah dengan situasi bangsa saat ini.Jumlahnya pihak yang resah ini lebih banyak ketimbang tokoh bangsa yang tenang menikmati keadaan yang ada.

Sekarang ini, di kalangan tokoh bangsa,banyak sekali visi dan versi tentang konstitusi pasca empat kali amendemen UUD 1945. Penulis mengklasifikasikan para tokoh ini dalam tujuh kelompok. Pertama, kelompok penggagas dan pelaku amendemen. Kedua, kelompok yang ingin adanya kaji ulang terhadap konstitusi saat ini. Ketiga, kelompok yang ingin adanya restorasi sistem ketatanegaraan.Keempat, kelompok yang ikut membangun reformasi, namun tidak menduga ternyata hasilnya seperti sekarang ini.

Kelimakelompok yang ingin kembali ke UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Keenam, kelompok yang menilai perubahan UUD 1945 hanya pada pasal-pasal yang mendesak dan dilakukan dengan mekanisme adendum. Ketujuh,kelompok yang menginginkan agar konstitusi pasca amendemen keempat tetap dipertahankan.

Momentum

Karut-marut sistem ketatanegaraan kini tidak hanya dirasakan DPD,tapi oleh hampir semua orang yang masih memiliki hati nurani, yang mencintai bangsa ini, dan tidak ingin bangsa ini berlayar tanpa kompas dan layar. Karena itu, momentumnya tepat dan sudah saatnya tokoh-tokoh bangsa bertemu. Namun, pertemuan itu bukan hanya membicarakan kasus per kasus yang berpindahpindah dan melelahkan.

Tapi perlu merunut akar masalahnya secara lebih strategis, sehingga ditemukan perbaikanperbaikan yang strategis pula. Kondisi masyarakat saat ini terasa seperti terjadi stres sosial, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kesehatan maupun hak asasi manusia (HAM). Belum lagi hantaman bencana yang terus menerus terjadi di tempat yang berpindah-pindah. Dalam berbagai diskusi para tokoh bangsa,banyak pertanyaan seputar konstitusi Indonesia saat ini.

Di antara pertanyaan yang kerap muncul, apakah sistem yang kita pakai sekarang ini sudah sesuai dengan nilai dan ideologi Negara Pancasila? Apakah tata hubungan, antara sistem kenegaraan dengan kepentingan negara telah menjamin keselamatan dan pengembangan bangsa ke depan? Bangsa Indonesia kini berada pada alam demokrasi dan keterbukaan yang selama 12 tahun terakhir telah mengubah keadaan Indonesia, dibanding masa sebelumnya.

Perubahan itu cukup mendasar baik di dalam unsur-unsur kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia sendiri, maupun tata hubungan Indonesia dengan dunia global. Keterbukaan yang sangat luas itu membawa pengaruh positif dan negatif terhadap bangsa. Dampak positifnya dapat dilihat dari kreativitas dan dinamika,serta kebebasan yang meningkat, termasuk di dalamnya kebebasan menyampaikan pendapat. Namun, pengaruh kebebasan itu, jika tidak diimbangi dengan rasa tanggung jawab kebangsaan, dapat membuahkan kebebasan yang tidak efektif bagi kemaslahatan dan kemajuan bangsa.

Keadaan semacam ini juga tidak menghasilkan kemakmuran, keadilan, persamaan hak dan kesetaraan dalam masyarakat. Sementara pengaruh dari luar yang masuk ke Indonesia secara komprehensif baik ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan ketahanan nasional belum dengan sendirinya dapat diantisipasi secara baik oleh sistem kenegaraan dan ketahanan karakter masyarakat.

Di dalam sebuah Negara, di mana ekonomi riil relatif mandek yang diikuti dengan pengumpulan kekayaan oleh sebagian orang, akan mengakibatkan banyaknya pengangguran dan sulitnya orang mencari rezeki.Kemudian kondisi ini membuat mereka melakukan apa saja dalam mencari rezeki, baik cara halal maupun haram. Maka terjadilah ketimpangan yang tidak hanya merusak ekonomi, tapi merusak bidang lain dalam tata kenegaraan. Apalagi kini dalam perikehidupan kemasyarakatan dan negara senantiasa dimulai dari langkah transaksional seperti lazimnya jual beli.

Transaksional ini bukan hanya melanda bidang ekonomi tapi melanda bidang politik, hukum, pendidikan, regulasi dan lainlainnya. Sehingga sesungguhnya tidak mengherankan jika formulasi hukum belum menghasilkan keadilan, proses politik belum menghasilkan proses amanah dan penataan kepentingan kemasyarakatan, teori ekonomi belum menghasilkan kemakmuran dan pemerataan, proses pendidikan formal belum menghasilkan karakter.

Bahkan, nilai agama pun terdesak kepinggir karena kebutuhan- kebutuhan dunia. Karena itu, tokoh bangsa perlu segera turun tangan untuk mencari solusi secara konstitusional, sebelum stres sosial berubah menjadi anarki, benturan, dan kekacauan yang merata di seluruh Indonesia. Menghindari anarki adalah tanggung jawab tokoh-tokoh bangsa, sebelum anarki dan bahkan revolusi terjadi, karena risikonya akan semakin besar. Peran ICIS hanya menyambungkan pendapat para tokoh dari pada menunggu terjadinya chaos.

Hasil pekan konstitusi ini diharapkan menjadi pembahasan dan renungan bersama untuk kemaslahatan bangsa, tidak terkotak-kotak dalam kepentingan kelompok, partai, dan visi subyektif. Dengan Pekan Konstitusi ini, para tokoh bangsa diharapkan dapat melihat keadaan secara jujur,dan menyampaikan pandangannya sesuai dengan hati nurani agar negara kita selamat.
●