Kemiskinan di Jakarta

Kemiskinan di Jakarta Heppy Trenggono ;  Rumah Kebangkitan Indonesia; Pemimpin Gerakan Beli Indonesia

                                                   REPUBLIKA, 11 Januari 2018

                                                           

Menarik apa yang disampaikan Gubernur Anies baswedan pada Ahad (7 Januari 2018) lal. Gubernur yang hadir sebagai undangan untuk memberikan sambutan dalam acara Deklarasi Gerakan Kebangkitan Indonesia tersebut menggambarkan kondisi kemiskinan di Jakarta yang sangat mengagetkan. Jakarta menyimpan 3 juta orang yang pengasilannya kurang dari Rp 1juta per bulan. Di Jakarta juga terdapat 220 kampung padat miskin, yang terdepan di Indonesia. Intinya, jika anda ingin melihat orang miskin yang paling miskin di Indonesia, Anda hanya bisa temukan di Jakarta. Kenyataan ini diperparah dengan tingkat pendidikan yang tidak memadai. Separuh anak–anak di Jakarta Utara tidak tamat SMA, di Jakarta Barat 4 dari 10 anak tidak tamat SMA. Ini menggambarkan betapa suramnya masa depan mereka. Kita maklum bahwa hanya untuk menjadi office boy pun ijazah minimal SMA diperlukan. Apa yang disampaikan Gubernur cukup mengagetkan, mengingat jumlah APBD Jakarta yang sangat besar, lebih dari Rp 70 triltun per tahun. Apa yang telah diselesaikan dengan APBD tersebut?. Selama ini, Jakarta selalu digambarkan persoalan terbesarnya adalah kemacetan. Ternyata, di balik kemacetan lalu lintas Jakarta, terdapat jumlah besar masyarakat yang terperangkap di gang–gang sempit dan kebingungan kemana harus mencari nafkah. Mereka bahkan tidak sempat menjadi bagian dari kemacetan itu. Di luar hal itu, saya bersyukur Gubernur Anies telah menyampaikan perspektif yang utuh tentang tantangan yang harus dihadapi Pemerintah DKI. Tidak hanya mengatasi banjir dan kemacetan, tetapi juga memerangi kemiskinan yang ada di Jakarta. Persoalan kemiskinan ini merupakan hal mendasar yang harus mendapatkan porsi perhatian besar dalam agenda pembangunan. Kita memahami bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan. Bagi pelakunya, kemiskinan seperti hukuman atas dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Jika dibiarkan akan meledak sewaktu waktu ketika keadaan sangat sulit dan mereka menuntut keadilan. Jakarta harus mampu melayani penduduknya secara adil. Bukan hanya membangun mal dan ruas jalan, tetapi persoalan pendidikan dan ekonomi rakyatnya juga harus dibangun. Bukankah tujuan membangun negara ini adalah untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur untuk seluruh rakyat Indonesia? Mengatasi kemiskinan di Jakarta, setidaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. 1. Bagaimana menghidupkan ekonomi kerakyatan di Jakarta Di tengah korporasi besar yang ada, Jakarta harus tetap memberikan ruang bagi kehidupan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang melibatkan rakyat kecil sebagai pelakunya. Pedagang di pasar tradisional, warung makan, warung kelontong, pedagang ikan, pedagang kaki lima, tukang ojek, adalah bentuk–bentuk ekonomi kerakyatan yang ada di Jakarta. Bentuk–bentuk ekonomi kerakyatan ini sangat rentan terhadap praktek kapitalisme, mudah runtuh, dan sering menjadi sasaran penggusuran. Kita lihat bagaimana menjamurnya mini market telah menggilas warung–warung kecil dan pasar tradisional. Bahkan, tukang ojek kampung-pun hari ini harus bertekuk lutut kepada pemodal besar yang menerapkan tarif ber-subsidi bagi pengguna ojek mereka. Sehingga, tidak sedikit tukang ojek kampung yang kehilangan mata pencaharian. Pemerintah harus mampu merumuskan regulasi yang membuat Jakarta tetap menarik bagi investor, tetapi sekaligus melindungi kehidupan ekonomi rakyat. Bagaimana Jakarta bisa membangun ekosistem yang tidak hanya membuat korporasi bertumbuh, UMKM bertumbuh, tetapi ekonomi kerakyatan juga hidup dan bertumbuh. 2. Bagaimana mendorong tumbuhnya kewirausahaan Maju atau mundurnya ekonomi sebuah bangsa ditentukan oleh sektor swastanya, jika swasta maju, majulah ekonomi bangsa itu. Kita memiliki tantangan besar dalam hal jumlah wirausaha di Indonesia, menurut BPS tahun 2016 jumlah wirausaha Indonesia sebesar 3.1 persen dari jumlah penduduk, meliputi umkm dan pengusaha mikro, ini terendah di ASEAN, Singapura terdapat 7 persen wirausahawan dari total penduduknya, apalagi dibandingkan dengan negara maju seperti Jepang 11%, Amerika 12 persen, dan Cina 10 persen. Jakarta saat ini bukanlah sebuah kota yang bersahabat untuk UMKM. Sekedar izin domisili saja sangat sulit. Kebijakan zonasi yang hanya memperbolehkan wilayah–wilayah tertentu saja yang bisa dijadikan untuk tempat usaha, membuat UMKM bukan hanya berhenti bertumbuh di Jakarta, tetapi berguguran pada beberapa tahun terakhir ini. Pemerintah Jakarta perlu mengubah paradigma berpikirnya, bukan membatasi ini dan itu tetapi bagaimana justru agar masyarakat mudah membuat usaha. Bagaimana agar siapapun mereka bisa memulai usaha dengan apa yang mereka miliki. Bagaimana memberikan akses permodalan, bagaimana menyentuh mereka dengan pelatihan–pelatihan kewirausahaan, juga bagaimana memberikan lingkungan usaha yang sehat bagi mereka. Lebih lanjut, untuk mendorong tumbuhnya wirausaha tidak hanya sekedar bagaimana masyarakat bisa membuat produk atau jasa, tetapi bagaimana agar produk dan jasa mereka dibeli. Di sinilah letak persoalan mendasar pembangunan ekonomi di Indonesia. Bukan anak–anak kita yang tidak bisa membuat produk, tetapi kita sendiri yang tidak mau membeli produk mereka. Bayangkan, anak kita mampu membuat pesawat canggih CN235, tetapi maskapai pemerintah Merpati justru membeli pesawat dari Cina. Dengan mentalitas seperti ini, jangankan pesawat, produk air minum saja akhirnya dikuasai asing. Itulah, maka pembangunan ekonomi tidak bisa sekedar membangun Industri, lebih penting lagi membangun pasar. Kenapa? Karena industri tidak bisa mendikte pasar, sebagaimana produk tidak bisa mendikte pelanggan. Pelanggan yang menentukan maunya produk seperti apa, bukan produk yang menentukan pelanggan harus memilih produk yang mana. Memang yang terjadi adalah pasar yang mendikte industri, pelanggan yang mendikte produk. Indonesia adalah pasar yang besar, tapi sayangnya pasar yang besar ini hanya menjadi pasar bagi produk asing. Nah bagaimana Jakarta mampu mentransformasi pasar yang besar ini agar menjadi pasar dari produk dan jasa masyarakatnya sendiri. Kalau ini bisa terjadi, maka produk dan jasa akan bermunculan, wirausaha akan bertumbuh dengan sendirinya. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, bagaimana mengalokasi anggaran belanjanya untuk produk dan jasa lokal, bagaimana mengedukasi masyarakat agar membela produk bangsanya sendiri. Ini adalah pekerjaan membangun karakter masyarakat, membangun perilaku, membangun mentalitas pembelaan, sehingga membela produk bangsa sendiri menjadi semacam ideologi bagi masyarakat. Membangun ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa membangun ideologi, membangun ekonomi bukan sekedar persoalan angka–angka. 3. Bagaimana membangun sinergitas pembangunan antara Jakarta dengan daerah Lapangan kerja harus diciptakan, tetapi apakah rakyat Jakarta harus selalu bekerja di Jakarta? kalau dari daerah mencari kerja di Jakarta, mengapa hal sebaliknya tidak bisa terjadi? Kenyataannya rasio kemiskinan Jakarta lebih tinggi dari rasio kemiskinan nasional, hanya di Jakarta pula orang miskin yang paling miskin bisa dijumpai. Dengan APBD yang begitu besar, Jakarta bisa menjalin sinergitas pembangunan dengan daerah. Bayangkan sisa anggaran tahun 2016 saja mencapai Rp 7,9 triliun, ini setara dengan APBD 5 kabupaten di Jawa Tengah. Apa yang bisa terjadi jika dana sebesar itu mengalirkan manfaat ke daerah–daerah lain di luar Jakarta. Bupati Kulonprogo dr Hasto Wardoyo pernah mengusulkan sebuah konsep sinergitas pembangunan yang bisa dilakukan antara Jakarta dengan daerah, sehingga pembangunan bisa dilakukan dengan memecahkan persoalan baik persoalan di Jakarta maupun di daerah. Saya rasa banyak gagasan–gagasan seperti ini dan terobosan yang layak untuk di eksplorasi lebih lanjut dan diimplementasi ke depan untuk memecahkan berbagai persoalan. Kembali tentang kemiskinan, Nelson Mandela pernah mengatakan “Selama kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial masih ada di sekitar kita, maka sesungguhnya tidak ada di antara kita yang benar-benar bisa beristirahat dengan tenang”. ●

Perekonomian Rakyat Heppy Trenggono ;   Pemimpin Gerakan Beli Indonesia

REPUBLIKA, 22 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Suatu ketika, Iyus Sugandi, seorang peternak ayam dari Kampung Legok, Gunung Guruh, Sukabumi, berkisah tentang perjalanannya sebagai peternak rakyat. Memulai beternak ayam potong sejak tahun 1993. Lima tahun pertama adalah masa kejayaannya ketika banyak fasilitas dan kemudahan yang disalurkan melalui berbagai program pemerintah kepada  peternak rakyat. Kebutuhan bibit, pakan, dan pasar pun mudah diakses sehingga praktis dia hanya fokus merawat ayam-ayamnya. Saat krisis moneter tahun 1997-1998, banyak peternak kecil yang gulung tikar karena tidak kuat menanggung biaya, terutama pakan yang melambung tinggi. Iyus dan beberapa temannya masih bertahan meskipun sempat sempoyongan. Namun, badai sesungguhnya datang pascareformasi, pemain besar yang sebagian besar perusahaan asing menyerbu sentra-sentra peternak rakyat. Peternak seperti Iyus dihadapkan pada dua pilihan yang  semuanya pahit: beternak sendiri atau bermitra. Beternak sendiri artinya mereka harus berjuang mati-matian melawan pemain besar, di tengah bibit yang sulit, harga pakan selangit, dan ketika harus menjual hasil panen harganya tidak bisa bersaing dengan mereka. Jadilah peternak seperti Iyus makin terjepit. Mau tak mau pilihan bermitra pun diambil. Namun, pilihan ini ternyata menjadikan peternak rakyat juga tidak bisa bergerak. Semua kebutuhan disiapkan perusahaan, mulai dari bibit, pakan, hingga pasar. Harga pembelian daging atau telur sudah dipatok sejak awal oleh perusahaan, tetapi bibit dan pakan mengikuti harga pasar yang harus ditanggung peternak, yang dipotong ketika panen. Pada awalnya, para peternak bisa mendapat untung. Namun, semakin lama semakin bermasalah, pakan yang dipasok tidak selalu bermutu baik, yang menyebabkan kualitas daging turun dan tidak memenuhi standar sehingga perusahaan menolak membeli. Akibatnya,  peternak harus menanggung kerugian. Pola seperti ini terjadi di mana-mana dan berjalan bertahun-tahun sehingga membunuh ribuan peternak rakyat. Hampir di semua sentra peternakan rakyat terdapat kandang-kandang kosong karena pemiliknya tak mampu lagi melanjutkan usahanya. Entah berapa jumlah peternak rakyat yang mati tidak ada yang mengetahui, bahkan pemerintah setempat pun tidak bisa menunjukkan datanya. Namun, berapa pun jumlah mereka yang telah mati, yang pasti di bekas lahan-lahan pertenak milik rakyat itu kini telah berdiri peternakan yang semuanya milik asing, perusahaan asal Cina, Thailand, Malaysia, dan Korea. Fenomena ambruknya perekonomian rakyat seperti yang terjadi pada sektor peternakan ayam di Sukabumi ini bukanlah sebuah kisah tunggal, tetapi terjadi di seluruh pelosok Tanah Air dan di berbagai sektor. Di tengah arus globalisasi yang sangat deras, Indonesia harus segera berbenah untuk menciptakan ketahanan perekonomian rakyat agar mereka tidak semakin menderita. Bangsa Indonesia harus segera menyadari adanya ancaman-ancaman baru, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Lihatlah bagaimana kemiskinan di Indonesia bisa dikirim dengan mudahnya dari luar. Apakah itu melalui LIBOR, melalui Standard and Poor, melalui harga komoditas, maupun melalui harga minyak yang selama ini kita "merasa" tidak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah kita berpikir bagaimana melindungi petani kopra di Tobelo, Halmahera Utara, yang jumlahnya puluhan ribu itu ketika harus menghadapi kenyataan di mana kopra yang sebelumnya harganya masih dalam kisaran Rp 6.000 per kilogram tiba-tiba turun kembali menjadi Rp 2.500 per kilogram, bukan karena persediaan kopra mereka berlebihan, tetapi karena harga di bursa Rotterdam turun. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku mulai Januari 2015 akan membawa tantangan yang semakin berat bagi rakyat. Arus barang dan jasa dari luar akan semakin bebas masuk ke Indonesia, investasi dan modal akan lebih bebas masuk, bahkan di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Tanah Air mau tidak mau anak-anak kita harus siap menghadapi persaingan baru dengan tenaga-tenaga kerja dari luar negeri yang juga akan bebas masuk ke Indonesia. Upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi menjadi semakin  kompleks dengan diterapkannya otonomi daerah, di mana menggerakkan program secara integral dari pusat hingga ke daerah mengalami kesulitan tersendiri. Pemahaman kepala daerah dalam membangun ekonomi pun sangat beragam, sebagian besar berbicara tentang pentingnya investasi untuk membuat daerahnya segera terlihat maju, sehingga tidak lagi melihat apakah investasi  itu akan membuat kehidupan perekonomian rakyat semakin mudah atau bahkan sebaliknya. Maka tidak mengherankan jika di tengah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mencapai 6 persen sejak tahun 2008 itu, ternyata tidak dinikmati oleh lapisan di bawah, bahkan menyisakan kisah nestapa bagi rakyat. Untuk menghadapi tantangan itu, satu pekerjaan rumah terbesar yang harus kita lakukan adalah bersatu padu dengan semua stakeholder agar bisa "memegang" pasar dalam negeri. Jika kita mampu menciptakan sebuah kondisi di mana pasar dalam negeri kita kuasai, maka akan menjadi basis dari keberlangsungan perekonomian rakyat. Bukan sebuah kemustahilan mentransformasikan kekuatan pasar tersebut untuk membuat perekonomian rakyat itu sendiri menjadi sebuah norma yang akan dijaga dan ditumbuhkan oleh semua pihak, termasuk  pendatang global. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan agar semua kepala daerah yang merupakan benteng pertahanan terakhir dan memegang hak otonom memiliki cara pandang sama dalam membangun ekonomi, memiliki pembelaan yang jelas terhadap perekonomian rakyat dan berwawasan nusantara. Saya meyakini bahwa peran Lemhanas menjadi semakin strategis di tengah era globalisasi saat ini. Lemhanas merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki alasan dan kemampuan untuk membekali semua pemimpin di negeri ini dari mulai sipil, militer, parpol, ormas, hingga swasta. Sebagaimana tujuan awal Lemhanas didirikan yaitu untuk menciptakan integrasi dan harmoni di antara semua pemimpin yang ada di Indonesia. Lemhanas perlu memberikan perhatian khusus pada aspek perekonomian rakyat ini. Hari ini Lemhanas dituntut untuk lebih canggih dan lebih cepat karena harus "bersaing" dengan Harvard. Kita tahu, secara berkala, Harvard memberikan pembekalan kepada para bupati dan wali kota kita. Pertanyaannya, paradigma mana yang akan melekat pada para kepala daerah itu, paradigma ketahanan ekonomi dengan wawasan nusantara atau paradigma liberalisasi? Perekonomian rakyat yang terus kita biarkan berguguran akan meminta biaya yang sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Maka membangun dan melindungi mereka adalah sebuah keniscayaan. ●

Indonesia, Bangkitlah!

Indonesia, Bangkitlah!

Heppy Trenggono ; Pemimpin Gerakan Beli Indonesia

SUMBER :  KOMPAS, 31 Mei 2012

Belum lama ini bangsa Indonesia dikejutkan oleh jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 di Gunung Salak, Bogor. Kecelakaan ini membawa kedukaan mendalam bukan hanya bagi keluarga korban, melainkan juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Ribuan orang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Ucapan belasungkawa bahkan disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

Pemerintah Rusia, negara asal pesawat ini, mengirimkan 78 ahli untuk membantu penyelidikan menyeluruh terhadap insiden. Tak kurang pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyatakan akan melakukan semua langkah investigasi dan menyatakan akan membongkar ”kejahatan” yang bisa saja terjadi dalam kecelakaan ini.

Dalam pidatonya, Putin menyatakan Sukhoi adalah kebangkitan Rusia. Dalam konteks ini, ketika Putin menyatakan akan membongkar ”kejahatan” yang mungkin terjadi, semua maklum bahwa dia mencium ada skenario yang tidak menghendaki Rusia bangkit. Di tengah tragedi Sukhoi ini, ada sesuatu yang sangat dipahami oleh Vladimir Putin. Dia paham betul bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat strategis dan diinginkan oleh banyak bangsa di dunia. Terbukti pembelian terbesar Boeing sepanjang sejarah hanya bisa terjadi di Indonesia.

Putin juga sangat paham siapa saja pesaing yang sedang bermain di Indonesia. Namun, sayangnya, pemahaman yang sama justru tidak terjadi pada bangsa kita.

Masih segar dalam ingatan bagaimana sebuah perusahaan di Tanah Air begitu bangga diri karena bisa membeli ratusan pesawat Boeing dan dinobatkan sebagai pembeli terbesar sepanjang sejarah Boeing, yang merupakan Amerika itu. Juga masih segar dalam ingatan kita bagaimana maskapai penerbangan Merpati membela habis-habisan pesawat dari China, MA-60, yang pada saat itu juga mengalami kecelakaan. Namun, tetap diikuti dengan pembelian selanjutnya.

Hari ini, kita dikejutkan lagi dengan kehadiran pesawat komersial dari Rusia. Tidak ada hiruk-pikuk sebelumnya, tidak ada pemberitaan yang mencolok. Kita mengetahui hadirnya pesawat ini karena kecelakaan yang terjadi. Kita pun kemudian mengetahui, ternyata berpuluh-puluh pesawat Sukhoi Superjet 100 buatan Rusia ini telah siap dibeli dan beroperasi di Indonesia.

Semua yang terjadi di depan mata kita itu ternyata belum cukup membuat kita paham tentang apa yang sedang berlangsung. Bangsa Indonesia membangun industri pesawat terbang sejak 1976. Ketika itu, industri pesawat terbang kita dimulai dengan merakit pesawat-pesawat rancangan bangsa lain.

Sukses membangun pesawat rancangan bangsa lain, Indonesia beranjak membuat pesawat dengan cara berpartner, 50:50, dengan CASA Spanyol. Lahirlah pesawat CN-235 yang telah memukau industri kedirgantaraan dunia. Pada pameran Paris Airshow tahun 1994, Indonesia berhasil memenangi kontrak pembelian sebanyak 120 pesawat, mengalahkan pesaing-pesaingnya.

Pada tahun 1980-an, China telah menyatakan kekagumannya atas perkembangan industri kedirgantaraan kita. Mereka bahkan sempat mengunjungi pabrik di Bandung.

Indonesia terus melangkah maju. Pada 1995 Indonesia mencatat sejarah atas keberhasilan membuat pesawat sendiri. Pesawat canggih N-250 dengan teknologi fly-by-wire ini sepenuhnya buatan anak-anak Indonesia. Disusul lahirnya pesawat N-2135.

Memilih Jadi Penonton

Kejayaan Indonesia dalam industri kedirgantaraan tinggal selangkah lagi. Hingga tahun 1997, krisis ekonomi berimbas ke negara kita. Dana Moneter Internasional (IMF) melarang Indonesia meneruskan proyek pengembangan pesawat terbangnya. IMF juga tak mengizinkan Indonesia membiayai order pembelian 120 pesawat yang telah diperoleh.

Ki Hadjar Dewantara pernah berkata, ”Suatu saat akan terjadi di negeri kita, sebuah zaman kebingungan. Yaitu ketika semua orang menganggap wajar segala sesuatu, tetapi sesungguhnya yang sedang terjadi adalah untuk kepentingan bangsa lain.”

Pembelian besar-besaran pesawat Boeing dari Amerika kita anggap sesuatu yang wajar, bahkan dinilai sebagai prestasi. BUMN seperti Merpati menggunakan pesawat-pesawat MA-60 dari China juga dianggap wajar. Bahkan, sesaat setelah kecelakaan menimpa MA-60, direksi Merpati menyatakan, ”Kita tetap akan menggunakan pesawat MA-60 buatan China.” Tak kurang hebatnya pembelaan yang ditunjukkan seorang menteri ketika balik bertanya kepada para wartawan, ”Apa salahnya membeli pesawat dari China?”

Hari ini, beberapa saat setelah kecelakaan terjadi, yang kita dengar dari seorang pembantu presiden adalah ”Kita akan tetap menggunakan Sukhoi.” Pernyataan-pernyataan yang menunjukkan loyalitas luar biasa!

Bangsa Indonesia hari ini lebih memilih jadi penonton, sementara bangsa-bangsa lain jadi pemain di negeri kita. Kita tahu, layaknya dalam permainan apa pun, piala tak akan pernah jatuh ke tangan penonton. Bahkan, penonton yang harus selalu membayar biaya permainan. Semakin hebat sang pemain, semakin mahal penonton harus membayar!

Kita patut bertanya, jika sikap loyal itu bisa kita tunjukkan kepada bangsa lain, bisakah kita menunjukkan sikap yang sama ketika berbicara tentang produk bangsa sendiri? Bisakah kita memiliki pembelaan yang setara kepada bangsa kita sendiri?

Di dalam pesawat Sukhoi itu anak-anak bangsa turut menjadi korban kecelakaan, termasuk seorang Direktur Pemasaran IPTN yang sedang mengejar janji mereka untuk dapat turut membuat ekor pesawat Sukhoi yang akan dipasarkan di negeri kita.

Ibu Pertiwi menangis. Kita tahu IPTN bukan sanggup membuat ekor pesawat. IPTN sanggup membuat pesawat sendiri, dengan teknologi canggih rancangan sendiri, secanggih teknologi yang sekarang digunakan oleh Boeing dan Sukhoi.

Jika Rusia bisa menjadikan Sukhoi sebagai salah satu simbol kebangkitannya, mengapa bangsa kita tidak? Sementara pasar yang mereka bidik adalah pasar kita sendiri.

Namun, kebangkitan ini tidak akan lahir dari seorang direksi, juga tidak akan lahir dari seorang menteri. Kebangkitan ini hanya akan lahir dari kesungguhan seorang presiden. Seorang presiden yang mau memahami bahwa IPTN bukan sekadar proyek pembuatan pesawat terbang. Lebih dari itu, IPTN adalah sebuah proyek kebangkitan karakter bangsa Indonesia! ●

Mobil Esemka dan Mentalitas Bangsa

Mobil Esemka dan Mentalitas Bangsa

Heppy Trenggono, PEMIMPIN GERAKAN BELI INDONESIA

Sumber : KOMPAS, 11 Januari 2012

Beberapa teman bertanya, pak apa yang harus kita lakukan untuk mendorong agar isu tentang mobil Esemka ini jadi produktif? Saya katakan, order mobilnya biar semua jadi semangat!

Ketika isu ini muncul, sebagian besar berkomentar mendukung. Hanya satu-dua pejabat yang agak sinis. Namun, yang ingin saya garis bawahi dalam kasus ini adalah berkembangnya pembicaraan yang tidak terarah.

Banyak pertanyaan seputar teknis, seberapa besar komponen yang dikandung? Apakah ini rakitan atau buatan sendiri? Bagaimana dengan lisensinya, apakah layak digunakan atau tidak?

Inilah persoalan besar bangsa kita hari ini. Kita tidak mampu menangkap substansi dari apa yang terjadi di negeri kita. Saya menyampaikan kepada teman– teman, termasuk pers, agar persoalan teknis dalam kasus ini tidak dikuliti lebih dalam. Mengapa? Karena begitu kita memperbincangkan persoalan teknis mobil Esemka, akan ada seribu alasan masuk akal untuk kita tidak menggunakannya.

Jangankan mobil Esemka yang jelas-jelas produk yang membutuhkan teknologi. Air minum isi ulang pun, produk nyaris tanpa teknologi, pernah ramai-ramai kita jauhi karena sebuah institusi pendidikan tinggi negeri pada saat itu membeberkan secara heroik bahwa air minum isi ulang mengandung bakteri ini dan itu. Saya baru tahu belakangan bahwa riset itu disponsori oleh perusahaan air minum dalam kemasan milik asing, yang hari ini menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia.

Soal Mentalitas

Bagi bangsa Indonesia, masalah sesungguhnya yang sedang dihadapi sama sekali bukan masalah teknis. Apakah bangsa kita bisa membuat produk atau tidak, apakah produk bangsa Indonesia bisa bersaing secara kualitas atau tidak, apakah harganya lebih murah atau tidak, itu semua masalah teknis! Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia hari ini—sehingga produk kita tidak ada di pasar sehingga bangsa kita miskin—adalah persoalan mentalitas. Mentalitas pembelaan terhadap produk bangsa kita sendiri! Kita belum bisa membedakan produk mana yang seharusnya dibela, apakah produk bangsa sendiri atau produk bangsa lain.

Coba lihat bagaimana sebuah BUMN, seperti PT Merpati Nusantara, dengan gagah berani membela pesawat buatan China yang tidak berlisensi, padahal kita sendiri mampu membuat pesawat. Juga lihat bagaimana institusi pendidikan tinggi negeri yang pernah memublikasikan hasil risetnya tentang air isi ulang dan meruntuhkan pengusaha-pengusaha kecil di negeri kita sendiri, pada kesempatan lain, berperilaku membingungkan dengan mati-matian menutup rapat identitas perusahaan asing dan merek produk asingnya ketika riset mereka menemukan bahwa produk-produk susu yang diproduksi oleh perusahaan asing tersebut berbakteri dan sangat merugikan masyarakat.

Tidak jelas apa yang dibela! Itulah substansi dari permasalahan bangsa kita. Ketidakberdayaan produk dalam negeri hanyalah sebuah indikasi dari pembelaan yang tak terjadi di negeri ini. Kita belum bisa memahami bahwa produk asing artinya ekonomi asing, produk Indonesia adalah ekonomi Indonesia.

Pembangunan industri di negeri kita kedodoran setengah mati karena produk anak-anak kita tak dibela di negeri sendiri. Pasar yang sangat besar tidak memberikan makna bagi kemajuan ekonomi bangsa kita sendiri.

Membangun industri tidak bisa dimulai dari industri itu sendiri karena industri tidak menentukan pasar, tetapi pasar yang menentukan industri. Produk tidak bisa mendikte pelanggan. Pelangganlah yang mendikte produk.

Kalau bangsa Indonesia tidak mau menggunakan produk milik bangsa sendiri, produk dalam negeri akan runtuh. Itulah yang terjadi hari ini sehingga jumlah pengusaha di Indonesia sangat kecil: hanya 0,28 persen (China 6 persen, Amerika Serikat 11 persen, Singapura 9 persen).

Kesediaan Wali Kota Solo menggunakan mobil dinas buatan SMK adalah contoh konkret bagaimana seharusnya seorang wali kota bersikap terhadap produk anak bangsanya. Jelas apa yang dibela! Bukan pertanyaannya apakah mobil tersebut layak atau tidak. Pertanyaannya: mau pakai atau tidak!

Jika minggu-minggu ini kita mendengar wali kota tersebut dengan mobil Esemka-nya, beberapa minggu yang lalu kita mendengar Gubernur Jawa Timur menolak beras impor untuk masyarakat miskin. Kita juga mendengar beberapa bulan yang lalu Gubernur Jawa Barat melarang semua staf di lingkungan pemda menggunakan sepatu impor. Bahkan, beliau menghukum mereka dengan push up 200 kali jika ketahuan menggunakan sepatu impor. Beberapa hari yang lalu, Bupati Kulon Progo menyatakan gerakan ”Beli Kulon Progo”, dan setiap hari mengampanyekan agar masyarakat Kulon Progo menggunakan produk-produk Kulon Progo sendiri untuk membangkitkan ekonomi daerahnya.

Pada sisi lain, kita sedih mendengar petani kentang di Dieng tidak bisa menjual kentang karena dihajar kentang impor yang harga jualnya Rp 2.750 per kg, jauh lebih rendah daripada ongkos produksi mereka. Petani bawang di Brebes bergelimpangan karena bawang dari China membanjiri pasar bak air bah dengan harga yang juga tidak kalah murahnya. Demikian juga petani garam, nelayan, dan pedagang ikan. Mereka yang dulu mandiri secara ekonomi kini menghadapi serangan gelombang kemiskinan baru di negeri ini.

Siasati dengan Cerdas

Kesadaran tentang ”apa yang kita bela” sepertinya sedang terjadi pada beberapa pemimpin di daerah yang setiap hari melihat keadaan ekonomi rakyatnya. Namun, kesadaran setara justru belum kita lihat secara nyata pada pemerintah pusat yang sedang sibuk berbicara tentang pertumbuhan 6,5 persen meskipun lupa menunjukkan di mana dan siapa yang bertumbuh. Sebab, kita tahu petani sedang bertumbangan, bukan sedang bertumbuh.

Pasar bebas jelas bukan segala- galanya. Juga bukan sesuatu yang membuat kita tak berkutik. Pasar bebas bisa disiasati dengan cerdas. Artinya, tidak membiarkan produk asing masuk begitu saja tanpa strategi sehingga menghancurkan produk anak-anak bangsa sendiri.

Jadi, kalau standar pembelaan seorang wali kota adalah mobil Esemka, standar pembelaan direksi BUMN, seperti PT Merpati Nusantara, adalah membeli pesawat dari IPTN. Demikian juga dengan Pertamina, Telkom, dan BUMN lain yang seharusnya mengutamakan pemasok dan produk anak bangsa sendiri.

Standar pembelaan menteri adalah tidak menjual BUMN atau go public, tetapi mencegah dan melindungi pasar dalam negeri dengan segala cara dari serangan arus barang impor, menggunakan sebesar-besarnya anggaran pembelian untuk produk anak bangsa sendiri. Sementara standar pembelaan seorang presiden adalah mengembalikan Freeport, mengembalikan tambang-tambang minyak dan gas yang sudah lama diserahkan kepada asing agar kembali kepada bangsa sendiri. ●