Demokrasi Kompatibel Dengan Islam

Demokrasi Kompatibel Dengan Islam Moh Mahfud MD  ;   Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN); Ketua MK-RI 2008-2013

                                                   KORAN SINDO, 22 April 2017

                                                                                                                                                           

Begitu mendarat di Melbourne pada Selasa tanggal 18 April 2017 kemarin saya mengaktifkan handphone (HP). Pesan-pesan yang tertunda masuk selama saya dalam penerbangan dari Jakarta ke Australia itu langsung berebutan masuk ke dalam HP. Ada yang melalui SMS, ada yang berebutan melalui grup-grup WhatsApp, ada juga yang melalui cuitan-cuitan di Twitter. Tidak sedikit yang menyatakan khawatir dan menanyakan pendapat saya tentang situasi Jakarta pasca-pemungutan suara pada pilgub. Apa yang terjadi kalau Anies yang menang? Bagaimana situasi jika Ahok yang menang? Akan amankah Jakarta? Demikian ragam pertanyaan yang berebutan masuk melalui media sosial itu.  Contohnya netizen Ray Yoes dengan akun @RayYoes3 mencuitkan pertanyaan kepada saya dengan nada cemas: ”Pak Mahfud, apakah Jakarta akan terjadi konflik atau perang, atau mungkin ini sebuah kegoblokan..., hanya pilkadal kok ribet Pak.” Saya langsung membalas cuitan Ray itu dengan cuitan juga: ”Jakarta akan aman. Yang penting jangan ada provokasi dan kita tidak ikut manas-manasi. Selesai pilgub, insyaallah, selesai suasana panasnya.” Saya menyampaikan jawaban itu dengan yakin bahwa semua akan berlangsung dan berakhir baik-baik saja. Akhirnya terbukti, setelah pemungutan suara diumumkan melalui exit poll dan disusul dengan quick count secara pelan tetapi pasti suasana terus mereda. Yang kalah mengucapkan selamat kepada yang menang, yang menang bersujud syukur tanpa jemawa. Memang, semula banyak yang khawatir, demam Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (Pilgub DKI) Jakarta akan dipuncaki dengan munculnya situasi buruk semisal konflik horizontal atau kerusuhan berbau SARA. Tapi sejak awal saya mengatakan, begitu pemungutan suara selesai dan hasilnya diumumkan, suasana perang urat syaraf akan mulai reda. Pengalaman kita dalam beberapa dasawarsa belakangan ini membuktikan itu. Dalam ingatan saya, setiap menjelang pemilihan pejabat-pejabat penting kerap kali terjadi kontroversi dan pembelahan masyarakat ke dalam sikap yang saling berhadapan dan saling serang, tetapi begitu kontes selesai, ya, selesailah hiruk-pikuknya. Kita tentu masih ingat, situasi sangat panas juga terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Parpol-parpol banyak yang terpecah, ormas-ormas juga terbelah, bahkan keluarga-keluarga pun terbelah ke dalam pertentangan. Yang satu mendukung Jokowi, yang satunya mendukung Prabowo. Tapi begitu pemilihan selesai, masyarakat mulai tenang, kontestan memang beperkara ke Mahkamah Konstitusi, tetapi akhirnya pertentangan itu selesai dengan baik sehingga pemerintahan baru bisa bekerja sesuai dengan mandat yang diterima secara konstitusional. Sebelum itu situasi sangat panas juga terjadi saat Pemilu Legislatif (Pileg) 1999 yang disusul dengan pemilihan presiden berdasar hasil pemilu legislatif tersebut. Ketegangan itu semula muncul secara keras antara yang mendukung Megawati sebagai calon presiden dengan alasan PDI Perjuangan menang pileg dan barisan yang mendukung BJ Habibie dengan alasan gabungan parpol-parpol pemenang pemilu selain PDI Perjuangan menguasai lebih banyak kursi di MPR sebagai lembaga negara yang berhak memilih presiden/wakil presiden. Ketegangan yang semula massa masing-masing sudah saling ancam untuk melakukan keributan dengan kekerasan itu akhirnya selesai dengan baik setelah sidang MPR berhasil memilih presiden. Rangkaian fakta historis bahwa rakyat Indonesia bisa berdamai atau menerima hasil kontes politik yang diatur melalui mekanisme demokrasi itu membuktikan bahwa demokrasi adalah kompatibel (cocok dan harmonis) untuk dijadikan prinsip, sistem, dan mekanisme ketatanegaraan di Indonesia. Bahkan setelah mengirim tim yang ditugasi memantau pemilu tahun 1999 di Indonesia, Clinton Center menyebut bahwa (jika menggunakan umat Islam Indonesia sebagai sampel), demokrasi itu kompatibel dengan Islam. Kita sendiri bisa menyimpulkan dari lembaga yang didirikan dan dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton itu bahwa kompatibelnya demokrasi dengan rakyat Indonesia sama dengan kompatibelnya demokrasi dengan umat Islam. Mengapa? Karena rakyat Indonesia yang pemeluk Islamnya mencapai 87% dari sekitar 250 juta penduduk bisa menerima dan melaksanakan demokrasi dengan baik. Rakyat Indonesia dengan dukungan kuat umat Islam bisa sportif melaksanakan demokrasi di dalam situasi pluralitas yang sangat masif. Oleh sebab itu umat Islam Indonesia tidak perlu mencari ideologi lain yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Dengan demokrasi umat Islam, bersama umat-umat lain, di Indonesia bisa memperjuangkan aspirasinya dalam kehidupan bernegara tanpa merusak akidah. Demokrasi sebagai produk ijtihad para ulama yang kemudian diterima sebagai kesepakatan luhur (mistsaqon ghaliedza) atau modus vivendi di Indonesia memberi jaminan seluruh bangsa untuk beribadah dan menyalurkan aspirasi politik secara bergotong-royong. Maka itu jangan pernah lelah atau bosan untuk mencintai dan merawat Indonesia. ●

Melampaui Kutub Arab dan Iran Fajar Riza Ul Haq  ;   Direktur Eksekutif Maarif Institute

KOMPAS, 06 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Indonesia adalah rujukan bagi Afganistan. Keberhasilan memadukan demokrasi dan Islam melalui proses transisi politik yang damai menjadi alasan utama. Pengakuan itu dilontarkan seorang aktivis pro demokrasi Afganistan, Kawa Aahangar, kepada penulis saat menjadi pembicara tamu dalam "Workshop Islam dan Demokrasi" di Kolombo, 5-7 Mei 2015. Kawa adalah sepupu dari tokoh Mujahidin Afganistan, Ahmad Shah Massoud, yang tewas dibunuh Al Qaeda pada September 2001. Massoud merupakan komandan perang yang berhasil mengusir pasukan Uni Soviet dari "Negeri Mullah" itu. Ia percaya pada demokrasi, salah satu faktor yang membuatnya dimusuhi Taliban dan Al Qaeda. Workshop yang difasilitasi International Foundation and Electoral System (IFES) dan Search for Common Ground itu diikuti para pegiat pemilu dan demokrasi dengan latar belakang Muslim dari Maladewa dan Sri Lanka. Islam agama resmi negara di Maladewa, nyaris 100 persen penduduknya Muslim. Adapun Sri Lanka dihuni Etnik Sinhala (82 persen), Sri Lanka-Tamil (4,3 persen), India-Tamil (5,1 persen), dan Sri Lanka-Moro (7,9 persen). Meski dari sisi jumlah, populasi Etnik Sinhala merupakan mayoritas, distribusi kewilayahan etnisitasnya cukup cair. Negeri mayoritas berpenduduk Buddha ini masih berupaya merekonsiliasi hubungan etnik dan menyelesaikan persoalan HAM pasca konflik berkepanjangan. Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan populasi penduduk Muslim-nya mencapai dua pertiga membuat para pegiat demokrasi di kedua negara tersebut terkagum-kagum. Mereka menilai, gambaran kehidupan demokrasi di Indonesia berbeda dari Malaysia yang selama ini dijadikan referensi "negara ideal" untuk pemeluk Islam, di samping negara-negara Timur Tengah. Direktur Search for Common Ground Sri Lanka dan Maladewa Muhamed Nawaz menyebut, komunitas Muslim membayangkan mereka seakan tinggal di negara Islam meskipun hidup di lingkungan mayoritas Sinhala-Buddhis. Di sisi lain, sentimen anti Islam dari kelompok ekstrem Bodu Bala Sena telah memicu kerusuhan Juni 2014 sehingga membuat ketegangan relasi etnik-keagamaan. Pengalaman Indonesia mengelola perbedaan etnik dan agama dalam bingkai politik kewargaan atas dasar kesetaraan dan kebinekaan dapat menjadi salah satu referensi bagi negara seperti Sri Lanka. Buku baru Kajian Islam dan demokrasi di negara-negara berpenduduk Muslim masih didominasi pengalaman dan pengaruh geopolitik di Timur Tengah dan Asia Selatan, seperti terlihat dalam tulisan Olivier Roy dan Gilles Kepel. Namun, belakangan Alfred Stepan (2013) mengamati fenomena kemunculan demokrasi di Indonesia, Senegal, dan Tunisia yang dianggap memiliki kebijakan mendukung kolaborasi negara dan agama di ruang publik. Menurut Stepan, tidak ada satu pun negara berpenduduk mayoritas Muslim melegalisasi syariah sebagai hukum positif negara dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Secara historis-sosiologis, Islam yang berkembang di luar kawasan Timur Tengah masih diperlakukan sebagai-memakai bahasa Surin Pitsuwan-halaman belakang, catatan pinggir dalam sejarah dunia Islam. Keberadaan dua kota suci Mekkah dan Madinah di Arab Saudi telah dilembagakan sebagai pusat otoritas keagamaan yang kemudian diberi bingkai politik oleh Pemerintah Arab Saudi. Revolusi Iran tahun 1979 di bawah komando Ayatullah Khoimaini menjelma menjadi ancaman serius terhadap supremasi politik Islam-Arab Saudi, terlebih ada upaya menginternasionalisasikan semangat revolusi itu. Persekutuan Arab Saudi dan Amerika Serikat telah memberikan keleluasaan kepada otoritas Negara Arab, tidak hanya dalam rangka kepentingan memotong pengaruh politik Iran, tetapi juga untuk menyokong kekuatan-kekuatan pro Arab Saudi di Asia Selatan, seperti Pakistan dan Timur Tengah. Dalam konteks ketegangan kedua kutub politik-keagamaan tersebut, Indonesia menjadi sangat penting untuk tidak terseret ke dalam pusaran konflik di Timur Tengah. Bahkan, Indonesia punya peluang menjadi rujukan baru bagi tradisi Islam rahmatan lil 'alamin pada abad ke-21. Negeri ini punya modal sosial dan politik yang menjanjikan. Negara-negara berpenduduk Muslim di dunia mengakui pencapaian luar biasa Indonesia mengatasi krisis politik dengan sukses membangun sistem pemerintahan demokratik tanpa menegasikan Islam. Potret global Islam hari ini dan esok akan banyak ditentukan oleh perkembangan Islam di negara-negara Asia dan Afrika. Pesatnya pertumbuhan populasi Muslim di kedua kawasan ini sungguh tidak bisa diabaikan, terlebih Asia dihuni kekuatan-kekuatan regional strategis bagi kepentingan keseimbangan geopolitik global; Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Survei Pew Research Project memprediksi, pertambahan populasi Muslim akan lebih cepat dibandingkan dengan pemeluk agama lain hingga tahun 2050. Populasi Muslim di India diperkirakan akan menjadi terbesar dunia menyalip Indonesia. Menjadi masalah serius ketika berlarutnya konflik politik di kawasan Timur Tengah yang di antaranya dipicu persaingan kutub Arab Saudi dan Iran memengaruhi hubungan antarkelompok sosial-keagamaan di Indonesia. Di satu sisi, hubungan kesejarahan dan arus transmisi intelektualisme Islam dari Jazirah Arab ke Nusantara telah berjasa besar dalam penyebaran dan pertumbuhan tradisi Islam di Indonesia hingga hari ini. Islam Indonesia Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari, dua tokoh kunci yang melahirkan dua garda organisasi moderat Muhammadiyah dan NU, menimba ilmu di Tanah Suci Mekkah pada awal abad ke-20. Di sisi lain, proyek penyebarluasan Madhab Islam-Sunni Arab Saudi dan Madhab Islam-Syiah Iran beberapa dekade belakangan berimplikasi terhadap dinamika hubungan kelompok keagamaan di Indonesia. Ada kekhawatiran masyarakat Muslim Indonesia akan terdeterminasi oleh konflik politik kutub Arab dan Iran dengan indikasi peningkatan sektarianisme dan syiar kebencian. Pilihan bijaknya jelas. Bangsa ini harus punya kesadaran kolektif untuk keluar dari jebakan pengerasan poros Saudi dan Teheran. Asas politik luar negeri "bebas aktif" penting diterjemahkan dalam konteks ini demi kepentingan nasional, tidak terjebak pada ekstremisme ideologi politik sektarian. Indonesia berkesempatan besar bukan sebatas mendapat pengakuan dari negara-negara berpenduduk Muslim, seperti diutarakan pegiat demokrasi Afganistan, melainkan juga menulis "buku baru" dan menjadi bacaan utama dalam konstelasi dunia yang multipolar. Perlu kerja keras diplomasi pemerintah untuk bersinergi dengan kelompok sipil dalam menyuarakan pengalaman Indonesia melembagakan nilai dan perangkat demokrasi yang selaras dengan prinsip syariah Islam, yaitu kesetaraan, keadilan, dan bebas dari diskriminasi. Indonesia bukan lagi halaman belakang di tengah perubahan geopolitik global, melainkan poros alternatif yang mewakili kekuatan baru negara berpenduduk Muslim di Asia. Ini menuntut keseriusan pemerintah dengan visi jauh ke depan. ●