Jalan Terjal Revolusi Mesir

Jalan Terjal Revolusi Mesir

Novriantoni Kahar ; Dosen Falsafah dan Agama Universitas Paramadina,

Redaktur Jurnal Ulumul Qur’an

KOMPAS, 06 Juli 2012

Berbeda dengan situasi Tunisia yang relatif halus dan mulus, transisi demokrasi di Mesir jauh lebih kasar dan gegap gempita. Saling percaya dan sepakat antarelite politik sulit dicapai. Militer lebih campur tangan dalam politik. Aroma intrik antar-kekuatan politik begitu kuat. Kaidah bahwa demokrasi merupakan the only game in town masih belum kukuh.

Marc Lynch, profesor ilmu politik dan hubungan internasional Universitas George Washington, menyebut proses demokrasi Mesir seperti permainan bola Calvin dalam serial kartun Calvin and Hobbes buatan Bill Watterson (Foreign Policy, 18 Juni 2012).

Unsur penting dalam permainan ini adalah tiadanya aturan main yang baku atau aturan dibuat sambil lalu. Setiap pemain dapat menjadi kawan dan lawan sekaligus. Tak perlu tim dan adanya gol. Siapa saja bebas memasukkan bola ke gawang lawan atau gawang sendiri. Satu-satunya kaidah baku: ia harus aneh dan menyalahi semua kaidah baku. Dan, kelebihan utamanya, permainan ini jangan sampai membosankan.

Dalam konteks Mesir, permainan bola Calvin tampak membosankan dan kehilangan pola baku dalam kaidah-kaidah masa transisi. Ikhwan memulai langkah dengan rendah hati.

Sebelum pemilu legislatif, slogan mereka musyarakah la mughalabah. Kami hendak berpartisipasi dalam demokrasi, bukan menghegemoni. Kalaupun menang kontestasi, kami tak akan mengambil semua posisi. Ikrar tak akan mencalonkan kandidat presiden pun ditandaskan Ikhwani. Eh, tahu-tahu mencalonkan juga dan menang pula.

Dewan Tertinggi Militer pun punya permainan sendiri. Mereka berjanji hanya akan mengawal Mesir masa transisi. Dalam perjalanannya, intrik-intrik pun mereka unggah. Kadang-kadang bernegosiasi dengan Ikhwani, di lain waktu membuat gertakan melawan mereka. Suhu politik dinaik-turunkan sesuka hati. Isu kudeta, pembubaran sepertiga anggota parlemen, penerbitan konstitusi sementara: semua kartu bisa keluar kapan saja.

Toleransi Kembar

Intinya, proses transisi Mesir ke arah demokrasi kehilangan rasa saling percaya, tsiqah, antar-berbagai faksi yang terlibat di dalamnya. Untuk membedakan transisi Mesir dan Tunisia, Alfred Stefan menyebut gaibnya etos twin toleration yang membuat konsensus sulit tercapai di antara aktor-aktor politik Mesir masa transisi.

Yang dimaksud dengan toleransi kembar di sini adalah toleransi dua arah. Masyarakat yang religius seperti Ikhwani mengakui bahwa demokrasi adalah ikhtiar manusia yang daif mengatur hubungan baik antarmanusia dalam kehidupan bernegara. Walau bukan ketentuan Tuhan, segala prinsip agung demokrasi—seperti kesetaraan antarsemua warga negara dan penghormatan atas minoritas—tetap harus dijunjung juga.

Di lain sisi, negara juga perlu menghargai nilai-nilai dan kepercayaan suatu masyarakat yang religius. Tidak seperti pola sekularisme garis keras Turki dan Perancis, toleransi kembar mensyaratkan negara memberi tempat yang proporsional bagi aspirasi dan ekspresi religius suatu masyarakat (Journal of Democracy, April 2012).

Bagi Stefan, etos seperti ini penting dalam konteks Timur Tengah karena ia lebih mungkin mengantarkan mereka ke suatu negara demokrasi liberal karena toleransi kembar beranjak dari penampikan terhadap teokrasi dan penghormatan terhadap demokrasi.

Masyarakat religius yang suka memaksakan kehendak tidak pernah bagus bagi demokrasi, sementara klaim militer untuk melindungi demokrasi dari bajakan masyarakat religius biasanya bukanlah demi demokrasi itu sendiri.

Namun, di Mesir kini etos toleransi kembar ini tampak masih jauh dari hakiki. Kesepahaman yang cukup antar-berbagai faksi dalam masyarakat politiknya masih sangat minimum. Bahkan, yang sangat menonjol adalah rasa saling curiga bahwa satu kelompok akan mengenyahkan aspirasi dan eksistensi kelompok lain.

Ini berbeda sekali dengan kasus Tunisia, di mana kesepahaman antarfaksi telah terbangun sejak dini. Kubu Islamis yang dominan di Tunisia saat ini, Partai Al-Nahdah, telah lama menunjukkan iktikad baik dan mampu melegakan faksi-faksi lain untuk bekerja sama dalam koalisi pemerintahan masa transisi.

Sinyal Buruk dari Mursi

Di Mesir sinyal buruk justru kini datang dari presiden terpilih dari kubu Ikhwani, Muhammad Mursi. Alih-alih mengukuhkan rasa percaya antarfaksi, Mursi justru menambah rasa cemas, terutama bagi kubu yang berseberangan ideologi dengan mereka yang kini berkuasa.

Di Lapangan Tahrir, 29 Juni lalu, ia justru mendesak Amerika Serikat melepaskan Omar Abdul Rahman, tawanan terorisme yang pernah memfatwa mati intelektual Mesir, Farag Fouda, di era 1980-an.

Bagi saya, orasi Mursi yang berapi-api di Tahrir Jumat lalu justru memberi sinyal buruk 

tidak hanya bagi proses rekonsiliasi berbagai faksi dalam negeri, tetapi juga kepada dunia. Pesan yang bisa ditangkap: Ikhwani belum banyak berubah.

Ini berbeda sekali dengan sikap petinggi Partai Al-Nahdah yang sejauh ini mampu membangun Tunisia untuk semua. Rachid Ghannouchi yang mengaku partainya lebih mirip Partai Keadilan dan Pembangunan Turki lebih mampu bersikap luwes dalam politik sekaligus progresif dalam berideologi.

Dengan membaca sikap Ghannouchi dalam berbagai isu keagamaan di alam demokrasi, orang tak syak lagi percaya bahwa ia reformis dan demokrat sejati. Jika Ikhwan selalu mendua dalam menyikapi persoalan jender dan minoritas agama, Ghannouchi justru menggambarkan dirinya sebagai an advocate of absolute equality of men and women, penganjur kesetaraan absolut antara laki-laki dan perempuan (Rachid Ghannouchi, A Democrat Within Islamismism, 2001).

Dalam proses transisi ini ia pun berjanji tak akan mencabut Undang-Undang Perkawinan Tunisia, yang mungkin paling progresif di dunia Islam, sekaligus berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama.

Sementara itu, Ikhwani yang tampak sampai saat ini baru pragmatismenya dalam politik kekuasaan. Mereka belum mampu menunjukkan bahwa pragmatisme politik mereka telah didasarkan oleh perenungan-perenungan ulang atas ideologi lama mereka.

Dalam The Arab Awakening and Transformation of Middle East (2011), Shadi Hamid menunjukkan bahwa pragmatisme politik seperti ini bisa berjalan dua arah. Ia mungkin saja membuat Ikhwani semakin lentur dalam prinsip-prinsip ideologi mereka, tetapi juga mungkin menggiring mereka ke posisi yang semakin keras.

Jika arah kedua ini yang berlaku di kalangan Ikhwani, Mesir bisa jadi masih akan melalui jalan yang terjal menuju demokrasi. ●

Refleksi Revolusi Mesir

Refleksi Revolusi Mesir

A.M. Sidqi, DIPLOMAT RI DI MESIR

Sumber : REPUBLIKA, 6 Februari 2012

Sejak digelindingkan setahun yang lalu oleh para pemuda di lapangan Tahrir, gelom bang perubahan di Mesir telah menuai hasil yang berarti. Pengunduran diri Presiden Mubarak (11/2/11), pengadilan Mubarak dan anak-anaknya, pembebasan tahanan-tahanan politik, dan penyelenggaraan pemilu legislatif (Majelis Shaab) yang bebas dan transparan, serta pencabutan “status darurat“ yang berlaku sejak 1981 oleh Dewan Militer. Pada peringatan setahun revolusi 25 Januari, rakyat kembali berkumpul dan menyerukan pengalihan kekuasaan dari militer ke sipil. Namun, Dewan Militer Mesir masih menunda penyerahan kekuasaan ke pemerintahan sipil hingga pemilihan presiden pada Juni mendatang.

Mencermati revolusi Mesir, sifat dari krisis politik tersebut memiliki kemiripan dengan krisis politik yang melanda Indonesia pada 1997--1998. Diawali dengan tumbangnya pemerintahan Orde Baru, gerakan reformasi terjaga momentumnya dengan menjamin kebebasan pers, pembebasan tahanan-tahanan politik, penyelenggaraan pemilu 1999, serangkaian amandemen UUD 1945, otonomi daerah, serta berbagai perbaikan kebijakan dan regulasi.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dan berpenduduk Muslim terbesar di dunia, pengalaman Indonesia dalam dasawarsa pertama reformasinya telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu keberhasilan dalam mentransformasikan diri dari negara otoritarian menjadi negara full-fledged democracy. Oleh karena itu, Indonesia kiranya dapat berbagi pengalaman dalam pengelolaan proses transisi politik kepada Mesir dan negara-negara yang dilanda Arab Spring, agar guliran transisi politik berujung demokratis serta lekas memulihkan keamanan dan perdamaian.

Intermestik

Di sisi lain, penyelenggaraan diplomasi dan hubungan luar negeri tidak hanya ditujukan untuk memproyeksikan kepentingan kita ke luar negeri, tetapi juga untuk mengomunikasikan berbagai perkembangan di dunia internasional kepada masyarakat di dalam negeri (intermestic) (Putnam, 1998). Oleh karena itu, terdapat kepentingan yang menonjol untuk memahami perubahan di Mesir dan kawasan yang dilanda Arab Spring dalam menghadapi berbagai isu domestik dan demikian pula sebaliknya. Dengan memperhatikan secara saksama dimensi intermestik itu, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik Indonesia dari revolusi Mesir.

Pertama, mengutamakan konstitusi sebagai motor dari setiap perubahan (constitutional engineering). Sengkarut krisis politik di Mesir semakin rumit karena perpindahan kekuasaan (transfer of power) berlangsung tidak sejalan dengan Konstitusi 1971. Menurut Konstitusi 1971, transfer of power seharusnya diberikan dari presiden kepada wapres atau ketua mahkamah agung yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu dalam 60 hari.
 

Namun yang terjadi, kini kekuasaan di Mesir dipegang oleh Panglima Militer Marsekal Husein Tantawi. Dengan kata lain, Dewan Militer berkuasa di Mesir tidak berbekal legitimasi politik dari konstitusi, tetapi dari jalanan.

Sementara itu, perkembangan model sistem hukum abad ke-21 di berbagai belahan dunia menunjukkan sistem hukum dunia bergerak menuju supremasi konstitusi. Proses reformasi Indonesia yang terus mengutamakan supremasi konstitusi dan constitutional engineering berhasil mengantarkan Indonesia membangun dan mempertahankan pemerintahan demokratis yang stabil hingga hari ini. UUD 1945, sebagai salah satu pilar NKRI, harus terus dipertahankan sebagai landasan dari semua perubahan dan aktivitas kenegaraan di Indonesia.

Kedua, merevitalisasi pendidikan kewarganegaraan (civic education) melalui media sosial. Terinspirasi dari revolusi Jasmine di Tunisia, revolusi 25 Januari di Mesir pun “dirancang“ dan digerakkan melalui jejaring social, seperti facebook dan twitter. Tidak hanya memberikan “ruang“ sarana ekspresi, komunikasi, dan koordinasi di antara para demonstran di dalam negeri, tetapi je jaring sosial juga menjadi sarana bertukar informasi dengan para simpatisan di luar negeri. Tidak terelakkan bahwa gerakan “youth-led“ dan “technology-enabled“ telah menjadi gebrakan politik paling dramatis setelah runtuhnya Tembok Berlin.

Lebih jauh lagi, media sosial merupakan salah satu fenomena globalisasi yang telah membangun jembatan dialog antarmanusia, dengan tanpa mengenal strata dan kelas dalam masyarakat, serta melintas batas negara dan wilayah. Jembatan dialog tersebut secara langsung dan tidak langsung telah pula mengembangkan demokrasi dan “civic education“, di mana nilai-nilai (values) dan kebajikan-kebajikan (virtues) saling dipersamakan, diselaraskan, dan juga diperbedakan.

Di Indonesia, gerakan berbasis jejaring sosial juga telah menun jukkan pengaruhnya yang signifikan, seperti pada kasus Prita dan Bibit-Chandra. Sebagai negara dengan pengguna facebook terbesar kedua dan twitter terbesar ketiga, pemuda Indonesia dapat dikatakan paling terhubung (most connected) di dunia. Maka itu, fenomena Arab Spring menyadarkan bahwa Indonesia sangat berpeluang besar untuk menjadikan teknologi informasi sebagai wahana revitalisasi civic education, yakni sosialisasi, diseminasi, dan aktualisasi nilai demokrasi serta pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara.

Ketiga, mempertegas gelombang kedua reformasi. Era reformasi yang dimulai pada 1998 telah mengubah secara fundamental peradaban Indonesia dan mencapai “point of no return“. Revolusi di Mesir mengingatkan kita bahwa perubahan tidak boleh terhenti bahkan harus dipertegas dalam reformasi gelombang kedua.

Reformasi gelombang kedua dapat dimaknai bahwa Indonesia terus-menerus berada pada proses perbaikan dan upaya penguatan hakikat demokrasi, konsolidasi demokrasi (consolidated democracy) guna memastikan demokrasi yang menyejahterakan rakyat (democracy that delivers). Meminjam istilah Presiden SBY, gelombang kedua reformasi menekankan bagaimana menjadikan demokrasi sebagai bagian dari sistem nilai, bukan hanya bagian dari sistem politik, yang berdasarkan pilar kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan.

Mencermati kemiripan antara krisis politik Mesir (2011) dan Indonesia (1998), Indonesia kiranya dapat mengambil pelajaran untuk semakin mengukuhkan constitutional engineering, merevitalisasi civic education, dan memastikan demokrasi yang menyejahterakan.

Peringatan setahun revolusi Mesir dapat pula dijadikan momentum untuk menyegarkan kembali ingatan masyarakat Indonesia akan tuntutan dan tujuan reformasi, serta memacu reformasi pada gelombang berikutnya. Bukankah perbaikan adalah proses sepanjang hayat dan seumur bangsa? ●

Pelembagaan Revolusi Mesir

Ibnu Burdah, PEMERHATI MASALAH TIMUR TENGAH DAN DUNIA ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA

Sumber : SUARA MERDEKA, 29 November 2011

Perjuangan untuk perubahan seringkali sangat sulit dan menelan tidak sedikit korban. Tapi pelembagaan hasil gerakan bahkan berlangsung lebih sulit lagi. Inilah yang sekarang terjadi di Mesir setelah mundurnya Hosni Mubarak, Februari lalu. Peralihan kekuasaan dari militer ke sipil adalah salah satu pesan terpenting revolusi 25 Januari di negara itu. Namun setelah hampir 10 bulan keberhasilan gerakan rakyat mendesak Mubarak mundur, kekuasaan tertinggi masih berada di tangan militer, tepatnya Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata atau Dewan Agung Militer (Al-Majlis al-Askariy al-A’la).

Dewan yang dipimpin Al-Mursyid (Field Marshal) Hussein Tantawi itu telah menjanjikan peralihan itu akan dilaksanakan pada pertengahan Februari tahun depan. Tetapi, kelompok-kelompok politik di Mesir mencurigai dewan itu terus berupaya secara sistematis dan terencana menunda proses peralihan itu. Itulah yang digugat puluhan ribu demonstran di Tahrir baru-baru ini.

Hingga saat ini, gejala politik di Mesir menunjukkan ada beberapa hal yang menghambat proses institusionalisasi hasil gerakan rakyat. Yang terpenting tentunya adalah sebagian pendukung Mubarak masih melakukan ”perlawanan” terhadap arus perubahan melalui berbagai cara. Dukungan terbuka kepada Mubarak barangkali sudah tidak ada, sebab ia sudah menjadi simbol musuh ibu kandung Mesir yang baru: revolusi rakyat. Namun, upaya-upaya untuk menghambat laju perubahan itu jelas sekali terjadi.

Bagaimana pun, sebagian tentara, termasuk Dewan Agung Militer yang memegang otoritas pemerintahan saat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Mubarak. Tuntutan revolusi bukan hanya pengadilan terhadap Mubarak dan keluarga melainkan juga seluruh kroninya yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Tuntutan semacam itu bukan hanya berarti ancaman terhadap karier dan jabatan mereka sebagai elite militer melainkan juga ancaman terhadap masa depan dan hidup mereka.

Beberapa kelompok perjuangan untuk menjatuhkan Mubarak telah menjadi partai politik. Itu artinya akan terjadi pertarungan perebutan kekuasaan di antara kelompok itu. Pertarungan keras tampaknya akan terjadi antara Jamaah Al-Ikhwan al-Muslimin dan Partai Hurriyah wa Adalah (Kebebasan dan Keadilah), dan kelompok-kelompok liberal dan nasionalis. Keunggulan yang pertama terletak pada konsolidasi jauh-jauh lebih awal, keterasahan dalam menghadapi kondisi yang sulit, dan mereka adalah salah satu simbol korban kezaliman Mubarak.  

Pihak Luar

Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi, dan Iran merupakan aktor-aktor yang secara kasat mata ingin turut menentukan arah perubahan di Mesir. Tiga yang pertama menginginkan posisi Mesir baru tidak berubah sebagaimana masa Mubarak; menjadi jangkar stabilitas dan keseimbangan versi mereka di kawasan, memimpin negara-negara Arab berorientasi Barat, dan tetap menjaga hasil peace agreement dengan Israel, termasuk mendorong proses perdamaian Israel-Palestina.

Iran getol menarik Mesir baru dalam barisannya, atau setidaknya menjauhkan negeri itu dari Amerika dan Israel. Saudi adalah aktor lain yang tidak bisa diremehkan. Negara itu sangat berkepentingan terhadap Mesir untuk menjadi sekutu kuat di kawasan yang berorientasi ke Barat dan melawan pengaruh Iran.

Kuatnya intervensi asing dapat membelokkan arah perubahan Mesir dari cita-cita revolusi. Kendati pihak-pihak luar itu menyatakan dukungan dan lahirnya Mesir baru sebagai negara demokratis, yang terpenting bagi mereka sesungguhnya adalah memastikan bahwa agenda dan kepentingan mereka di kawasan didukung atau setidaknya tidak dihambat oleh rezim baru hasil revolusi itu.

Rakyat Mesir tentu ingin segera merasakan hasil perjuangan yang mereka kobarkan dengan pengorbanan luar biasa. Mereka pasti menginginkan hasil yang lebih riil yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan nyata. Setelah Mubarak jatuh, perekonomian Mesir yang turun drastis belum sepenuhnya pulih kembali. Pariwisata yang menjadi andalan ekonomi sangat sensitif dengan isu keamanan.

Sementara, hingga saat ini demontrasi yang menuntut penuntasan tuntutan rakyat belum berakhir, bahkan mungkin masih sangat lama. Ketidakpuasan rakyat atas kondisi ini bukan hanya bisa menghambat pelembagaan hasil-hasil gerakan itu melainkan juga dapat memukul balik semangat dan cita-cita revolusi itu sendiri. ●

Tantangan Revolusi Mesir 

Hasibullah Satrawi, Alumnus Al Azhar, Kairo, Mesir; Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam

Sumber : KOMPAS, 25 November 2011

Huru-hara politik di Mesir masih jauh dari ”berakhir”. Pelengseran paksa Hosni Mubarak pada 11 Februari lalu yang dimotori kekuatan revolusi 25 Januari seakan-akan membuka sejumlah persoalan baru yang tak kalah berat ketimbang masalah yang dihadapi rakyat Mesir saat Mubarak berkuasa.

Bentrokan antara massa dan aparatur keamanan yang kembali terjadi di Alun-alun Tahrir menunjukkan bahwa masa depan Mesir setelah revolusi 25 Januari ”masih gelap”. Sejumlah media yang terbit di Timur Tengah melaporkan sedikitnya 35 orang menjadi korban bentrok mutakhir yang terjadi sejak Jumat, 18 November lalu (Aljazeera.net, 22/11).

Panggung Kekerasan

Aksi kekerasan bukan hanya kali ini saja terjadi di Mesir setelah revolusi 25 Januari. Yang berbahaya tentulah apabila aksi kekerasan bercorak agama. Pada 9 Oktober terjadi bentrokan antara militer Mesir dan demonstran dari kaum Kristen Koptik. Bentrok itu sedikitnya berakibat 26 jiwa melayang dan ratusan orang luka-luka. Pada mulanya adalah demonstrasi umat Kristen Mesir: mengecam pelbagai aksi diskriminatif yang dialami umat Kristen Koptik, khususnya di daerah terpencil. Gereja dirusak dan dibakar di kawasan Aswan.

Jauh sebelumnya, pecah konflik bermotif agama di Provinsi Imbabah yang tak jauh dari Kairo antara kaum Muslim dan umat Kristen. Konflik ini mengorbankan puluhan orang dan rumah ibadah (yang dibakar). Pelbagai konflik berlatar agama di Mesir mutakhir terjadi hampir bersamaan dengan pemunculan kekuatan politik agamis radikal yang menambah suram bayangan masa depan Mesir. Salah satu dari kekuatan politik agamis itu belakangan dikenal sebagai Islam Salafi.

Kehadiran Islam Salafi menimbulkan kecemasan baru di kalangan akademisi dan elite Mesir. Bukan semata-mata karena mereka hendak menjadikan Mesir sebagai negara agama, melainkan lantaran kelompok ini acap tampil lebih radikal dibandingkan dengan Ikhwan Muslimin (IM) yang dianggap sebagai kekuatan politik agama paling keras pada era Mubarak.

Tentu terlalu awal, bahkan tak bertanggung jawab, mengaitkan pelbagai macam konflik agama itu dengan kelompok agamis radikal. Terlebih lagi sampai menuduh kekuatan-kekuatan itu berada di balik semua konflik yang terjadi.

Jelaslah bahwa konflik berlatar agama yang hampir serempak terjadi belakangan membuat hubungan antarumat beragama di Mesir kini kuyup dengan rasa curiga antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Pada tahap ini dapat ditegaskan bahwa revolusi yang terjadi di Mesir hanya memberi panggung bagi radikalisme dan sejumlah aksi kekerasan. Dikatakan demikian karena sesudah revolusi 25 Januari, Mesir justru masuk ke dalam pusaran konflik yang sarat dengan ketidakpastian.

Masih terdapat sejumlah persoalan lain yang tak kalah berat: kepentingan kelompok-kelompok politik di sana. Salah satu di antaranya adalah persoalan pelaksanaan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan Mesir definitif pasca-Mubarak. Waktu pelaksanaan pemilu masih persoalan cukup panas di kalangan elite politik Mesir. Sebagian pihak, seperti IM, menghendaki pemilu dilaksanakan selekas mungkin untuk mengakhiri semua ketidakpastian politik pascarevolusi 25 Januari.

Usul ini ditentang keras partai-partai politik baru. Mereka menganggap pelaksanaan pemilu yang lekas hanya menguntungkan kekuatan politik lama seperti IM, yang telah punya berbagai ”perangkat teknis” yang diperlukan guna memenangi pemilu.

Itu sebabnya, partai-partai politik baru mengusulkan agar pemilu Mesir ditunda hingga 

beberapa tahun ke depan untuk memberi waktu yang cukup kepada semua partai politik peserta pemilu, baik yang baru maupun yang lama.

Pada hemat saya, aksi demonstrasi yang terjadi belakangan beserta seluruh korbannya tak bisa dilepaskan dari konteks kepentingan politik seperti yang tadi disebutkan. Apalagi pemerintahan sementara Mesir bersikeras akan melaksanakan pemilu akhir November. Lebih kurang inilah yang bisa menjelaskan mengapa Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizbul Hurriyah wal ’Adalah) yang tak lain adalah sayap politik IM menyatakan tak ikut terlibat dalam sejumlah aksi massa yang terjadi belakangan ini.

Benar belaka bahwa kelompok massa di Alun-alun Tahrir saat ini menuntut Dewan Agung Militer Mesir segera menyerahkan pemerintahan kepada masyarakat sipil. Namun, hal ini bisa dibaca sebagai ”bingkai gerakan” untuk menarik perhatian masyarakat Mesir. Terutama setelah aparatur keamanan Mesir memperlakukan para demonstran secara brutal. Banyak pihak yang mengamini gerakan yang ada sekaligus melegitimasi gerakan tersebut sebagai gerakan rakyat.

Tantangan Revolusi

Inilah tantangan berat revolusi yang harus dihadapi oleh semua pihak di Mesir, mulai dari kaum pemuda yang berada di balik revolusi 25 Januari, para elite politik Mesir, hingga masyarakat luas. Ibarat orang menggenggam pasir, revolusi 25 Januari telah berhasil melepaskan genggaman kuat Mubarak terhadap rakyat Mesir. Kini rakyat Mesir bagai pasir yang beterbangan mengikuti arah angin kepentingan kelompok-kelompok politik di sana.

Sejauh ini kekuatan revolusi terus berupaya menghadapi pelbagai tantangan yang ada. Dalam konteks aksi kekerasan, kekuatan revolusi senantiasa melokalisasi berbagai konflik yang terjadi, khususnya konflik bercorak agama. Bahkan, kekuatan revolusi kerap mengorganisasikan demonstrasi bersama antarumat beragama sembari membawa kitab suci masing-masing untuk menyerukan kepada masyarakat luas agar tak terpecah-belah dan tetap 

menjaga kerukunan.

Sejatinya para elite Mesir juga melakukan hal yang tak kalah besar dari yang dilakukan para pemuda pada revolusi 25 Januari: menempatkan kepentingan nasional Mesir sebagai pijakan utama untuk menyelesaikan pelbagai perbedaan pandangan terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu, atau hal terkait dengan perpolitikan lain. Bukan justru terjebak dengan kepentingan sempit masing-masing.

Masyarakat Mesir umumnya mengambil peran yang tak kalah besar: tidak terbawa oleh manuver dan provokasi pihak tertentu untuk kepentingan sempit mereka, terutama terkait dengan kerukunan antarumat beragama.

Dalam kurun waktu sekian lama, masyarakat Mesir senantiasa hidup rukun dalam beragam perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Ini adalah hal yang sangat berharga pada masyarakat Mesir yang sejatinya tidak ”ditukar” dengan hal-hal yang jauh lebih murah, seperti kepentingan politik tertentu dan kelompok tertentu yang jauh dari persatuan nasional.

Jika tidak, Mesir akan semakin jauh terperosok ke dalam jurang aksi kekerasan yang penuh 

dengan ketidakpastian itu. ●