Tampilkan postingan dengan label Masalah Bangsa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Masalah Bangsa. Tampilkan semua postingan

Jumat, 10 Februari 2012

Salah Open atau Ora Kopen?


Salah Open atau Ora Kopen?
Hajriyanto Y Thohari, PENDIRI DAN PENGURUS
LEMBAGA EDUKASI, BANTUAN, DAN ADVOKASI HUKUM JURIST MAKARA
Sumber : SINDO, 10 Februari 2012



Negara kita itu besar,bahkan sangat besar; juga kaya, bahkan sangat kaya.Bernard HM Vlekke dalam karya klasiknya Nusantara: A History of Indonesia yang mulai ditulis tahun 1941 dan diterbitkan tahun 1943,berarti beberapa bulan sebelum serangan atas Pearl Harbour, sudah melukiskan kebesaran Indonesia.

Vlekke mengatakan wilayah darat Indonesia itu mencapai 2 juta kilometer persegi yang berarti hampir tiga kali lebih besar dibandingkan negara bagian Texas, Amerika Serikat (AS). Jika wilayah darat ini ditambahkan dengan wilayah lautan, maka dari titik barat di ujung Pulau Sumatera sana ke titik di perbatasan dengan Papua Nugini di timur jauh sana, jaraknya mencapai 5.000 km lebih.

Kata Vlekke jarak ini sama dengan jauhnya Kota San Francisco ke Kepulauan Bermuda. Itu jika dilihat memanjang dari barat ke timur! Sementara kalau dilihat melebar dari utara ke selatan, dari Kepulauan Morotai ke Pulau Rote, lebar permukaan darat-dan-laut sekitar 2.000 km,yang kata Vlekke lagi, ini berarti sama dengan jarak dari Buffalo,New York, ke Key West,Florida,AS.

Jadi total wilayah darat dan laut Kepulauan Indonesia mencapai 10 juta kilometer persegi. Ini berarti, lagilagi kata Vlekke, 2,5 juta kilometer persegi lebih luas dibandingkan tanah yang membentuk AS kontinental tanpa negara bagian Alaska. Betulbetul gede tenan negara Indonesia ini! Dengan jumlah pulau yang fantastis (konon mencapai 17.000 pulau, besar dan kecil), Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar yang tiada tolok bandingnya di dunia.

Bukan hanya besar,Indonesia juga kaya, bahkan sangat kaya. Kaya sumber daya alam dan manusia. Bukan hanya mitos gemah ripah loh jinawi dan subur kang sarwa tinandur, tetapi realitasnya juga mengatakan Indonesia itu kaya.Tanahnya sangat subur dan kekayaan yang terkandung di bawah tanahnya dan di dalam lautannya juga luar biasa besar. Lihat saja semua daerah di Indonesia ini masing-masing mengklaim kaya, bahkan beberapa di antaranya kaya-raya.

Saking kayanya hanya dengan penjualan kekayaan alam berupa pertambangan saja telah ikut menyumbangkan 49% dari angka pertumbuhan ekonomi (6,5% per tahun) yang dibangga-banggakan pemerintah itu. Bahwa eksplorasi dan eksploitasi tambang itu merusak ekologi dengan tingkat destruksi ekologi yang luar biasa, semuanya juga merupakan fakta yang tak terbantahkan.

Lihat juga fakta kekayaan ini: ekonomi Indonesia itu terbesar ke-14 dunia dengan PDB Rp8.100 triliun (bandingkan dengan Singapura yang cuma Rp1.700 triliun)! Justru karena itu Indonesia diajak ikut dalam G-20, kumpulan negara-negara yang size perekonomiannya terbesar dunia. Sumber daya manusia Indonesia itu juga besar, bahkan secara numerikal, (240 juta jiwa) setelah China, India, dan AS.

Manusia Indonesia secara individual pun unggul. Betapa banyak anak bangsa yang unggul jurit-nya dari dulu sampai sekarang: menjadi yang terbaik dalam banyak bidang atau menjadi juara dalam berbagai olimpiade sains dan teknologi tingkat internasional.

Salah Open?

Pertanyaannya adalah kenapa negara yang sangat besar dan kaya itu masih banyak yang miskin rakyatnya? Angka kemiskinan memang telah berhasil diturunkan menjadi 13,3%, tetapi angka ini sungguh problematis. Pertama, ukuran kemiskinan yang digunakan adalah mereka yang berpenghasilan di bawah USD1/hari atau bahkan Rp7.000/hari (BPS). Kedua, dengan persentase ini, angka kemiskinan secara numerikal adalah sangat besar (13,3% dari 237 juta jiwa: 31,5 juta lebih besar dari seluruh penduduk negara tetangga dekat Malaysia).

Apatah lagi jika ukuran yang digunakan adalah USD2/hari,mungkin setengah penduduk Indonesia tergolong miskin. Pertanyaan berikutnya,mengapa negara yang sangat besar dan kaya ini masih mengimpor kedelai, jagung, beras, garam, daging, sapi, apalagi gandum, dalam jumlah yang sangat besar? Mengapa pula SDM yang secara individual sangat tinggi itu ketika menjadi satu kesatuan kok menjadi asor (kalah) dibandingkan bangsa lain?

Aneh bin ajaib, mengapa daerah-daerah yang sangat kaya itu ketika membentuk menjadi satu kesatuan negara malah (rakyatnya) menjadi miskin yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai 31 juta jumlahnya? Mengapa negara kita yang gemah ripah loh jinawi subur kang sarwa tinandur ini belum bisa menjadi negara yang toto tentrem kerto raharjo, murah kang sarwa tinuku?Adalah fakta standar: kehidupan rakyat Indonesia miskin, rendah, dengan jaminan kesehatan dan pendidikan seadanya.

Selanjutnya lihat saja misalnya soal agraria.Sebagai negara agraris dan maritim, soal pertanahan atau agraria yang merupakan satu-satunya alat produksi rakyat tidak pernah ditangani secara tuntas.Semuanya hanya ditangani secara sambil lalu, tambal sulam, dan bersifat ad hoc. Kasus sengketa tanah atau lahan antara petani dan pengusaha perkebunan, antara rakyat dan pengusaha pertambangan, antara rakyat dan tanahtanah negara/pemerintah banyak yang belum selesai alias dibiarkan ngambang!

Kasus Mesuji dan Bima hanyalah salah satu saja dari sekian banyak kasus yang ngambangitu. Konflik-konflik lahan agraria bersumber dari ketimpangan hak kepemilikan atas tanah. Tanah yang begitu luas dikuasai hanya oleh sedikit orang.Mayoritas rakyat Indonesia tidak bertanah. Data di Badan Pertanahan Nasional 2010 memperlihatkan betapa sekelompok kecil orang (hanya sekitar 0,2% orang Indonesia) menguasai 56% aset nasional di mana 87% di antaranya berupa tanah.

Sementara 85% petani Indonesia tidak bertanah alias buruh tani. Walhasil, mayoritas penduduk negeri ini adalah petani, tetapi tidak memiliki tanah. Penataan agraria tidak pernah dilakukan secara serius oleh seluruh rezim yang pernah memerintah negara ini. Jangankan pemerintahan kolonial Belanda, bahkan pemerintahan setelah Indonesia merdeka sejak zaman “Orde Lama”, “Orde Baru”, hatta Orde Reformasi sekalipun, persoalan agraria tidak pernah ditangani dengan sungguhsungguh.

Ketetapan MPR No IX/MPR/2001 dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrariayangmenelurkan PP No 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi tidak dilaksanakan. Maka tidak mengherankan jika berbagai masalah agraria tetap saja mandek dan tidak terselesaikan.

Ora Kopen

Jika faktanya memang demikian, berarti di sini ada semacam mismanajemen pengelolaan negara yang notabene dilukiskan oleh Bernard Vlekke sebagai sangat besar ini.Atau malah bisa jadi lebih parah daripada itu: manajemen negara selama ini,sejak merdeka 66 tahun dulu itu, ora iso ngopeni (tidak bisa mengurus dengan baik) negara yang sangat besar dan kaya ini sehingga mengakibatkan negara kita salah open (salah urus), kalau bukannya malah ora kopen (tidak terurus).

Sepertinya, kemampuan pemimpin bangsa dan penyelenggara negara ini untuk mengurus negara yang sangat besar dan kompleks ini memang sangat terbatas. Bahwa bangsa ini mengidap kecekakan dan ketekoran budaya (cultural lag and shortage) sehingga seumpama tali memang kurang panjang (cupet) sehingga ora tekan (tidak nyampe) atau ora iso ngopeni (tidak mampu mengurus) negara yang sangat besar dan kaya ini.

Jadi, ini bukan persoalan infrastruktur, apalagi sistem politik dan hukum, melainkan jauh lebih fundamental daripada itu, yaitu persoalan (kelemahan) budaya: ora iso ngopeni! Walhasil negara selama ini bukannya salah open, melainkan para pemimpin bangsa dan penyelenggara negara sejak merdeka 1945 ora iso ngopeni negara yang sangat besar ini.Tak aneh jika negara ini kurang terurus alias ora kopen!
●

Jumat, 20 Januari 2012

Jangan sampai Hangus Terbakar

Jangan sampai Hangus Terbakar
Sulastomo, KETUA UMUM PB HMI 1963-1966
Sumber : KOMPAS, 20 Januari 2012


Buya Syafii Maarif awal tahun ini di Kompas menulis dengan judul ”Biar Negara Hangus Terbakar”. Buya prihatin, semboyan mengusir penjajah di awal kemerdekaan yang membangkitkan semangat merdeka atau mati yang berbunyi ”Biar negara hangus terbakar” telah berganti menjadi ”Biar negara jadi sapi perahan dan korupsi merajalela, asal aku tetap berkuasa”.

Lagi-lagi kekuasaan menjadi tujuan tertinggi. Inilah penguasa ”londo-ireng” (Belanda berkulit hitam), tulis Buya.

Buya sedih, tidak banyak yang berpikir untuk masa depan. Sebaliknya, orang hanya berpikir kekinian, hanya pragmatis, yang dikatakan sudah jadi agama. Buya sedih, masyarakat kita telah menjadi masyarakat konsumtif. Masyarakat telah menghasilkan barang-barang tunaguna dan pada tingkat yang sama melahirkan pula manusia tak berguna. Kita telah mengalami kelumpuhan nurani yang menjadi sumber utama segala ketidakberesan di Indonesia sekarang.

Alhamdulillah, di bagian lain, Buya menulis, sudah begitu burukkah masyarakat kita sekarang? Saya rasa belum. Namun, gejala ke arah itu memang semakin terang benderang. Jika tidak dibendung secara saksama oleh seluruh kekuatan akal sehat yang sesungguhnya masih hidup dalam jiwa bangsa ini, jalan ke arah itu akan semakin terbuka, demikian tulis Buya.

Apa yang ditulis Buya sangat menyentuh. Mengesankan, kita tidak hanya tidak amanah terhadap cita-cita kemerdekaan, tetapi juga sebagai ”khalifah” di Bumi sebagaimana ajaran agama. Sebab, cita-cita kemerdekaan yang dicanangkan para pendiri bangsa penuh dengan nilai-nilai moral yang tinggi. Mengapa kondisi bangsa sekarang seperti digambarkan Buya?

Perjalanan bangsa ini dapat dikatakan sangat berliku dan melalui jalan terjal yang dapat menggagalkan Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

Salah Jalan

Seusai perjuangan kemerdekaan, sejak tahun 1950-an Indonesia memiliki momentum yang baik untuk mengisi kemerdekaan. Namun, kita memilih jalan yang keliru. Kita memilih sistem parlementer, dengan demokrasi (liberal) yang membuka persaingan ideologi begitu tajam.

Pemilihan umum yang berlangsung tahun 1954/1955—yang kita nilai sebagai yang paling demokratis—gagal melahirkan stabilitas politik. Kabinet Ali/Roem/Idham (koalisi PNI/Masyumi/NU), meskipun didukung suara yang sangat besar di parlemen, hanya berusia 17 bulan.

Selain itu, timbul pergolakan daerah, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat dan Perjoangan Semesta (Permesta) di Sulawesi Utara.

Dwitunggal Soekarno/Hatta tanggal ketika Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Konstituante pun gagal merumuskan Undang-Undang Dasar karena pertentangan ideologi Islam dengan Pancasila.

Akhirnya, Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Semua partai politik, termasuk partai politik Islam, menyetujui kebijakan Presiden.

Tahun 1960-1965, kita memasuki era baru. Bung Karno , sesuai UUD 1945, merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem politik disesuaikan dengan UUD 1945, di mana diakui keberadaan perwakilan golongan di DPR dan utusan daerah di MPR. ABRI dengan dwifungsinya dan pegawai negeri sipil/Korpri masuk ke politik melahirkan Fraksi Karya Pembangunan di DPR/MPR.

Di luar DPR/MPR, mereka bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Pertentangan ideologi ternyata tidak menyurut meskipun dalam bungkus Pancasila. Partai Komunis Indonesia (PKI) menempatkan Pancasila sebagai alat pemersatu yang kemudian diakomodasi dalam konsep Nasionalis/Agama/Komunis (Nasakom) yang diperkenalkan Bung Karno.

PKI ternyata semakin dominan dan hanya dapat diimbangi oleh TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari Sekber Golongan Karya. Puncaknya adalah tragedi 30 September 1965, di mana pimpinan teras Angkatan Darat diculik, dibunuh, kemudian diiringi dengan bunuh-membunuh antarwarga yang melahirkan era ”Orde Baru”.

Orde Baru lahir dengan tekad untuk mengamalkan Pancasila/UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Melalui kursus Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pancasila disosialisasikan kepada seluruh warga negara. Kebijakan yang berorientasi program diperkenalkan sebagai pengganti kebijakan berorientasi politik.

Strategi pembangunan diperkenalkan sebagai Trilogi Pembangunan mencakup stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Selama 30 tahun Orde Baru, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang tinggi. Namun, strategi Orde Baru itu dinilai tidak demokratis, bahkan otoriter. Jumlah partai dibatasi dan diharuskan berasas Pancasila. Orde Baru akhirnya jatuh.

Era Reformasi

Memasuki era refomasi pada tahun 1998, tatanan berbangsa dan bernegara diperbarui untuk mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. UUD 1945 diamandemen, otonomi daerah didorong, pendirian partai baru dibuka lebar, dan pemilihan langsung diperkenalkan.

Sampailah kita pada kondisi yang digambarkan Buya Syafii Maarif. Hampir setiap hari kita menyaksikan kekerasan dengan berbagai alasan, korupsi menjadi berita sehari-hari, sengketa pilkada terus berjalan, dan bahkan ada istilah :mafia hukum” ataupun ”korupsi berjemaah”.

Semua itu mengesankan bangsa ini telah kehilangan nurani sebagaimana digambarkan Buya Syafii Maarif. Suara-suara keprihatinan dan koreksi mulai bergaung, bahkan dalam bentuk yang sangat pesimistis, biar negara hangus terbakar.

Tugas setiap generasi adalah meninggalkan kondisi yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Kalau hal ini berlangsung, kehidupan bangsa ini ibarat rantai yang panjang. Idealnya, setiap generasi harus belajar dari generasi sebelumnya. Meneruskan yang baik dan memperbaiki yang belum baik atau yang buruk. Inilah makna seruan Bung Karno, ”Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah!”

Namun, sebagaimana digambarkan di atas, di setiap pergantian, kita selalu memulai dari ”nol”. Seolah-olah generasi pendahulu tidak pernah mewariskan kondisi yang baik dan generasi penerus selalu menganggap generasi sebelumnya buruk. Jalan kita menjadi berkelok dan terombang-ambing situasi.

Tugas setiap generasi adalah meluruskan kembali jalan yang berkelok itu. Jangan sampai negara hangus terbakar. ●