Bapanas dan Kebijakan Perberasan Khudori ;  Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dan Komite Pendayagunaan Pertanian (KPP)

REPUBLIKA, 13 September 2021

 

 

                                                           

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Bapanas). Bapanas merupakan amanah UU Pangan No 18 Tahun 2012, yang harus dibentuk paling telat 17 November 2015.   Meski telat, harapan ditumpukan pada institusi baru ini. Pertama, perpres mendesain Bapanas lembaga superbodi: mengurus pangan hulu-hilir dari ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga, penganekaragaman konsumsi, kerawanan pangan dan gizi, serta keamanan pangan.   Kedua, Bapanas punya tiga tugas strategis: melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan pangan; koordinasi pelaksanaan kebijakan pangan; dan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan melalui BUMN bidang pangan.   Ada sembilan komoditas yang diurus, yakni beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, daging ruminansia, daging unggas, telur unggas, dan cabai. Daftar bisa berubah sesuai situasi.   Ketiga, Bapanas menerima pengalihan wewenang dan kuasa urusan pangan dari Kementan, Kemendag, dan Kementerian BUMN.   Ini menyangkut kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, ekspor-impor pangan, jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola BUMN pangan, penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga, dan penugasan ke Bulog.   Diakui atau tidak, urusan yang dialihkan itu selama ini menjadi biang keributan antarkementerian, karena ego sektoral atau melindungi pemburu renten. Salah satu contoh yang baik adalah kebijakan di beras.   Sejak 2017, pemerintah mengubah  kebijakan subsidi pangan dari beras sejahtera (Rastra, dulu bernama Raskin) jadi bantuan pangan nontunai (BPNT) atau Program Sembako. Semula terintegrasi hulu-tengah-hilir, menjadi terfragmentasi.   Di hilir, Kementan mewajibkan Bulog menyerap gabah/beras petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Di tengah, Bulog mengelola dan mendistribusikan beras ke seluruh wilayah RI.   Di hilir, Bulog menyalurkan beras untuk korban bencana, bantuan pangan, dan operasi pasar. Di luar itu, tatkala masih ada Raskin/Rastra, Bulog bisa menyalurkan hampir 3 juta ton beras per tahun buat pasar tertawan: 15,5 juta keluarga.   Setelah berubah jadi Program Sembako, keluarga sasaran tak lagi menerima beras Bulog, tapi uang transferan setiap bulan Rp 200 ribu. Uang hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok, salah satunya beras, di outlet yang ditunjuk.   Dibandingkan Rastra, Program Sembako lebih tepat administrasi, sasaran, dan waktu. Skema ini juga tidak mendistorsi pasar gabah/beras dan rumah tangga miskin/rentan tak perlu menyediakan Rp 1.600/kg beras untuk menebus seperti pada Rastra.   Dana APBD pendamping dari kabupaten/kota seperti saat Rastra dapat direalokasikan untuk yang lain. Itu pelbagai keuntungan perubahan ini.   Masalahnya, seiring perubahan itu, penyaluran beras Bulog di hilir anjlok drastis, dari rata-rata 2,825 juta ton periode 2014-2017, tinggal 351 ribu ton pada 2019, dan habis pada 2020.   Sebagai pengganti outlet penyaluran yang hilang, pemerintah menyediakan opsi operasi pasar yang disebut ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). Agar volumenya besar, operasi pasar digelar sepanjang tahun.   Selain menyalahi prinsip dasar operasi pasar, langkah ini membuat subsidi terarah menjadi tercemar subsidi umum. Lebih dari itu, cara ini juga akan membuat salah urus perberasan nasional makin akut.   Seperti diatur di Inpres 5 Tahun 2015, Perpres 48 Tahun 2016, dan PP 13 Tahun 2016, kebijakan perberasan masih terintegrasi, tetapi implementasinya terbuka di hilir. Maka itu, kala tak ada lagi penyaluran beras di hilir, tak relevan mengharuskan Bulog menyerap gabah/beras petani di hulu.   Seiring hilangnya outlet penyaluran pasti itu, manajemen Bulog mengerem penyerapan domestik. Periode 2010-2016, rerata penyerapan beras 2,4 juta ton/tahun, tapi dua tahun terakhir (2019-2020) hanya 1,2 juta ton. Tahun ini bisa jadi lebih kecil lagi.   Penyerapan gabah/beras yang mengecil membuat petani tak terlindungi. Buktinya, sepanjang Januari-Agustus 2021, harga gabah di petani dan penggilingan jatuh di bawah HPP. Kasus bulanan antara 5,29-46,66 persen di petani, di penggilingan 5,43-44,68 persen.   Umumnya, harga gabah jatuh di bawah HPP saat panen raya (Februari-Mei). Persentasenya pun kecil. Pada 2016-2019, persentase kejatuhan tertinggi hanya 11 persen. Harga gabah jatuh saat panen gadu yang mulai Juni amat langka.   Rupanya, kasus harga gabah jatuh di petani sudah masif terjadi sejak 2020: berlangsung sembilan bulan. Tahun-tahun sebelumnya tiga hingga lima bulan per tahun. Perubahan drastis kebijakan perberasan membuat kebijakan jadi fragmentaris. Petani menjadi pihak paling dirugikan.   Saat ini, selain daya beli terpukul pandemi, beleid harga eceran tertinggi beras membuat pasar lesu. Penggilingan/pedagang mengerem penyerapan karena merosotnya insentif giling gabah, menyetok beras, dan mendistribusikannya, pasar beras kian lunglai.   Bulog, pihak terakhir yang bisa menggairahkan pasar justru mengerem penyerapan. Ada kebutuhan mendesak mereformulasi kebijakan perberasan agar beleid yang fragmentaris kembali terintegrasi. Tangan dingin Bapanas amat ditunggu. ●   Sumber :  https://www.republika.id/posts/20226/bapanas-dan-kebijakan-perberasan

 

 

Menggerakkan ”Locavore” Khudori ;  Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI); Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

KOMPAS, 13 Juni 2021

 

 

                                                           

Selalu ada berkah dari setiap bencana. Bencana yang biasa beriring derita tidak melulu identik kemuraman. Selalu ada celah untuk mengukir harapan. Bagai pelita dalam gulita. Begitu pula pandemi Covid-19 yang ”menghajar” hampir semua sendi kehidupan kali ini. Jasad renik, aktor utama pagebluk Covid-19, juga memutus (membatasi) gerak. Interaksi dibatasi. Apalagi yang memicu kerumunan. Dampak dari semua itu, lalu lintas perhubungan-perdagangan antarbangsa terganggu. Rantai pasok lintas negara lumpuh.   Bagi negara-negara importir pangan, Covid-19 bagai malapetaka. Ketergantungan yang tinggi pada rantai pasok pangan global mengekspos mereka pada posisi yang amat rentan. Sebaliknya, bagi negara yang memiliki sumber daya produksi pangan domestik, produksi dalam negeri jadi super penting. Pandemi jadi berkah tak terperi. Salah satunya mengubah pola belanja dan konsumsi. Jika semula biasa belanja bahan pangan berlebih, yang dalam banyak kasus justru tak habis dan jadi busuk (food waste). Kini, belanja kian selektif. Bukan hanya mengendepankan aspek kesehatan, tetapi juga belanja secukupnya.   Belanja pangan sumber protein, lemak, buah, sayuran, dan produk-produk segar, seperti terekam dari survei Nielsen dan McKinsey & Company (2020), naik drastis. Hal serupa terjadi pada belanja rempah-rempah, seperti jahe, kunyit, kapulaga, dan minuman herbal yang terbukti menaikkan imunitas tubuh. Salah satu kesimpulan penting survei itu menyebutkan: kala membeli aneka kebutuhan, terutama kebutuhan pangan, konsumen menimbang aspek higienitas, kesegaran bahan, keamanan, dan lokalitas (bukan impor). Dibandingkan dengan negara lain, konsumen Indonesia lebih peduli pada keempat aspek itu.   Mengacu pada piramida Abraham Maslow, konsumen kini menggeser kebutuhan dari puncak piramida ke dasar piramida: makan, kesehatan, dan keamanan jiwa-raga. Menimbang Covid-19 akan selalu bersama umat manusia, ada peluang perubahan pola belanja dan konsumsi ini bukan hanya strategi bertahan sesaat (coping strategies) warga, melainkan bakal jadi praktik berkelanjutan di masa depan (future practice). Karena itu, Covid-19 sejatinya membuka peluang bagi tumbuh-kembang pola pangan berbasis domestik (lokal). Momentum ini harus dioptimalkan karena pasti tidak akan datang dua kali.   Pandemi memicu warga untuk lebih peduli pada asupan menyehatkan. Makanan berserat mengandung antioksidan dan kaya nutrisi/gizi yang penting bagi imunitas tubuh jadi pilihan favorit. Pilihan bisa jatuh pada bahan pangan impor, salah satunya Quinoa (Chenopodium quinoa). Biji kaya serat yang hanya tumbuh baik di Amerika Tengah ini masuk bahan pangan menyehatkan. Biji itu mesti ”jalan-jalan” 17.474 kilometer sebelum bisa disantap warga negeri ini. Berapa biaya angkut, berapa lama sampai di Indonesia, berapa bahan bakar dibakar, berapa emisi dibuang, berapa harga di konsumen, dan seterusnya.   Sepertinya ada banyak biaya dan energi dibuang untuk meraih pangan sehat. Pada titik ini penting merefleksikan ulang bagaimana makanan berpindah dari lahan ke garpu di meja makan. Selama ini, kita seringkali abai berapa ratus, bahkan ribuan, kilometer makanan ”jalan-jalan” dari tempat tumbuh hingga disantap. Kian jauh ”jalan-jalan”, bukan saja kian mahal, makanan yang kita santap itu juga kian tak berkelanjutan dan tak ramah lingkungan. Tanpa disadari, lewat pola pangan ini, kita punya andil merusak alam.   Pola produksi, distribusi, dan konsumsi makanan kini telah bertransformasi luar biasa. Pengecer terus mengembangkan outlet dan sistem distribusi yang kian luas dan canggih. Namun, jarak tempuh yang jauh membuat makanan tak efisien berdasarkan kalori dan tak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini karena jejak karbon (food miles) yang muncul akibat perjalanan yang kian jauh membuat aliran makanan (produksi-distribusi-konsumsi) kian tidak ramah lingkungan. Konsumsi pangan berbasis produksi domestik (lokal) menjanjikan dampak minor pada lingkungan akibat food miles.   Kesadaran inilah yang antara lain mendorong gerakan mengonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal (locavore). Istilah ini pertama kali dilansir Jessica Prentice dari San Francisco di pertemuan Hari Lingkungan 2005. Covid-19 membuat locavore kian relevan. Pertama, rantai pasok lintas negara tak bisa diandalkan. Mau tidak mau, rantai pasok harus berubah, dari rantai pasok lintas negara jadi bersifat regional. Kedua, pangan lokal (domestik) menjadi alternatif super penting. Bukan saja untuk memastikan ketersediaan, pangan domestik juga bakal menjamin kedaulatan negara/komunitas.   Lebih dari itu, lokalitas menekan emisi dan membuat rantai pasok lebih pendek. Perjalanan pangan dari produsen ke konsumen, secara teoretis, lebih cepat sampai. Aspek kesegaran dan higienitas terjawab sekaligus. Rantai pasok yang lebih pendek, secara teoretis, juga bakal menekan biaya transaksi dan membuat pasar semakin efisien. Ujung-ujungnya, balas jasa kepada pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok semakin baik. Jika ini yang terjadi, petani sebagai produsen pangan berpeluang meraih untung lebih.   Aspek lokalitas identik dengan sumber daya lokal. Konsumen kini bertumpu pada pangan produksi lokal, yang berbeda-beda antara daerah satu dan daerah lain. Secara ekonomi ini akan menstimulasi ekonomi lokal. Saat ekonomi lokal bergerak, akan banyak dampak ikutan (multiplier effect) yang terjadi. Secara politik, hal ini akan membuat tiap-tiap daerah memiliki kedaulatan pangan sendiri. Jika ini diakumulasikan, secara nasional akan memberi sumbangan berarti bagi tegaknya ketahanan dan kedaulatan pangan. Terlalu sembrono apabila para pengelola negeri ini mengabaikan potensi pangan lokal. ●

 

 

Salah Urus Impor Beras 1 Juta Ton  Khudori  ; Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

                                                        KOMPAS, 12 Maret 2021

 

 

                                                           

Sikap tegas disuarakan Kompas (6/3/2021). Lewat Tajuk Rencana ”Menyoal Rencana Impor Beras” ditulis, ”Pemerintah sebaiknya menarik kembali rencana impor beras karena berbagai fakta memperlihatkan kondisi pangan nasional tidak bermasalah atau setidaknya tak ada tanda-tanda bermasalah.”   Siapa pun yang membaca bisa memahami ada proses yang putus ketika pemerintah menetapkan rencana impor beras 1 juta ton: justifikasi kebijakan tidak kuat.   Kala justifikasi lemah, kebijakan pun digugat. Pertama, rencana impor dilakukan saat panen raya. Ini tak tepat. Dari pengalaman puluhan tahun diketahui, irama tanam padi serentak menghasilkan irama panen yang ajek: musim panen raya (Februari-Mei dengan 60-65 persen dari total produksi), panen gadu (Juni-September dengan 25-30 persen dari total produksi), dan paceklik (Oktober-Januari).   Saat panen raya, produksi melimpah dan kualitas gabah/beras menurun. Harga pun turun. Saat musim gadu, kualitas membaik dan harga gabah/beras terus naik. Harga gabah/beras mencapai puncak pada musim paceklik. Selain kualitasnya bagus, produksi juga terbatas. Hukum supply-demand berlaku. Impor saat panen raya berpotensi menekan harga ke titik terendah.   Musim panen, apalagi panen raya, adalah waktu yang ditunggu-tunggu petani. Proses dari mengolah tanah, menanam, memupuk, dan merawat padi hingga panen merupakan perjuangan yang melelahkan.   Saat padi diserang hama/penyakit, petani berjibaku agar tanamannya selamat. Kala pupuk subsidi sulit didapat saat dibutuhkan, petani tak enggan merogoh kocek lebih dalam agar tanamannya tumbuh sehat.   Harapannya, seluruh pengeluaran itu terbayar saat panen: harga menguntungkan. Keuntungan tak hanya agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi juga melanjutkan usaha tani. Harga gabah dan beras yang kini turun akan tertekan kian dalam karena impor. Ini mengkhianati usaha petani.   Kedua, impor dilakukan saat produksi melimpah. Pada 1 Maret lalu, BPS merilis produksi beras Januari-April 2021 diperkirakan 14,56 juta ton, lebih tinggi 26,84 persen dari 2020 (11,46 juta ton) dan 6,67 persen pada 2019 (13,63 juta ton). Ini karena ada kenaikan luas panen. La Nina membuat daerah-daerah yang biasanya kekurangan air jadi tercukupi.   Jika pemerintah bisa mengoptimalkan potensi ini, ada peluang besar produksi 2021 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Artinya, surplus tahun ini berpeluang lebih besar daripada 2020: 1,90 juta ton beras. Ditambah akumulasi 2019, surplus kini 7,78 juta ton. Beras tersebar di rumah tangga, petani, pedagang, penggilingan, dan di gudang Bulog.   Jika produksi naik, bahkan melimpah, dan surplus besar, pertanyaannya: mengapa harus impor? Seperti dijelaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, 0,5 juta ton beras impor untuk cadangan beras pemerintah (CBP) bernama stok besi (iron stock). Stok ini harus ada kapan pun. Sisanya, 0,5 juta ton untuk keperluan Bulog.   Jika ini tujuannya, mengapa tak mengoptimalkan penyerapan produksi domestik? Saat ini waktu paling tepat memperbesar penyerapan. Pengalaman puluhan tahun mengajarkan serapan Bulog 65 persen terjadi saat panen raya. Jika panen raya terlewatkan, dipastikan target penyerapan meleset dan peluang menyelamatkan petani saat harga tertekan sirna.   Pada 2021, stok awal beras di gudang Bulog hanya 981.547 ton, lebih rendah daripada stok awal 2020 (2.024.006 ton) dan 2019 (2.194.009 ton). Stok awal tahun ini mirip 2017: 960.345 ton beras. Stok awal tahun di bawah 1 juta ton tergolong rendah dan riskan. Kekuatan pemerintah untuk mengintervensi jika ada kegagalan pasar akan rendah.   Ditilik dari sisi ini, rencana pemerintah memperbesar stok bisa diterima. Namun, sekali lagi, seharusnya stok tidak dipupuk dari impor, tetapi dari penyerapan beras domestik.   Mengapa stok beras awal tahun rendah? Jika dilihat lebih dalam, ada hal menarik. Stok beras awal tahun rendah beririsan dengan penyerapan domestik yang kian mengecil dan hilangnya outlet penyaluran pelayanan publik oleh Bulog.   Sejak 2017, penyerapan beras domestik Bulog terus turun: 2,16 juta ton (2017) menjadi 1,47 juta ton (2018), 1,20 juta ton (2019), dan 1,25 juta ton (2020). Pada saat yang sama, outlet penyaluran beras Bulog untuk rastra/bantuan pangan nontunai menciut: 2,54 juta ton (2017), 1,20 juta ton (2018), 351.000 ton (2019), dan habis pada 2020. Padahal, periode 2010-2016 rerata penyerapan beras domestik 2,4 juta ton per tahun dan penyaluran rerata 2,82 juta ton.   Bulog hanya operator. Kala pemerintah membuat kebijakan dengan meniadakan outlet penyaluran pasti, direksi Bulog harus melakukannya. Di sisi lain, sebagai BUMN berbentuk perum, direksi Bulog berkewajiban menyetorkan keuntungan ke kas negara. Jika merugi, setiap saat mereka bisa diganti.   Penurunan penyerapan beras domestik yang diikuti mengecilnya stok beras awal tahun bisa dimaknai sebagai cara direksi Bulog untuk menjaga keseimbangan: tetap menjalankan fungsi publik (yang kian minimal) dan tidak rugi.   Apakah ini salah? Diakui atau tidak, manajemen Bulog terlalu lama hidup dalam zona aman. Mereka lupa bertransformasi. Namun, mencabut bisnis inti Bulog tanpa proses transisi tentu tak bijak. Bulog tak hanya oleng, tetapi berpotensi bangkrut.   Di gudang Bulog, per 5 Maret 2021 masih ada 279.744 ton beras eks impor 2018 serta 172.988 ton beras penyerapan domestik 2018 dan 2019. Beras ini berpotensi turun mutu jika tak segera disalurkan. Jangan sampai keributan disposal 20.000 ton beras CBP akhir 2019 kembali terulang.   Jika pemerintah tetap mengimpor 1 juta ton beras, bagaimana nasib beras sisa impor dan hasil serapan 2018 dan 2019 itu? Bisa dipastikan, pemaksaan impor beras 1 juta ton akan membuat salah urus perberasan nasional makin akut.   Salah kalkulasi impor 2018, absurditas beleid harga eceran tertinggi (HET), dan kehadiran Satgas Pangan telah memukul industri perberasan. Jangan dibuat makin kusut.   Misi suci   Kebutuhan mendesak saat ini adalah memecahkan outlet beras stok lama, bukan impor. Jika disalurkan lewat skema normal di Bulog saat ini, yakni operasi pasar bernama ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, pasti sulit terjual.   Alternatifnya beras dilelang. Berapa pun harganya, beras dilepas. Jika ada kerugian, karena ini CBP, Bulog mendapat penggantian dari pemerintah. Cara ini hampir dipastikan ditolak pemerintah karena alasan tak ada anggaran.   Bukankah Bulog menjalankan tugas pemerintah sebagai bagian hadirnya negara? Logikanya, jika tugas dijalankan dengan prudent dan merugi, semestinya kerugian ditanggung pemerintah. Bukan diletakkan di pundak direksi Bulog.   Konfigurasi ini menunjukkan, tanpa banyak kita sadari, satu demi satu salah urus di industri perberasan bermunculan sejak kebijakan terfragmentasi yang ditandai tidak terintegrasi hulu-tengah-hilir. Ini terjadi sejak rastra diubah menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT) pada 2017.   Saat masih bernama rastra, di hulu Bulog harus melakukan pengadaan (dengan menyerap beras produksi petani domestik pada harga yang dipatok pemerintah), mengelola cadangan dan mendistribusikan stok di tengah, serta menyalurkan beras (ke sasaran) di hilir.   Pada BPNT, tugas di hulu dan tengah masih ada, tapi outlet penyaluran di hilir ditiadakan. Sebagai gantinya disediakan outlet operasi pasar yang tak pasti.   Ketika outlet dihapus, tidak relevan menugaskan Bulog menyerap beras petani. Menceraikan Bulog dari outlet penyaluran pasti sama halnya memisahkan dari kewajiban negara melakukan stabilisasi harga dan ketahanan pangan, seperti amanat konstitusi.   UU Pangan No 18/2012 dan UU Perdagangan No 7/2014 telah memberikan mandat tegas: negara harus menjamin ketersediaan dan akses warga terhadap pangan serta negara harus mengendalikan ketersediaan, mengatur perdagangan, stabilisasi, dan cadangan pangan (pokok).   Keberadaan Bulog adalah pengejawantahan dari misi suci (mission sacre) kehadiran negara sebagai penjamin terpenuhinya hak pangan warga.   Di Indonesia, harga pangan sering bergejolak karena struktur dan mekanisme pasar masih jauh dari persaingan sempurna. Produsen, pengusaha, atau sekelompok kecil orang yang memiliki kuasa mengendalikan pasokan dan mengatur harga di pasar masih terbuka celah melakukan kartel dan persekongkolan guna mengatur volume, harga, dan wilayah distribusi.   Kehadiran lembaga seperti Bulog adalah wujud keberadaan negara untuk mengoreksi watak predatorik pasar, melindungi warga dari perilaku kuasa pasar yang cenderung mengisap, dan menempatkan negara pada posisi terhormat. ●

 

PR Menyejahterakan Petani

PR Menyejahterakan Petani

Oleh :  KHUDORI

KOMPAS, 21 November 2019

Presiden Joko Widodo menunjuk Syahrul Yasin Limpo menjadi Menteri Pertanian.

Setelah diisi seorang profesional, Amran Sulaiman, penunjukan politikus Partai Nasdem ini membuat kursi Kementerian Pertanian kembali diisi politikus, mengulang dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain bukan politikus kemarin sore, Syahrul juga birokrat tulen.

Akar Korupsi Impor Pangan

KHUDORI

 

KOMPAS 18 Oktober 2019

 

Tata kelola impor pangan yang buruk kembali tersaji luas ke ranah publik. Lewat operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi belum lama ini mencokok 12 orang dan kemudian menetapkan enam orang di antaranya sebagai tersangka. Nyoman Dhamantra, anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah salah satu dari mereka. Menurut KPK, mereka terlibat laku lancung pengurusan izin impor bawang putih 20.000 ton. Nyoman, lewat orang kepercayaannya, meminta komitmen fee Rp 3,5 miliar dan fee impor Rp 1.700-Rp 1.800 per kilogram. Realisasi fee Rp 2 miliar diterima Nyoman.

Kontroversi Impor Beras

Kontroversi Impor Beras Khudori ;  Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia;   Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan

                                          MEDIA INDONESIA, 19 September 2018

                                                           

TAMBAHAN izin impor beras memantik kontroversi. Petani, seperti disuarakan Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Winarno Tohir, menolak tambahan izin impor beras 1 juta ton untuk Perum Bulog. Tambahan impor dinilai mematahkan semangat petani dalam berproduksi dan tengah menikmati harga gabah kering panen yang bagus: Rp4.500-Rp5.000/kg. Sebaliknya, bagi pemerintah, tambahan impor merupakan langkah antisipasi dan mitigasi terhadap harga beras yang terus naik lantaran pasokan terbatas. Seperti umumnya yang berlaku dan terjadi di negara-negara di kawasan Asia, bagi Indonesia beras bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga politik. Apa pun bisa dikemas menjadi isu terkait komoditas yang satu ini, baik isu positif maupun negatif. Ketika membiarkan harga beras tidak terkendali, terus naik dari hari ke hari atau di level tinggi, pemerintah dianggap tidak peduli kepada rakyat. Sebaliknya, ketika mengambil langkah mengendalikan atau impor, pemerintah dianggap tidak berpihak kepada petani. Dalam konteks seperti ini bisa dipahami bila tambahan izin impor beras 1 juta ton kepada Bulog menjadi pro dan kontra. Bagi yang kontra, pertama, tambahan izin impor membuat total impor yang dikantongi Bulog sebesar 2 juta ton beras. Ini amat besar, jauh lebih besar daripada realisasi impor beras empat tahun terakhir: 844 ribu ton (2014), 862 ribu ton (2015), 1.283 ribu ton (2016), dan 308 ribu ton (2017). Kedua, secara psikologis impor dalam jumlah besar dikhawatirkan bakal membuat harga terdorong ke bawah. Bagi yang pro, seperti dijelaskan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, tambahan izin impor merupakan kebutuhan mutlak. Pertama, saat ini harga beras masih tinggi, di atas harga eceran tertinggi (HET). Ini pertanda stok beras di masyarakat tipis. Harga beras akan lebih tinggi lagi saat akhir musim gadu pada September 2018 dan akan semakin tinggi saat paceklik pada Oktober 2018-Januari 2019.  Kedua, penyerapan beras Bulog dari Januari 2018 hingga 18 September 2018 mencapai 2,672 juta ton, 1,12 juta di antaranya dari hasil impor. Artinya, penyerapan domestik hanya 1,552 juta ton beras.Penyerapan beras di akhir musim gadu dan musim paceklik dipastikan tidak akan bertambah signifikan. Pertanyaannya, apakah beras 2,672 juta ton di gudang Bulog saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun? Buat Bulog, kebutuhan beras pada 2018 mencapai 3,3 juta ton. Jumlah itu terinci untuk Bansos Rastra 1 juta ton, cadangan beras pemerintah 0,3 juta ton, dan cadangan agar harga terkendali sebesar 2 juta ton. Dikurangi beras carry over 2017 sebesar 0,7 juta ton, kebutuhan beras tinggal 2,8 juta ton. Untuk mencapai jumlah itu, hanya perlu tambahan 0,128 juta ton beras (2,8 juta ton-2,672 juta ton). Dengan asumsi penyerapan domestik tak bertambah signifikan, hanya perlu tambah impor beras 0,128 juta ton. Inilah makna pernyataan Dirut Bulog Budi Waseso bahwa beras yang dikuasai Bulog cukup. Tidak perlu impor (besar) lagi. Dalam situasi apa pun, bagi pemerintah, pilihan antara mengimpor atau memperbesar pengadaan beras dalam produksi domestik memang tidak mudah. Pilihan impor selain tidak populis juga berisiko dinilai buruk di mata publik, terutama petani. Sebaliknya, pilihan memperbesar pengadaan beras dari produksi domestik juga tidak bebas risiko. Mendorong Bulog membeli gabah/beras di atas harga pembelian pemerintah (HPP) dengan kebijakan fleksibilitas, misalnya, jelas menyalahi ensensi penetapan dan pemberlakuan HPP (floor price). Memaksakan Bulog membeli gabah/beras produksi domestik dan bersaing dengan pedagang hanya memicu harga pasar terus meningkat. Sejauh ini kebijakan HPP seperti diatur dalam Inpres Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah terbukti cukup efektif dalam memberikan dukungan harga (support price) dan menjamin keuntungan yang layak bagi petani. Ini tecermin dari harga pasar, baik gabah maupun beras, yang selalu berada di atas HPP. Ini menandakan dua hal penting. Pertama, semua gabah/beras terserap pasar. Kedua, ini juga mengindikasikan bahwa surplus produksi tidak terjadi. Setidaknya, jika pun ada surplus produksi, jumlahnya tidaklah signifikan alias tipis. Paparan ini kembali mengulang pro-kontra sebelumnya, yang semuanya bermuara dari persoalan data. Mengacu data Kementerian Pertanian, produksi padi 2017 mencapai 81,3 juta ton gabah kering giling, setara 46,3 juta ton beras. Total konsumsi beras 260 juta penduduk Indonesia setara 29,7 juta ton beras. Jadi, ada surplus 16,6 juta ton beras. Siapa yang bisa memastikan surplus itu benar? Jika benar surplus, tentu pasar banjir beras dan membuat harga tertekan ke bawah. Yang terjadi justru sebaliknya: harga beras terus naik. Jika kenaikan harga terjadi 2-3 hari, amat mungkin ini ulah spekulan yang mengambil untung. Namun, jika kenaikan berbulan-bulan, ini pertanda pasokan bermasalah. Tidak banyak diketahui publik, sejak 2016 Badan Pusat Statistik tidak memublikasikan data pangan, terutama padi, jagung, dan kedelai. BPS ‘puasa’ merilis data karena meyakini ada sesuatu yang salah dalam data pangan. Karena itu, BPS bersama BPPT sejak 2015 bahu-membahu mengembangkan metode pengumpulan data baru yang lebih transparan, dan terbebas dari konflik kepentingan pengumpul data. Hasil sementara, menurut Kepala BPS Suhariyanto, produksi padi dilaporkan berlebih 17,5%. Data adalah pangkal semua kebijakan publik di mana pun di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Jika data yang digunakan sebagai dasar membuat kebijakan publik tidak akurat, kebijakan yang dibuat potensial keliru dan menyesatkan. Jika kebijakan yang keliru itu menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti impor beras, tentu potensial menyengsarakan banyak orang. Keharusan hadirnya data yang akurat dan bebas kepentingan tak bisa ditawar-tawar. Terlalu banyak tenaga, energi, dan sumber daya terbuang sia-sia karena mendebatkan kebijakan yang disandarkan data yang tidak akurat. ●

Beras, Terigu, dan Pangan Lokal

Beras, Terigu, dan Pangan Lokal Khudori  ;  Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI);  Anggota Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan (2010–sekarang)

                                                   KORAN SINDO, 05 April 2018

                                                           

Mengartikan pa­ngan identik de­ngan be­ras sesungguhnya hanya akan me­nipu kita. Sejarah Indonesia men­catat gaplek (Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur), sagu (Ma­luku, Papua), jagung (Jawa Te­ngah, Jawa Timur, Nusa Teng­gara), cantel/sor­gum (Nusa Teng­gara), talas, dan ubi jalar (Papua) sebagai pangan baku warga se­lama bertahun-ta­hun. Kema­juan di bidang eko­nomi dan tek­nologi, terutama tele­ko­mu­ni­kasi, diba­rengi per­baikan ke­se­jah­­te­ra­an plus ke­bi­jakan yang sa­lah mem­buat pola makan meng­kris­tal pada beras, sedang­kan ga­plek, jagung, ubi, dan can­tel, jus­tru menjadi pa­kan pokok ternak. Sampai saat ini semua perut warga negeri ini tergantung pa­da beras dengan tingkat par­tisipasi rata-rata 100%, kecuali Maluku dan Papua (80%). Kon­sumsi per kapita mencapai 114 kg/tahun, tertinggi di dunia. Akibatnya, pemerintah dipaksa melakukan segala cara untuk menggenjot pro­duksi beras agar pasokan do­mestik ter­cu­kupi. Padahal sawah letih dan kelelahan, pro­duk­ti­vitas me­lan­dai, serta luasnya ter­ge­ro­goti penggunaan lain. Dae­rah hulu gundul membuat iri­gasi terbengkalai dan kon­ti­nui­tas air sulit dipenuhi. Dari sisi tek­nologi produksi, hasil pe­tani di sawah irigasi saat ini mendekati batas frontier yang bisa dicapai: 6,4 ton/ ha, kedua tertinggi di Asia Timur setelah China (7,6 ton/ha). Po­tensi pe­ningkatan pro­duk­tivitas ha­nya 0,5-1,0 ton/ hek­tare de­ngan input  yang mahal. Guna mengurangi tekanan dari sisi suplai, Oktober 2010, pemerintahan Presiden SBY menggulirkan kampanye “se­hari tanpa nasi” (One Day No Rice). Menurut kalkulasi saat itu, cara ini bisa menghemat 1,1 juta ton beras senilai Rp6 tri­liun. Jika uang itu dialihkan un­tuk mengonsumsi pangan lo­kal, seperti singkong, ubi jalar, ga­nyong, dan sukun, akan men­cip­takan dampak bergan­da luar bia­sa. Seperti yang di­duga, pro­gram itu layu se­belum berkem­bang. Pro­gram ber­hen­ti di jar­gon. Baik di ide, memble  di­ek­sekusi. Mengalihkan ses­ua­tu yang sudah jadi ke­bi­asaan (habit ) ber­tahun-tahun, termasuk da­lam pangan, bukan hal mudah. Ke­biasaan itu tercipta me­lalui pro­ses adaptasi pan­jang, me­li­bat­kan segenap indera (ter­ut­a­ma perasa dan peng­l­ihatan), dan per­tim­ba­ng­an ekonomi (akses dan efisiensi), politik (ke­bi­ja­kan), serta kebudayaan (akultu­rasi dan adap­tasi). Da­lam hal be­ras, hasilnya seper­ti ini: me­ma­sak beras itu mu­dah, harganya murah (ka­re­na sub­si­di), gam­pang didapat kapan dan di mana saja. Dari sisi gizi dan nutrisi, beras relatif unggul daripada pangan lokal lain. Pelbagai kele­bih­an beras ini belum ter­tan­dingi oleh ane­ka pangan lokal. Dari sini ter­lihat betapa absurd nya kam­p­anye “satu hari tanpa nasi”. Sampai saat ini pangan lokal masih sulit didapat, kon­ti­nui­tas ke­ter­sediaannya tak ter­jaga, har­ganya fluktuatif, ra­sa­nya ku­rang enak, gizinya lebih ren­dah, dan me­masaknya ribet. Saat pangan lokal dibelit aneka masalah, pangan in­tro­duksi berbasis terigu justru se­makin perkasa. Dalam se­pu­luh tahun terakhir, konsumsi bahan pangan dari gandum impor yang diolah jadi tepung terigu itu meningkat pesat. Pada 1987 konsumsi terigu per kapita In­do­nesia masih 1,05 kg per ta­hun, naik jadi 2,64 kg per ta­hun pada 1996 dan mele­dak menjadi 24 kg per ta­hun pada 2017. Jadi, hanya dalam 30 ta­hun kon­sum­si terigu meledak 23 kali lipat. Di Indonesia, tidak ada jenis pa­ngan lain yang me­ngalami le­da­kan sebesar kon­sumsi te­r­i­gu. Kon­se­kuensinya, im­por gan­dum juga me­ledak, menjadi le­bih 12 juta ton pada 2017 de­ngan nilai USD 2,1 mi­liar. De­visa yang terkuras ini tidak kecil. Dalam struktur diet ma­kan­an warga, gan­dum kini me­nem­­pati posisi kedua setelah beras yang mencapai 25%, me­nyalip jagung atau umbi-um­bian. Aneka pangan berbasis gandum jauh lebih po­puler ke­timbang pangan lokal, seperti singkong, sagu, sukun, atau ganyong. Di mata warga, aneka pangan lokal itu lebih inferior daripada gandum yang lebih mewakili cita rasa dan selera global. Temuan Fabiosa (2006) dalam “Westernization of the Asian Diet: The Case of Rising Wheat Consumption in Indo­nesia “cukup mengejutkan: se­tiap peningkatan 1% pen­da­pat­an warga Indonesia, penge­luaran konsumsi pangan yang dibuat dari gandum meningkat di kisaran 0,44-0,84%. Seba­lik­nya, kon­sum­si beras tergerus. Ini menegaskan dua hal se­kaligus. Pertama, subs­ti­tu­si beras oleh gandum de­mikian cepat. Dari sisi diversifikasi ma­­kanan, substi­tu­si itu meru­pakan hal yang baik. Namun, substitusi be­ras oleh gandum adalah di­versifikasi yang salah kaprah. Sebab ini yang kedua, substitusi itu hanya akan kembali mem­per­tegas feno­me­na pening­kat­an keter­gan­tungan kita pada pa­ngan im­por. Padahal In­do­nesia me­mi­liki aneka sum­­ber daya lokal yang bisa menggan­ti­kan gan­dum, seperti sing­kong, gem­bili, sukun, sagu, dan ubi jalar. Subs­ti­tusi gan­dum dengan pa­ngan lokal tidak hanya meng­­­he­mat devisa, tapi juga men­cip­takan dam­pak ber­gan­da (mul­tiplier effect) yang luar bia­sa di berbagai sektor. Mensubstitusi terigu de­ngan pa­ngan lokal bukan hal mus­­tahil. Namun, substitusi itu memerlukan kebijakan ra­dikal, konsisten, dan memihak kepen­tingan domestik. Salah satu kandidat pengganti te­pung terigu adalah te­pung sing­kong mo­di­fikasi (mocaf). Mocaf  su­dah diproduksi secara in­dustrial di banyak tempat, melibatkan petani, koperasi, dan peme­rin­tah daerah. Di si­ni­lah ne­gara per­lu hadir dengan beleid  me­mihak. Pertama, secara ekonomi, harga mocaf (lebih Rp 6.000/ kg) cukup bersaing. Tapi, harga ini belum menarik bagi in­dus­tri dibandingkan dengan te­pung terigu curah (di bawah Rp6.000/kg). Jika mocaf tidak dikenai PPN 10%, tentu har­ga­nya kian menarik. Pemerintah harus membebaskan PPN 10% untuk mocaf. Sebaliknya, bea masuk impor terigu yang 0% harus ditata ulang. Kedua, stra­tegi diversifikasi pangan ber­bahan lokal akan berhasil bila pemerintah tak memilih ke­bi­jakan dan strategi melepas se­mua ke pasar (hands-off policy). Dukungan kebijakan itu me­liputi kebijakan fiskal, seperti alokasi anggaran dalam APBN, tarif bea masuk, pajak, kredit berbunga rendah, serta subsidi pertanian, termasuk riset dan teknologi. Ketiga, strategi ini harus terintegrasi dalam ren­cana pembangunan jangka me­nengah sebagai bagian dari pen­ciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan. Sebagai industri yang masih bayi (infant industry), tidak adil membiarkan industri mocaf —yang sepenuhnya berbahan baku lokal, melibatkan ribuan (bahkan jutaan) petani, menciptakan dampak berganda yang maha luas—bersaing de­ngan industri tepung terigu yang sudah mapan. Tanpa cam­pur ta­ngan pemerintah, mus­ta­hil mocaf  bersaing dengan 6 kor­po­rasi penguasa bisnis te­pung te­rigu (yang salah sa­tu­nya m­e­ngua­sai pangsa pasar 70%). Ber­bagai kebijakan itu harus dila­ku­kan konsisten dan ber­ke­si­nam­bungan. Saat te­pung terigu ter­substitusi mo­caf, dengan sendirinya tekanan pada beras akan berkurang. ●