Menghadapi Perang Mata Uang Andi Irawan  ;   Dosen Universitas Bengkulu

                                                 KORAN TEMPO, 26 Agustus 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Rupiah terus melemah sampai menembus angka 14.000 per dolar AS.  Pelemahan mata uang dalam negeri memang bukan fenomena spesifik di Indonesia. Ia fenomena di banyak negara, terlebih yang perekonomiannya sedang tumbuh (emerging market) seperti Indonesia. Hanya, berbeda dengan penyebab pelemahan-pelemahan sebelumnya, penyebab kali ini dipahami banyak pihak sebagai dampak currency war (perang mata uang). Perang mata uang merujuk pada fenomena saat negara-negara berkompetisi satu sama lain untuk melemahkan nilai mata uang mereka. Tujuannya, ekspor negara yang mengalami depresiasi mata uang tersebut meningkat. Tersebutlah Cina, negeri adidaya ekonomi dunia baru yang mempunyai mata uang yuan-yang terapresiasi hingga 33 persen dari 2005 sampai saat ini. Kondisi perekonomian saat ini dinilai tidak menguntungkan Cina karena membuat yuan semakin mahal dan barang-barang ekspor Cina tidak bisa bersaing. Akibatnya, ekspor Negeri Tirai Bambu pada Juli 2015 turun 8,3 persen. Itulah akhirnya yang menyebabkan bank sentral Cina (PBOC) mendevaluasi yuan 1,9 persen pada pertengahan Agustus-devaluasi terendah dalam tiga tahun terakhir. Hanya, devaluasi tersebut terus menimbulkan pertanyaan. Devaluasi terjadi saat surplus perdagangan Cina meningkat. Seharusnya, dalam kondisi surplus itu, yang dilakukan Cina untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran adalah menaikkan kurs yuan terhadap dolar, bukan melemahkannya (devaluasi). Devaluasi yuan akan mendorong AS segera merealisasi kebijakan pengetatan moneter yang telah diumumkan sebelumnya dalam rangka mendepresiasi nilai dolar untuk menjaga ekspor AS di dunia. Selama  sembilan bulan terakhir, kenaikan rata-rata dolar yang sebesar 25 persen telah menyeret ekonomi Negeri Abang Sam ke arah yang kurang menggembirakan. Apalagi, dengan devaluasi yuan, akan semakin tidak kompetitiflah produk AS di luar negeri. Cina tentu saja tidak perlu khawatir jika AS mengambil kebijakan moneter ketat tersebut. Sebab hal itu akan menyebabkan mata uang negara-negara emerging market semakin terdepresiasi, yang akan memperbesar daya penetrasi produk Cina di dunia. Bagi Indonesia, jika perang mata uang negara adidaya ekonomi dunia terus berlangsung, rupiah akan semakin melemah. Pelemahan rupiah secara teoretis seharusnya tidak mengkhawatirkan. Sebab harga-harga domestik menjadi lebih rendah dibanding harga internasional, yang akan memacu peningkatan ekspor. Tapi, pada kenyataaannya, hal itu tidak terjadi karena tiga sebab. Pertama, komoditas ekspor didominasi komoditas primer (pertambangan dan pertanian) yang memang saat ini harga internasionalnya mengalami penurunan. Kedua, negara-negara mitra dagang tempat menjual produk ekspor kita umumnya sedang mengalami pelemahan ekonomi yang menyebabkan permintaan impor mereka terhadap produk kita menurun. Ketiga, industri kita ternyata sangat tergantung pada impor dengan 76 persen bahan baku dan bahan penolong harus diimpor. Semakin lemah rupiah, semakin besar biaya produksi. Mengandalkan otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah agar tidak terus melemah adalah sulit. Operasi pasar berupa pembelian kembali obligasi pemerintah dan saham BUMN di bursa efek serta penyempitan ruang gerak spekulan dengan mewajibkan transaksi pembelian valuta asing minimal US$ 25 ribu disertai bukti pendukungnya diduga kuat tidak akan menjadi pelindung yang memadai terhadap imbas pertempuran mata uang negara-negara adidaya dunia saat ini. Walaupun demikian, kita tidak perlu terlalu pesimistis. Sebab sesungguhnya Indonesia, dengan jumlah penduduknya yang besar, adalah pasar tersendiri.  Inilah yang harus digarap total oleh pemerintah agar pasar domestik ini bisa dimanfaatkan. Momen depresiasi rupiah sendiri menyebabkan harga produk luar menjadi mahal. Karena itu, ini peluang bagi kita untuk memproduksi produk-produk substitusi impor yang selama ini kita dapatkan dari luar, dari produk pangan sampai otomotif dan manufaktur. Juga meningkatkan pariwisata domestik bagi masyarakat sendiri yang selama ini gandrung berlibur ke luar negeri. Di samping itu, pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal perlu menjaga kekuatan konsumsi dan investasi domestik agar semakin berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Caranya, mengkoreksi kebijakan fiskal pemerintah yang cenderung kontraktif. Dalam kondisi krisis ekonomi, pemerintah adalah sumber kekuatan ekonomi untuk memacu pertumbuhan melalui kebijakan fiskal ekspansifnya. Caranya, pertama, meningkatkan belanja-belanja negara pada proyek publik dan menghemat pengeluaran rutin serta memangkas birokrasi yang tidak berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, mengurangi target penerimaan negara dari pajak, dan bukan malah meningkatkan pajak. Ini  bentuk stimulasi untuk memacu konsumsi domestik dan investasi swasta sebagai kekuatan utama sumber pertumbuhan ekonomi. ●

Perang! Rene L Pattiradjawane  ;   Wartawan Senior Kompas

                                                       KOMPAS, 19 Agustus 2015      

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada perubahan signifikan sistem perekonomian Tiongkok. Negara ekonomi kedua terbesar setelah Amerika Serikat ini sedang mencari pijakan baru menyengsarakan banyak negara di dunia. Pelemahan mata uang renminbi (uang rakyat, juga disebut sebagai yuan), proses yang sudah berlangsung lama, di tengah memburuknya situasi ekonomi Tiongkok karena rendahnya ekspor, menjadi ancaman serius banyak negara. Tindakan Tiongkok kali ini menghadirkan kenyataan baru ketika depresiasi yuan berhadap-hadapan dengan upaya stabilisasi pemerintahan komunis RRT dalam skema yang lazim disebut sebagai you guanli fudong huilu zhidu (sistem mengelola nilai tukar mata uang). Artinya, kita memasuki era fluktuasi mata uang dari hari ke hari ketika bank sentral Zhongguo Renmin Yinhang (Bank Rakyat Tiongkok) memengaruhi nilai tukar melalui jual-beli mata uang dan dikenal juga sebagai dirty float. Tiongkok melakukan depresiasi yuan sebagai langkah melakukan liberalisasi perdagangan yuan, memperoleh peran dalam special drawing rights (SDR) dalam keranjang mata uang dunia sistem Dana Moneter Internasional (IMF), serta jalan utama RRT menuju globalisasi yuan membebaskan diri dari mata uang dollar AS. Masalahnya, upaya ini memiliki risiko tambahan karena mata uang yang bergerak bebas sering kali menjauh dari keinginan pemerintah. Celakanya, perubahan mata uang yuan terhadap dollar AS selama beberapa tahun ini langsung berdampak pada apresiasi mata uang dunia lainnya. Terhadap mata uang Jepang yen, misalnya, apresiasi yuan sudah mencapai sekitar 80 persen. Jadi, batas yang diberlakukan atas fluktuasi yuan sekitar 4 persen relatif sangat kecil berbanding dengan dollar AS. Ada beberapa hal menjadi perhatian kita. Pertama, benar ada indikasi kebijakan ekonomi RRT sedang bergerak menuju liberalisasi. Namun, indikasi lain yang terjadi adalah kebijakan politik dan sosial di negara berpenduduk terbesar di dunia ini sedang mengarah ke bentuk otokrasi yang sesungguhnya. Kedua, melemahnya yuan juga cerminan menurunnya perekonomian Tiongkok. Perlu diingat, Tiongkok adalah negara komunis dengan berbagai informasi dikendalikan mesin agiprop (agitasi dan propaganda) yang puluhan tahun bekerja mengendalikan massa rakyat. Apakah betul depresiasi yuan berkisar 4 persen seperti yang diumumkan Pemerintah RRT? Kalau ada keraguan atas data yang dinyatakan oleh Beijing, pertanyaannya adalah, berapa persen sebenarnya laju pertumbuhan PDB Tiongkok sekarang ini? Bulan Juli lalu, penjualan mobil di Tiongkok turun 7 persen, begitu juga pasar komoditas dan industri yang rontok selama tiga tahun terakhir ini. Tindakan depresiasi yuan sudah mulai menggelisahkan banyak negara, termasuk Indonesia, ketika rupiah melemah secara drastis. India, Afrika Selatan, Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, ataupun Vietnam sudah mulai mengancam akan membalas ketika dampak apresiasi yuan mengganggu perekonomian negara-negara tersebut. Bisa dibayangkan, defisit perdagangan Indonesia sebesar 14 miliar dollar AS dengan RRT akan berubah menjadi angka berapa? Ada beberapa faktor yang menjelaskan kegelisahan berbagai negara dunia dengan tindakan unilateral apresiasi yuan. Pertama, upaya Tiongkok ini merupakan bagian strategi disebut jie chuan chuhai (meminjam perahu berlayar ke lautan) sebagai cara membangun jaringan distribusi di dalam sistem negara asing untuk mengawasi dan menyalurkan produk sendiri. Kedua, kalau melihat struktur investasi Tiongkok di sejumlah negara di dunia, selama beberapa tahun terakhir ini investasi RRT yang mencapai 1 triliun dollar AS terkonsentrasi di energi, transportasi, dan besi-besian. Di Indonesia, dalam kurun 10 tahun investasi RRT sebesar 31,6 miliar dollar AS terkonsentrasi pada energi (16,8 miliar dollar AS), besi (9,3 miliar dollar AS), dan transportasi (3,5 miliar dollar AS). Artinya, melemahnya banyak mata uang negara-negara Asia dan Afrika memberikan kemudahan bagi investor RRT memperoleh keperluan sumber dayanya secara murah melalui berbagai penanaman modal badan usaha negaranya. Ini yang menjelaskan niatan inisiatif RRT konsep ”satu sabuk satu jalan” (OBOR) membangun proyek infrastruktur secara masif. Ketiga, samar-samar mulai terlihat apa yang ingin dilakukan RRT adalah mengembangkan apa yang disebut sebagai ”zona yuan” (renminbi qu) dimulai dengan negara-negara tetangga yang ”mudah diatur.” Regionalisasi renminbi akan menjadi peluang penting sebagai saluran pembuangan persoalan ekonomi domestik yang terus merosot secara tajam, khususnya penyediaan lapangan kerja. Bisa dipastikan kalau tidak ada perbaikan memadai dalam nilai tukar mata uang berbagai regional yang terkungkung dalam pertarungan yuan-dollar AS, sebuah perang baru akan muncul. Berbagai tindakan balasan akan bermunculan, melibatkan banyak pemain (termasuk Jepang dengan ekonomi yang terkapar) memasuki siklus baru penataan ulang ekonomi dan perdagangan global. ●