Presiden dan Orang Miskin    Adji Suradji  ;   Alumnus Fakultas Sains, Universitas Karachi, Pakistan

KOMPAS,  30 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

WAJAH semringah para tokoh calon presiden 2014 yang tergambar di halaman pertama harian ini (8/1) membuat hati berbunga-bunga. Namun, ketika membaca Tajuk Rencana di halaman berikutnya, ”Jumlah Orang Miskin Bertambah”, kesedihan menyerang. Apakah presiden Republik Indonesia sekarang—dan yang akan datang—betul-betul berniat memberantas kemiskinan? Ada yang perlu dicermati. Guru terbaik mengentaskan dari kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri. Artinya, untuk mengentaskan dari kemiskinan tidak bisa dilakukan hanya dari balik kaca jendela gedung-gedung mewah dan Istana Presiden. Kemiskinan tercipta oleh struktur, kebijakan pemerintah, dan sistem dalam masyarakat. Dalam pengentasan dari kemiskinan, yang diperlukan bukan program ”dahsyat” yang didukung dana atau dianggarkan dari APBN (APBD), melainkan lingkungan yang mampu melahirkan kreativitas rakyat miskin bisa berkembang. Di dunia ini pernah lahir pahlawan-pahlawan kemanusiaan, di antaranya Pierre Tritz (Yayasan ERDA, Filipina), Bunda Teresa (Ordo Missionaries of Charity, India), dan Muhammad Yunus (Grameen Bank, Banglades). Dengan prinsip kerja tanpa pamrih, mengedepankan pendekatan cinta kasih, dan perjuangan heroik, mereka ikut mencerdaskan bangsa dan mengentaskan dari kemiskinan—tanpa program dan anggaran ”sepeser pun” dari pemerintah. Semua orang miskin di Indonesia, yang tercatat per September 2013 sebanyak 28,55 juta orang, selalu memimpikan setiap presiden akan berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka. Kualitas hidup diukur dari tiga kriteria. Pertama, derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk hayati. Kedua, derajat dipenuhinya kebutuhan hidup yang manusiawi. Ketiga, derajat kebebasan untuk memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan pendidikan. Miskin bukan pilihan Juli 2014 dilaksanakan pemilu presiden (pilpres) lagi. Namun, entah, apakah nama orang miskin juga ada dalam daftar pemilih tetap yang amburadul itu? Kepemimpinan seorang presiden dianggap berhasil apabila ia mampu meninggalkan warisan yang bisa menginspirasi sekaligus memberikan dorongan energi positif kepada rakyat, terutama rakyat miskin, untuk bisa meningkatkan kehidupan lebih baik. Fenomena ini sekaligus menjelaskan betapa kualitas, kredibilitas, dan integritas seorang presiden menjadi yang utama. Rakyat miskin adalah cermin negara yang paling buruk. Sebab, dalam teori dasar demokrasi, keberhasilan pembangunan ekonomi dan politik diukur dari sejauh mana tingkat kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial tercipta. Setidaknya ini yang pertama harus diketahui para kandidat presiden. Korelasinya dengan Pilpres Juli 2014, yang diimpikan orang miskin tampilnya sosok presiden—siapa pun dia—yang bertipologi sebagai pemimpin bangsa. Pemimpin yang memiliki empati dan bisa memandang kemiskinan rakyatnya sebagai bentuk ketidakadilan: ekonomi, hukum, kesehatan, dan keamanan. Tak ada orang yang bercita-cita jadi miskin. Tetapi, yang bercita-cita jadi presiden banyak. Jika capres punya strategi dengan alokasi dana puluhan hingga ratusan miliar demi menaikkan elektabilitas, orang miskin juga punya strategi meski itu sebatas untuk mencari makan, sekadar memenuhi kebutuhan dasar hidup. Orang tidak dihargai dan dianggap tidak punya harga diri selama hidup terjepit kemiskinan (Muhammad Yunus). Dan, Tuhan tak pernah bertanya apakah orang miskin Indonesia mau menerima hidupnya? Hidup bukan pilihan. Satu-satunya yang bisa dipilih dalam kehidupan adalah bagaimana menjalaninya (Henry Ward Beecher, 1813-1887). Kehidupan orang miskin ibarat burung. Semoga para capres 2014 lebih berempati kepada orang-orang miskin di Indonesia. ●

Politisi Sejati

Politisi Sejati Adji Suradji ;   Alumnus Fakultas Sains Universitas Karachi, Pakistan

KOMPAS, 11 Februari 2013

Dua tulisan di harian ini, ”Politisi Busuk dan Pengangguran Politik” (18/1) serta ”Politisi dan Popularitas” (21/1), mengisyaratkan adanya kegelisahan terpendam dalam diri anak bangsa. Di Indonesia, politisi jadi idola karena lebih menjanjikan daripada jadi petani, pedagang, pegawai negeri, atau tentara. Karena atas nama DPR, politisi ikut berperan dalam berbagai aspek, termasuk mengurusi hal-hal yang bersifat teknis, seperti pemilihan ketua dan anggota lembaga atau komisi negara hingga soal keuangan atau anggaran. Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal apabila para politisi tidak memiliki kualitas dan kredibilitas. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Profesi politisi cenderung jauh dari kualitas dan kredibilitas. Profesi politisi hanya digunakan untuk mencari nafkah, bukan lagi menjadi profesi mulia yang pantas dijaga atau dilindungi. Semakin banyak petinggi negara—menteri, jenderal, anggota DPR, gubernur, bupati, dan pejabat lain—yang terlibat dalam berbagai pelanggaran etika (poligami) serta skandal (suap dan korupsi). Ini mengisyaratkan, demi pola hidup hedonis, kehormatan, reputasi, nama baik, status, gengsi, martabat, atau harga diri tidak lagi penting. Logika Partai Sejauh ini, partai politik selalu menggunakan logika sendiri dalam merekrut kader. Pola yang sama digunakan dalam pemilihan calon anggota legislatif hingga petinggi negara atau pemimpin. Artinya, sejak awal parpol telah mengabaikan tiga elemen esensial kriteria yang harus dipenuhi untuk menghasilkan pemimpin potensial, yaitu posisi, sikap, dan kemampuan. Dari berbagai kajian diketahui, Indonesia semakin tenggelam dalam jebakan masa kegelapan demokrasi, hukum, dan agama. Demokrasi hanya jadi prosedur karena diawaki oleh politisi semu (pseudo-politician)—jauh dari kualitas dan kredibilitas. Hukum bertumpu pada asas sindroma criminal justice industrial complex, berkolaborasi dengan dunia bisnis demi keuntungan materiil. Agama tak lagi digunakan sebagai cermin kesucian, kejujuran, serta tuntunan moral dan spiritual, tetapi sudah berkiblat pada kepentingan duniawi (politik). Di era informasi global, apa pun bisa terjadi. Teknologi informasi telah mampu memotong monopoli birokrasi kekuasaan tradisional. Artinya, perspektif Newtonian, yang percaya bahwa perubahan adalah linier, berdasar konstitusi, atau direncanakan— seperti pemikiran kelompok status quo atau kelompok konservatif—justru dengan mudah dapat diporakporandakan. Sejarah mencatat, transisi kekuasaan tidak normal atau percepatan revolusi pernah terjadi di di sejumlah negara. Juga di Indonesia. Oleh karena itu, politisi yang bernaung di bawah panji-panji parpol harus tetap menjaga kepercayaan rakyat. Sebab, ketika rakyat sudah tak percaya kepada politisi, parpol tersebut tak akan bisa bertahan. Korelasinya dengan pola kaderisasi politisi yang akan berujung pada pemilihan petinggi negara atau pemimpin, sesungguhnya rakyat tidak pernah mempersoalkan model atau cara parpol merekrut kadernya. Sebab, bagi rakyat, yang terpenting adalah kualitas dan kredibilitas politisi yang terdefinisikan lewat empat aspek: kompetensi, karakter, belas kasih, dan komitmen. Politisi Oportunis Ke depan, tantangan bangsa ini akan semakin kompleks. Semua itu hanya bisa dijawab apabila negara ini memiliki politisi yang andal, berkarakter kuat, dengan kompetensi teknis dan moral serta integritas yang tinggi. Berpolitik menuntut suatu transformasi dan perubahan karakter. Politisi yang berkualitas dan memiliki kredibilitas tak sekadar tahu bagaimana cara menciptakan kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara. Ia juga tahu fungsi utama sebagai politisi, yaitu melahirkan generasi politisi baru yang lebih baik dalam segala hal. Politisi sejati tidak pernah menciptakan pengikut. Politisi sejati adalah negarawan yang bersedia membela rakyat dan berani menghadapi risiko dalam tindakan dan keputusannya. Politisi sejati selalu menjadi dambaan rakyat. Pertanyaannya, apakah politisi Indonesia sekarang tergolong politisi sejati atau oportunis sejati. Namun, ketika melihat realitas kemiskinan, permasalahan sosial, isu poligami dan korupsi yang semakin dahsyat, tampaknya Indonesia masih berada di bawah cengkeraman para politisi oportunis sejati. ●