|
Merdeka
sebagai Proses
Ignas Kleden ; Sosiolog
|
|
Kemerdekaan adalah suatu
kenyataan dan sekaligus proses, dan proses itu terus kita alami sepanjang
hayat sebagai keterlibatan yang tak terelakkan.
Pada 17 Agustus 1945,
melalui Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta, kemerdekaan Republik
Indonesia dihadirkan dalam sejarah dunia sebagai suatu realitas politik yang
berangsur-angsur diakui oleh bangsa dan negara lain.
Realitas itu dicoba
disangkal dan dihapus kembali oleh kekuatan kolonial Belanda. Namun, proses
penyangkalan itu dikontestasi oleh berbagai perlawanan kekuatan rakyat yang
akhirnya membuat dunia semakin yakin bahwa kemerdekaan itu bukanlah sekadar
gertakan sepihak dari beberapa golongan pribumi di bekas Hindia Belanda,
melainkan jadi realisasi general will dalam membebaskan diri dari kekuasaan
asing untuk menjadi bangsa dan negara
yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, atas namanya sendiri.
Sedari awal kemerdekaan
itu terlibat dalam proses mengafirmasi
kehendak tersebut sambil berhadapan dengan pahit getir berbagai
tantangan. Jauh sebelum revolusi
kemerdekaan, sudah berulang kali ada usaha di berbagai tempat untuk
membebaskan penduduk setempat dari kungkungan kekuasaan kolonial.
Teuku Umar, Teuku Cik di
Tiro, Panglima Polem, dan Cut Nya Dien di Aceh; Imam Bonjol di Sumatera
Barat; Pangeran Diponegoro di Jawa, dan Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan
adalah beberapa nama yang memimpin percobaan yang meluas dan berlangsung
lama, serta menelan biaya besar untuk kedua belah pihak yang terlibat
pertempuran bertahun.
Perang Diponegoro atau
disebut juga Perang Jawa selama lima tahun (1825-1830) menguras keuangan
Pemerintah Hindia Belanda, yang
semakin memperparah keuangan pemerintah di negeri Belanda sendiri akibat
runtuhnya Uni Belanda-Belgia yang terbentuk
dalam Kongres Vienna 1815, setelah Napoleon Bonaparte kalah telak
dalam pertempuran Waterloo pertengahan Juni 1815. Pemberontakan Belgia pada
1830, yang meruntuhkan Uni Belanda-Belgia, dicoba dipadamkan oleh Belanda
untuk merebut kembali daerah kekuasaannya yang terancam hilang oleh
kemerdekaan Belgia. Dalam perang
Belanda-Belgia, 1831-1832, Belanda kalah oleh Belgia, yang kemerdekaannya
terpaksa diakui Belanda pada 1839.
Peperangan yang dihadapi
Belanda di Eropa dan di Hindia Belanda pada tiga dekade pertama abad ke-19
telah mengeruk habis dana pemerintah baik di Belanda maupun di Hindia
Belanda. Berbagai pihak diminta
menyusun proposal tentang kiat mengisi kembali kas pemerintah yang sudah
habis terkuras. Akhirnya proposal yang
disusun oleh Van den Bosch diterima oleh Ratu Belanda, yang kemudian
mengangkat Van den Bosch menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda,
1830-1833.
Di Jawa, Van den Bosch
langsung menerapkan proposalnya yang kemudian dikenal sebagai Cultuurstelsel
atau Tanam Paksa yang diberlakukan selama 40 tahun (1830-1870). Kebijakan itu
mengharuskan petani Jawa menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami
tanaman ekspor, khususnya tebu, kopi, dan indigo atau 66 hari kerja dalam
setahun untuk bekerja di perkebunan pemerintah. Hasil tanaman ekspor dari
seperlima tanah petani harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditetapkan
pemerintah.
Sistem tanam paksa yang
membuat petani Jawa miskin dan merana, membawa hasil luar biasa untuk
keuntungan pihak pemerintah kolonial dan negara induknya. Sebelum 1850,
jumlah uang yang dikirim dari Hindia Belanda ke negeri Belanda adalah setara
dengan 19 persen dari seluruh penerimaan negara (state revenue), sedangkan
dalam masa 1851-1860 uang yang dikirim
ke negeri Belanda dari Hindia Belanda setara dengan 32 persen dari seluruh
penerimaan negara. Amsterdam menjadi pasar dunia yang terpenting untuk hasil
pertanian tropis, khususnya gula dan kopi.
Sutan Takdir Alisjahbana
(STA), dalam Polemik Kebudayaan tahun 1930-an, pernah mengajukan kritik bahwa
menganggap Diponegoro, Hasanuddin, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan Cut Nya Dien
sebagai pahlawan-pahlawan nasional bukanlah pendapat yang berdasarkan pada
kenyataan sejarah. Sebab, para pemimpin perlawanan terhadap pemerintah
kolonial pada waktu itu berperang dan berjuang bukan untuk Indonesia yang
belum ada, melainkan untuk daerah mereka masing- masing. Mereka mungkin
penting sebagai pahlawan lokal untuk daerahnya, tetapi bukan pahlawan
nasional.
Gerakan
kebangsaan
Kritik STA itu tidak
menafikan kenyataan sejarah bahwa ada usaha di beberapa daerah di Nusantara
untuk melepaskan diri dari kungkungan kuasa kolonial, bahkan dengan jalan
peperangan. Kenyataan ini tentu saja masuk dalam memori kolektif berbagai
kelompok lain di Tanah Air serta memberikan keberanian dan motivasi untuk
membebaskan diri dari kekuasaan asing dengan cara-cara yang dimungkinkan.
Gerakan kebangsaan dalam
arti sebenarnya baru dimulai pada awal abad ke-20 setelah paham nasionalisme
yang berkembang di Eropa mulai diserap oleh kesadaran dan pemikiran kaum
terpelajar yang memperoleh pendidikan Barat sebagai implementasi kebijakan
balas budi kepada kaum pribumi, yang didorong oleh kaum liberal di negeri
Belanda.
Ada dua sifat yang
membedakan gerakan kebangsaan dengan gerakan-gerakan sebelumnya. Pertama,
gerakan kebangsaan tak lahir dari sekadar rasa tidak puas terhadap kebijakan
kolonial atas nasib daerah tertentu, tetapi dari keyakinan bahwa kemerdekaan
adalah hak segala bangsa sehingga kolonialisme merupakan pelanggaran suatu
hak yang bersifat universal dan harus ditolak.
Kedua, gerakan kebangsaan
tidak lagi memakai perlawanan bersenjata sebagai jalan utama menghadapi pihak
penjajah, tetapi mengubah perlawanannya menjadi suatu perjuangan
politik. Dalam sistem hukum kolonial
perjuangan bersenjata dengan mudah dianggap pemberontakan yang ilegal secara
hukum, sedangkan perjuangan politik adalah aksi yang legal secara hukum meskipun
selalu dapat dicari dalih untuk menjadikannya ilegal.
Gerakan politik ini
dimulai dengan menggoyang basis materiil kebijakan kolonial yang berusaha
memecah belah kekuatan ekonomi penduduk dengan membaginya ke dalam strata
yang bersifat etnis. Pembagian kerja menurut stratifikasi etnis (sosiologi
menyebutnya the ethnically stratified division of labor) diterapkan dalam
perdagangan. Orang Eropa menguasai perdagangan internasional, kelompok Timur
Asing atau foreign orientals, termasuk di sini kelompok etnis Arab, Tionghoa,
dan India, diberi wewenang atas perdagangan antar-pulau, sedangkan kelompok
pribumi hanya diperbolehkan bergerak dalam perdagangan kecil atau petty
trade.
Perlawanan pertama
terhadap pembagian kerja ini terlihat dari usaha seorang pedagang batik yang
sukses di Surakarta, Haji Samanhudi, yang mendirikan Sarekat Dagang Islam
(SDI) pada 1911 dalam bentuk koperasi pedagang batik, yang bertujuan
meningkatkan daya saing pribumi menghadapi kelompok Tionghoa dalam
perdagangan. Setahun kemudian Tirtoadisurio turut memimpin organisasi ini dan
mengubah nama organisasi menjadi Sarekat Islam. Oemar Said Tjokroaminoto kemudian
meneruskan kepemimpinan dan memberi watak politik kepada organisasi ini dan
membuatnya berkembang pesat dan menjadi besar.
Perkembangan watak
organisasi dengan pola ini terlihat juga sebelumnya dalam Budi Utomo yang
didirikan oleh seorang dokter Jawa, Wahidin Soedirohoesodo, pada 1908,
sebagai organisasi kebudayaan dan pendidikan dengan anggota-anggota pendukung
utama para priayi Jawa dan Sunda, serta meliputi Pulau Jawa dan Madura. Budi
Utomo diterjemahkan oleh para pendirinya ke dalam bahasa Belanda sebagai het
schoone streven yang bisa bermakna ikhtiar yang indah atau perjuangan yang
indah.
Pada Oktober 1908, Budi
Utomo menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. Dalam kongres
itu muncul pandangan-pandangan lain tentang arah Budi Utomo. Sayap radikal
dalam organisasi itu dipimpin oleh dr Tjipto Mangunkusumo menghendaki
organisasi itu menjadi partai politik untuk mengangkat martabat rakyat
daripada menjadi tempat berkumpul para priayi. Dia juga mengusulkan bahwa
ruang gerak Budi Utomo tidak hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura,
tetapi meliputi semua tempat yang menderita akibat penjajahan Belanda.
Pola yang terlihat adalah
bahwa organisasi yang menempuh jalan memutar untuk berpolitik kemudian
berubah menjadi organisasi yang tegas menyatakan diri sebagai parpol yang
memperjuangkan tujuan politik dan bukan tujuan komersial dalam perdagangan,
atau tujuan memuliakan suatu kebudayaan yang dianggap punya nilai-nilai luhur
yang superior.
Melalui berbagai percobaan
dan pengalaman, tujuan politik itu dibuat eksplisit terutama dalam Partai
Nasional Indonesia yang dipimpin Soekarno sejak berdirinya pada 1928, yang
tanpa ragu menyatakan tujuan organisasinya adalah mencapai Indonesia Merdeka,
berdasarkan kekuatan massa rakyat yang dikerahkan melalui samenbundeling van
alle revolutionaire krachten atau penyatupaduan semua kekuatan revolusioner.
Politik adalah pembentukan kekuasaan dan penggunaan kekuasaan, atau
menurut Soekarno machtsvorming dan
machtsaanwending.
Mengetahui sejarah,
khususnya sejarah bangsa sendiri, sedikit atau banyak akan membuat kita
sanggup melihat kehidupan masa kini dengan perspektif waktu. Sebab, adanya
pemahaman bahwa masa sekarang tidak pernah berdiri sendiri, tetapi sudah
bercampur dengan ingatan masa lampau dan harapan masa depan.
Masa sekarang dengan
ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, kehidupan agama, dan pencarian
spiritual, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bukanlah suatu titik yang
terpencil di tengah alam semesta, melainkan hanya bagian dari suatu geografi
kosmologis yang selalu punya kaitan dengan proses sejarah yang berlangsung
terus-menerus. Manusia, seperti kita orang Indonesia, tak membuat alam
semesta, tetapi dapat mengatur dan menjaganya. Meski demikian, kita adalah
pihak yang membuat sejarah kita sendiri, gemilang atau memalukan, dan kita
sekaligus dibuat oleh sejarah itu, menjadi makhluk yang bermanfaat dengan jejak-langkah yang ada maknanya untuk
ditandai di waktu mendatang atau hanya kesia-siaan yang patut disesali di
kemudian hari, yang bahkan sulit dipahami sebagai perilaku makhluk yang
dikaruniai akal budi dan hati nurani.
Sejarah dunia dan sejarah
kita sendiri telah memberi bahan pelajaran yang lebih dari cukup untuk
memahami proses menuju kemerdekaan dan apa saja halangan yang harus diatasi
dalam proses tersebut. Bisa diandaikan ada beragam jenis halangan dalam
proses tersebut yang lahir dari kondisi obyektif atau akibat kelalaian
sendiri. Tidak mungkin membicarakan semuanya dalam ruang terbatas ini. Namun,
satu hal dapat dibahas, yaitu masalah kekuasaan dan hubungannya dengan
kemerdekaan.
Kekuasaan
dan kebebasan
Semua orang tahu, merdeka
berarti pembebasan. Dalam pembebasan itu berlangsung dua peristiwa, yaitu
bebas dari kekuasaan asing dan bebas untuk mendapat dan menggunakan kekuasaan
sendiri. Sementara itu, kekuasaan itu sendiri ibarat buah simalakama.
Tak mungkin mengatur
kehidupan suatu masyarakat dan suatu bangsa tanpa ada kekuasaan di tangan
pemerintahan yang dipilih rakyatnya secara sah. Sementara itu, kita sadar
bahwa kekuasaan yang diberikan itu akan sangat mungkin disalahgunakan karena
watak kekuasaan adalah cenderung memperbesar dirinya (dan tak pernah mau
membatasi dirinya), cenderung membenarkan diri (dan sulit sekali
mempersalahkan dirinya), serta cenderung memusatkan drinya pada satu atau
beberapa orang (dan sulit sekali membagi dirinya secara seimbang kepada
beberapa pihak yang juga memerlukan kekuasaan untuk mengawasi kekuasaan).
Orang dapat melihat
kekuasaan sebagai tujuan dan selanjutnya memakai apa saja sebagai alat untuk
memperbesar kekuasaannya hingga mengorbankan kepentingan masyarakat, atau
orang dapat juga memandang kekuasaan tidak lebih dari sekadar alat untuk
mewujudkan suatu tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan
ketenteraman kehidupan bersama.
Seberapa besar kekuasaan
yang diperlukan untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan hukum,
merupakan perdebatan teoretis yang terus berlangsung di antara para teoretisi
politik, baik dari kalangan filosof politik maupun dari kalangan ahli ilmu
politik. Namun, ukuran kebebasan dan kekuasaan dapat dilihat dalam
pelaksanaan demokrasi sebagai sistem politik yang tujuannya merealisasikan
kebebasan setiap orang dalam suatu negara. Demokrasi diwujudkan melalui prosedur yang dihasilkan
melalui konsensus politik dan ditetapkan oleh hukum, tetapi prosedur itu
dapat mengabaikan tujuan demokrasi dan pada akhirnya membunuh demokrasi itu
sendiri.
Terkenang kita akan HM
Subchan ZE, seorang pemimpin Nahdlatul Ulama yang progresif, pribadi yang
colourful dalam gaya hidup, saudagar yang berhasil dan politisi dengan
inteligensi tinggi, serta pengkritik rezim pada awal Orde Baru dengan pandangan
amat berani, dan kemudian mengalami kematian misterius di Tanah Suci selagi
menjalankan ibadah haji dan dimakamkan di padang pasir. Tahun 1970-an, dia
sudah berkata lantang, ”Demokrasi bisa terbunuh oleh lembaga demokratis lewat
prosedur yang demokratis”.
Atas cara yang sama
kemerdekaan dapat membawa kepada keadaan tidak merdeka melalui perwujudan
kebebasan yang diberikan oleh kemerdekaan. Kebebasan tak patut menjadi hutan
rimba tempat orang memburu kekuasaan dengan menghancurkan kemerdekaan orang
lain, seperti pemburu yang puas membunuh seekor rusa untuk menguji
kemampuannya menembak sasaran. Kemerdekaan menegaskan bahwa tiap warga dan
tiap orang bukanlah sasaran, melainkan tujuan yang harus dibela dan
diselamatkan oleh kemerdekaan itu, yang untuk memperolehnya banyak sekali
sesama anggota bangsa telah gugur dan menyerahkan nyawanya demi kemerdekaan yang tak pernah
dinikmatinya sendiri. ●
|
|
Sejarah
Kolonial dan Kita
Ignas Kleden ; Chairman Komunitas Indonesia untuk Demokrasi
|
|
Kolonialisme adalah susunan masyarakat yang dikutuk oleh
semua bangsa merdeka dan beradab. Penjajahan memungkinkan dan
mengesahkan eksploitasi suatu bangsa oleh bangsa lain, dengan keuntungan,
kemakmuran dan kejayaan bagi penjajah, tetapi penderi- taan, kemiskinan
dan kehinaan bagi yang dijajah. Namun, praktik-praktik dalam seja -rah
kolonial sesungguhnya dapat jadi bahan pelajaran amat berguna untuk membangun
suatu bangsa merdeka atas cara yang memuliakan manusia dan memberi
kesejahteraan serta keadilan pada rakyat.
Pola kolonisasi
Dalam sejarahnya, penjajahan terjadi dan dimungkinkan oleh
beberapa syarat. Pertama, bangsa asing tak akan tertarik menguasai sebuah
negeri yang miskin sumber daya alam. Kalau tak ada cengkeh dan pala di
kepulauan Maluku, Portugis, Inggris dan Belanda tak akan tertarik ke sana dan
berperang di antara mereka untuk dapat hak monopoli, meski pun jauh
sebelumnya rempah-rempah Maluku, telah terkenal di pasaran dunia melalui
pedagang-pedagang India, China, Birma dan Arab yang berdagang bebas dengan
penduduk setempat. Demikian pun kalau tidak ada timbunan emas dan perak di
Amerika Selatan, niscaya Spanyol tak akan mengirim berbagai ekspedisinya ke
sana dan memburu kekayaan yang terkumpul pada pusat kerajaan Aztek di Meksiko
yang sekarang dan kerajaan Inka di Pegunungan Andes di Peru yang sekarang.
Kedua, penjajah juga tak akan tertarik datang ke suatu
wilayah dengan sedikit penduduk atau tersebar di kawasan yang luas.
Jumlah penduduk yang cukup besar dan terkonsentrasi di suatu wilayah,
memungkinkan mereka dijadikan sumber pendapatan untuk penjajah, yang
mengenakan pajak dan mengharuskan upeti, dan dapat pula menjadikan mereka
tenaga kerja paksa di perkebunan atau pertambangan. Australia,
misalnya, tak dijajah, dan hanya dibangun oleh orang-orang hukuman atau para
konvik yang dibuang dari Inggris, setelah Inggris (England) bersatu dengan
Wales dan Scotland, menjadi Britania Raya sejak 1707.
Dicari kebijakan untuk melepaskan Inggris dari kesulitan
yang timbul oleh para kriminal, dengan membuat mereka “jauh di mata, jauh di
hati” (out of sight, out of mind) dan mengirim mereka ke penal colonies,
koloni-koloni yang dijadikan tempat bagi orang hukuman. Ketika Kapten James
Cook pertama mendarat di Botany Bay pada 29 April 1770 dan mengklaim pantai
timur Australia sebagai milik Inggris, penduduk asli Australia (Aboriginals)
diperkirakan tak lebih dari satu juta orang, terpencar di kawasan yang
demikian luas di benua itu, dan tak bisa dikerahkan untuk bekerja bagi
pendatang dari Inggris.
Ketiga, penjajah akan mencari wilayah yang sudah punya
tata negara, dengan pusat kekuasaan, dan penguasa yang diakui penduduk,
karena strategi penjajah adalah berhubungan baik dengan penguasa
setempat untuk kemudian menguasainya bersama rakyat serta daerahnya, atau
menaklukkan daerah kekuasaan itu dengan kekuatan militer. Ketika perdagangan
internasional rempah-rempah sudah ramai awal abad 16 dan 17 dengan pusatnya
di Malaka, di Maluku sudah terdapat tiga kawasan dengan penguasa yang jelas.
Maluku Utara menjadi tempat tiga kerajaan: Tidore, Ternate dan Bacan. Maluku
Tengah adalah daerah kekuasaan kerajaan Ambon. Di Maluku Selatan terdapat
kepulauan Banda yang belum jadi kesatuan politik.
Para pedagang dari negara Barat, kemudian melihat bahwa
daripada bersaing secara bebas dengan para pedagang rempah-rempah dari China,
India, Birma dan Timur Tengah, yang sudah bolak-balik ke Maluku jauh
sebelumnya, lebih praktis merebut monopoli melalui perjanjian dengan
raja-raja di Maluku. Tahun 1600 para pedagang Belanda mulai membujuk raja
Ambon menandatangani suatu perjanjian eksklusif yang memberi mereka hak
monopoli atas perdagangan cengkeh di wilayah kerajaan Ambon. Tekanan pada
raja-raja lokal ini kian menguat setelah terbentuk VOC pada 1602, yang
diperlengkapi dengan kekuatan militer, meniru organisasi dagang Inggris di
Timur jauh English East India Company yang sudah terbentuk dua tahun
sebelumnya pada 1600.
Setelah memperoleh monopoli cengkeh di Ambon, Belanda
bergerak ke Maluku Utara pada 1605, sambil menyingkirkan Portugis dan
pedagang-pedagang lain, dan memaksa raja-raja Tidore, Ternate dan Bacan
menyetujui larangan menanam pohon cengkeh di daerah kekuasaan mereka, dan tak
boleh diperdagangkan di sana. Dalam perjanjian dengan kerajaan Ternate,
bahkan dinyatakan Belanda dapat masuk ke wilayah kerajaan itu dan
menghancurkan pohon cengkeh di sana, apabila ada yang masih menanamnya.
Monopoli seperti ini sulit diusahakan di kepulauan Banda karena
di sana tak ada pemerintahan dengan pusat kekuasaan yang diakui oleh para
pemimpin lokal yang dinamakan orang kaya. Tiap daerah atau bahkan tiap desa
punya orang kaya sendiri yang otonom dan independen. Tahun 1606 datang di
Banda Laksamana Verhoeven dengan armadanya, dan mencoba membangun benteng di
Neira. Para orang kaya mengajaknya berunding, dalam perundingan itu Verhoeven
dibunuh dan kepalanya dipertontonkan kepada rakyat setempat.
Pengalaman pahit itu disaksikan juga seorang klerek yang
belajar akuntansi sebelumnya, bernama Jan Pieterzoon Coen, dan membakar
ingatannya dengan dendam. Dia mendirikan kota Batavia pada 1618 sebagai ibu
kota VOC dan tentu saja pusat pertahanan Belanda.
Selanjutnya pada 1621 Coen
dengan armadanya berlayar ke Banda, dan membunuh hampir semua penduduk
kepulauan Banda sebanyak 15.000 orang. Banda sebagai pusat perdagangan pala
tak bisa dikuasai melalui monopoli, karena tak ada kekuasaan pusat di
kepulauan itu. Meski pun ada penduduk setempat yang sempat melarikan diri ke
pulau-pulau lain, tetapi beberapa orang Banda sengaja tak dibunuh, agar
mereka dapat mengajar orang Belanda untuk menanam pala di perkebunan pala yang
seluruhnya dikuasai oleh pihak Belanda.
Selain itu tak adanya konsentrasi penduduk lokal di suatu
tempat, tak memungkinkan adanya tenaga yang dapat direkrut untuk kerja paksa.
Untuk mengerjakan perkebunan pala yang dibangun Belanda, pihak perkebunan
terpaksa membeli tenaga budak-belian yang disuplai VOC. Riwayat perdagangan
internasional rempah-rempah yang sudah jaya di Maluku sejak abad 14, berakhir
dengan kedatangan Belanda pada awal abad 17.
Kolonisasi Spanyol di Amerika Selatan berlangsung satu
abad mendahului penjajahan Belanda di Indonesia atau Inggris di India.
Setelah Christopher Columbus (Cristoforo Colombo nama Spanyolnya)
mencapai kepulauan Bahama pada 12 Oktober 1492, terbukalah jalan laut dari
Spanyol ke Amerika, dan para pelaut Spanyol datang dalam berbagai ekspedisi
yang dikirim dari tanah air mereka. Secara resmi kolonisasi Spanyol
dianggap dimulai dengan penaklukan Meksiko oleh Herman Cortez pada 1519. Dia
menerapkan pola kolonisasi yang kemudian diikuti oleh penguasa Spanyol selama
berabad-abad.
Menurut Cortez cara efektif menghentikan perlawanan
penduduk setempat adalah menangkap pemimpin mereka, karena dengan itu
baik harta benda maupun penduduk setempat dapat diakuisisi sebagai milik
penguasa Spanyol. Cortez tiba di ibu kota Kerajaan Aztek, Tenochtitlan, 8
November 1519, dan atas perintah raja Aztek penduduk menyambut kedatangannya
dengan baik. Namun, Raja Aztek, Moctezuma. kemudian ditangkap dan dipaksa
menyerahkan seluruh kekayaan kerajaan berupa emas, perak, perhiasan dan
benda-benda dari emas untuk upacara keagamaan dan berbagai logam mulia
lainnya kepada Cortez, yang memperlakukan sang raja dengan kejam dan tetap
menghukumnya.
Pola kedua yang diterapkan Cortez adalah apa yang
dinamakan encomienda berupa penyerahan suatu wilayah kepada seorang penguasa
Spanyol, yang punya hak mutlak atas tanah dan penduduk dalam wilayah itu.
Segala kekayaan alam dalam wilayah itu menjadi miliknya, dan penduduk dipaksa
mengerjakan tanahnya untuk pertanian guna memberi makan pihak Spanyol.
Penduduk juga diharuskan membayar pajak dan upeti kepada penguasa
encomienda yang dinamakan encomendero.
Peru sebagai wilayah kerajaan Inka direbut Fransisco
Pizzaro pada November 1532. Tahun 1533 Pizzaro berhasil merebut ibu
kota kerajaan Inka, Cusco, dan merampas segala kekayaannya, termasuk emas di
Kuil Dewa Matahari yang diambil paksa dan kemudian dilebur jadi emas
batangan. Tahun 1545 seorang pengembara Spanyol ingin melihat tempat suci
orang Inka di pegunungan Andes . Dia demikian terkejut melihat sebuah
bukit penuh biji-biji perak. Bukit itu dinamakan El Cerro Rico
yang berarti Bukit Kekayaan. Di ketinggian Pegunungan Andes dekat Bukit
Kekayaan itu terletak kota Potosi yang dibangun orang Inka dan menjadi
petunjuk tentang kemakmuran dan taraf peradaban Inka. Pada 1650
penduduk kota Potosi 160.000 orang, lebih besar dari Lisabon di Portugal atau
Venetia di Italia waktu itu.
Sebuah studi yang luas dan mendalam tentang
asal-muasal kekuasaan, kemakmuran dan kemiskinan, ditulis oleh dua ahli
ekonomi dari MIT dan dari Universitas Harvard. Keduanya melakukan penelitian
selama 15 tahun tentang masalah ini dengan mendalami sejarah jatuh bangunnya
bangsa-bangsa di lima benua selama 500 tahun terakhir. Buku yang ditulis
bersama oleh Daron Acemoglu (dari MIT) dan James A Robinson dari Universitas
Harvard terbit pada 2012, berjudul Why Nations Fail, dan direkomendasikan
oleh lima pemenang hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi. Kedua penulis
buku ini akhirnya menemukan suatu tese sendiri tentang mengapa suatu negara
maju atau mundur, yang harus dibicarakan pada kesempatan lain.
Kolonisasi Hindia Belanda
Dalam refleksi tentang Hindia Belanda tampak bahwa Belanda
juga menerapkan beberapa pola kolonisasi yang dipertahankannya selama tiga
abad. Pertama, sebagai negara kecil dia tak punya kemampuan militer cukup
untuk menaklukkan semua wilayah di Nusantara yang diincarnya. Jalan yang
ditempuh adalah mencoba mengadu-domba satu kerajaan dengan kerajaan lain,
atau pihak-pihak yang bersaing dalam satu kerajaan yang sama. Perang dilakukan
secara terpaksa kalau ada perlawanan besar dari pihak penduduk pribumi
seperti Perang Diponegoro dan Perang Aceh.
Kedua, Belanda tak memerintah secara langsung , tetapi
menerapkan indirect rule dengan memanfaatkan legitimasi para bangsawan dan
elite lokal agar memerintah rakyat mereka sendiri untuk kepentingan Belanda.
Di Amerika Selatan orang Spanyol diangkat sebagai encomendero untuk
memerintah orang Indian, tetapi Belanda memakai bangsawan dan aristokrasi
pribumi sendiri untuk memerintah rakyatnya, berdasarkan legitimasi
tradisional yang diakui rakyatnya. Dengan cara itu Belanda menghemat ongkos
untuk membangun legitimasi penjajahannya dengan biayanya sendiri.
Ketiga, seperti halnya Spanyol di Amerika Selatan, Belanda
juga mengusahakan berbagai monopoli dalam ekonomi Hindia Belanda. Dengan
berbagai muslihat dia mendapat monopoli untuk tembakau di Sumatera dan gula
di Jawa, dengan mempekerjakan secara paksa tenaga pribumi,
berdasarkan pengalaman yang diperolehnya dari monopoli cengkeh di Maluku
Tengah dan Utara, dan monopoli pala di Maluku Selatan pada abad 17.
Keempat, memberlakukan diskriminasi kulit putih dan kulit
berwarna untuk membangun kompleks inferioritas pribumi sehingga tidak bangkit
kesadaran untuk menuntut hak-hak mereka. Ada diskriminasi dalam penggunaan
bahasa (Belanda atau Melayu), ada diskriminasi dalam pendidikan (sekolah
Belanda atau sekolah pribumi) ada diskriminasi dalam administrasi
pemerintahan (tingkat jabatan yang bisa diserahkan kepada pribumi dan tingkat
yang dikhususkan bagi orang kulit putih), dan ada diskriminasi dalam ekonomi
(seperti memberlakukan dual economy antara ekonomi sawah yang subsisten untuk
petani Jawa dan ekonomi perkebunan yang komersial dan modern untuk ekspor
oleh pihak Belanda). Ekonomi dualistis itu sudah dilembagakan dalam
Tanam Paksa yang terkenal kejam selama 40 tahun (1830-1870).
Sebagai bangsa dan negara merdeka kita selayaknya
memeriksa kembali, apakah pola-pola kolonisasi sudah berhasil diatasi
atau masih diteruskan secara sadar-tak-sadar setelah merdeka. Apakah masih
hidup kecenderungan adu-domba dalam bangsa sendiri dan oleh bangsa sendiri?
Adakah alasan yang dibuat-buat untuk mengadu-domba mayoritas dan
minoritas, agama yang satu dan agama lain, hanya karena perbedaan cara
menyembah Tuhan yang transenden di atas semua perbedaan yang dapat dipikirkan
oleh akal manusia? Apakah monopoli masih dipertahankan melalui
oligopoli yang dimungkinan oleh dominasi oligarki?
Apakah pendidikan nasional memberi kesempatan belajar
yang sama bagi tiap orang dengan bakat masing-masing, atau malahan
menciptakan dualisme, di antara orang bermodal dan keluarga yang
kebetulan kurang berada tetapi melahirkan bakat-bakat terbaik? Apakah kita
bersaing dengan negara dan bangsa lain merebut kemajuan dan
kesejahteraan melalui ilmu dan teknologi, atau saling bertentangan di antara
kita karena paranoia yang diciptakan sendiri, dan membuat energi bangsa
terbuang dan mubazir? Apakah ada national interest (kepentingan
bangsa/nasional) yang kuat, yang menjadi pegangan dan orientasi semua
golongan dan tidak dirusak oleh vested interest (kepentingan sempit) kelompok
atau perorangan?
Pada akhirnya perjuangan politik bukan sekadar memenangkan
satu partai politik di atas partai politik lain, tetapi memaklumkan perang
kepada kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Hanya dengan cara itu
pembangunan diwujudkan sebagai kemerdekaan, dan nasionalisme menjadi
usaha memuliakan rakyat sendiri melalui kemajuan, kesejahteraan dan
kecerdasan nasional. ●
|
|
Pendidikan
Ideologi
Ignas Kleden ; Sosiolog
|
|
Pada 19 September 1951, presiden pertama RI, Ir Soekarno,
menerima gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah
Mada, dengan promotor Prof Mr Drs Notonegoro.
Pidato Bung Karno, "Ilmu dan Amal", mencerminkan
pandangannya tentang ilmu pengetahuan, ideologi, politik, dan pemimpin
politik. Bung Karno mungkin sekali adalah kepala negara di dunia yang
menerima gelar Dr HC terbanyak, total 26: 7 dari dalam negeri dan 19 dari
luar negeri, seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Soviet, Jerman Barat,
Yugoslavia, Cekoslowakia, Polandia, Romania, Bulgaria, Hongaria, Mesir,
Turki, Kamboja, Korea Utara, Filipina, Brasil, dan Bolivia.
Sekalipun demikian banyak penghormatan dunia akademis
terhadapnya, Bung Karno dalam pidato di depan senat guru besar UGM mengatakan
terus terang, setiap kali menerima gelar kehormatan itu, dirinya selalu
bertanya apakah ada alasan cukup untuk menerima kehormatan seperti itu.
Dirinya pada dasarnya bukanlah seorang ilmuwan karena tak menelurkan teori
ilmu pengetahuan yang diterima dalam komunitas ilmu pengetahuan, tak menulis
karya ilmiah yang diperbincangkan para ilmuwan di dunia, sehingga
sumbangannya secara langsung kepada ilmu pengetahuan, dalam pandangannya
sendiri, hampir tidak ada.
Namun, ini tak mengecilkan hatinya karena, menurut Bung
Karno, dirinya tak merasa diri seorang ilmuwan, dan bahkan tak suka menjadi
ilmuwan. "Pembawaanku tidak puas
dengan ilmu an sich. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika
ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia, atau praktik
hidupnya bangsa, atau praktik hidupnya dunia kemanusiaan."
Karya ilmiah berpuncak pada ditelurkannya suatu teori
ilmiah yang diterima dan didiskusikan para ilmuwan dalam komunitas mereka,
sedangkan Bung Karno merasa dirinya pada tempat pertama adalah seorang
pemimpin politik, tugas utamanya mengaktifkan rakyat dan masyarakatnya kepada
suatu cita-cita yang hendak diperjuangkan melalui praktik hidup. Berulang
kali dia mengutip ucapan dalam bahasa Belanda, "Kennis zonder daad is doelloos. Daad zonder kennis is richtingloos (Pengetahuan tanpa perbuatan adalah tanpa
tujuan. Perbuatan tanpa pengetahuan adalah tanpa arah)".
Kalau praktik hidup dan perbuatan, bagi Bung Karno, hal
terpenting, apakah gunanya pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dan mengapa dia
membaca dan mempelajari demikian banyak buku termasuk buku-buku ilmu
pengetahuan? Jawaban telah diberikannya sendiri: pengetahuan dan ilmu
pengetahuan dibutuhkan supaya memberi arah yang lebih jelas sehingga praktik
hidup mempunyai tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada titik ini menjadi jelas, bagi dia penting sekali
menyusun suatu teori tentang arah dan tujuan bagi praktik hidup yang
dijalankan rakyat dan masyarakatnya. Teori itu dalam pandangannya tak lain
dari Pancasila, yang menurut keyakinannya dapat dan harus menjadi pedoman
bagi arah dan tujuan praktik hidup yang dijalankan masyarakat Indonesia
sebagai negara merdeka. Pancasila adalah suatu teori tentang praktik negara
dan berfungsi sebagai ideologi, tetapi sekaligus menjadi teori tentang
praktik hidup masyarakat Indonesia, dan menjadi Weltanschauung, suatu visi
tentang dunia yang menentukan orientasi masyarakat Indonesia terhadap dunia.
Was ist Weltanschauung? Apa itu Weltanschauung? Itulah pertanyaan filosof
Karl Jaspers dalam studinya yang luas dan komprehensif, Psychologie der
Weltanschauungen.
Menurut Jaspers, visi tentang dunia atau Weltanschauung
selalu bersifat filosofis karena dia menjadi pengetahuan tentang keseluruhan,
tentang yang universal, yang merupakan watak pengetahuan filosofis. Bedanya
dari sistem filsafat ialah Weltanschauung tidak hanya berupa pengetahuan
tentang keseluruhan, tetapi bahwa pengetahuan itu membawa akibat yang menjadi
kenyataan dalam jiwa, menjadi seelische Wirklichkeit der Wirkung.
Tugas pemimpin politik
Tak begitu jelas apakah Bung Karno membaca karya Jaspers
atau tidak, tetapi nyatanya dia juga menyatakan Pancasila adalah suatu
philosophische grondslag, suatu dasar filsafat dan filsafat dasar bagi
Indonesia, dan bahkan bagi negara lain di dunia yang mau menerapkannya.
Namun, filsafat dasar itu tak akan hidup kecuali kalau dia dijalankan dan
dihayati menjadi praktik hidup. Suatu ideologi negara, menurut Bung Karno,
selalu punya dua fungsi utama: fungsi statis (mempersatukan semua unsur
masyarakat ke dalam satu negara), dan fungsi dinamis (memberi arah ke mana
negara dan masyarakat itu digerakkan). Peran pemimpin politik tak dapat
diabaikan karena dia bertugas mengaktifkan masyarakatnya untuk menjalankan
praktik hidup yang merealisasikan tujuan yang ditetapkan dalam suatu
ideologi. Dalam tugas itu pemimpin politik harus melakukan tiga hal dalam
tiga langkah.
Pertama, pemimpin politik harus sanggup melukiskan
cita-cita negara dan masyarakatnya sebagai tujuan dan impian yang menarik,
atraktif, dan appealing. Apakah ada politisi kita sekarang ini yang sanggup
melukiskan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai gagasan
atraktif bagi kehidupan bersama dan ide yang memikat bagi kaum muda? Apakah
ada kemampuan politisi berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab
sebagai cita-cita dan nilai yang layak dikejar dan diwujudkan dalam praktik
hidup karena cita-cita itu punya daya tarik yang menimbulkan pesona dan
memberi ilham yang menggairahkan? Apakah pembicaraan tentang kebangsaan masih
menggelitik patriotisme, dengan rasa bangga dan rasa syukur, bahwa ada suatu
tempat di alam semesta ini yang menjadi tanah air yang kita miliki, dan
sekaligus memiliki diri kita sebagai rakyatnya-a homeland which belongs to us, and to which we all belong?
Pernahkah kita mendengar politisi kita berbicara
musyawarah dan mufakat sebagai local genius Indonesia dalam memecahkan
masalah dan mencapai konsensus rasional, sambil menimbulkan rasa hormat dan
bermartabat kepada pihak yang beda pandangan? Di atas segalanya, apakah kita
masih menyebut nama Tuhan dengan rasa tremendum et fascinans, dengan gentar
dan terpukau karena kekudusan-Nya, dan apakah ingatan akan nama-Nya sanggup
menahan kita dari nafsu berfoya-foya kekuasaan dan keserakahan?
Kedua, pemimpin politik tak cukup hanya menimbulkan rasa
tertarik atau terpesona, tetapi harus sanggup memberikan sugesti kepada
masyarakatnya sehingga anggota masyarakat itu merasa mampu mewujudkan
cita-cita yang dilukiskan. Rasa mampu itu melahirkan keyakinan tentang tekad
dan kesanggupan mencapai cita-cita, dan menjelmakan cita-cita menjadi
kenyataan dalam jiwa, menjadi seelische Wirklichkeit menurut Jaspers. Sugesti
menjadi kuat kalau apa yang dikatakan sejauh mungkin diilustrasikan juga
dalam perbuatan. Perasaan mampu akan diteguhkan apabila rasa itu mendapat
pengejawantahannya dalam praktik hidup yang dapat dilihat dan dialami.
Di sini budaya politik jadi penting dan memainkan peran instrumental
dalam pendidikan ideologi. Budaya politik dibentuk oleh elite politik. Apa
yang dilakukan elite politik dalam praktik hidup-baik atau buruk-seakan
menjadi fashion show bagi rakyat yang melihat dan cenderung mencontohinya.
Trickle-down effect dalam budaya politik berlangsung jauh lebih cepat
daripada trickle-down effect dalam pemerataan kemakmuran ekonomi.
Perbedaannya, tiadanya tetesan ke bawah dalam pemerataan hasil pertumbuhan
ekonomi tidak dengan sendirinya memperlemah pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya,
tiadanya tetesan ke bawah dalam praktik hidup elite politik hampir pasti
memperlemah ideologi yang dicoba diaktualisasikan dalam masyarakat.
Suatu pendidikan ideologi dengan kurikulum yang tersusun
rapi, dan dengan metodik dan didaktik yang paling modern pun, akan mudah
digagalkan oleh tiadanya dukungan budaya politik dari elite politik melalui
praktik hidup mereka.
Ketiga, pemimpin politik harus dapat memfasilitasi
peralihan dari adanya rasa mampu ke pembentukan kemampuan yang riil. Dia
mendorong peralihan dari kenyataan dalam jiwa menjadi kenyataan dalam praktik
hidup. Ibaratnya, seorang pemimpin politik memikat pendengarnya melalui
presentasi tentang sebuah destinasi wisata lewat panorama yang
diperlihatkannya melalui film dokumenter. Dia sanggup menimbulkan
ketertarikan serta keinginan dan lambat laun muncul rasa mampu dan tekad pada
pendengarnya untuk mengunjungi destinasi dimaksud. Langkah yang menentukan
adalah membuat pendengarnya mulai menghemat pengeluaran, membatasi belanja
harian, mengumpulkan dana, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang
destinasi itu, mempelajari alur perjalanan yang paling murah, mengontak
teman-temannya untuk bepergian bersama, kemudian membeli tiket dan
selanjutnya terbang atau naik kapal laut ke destinasi yang demikian diidamkan
dengan membawa program liburan yang sudah tersusun. Pada saat itu kenyataan
dalam jiwa menjelma jadi kenyataan dalam praktik hidup.
Kesetiaan yang tetap
Inilah tiga langkah bagi seorang pemimpin politik dalam
mengaktifkan masyarakat dan menggerakkan anggota masyarakat itu ke arah
cita-cita yang ada dalam ideologi, sebagaimana diuraikan panjang lebar oleh
Bung Karno dalam kursus yang diberikannya kepada para kader Pancasila di
Istana Negara pada 26 Mei 1958. Tiga langkah itu adalah gerak-maju dari
atraksi ke sugesti dan selanjutnya ke aktualisasi. Kalau ada kesan dewasa ini
bahwa Pancasila sebagai ideologi negara kita kian kurang diperhatikan,
pertanyaannya: pada tahapan mana dan langkah ke berapa ada hambatan
menghidupkan Pancasila sebagai ideologi? Apakah kurang ada usaha sosialisasi
atraktif tentang Pancasila, apakah tak ada kemampuan politisi memberi sugesti
tentang rasa mampu mewujudkan Pancasila sebagai praktik hidup? Ataukah
terputus transisi dari rasa mampu ke pembentukan kemampuan riil untuk
merealisasikan Pancasila sebagai pedoman praktik hidup dalam negara dan
masyarakat Indonesia?
Pancasila digagaskan konseptornya sebagai
Staatsphilosophie (filsafat negara) dan sekaligus Lebensphilosophie (filsafat
hidup masyarakat sebagai warga sebuah negara). Sebagai filsafat negara,
Pancasila akan hidup dalam kebijakan dan ketetapan yang dibuat negara, dan
dalam berbagai tindakan yang dilakukan negara. Apakah tiap kebijakan dan
ketetapan negara mempertimbangkan kelima prinsip dalam Pancasila sebagai
pemberi arah bagi politik yang dijalankan negara? Memang ini tugas yang berat
baik bagi eksekutif, legislatif, maupun badan pengadilan.
Setiap kali mereka harus menimbang apakah keputusan itu
tidak menyalahi asas Ketuhanan Yang Maha Esa, berupa kepercayaan kepada Tuhan
yang satu? Apakah suatu kebijakan masih menghormati atau sudah mengabaikan
asas kemanusiaan yang adil dan beradab, yang percaya setiap orang pada
dasarnya merindukan dan berhak atas keadilan dan punya bakat untuk peradaban
yang baik, kalau dia dihormati secara layak dan dijunjung martabatnya sebagai
manusia? Pepatah asing, under the skin we are all the same (di bawah kulit
semua kita adalah sama). Apakah dengan merujuk sila kebangsaan, kedaulatan
negara masih dijaga dan dipertahankan, dan rakyat berhak mendapatkan
perlindungan dari negaranya?
Apakah kebijakan ekonomi masih menerapkan keharusan
menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan bukannya membiarkan
melebarnya kesenjangan amat mencolok antara kaya dan miskin, yang beruntung
dan kurang beruntung? Apakah demokrasi kita hanya mengutamakan demokrasi
politik dan kebebasan setiap individu, tetapi mengabaikan demokrasi ekonomi,
sambil menutup mata terhadap kenyataan bahwa inequalities (ketidakmerataan)
yang tidak diatasi secara waspada dapat membawa kita kepada injustice
(ketidakadilan)?
Sebagai filsafat hidup, Pancasila menetapkan bahwa sebagai
warga negara Indonesia, semua rakyat adalah sama, dengan satu pegangan, yaitu
before the law we are all the same (di depan hukum negara kita semua adalah
sama). Namun, dalam praktik, ini harus dicoba terus-menerus.
Perbedaan sebagai anggota kelompok agama atau kelompok
budaya dapat diakomodasi karena ada kesamaan dasar sebagai warga negara
Indonesia. Kesulitan yang muncul dari berbagai perbedaan dapat diatasi
apabila asumsi tentang perbedaan itu bisa diubah, yaitu bahwa perbedaan
bukanlah bahaya yang mengancam, tetapi kesempatan untuk menjadi semakin
matang karena adanya proses belajar mengenai apa yang tidak kita kenal dalam
kelompok kita sendiri dan memahami mengapa hal yang aneh dan trivial dalam
perasaan kita, untuk pihak lain menjadi penting dan bahkan amat penting.
Pengertian baru itu tak perlu mengubah pendirian dan keyakinan kita sendiri,
tetapi dapat memperluas wawasan memperkaya pengalaman kita sebagai pribadi
yang kian matang dan warga negara yang
dewasa, terbuka, dan demokratis, dengan rasa kemanusiaan yang semakin
tinggi.
Pancasila dapat menjadi ideologi subur di antara rakyat
Indonesia hanya kalau ada usaha terus-menerus dari negara maupun masyarakat
untuk menerapkannya dalam praktik hidup seperti berulang kali ditegaskan Bung Karno. Pancasila dapat
menjadi pegangan kalau dia menjelma menjadi kenyataan dalam jiwa yang
kemudian diaktualisasikan dalam tindak-perbuatan.
Presiden Jokowi memperkenalkan semboyan menarik untuk
pemerintahannya, "kerja, kerja, kerja". Semboyan itu akan semakin
hebat dan menggairahkan kalau kerja yang dilaksanakan tak menjadi sebarang
praktik yang diharuskan oleh tugas, tetapi sekaligus menjadi praksis yang
menerjemahkan cita-cita Pancasila sebagai praktik hidup dalam negara dan
bangsa. Praksis itu patut dicoba dan dilaksanakan terus-menerus dengan
berhasil atau kurang berhasil, tetapi dengan kesetiaan yang tetap. Pepatah
Bung Karno: hanya dengan terus-menerus mengalir ke laut, sebuah sungai tetap
setia kepada sumber airnya. ●
|
Agama
dan Negara
Ignas Kleden ; Sosiolog
|
Pergolakan politik yang sempat memanas menjelang pemilihan
gubernur Jakarta April 2017, khususnya antara mereka yang dianggap sektarian
dalam sikap politiknya dan mereka yang dinamakan kelompok nasionalis, dari
segi politik makro, dapat dipandang sebagai salah satu versi dari kecanggungan
yang masih kita alami di Indonesia menghadapi soal hubungan agama dan negara.
Pergolakan-pergolakan itu lebih mirip gelombang permukaan
atau epiphenomenon dari suatu gejala yang lebih mendasar, yaitu kebingungan
para warga negara menghadapi hierokrasi dan demokrasi, kehendak Tuhan dan
kehendak rakyat, vox Dei dan vox populi,
yaitu agama dan negara. Fenomen kebingungan ini patut diusahakan
terus-menerus untuk dibereskan agar percikan gejala-gejala permukaan
sebagaimana yang sering kita alami dapat dihindari sebagai hal-hal yang tidak
perlu dan bahkan merugikan, baik untuk kehidupan agama maupun untuk
perkembangan politik.
Seorang tokoh agama, Salahuddin Wahid, pengasuh Pesantren
Tebuireng, dalam tulisannya di harian Kompas (16/5/2017), menunjukkan tujuh
fakta historis dalam sejarah politik kita semenjak Indonesia merdeka, berupa
tujuh usaha yang berhasil merumuskan dan melegalkan beberapa bentuk hubungan
antara keindonesiaan dan keislaman dalam kesepakatan atau modus vivendi yang dapat diterima masing-masing
pihak.
Ketujuh fakta historis yang diuraikan oleh penulis
tersebut sangat patut mendapat perhatian untuk memahami ketegangan yang
berpotensi muncul dalam penghayatan tentang pentingnya agama dan
tak-terhindarkannya negara dalam kehidupan bersama pada masa sekarang, dan
bagaimana ketegangan itu dapat dicarikan jalan keluarnya yang sedapat mungkin
memberi keadilan (do justice)
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perbedaan paham dan pendirian.
Sekalipun demikian, keindonesiaan dan keislaman hanyalah
salah satu contoh soal dari masalah besar menyangkut perlunya dan batas-batas
peranan agama dan negara dalam suatu masyarakat yang menganut demokrasi
sebagai sistem politiknya.Karena agama-agama lain juga, meski dalam skala dan
intensitas berbeda, tetap menghadapi pertanyaan sama mengenaibagaimana
bersikap terhadap negara dan agama dalam politik yang demokratis.
Kita tahu agama mana pun selalu memuat ajaran luhur
tentang moralitas, danhubungan manusia dengan apa yang diyakininya sebagai
Tuhan semesta alam. Agama membuat seseorang berpandangan dan bertindak
menurut suatu orientasi transendental dan memberi makna transendental kepada
tindakan-tindakannya. Di pihak lain, kekuasaan politik negara merupakan suatu
yang harus ada untuk menjaga ketertiban masyarakat yang hidup dalam negara
itu, khususnya agar ada kemampuan pada negara memaksakan ketaatan kepada
hukum dan UU yang telah disahkan. Agama memberikan bonum maximum (kebaikan
tertinggi untuk para penganutnya), sedangkan kekuasaan politik negara adalah
minus malum atau the lesser evil (sesuatu yang belum tentu baik, tetapi tak
dapat dihindari agar kehidupan bersama dalam suatu masyarakat terhindar dari
kekacauan akibat perang semua melawan semua), atau bellum omnium contra omnes
sebagaimana diajarkan oleh filosof Thomas Hobbes.
Politisasi agama
Dengan posisi agama dan kekuasaan politik seperti itu,
dapat dikatakan bahwa setiap politisasi agama (yang dijalankan kelompok agama
mana saja) adalah tindakan tak menghormati dan bahkan merendahkan martabat
agama, karena ajaran dan nilai-nilai moral yang luhur telah diturunkan
harkatnya dan dijadikan alat untuk mendapat kekuasaan politik yang fana.
Dengan kata lain, suatu bonum maximum direndahkan martabatnya menjadi alat
bagi suatu minus malum.
Sosiologi agama sudah menunjukkan dengan berbagai bukti,
selama berada di dunia ini, baik agama maupun politik tak terhindar dari
godaan, khususnya kekuasaan. Agama dapat tergoda memperluas pengaruh dan
kekuasaannya ke bidang politik, dan sebaliknya, kekuasaan politik dapat
melakukan ekspansi ke dalam kehidupan agama. Keadaan akan jadi damai dan
tenteram kalau kedua jenis kekuasaan ini membatasi diri dalam kawasan
pengaruh masing-masing secara tertib.
Saya berpendapat tak ada salahnya kita mengambilbahan
pelajaran dari negara lain yang telah mendudukkan persoalan ini secara
proporsional dengan menghormati aspirasi politik dan aspirasi keagamaan para
warga negaranya, untuk menjaga agar agama dan politik negara taksaling
mempersulit melalui komplikasi, dengan akibat yang mengabaikan agama atau
mengabaikan negara. Robert Bellah adalah pensiunan Guru Besar Universitas
Harvard. Oleh banyak sarjana ilmu sosial, ia dianggap sosiolog agama terbaik
pada masanya dan penulis paling prolifik tentang hubungan agama dan negara di
AS.
Awalnya dia melakukan penelitian mendalam tentang agama
Tokugawa di Jepang, kemudian bersama Soedjatmoko dari Indonesia memimpin
proyek tentang hubungan agama dan pembangunan ekonomi di Asia. Selanjutnya
mendalami berbagai persoalan di AS tentang hubungan agama dan negara,
khususnya tentang sentralnya peran agama dalam politik AS dengan semboyan in God we trust, tetapi sekaligus
dijaga agar agama tak menentukan jalannya politik nasional.
AS adalah negara bermayoritas penduduk agama Kristen dari
berbagai denominasi dan berbagai gereja dengan ajaran dan paham teologi
bermacam-ragam. Bellah mencoba meneliti pidato-pidato pengukuhan presiden AS
dari George Washington ke Abraham Lincoln hingga John F Kennedy. Dia
menemukan kenyataan penting dan menarik: dalam sumpah pengukuhan jabatan
sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, setiap presiden AS selalu
menyatakan bersumpah di depan rakyat dan di depan Tuhan yang Mahakuasa (to
swear before the people and Almighty God) tanpa sekali pun menyebut nama
Yesus Kristus yang jadi inti iman semua gereja Kristen yang ada di sana.
Hal ini sejak awal dilakukan dengan sengaja untuk
menghormati kelompok-kelompok minoritas yang tak beragama Kristen.
Kepercayaan kepada Yesus dianggap urusan privat setiap komunitas Kristen, tetapi
sumpah dalam suatu jabatan politik cukup menyebut Tuhan yang Mahakuasa,
sebagai seruan dan doa yang dapat diterima semua kelompok warga negara AS,
Kristen atau bukan Kristen. Atas cara itu, agama tak jadi isu sektarian dalam
politik nasional.
Sudah sejak awal mula pemerintah dan masyarakat AS
mengakui bahwa agama tak dapat diabaikan dalam politik nasional, tetapi
sekaligus dengan penuh kewaspadaan dijaga posisi dan peranan agama agar tak
mengintervensi jalannya politik nasional. Kelompok republikan sangat
menekankan pentingnya agama, sedangkan kelompok demokrat menekankan
pentingnya peranan rakyat AS sendiri dalam membangun negara mereka.
Kaum republikan seakan melihat negara muncul dari kehendak
Tuhan, yang memberikan beberapa hak yang tak dapat diganggu gugat (inalienable rights), seperti hak
hidup, hak kemerdekaan, dan hak mengejar kebahagiaan. Pemerintah dibentuk
untuk menjamin dan menjaga realisasi hak-hak itu. Partai Demokrat melihat
negara sebagai perwujudan kehendak bebas rakyat yang diejawantahkan dalam
hukum dan UU yang sudah disahkan, sedangkan negara dan masyarakat harus
tunduk kepada hukum dan UU itu. Yang satu seakan berkata kehendak Tuhan
kehendak rakyat (vox Dei est vox populi),
sedangkan yang lain menekankan kehendak rakyat adalah kehendak Tuhan (vox populi est vox Dei). Kedua pihak
akhirnya sepakat AS harus berpegang pada dua pilar terpenting: warisan kaum
republikan berupa Declaration of
Independence dan warisan kaum demokrat berupa Konstitusi AS.
Konsensus ini dicatat dengan baik bahkan oleh pengamat
asing. Alexis de Tocqueville adalah bangsawan Perancis yang meninjau Amerika
dan menulis buku Democracy in America yang dibaca hingga sekarang dalam
pelajaran ilmu politik dan sosiologi karena melukiskan berbagai aspek
kehidupan sosial dan politik Amerika secara relatif tepat. Dia meninjaunegara
itu selama sembilan bulan (11 Mei 1831-20 Februari 1832) dan menjelajah 7.000
milkawasan negara itu hingga ke Kanada.
Tentang agama dia menulis: ”Di AS pengaruh agama tak hanya
terbatas pada perilaku yang baik, tetapi juga menyentuh intelijensi rakyat.
Di antara orang-orang Anglo-Amerika ada yang mengakui ajaran Kristen dan
percaya secara tulus akan ajaran itu, tetapi ada juga yang melakukan hal sama
karena takut dicurigai sebagai tak beriman (suspected of unbelief). Karena
itu, kekristenan menjadi agama utama oleh kesepakatan umum, dengan
konsekuensi, sebagaimana yang saya amati sebelumnya, bahwa setiap prinsip
moral sudah ditetapkan dan bersifat pasti, sekalipun dunia politik diserahkan
kepada debat dan eksperimen manusia. Dengan demikian, pikiran manusia tak
pernah dibiarkan mengembara ke bidang tanpa batas dengan segala apa yang
menjadi pretensinya, tetapi diawasi dari waktu ke waktu oleh batas-batas yang
tak dapat dilampaui”.
Pengamatan itu rupanya menjadi dasar baginya menarik
kesimpulan bahwa di AS ”setiap orang diizinkan bebas mengikuti jalan yang
menurut anggapannya akan membawa dia ke surga, seperti hukum mengizinkan
setiap orang untuk punya hak memilih pemerintahnya sendiri”.
Mendalamnya akar agama dalam agama dan masyarakat AS
diakui banyak presiden dari George Washington hingga John F Kennedy. Presiden
Dwight Eisenhower misalnya berkata, ”Our government has no sense unless it is
founded in a deeply felt religious faith---and I don’t care what it
is.”(Pemerintah kita tak ada maknanya kalau tidak didasarkan iman yang
mendalam—dan saya tak peduli apa wujudnya).
Presiden pertama George Washington, dalam pidato
perpisahannya ketika mengakhiri jabatannya pada 1797, berkata dengan jelas
sekali, ”Hendaklah kita waspada menerima begitu saja anggapan bahwa moralitas
dapat dipertahankan tanpa agama. Apa pun boleh diserahkan kepada pengaruh
pendidikan yang beradab atas pikiran manusia dengan susunannya yang unik,
tetapi akal dan pengalaman melarang kitaberharap bahwa moralitas nasional
dapat bertahan dengan mengesampingkan prinsip-prinsip keagamaan.”
Posisi negara
Beberapa praktik itu memperlihatkan, sekalipun agama
demikian penting dalam psikologi masyarakat AS, negara berusaha menjaga
posisinya sendiri dalam memperlakukan agama-agama dalam masyarakat AS. Negara
berusaha melihat agama atas cara yang berbeda dari cara tiap komunitas agama
dan pemimpin-pemimpin komunitas agama melihat agama mereka masing-masing.
Tiap komunitas agama jelas punya ajaran yang berbeda, teologi berbeda, ritual
berbeda, dan praktik yang berbeda, dan perbedaan ini menjadi hak tiap
komunitas keagamaan sebagai wilayah privat yang dijamin oleh negara.
Namun, jelas juga bahwa negara tak dapat mengetahui dan
juga tak mengurus seluk-beluk setiap agama yang berhak dapat perlindungan
daripadanya. Inilah sebabnya, negara memberi perhatian kepada sifat-sifat
pokok yang dapat dikenakannya pada setiap agama dan menjadi pegangan bagi
negara dalam menentukan kebijakannya terhadap agama. Kita ingat kembali
perkataan Presiden Eisenhower yang menekankan, pemerintah tak punya makna
kalau tak didasarkan pada iman yang mendalam, tetapi, ditegaskannya pula, I
don’t care, bagaimana iman itu dilaksanakan dan dihayati dalam setiap
komunitas agama.
Hubungan agama dan negara ini sejak lama memasuki juga
pemikiran filsafat di Barat. Filosof Perancis, Jean-Jacques Rousseau, dalam
bukunya tentang kontrak sosial, berbicara tentang suatu gagasan yang kemudian
dalam sosiologi agama diistilahkan dengan civil religion. Dikatakan secara
singkat istilah itu menunjukkan sikap negara dalam ”menyederhanakan”
pengertian agama yang memudahkan negara menentukan kebijakannya terhadap
agama. Menurut Rousseau, agama dalam pengertian civil religion memuat
beberapa ajaran dan kepercayaan yang dianggap mewakili semua agama yang ada,
yaitu kepercayaan akan adanya Tuhan, adanya kehidupan di akhirat, adanya
pahala untuk kebajikan yang dilakukan seseorang selama hidupnya dan hukuman
untuk kejahatan, dan penolakan terhadap sikap intoleran terhadap agama lain.
Sangat mungkin pengertian agama yang demikian
disederhanakan tak memuaskan para ahli agama dan ditolak para teolog
profesional. Namun, menurut Rousseau, negara bukanlah ahli agama, sementara
negara berkewajiban menjaga dan mengatur kehidupan agama, jadi segala detail
yang bersifat spesifik untuk tiap komunitas agama sebaiknya tak perlu
merepotkan negara dalam menentukan kebijakannya terhadap agama yang harus
dilindunginya sebagai suatu kewajiban politik. Dari latar belakang sejarah
Eropa, hal ini mudah dipahami karena untuk waktu yang cukup lama Eropa
menderita banyak peperangan yang bersifat perang agama.
Sebuah contoh yang dapat disebut dan patut disesali adalah
Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) antara Reformasi yang diwakili Jerman dan
Kontrareformasi yang diwakili Spanyol yang Katolik. Perang yang demikian lama
membawa banyak kerugian dan kehancuran untuk kedua negara, seperti
perang-perang agama sebelum dan sesudahnya, tanpa ada pihak yang menang dan
kalah. Pengalaman-pengalaman pahit itu akhirnya membuat negara-negara Eropa
dengan berbagai usaha mencapai kesepakatan mengenai pemisahan agama dari
negara, dan atas cara itu menghindari perang agama antarnegara yang tak
henti-hentinya.
Ketika para migran dari Eropa mulai datang ke Benua
Amerika, mereka membawa serta semangat dan resolusi untuk membangun suatu
dunia baru, suatu kebudayaan baru, dengan kekristenan yang lebih dimurnikan
dari segala cacat yang ada dalam sejarah Eropa. Sejarah negeri asal mereka
tak dilupakan dan ditinggalkan, tetapi semua hendak diperbarui, dan mendapat
atribut baru atau new. Ada New England di bagian timur laut AS yang
melingkupi daerah seperti Vermont, Massachusetts, Rhode Island, dan
Connecticut dan dikenal sebagai kawasan dengan penduduk makmur dan
berpendidikan baik.
Ada New Haven, sebuah kota pelabuhan di Connecticut yang
semula menjadi tempat tinggal migran Inggris yang puritan, dan sekarang
menjadi terkenal karena Universitas Yale didirikan di sana sebagai salah satu
dari universitas tertua dan terbaik di AS. Ada New York, sebagai kota dan
pelabuhan terbesar di AS, dan berbagai contoh lain. Dengan semangat baru yang
cenderung puritan, penduduk Amerika tak gampang melepaskan diri dari
kekristenan yang hendak dimurnikan, dan yang hendak dijadikan ciri yang
membedakan Amerika sebagai benua baru dari Eropa sebagai benua lama. Akar
agama dalam kekristenan ternyata mempunyai sejarah yang panjang dan rumit.
Teori tentang pemisahan agama dan negara diterapkan di AS
atas cara yang khas, yaitu dengan tetap mempertahankan agama sebagai sumber
utama moralitas nasional, tetapi sekaligus ditetapkan batas-batas
keterlibatan dan peranan agama dalam politik nasional, dan diusahakan agar
agama yang dianut mayoritas penduduk tidak mengabaikan atau menjadi ancaman
bagi kelompok minoritas.
Kasus Indonesia
Uraian singkat tentang hubungan agama dan negara,
khususnya kekristenan di AS dalam politik nasional, tak dimaksudkan sebagai
contoh yang bisa dijiplak begitu saja di Indonesia atau negara lain. Uraian
dibuat sebagai perbandingan berdasarkan kasus yang kebetulan diketahui serba
sedikit oleh penulis ini, yang tidak punya keahlian profesional dalam
comparative politics atau comparative religion.
Indonesia sebagai negara dan bangsa selayaknya mencari
jalan sendiri untuk menetapkan hubungan yang serasi antara agama dan negara,
antara kesalehan religius dan tindakan yang politically correct, antara
solidaritas kelompok dan kesetiaan nasional, antara dorongan membela agama
dan kewajiban menghormati sesama warga negara dan sesama manusia. Semua
perkara itu mendapat landasannya yang kokoh dalam filsafat-dasar negara
Indonesia, Pancasila, yang telah diterima dengan suara bulat ketika
ditawarkan penggagasnya, Bung Karno, pada 1 Juni 1945.
Itulah konsensus nasional yang jadi batu sendi bangunan
negara baru bernama Republik Indonesia. Konsekuensinya sampai sekarang:
Indonesia yang bersatu hanya mungkin bersatu jika semua warga negara bersatu
dalam Pancasila. Antropolog AS yang dikenal luas di Indonesia, Clifford
Geertz, dalam studinya tentang agama memperkenalkan dua konsep penting untuk
penelitian sosiologi agama. Kedua konsep dinamakannya the force of religion
berupa mendalamnya tingkat internalisasi nilai dan ajaran agama dalam diri
penganutnya dan the scope of religion berupa luasnya konteks sosial di mana
agama dianggap relevan dan perlu. Konsep pertama menunjuk hubungan suatu
agama dengan penganutnya, konsep kedua menunjuk hubungan agama dengan seluruh
konteks sosial politik yang meliputi semua orang.
Dalam kasus AS, sudah ditunjuk bahwa negara didorong untuk
memajukan the force of religion sebagaimana tampak dalam semangat Declaration
of Independence, sambil mengatur dengan waspada the scope of religion berupa
batas-batas dalam politik nasional yang tak boleh dilanggar oleh agama dan
negara sebagaimana ditetapkan dalam Konstitusi AS. Penyelesaian ketegangan
agama dan negara dalam kasus AS ditegaskan oleh John F Kennedy dalam pidato
pengukuhan 20 Januari 1961: ”Dengan hati nurani yang tenang sebagai reward
yang pasti, dengan sejarah sebagai hakim terakhir bagi segala apa yang kita
lakukan, hendaklah kita tampil memimpin negeri yang kita cintai, sambil
memohon berkah-Nya dan pertolongan-Nya, karena kita tahu bahwa di sini, di
dunia ini, karya Tuhan harus benar-benar menjadi karya kita sendiri (knowing that here on earth God’s work must
truly be our own)”. ●
|
