Tampilkan postingan dengan label Ujian Nasional - Quo Vadis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ujian Nasional - Quo Vadis. Tampilkan semua postingan

Kamis, 25 April 2013

Quo Vadis Ujian Nasional?


Quo Vadis Ujian Nasional?
Hafid Abbas ; Guru Besar Universitas Negeri Jakarta
KOMPAS, 24 April 2013

  
Dalam beberapa tahun terakhir, penyelenggaraan ujian nasional selalu diwarnai persoalan, mulai dari kebocoran soal dan kunci jawaban, contek massal, hingga penundaan pelaksanaannya di sepertiga wilayah Tanah Air.

Atas realitas ini, Wakil Presiden Boediono meminta pelaksanaan UN dievaluasi kembali untuk melihat baik buruknya bagi pendidikan di Indonesia. Bahkan, Wapres lebih lanjut menekankan, Indonesia perlu mencari ide-ide baru, cara-cara baru, contoh-contoh baru, dan belajar dari negara-negara lain yang sudah lebih maju (RRI, 20/4/2013).

Beberapa Catatan

Sebagai refleksi atas harapan Wapres, betikut ini beberapa catatan penyelenggaraan UN. Pertama, jika UN dimaksudkan untuk menilai hasil belajar siswa terhadap apa yang telah dipelajari dan hasilnya akan dijadikan dasar untuk penentuan kelulusan, kelihatannya UN sudah tak relevan lagi dilaksanakan. Alasannya, sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pada era Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tingkat kelulusan UN di jenjang SD, SLTP, dan SLTA, baik umum maupun kejuruan, selalu mencapai atau di kisaran 100 persen. Jika sudah jadi tradisi kelulusan seperti itu, tak tepat lagi digunakan dasar penentuan kelulusan.

Sebagai ilustrasi, tingkat kelulusan siswa SD di Jayapura pada 2012 mencapai 100 persen dan SLTP 99,57 persen atau lebih tinggi dibandingkan Yogyakarta yang 99,28 di jenjang SLTP. Jika semuanya sudah pasti lulus, buat apa lagi UN digunakan untuk menentukan kelulusan. Lalu, bagaimana mungkin prestasi Papua lebih tinggi dari Yogyakarta.

Hal ini berbeda dengan masa KIB I 2004-2009, Wapres Jusuf Kalla dengan gigih melaksanakan pengendalian mutu pendidikan dengan pemberlakuan standar UN. Tak ada toleransi kelulusan bagi mereka yang tak melewati standar minimum dari sejumlah mata pelajaran yang diujikan. Alasan Kalla ketika itu sangat sederhana. Jika sekolah selalu meluluskan siswanya 100 persen, siswa merasa tak perlu belajar, guru tak termotivasi mengajar sungguh-sungguh, orangtua tak merasa perlu ikut bertanggung jawab atas mutu pendidikan, dan sebagainya.

Cara ini menurutnya adalah mekanisme peningkatan mutu pendidikan yang paling murah dan paling mudah dilaksanakan. Dengan begitu, pendidikan kita jadi tanggung jawab semua pihak; siswa, masyarakat, dan pemerintah menuju pencapaian mutu pendidikan lebih tinggi.

Kedua, jika UN dimaksudkan sebagai bagian untuk memetakan standar mutu pendidikan sebagaimana diamanatkan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelihatannya sudah tak relevan dipertahankan. Pada 21 Maret 2011, Mendikbud Mohammad Nuh dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR melaporkan, 88,8 persen sekolah di Indonesia, mulai dari SD hingga SMA/SMK, belum melewati mutu standar pelayanan minimal. 

Berdasarkan data yang ada, 40,31 persen dari 201.557 sekolah di bawah standar pelayanan minimal dan 48,89 persen pada posisi standar pelayanan minimal. Hanya 10,15 persen memenuhi standar nasional pendidikan dan 0,65 persen rintisan sekolah bertaraf internasional (Kompas, 23/3/2011).

Jika digunakan logika sederhana, dengan data itu, semestinya hanya sekitar 11 persen siswa yang dapat lulus 100 persen atau di kisaran 100 persen, 49 persen kelulusan di kisaran 55 persen, dan 40 persen lain di bawah batas kelulusan. Jika suatu sekolah berada jauh di bawah standar minimal, misalnya tak punya guru yang memenuhi kualifikasi, tak punya perpustakaan, proses belajar-mengajarnya belum berjalan normal, lalu tiba-tiba siswanya lulus 100 persen, dapat diduga pasti terjadi penyimpangan. Dengan kelulusan di kisaran 100 persen secara nasional dari penyelenggaraan UN, tak dapat lagi dibedakan antara sekolah yang belum memenuhi standar layanan minimal dengan sekolah yang bertaraf internasional. Semua sama-sama berprestasi pada capaian kelulusan sama. Akibatnya, hasil UN tidak dapat lagi digunakan untuk membedakan mana sekolah yang berada di strata bawah yang perlu dibina dan mana yang tidak.

Ketiga, jika UN hendak dijadikan dasar untuk menumbuhkan sikap jujur, akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan karakter bangsa yang tangguh sebagaimana tujuan pendidikan nasional, kelihatannya tak relevan lagi dipertahankan. Jika pada diri anak muncul sportivitas bahwa ia belum bisa berbahasa Inggris dengan baik, lalu ia lulus dengan angka tinggi, sesungguhnya ada pembelajaran secara tak langsung pada anak itu bahwa di Indonesia semua bisa diatur. Mungkin tak disadari, proses pendidikan seperti inilah yang akan menjauhkan anak dari kejujuran, kerja keras, dan kemandirian, serta merapuhkan sendi-sendi peradaban bangsa masa depan.

Jalan Keluar

Memperhatikan harapan Boediono untuk mencari jalan keluar atas kompleksitas penyelenggaraan UN yang biayanya melewati setengah triliun rupiah, hal-hal berikut perlu dilakukan. Pertama, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) perlu dipertanyakan eksistensinya. Jika dikaji, amanah yang terkandung pada Pasal 35 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, institusi yang paling bertanggung jawab atas segala hal terkait penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan nasional adalah BSNP. Namun, di sisi lain, tanggung jawab itu sulit diwujudkan karena BSNP sebagai satu-satunya institusi yang dapat mandat UU untuk melakukan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu dengan mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaiannya belum berjalan.

Keberadaan BSNP saat ini amat berbeda dan menyimpang dari tuntutan UU. Di sejumlah negara lain, kendali mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada kemandirian dan profesionalisme badan standardisasi atau lembaga pengujiannya. Lembaga ini di Malaysia bernama Lembaga Peperiksaan Malaysia (Malaysian Examinations Syndicate/MES), di Inggris disebut Cambridge Local Examinations Syndicate atau Oxford Delegacy of Local Examinations, di Hongkong disebut Hong Kong Examinations and Assessment Authority, di Selandia Baru bernama New Zealand Qualifications Authority.

Lembaga-lembaga ini benar-benar mandiri, menghimpun para ahli dan praktisi dari semua bidang keilmuan dan bidang studi di semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan untuk menyiapkan naskah ujian, menentukan standar, mengolah semua proses pelaksanaan ujian, dan memberikan pengakuan. BSNP kelihatannya lebih mirip Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional di era Orde Baru dan sama sekali tak punya kemampuan teknis menangani UN secara mandiri. Jika yang melaksanakan fungsi penyiapan dan pelaksanaan UN adalah Pusat Pengujian Balitbang, mengapa institusi ini tak disiapkan sebagai institusi profesional yang mandiri. BSNP, jika masih diperlukan, dapat berperan sebagai think tank Kemdikbud.

Kedua, sesuai harapan Boediono, agar tidak ada anak didik kita yang tertinggal, kelihatannya pemerintah dapat mempelajari bagaimana AS memberlakukan The No Child Left Behind Act (2001) semasa Presiden Bush yang dilanjutkan oleh Presiden Obama untuk meningkatkan standar mutu pendidikan dasar dan menengah secara merata di seluruh negara bagian. Kebijakan ini sesungguhnya adalah penyempurnaan dari UU Pendidikan Dasar dan Menengah 1965 semasa Presiden Lyndon Johnson. Melalui kebijakan tersebut dapat dipetik berbagai cara meningkatkan standar mutu pendidikan dan memperkecil kesenjangan mutu antarsekolah, mengembangkan sistem pengujian, peningkatan kompetensi guru, kebijakan subsidi, dan sebagainya.

Kebijakan itu sesungguhnya adalah kerangka sistemik yang akan mempersiapkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan terbaik sesuai dengan tantangan abad ke-21. Pendekatan sistemik seperti itu sungguh diperlukan di negeri tercinta ini. Akhirnya, semoga berbagai musibah pengelolaan pendidikan nasional kita akan menjadi pelajaran berharga bagi kebesaran masa depan kita bersama. ●

Selasa, 23 April 2013

UN dan Tikus Busuk di Sekolah Kami


UN dan Tikus Busuk di Sekolah Kami
Agus Purwanto ;  Fisikawan Teoretik ITS; Pernah Menjadi Kepala SMA di Surabaya
KOMPAS, 22 April 2013
  

Sepekan menjelang ujian nasional, selama tiga hari pintu kantor tata usaha di sekolah kami dibuka lebar-lebar. Sebabnya sederhana: agar bau busuk tikus yang mati bisa keluar, teterpa angin.
Sebenarnya, beberapa karyawan telah berusaha mencari sang tikus sebagai sumber bau. Bahkan, mereka sampai membongkar dan naik ke langit-langit, tetapi tak juga ketemu sumbernya. Hingga hari pelaksanaan UN, bau busuk itu tak juga hilang. UN pun akhirnya jalan melenggang.
Terlepas dari itu semua, semua ujian—termasuk UN—sesungguhnya hal baik dan perlu. Sistem pendidikan kita telah lama menggunakan ujian sebagai alat ukur keluaran hasil pendidikan sekolah. Penulis dan Mendikbud M Nuh, yang jarak tahun kelulusan SMA-nya tak terlalu jauh, juga dinyatakan lulus SMA melalui ujian akhir. Artinya, tidak ada masalah dengan ujian akhir sekolah sebagai penentu kelulusan sekalipun.
Pengakuan Terselubung
Waktu berlalu, zaman berubah dan berkembang, ujian akhir sekolah terus berevolusi dan sampai pada bentuk akhir UN. Dalam perjalanannya UN menimbulkan masalah. Sebagian orang menggugat eksistensinya via pengadilan hingga ke Mahkamah Agung (MA).
Pengadilan tingkat pertama hingga MA pun mengabulkan sebagian permohonan penggugat. Sementara di sisi lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun terus melaksanakan UN, tetapi bukan sebagai penentu kelulusan secara mutlak.
Masyarakat menggugat UN karena UN telah memicu kecurangan masif dan sistematis. Kemdikbud tak pernah mengakui tudingan ini. Namun, dalam praktik tahun 2013 ini, Kemdikbud membuat soal sampai 20 tipe agar kecurangan dapat diminimalisasi.
Artinya, diam-diam Kemdikbud sebetulnya mengakui kecurangan benar-benar terjadi. Sebanyak 20 tipe soal yang harus dibuat dalam jumlah besar dan didistribusikan di wilayah seluas Indonesia tentu bukan perkara mudah, apalagi remeh. Terbukti, UN 2013 menghasilkan sensasi luar biasa yang mempermalukan bangsa secara keseluruhan.
Centang-perenang UN 2013 harus menjadi momentum untuk kembali meninjau ulang UN itu sendiri. UN harus dihentikan atau diakhiri. Bukan dimodifikasi, apalagi juga dijadikan sebagai penentu masuk perguruan tinggi negeri (PTN), karena yang terakhir ini menambah kuatnya pemicu kecurangan dalam UN.
Kemdikbud via Dirjen Dikti bisa membuat kategorisasi PTN dan jalur masuknya seperti pada akhir 1970-an dan awal 1980-an: Proyek Perintis 1, 2, 3, dan 4. Keunggulan sistem ini adalah setiap siswa sejak awal harus segera memetakan kemampuannya, lalu memilih jalur mana yang akan diikuti. Tidak ada siswa ikut dua jalur, kecuali yang gagal di jalur 2, yakni tanpa tes. Juga tidak ada siswa yang masuk karena diskriminasi kemampuan ekonomi.
Harus Diakhiri
UN harus diakhiri karena UN telah merusak mental siswa, guru, kepala sekolah, serta orang dari instansi terkait dalam bentuk rencana dan praktik kecurangan yang sistematis. Kehadiran orang PTN sebagai pihak luar tidak banyak membantu kondisi di lapangan.
Secara normatif jelas tidak ada satu pihak pun yang mau mengakui kecurangan ini. Bahkan, ada argumen konyol yang mengatakan, kecurangan tidak hanya terjadi sekarang, tetapi juga sejak dulu (zaman Mendikbud di SMA). Benar, dulu kecurangan memang ada, tetapi personal, tidak masif, dan sistematis.
Kecurangan UN lebih lanjut menyebabkan dusta dan kepurapuraan. Tentu bukan karakter ini yang mau dihasilkan dalam pendidikan karakter kita, di mana UN dan kecurangannya ibarat tikus mati dan bau busuk di awal tulisan ini. Bau busuknya menyebar ke mana-mana dan dirasakan semua orang meskipun tikusnya sendiri tak ditemukan.
Semoga Mendikbud, oleh sebagian orang dikenal sebagai spiritualis, mampu menangkap pesan spiritual dari tikus mati ini. Terlalu mahal taruhan bagi bangsa ini untuk mempertahankan UN yang jelas-jelas merusak mental secara masif. Hentikan UN dan ganti dengan yang lain, yang tidak menimbulkan kebusukan. ●

Selasa, 16 April 2013

Pelanggengan UN


Pelanggengan UN
Fitrotul Maulidiyah  ;   Dosen Universitas Muhammadiyah Malang,
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Malang
SUARA KARYA, 16 April 2013
  

Pemerintah tengah mengikuti ujian negara (UN) SMA. Pemerintah tetap menjadikan UN sebagai opsi evaluasi prestasi peserta didik meski sudah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. UN memang sepertinya masih dijadikan sebagai kartu mati oleh pemerintah untuk menentukan standar kualitas pendidikan.

Pemerintah menempatkan UN selain sebagai obyek munajatnya untuk mengabsahkan gengsi pendidikan nasional, juga untuk mempragmatismekan kinerjanya di bidang pembangunan pendidikan dengan standar formalisme. Kalau UN terus dipertahankan, maka prestasi formalisme edukasi gampang dinilai, meski kesejatian filosofis dan esoterisme edukasi belum diperoleh.

Kokohnya diskresi pemerintah terhadap UN itu dapat direlasikan dengan beberapa aspek. Pertama, 'pemekaran' kebijakan pemerintah terhadap UN yang tidak hanya berlaku untuk SMU dan SMP, tetapi juga anak-anak tingkat dasar (SD), meski konon di tahun mendatang, UN untuk SD ditiadakan. 

Peserta didik di tingkat dasar itu ikut dijadikan 'proyek' pemberlakuan UN. Dalihnya tetap pada masalah standar peningkatan mutu lulusan atau uji kelayakan out put pendidikan nasional. Meski pemerintah berdalih kalau pola penyelenggaraan UN untuk anak SD berbeda dengan usia anak-anak didik ini.

Kedua, pemekaran jumlah mata ujian yang harus diikuti oleh anak didik juga menjadi diskresi penguat pelanggengan UN. Di tingkat SMP yang semula tiga mata ujian (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika), sekarang menjadi empat mata ujian (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, matematika, dan IPA). Sedangkan SMU yang semula tiga mata ujian membengkak menjadi enam mata ujian. Pemekaran ini menjadi penguatan status keberlanjutan UN.

Ketiga, pengamanan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kerahasiaan soal-soal UN, yang antara lain dengan mempercayakannya pada aparat kepolisian karena selama ini mengalami kebocoran. Namun, toh ternyata dugaan pembocoran naskah soal UN, tetap terjadi. Tahun lalu, sejumlah peserta ujian tertangkap basah membawa foto kopi lembar jawaban UN. Kasus demikian mengisyaratkan, bahwa UN telah mengundang pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya sebagai ajang 'pelacuran ilmiah' maupun pengabsahan gengsi institusi.

Keempat, peserta yang memilih mundur dari UN dari tahun ke tahun semakin banyak. Ketika beberapa anak didik yang mundur atau keluarganya ini ditanya alasannya mengapa mundur atau tak mengikuti UN, mereka menjawabnya secara enteng dan pragmatis, yakni tidak ada biaya melanjutkan sekolah lebih tinggi dan tak mampu mengerjakan soal-soal UN.

Meski anak didik yang menjatuhkan drop out jelang UN tidak sedikit, pemerintah paling-paling menjadikannya sebatas sebagai kasus spesial (tersendiri), yang tidak berhubungan signifikan dengan UN, melainkan pada aspek sosial-ekonomi. Pemerintah akan mengklaim bahwa akar masalahnya bukan pada UN, namun kemiskinan yang perlu ditanggulangi dengan opsi lain, sehingga bukan UN yang dipersoalkan, tetapi problem akut kemiskinan di negeri ini.

Kelima, beberapa kali try out UN tahun ini yang tidak memenuhi target atau angka yang diraih anak-anak selama uji coba UN tidak sesuai dengan limit yang ditentukan pemerintah. Uji coba UN yang tak sesuai harapan inipun hanya dijawab oleh pemerintah kalau uji coba itu memang tak sama dengan 'pertandingan' yang sebenarnya, layaknya pertandingan persahabatan dalam dunia sepakbola, yang tak sama hasilnya dengan pertandingan yang sebenarnya. Hasil try out, tidak bisa dijadikan apologi mengeliminasi diskresi UN.

Keenam, ada sejumlah anak didik yang meninggal dunia saat mengerjakan soal UN, tetapi tidak menggoyahkan pemerintah untuk membatalkan UN, karena meninggal dunia dalam UN tidaklah urusan penyelenggara UN, tetapi akibat kondisi fisik anak yang tidak terjaga dengan baik.
Ketujuh, fenomena ke paranormal, dukun, atau mengadakan istighastah yang tertuju secara khusus pada UN, yang ditempuh oleh pihak sekolah, anak didik, atau orang tua. Orang tua atau keluarga yang mendukunkan anaknya supaya lulus UN berarti menempuh cara irasionalitas dan disobyektivitas. Cara irasional dipilihnya untuk menghadapi 'ancaman' ketidaklulusan atau prestasi jeblok yang mungkin diperoleh anak didiknya.

Oleh pemerintah, tampaknya UN masih diperlakukan sebagai "pemanis" dunia pendidikan, sementara di mata masyarakat, UN tidak ubahnya instrumen represif yang membuat masyarakat atau siswa tergiring dalam pergulatan emosi, rasionalitas, dan irasionalitasnya.

Pemerintah mengambil jalan sebagai penghakim yang mengemas dirinya tak ubahnya king no wrongs, sedangkan masyarakat dan siswa memperlakukan UN sebagai kartu mati yang menentukan derajat sosial dan masa depannya di tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, di samping sebagai bagian dari resiko logis berkompetisi di jagat edukasi.

Jalan itu menjadi makin sulit bertemu akibat egoisme dan eksklusifisme yang dikonstruksi oleh pemerintah sendiri. Masyarakat sampai sekarang masih sebagai obyek pemberlakuan kebijakan, sehingga kata akhir yang menentukan tetaplah pemerintah. Kebijakan pemerintah yang bercorak memperkuat UN ini saja misalnya sudah membuktikan, bahwa pemerintah tetap menjadikan UN sebagai jalur istimewa untuk mengukur kualitas pendidikan.

Sekarang terserah pemerintah, mau dibawa kemana lagi peserta didik negeri ini paska penyelenggaraan UN 2013 ini? Apakah kehadiran kurikulum 2013 malahan akan memperkuat SOP UN pada tahun mendatang ataukah menghentikan UN sebagai model evaluasi mutlaknya? ●