Selasa, 24 Mei 2016

Arah Infrastruktur Indonesia 2016

Arah Infrastruktur Indonesia 2016

Basuki Hadimuljono ;    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
                                               MEDIA INDONESIA, 24 Mei 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

GAGASAN dan dorongan Presiden Joko Widodo agar kementerian/ lembaga (K/L) sejak awal tahun merealisasikan belanja barang dan modal membuahkan hasil positif. Terbukti, dari pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9% di kuartal I, dua kementerian (Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang sejak Januari 2016 sudah mulai menyalurkan anggaran, menyumbang 7,9%. "Di proyek-proyek infrastruktur, baik di Kementerian PU-Pera sejak 1 Januari langsung bergerak pelelangannya. Kemudian, ada di Kementerian Perhubungan, dan kementerian-kementerian yang di Januari sudah memulai," kata Joko Widodo yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Kerja di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/5) sebagaimana dikutip www.beritasatu.com.

Jauh hari sebelum Desember 2015 berakhir, Presiden memang telah mengingatkan, sejak awal tahun, semua kementerian/lembaga (K/L) mulai belanja barang dan modal. Semua K/L harus meninggalkan rutinitas lama. Tujuan utamanya men-trigger pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Apresiasi Presiden Joko Widodo atas peran Kementerian Pu-Pera dalam pertumbuhan ekonomi jelas membanggakan. Namun, secara pribadi penulis menyatakan sejatinya peran Kementerian PU-Pera masih belum maksimal, sebab penyerapan anggaran Kementerian PU-Pera di kuartal I masih meleset dari target. Dari anggaran Rp104,08 triliun, Kementerian PU-Pera menargetkan penyerapan 10,9% di kuartal I, tapi realisasinya hanya 8,66%.

Infrastruktur sebagai trigger

Sektor infrastruktur, bagi duet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sejak awal merupakan sektor yang digadang-gadang punya peran utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian utama. Hal itu diwujudkan dalam penganggaran yang selalu mendapat porsi besar.

Pada 2016 ini, misalnya, tiga kementerian menjadi pelaksana utama pembangunan infrastruktur, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Tiap-tiap mendapat alokasi dana Rp104,08 triliun, Rp64,954 triliun, dan Rp7,269 triliun.

Perhatian pemerintah pada sektor infrastruktur tidak pula lepas dari kondisi infrastruktur Indonesia yang daya saingnya masih tertinggal dari negara tetangga. Menurut World Economic Forum (WEF), daya saing infrastruktur Indonesia berada di posisi 56. Posisi itu lebih baik daripada Filipina dan Vietnam, tapi masih di bawah Thailand, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, masih menurut WEF, dari 148 negara, daya saing Indonesia pada 2015 berada di posisi 34, meningkat dari posisi 44 pada 2010 dan posisi 69 pada 2005.

Tulang punggung perekonomian
                                                             
Pembangunan infrastruktur, khususnya yang ditangani Kementerian Kementerian PU-Pera pada 2015, tahun pertama Kabinet Kerja, ditandai dengan semangat baru. Perhatian pada wilayah pinggiran dan pembangunan di Indonesia Timur semakin besar. Untuk pembangunan wilayah pinggiran, Kementerian PU-Pera menetapkan tiga wilayah perbatasan sebagai prioritas utama, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Pulau Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, NTT yang berbatasan dengan Timor Leste, serta Papua.

Selain membangun jalan baru sepanjang 1.254 kilometer dan melakukan pembinaan kawasan, pemerintah juga memperbaiki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Kalimantan, PLBN Motaain dan Wini di NTT, serta PLBN Skouw di Papua sehingga tidak kalah mentereng dengan perbatasan negara tetangga.

Konektivitas antarwilayah merupakan program strategis lain yang dimulai pembangunannya pada 2015. Dengan anggaran Rp118 triliun, Kementerian PU-Pera menggenjot program pembangunan jalan nasional dan tol, dalam hal ini Tol Trans-Jawa, Trans-Sumatra, dan Trans-Papua. Untuk pembangunan konektivitas ini, Presiden dan Wapres secara bergantian mengawasi pelaksanaannya secara langsung.

Pemerintah menyadari sepenuhnya, pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi Indonesia, infrastruktur ialah juga sebagai alat pemersatu bangsa. Banyak studi dan diskusi yang menyimpulkan hal itu.

Mantan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan bahwa infrastruktur yang minim ialah satu dari tiga penyebab mengapa banyak negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi negara maju. Karena hal itu disadari, merupakan satu keharusan bagi pemerintah di banyak negara berkembang untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastruktur. Tanpa komitmen kuat, negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan.

Kondisi ini bisa saja menimpa Indonesia yang saat ini berada pada kelas negara dengan pendapatan menengah. Karena itu, pemerintah Indonesia bertekad keras melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.

Dari sisi politik anggaran, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ditetapkan bahwa infrastruktur merupakan program strategis yang harus dijalankan. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan infrastruktur untuk kurun lima tahun sebesar Rp5.519 triliun.

Tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana memenuhi anggaran tersebut. Jika dibagi rata, tiap tahun dibutuhkan sedikitnya Rp1.100 triliun. Angka ini sudah pasti tidak akan mampu dipenuhi hanya oleh anggaran pemerintah yang besarannya masih terbatas. Memenuhi kebutuhan ideal anggaran infrastruktur 5% dari dana APBN pun masih sulit. Total kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran infrastruktur diperkirakan hanya sekitar Rp1.400 triliun atau hanya sekitar 29% dari kebutuhan untuk masa lima tahun.

Meski berat, pemerintah pantang mundur. Terbukti, dari waktu ke waktu, anggaran yang disediakan pemerintah di bidang infrastruktur terus meningkat. Pada 2010, misalnya, anggaran untuk infrastruktur hanya Rp99 triliun. Dana itu naik pada 2011 menjadi Rp128 triliun. Pada 2012, dana untuk infrastruktur menjadi Rp174 triliun. Selanjutnya, pada 2014 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp240 triliun dan pada 2015 Rp290 triliun.

Karena menyadari keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah membuka pintu keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Public Private Partnership (PPP). Agar dapat berjalan, skema ini membutuhkan payung hukum yang jelas dan memberikan kepastian keuntungan yang memadai bagi investasi yang ditanam. Karena itu, sebagaimana juga dilakukan Kementerian PU-Pera, kita harus merevisi regulasi-regulasi yang menghambat.

Sasaran infrastruktur 2016

Kementerian PU-Pera, pada 2016 ini, jauh lebih siap menghadapi tantangan daripada tahun sebelumnya. Pada 2015, tahun pertama Kabinet Kerja, jajaran Kementerian PU-Pera mendapat pekerjaan rumah. Pertama, tantangan integrasi organisasi akibat penggabungan dua Kementerian PU dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kedua, merampungkan sisa pekerjaan pada 2014. Ketiga, persiapan pelaksanaan program baru infrastruktur sesuai dengan Nawacita (pembangunan dari wilayah pinggiran dan meningkatkan konektivitas antarwilayah).

Dalam waktu yang terhitung singkat, seluruh pekerjaan rumah itu dapat diurai. Dengan fondasi yang lebih kuat, pada 2016 ini, Kementerian PU-Pera diharapkan dapat melakukan percepatan program (pembangunan jalan tol baru, program sejuta rumah, pembangunan bendungan, jembatan, penataan kawasan kumuh, dan lain-lain) dan pada saat yang sama merintis program strategis baru. Program perbaikan pola dan penyerapan anggaran 2016 yang lebih baik dilakukan melalui percepatan tender yang dilakukan sejak September 2015. Hingga 22 Desember 2015, tercatat realisasi lelang untuk paket kontraktual sebesar 7.840 paket (Rp48,03 triliun) dan untuk proses lelang 4.416 paket (Rp38,76 triliun). Paket yang dilelang tersebar di seluruh unit Eselon I Kementerian PU-Pera.

Percepatan lelang dilakukan untuk mengubah fenomena buruk, yaitu pada awal tahun anggaran penyerapan berjalan lamban. Melalui guliran proyek yang dimulai sejak Januari, itu diharapkan menjadi stimulus atau daya dorong bagi pergerakan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, juga akan terjadi penyediaan lapangan kerja yang lebih baik. Sebab, sebagaimana disebut di atas, pembangunan infrastruktur menghasilkan multiplier effect cukup besar. Hasilnya? Terbukti guliran proyek Kementerian PU-Pera sejak awal Januari 2016 memberikan kontribusi pertumbuhan secara signifikan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.