Bisakah China Gantikan AS

Bisakah China Gantikan AS Mira Murniasari  ;   Alumnus S-3 Hubungan Internasional Southeast  Asia Studies Xiamen University, Fujian, Tiongkok

                                                        KOMPAS, 22 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Banyak pakar memprediksi China akan menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai negara adidaya nomor satu dunia pada 2025-2030. Berbagai langkah kebijakan luar negeri yang ditempuh Donald John Trump, antara lain menarik keanggotaan AS dari Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), bahkan dapat menjadi pintu masuk dan jalan bebas hambatan bagi China untuk segera menggantikan posisi AS dalam percaturan dunia. Dalam pidato inaugurasi sebagai Presiden AS, Trump menegaskan visi "America First" dengan mengembalikan kejayaan Amerika, baik di dalam maupun luar negeri. Visi itu didasarkan pada tetap mempertahankan hubungan baik dengan banyak negara dan mengutamakan kepentingan AS, terutama rakyat AS. Langkah pertama yang diambil Trump dalam mewujudkan ambisinya tersebut adalah dengan keluar dari TPP. Langkah kedua Trump juga sejak awal terus membangun hubungan bersitegang dengan China. Hal ini justru berbanding terbalik dengan visi teori "America First" Trump. Kedua langkah Trump itu justru mencerminkan AS menarik diri dari hubungan baik dengan banyak negara, khususnya China. Mimpi dan kekuatan China Sebenarnya, jika diamati, teori Trump sangat dekat dengan konsep "China Dream" yang dicetuskan Xi Jinping ketika terpilih sebagai kepala negara China dalam Kongres Rakyat Nasional (KRN) China pada 13 Maret 2013. Berbeda dengan langkah Trump, langkah Xi Jinping untuk mencapai mimpi China sebagai bangsa yang besar, negara yang kuat dan kaya, serta rakyat yang bahagia, adalah dengan realisasi yang bersifat internasional meski manfaat konsep bersifat ke dalam negeri. Berbagai kebijakan Xi Jinping yang memilih berkembang dan maju bersama dengan negara sekitar, antara lain dengan  membangun kekuatan dengan negara sekitar (zhoubian waijiao), "One Belt One Road (OBOR)", dan The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), yang merupakan bagian dari grand design China membangun "Jalur Sutra Maritim Abad-21" dan "Zona Ekonomi Jalur Sutra Baru". OBOR-lah saat ini yang dijadikan China sebagai langkah strategis mendekati negara-negara di sekitarnya. Meski tidak dapat dimungkiri kebijakan OBOR ini tidak semua negara menyambut baik, setidaknya langkah China ini lebih halus dan tidak mengkhawatirkan dunia seperti "America First"-nya Trump. Keluarnya AS dari TPP mendorong Australia, Selandia Baru, Jepang, dan Singapura mendekati China dan negara-negara Asia lain, termasuk Indonesia, mengajak bergabung dalam TPP. Namun, China terlihat "dingin" menanggapi permintaan ini. China seolah menyadari posisi strategisnya. Sikap "kalem" menghadapi serangan Trump dan beberapa pembantunya menjadikan China sebagai pemegang kartu "As" dalam percaturan internasional. China akan memanfaatkan posisi ini dengan mengajak negara-negara sekitarnya terlibat dalam OBOR dan AIIB. Dengan demikian, China tentu akan memilih untuk tidak bergabung dalam TPP. Kendali memang ada di tangan China. OBOR dan AIIB tidak tertutup kemungkinan akan semakin mendunia, sedangkan TPP akan kehilangan kekuatan dan pengaruhnya jika tidak ada negara besar menopangnya. Bahkan, kolom tajuk rencana koran Pemerintah China, People's Daily, pada 25 Januari 2015, secara khusus membahas tentang TPP dengan judul "Sudah Saatnya Mengucapkan Selamat Tinggal TPP". China mempunyai "modal" besar untuk menggantikan posisi AS  dalam mewujudkan mimpinya. Modal pertama, China mempunyai dana besar dengan cadangan devisa 3,2 triliun dollar AS tahun 2016, terbesar di dunia, turun dari tahun 2015 yang mencapai 3,89 triliun dollar AS.  Kedua, kekuatan militer yang juga relatif besar dan dilengkapi dengan peralatan militer yang canggih. Kekuatan militer China semakin tidak terbantahkan dengan rencana China meluncurkan kapal induk asli buatan sendiri pada 2017 ini. Ketiga, dunia mengakui kekuatan dan pertumbuhan ekonomi China yang tertinggi di dunia. Keempat, China mempunyai kekuatan jaringan Overseas Chinese yang banyak menguasai ekonomi dunia. Kekuatan Overseas Chinese yang menjadi pilar diplomacy public China efektif membawa OBOR mendunia. Perdana Menteri China Li Keqiang pada 6 Juli 2015 dalam konferensi pengusaha Overseas Chinese dan keturunan Tionghoa Dunia di Beijing menegaskan bahwa Overseas Chinese dan keturunan Tionghoa yang jumlahnya 60 juta orang adalah bagian penting dari keluarga besar China, dan perannya membantu China mewujudkan mimpi, adalah dengan menjadi "jembatan pelangi"  bagi China dengan negara di mana para Overseas Chinese dan keturunannya tinggal. Mata uang China Selain itu, pada peringatan 67 tahun berdirinya China, 1 Oktober 2016, mata uang renminbi (RMB), oleh lembaga keuangan dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), juga resmi dijadikan sebagai mata uang internasional. Bukan tidak mungkin RMB akan dapat menggantikan posisi dollar AS sebagai mata uang internasional utama dunia. Indonesia mempunyai sekitar 20 juta keturunan Tionghoa. Tidak sedikit dari mereka yang masuk daftar orang terkaya dunia dengan jaringan bisnis yang mendunia. Jika Pemerintah Indonesia jeli memanfaatkan potensi mereka, Indonesia sepertinya tidak perlu lagi mengandalkan investasi asing untuk membangun infrastruktur atau sektor-sektor lainnya agar dapat mendorong perkembangan ekonomi. Berbagai keunggulan China seperti tersebut di atas sepertinya tidak dimiliki AS di bawah Trump saat ini. Meski demikian, China masih belum percaya diri dapat menggantikan posisi AS seraya menyatakan bahwa sampai 50 tahun ke depan pun China tidak akan mampu menggantikan posisi AS. Jika benar ke depan China dapat menggantikan AS, ini menjadi catatan sejarah dunia baru bahwa Xi Jinping, hanya dalam hitungan jari tangan, berhasil membawa China mewujudkan "China Dream". ●

Trump Mengusik Hegemoni Tiongkok

Trump Mengusik Hegemoni Tiongkok Mira Murniasari ;  Alumnus S-3 Hubungan Internasional, Southeast Asia Studies Xiamen University, Fujian, Tiongkok

                                           MEDIA INDONESIA, 17 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TIGA hari lagi Donald John Trump resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS). Belum lagi menjabat, Trump telah berhasil membuat dunia sedikit 'panik' dengan berbagai sikap dan pernyataan kontroversialnya, khususnya yang berkaitan dengan Tiongkok. Setelah dunia ramai memprediksi bagaimana hubungan Tiongkok-AS ke depan pascaterpilihnya Trump, dunia kembali ramai memperbincangkan pernyataan tidak populis Trump yang menilai tidak perlu memegang prinsip one China policy dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok. Bahkan kontak telepon Trump dengan pemimpin Taiwan Cai Yingwen sempat mendapat protes keras dari pemerintah Tiongkok. Tidak hanya itu, Trump juga pernah diprediksi membuat ketegangan di Laut China Selatan semakin meningkat. Dalam menangani urusan Tiongkok, Trump diberitakan akan mengangkat Michael Pillsbury, seorang pakar Tiongkok, yang mencetuskan teori China Threat, menjadi penasihat khusus urusan Tiongkok. Pengangkatan Pillsburry ini menunjukkan 'kekhawatiran' Trump akan kekuatan dan ancaman Tiongkok pada masa pemerintahannya. Meski demikian, sikap pragmatis Trump dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok tetap diharapkan demi keberlangsungan perdamaian dunia dan kestabilan wilayah di kawasan Asia Pasifik. Sinyal Tiongkok Setelah terpilih sebagai Presiden AS, Trump sepertinya memberikan perhatian khusus kepada Tiongkok. Namun, Tiongkok cenderung tidak terlalu responsif dalam menangapi semua 'pernyataan' Trump, dan menilai bahwa apa yang dilakukan Trump adalah satu bentuk 'kepanikan' atau cara menguji reaksi dunia sebelum secara resmi masuk Gedung Putih. Protes keras Tiongkok terhadap kontak telepon Trump dengan Cai Yingwen hanya disikapi dengan pernyataan bahwa memegang teguh prinsip one China policy adalah dasar politik perkembangan hubungan Tiongkok-AS. Namun, Tiongkok tetap menaruh harapan besar dapat terus menjalin hubungan baik dengan AS, dan menekankan bahwa kerja sama harmonis Tiongkok-AS adalah satu-satunya cara yang bermanfaat bagi hubungan kedua negara dan rakyat masing-masing, juga demi perdamaian dan kestabilan dunia. Tiongkok memang terlihat cukup kalem dalam mengomentari pernyataan Trump. Namun, Tiongkok punya cara sendiri untuk menunjukkan kekuatan dan eksistensi sebagai salah satu negara kuat dunia yang tidak ingin diremehkan. Setelah armada tim tempur utama Angkatan Laut (AL) Tiongkok melakukan perjalanan panjang dan latihan perang besar-besaran pada 4-27 Mei 2016 di Laut China Selatan yang juga melayari alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), menjelang Trump masuk Gedung Putih, Tiongkok memilih untuk melakukan latihan perang kapal induk pertama mereka, Liaoning Hao, ke Samudra Pasifik Barat yang dimulai pada 26 Desember 2016. Diberitakan latihan ini lebih besar dan lama ketimbang latihan armada tim tempur pada Mei 2016 lalu. Posisi Indonesia Banyak pengamat menilai posisi strategis Indonesia memungkinkan Indonesia menjadi rebutan kekuatan kedua negara besar tersebut. Indonesia dapat mengambil manfaat dari posisi ini. Kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, yang dinilai cenderung mendekat ke Tiongkok, justru telah memunculkan reaksi gerakan anti-Tiongkok meskipun saat ini tidak membawa dampak negatif terhadap hubungan Indonesia-Tiongkok. Pakar masalah Laut China Selatan dari Xiamen University, Prof Zhuang Guotu, pada 5 Desember 2016 juga mengakui bahwa hubungan Tiongkok-AS akan terus menegang. Indonesia relatif membutuhkan Tiongkok. Itu karena yang Indonesia butuhkan saat ini, yakni perkembangan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, mampu diberikan Tiongkok. AS dan negara besar lainnya adalah negara maju yang lebih mementingkan teknologi tinggi, seperti salah satunya teknologi ruang angkasa. Indonesia saat ini belum memerlukan hal tersebut. Tak dimungkiri, mesranya hubungan Indonesia-Tiongkok juga meningkatkan nilai investasi Tiongkok di Indonesia. Pada 2015 investasi Tiongkok mengalami peningkatan tajam, yakni sekitar 47%. Namun, investasinya baru sebesar US$2,16 miliar, dengan realisasi sekitar 7%. Presiden Joko Widodo mengharapkan realisasinya dapat mencapai paling rendah 30%. Meningkatnya jumlah investasi Tiongkok ini telah mendorong besarnya pertambahan jumlah tenaga kerja asing asal Tiongkok di Indonesia. Pada 2016 jumlahnya mencapai sekitar 21 ribu yang tidak hanya tenaga profesional, tapi juga tenaga kasar. Hal ini telah memunculkan berbagai masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah Indonesia. Nilai perdagangan Indonesia Tiongkok terus meningkat, tetapi terus defisit sejak lima tahun terakhir. Pada 2015 nilai perdagangan kedua negara mencapai US$80 miliar, defisit sekitar US$14 miliar bagi Indonesia. Adapun jumlah turis Tiongkok ke Indonesia juga meningkat tajam pascapemberlakukan bebas visa kunjungan (BVK). Pada 2016 tercatat sekitar 1,3 juta, naik dari 2015 yang berjumlah 1,2 juta dan 2014 yang hanya mencapai 950 ribu wisatawan. Kestabilan kawasan AS dan Tiongkok adalah dua negara besar dunia. Ketegangan di antara keduanya tentu akan membawa pengaruh bagi kondisi kestabilan kawasan. Sikap Trump yang mungkin akan mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, bahkan mungkin akan membuka peluang membangun hubungan diplomatik dengan Taiwan, dapat dipastikan akan menambah ketegangan baru hubungan Tiongkok-AS. Terkait dengan hal tersebut, juru bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara Tiongkok, An Fengshan, pada 28 Desember 2016 telah menyatakan bahwa sejak 2008 hubungan cross strait dibangun atas dasar politik bersama yang menyepakati berpegang teguh pada 'Konsensus 1992' dan menolak 'Taiwan Merdeka'. Namun, sejak 20 Mei 2016, hubungan kedua selat dinilai mengalami perubahan. Partai berkuasa saat ini, Democratic Progressive Party (DPP), tidak mengakui 'Konsensus 92' dan one China policy. Hal ini dinilai telah merusak dasar politik bersama hubungan cross strait dan merusak asas saling percaya. Tiongkok bahkan secara tegas menyatakan bahwa akan terus menangani masalah hubungan Taiwan dengan negara lain. Apa pun, upaya membangun 'Dua China' (satu Tiongkok, satu Taiwan), pasti akan gagal. Dari pernyataan tersebut, sangat jelas terlihat sikap Tiongkok terhadap Taiwan. Ketegasan ini pula yang diperlihatkan Tiongkok dalam masalah Laut China Selatan, Xinjiang, dan Tibet, yang merupakan kepentingan inti Tiongkok. Bagi Tiongkok, tidak ada tawar-menawar dalam masalah tersebut. Karena itu, sepertinya upaya Trump mencoba mengakui Taiwan akan sia-sia. Mungkin Trump lebih baik tidak mengusik kepentingan Tiongkok demi kestabilan geopolitik di kawasan Asia Pasifik dan perdamaian dunia, juga untuk lebih menjaga hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. ●

Pragmatisme AS-Tiongkok

Pragmatisme AS-Tiongkok Mira Murniasari ;   Mahasiswa Program Studi Doktor Hubungan Internasional Southeast Asia Studies Xiamen University, Fujian, Tiongkok

                                         MEDIA INDONESIA, 15 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

RAKYAT Amerika Serikat akhirnya memilih Donald John Trump sebagai presiden ke–45 untuk menggantikan Barack Obama pada 8 November 2016. Trump membuat publik dunia khawatir karena pada saat kampanye ia banyak melontarkan pandangan kontroversial dan tidak populis. Tak terkecuali Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Ia sempat mengemukakan kekhawatirannya jika Trump terpilih sebagai presiden AS, upaya dunia selama ini untuk membangun perdamaian dan kestabilan ekonomi akan jauh dari harapan. Namun, yang tak kalah penting dari kekhawatiran publik dunia ialah menelaah bagaimana sebenarnya sikap dan pandangan Tiongkok terkait dengan terpilihnya Trump. Bagaimana hubungan kedua negara paling berpengaruh di dunia tersebut di masa mendatang. Pada 9 November 2016, sehari pascaterpilihnya Trump sebagai Presiden AS, Kepala Negara Tiongkok Xi Jinping langsung memberikan ucapan selamat. Dalam ucapannya, Jinping menyatakan harapannya, yaitu AS-Tiongkok ialah dua negara ekonomi terbesar dunia, yang punya tanggung jawab menjaga kestabilan dan perdamaian dunia. Mereka juga harus berperan serta mendorong perkembangan kemakmuran global, dapat membangun satu hubungan sehat dalam jangka panjang, berjalan dalam satu koridor yang sama, saling menghormati, dan tidak saling menciptakan konflik. Yang tak kalah penting, Jinping mengharapkan kedua negara bisa menggalang kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, Jinping juga mengharapkan terpilihnya Trump dapat menjadi titik awal baru bagi kedua negara untuk membangun hubungan yang lebih baik dan maju. Bukan itu saja, dia ingin hubungan Tiongkok-AS lebih bermanfaat bagi kesejahte-raan rakyat kedua negara dan juga dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang, bahkan mempertegas pihaknya ingin membangun hubungan lebih baik dengan pemerintah AS yang baru. Menurutnya, terlepas dari berbagai permasalahan yang ada di antara kedua negara, kerja sama ekonomi perdagangan kedua negara cukup besar, mencapai US$550 miliar pada 2015, dan ditargetkan mencapai US$1 triliun di 2024. Ditegaskan pula bahwa jika tidak bermanfaat bagi rakyat kedua negara, tidak akan mungkin kerja sama ekonomi perdagangan akan sebesar itu. Tiongkok pun meyakini, siapa pun politikus Amerika, hanya jika bertolak dari kepentingan rakyat negaranya, akan mengambil langkah kebijakan yang bermanfaat bagi kerja sama ekonomi perdagangan kedua negara. Uji keharmonisan Beberapa pihak memprediksi hubungan Tiongkok–AS akan memanas dengan terpilihnya Trump. Namun, beberapa pakar Tiongkok menyatakan hubungan kedua negara tidak akan mengalami perubahan berarti. Hubungan Tiongkok–AS di bawah kendali Jinping–Obama yang dibangun berdasar ‘negara besar kekuatan baru’ selama ini memang terlihat jauh dari harmonis. Konflik dan persaingan pengaruh secara terbuka mewarnai hubungan kedua negara, terutama dalam masalah Laut China Selatan, Dalai Lama (terkait HAM), hingga tuduhan Tiongkok telah melakukan spionase siber. Saat ini Tiongkok ialah negara ekonomi kuat kedua setelah Amerika. Dengan cadangan dana yang dimiliki, Tiongkok telah menjadi salah satu sumber utama dana AS. Bahkan, industri besar AS sangat bergantung kepada Tiongkok, baik secara SDM maupun bahan baku. Dengan posisi itu, akankah Trump akan terus memelihara konflik dengan Tiongkok, atau bahkan semakin memanas? Salah satu yang dikhawatirkan banyak pihak dengan terpilihnya Trump ialah semakin memanasnya situasi di Laut China Selatan. Kebijakan luar negeri Trump yang diungkapkan dalam kampanyenya ialah melindungi dan memprioritaskan kepentingan Amerika. Laut China Selatan tentu termasuk. Meskipun ketertarikan Trump terhadap masalah ini dinilai tidak sekeras Hillary Clinton, keinginan dia untuk memperkuat pertahanan negaranya cukup mengkhawatirkan. Tentara Amerika saat ini sangat memberikan perhatian khusus terhadap masalah Laut China Selatan, bahkan siap berperang dengan Tiongkok di sana. Laut China Selatan ialah kepentingan inti nasional Tiongkok. Tidak ada negara mana pun yang berhak turut campur di dalamnya, termasuk AS. Terpilihnya Trump sebagai presiden tidak akan pernah mampu mengubah hal tersebut atau bahkan memundurkan langkah Tiongkok meski 1 inci pun. Bagi Tiongkok, siapa pun Presiden AS, itu tidak akan mengubah arah kebijakan luar negeri Tiongkok. Dari hal ini, kekhawatiran berbagai pihak akan semakin memanasnya situasi di Laut China Selatan cukup beralasan. Namun, kepentingan terbesar AS dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok sebenarnya haruslah berdasar pada kepentingan inti rakyat AS karena Trump dipilih mereka. Latar belakang Trump sebagai peng-usaha dan dinilai sebagai orang sangat pragmatis juga diyakini akan membuat Trump mengambil langkah-langkah yang tak kalah pragmatis dalam menjalin hubungan dengan Tiongkok karena kestabilan hubungan kedua negara besar ini tidak hanya akan mendatangkan keuntungan bagi mereka, tetapi juga dunia. Jinping–Trump diharapkan dapat menjadikan dua negara besar ini menjadi lebih dewasa. Keduanya diharapkan mampu mengatasi setiap permasalahan sensitif dan kompleks dengan kepala dingin demi membangun mimpi kestabilan global dan kemakmuran rakyat dunia. Di sisi lain, penolakan Trump atas Trans Pacific Partnership (TPP) akankah membuatnya merapat ke jaringan kerja sama bentukan Tiongkok, antara lain Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Kita semua akan menjadi saksi dari bagaimana perkembangan hubungan Tiongkok–AS ke depan dalam kendali duet Jinping–Trump. ●