Tampilkan postingan dengan label Muhidin M Dahlan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muhidin M Dahlan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 24 Juli 2019

Requiem Senja Arswendo

Requiem Senja Arswendo

Oleh : Muhidin M. Dahlan *)
JAWA POS, 20 Juli 2019, 12:01:34 WIB
SAAT tirai senja 19 Juli turun dari langit Jakarta bagian selatan, drama hidup yang penuh onak dari penulis prolifik Arswendo Atmowiloto berakhir selamanya.
—
Jika kamu selalu bilang senja itu begitu romantik, yang saya ingat dari Arswendo adalah cerpennya yang justru menampik semua romansa itu. Sebagaimana duka dan air mata di senja Jumat, inilah, pinjam judul cerpen Wendo yang dimuat di mingguan Mahasiswa Indonesia edisi 25 Januari 1970, hlm VIII, ’’Sendja jg. Paling Tidak Menarik”. 

Senin, 27 Februari 2017

Buku, Musik, dan Festival

Buku, Musik, dan Festival
Muhidin M Dahlan  ;    Kerani @warungarsip
                                                   JAWA POS, 23 Februari 2017

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

’’Membaca tak sebatas mengeja huruf. Membaca itu kerja menaut dan mengaitkan ide. Maka sebagai awal, bacalah buku sebanyak-banyaknya.’’ ~ Najwa Shihab, Duta Baca Indonesia

BISAKAH buku dan musik berada dalam satu panggung pergelaran? Bisa! Yang datang ke ’’MocoSik: Book and Music Fest’’ menemui sebuah peristiwa yang ganjil, beyond.

MocoSik adalah akronim ’’Moco’’ (Jawa: baca) dan ’’Sik’’ (musik). Bisa pula MocoSik diartikan moco sik, baca dulu, ah. Sebuah kalimat cakapan yang menginterupsi, jeda.

Membaca sejatinya ritus jeda; perjalanan menuju keheningan pedalaman batin, pergolakan pikiran dalam kesunyatan. Seperti halnya musik, praktik moco, kerja baca, adalah relaksasi sekaligus menjemput kegembiraan lewat gerak yang dipicu salah satu saraf terpenting manusia, yakni indra dengar. Jika irama dalam buku adalah komposisi diksi dan tanda baca, nada-nada teratur dalam musik itu hasil komposisi balok-balok not.

Festival bertajuk ’’Membaca Musik, Menyanyikan Buku’’ ini sesungguhnya membaca tanda-tanda baca dalam performa nada di balok not itu. Diselenggarakan Rajawali Indonesia Communication yang bekerja sama dengan Kampung Buku Jogja, 12–14 Februari 2017 di Jogja Expo Center, Jogjakarta, komposisi itu menjadi permulaan yang menjanjikan.

Dalam sejarah perbukuan –dan musik–, festival ala MocoSik ini merupakan yang pertama digelar dengan menjadikan buku sebagai tiket tanda masuk. Menampilkan panggung musik dan panggung buku secara berimbang dalam sebuah festival menjadikan dua entitas kreatif ini bisa ’’berdialog’’. Atau dalam sebaris kalimat penulis dan aktivis literasi bergerak Nirwan Ahmad Arsuka: ’’Leluhur sastra sesungguhnya adalah musik. Tekslah yang membuatnya berbeda. Tanpa teks, yang ada ialah musik.’’

Ini bukan soal buku-musik atau musik-buku. Ini adalah ihwal mendialogkan dua modus budaya kreatif dalam sebuah rekayasa; mulai rekayasa manajemen tiket, model venue, hingga tata panggung.

Benar, kita kerap saksikan setiap perhelatan pekan raya buku diisi dengan acara-acara musik. Namun, musik hanya sebagai pengiring acara. Musik bukan subjek utama. Sebagai pengisi acara –itu pun dengan penampil ’’apa adanya’’– musik menjadi sekadar penghibur untuk para pembeli buku.

Ketika mengoordinasikan sebuah riset almanak musik bersama Kelik M. Nugroho yang kemudian dibukukan menjadi buku Almanak Musik Indonesia, saya menemukan hal yang juga sebaliknya. Buku menjadi medium yang periferal. Bagi musisi, buku dalam musik tak lebih dari medium otobiografi si musisi.

Maka, kita kemudian menemukan secara gradual kronika musik –tidak terlalu sering– musisi fulan meluncurkan buku otobiografinya. Atau, pengarang lagu fulanah membikin antologi cerita pendek. Atau sejarah sebuah band atau kota jenis musik tertentu yang dibukukan.

Pergelaran festival semacam MocoSik ini mengajukan keduanya sebagai subjek-subjek; tak ada yang lebih tinggi dan rendah dari lainnya. Buku dan musik berada dalam satu panggung yang meriah dan sekaligus sublim; saat pekerja buku melihat musik sebagai sebuah kegairahan budaya populer yang tak pernah lekang dan pekerja musik memandang buku sebagai rekanan yang hangat dalam peradaban literer.

Buku dan musik atau musik dan buku adalah dunia yang sebetulnya dekat, tapi dalam kenyataannya menjauh dan berjalan sendiri. Oleh Kampung Buku Jogja (KBJ) –promotor peristiwa buku di Jogja paling militan dalam dua tahun terakhir–, buku terkadang tak sampai ke pangkuan pembaca bisa jadi karena metode dakwahnya yang kelewat complicated.

Empat sekawan dalam KBJ ini, yakni Arief Abdulrakhim, Adhe Maruf, W.K. Eka Putra, dan Irwan Bajang, mencoba perlawatan dengan menemui bidang kreatif lain yang saat ini digandrungi; bukan saja musik sebetulnya, tapi bisa merambat ke seni rupa semacam ArtJog atau KustomFest yang penyelenggaraannya reguler.

Perjumpaan KBJ dengan Rajawali Indonesia Communication, sebuah lembaga penyelenggara pentas-pentas musik berskala internasional, kemudian menemukan titik-kreatif yang tak biasa. Saya kira ini menjadi mudah dan cepat terealisasi karena CEO Rajawali, Anas Syahrul Alimi, dalam sejarah perbukuan di Jogjakarta dikenal sebagai salah satu penggerak penerbitan independen di kurun 1999 hingga 2004.

Dibesarkan dalam dua ekosistem kebudayaan, yakni keseruan dan kehangatan teks-teks buku di dunia penerbitan humaniora dan memilih promotor musik sebagai jalan profesional, MocoSik sebetulnya bisa diringkas sebagai bagian dari nukleus inti jalan hidup Anas Syahrul Alimi.

Setidaknya, hadirnya MocoSik Fest menyegarkan modus penyelenggaraan peristiwa perbukuan nasional yang makin ke sini makin kehilangan kegairahan dan kreativitasnya. Pekan raya buku dan pergelaran-pergelaran buku turunannya nyaris kehabisan gagasan untuk menaikkan kembali marwahnya dari sekadar ’’pekan raya buku berdiskon’’. MocoSik juga membikin pekerja buku bukan sekadar sebuah komune yang menghabiskan umur mengeluhkan pajak kertas, angka melek baca yang memalukan, dan saling bunuh di rak toko buku. Selalu ada peluang dan kesempatan sebuah generasi menempatkan buku dalam sebuah atmosfer bernama siasat kebudayaan.

Sebagai entitas yang hidup dalam ekosistem kreativitas, buku lewat hubungan kekerabatannya dengan musik belum benar-benar berakhir masa suramnya. Melihat duta baca Najwa Shihab demikian bersemangat di hadapan 2 ribu peserta kala membicarakan buku yang dipandu musisi Tompi dan Glenn Fredly menerbitkan harapan adanya komune yang siang malam menahan api literasi agar terus menyala dalam sapuan angin iliterasi omong-kosong di jendela kecil gawai kita.

Tanpa kemampuan literasi, demikian musisi Tompi berseru, kita tak berpijak pada argumentasi, melainkan asumsi-asumsi belaka. Dan pendapat yang ditopang asumsi seperti itulah yang menjadi penyumbang utama hoax yang mematikan trust kita sebagai bangsa.

Jalan ke arah itu, dalam konteks MocoSik, adalah dengan berusaha memperpendek jarak antara buku dan para pemegang lisensi kemudaan saat ini, yakni generasi milenial.

Caranya? Menghadirkan dan mendekatkan wajah-wajah penulis Indonesia yang memberi pikiran dan mewakafkan tenaga dan usia mereka untuk gagasan keindonesiaan lewat puisi, prosa, esai, pidato, dan filsafat dalam bentuk panel-panel raksasa. Ke mana pun para penonton musik ini berpaling, selalu terantuk pada wajah dan kutipan-kutipan terpilih dari penulis dan pemikir-pemikir keindonesiaan kita itu.

Panel-panel yang memanjakan mata itu digarap dengan baik oleh seniman buku senior Ong Hari Wahyu. Ong sudah lama waswas, bukan saja sebuah generasi memudar ingatannya kepada para penyumbang gagasan keindonesiaan itu, tapi juga wajah-wajah mereka. Dari panel wajah Soekarno, Hatta, hingga Gus Dur; dari Kartini hingga N.H. Dini; dari Chairil, Rendra, hingga Linus Suryadi; dari Pram, Kayam, hingga Kuntowijoyo; dan dari Tirto, Marco, Semaoen, hingga Thukul.

Ong berpikir sederhana saja, paling tidak 40 panel lebih itu menggelitik generasi yang selalu menjadi korban ’’nyinyir statistik 0 baca’’ ini untuk mencari tahu kemudian dengan cara mula-mula menjadikannya sebagai latar berfoto untuk dibagi di akun media sosial mereka masing-masing.

Penonton yang Memegang Buku

’’Ayo, kawan-kawan, angkat semua buku kalian!’’ Dan, seperti itulah pemandangan saat vokalis kelompok musik Shaggydog asal Jogja memberikan aba-aba: ribuan penonton konser musik itu mengangkat tangan dan nyaris tak satu pun yang tak memegang buku.

Pemandangan serupa mirip foto-foto yang disebar para pemanggul buku keras kepala dari pojok-pojok belantara yang nirakses buku, yakni saat anak-anak yang haus bacaan mengangkat tinggi-tinggi buku-buku yang mendatangi mereka dalam sebuah perjalanan yang diperjuangkan.

Demikianlah, saat pasar politik merampas dan membombardir keheningan sanubari kita, nun jauh di sana pegiat dan aktivis literasi yang bergerak dari kampung ke kampung, dari hutan ke hutan, atau dari pulau ke pulau, digembirakan bahwa panggung pergerakan buku belum habis benar dalam khazanah kebudayaan populer kiwari.

Selama tiga hari dengan sembilan penampil di panggung musik MocoSik, kita melihat untuk kali pertama dalam sejarah konser musik semua penonton memegang buku, mengangkatnya tinggi-tinggi dalam kegembiraan. Tiket konser mereka yang tak lekang itu kemudian menghuni rak buku di kamar-kamar inkubasi mereka sepulang menonton peristiwa musik.

Memegang buku sambil menonton konser musik barangkali tampak banal dan nggaya, sebagaimana kita melihat bagaimana ibu-ibu dengan waswas di sebuah kampung di Banten menanti andong membawa buku untuk anak-anak mereka yang menunggu bacaan datang.

Seperti dilaporkan Nirwan Ahmad Arsuka dalam pidato literasinya berjudul Tentang Sastra dan Musik Semesta, keberadaan pustakawan bergerak itu memungkinkan buku sebagai oksigen peradaban bangsa bisa menjangkau bagian tubuh terjauh. Dan itu bisa terjadi berkat jasa laskar sel darah merah yang menjadi metafora untuk menyebut pegiat pustaka yang menyalakan lilin harapan tersebut.

Kita membutuhkan kerja-kerja seperti itu saat ’’kebudayaan baru’’ ini mewabah: keinginan berkomentar di media sosial membiak sedemikian rupa ketimbang kesabaran membaca buku.

Pada akhirnya, menenteng buku di acara musik –ya, menenteng buku– sudah menjadi jalan permulaan yang lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Mirip dengan sesuatu yang sudah kita saksikan: menenteng buku dalam bingkai kamera film-film bioskop.

Dan, soal yang beginian ini sudah dicontohkan secara paripurna untuk kali pertama di hadapan rakyat banyak oleh Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo sehari menjelang Hari Pers Nasional 2017 di Kota Ambon. Sosok yang menaiki tampuk kekuasaan nomor satu republik ini dengan citra sebagai penonton musik yang pintar itu akhirnya menyentuh buku di purnama kedua tahun 2017 atau nyaris 1.000 hari sejak mesin kekuasaan untuknya dinyalakan.

Mengikuti teladan citrawi Bapak Presiden Yang Terhormat, menonton konser musik sambil menenteng buku adalah jalan doa awal menuju ikhtiar besar membaca musik (lebih tekun) dan menyanyikan buku (lebih sublim). ●

Rabu, 18 Mei 2016

Marhaban ya Sweeping Buku

Marhaban ya Sweeping Buku

Muhidin M Dahlan ;   Pendiri @warungarsip Jogjakarta
                                                        JAWA POS, 12 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

DAMPAK dari Pengadilan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal untuk korban pembantaian masal 1965 di Den Haag, Belanda, pada 10-13 November 2015 melahirkan sebuah simposium terpenting sejak Orde Harto tumbang. Simposium tragedi 1965 di Jakarta pada 18-19 April lalu itu tak hanya menunjukkan respons positif pemerintahan Jokowi atas pelanggaran berat HAM masa lalu, tapi juga menjadi panggung untuk melihat bagaimana elite politik dan para jenderal berpikir dan berkata-kata.

Salah satu kutipan paling penting dalam 18 tahun reformasi berjalan saya kira yang diucapkan jenderal berdarah panas yang juga menjabat menteri pertahanan, Ryamizard Ryacudu: "Pancasila adalah ciptaan Tuhan". Konteks ucapan itu adalah semua takfiri Pancasila mesti menyingkir sejauh-jauhnya jika ingin berhadapan dengan laskar dan jenderal-jenderal titisan Tuhan. Setelah itu, meledaklah di media sosial agitasi gerakan sapu bersih. Salah satunya isu sweeping buku.

Saat diskusi buku Ideologi Saya Adalah Pramis di pergelaran Jogja Itoe Boekoe pada pekan pertama Mei di UIN Sunan Kalijaga, Cak Udin (santri lapak buku murah) menceritakan pengalamannya yang tak tersebar luas ke media massa. Saat membuka lapak bertajuk "Buku Murah" di Gresik dan Pare, Kediri, Jawa Timur, semua buku kiri yang dijualnya dengan modal pas-pasan disikat dan diambil begitu saja oleh aparat yang katanya sudah mendapat mandat dari "atasan".

Cak Udin yang notabene santri itu hanya bisa masygul. "Mending mbayar. Ngambil gitu saja. Itu pakai modal (maaf, Red), cuk!" katanya. Dia seakan tak percaya, sweeping buku secara semena-mena tetap dilakukan bahkan ketika Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mencabut Undang-Undang (UU) Pelarangan Buku pada 13 Oktober 2010. Pencabutan UU itu menandaskan bahwa perkara pelarangan buku diselesaikan lewat pengadilan dan bukan kesewenang-wenangan di lapangan.

Namun, ini soal penyakit yang kambuh. Semulia-mulianya UU tak bisa mematahkan penyakit kambuhan bernama paranoia terhadap bacaan. Mei ini pekerja buku di Jogja sedang dilanda waswas munculnya seruan teror sweeping buku kiri yang bahkan menunjuk langsung nama-nama penerbit yang bakal disikat.

Masih terlalu segar diingat bagaimana nyaris sepanjang bulan Mei, 15 tahun yang lalu, Jakarta dan Jogjakarta dikagetkan dengan praktik perampasan buku yang masif. Diawali dengan patroli Aliansi Anti Komunis (AAK) yang mengumpulkan dan membakar buku-buku kiri, antara lain Pikiran Karl Marx karya Franz Magnis-Suseno, tetralogi Pulau Buru dan Sang Pemula karya Pramoedya Ananta Toer, Hubungan Soeharto dan Kup Untung karya Wertheim, Bayang-Bayang PKI (Stanley, ed), Lenin: Pikiran, Tindakan, dan Ucapan karya Edy Haryadi cs, dan Dari Penjara ke Penjara karya Tan Malaka. Buku-buku Mao, Lenin, dan Che Guevara juga turut disapu.

Lantaran terlalu bersemangatnya, di Jogjakarta, misalnya, buku yang menampilkan tokoh berjanggut lebat juga diembat. "Karya Yusuf Qardhawi saja dirampas laskar-laskar itu hanya karena janggutnya dan tak mengetahui isinya sama sekali," kata penulis Eko Prasetyo suatu ketika.
Mereka tidak hanya berbaris di antara rak-rak di toko buku, tapi juga menyerbu kos dan kontrakan mahasiswa di kawasan Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Buku kiri tersebut dikumpulkan dan langsung dibakar di depan mahasiswa.

Aliansi yang terdiri atas 33 organisasi massa tersebut bisa seberani itu karena ada lampu hijau dari serdadu loreng dan cokelat. Bahkan, mereka ingin pula membongkar Tugu Tani di Jakarta Pusat karena itulah simbol komunis yang tersisa di jantung ibu kota dengan sebutan angkatan ke-5.
Orang-orang buku repot betul dengan peristiwa 15 tahun silam di bulan Mei itu. Tokoh-tokoh cendekia berhimpun dan menyatakan pendapat. Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) yang membawahkan 325 penerbit buku se-Indonesia bersama asosiasi perbukuan bahkan mendatangi Kapolri, Kejaksaan Agung, dan DPR. Organ Gabungan Toko Buku Indonesia juga angkat suara.

Segala kerepotan 15 tahun silam itu tampaknya diulangi dengan setepat-tepatnya, sepandir-pandirnya. Internet yang menawarkan keterbukaan informasi dan keluasan bacaan tanpa batas sepertinya sama sekali tak punya bekas apa-apa untuk mempertahankan akal sehat dan menahan diri melakukan perbuatan banal.

Jenderal-jenderal kita saat ini di kepolisian dan ketentaraan melakukan reaksi balik atas tuntutan pengungkapan HAM berat masa silam dengan cara-cara purba. Tindakan yang kita saksikan akhir-akhir ini dengan memakai kerumunan tangan sipil jauh dari impi-impi ketika Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Wirahadikusumah berjibaku melakukan reformasi di tubuh TNI pasca '98.

Antara peristiwa 1965 yang "dijual" kelewat bersemangat oleh pemerintah Indonesia di Frankfurt Book Fair setahun silam rupanya tak menyentuh sama sekali pada nalar jenderal-jenderal berdarah panas dalam negeri. Pada akhirnya, mari ucapkan (lagi): marhaban ya sweeping buku! ●

Minggu, 03 April 2016

Kita Butuh UU Buku, Bukan Perpus DPR

Kita Butuh UU Buku, Bukan Perpus DPR

Muhidin M Dahlan  ;   Pendiri @radiobuku; Tinggal di Jogjakarta
                                                      JAWA POS, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

KITA selalu memberikan apresiasi kepada semua kalangan untuk memajukan dunia literasi di Indonesia. Termasuk anggota parlemen dengan impian spektakuler: membangun perpustakaan DPR termegah se-Asia Tenggara.

Saya selalu memuji website dpr.go.id, terutama saat mereka mengunggah edisi daring (dalam jaringan) seluruh produk staatsblad sejak Indonesia merdeka (1945) hingga kini. Itu pekerjaan luar biasa maju. Rupanya, membangun dokumen raksasa via daring tak cukup bagi legislator pengesah anggaran apa pun dari eksekutif itu.

Jika angan-angan punya gedung sendiri sejak satu dekade silam selalu mentok karena ditolak rakyat banyak, kini DPR meniti jalan memutar dan terkesan mulia: bangun perpustakaan termegah.

Sudah tersedia site plan?

Itu tak terlalu penting. Namun, angan-angan memiliki infrastruktur bangunan baru saya catat sebagai impian laten DPR. Dengan mengendarai buku dan bangunan sucinya, mereka berharap masyarakat berbondong-bondong memberikan dukungan. Hasil akhir: Citra DPR bisa terkerek.

Sampai di sini, DPR alih-alih mendapatkan simpati, malah melakukan blunder. Apalagi, alasan yang diberikan salah seorang pimpinan legislator, Fahri Hamzah, menggelikan. Yaitu, perpustakaan DPR sebagai upaya mengembalikan anak-anak remaja dari gadget ke buku. Padahal, di antara mereka yang tiap hari muncul di televisi, tak seorang pun yang mengepit buku, hatta seeksemplar novel pop.

Blunder itu makin terlihat saat kita memperhadapkan impian "termegah" tersebut dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Mestinya, jika mau, DPR mendorong secara maksimal sesuai kewenangannya "mengintervensi" anggaran PNRI untuk menjadi perpustakaan terlengkap, termegah, ternyaman, terkreatif se-Asia. PNRI adalah representasi terdepan bagaimana negara menghormati buku dan kultur merawatnya.

Mestinya DPR kembali ke fungsi utamanya jika memang ngotot "bermain" di dunia buku. Sebagai penggodok dan pengesah staatsblad, mestinya insan-insan DPR kolektor buku semacam Fadli Zon mendorong lahirnya UU perbukuan nasional.

Mestinya mereka juga tahu, sudah lebih dari satu dekade rencana undang-undang itu mangkrak sebagai draf. Godoklah undang-undang buku yang mampu mengawal dan mengantisipasi perubahan zaman hingga satu abad ke depan.

Kalaupun ngotot memiliki perpustakaan, buatlah pusat data daring raksasa untuk menampung seluruh database kegiatan parlemen sehingga mudah dan cepat diakses masyarakat. Jika hanya soal itu, mudah.

Tak perlu infrastruktur miliaran rupiah dihabiskan. Yang diperlukan adalah server tanpa batas. Untuk menyimpan server, tak perlu juga sok bangun gedung bertingkat-tingkat. Pasrahkan saja di gedung cyber atau server kepunyaan negara yang dijaga secara ketat oleh ahli cyber.

Sebab, memang menjadi lain jika infrastruktur yang menjadi incaran DPR untuk direalisasikan di kompleks Senayan. Namun, lagi-lagi infrastruktur perpustakaan itu irelevan.

Sebab, yang mendesak diperjuangkan DPR hingga tetes keringat dan urat malu penghabisan adalah sebuah gedung baru yang representatif. Sebab, gedung yang mereka tempati saat ini pada awalnya dibangun bukan untuk parlemen. Melainkan untuk kegiatan olahraga, untuk sport, untuk Ganefo.

Yang lebih masuk akal adalah membuat banyak taman bermain jika ada kunjungan anak-anak TK dan siswa SD serta ruang olahraga yang terbuka maupun tertutup. Banyak duduk, terpapar udara pendingin, tapi jarang sport bisa membikin tubuh menjadi layu. Tubuh yang layu dan darah yang mampat tak baik untuk modal bersidang dan bersitegang.

Kita berharap DPR secepatnya mencopot mimpi mulianya itu. Biarlah mimpi perpustakaan terlengkap, termegah, ternyaman, dan terkreatif se-Asia menjadi domain PNRI, yang merupakan representasi perpustakaan negara dan kebanggaan rakyat Indonesia.

Jika DPR tetap keukeuh kerjaan mereka dilihat dan dibaca hingga tiga milenium ke depan, join saja dengan PNRI atau Arsip Nasional. Buat satu ruang tersendiri yang terdiri atas ribuan loker nama-nama anggota DPR dan dokumentasi kerja mereka di pelbagai media dalam bentuk teks berita, video, foto, pin, dan plakat.

Untuk bisa demikian, komisi terkait cukup memanggil ketua PNRI. Tanyakan berapa dana yang dibutuhkan untuk menjadi terlengkap, termegah, ternyaman, dan terkreatif se-Asia! Sungguh, PNRI butuh DPR untuk mewujudkan itu.

Sederhana sekali, bukan!? ●

Sabtu, 19 September 2015

Kotot Sukardi dan Satyalacana Kebudayaan

Kotot Sukardi dan Satyalacana Kebudayaan

Muhidin M Dahlan  ;  Kerani
                                               KORAN TEMPO, 17 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Allahu akbar! Kotot Sukardi akhirnya dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2015.

Siapa Kotot Sukardi? Ekky Imanjaya menemukan secuitan informasi mengenai Kotot di majalah Film Varia di Film Museum Amsterdam dan KITLV Leiden. Dari catatan yang kemudian ditulis Ekky di Amsterdam Surprises (2010:142) itu, kita menemukan frase "Kotot Sukardi" yang hanya dikutip untuk menjelaskan bahwa Basuki Effendy-yang filmnya berjudul Pulang, dan menerima medali dalam Festival Film Internasional Karlovy Vary ke-8-memiliki senior di Lekra bernama Kotot Sukardi.

Nama Kotot juga disebut A. Teeuw di buku Modern Indonesian Literature (1967:110) sebagai penulis naskah drama Bende Mataram yang berlatar Perang Jawa (1825-1830). Dan lagi-lagi nama Kotot juga disebut dalam barisan "daftar" di buku Yudiono K.S. yang berjudul Pengantar Sejarah Sastra Indonesia (2007:94).

Ketika sampai pada pembahasan soal seni, buku Sejarah Nasional Indonesia VI (1975:408) mencatut nama Kotot, lagi-lagi dalam "daftar" di kereta gelap sejarah sebagai "tokoh-tokoh seniman dari Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), sebuah ormas PKI yang mendukung konsepsi Presiden Sukarno dan mendesak agar seluruh kehidupan seni diperpolitikkan sesuai dengan garis partai mereka."

Nama Kotot Sukardi memang tak sementereng Bachtiar Siagian yang disebut-sebut secara anumerta dalam sejarah film kita. Namun, dalam barisan sutradara nasional beraliran kiri, Kotot adalah nama pertama yang disebut-disusul Bachtiar, Tan Sing Wat, dan Basuki Effendi.

Kotot Sukardi adalah satu dari 40-an anggota Pimpinan Pusat Lekra hasil Kongres Nasional pada 24-29 Januari 1959 di Solo, Jawa Tengah. Sekaligus ia menjadi Wakil Ketua Lembaga Film Indonesia (LFI) yang didirikan Lekra untuk penciptaan di dunia layar lebar. Lembaga yang diketuai Bachtiar Siagian inilah yang diserahi tugas "menjaga" Manipol Sukarno di bidang perfilman nasional.

LFI pertama kali mengadakan Konferensi Nasional pada 1960, di mana empat tahun kemudian mereka menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah yang baik bagi berlangsungnya Festival Film Asia-Afrika III (FFAA III) yang diikuti oleh 27 negara. Acara ini kemudian diikuti dengan gerakan massif pemboikotan agen-agen perfilman imperialis Amerika.

Di bawah bendera Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAPFIAS), gerakan nasional "tolak film imperialis" berdentang yang berakhir klimaks: badan distribusi film Amerika AMPAI dan vila-vilanya di Cisarua jatuh pada Maret-April 1965, selain tentu saja berhasil meretur Dewan Film Indonesia dan mengubah komposisi Panitia Sensor Film.

Setelah Gestok 1965, nama seniman-seniman kiri, termasuk Kotot Sukardi, raib dalam sejarah budaya Indonesia. Sayup-sayup namanya kini muncul dalam pencarian daring sebagai mantan pegawai Kementerian Penerangan dan juga pendiri Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) pada 10 Maret 1956. PARFI yang didirikan di Gedung SBKA Manggarai, Jakarta, menempatkan nama Kotot Sukardi sebagai anggota.

Beberapa judul filmnya pun turut disebut-sebut. Bahwa Kotot membikin film Si Pintjang (1952) yang diikutkan dalam Festival Internasional di Karlovy-Vary (Republik Cek) pada 1952. Bahwa Kotot Sukardi menyutradarai film yang diangkat dari cerita rakyat Bali berjudul Jayaprana (1955). Bahwa ia juga menyutradarai film Melati di Balik Terali yang rilis pada 1961 dengan bintang-bintang seperti Chitra Dewi dan Rasyid Subadi.

Demikianlah, jika sejarah kita adalah sejarah "daftar", Kotot Sukardi adalah langganan daftar itu. Di film, ia adalah "seniman daftar"; di sastra, ia juga "sastrawan daftar". Di buku sejarah nasional, ia juga penghuni daftar "hantu sejarah". Kecuali Si Pintjang yang oleh web Filmindonesia.or.id masih bisa dilihat fisiknya di Sinematek Indonesia, Jakarta, tak ada karya film Kotot yang bisa ditonton dan tak mudah menemukan karya sastranya untuk dibaca.

Dan si "seniman daftar" yang menghuni daftar Pengurus Pusat Lekra sejak 1959 itu dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan oleh pemerintahan Presiden Yang Terhormat Joko Widodo. Sebuah penghargaan yang bahkan Pramoedya Ananta Toer pun tak pernah mendapatkannya.

Perasaan saya mendapatkan kenyataan tidak biasa ini antara bangga dan menyedihkan. Bangga karena kerja seniman Lekra untuk bangsa dan negara pelan-pelan diberikan pengakuan, walau secara anumerta. Menyedihkan, karena Lekra-dan tentu saja PKI-masih abadi sebagai hantu!

Seperti hantu, sejarah Kotot Sukardi sudah lama raib bersama paham yang diusungnya. Kapan Kotot Sukardi lahir, kapan dan dengan cara bagaimana ia meninggal, di mana kuburnya, bagaimana keadaan keluarganya setelah "lindu politik" 1965, adalah pertanyaan dasar yang jawabannya sedang saya cari-cari.

Atau barangkali ambtenaar-ambtenaar yang memberikan anugerah Satyalancana kepada Kotot Sukardi sudah menyusun sebuah informasi lengkap. Bila itu benar, wah, itu kerja hebat. Kerja yang membuat masyarakat (film) tahu, Kotot punya andil dalam memajukan film dan kebudayaan Indonesia.

Proficiat untuk Kotot Sukardi, si hantu dalam sejarah film Indonesia! ●

Jumat, 04 September 2015

Niaga Buku

Niaga Buku

Muhidin M Dahlan  ;  Kerani @warungarsip
                                               KORAN TEMPO, 03 September 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Ketika pergantian alaf, dari abad ke-20 menjadi ke-21, berlangsung, majalah mingguan Time edisi 27 Desember 1999 menobatkan Jeff Bezos (Amazon.com) sebagai Person of the Year. Majalah ini menurunkan 22 halaman penuh warna dengan tata letak yang menawan untuk menjelaskan bahwa pilihan jatuh pada Amazon yang diinisiasi oleh Jeff Bezoz bukan saja tepat, tapi juga menjadi tonggak bagaimana kelak postur tata perniagaan buku dunia masa depan dijalankan pada abad ke-21.

Saya mengingatkan kembali laporan lima artikel itu untuk menunjukkan bahwa dibutuhkan satu dekade lebih bagi Indonesia untuk menjual melalui secara daring. Ketika tata niaga buku abad ke-21 yang diperkenalkan Amazon di pergantian alaf itu telah merontokkan banyak toko buku di dunia, di Indonesia pergerakan tersebut baru menggejala. Apa yang dilakukan secara revolusioner oleh Amazon itu selama satu dekade hanya direspons sebagai sekadar informasi dan gaya-gayaan, serta tidak ditanggapi secara sistematis dan menyeluruh oleh pemain buku yang mapan. Alasan yang kerap dimunculkan: tata niaga buku mengikuti gaya konsumsi orang banyak.

Yang menarik adalah pergerakan yang ekstensif justru dilakukan pelaku perbukuan di tingkat akar rumput. Dengan caranya yang serabutan, tapi dilakukan dengan keyakinan yang penuh, niagawan-niagawan buku berwajah baru dan segar ini menyapa konsumen buku langsung ke pintu-pintu akun sosial mereka. Tiap hari, mereka berseliweran di lini masa Facebook, Twitter, dan Instagram untuk memberi tahu bahwa satu setengah dekade sudah cukup untuk mengamati dan menunggu kemunculan pola perniagaan buku yang adil dan emansipatif, bahwa kekuasaan toko buku "yang itu-itu saja", yang nyaris tak disentuh sistem perundang-undangan-karena memang Undang-Undang Buku sudah satu dekade membeku sebagai "draf" di gedung parlemen-mesti "berbagi". Serta pola pembagian dan distribusi kuasa dalam tata niaga itu bukan bersandar pada hubungan belas kasih, melainkan direbut.

Sebagaimana nasib reformasi atau perubahan yang selalu dibajak, para tenaga muda penggerak tata niaga buku "gaya baru" ini bisa jadi bernasib sama sialnya. Si super besar selalu menunggu waktu yang tepat ketika pasar baru itu terbuka dan kalkulasi dagang dianggap menguntungkan. Jika itu yang terjadi, wilayah ini bakal diserobot tanpa ampun, kasar, selaiknya negeri tanpa payung aturan niaga yang adil.

Mungkin seperti inilah potret mereka yang selalu berdiri dalam barisan kecil sambil meneriakkan-meminjam judul single Efek Rumah Kaca-"pasar bisa diciptakan" dengan segala perjudiannya. Kita melihat pasar baru itu memang ada, pasar yang bukan karena ada dengan sendirinya, tapi diciptakan oleh segelintir orang yang berusaha sekuat-kuatnya memberi tahu bahwa kemungkinan-kemungkinan baru selalu terbuka untuk dijelajahi.

Memang, niaga yang marak di lini ini masih berupa penjualan buku-buku yang berstatus "barang retur" dari toko buku yang itu-itu juga. Namun, terkait dengan makin tingginya biaya transportasi, kekerasan luar rumah kian marak, dan infrastruktur Internet yang makin kuat dan membaik, potensi penjualan buku berbasis Internet dinilai menjanjikan. Apalagi tata niaga baru ini bisa memangkas banyak biaya operasional yang umumnya menjadi momok bagi pelaku niaga buku tradisional, misalnya sewa gudang dan gedung etalase buku yang representatif. Jadi, selamat datang tata niaga baru buku. ●

Senin, 10 Agustus 2015

Soeharto dan Muhammadiyah

Soeharto dan Muhammadiyah

Muhidin M. Dahlan  ;   Kerani @warungarsip
                                                 KORAN TEMPO, 05 Agustus 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Muhammadiyah tak pernah lupa akan pengakuan Soeharto sebagai warga Muhammadiyah. Karena itulah di edisi khusus Suara Muhammadiyah (SM) untuk Muktamar ke-47 Makassar diperlukan satu artikel spesial yang mengingatkan hubungan manis itu.

Soeharto pada pembukaan muktamar di Banda Aceh, pada 1995, membuat pengakuan yang isinya: "Tanpa tedheng aling-aling, saya ini bibit Muhammadiyah yang ditanam di bumi Indonesia; dan alhamdulillah memperoleh kepercayaan masyarakat Indonesia untuk memimpin pembangunan nasional. Semoga apa yang saya lakukan ini tidak mengecewakan warga Muhammadiyah" (SM No. 15, Th 100).

Pengakuan itu tak hanya memiliki sayap tafsiran yang banyak, tapi juga bisa menyiratkan bagaimana tarik-menarik politik praktis dalam tubuh Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, pengakuan Soeharto itu menjadi tonggak bahwa Muhammadiyah berada dalam perhatian khusus kekuasaan. Sementara bagi Soeharto, merangkul Muhammadiyah-termasuk kelompok intelektual dan tokoh utama kelas menengah muslim yang tergabung di ICMI-menjadi modal besar untuk pembangunan "tinggal landas".

Proyek penjinakan Muhammadiyah merupakan langkah besar untuk menghalau radikalisme kanan. Sekaligus untuk "menggembosi" suara sengak "muazin" Amien Rais, yang juga Ketua PP Muhammadiyah, yang berseru-seru tentang pergantian pimpinan nasional (suksesi).

Untuk meyakinkan Muhammadiyah, Soeharto bahkan "tanpa tedheng aling-aling" mengatakan bahwa usaha sosialnya membuat musala di ruang-ruang publik, semata karena Muhammadiyah.

Soeharto memang punya urgensi menarik kembali Muhammadiyah dalam pusaran kekuasaan setelah trauma dengan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Piagam pembentukan Parmusi ini ditandatangani PP Muhammadiyah yang diwakili H Djarnawi Hadikusumo dan M. Daris Tamim pada 8 September 1967.

Bagi Muhammadiyah, pendirian Parmusi adalah "hadiah" dari kekuasaan yang sukses menumbangkan rezim Sukarno dan mengubur PKI. Parmusi, bagi Muhammadiyah, adalah: "Keputusan Sidang Tanwir th 1966 di Bandung jg setjara tegas menekankan perlunja partai politik Masjumi direhabilitir dan djika belum mungkin sedang keperluan telah mendesak maka dapat dibentuk Partai Islam baru, jang akhir2 ini ternjata dapat direalisir dengan telah selesainja semua persiapan tentang pendirian Partai Muslimin Indonesia…" (SM No 21-22, Nov 1967).

Seperti halnya di masa Sukarno yang mendaku diri sebagai warga sah Muhammadiyah, persyarikatan yang ikut membidani lahirnya Masyumi ini juga mengalami bad mood yang parah. Ketika pada 1960-an Sukarno pada akhirnya "menyakiti" Muhammadiyah saat membubarkan Masyumi, begitu pula Soeharto yang hanya butuh lima tahun untuk melumat Parmusi dengan memaksanya masuk dalam proyek fusi partai 1973 yang melahirkan orpol PPP.

Dua kali disakiti politik oleh presiden yang mendaku diri sebagai warga sah Muhammdiyah itu yang membuat persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan ini kembali ke langgar mengaji Surat Al-Maun, dan menghabiskan energi yang terluka untuk kerja sosial dan pendidikan.

Seakan belum cukup luka itu, Muhammadiyah kembali lagi membidani lahirnya partai baru pada era baru politik nasional. Dan Anda semua tahu bagaimana kutukan partai itu terus memayungi nasib Muhammadiyah. ●

Senin, 15 Juni 2015

Monumen Kasih Sayang

Monumen Kasih Sayang

Muhidin M Dahlan  ;  Kerani Warungarsip
KORAN TEMPO, 15 Juni 2015

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

Tak ada respons publik yang begitu gempita tentang kematian tak wajar seorang bocah kecuali kematian yang dialami Arie Hanggara (Jakarta, November 1984) dan Angeline (Denpasar, Mei 2015).

Kematian bocah secara tak wajar memang bukan domain Arie-Angeline (A-A). Tiap tahun, rubrik "Hukum & Kriminal" di koran cetak maupun daring mengabarkan terbunuhnya anak-anak. Tapi tak pernah seheboh A-A.

Angeline merajai tren topik di Twitter dan tak henti-hentinya berseliweran di lini masa Facebook pada hari penemuan mayatnya, 10 Juni 2015, yang dikubur di pekarangan rumahnya. Proses pencarian Angeline yang sebelumnya dikabarkan hilang itu sempat mengundang respons dua menteri di Kabinet Kerja.

Geger nasional kematian Angeline itu mengingatkan kita akan geger serupa saat Arie Hanggara, 8 tahun, tewas akibat kekerasan rumah tangga yang dilakukan ayah kandungnya (Machtino) dan ibu tirinya (Santi). Kematian bocah kelas 1 SD pada November 1984 itu mula-mula menggemparkan Ibu Kota. Namun karena media cetak terus-menerus mengeksposnya, kematian Arie menjadi "perkabungan" nasional. Arie menjadi ikon dan menyumbang makna sosial bahwa "ibu tiri (pasti) kejam".

Tak tanggung-tanggung, Menteri P & K Nugroho Notosusanto bahkan sudah mengambil tindakan "kreatif" mendahului keputusan hakim. Nugroho bertindak cepat mengabadikan keharuan nasional ini dengan memesan patung Arie Hanggara.

Nugroho, yang lebih berduka atas kematian Arie Hanggara ketimbang penyembelihan massal WNI berideologi komunis dan pengagum Sukarno pada tahun 1965 itu, berdalih: "Ada seorang anak yang terbunuh oleh orang tuanya. Ini satu kasus dalam sejarah kita… ini peringatan bagi orang tua. Apa kita mau kasus seperti ini terulang lagi?"

Dengan alasan mengabadikan "keharuan nasional" dan demi "sejarah kita" itulah, Nugroho memesan patung ke perupa dengan jejak karya monumental yang legendaris: Edhi Soenarso. Edhi membuat patung Arie Hanggara itu di Studio Patung Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Patung itu patung gips seorang anak setinggi 125 sentimeter dengan hanya memakai celana pendek. Bocah itu berdiri membungkuk dengan ekspresi wajah yang kesakitan, sementara kaki dan tangannya terikat tali.

Patung Arie Hanggara karya Edhi Soenarso ini, yang rencananya ditaruh di gedung Departemen P & K, memang tak pernah "selesai" karena mengundang kontroversi. Niat mulia Nugroho mengabadikan "keharuan nasional" oleh publik yang marah sejak November 1984 dipandang berlebihan.

Kegagalan Menteri Nugroho tak menghentikan laju menjadikan Arie Hanggara sebagai ikon kekerasan terhadap anak. Film yang dibesut Frank Rorimpandey dengan skenario yang ditulis Arswendo Atmowiloto ini sukses mendatangkan ratusan ribu penonton ke bioskop; dari ibu kota hingga ke kabupaten; dan bahkan diputar di bioskop-bioskop kampung yang jauh dari Jakarta.

Setelah kehebohan itu, kekerasan terhadap anak di ruang domestik maupun ruang sosial-ekonomi tak pernah berhenti. Tapi boleh dibilang peristiwa-peristiwa itu hanya menjadi statistik dan tak satu pun menghadirkan "rasa haru nasional". Sampai kita bertemu dengan kematian Angeline di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Arie-Angeline--pinjam istilah Nugroho Notosusanto saat menamai patung Arie pesanannya--adalah monumen kasih sayang dalam keluarga. ●