Sikon Mudik dan Arus Balik Lebaran 2017: Titik-titik Krusial

Sikon Mudik dan Arus Balik Lebaran 2017: Titik-titik Krusial Toni Ervianto  ;   Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia;  Peneliti di Cersia, Jakarta

                                                     DETIKNEWS, 23 Juni 2017

                                                           

Umat Islam di seluruh dunia termasuk Indonesia akan segera merayakan hari kemenangan setelah sebulan lamanya memerangi hawa nafsu dengan melaksanakan ibadah puasa. Idul Fitri 1438 H diperkirakan jatuh pada 25 Juni, sehingga hari libur (cuti) bersama nasional diawali pada 23 Juni. Lebaran yang diwarnai dengan kegiatan mudik adalah hal yang lumrah dalam masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam di beberapa negara. Melalui mudik, masyarakat akan menyambung tali silaturahmi dengan orangtua dan keluarga, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan. Bahkan mudik juga diharapkan sebagai wahana untuk mengakselerasi peredaran uang untuk peningkatan kesejahteraan. Namun, bagaimana situasi dan kondisi (sikon) menjelang mudik dan pada saat arus balik tahun 2017 ini? Permasalahan apa saja yang menjadi titik krusialnya dan apakah ancaman terorisme akan ikut "menghiasi" mudik dan arus balik Lebaran 2017? Titik Krusial Setidaknya ada beberapa permasalahan krusial yang perlu diantisipasi menjelang mudik dan pada saat arus balik Lebaran 2017. Pertama, angka kejahatan yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya serta wilayah Indonesia lainnya. Contohnya di Jakarta dan sekitarnya, berdasarkan data Polda Metro Jaya, angka kriminalitas sepanjang 2016 sebanyak 42.149 kasus. Dari 42.149 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, terdapat kasus-kasus menonjol yang mengalami peningkatan pada 2016. Salah satunya adalah kejahatan perampokan yang naik 12 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan juga terjadi pada kasus perkosaan; pada 2015 mencapai 63 kasus, sedangkan di 2016 meningkat menjadi 719 kasus, atau naik sebanyak 4 kasus (sekitar 6 persen). Kenakalan remaja seperti tawuran juga mengalami peningkatan dari 1 kasus (2015) menjadi 5 kasus (naik 400 persen). Kedua, masih terjadinya aksi kriminal disebabkan karena gini ratio Indonesia yang masih cukup tinggi, walaupun diklaim mengalami penurunan selama 2016. Pada Maret 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio adalah sebesar 0,397. Angka ini menurun dibandingkan gini ratio Maret 2015 yang sebesar 0,408, dan gini ratio September 2015 yang sebesar 0,402. Gini ratio di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 0,410, turun 0,018 poin dibanding gini ratio Maret 2015 yang sebesar 0,428, dan turun 0,009 poin dibanding gini ratio September 2015 yang sebesar 0,419. Sementara gini ratio di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding gini ratio Maret 2015 yang sebesar 0,334, dan menurun 0,002 poin dibanding gini ratio September 2015 yang sebesar 0,329. Selama periode Maret 2015–Maret 2016, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah masih dalam kategori ketimpangan rendah. Namun, distribusinya semakin menurun, yaitu dari 17,10 pada Maret 2015 dan 17,45 persen pada September 2015 menjadi 17,02 persen pada Maret 2016. Distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada Maret 2016 tercatat sebesar 15,91 persen meningkat dibanding Maret 2015 yang sebesar 15,83 persen. Namun, menurun jika dibandingkan dengan September 2015 yang sebesar 16,39 persen. Sementara di daerah perdesaan distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2016 sebesar 20,40 persen, menurun dibanding Maret 2015 (20,42 persen) dan September 2015 (20,85 persen). Ketiga, hal lainnya yang perlu diantisipasi adalah kemungkinan terjadinya berbagai bencana alam saat mudik atau arus balik nanti. Beberapa jenis bencana alam yang perlu diantisipasi yaitu gempa bumi terutama gempa tektonik, dengan daerah yang menjadi "langganan" antara lain Aceh, Padang, Nias, Jambi, Bengkulu, Lampung. Tasikmalaya, Yogyakarta, Sulawesi, Maluku dan Papua. Erupsi perlu diwaspadai di zona rawan seperti Gunung Sinabung, Merapi, Tangkubanperahu, Lokon, Kelud, Semeru, Bromo dan Soputan. Sedangkan, longsor berpotensi terjadi di Banjarnegara, Wonosobo, Ponorogo, Ciwidey dan Purworejo karena curah hujan yang tinggi. Banjir bisa terjadi di daerah dataran rendah atau daerah yang dialiri sungai seperti Jakarta, Bandung dan Bekasi. Banjir juga bisa diakibatkan oleh pasang laut (banjir rob) seperti di daerah Semarang. Tsunami berpotensi terjadi di pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Kekeringan bisa terjadi disebabkan oleh musim kemarau panjang atau karena anomali cuaca seperti El Nino, dengan daerah rawan seperti Gunung Kidul, Pacitan, Sulawesi Tengah dan Lombok. Sedangkan kebakaran lahan banyak terjadi di daerah yang banyak hutan gambut seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan dan Jambu. Gas beracun berasal dari gejala post vulkanik seperti di Kawah Domas, Ijen dan Dieng. Gas beracun ini tidak berasa dan berbau sehingga agak sulit dideteksi oleh manusia. Angin puting beliung bisa terjadi karena adanya pusat tekanan rendah di suatu wilayah. Beberapa daerah yang pernah diterjang angin puting beliung di antaranya Sukabumi, Banten, Jawa Timur dan Sumatera bagian barat. Keempat, titik rawan kemacetan, rawan kecelakaan dan rawan kriminalitas. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengan (Jateng) menyebutkan, terdapat sebanyak 114 titik rawan kemacetan dan 106 titik rawan kecelakaan saat arus mudik Lebaran 2017. Titik-titik rawan kemacetan tersebut terdapat di beberapa wilayah di Jateng; di Pekalongan ada 28 titik, Banyumas 17 titik, Semarang 25 titik, Pati 10 titik, Kedu 19 titik, dan wilayah Soloraya 14 titik. Sedangkan titik rawan kecelakaan terbagi dalam beberapa wilayah; Pekalongan 20 titik, Banyumas 13 titik, Semarang 19 titik, Pati 18 titik, Kedu 19 titik, dan Solo Raya 17 titik. Sedangkan lokasi pasar tumpah di Jateng yang rawan menimbulkan kemacetan tercatat sebanyak 77 titik. Berikut rincian daftar lokasi rawan macet dan kecelakaan serta pasar tumpah di beberapa titik di Jateng: Jalur Pantura Barat: Tol Pejagan; Arah selatan tol menuju ke Purwokerto, ada perlintasan KA yang juga tembus ke Slawi di Simpang Prupuk yang memang merupakan titik kemacetan cukup parah karena jalannya kecil dan persimpangan yang ada dari beberapa jurusan. ­Untuk jalur Pejagan sampai dengan Brebes Timur ini tidak melewati Kota Brebes, dengan kondisi jalan beraspal kasar dan penerangan seadanya. Beberapa daerah rawan kemacetan yang kemungkinan menjadi rawan tindak kejahatan antara lain Losari, Kalirejo, Bumiayu, Pasar Bawang, Pasar Induk, Ruas Pantura Kluwut, Ruas Bulakamba, Pusat oleh­-oleh di Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari (Brebes); Ruas Surodadi, ­Tegal, Ruas Wiradesa­, Pekalongan, Ulujami (Pemalang), Tulis, Plelen (Batang), Truko (Kendal), Jl. Raya Tugu dan Jl. Karangayu­, Siliwangi, dan Jl. Kaligawe (Semarang). Jalur Pantura Timur: Jalan Raya Sayung, Demak, Jalan Raya Kudus, ­Pati, Ruas Pati­, Rembang dan Ruas Kudus, ­Pati. Sedangkan, Jalur Tengah antara lain di Ruas Mantingan­, Solo, Kartasura, Sukoharjo, Palur, Karanganyar, Lingkar Solo, pintu keluar jalan tol Bawen Kabupaten Semarang, Pasar Ambarawa, Pasar Babadan, Ungaran, Karangjati, Ungaran, Ampel, Boyolali-Tegalgondo, Klaten. Jalur Selatan antara lain daerah Sumpyuh Banyumas, Prembun Kebumen, Gombong, Pasar Kutowinangun, Kebumen, Butuh, Kutoarjo, Pasar Wanareja, Cilacap, Sepanjang jalur Kecamatan Majenang, Pasar Cileumeuh Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Pasar tumpah Desa Genteng Kecamatan Cimanggu, Simpang tiga Terminal Karangpucung, Cilacap, Simpang tiga Sampang, Cilacap. Sementara, terdapat 17 Titik rawan kejahatan khususnya bajing loncat dan begal yakni Tegal, Pemalang, Batang, Rembang, Blora, Temanggung, Cilacap, Sragen, Karanganyar, Ampel Boyolali, Klaten, Brebes, Semarang, dan Banyumas. Hal lainnya yang perlu diwaspadai adalah perlintasan kereta api. Jumlah total perlintasan sebidang di wilayah PT KAI Daop IV Semarang ada 705. Dari 705 perlintasan kereta itu, hanya 92 perlintasan yang dijaga dan 20 perlintasan lain menggunakan palang pintu otomatis (WS). Palang pintu yang menggunakan sensor matahari itu milik Dinas Perhubungan di tiap daerah. Perlintasan tanpa palang pintu di Jateng paling banyak berada di wilayah Solo, Klaten, Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri yang mencapai 300 titik. Sedangkan di wilayah Grobogan dengan 126 titik perlintasan KA tanpa palang pintu. Serangan Teror, Adakah? Setidaknya ada beberapa perkembangan strategis global dan regional yang dapat memicu terjadinya serangan teror antara lain maraknya serangan teror di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Inggris, Jerman, Swedia, Turki. Dan, kemungkinan Rusia akan terkena serangan teror karena sel-sel ISIS di Eropa akan "marah" jika benar klaim Rusia bahwa mereka telah menewaskan Abu Bakar al Baghdadi, pentolan ISIS. Sementara itu, kekalahan ISIS di Suriah dan Irak akan menyebabkan militan-militan mereka menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dan, seperti yang diprediksi Panglima TNI, setidaknya ada 16 lokasi sel ISIS di Indonesia. Kemudian, terjadinya konflik di Marawi, Filipina Selatan yang sudah menewaskan lebih 300 orang dari kedua kubu diprediksi berbagai kalangan bertujuan sel ISIS akan membentuk Islamic State in Indonesia and the Phillipines (ISIP). Sedangkan di Indonesia, pascaserangan bom di Kampung Melayu, kepolisian telah menangkap 30 orang yang terkait kasus tersebut. Bahkan Densus 88 Mabes Polri juga menangkap 2 terduga teroris di Temanggung dan Kendal, Jawa Tengah. Beberapa titik krusial permasalahan yang diuraikan di atas adalah "early warning" untuk meningkatkan kewaspadaan dan kecermatan kita dalam melihat sikon yang berkembang. Namun, secara umum dapat dikemukakan bahwa serangan teror biasanya terjadi karena ada "gap security" dan kelengahan kita bersama. Bagaimanapun, sikon mudik dan arus balik 2017 diperkirakan akan tetap berjalan dengan aman, lancar dan terkendali. Selamat berlebaran! ●

Sekali Lagi, Membaca Isyarat "Gebuk" Presiden Jokowi

Sekali Lagi, Membaca Isyarat "Gebuk" Presiden Jokowi Toni Ervianto  ;  Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI; Alumnus FISIP Universitas Jember;  Peneliti di CERSIA, Jakarta

                                                      DETIKNEWS, 24 Mei 2017

                                                           

Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi mana pun yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Presiden tidak akan pandang bulu, baik terhadap kelompok kanan maupun kelompok kiri. "Organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, kalau saya, tidak bisa (biarkan)," kata Presiden dengan emosi saat melakukan pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Rabu (17/5). Jokowi menegaskan, dirinya dilantik sebagai presiden dan memegang amanah rakyat. Oleh karenanya, ia akan menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ada. "PKI, kalau nongol gebuk saja. Tap MPR sudah jelas (melarang PKI)," tambahnya. Jokowi menyesalkan, ia dan keluarganya terus difitnah terlibat dengan PKI. Bagi Jokowi, ia dan keluarganya sangat jelas sama sekali tidak terkait dengan PKI. "Saat PKI dibubarkan, saya masih berumur 4 tahun," ujar Jokowi. Ia juga menjelaskan orangtuanya tidak terkait dengan PKI. Ia mempersilakan agar dilakukan investigasi untuk menyelidikinya. Jokowi mengaku emosi atas fitnah-fitnah terhadap dirinya karena menghabiskan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan memajukan kemakmuran rakyat. Presiden kemudian menegaskan kembali dalam kesempatan yang berbeda bahwa pemerintah tidak akan segan menggebuk dan menendang organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. "Ya, kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS. Negara Pancasila sudah final," kata Presiden di Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/). Keseriusan Kata 'gebuk' itu menunjukkan keseriusan Presiden untuk menjaga Pancasila sebagai dasa negara. Namun sebaiknya Presiden tidak hanya bicara tapi harus bertindak. Untuk menggebuk mereka yang anti Pancasila harus secara hukum karena ini negeri demokrasi. Jadi, menggebuk bukan atas dasar kekuasaan politik. Ketegasan Jokowi ini mengacu pada prinsip politik lama yang berbunyi "a leader is a dealer in hope". Bahwa, seorang pemimpin adalah penjual sekaligus pembeli harapan. Maksud esensinya adalah pemimpin besar pasti seorang yang memiliki karakter yang kuat, visioner, inspiratif, dan mampu memberi harapan di tengah kesulitan yang mendera bangsanya. Jokowi adalah seorang pemimpin yang sangat konstitusional. Dia paham betul bahwa tunduk pada konstitusi dan undang-undang adalah wajib hukumnya. Walaupun presiden mendapat status sebagai Warga Negara Indonesia Istimewa yang tidak bisa diajukan ke pengadilan sebesar apapun kesalahan mereka, tapi undang-undang adalah buatan manusia yang bisa diubah dan dihapus kapan saja. Itu tidak dijadikan alasan untuk Jokowi bertindak semena-mena. Walaupun dia paham sebagai penguasa negara, dia bisa saja membubarkan organisasi manapun yang dia mau yang sekiranya menjadi hama di Indonesia. Tapi, Jokowi menghormati undang-undang yang sudah mengesahkan organisasi-organisasi yang sudah berdiri jauh sebelum dirinya menjadi Presiden Indonesia itu. Proteksi Keamanan Pernyataan Presiden untuk menggebuk ormas anti Pancasila memang tepat. Mengingat akhir-akhir ini dengan mengatasnamakan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, ada kelompok masyarakat yang hendak memaksakan keinginan dengan menggunakan kekuatan massa dan kelompok untuk mengganggu NKRI. Ketegasan Presiden Jokowi memproteksi keamanan negara sejatinya karena Jokowi ingin negara hadir dalam setiap permasalahan yang dihadapi anak bangsa sebagai refleksi program Nawacita. Esensi Nawacita tidak jauh berbeda seperti yang dikemukakan Robert I Rotberg dalam buku yang disuntingnya When States Fail: Causes and Consequences (2003) yaitu negara gagal adalah negara yang tidak mampu memberi kebajikan umum kepada warganya, khususnya keamanan atas harta benda dan jiwa. Sejarah bangsa ini sudah jelas. Dengan ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dan dari Miangas hingga Rote, dengan berbagai etnis, suku, agama dan adat istiadat, telah sepakat mengikat diri dalam NKRI dalam kebhinekaan yang berpondasikan Pancasila serta UUD 1945. NKRI tidak mengenal mayoritas dan minoritas. Dengan demikian tidak boleh ada riak-riak yang mengancam keutuhan NKRI, dan akan mengganti Pancasila. Riak-riak selayaknya dihilangkan sebelum berkembang menjadi gelombang, bahkan badai. Kalau bisa secara persuasif, kalau tidak bisa, apa boleh buat harus dilakukan dengan tindakan tegas. Menjaga empat pilar kebangsaan yakni Pancadila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, yang tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa dikutak-atik. NKRI jangan ada yang mengusik lagi! "Teruslah bertanya supaya negara tetap terjaga," demikian pernyataan Mouirie Travali yang hakikatnya meminta setiap elemen bangsa untuk tidak membisukan diri saat menyaksikan ada segolongan pilar negara sedang kehilangan komitmen terhadap tugas dan kewajiban negara. Itulah sebenarnya esensi ketegasan Jokowi dalam memproteksi keamanan negara. Jokowi ingin kita berpikir kritis, mengubah etos kerja, disiplin, dan tidak bekerja sebagai rutinitas semata. Karena, kemajuan zaman sudah semakin deras dan terus melahirkan berbagai jenis ancaman. ●

Konflik Yaman : Multi Aspek dan Multi Dampak Toni Ervianto  ;  Alumnus Fisip Universitas Jember; Alumnus Pasca Sarjana Kajian Strategik Intelijen (KSI), Universitas Indonesia

DETIKNEWS, 27 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Dahulu kala, Yaman yang terdiri dari Yaman Utara dan Yaman Selatan adalah negeri yang damai, bahkan Yaman dikenal dengan negeri Arabia Felix (Arab yang berbahagia). Namun sejak tahun 1994, sebutan tersebut tidak lekat di Yaman lagi, karena Yaman kini tengah dalam pusaran 'sejuta konflik' di berbagai sisi negeri. Pada tahun 1994, konflik perang saudara menerpa Yaman, antara pemerintah Yaman dengan pengikut partai sosialis di wilayah selatan Yaman. Konflik ini dipicu keinginan untuk melepaskan diri dan membentuk kembali negara Yaman Selatan. Perang yang dikenal dengan sebutan “Perang Musim Panas 94” ini berakhir setelah Pemerintah Yaman berhasil menguasai keadaan. Setelah Yaman bagian selatan reda, Yaman kembali digoyang pemberontakan kelompok Al-Houthi di wilayah utara, di Provinsi Sa'adah, yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Kelompok Al Houthi ini sebenarnya ada sejak tahun 1994, namun pada tahun 2004 mulai melakukan perlawanan total. Nama Al Houthi dinisbatkan pada pemimpin mereka, Hussein Badreddin Al-Houthi yang tewas dibunuh tentara Yaman tahun 2004. Awalnya kelompok ini menamakan diri "As-Shabab Al-Mukminin" kelompok oposisi yang menentang invasi AS di Irak serta campur tangan AS di Yaman. Setelah pemimpin gerakan ini Hussein Badreddin Al Houthi terbunuh, saudaranya bernama Abdul Malik Houthi menggantikan posisinya. Ia mempopulerkan nama Al Houthi sebagai nama gerakannya. Gerilyawan Al Houthi mayoritas Muslim Zaidiyah (salah satu aliran dalam Syiah), maka dianggap ancaman serius bagi Yaman dan Arab Saudi. Untuk mengatasi gerilyawan Al Houthi, Arab Saudi sudi menyuntikkan dana ke Yaman setiap tahun US$ 2 miliar. Dengan target menjamin keamanan wilayah perbatasan Arab Saudi - Yaman. Arab Saudi khawatir pemberontakan itu merembet ke wilayahnya. Yaman dan Arab Saudi juga menuding ada peran Iran di balik pemberontakan Al Houthi, bahwa senjata Al Houthi itu disuplai Iran. Tudingan dan dugaan ini kemungkinan ada benarnya, karena ada pengakuan dari Rajeh Badi, salah seorang utusan Al Houthi ke Iran pada awal Maret 2015. Badi menyatakan, kelompok Syiah Al-Houthi yang saat ini secara de facto memegang kekuasaan di Yaman mengaku mendapatkan jaminan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Iran. Badi menegaskan ada komitmen Iran akan membantu perekonomian Yaman dengan membangun pembangkit listrik dan bahan bakarnya untuk kebutuhan setahun, serta dukungan di bidang militer. Parahnya, Pemerintah Yaman mempersenjatai suku-suku membentuk milisi untuk menghadapi kelompok Al Houthi. Di sisi lain, Arab Saudi dan Yaman adalah partner bangsa Arab yang keduanya memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Selama Yaman memerangi Al Houthi, AS diduga kuat terlibat membantu, dengan bukti jet-jet tempur yang lalu lalang adalah milik AS. Menguatnya bantuan Amerika Serikat ke Yaman tersebut menarik perhatian Al Qaeda, karena Al Qaeda selalu mengincar AS. Jihadis Al Qaeda segera berdatangan ke Yaman Selatan, menyebabkan Yaman Selatan yang dulu dipengaruhi komunis, kini menjadi basis kelompok Salafi Jihadi Al Qaeda.  Padahal, Al Qaeda kurang menyadari bahwa kelompoknya juga 'makan uang bantuan AS secara tidak langsung'. Hal ini setidaknya terinformasi dari pertengahan Maret 2015, The New York Times memberitakan, sekitar US$ 1 juta dana rahasia Central Intelligence Agency (CIA) yang diberikan kepada Pemerintah Afghanistan semasa Pemerintahan Hamid Karzai tahun 2010 mengalir ke tangan Al-Qaeda. Pemerintah Hamid Karzai menggunakan dana tersebut untuk membayar tebusan bagi diplomat Afghanistan, Abdul Khaliq Farahi, yang disandera Al-Qaeda. Dana rahasia CIA itu diperuntukkan untuk membeli pengaruh para panglima perang, legislator dan lain-lain, serta biaya untuk perjalanan diplomatik rahasia dan perumahan bagi para pejabat senior Afghanistan. Arab Spring Serangan Al Qaeda diarahkan ke instansi milik AS di Yaman. Yaman Selatan pun bergejolak. Yaman bersumpah memerangi Al Qaeda karena mulai mengacak-ngacak wilayahnya. Dana dari AS pun untuk menanggulangi Al Qaeda di Yaman mengalir tajam, dari sebelumnya US$ 70 juta naik menjadi US$ 150 juta pada 2011 dalam bentuk hibah. Presiden Ali Abdullah Saleh memang dipusingkan mengatasi gejolak di dua front yakni Wilayah Utara (Syiah Houthi), Selatan (Al Qaeda). Maka untuk mengatasi Syiah Houthi, Ali Abdullah Saleh mendapat bantuan Arab Saudi. Sedangkan untuk menumpas Al Qaeda, Arab Saudi berpartner dengan AS. Meski digoyang dengan dua kekuatan berbeda, yakni Syiah Houthi serta Salafi Jihadi Al Qaeda, Ali Abdullah Saleh masih kokoh memimpin Yaman. Hingga akhirnya petaka bagi kekuasaan Ali Abdullah Saleh datang di saat masa 30 tahun memimpin Yaman. Ali Abdullah Saleh akhirnya tumbang, bukan karena pemberontakan senjata oleh Al Qaeda atau Al Houthi tapi oleh Revolusi Rakyat. Revolusi Rakyat Arab atau Arab Spring, yang menggema di beberapa negara Arab menuntut lengsernya para diktator di negeri Arab, termasuk Yaman. Demonstrasi 1 juta massa memaksa Ali Abdullah Saleh lengser dari kursi Presiden. Demonstrasi dipicu ketika Ali Abdullah Saleh berusaha mengusulkan amandemen konstitusi yang membuatnya agar tetap langgeng berkuasa. Terlebih Rezim Ali Abdullah Saleh tidak mampu menyejahterakan rakyat Yaman. Kemiskinan yang meningkat di kalangan rakyat produktif, kurangnya kebebasan berpolitik, korupsi tinggi, angka pengangguran mencapai 40%. Di bawah Ali Abdullah Saleh, rakyat juga diresahkan oleh masalah keamanan, seperti pemberontakan Al Qaeda di Selatan dan Al Houthi di Utara. Rakyat kompak mendesak Ali Abdullah Saleh turun dari jabatan, demonstrasi digelar seantero Yaman. Ali Abdullah Saleh, mencoba meredam demonstran dengan menawarkan tidak akan maju lagi jadi presiden dan akan turun di 2013. Demonstran menolak tawaran Ali Abdullah Saleh, dan memintanya agar turun tahta sesegera mungkin. "Yaumul Ghadab" atau "Hari Kemarahan" diselenggarakan para demonstran untuk menggulingkan Ali Abdullah Saleh dari kursi Presiden. Presiden Ali Abdullah Saleh telah kehilangan legitimasinya, rakyat sudah tidak percaya lagi padanya. Sementara itu Arab Saudi juga meminta dia untuk mundur sebelum Yaman semakin memburuk. Ali Abdullah Saleh tidak hanya kehilangan dukungan dari rakyatnya, sekutunya di luar negeri memintanya untuk lengser. Ali Abdullah Saleh mencoba mengulur-ulur waktu, beberapa kali rencana negara-negara Teluk untuk memfasilitasi transisi kepemimpinan tidak terealisasi. Sampai akhirnya Ali Abdullah Saleh menjadi korban pengeboman pada awal Juni 2011. Nyawa Ali Abdullah Saleh tertolong, ia dilarikan ke Arab Saudi untuk menjalani pengobatan. Perginya Ali Abdullah Saleh ke Saudi untuk pengobatan disambut suka cita rakyat Yaman dan menolak Ali untuk kembali lagi ke Yaman. Setahun kemudian, Ali Abdullah Saleh dibawah tekanan Arab Saudi resmi menyerahkan jabatan Presiden ke Wapres Yaman, Abdul Mansyur Hadi. Di tengah hiruk pikuk Arab Spring di Yaman, Al Houthi dengan leluasa mengendalikan Yaman di wilayah utara, sedang Al Qaeda di wilayah selatan. Al Qaeda terus membangun kekuatan, bahkan pada 2009 terjadi merger dua kelompok Jihadis Saudi dan Jihadis Yaman dengan nama AQAP. AQAP kini dipimpin oleh Nasser al Wuhaysi, mantan sekretaris pribadi Osama, belakangan ia sering muncul memberikan ancaman pada AS dan Yaman. AS merespons mengirimkan drone untuk mengebom kamp-kamp pelatihan AQAP di Yaman. Syiah vs Sunni  Bagaimanapun juga konflik Yaman memiliki multi aspek seperti 'pelibatan' Arab Saudi, Amerika Serikat dan Al Qaeda, serta konflik ini juga diwarnai unsur konflik sektarian antara kelompok Syiah Houthi dengan masyarakat Yaman yang mayoritas Sunni. Houthi sebenarnya adalah suatu kelompok intelektual dan memiliki tentara yang memberontak secara internal (domestik) di Yaman. Kelompok ini awalnya muncul di sebelah utara Yaman, tepatnya di Muhafadhah (Provinsi) Sha'dah. Houthi memiliki pemikiran yang sama dengan Syiah Hizbullah di Libanon. Kelompok Houthi ini saling bahu-mambahu dengan Syiah 'Hizbullah' untuk menghancurkan masyarakat Sunni yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Antara Syiah Hizbullah dan Houthi memiliki aqidah yang sama yaitu aqidah Syiah Itsna'ariyyah atau disebut Syiah Rafidhah atau dikenal dengan nama lain yaitu "Syabab Almu'min" dan "Ansharullah". Pemikiran yang dibawa oleh kelompok ini adalah pemikiran Syiah Rafidhah yang sangat berbahaya, yaitu tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar Assiddiq sebagai khalifah pertama kerena keyakinan mereka yang berhak duduk sebagai khalifah setelah Nabi Muhammad SAW wafat adalah Ali bin Abi Thalib. Mereka juga mengkafirkan sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ustman bin Affan, bahkan Aisyah istri Nabi Muhammad, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad lainnya. Pemikiran mereka yang sangat berbahaya memerangi masyarakat Sunni Ahlussunnah wal Jamaah dan menghalalkan darah mereka. Peperangan inilah yang sedang terjadi di Yaman dan itu pula menjadi salah satu akar masalahnya. Yaman: Masih Mencekam Hasil pemantauan penulis terhadap situasi di Yaman dari pemberitaan media massa online dalam dan luar negeri sampai 20 Maret 2015 mendapatkan kesimpulan besar bahwa situasinya masih mencekam dan dampak dari konflik Yaman diperkirakan akan menimbulkan pendadakan strategis yang cukup menimbulkan efek bagi negara lain, termasuk Indonesia. Pendukung "Gerakan Selatan Yaman" meminta partai dan tokoh politik Yaman, termasuk Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi untuk meninggalkan Provinsi Aden pada 1 Maret 2015, karena khawatir daerah selatan Yaman akan menjadi wilayah konflik. Sementara di Kota Sana'a, ratusan pendukung Al Houthi menyatakan dukungannya terhadap deklarasi konstitusional oleh Al Houthi yang menyerukan semua pihak untuk berpartisipasi dalam pembentukan komite rakyat di Yaman. Selain itu, mereka juga mengecam intervensi AS dan Arab Saudi terhadap urusan internal Yaman, serta menolak rencana mantan Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi yang akan merelokasi Ibukota Yaman dari Sana'a ke Kota Aden. Kelompok Al Qaeda Yaman (AQAP) melancarkan serangan terhadap 1 stadion yang digunakan oleh anggota pemberontak Al Houthi sebagai kamp pelatihan di Kota Al-Bayda tanggal 3 Maret 2015, mengakibatkan 10 anggota Houthi tewas. Beberapa jam setelah serangan tersebut, AQAP kembali melancarkan serangan bom bunuh diri terhadap satu pertemuan kelompok Houthi di satu sekolah di Azzahir, mengakibatkan 8 orang tewas. Di saat bersamaan, satu bom pinggir jalan meledak ketika kendaraan patroli Houthi melintas di jalan raya dekat sekolah tersebut, mengakibatkan 9 anggota Houthi tewas. Pada hari yang sama, kelompok Al Qaeda melakukan serangan bom kepada pendukung kelompok Ansarullah di Kota Redda, Provinsi. Al-Baidha, mengakibatkan 12 anggota Ansarullah tewas. Sementara di depan gedung pemerintahan Provinsi Hadramut, Al Qaeda juga melancarkan serangan bom, yang menewaskan 3 tentara Yaman dan seorang warga sipil. Setelah gagalnya perundingan untuk mengatasi konflik yang terjadi dengan kelompok Houthi Syi’ah dan dimediasi PPB, Presiden Abedrabbo Mansour Hadi mengusulkan agar tempat pembicaraan perundingan para pemimpin suku di Aden diadakan di Ibukota Riyadh, Saudi Arabia yang juga disetujui Dewan Kerja Sama Teluk. Menurut Pemerintah Arab Saudi, krisis Yaman telah memicu kekhawatiran dunia, karena ketegangan antara Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi dengan kelompok Al Houthi telah dimanfaatkan kelompok Al Qaeda untuk menjalankan agendanya. Untuk itu, Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa keamanan Yaman adalah bagian tanggung jawab negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk. Sejauh ini, Al Houthi terus menyatakan resistensinya terhadap keputusan Arab Saudi yang menolak untuk berpartisipasi dalam dialog nasional Yaman. Menteri Pertahanan Yaman, Mayjen Mahmoud Al-Subaihi melarikan diri dari Kota Sana'a ke Kota Aden untuk bergabung dengan Presiden Yaman yang diakui dunia internasional, Abdul Rabbo Mansour Hadi. Al-Subaihi melarikan diri setelah kelompok Al Houthi yang menguasai Sana'a menyerbu rumahnya. Sejauh ini, Kota Pelabuhan Aden telah dijadikan oleh Abdul Rabbo Mansour Hadi sebagai basis kekuatannya untuk melawan kelompok Al Houthi. Bahkan sejumlah negara Teluk (termasuk Arab Saudi) telah memindahkan kedutaan besarnya dari Sana'a ke Kota Aden sebagai bentuk dukungannya terhadap Pemerintahan Abdul Rabbo Mansour Hadi. Sementara itu, kelompok militan Syiah Yaman, Al-Houthi membebaskan PM Yaman, Khaled Bahah, setelah hampir 2 bulan dijadikan tahanan rumah, termasuk seluruh menteri di Kabinet PM Khaled Bahah. Menurut sejumlah pihak di Yaman, pembebasan PM Bahah tersebut tidak terlepas dari tekanan kelompok bersenjata dan politik di Yaman terhadap Al Houthi. Pembebasan PM Khaled Bahah itu juga menunjukkan niat baik Al Houthi untuk memudahkan pembicaraan tentang transisi politik di Yaman.  Ansar al-Sharia, kelompok militan Yaman yang berafiliasi dengan Al-Qaeda di Yaman Utara mengaku bertanggung jawab atas penembakan yang menyebabkan seorang anggota senior gerakan Al Houthi, Abdul Karim al-Khiwani di Kota Sanaa pada 18 Maret 2015 tewas. Sementara di Kota Aden,Yaman Selatan terjadi bentrokan senjata setelah Komandan Pasukan Khusus di Aden (loyalis Al Houthi), Abdel Hafez al-Saqqaf menginstruksikan pengerahan pasukan ke di jalan-jalan umum di Kota Aden (termasuk dekat bandara), yang mendapat perlawanan dari Komite Perlawanan Rakyat (loyalis Presiden Yaman Abd Rabbuh Mansour Hadi). Multi Dampak Di era sekarang ini, apapun konflik yang terjadi di suatu negara apalagi di negara-negara yang masuk 'world hot spot' seperti negara-negara di Timur Tengah, maka selalu berdampak sangat banyak (multi dampak). Dampak pertama adalah konflik Yaman juga menjadi ajang 'proxy war' bagi Amerika Serikat dengan tujuan untuk menyeleksi dan menilai sebenarnya negara-negara mana saja yang menjadi 'sahabat sejati' mereka. Termasuk secara tidak langsung AS ingin mengetahui apa efek dari Arab Spring untuk kepentingan nasional mereka (terutama energi di masa depan). Di manapun ada konflik di belahan dunia ini yang ada keterlibatan AS, malah tidak dapat dihentikan dan semakin mencekam, karena di mana ada AS maka di situ akan ada kelompok teroris global, Al Qaeda. Dampak kedua adalah menaiknya harga minyak mentah dunia, terutama dengan adanya kekhawatiran konflik Yaman akan mempengaruhi arus distribusi atau pengiriman minyak mentah dari kawasan Timur Tengah ke berbagai negara. Naiknya harga minyak mentah dunia juga akan menyebabkan dinaikkannya harga BBM di Indonesia pada April 2015 mendatang. Bahkan kenaikan harga BBM tersebut juga akan dipengaruhi melemahnya nilai tukar dollar AS pasca dikeluarkannya kebijakan The Fed, serta masih terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kenaikan harga minyak mentah dunia akan semakin menggila jika konflik Yaman menyeret dua negara episentrum di kawasan ini yang berbeda sekte antara Arab Saudi (Sunni) dengan Iran (Syiah) bertarung secara "head to head". Dampak ketiga sebagai "side effect" atau "multiplier effect" dari konflik Yaman yang patut dicermati dan diantisipasi di Indonesia adalah akan banyaknya orang-orang Indonesia yang akan "berjihad" tidak hanya ke Suriah, namun juga ke Yaman. Di samping itu, dikhawatirkan imbas konflik sektarian di Yaman juga terjadi di Indonesia, mengingat resistensi kelompok Sunni dan Salafi di Indonesia terhadap kelompok Syiah yang dicurigai mereka semakin membesar dan membahayakan sudah semakin menguat, termasuk di Indonesia ada beberapa kelompok yang dinilai 'beraliran sesat', juga berpotensi menimbulkan konflik sektarian di Indonesia. ●

Konflik Ukraina, Rusia Takluk ke Barat/AS? Toni Ervianto  ;  Alumnus FISIP Universitas Jember; Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia

DETIKNEWS, 20 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

Konflik politik yang disertai dengan insurgensi di Ukraina sudah berlangsung lebih dari 1 tahun yang menurut catatan Badan HAM PBB sebanyak 6.000 orang (dari kalangan tentara dan warga sipil) tewas sejak konflik di Ukraina terjadi pada April 2014. Dalam perkembangannya, konflik yang terjadi di Ukraina semakin menarik untuk dicermati karena maraknya proxy war yang menyertainya, serta “memori lama persaingan Uni Soviet vs Barat/AS” sebelum terjadinya glasnost dan pereztroika kembali terulang. Menurut catatan penulis, hingga 8 Maret 2015, konfrontasi senjata dalam skala kecil masih terjadi di Debaltseve, Ukraina Timur. Jubir Militer Ukraina, Andrey Lysenko menyatakan bahwa kontak senjata kembali dilakukan oleh kedua pihak (apkam Ukraina dan pemberontak pro-Rusia), sehingga memunculkan kekhawatiran gagalnya gencatan senjata yang digagas dalam KTT Minsk. Sebelumnya, Menhan Inggris Michael Fallon, negaranya berencana mengirim sejumlah perangkat militer pekan ini guna membantu tentara Ukraina mempertahankan wilayahnya dari agresi Rusia. Senada dengan itu, Ketua DPR AS, John Boehner juga mendesak Pemerintah AS segera mengirim persenjataan berat ke Ukraina, sekaligus menerapkan sanksi terhadap Rusia. Sebaliknya, Deputi Menlu AS, Antony Blinken beranggapan bahwa pengiriman senjata ke Ukraina bukanlah solusi militer terbaik, mengingat Rusia yang juga terus memperkuat dukungannya kepada kelompok separatis, sehingga berpotensi mengakibatkan situasi chaos. Untuk itu, Blinken lebih memilih langkah diplomatik, dengan menerapkan sanksi bagi Rusia. Adu Kuat Senjata Komandan Brigade Arhanud AS Kol. Michael Foster mengungkapkan bahwa pada akhir minggu ini Pemerintah AS akan menempatkan enam kompi pasukan angkatan daratnya di Ukraina guna melatih angkatan darat negara tersebut. Menurut Foster program kerjasama pelatihan AD AS–Ukraina tidak akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengirimkan persenjataan AS ke Ukraina. AS telah menunda pengiriman persenjataan tempurnya ke Ukraina setelah terjadi kesepakatan gencatan senjata pada 13 Februari 2014. Selain AS, sebelumnya Inggris juga berjanji akan mengirimkan penasihat militernya ke Ukraina. AS dan NATO telah menjalin kerjasama pelatihan militer dengan Ukraina sejak musim gugur 2014. Sementara itu, di Mons, Belgia, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg mengatakan, bahwa Rusia masih mengirim persenjataan, pasukan dan pasukan pemberontak di Ukraina Timur. Tindakan itu melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui bersama pada 12 Februari 2015 di Minsk. Untuk itu, Stoltenberg menyerukan kepada Rusia agar segera menarik seluruh pasukannya dari Ukraina Timur dan menghormati kesepakatan Minsk. Di lain pihak, pejabat Kemenlu Rusia mengatakan, Pemerintah Rusia memiliki hak menempatkan senjata nuklir di Semenanjung Krimea dan Laut Hitam. Sedangkan, Komandan militer AS di Eropa, Letjen Ben Hodges mengatakan saat ini ada sekitar 12.000 tentara pendukung kelompok separatis di Ukraina Timur, 29.000 tentara Rusia di Krimea. Konflik Ukraina selain diwarnai fenomena kekuatan adu senjata, juga telah “membuka bisnis baru” bagi tentara bayaran. Hal ini diakui oleh Ketua Madrid Committee in Support of Anti-Fascist Ukraine Ramiro Gomez mengungkapkan adanya beberapa warga negara yang menjadi tentara bayaran dan bergabung dengan kelompok fasis di Ukraina serta berjuang besama pasukan Ukraina melawan pasukan separatis Ukraina Timur. Para tentara bayaran tersebut umumnya merupakan veteran tentara Spanyol. Pembayarannya dilakukan melalui bank cabang terbesar Ukraina di Spanyol, PrivatBank. Sementara itu, informasi yang beredar tentara bayaran asal Spanyol bergabung dengan milisi ultra nasional Ukraina, termasuk batalyon Neo-Nazi Azov. Selain berjuang bersama pasukan Ukraina, tentara bayaran asal Spanyol tersebut ada yang berjuang bersama pasukan Ukraina Timur. Minggu lalu, polisi Spanyol menangkap delapan warga Spanyol yang diduga terlibat dalam konflik Ukraina. Kedelapan orang tersebut dikenai dakwaan telah melakukan kejahatan pembunuhan, kepemilikan senjata api dan bahan peledak, serta melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Spanyol di luar negeri. Rusia Takluk? Rusia dinilai oleh PBB, NATO, Barat dan Amerika Serikat sebagai “aktor intelektual” berkepanjangnya konflik Ukraina, sehingga NATO, Barat dan Amerika Serikat sepakat untuk terus mendesak Rusia agar tidak membantu kelompok separatis di Ukraina atau Rusia akan mendapatkan beragam sanksi baru. Wakil Sekretaris Jenderal NATO Alexander Vershbow mengatakan, Rusia menjadi “ancaman baru” bagi perdamaian di Ukraina, seiring perangkat persenjataan berat yang dipasok negara tersebut guna memperkuat kelompok separatis di wilayah konflik. Sebaliknya, Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Anatoly Antonov membantah tuduhan NATO, dan menganggapnya sebagai upaya mendisinformasi fakta di lapangan. Menlu Rusia, Sergey Lavrov dan Menlu AS, John Kerry bertemu, membahas situasi keamanan di Ukraina pasca penarikan mundur tentara Ukraina dan separatis pro-Rusia dari wilayah operasi Debaltseve. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Kerry meminta Rusia agar mematuhi perjanjian genjatan senjata yang digagas dalam KTT Minsk. Asisten Menlu AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia, Victoria Nulland mengatakan, Pemerintah AS tengah mempertimbangkan sanksi baru terhadap Rusia jika terus melakukan pelanggaran gencatan senjata di Ukraina Timur, atau gagal menerapkan perjanjian yang ditandatangani antara Pemerintah Ukraina dan kelompok separatis yang didukung Rusia. Sebelumnya, Kanselir Jerman, Angela Merkel telah mengeluarkan peringatan serupa. Menurut Merkel, jika perjanjian di Minks gagal, maka Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia. Departemen Keuangan AS berlakukan sanksi terhadap 14 orang, termasuk 8 orang separatis Ukraina, dan 2 entitas termasuk Russian National Commercial Bank, bank Rusia yang beroperasi di Krimea dan semenanjung di Laut Hitam yang dianeksasi Rusia. Dengan demikian, aset-aset ke 14 orang tersebut yang berada di AS akan dibekukan, dan dilarang masuk ke AS. Ke 14 orang itu dan 2 entitas dituduh “merongrong kedaulatan Ukraina” dan menggelapkan aset Pemerintah Ukraina Tidak hanya ancaman sanksi terhadap Rusia, bahkan “proxy war” juga diciptakan untuk menyudutkan Rusia, dengan tertembaknya Boris Nemtsov pada 28 Februari 2015. Secara khusus, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko juga menyebut Boris Nemtsov sebagai pahlawan yang menghubungkan Kremlin dan Kiev. Kubu oposisi (Partai Republikan) berencana mengungkap bukti-bukti keterlibatan tentara Rusia dalam konflik di Ukraina, berdasarkan fakta-fakta yang dimiliki Boris Nemtsov sebelum terbunuh. Di Moskow, anggota oposisi Partai Republikan, Alexei Navalny meyakini bahwa rezim penguasa berada dibalik kematian Boris Nemtsov. Menurut Alexei, di samping mengeksekusi Nemtsov, Kremlin juga membentuk “team” yang melakukan kontra-opini terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan kebijakan Presiden Vladimir Putin, termasuk membentuk relawan-relawan perang di Ukraina dan Chechnya. Di lain pihak, Presiden Putin kembali menegaskan bahwa Kremlin bukanlah dalang terkait kematian Nemtsov. Untuk itu, Putin memerintahkan Badan Keamanan Federal Rusia terus melakukan penyelidikan guna mengungkap aktor dibalik kematian tokoh oposisi tersebut. Konflik Ukraina memiliki multi dimensi dan kepentingan di antara kelompok yang bertikai. Bagi Rusia, “keterlibatannya” dalam konflik Ukraina selain terkait agar Ukraina hanya menjual minyak dan gasnya ke Rusia dengan harga yang ditetapkan oleh Rusia, di sisi yang lain Rusia setelah kuat ekonomi dan militernya pasca bubarnya Uni Soviet sebenarnya “menginginkan” agar negara-negara pecahannya tetap “di-remote control” walaupun mereka secara yuridis adalah merdeka. Bagi Barat dan AS, kebangkitan Rusia secara geopolitik, geoekonomi dan geostrategi sangat tidak diharapkan, apalagi manuver Putin seringkali dinilai Barat/AS “membahayakan” seperti bekerjasama/bersahabat antara Rusia dengan Korea Utara. Bagaimanapun juga, keterlibatan AS dalam “penyelesaian” konflik Ukraina akan membahayakan defisit neraca berjalan mereka, karena untuk memerangi ISIS saja, AS sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 23 trilyun. Tampaknya, peranan Paman Sam sebagai “polisi dunia” harus dikaji ulang. ●

Ancaman dalam Pemilu 2014, Harus Dapat Diatasi! Toni Ervianto  ;  Alumnus FISIP Universitas Jember, Alumnus Pasca Sarjana Universitas Indonesia

DETIKNEWS,  10 Januari 2014

                                                                                                                        

Pelaksanaan Pemilu 2014 yang akan diawali pada 9 April 2014 masih ditandai sejumlah kerawanan dan ancaman yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ataupun situasi dan kondisi sebelum, selama dan setelah Pemilu 2014. Padahal stabilitas politik dan keamanan pasca Pemilu 2014 di Indonesia sangat diperlukan sebagai “titik picu landasan” untuk kejayaan Indonesia pada 2045 yang sudah diprediksi berbagai futurolog. Namun, jika Pemilu 2014 berantakan, maka “kembalinya pemerintahan yang otoriter” tidak menutup kemungkinan terjadi. Oleh karena itu, harus menjadi hajat semua komponen bangsa untuk menyukseskan Pemilu 2014 secara aman, adil, jujur, demokratis dan berbudaya. Namun seperti dikemukakan di atas, sejatinya persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 masih ditandai sejumlah kerawanan dan ancaman. Setidaknya ada beberapa kerawanan dan ancaman yang perlu mendapatkan perhatian dan pencermatan tersendiri. Pertama, Lembaga Advokat Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat misalnya menilai terdapat daerah pemilihan (dapil) yang rawan konflik komunal di Mamuju. Kerawanan itu timbul karena terdapat basis-basis massa parpol yang kuat di dalam satu dapil tersebut. Selain itu, dapil tersebut merupakan daerah transmigrasi yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku. Isu sukuisme sering muncul dalam kampanye, sehingga menimbulkan ketegangan antar kelompok warga seperti pada beberapa pemilihan kepala desa di dapil itu. Sementara itu, di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan hasil pemantauan sementara Panwaslu Kabupaten Tegal ternyata pemasangan alat peraga kampanye masih belum tertata dan rawan konflik, karena pihaknya masih menemukan pelanggaran zona kampanye hampir di setiap kecamatan. Selain itu, ditemukan pula pemasangan alat peraga kampanye di halaman rumah penduduk tanpa izin pemilik rumah. Seharusnya pemasangan alat peraga kampanye oleh parpol juga harus berkoordinasi dengan pihak desa. Namun, hingga saat ini beberapa Kepala Desa (Kades) menyatakan belum ada parpol yang melakukan koordinasi dengan pihak desa. Kedua, Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengatakan, proses pelaksanaan tahapan penetapan DPT dan distribusi surat suara untuk Pemilu 2014 dinilai akan berjalan dengan lancar, meskipun potensi kerawanan keamanannya tetap ada, terutama dalam kaitan adanya kemungkinan sabotase yang perlu diantisipasi aparat keamanan. Polri berharap, agar protes yang ada dapat disalurkan melalui jalur hukum, dan tidak dilakukan dengan mengerahkan kekuatan massa. Potensi kerawanan keamanan dapat saja terjadi dalam pelaksanaan tahapan kampanye, sebab akan ada pengerahan kekuatan massa yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Oleh sebab itu, perlu ada konsolidasi bersama antara kekuatan TNI dan Polri untuk pengamanan Pemilu 2014. Permasalahan DPT yang tidak valid terjadi di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, hampir semua kabupaten di Bengkulu kecuali Kabupaten Kepahiang serta Yogyakarta dan Sleman. Ketiga, menjelang pelaksanaan Pemilu 2014, masyarakat diharapkan dapat mewaspadai peredaran uang palsu. Politik uang yang biasanya dihalalkan para peserta Pemilu menjadi salah satu pintu masuk beredarnya uang palsu di masyarakat. Bank Indonesia hingga Perum Percetakan Uang Republik Indonesia diharapkan dapat memantau peredaran uang. Menurut Abdullah Dahlan, peneliti ICW, karena Peruri berada dibawah kendali partai penguasa, penting juga dalam menjaga netralitas dan kemudian tidak menjadi alat kekuasaan dalam kontestasi Pemilu. Keempat, setiap memasuki tahun politik dan peralihan kekuasaan, potensi penyimpangan anggaran negara terbuka lebar. Secara politis, sangat dimungkinkan adanya manipulasi anggaran. Praktik-praktik tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan siklus anggaran melalui pengalokasian anggaran untuk pelayanan publik baik dalam model program kegiatan maupun bantuan atau subsidi. Kelima, jumlah kertas suara yang tidak terpakai karena pemilih tidak menggunakan haknya atau golput, berpotensi disalahgunakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di TPS untuk diberikan kepada caleg yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme kontrol yang ketat. Keenam, pelanggaran aturan kampanye yang masih marak terjadi di beberapa daerah, seperti di Situbondo Jawa Timur, Panwaslu setempat belum dapat menertibkan alat peraga kampanye parpol dan caleg yang melanggar aturan, karena tidak adanya dukungan anggaran operasional dari APBD. Pemasangan alat peraga kampanye dari berbagai caleg dan parpol yang dipasang di sembarangan tempat juga terjadi di Bandar Lampung dan Mesuji, Padang, Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Ketujuh, terjadinya permasalahan penyelenggara Pemilu di beberapa daerah. Seperti Dompu, NTB, Panwaslu tidak dapat merekrut PPL karena tidak adanya dana. Honor KPU Kabupaten Lampung Barat bulan Desember 2013 yang belum dibayar, kekosongan komisioner KPU Berau, Kalimantan Timur, karena terlambatnya proses seleksi. Hasil seleksi anggota KPU Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang ditolak masyarakat karena dinilai tidak obyektif, serta disharmonisasi Komisi I DPRD Banyuasin Sumatera Selatan dengan salah satu pejabat KPU setempat. Kedelapan, kemungkinan pelaksanaan Pemilu 2014 yang diprediksi pengamat politik UI, Iberamsjah akan suram, karena parpol akan menghadapi ketidakpercayaan dari masyarakat, akibat banyaknya elit parpol yang korupsi dan tidak memikirkan nasib rakyat. Harus Dapat Diatasi Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya tidak mengharapkan pesta demokrasi pada 2014 akan berakhir dengan yang tidak seperti kita inginkan. Karena kita sebagai anak bangsa telah sepakat untuk mensukseskan Pemilu 2014 dengan anti golput, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan edukasi politik secara baik dan benar serta tidak provokatif kepada masyarakat. Kita juga telah sepakat agar caleg atau capres yang track recordnya tidak jelas, buram, korup, tidak amanah dan tidak cerdas untuk tidak kita pilih karena kita juga telah sepakat mengatakan “cukup” kepada mereka, agar tercegahnya wakil-wakil rakyat yang “4L (lo lagi, lo lagi)”. Oleh karena itu, Pemilu 2014 harus dilaksanakan secara baik, benar dan lancar, serta sedapat mungkin dapat menghemat anggaran negara. Mengingat signifikansi dan urgensi Pemilu 2014 yang sangat krusial, maka apapun permasalahan yang sudah terdeteksi secara dini serta ancaman yang sudah ter-scanning secara dini, juga harus dapat diatasi dan diantisipasi. Permasalahan yang terjadi harus segera direspons secara baik dengan mengedepankan kepentingan bersama dan kepentingan negara.  Warning-warning yang disampaikan berbagai kalangan di atas juga perlu mendapatkan pencermatan dan diatasi sedini mungkin. Pokoknya apapun jenis permasalahan dan ancaman yang mengganggu Pemilu 2014, harus dapat diatasi karena itu pertaruhan nasional. Pertaruhan nasib bangsa ini menghadapi 'global competition edge'. ●