Tempe Terancam Diimpor

Tempe Terancam Diimpor Posman Sibuea  ;   Guru Besar Tetap di Departemen Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas Sumatera Utara, Pendiri dan Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser) KORAN SINDO, 18 September 2013

Belakangan ini kedelai kembali menjadi topik diskusi aktual di tengah publik terkait kian mahalnya harga bahan baku tempe ini. Pemerintah dinilai gagal mengantisipasi kelangkaan komoditas kedelai yang dipicu kian melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS. 

Dampaknya para perajin tahu dan tempe sempat mogok produksi selama tiga hari ini. Kelangkaan kedelai di pasar disebabkan beberapa alasan yaitu rendahnya produksi kedelai nasional sehingga tidak mampu mencukupi permintaan masyarakat. Rata-rata kebutuhan nasional diperkirakan mencapai 2,4 juta ton per tahun atau ratarata 200.000 ton kedelai setiap bulan. Namun, setiap tahun Indonesia hanya bisa memproduksi 30–40% dari kebutuhan nasional, sisanya dari impor. 

Saat ini sekitar 60% produksi kedelai dunia dihasilkan oleh AS dan Brasil. Dari jumlah itu, produk AS berkontribusi hingga hampir 40%. Namun, makin masifnya dampak perubahan iklim terhadap produksi kedelai Amerika Serikat dan Brasil mengakibatkan lonjakan harga kedelai impor tidak bisa lagi terbendung. Kenaikan harga kedelai dunia berkisar antara 20–30% dalam setahun terakhir. 

Sumber Antioksidan 

Peningkatan konsumsi kedelai di Indonesia seiring bertambahnya jumlah penduduk tidak diimbangi produksi dalam negeri. Kedelai yang saat ini tak hanya dikonsumsi sebagai komoditas pangan, tetapi juga telah dijadikan campuran pangan bagi ternak dan sumber bioenergi semakin memperburuk pasokan kedelai untuk bahan baku tahu dan tempe. Ini sudah pasti merugikan konsumen yang mengandalkan pangan nabati ini untuk sumber protein. Masyarakat penggemar tempe kini galau dan kelimpungan. 

Tempe diyakini sebagai makanan fungsional yang sarat gizi, sumber antioksidan, dan serat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Bangsa Indonesia patut berbangga karena nenek moyang kita mewariskan makanan tradisional fermentatif ini. Tempe dikenal mengandung zat gizi tinggi seperti sumber protein, vitamin B12, dan serat makanan sehingga sangat baik untuk kesehatan. 

Makanan tradisional yang harganya relatif murah ini, juga mengandung senyawa bioaktif yang bersifat fungsional yang sangat baik mencegah penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, dan kanker. Tempe dapat mencegah proses penuaan sebab mengandung senyawa antioksidan. Tempe ibarat obat dewa (panasea) yang mampu menyembuhkan dan mencegah berbagai penyakit. Masyarakat menengah ke atas di perkotaan kini acap menderita penyakit menular baru (new communicable dissease). 

Penyakit menular baru ini berjangkit karena meniru pola hidup keliru lewat gaya hidup dan pola makan yang salah. Ketika masyarakat Indonesia makin banyak mengonsumsi fast food ala Barat, prevalensi penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, jantung, stroke, diabetes, dan kanker makin tinggi di Tanah Air. Kisah Indonesia sebagai asal mula tempe sudah dikenal dunia. Tetapi, bagaimana memberdayakan makanan tradisional berbasis kedelai ini di tengah kian maraknya makanan fast food ala Barat masuk ke Indonesia menjadi persoalan pelik. 

Ini menjadi paradoks, ketika masyarakat di negaranegara Barat sudah menggelar back to nature sebagai gaya hidup sehat sebab menyadari menu yang sarat kolesterol, garam, berakibat buruk bagi kesehatan. Masyarakat Indonesia justru sebaliknya menjadikan fast food ala Barat sebagai gaya hidup yang lagi trendi. 

Makanan Masa Depan 

Berbagai penelitian dilakukan guna mengungkap dan menggali khasiat tempe. Makanan asli Indonesia ini banyak mendapat perhatian dari peneliti negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Jerman. Mereka menyebut tempe sebagai makanan masa depan karena selain mengandung protein tinggi dan nonkolesterol, juga sumber antioksidan yang baik. Selama ini produk fermentasi kedelai rebus ini dianggap sebagai makanan lokal murahan dan kampungan. 

Kini digemari oleh masyarakat di negara maju dan dijuluki sebagai food of tomorrowkarena mempunyai senyawa fungsional yang menyehatkan. Sayangnya, tempe belum bisa menjadi tuan di negeri sendiri karena acap kehilangan bahan baku. Selama fermentasi protein kedelai diubah menjadi senyawa- senyawa yang lebih sederhana dan larut air. Hal yang sama terjadi pada kandungan lemak. Jumlah asam bebas meningkat dari 1% menjadi 30%. Paling banyak diproduksi adalah asam linoleat dan linoleat. 

Keduanya sangat penting karena merupakan asam lemak tidak jenuh esensial. Sifat hipokolesterolemik (menurunkan kadar lipid darah) pada tempe terbukti sangat ampuh. Penelitian pada hewan percobaan menunjukkan bahwa konsumsi tempe dapat menurunkan kadar lemak darah atau kadar kolesterol total LDL (low density lipoprotein) dan trigliresida dalam darah yang naik akibat konsumsi lemak hewani. 

Sukarelawan yang menderita hiperlipidemia ternyata setelah dua minggu mengonsumsi tempe secara teratur mengalami penurunan total kolesterol LDL (jahat) rasio kolesterol total dengan kolesterol HDL. Tetapi, dapat meningkatkan kolesterol HDL (baik) secara bermakna dari 37,95 mg/dl menjadi 47,14 mg/dl (Arsiniati, 1994 dalam Bunga Rampai Tempe Indonesia). Dari segi gizinya, tempe tidak kalah dengan daging. 

Susu kedelai kandungan gizinya bahkan sebanding dengan susu sapi. Namun, tempe yang ada saat ini sebagian besar masih dihasilkan dari home industryyang diproduksi secara sederhana (tradisional). Pada masa datang pemerintah patut mendorong pelaku UMKM untuk memproduksi tempe yang berkualitas ekspor yang dikemas dengan baik, menarik, dan indah. 

Kandungan gizi dan nongizi tempe yang sangat baik untuk kesehatan memosisikan tempe berpotensi menjadi sumber devisa negara dan menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah. Namun, dengan kondisi gonjang-ganjing kedelai seperti sekarang yang kerap berulang, tanpa proteksi dan subsidi yang memadai dari pemerintah kepada petani kedelai lokal, tidak menutup kemungkinan tempe suatu saat menjadi makanan yang sangat mahal karena berpotensi menjadi makanan impor. 

Untuk itu, pemerintah patut memperbaiki sistem budi daya kedelai secara radikal di tingkat on farm untuk memasok bahan baku kedelai ke perajin tempe. Jika tidak, dengan harga bahan baku yang makin mahal karena harus impor, perajin tempe tidak akan sanggup lagi mengeluarkan biaya produksi dan gulung tikar. 

Lantas, guna memasok kebutuhan pangan rakyat ini, pemerintah suatu saat akan membuka kran impor tempe. Quo vadis kedaulatan pangan? ●

Di Balik Harga Kedelai

Di Balik Harga Kedelai Purbayu Budi Santosa  ;    Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip  REPUBLIKA, 11 September 2013

Komoditas kedelai yang mempunyai kedudukan strategis, berupa keterkaitan ke belakang dan ke depan, menjadi masalah besar kalau harganya naik di luar kewajaran. Kalau merujuk pada Peraturan Presiden No 32/2013 tentang penugasan untuk pengamanan harga dan penyaluran kedelai serta Permendagri no 26/M-DAG/PER/5/2013 HPP (Harga Patokan Penjualan) ditetapkan sebesar Rp 7.450 per kilogram, sementara di berbagai daerah sudah menembus harga di atas Rp 10 ribu. Bukan saja perajin tahu dan tempe yang kelimpungan dalam produksi dan penjualan, melainkan bahaya yang terbuka lebar karena disparitas harga yang besar.

Gabungan Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) mogok produksi selama tiga hari yakni pada 9 September-11 September 2013, jika harga kedelai tidak mengalami penurunan. Sekiranya para produsen masih sanggup memproduksi makanan kaya gizi tersebut dengan keuntungan yang kecil sekalipun, mereka akan tetap memproduksinya. Hal ini mengingat umumnya bekerja sebagai perajin tahu tempe merupakan usaha yang turun-temurun, dan dapat dikatakan sebagai melestarikan budaya usaha yang sering mengalami masalah tersebut.

Belum lagi, karena bekerja pada kerajinan tersebut memerlukan keahlian khusus, dan sekarang yang namanya bekerja di sektor lainnya bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun keuntungannya minim tetap saja dilakukan.

Daripada masuk ke jajaran pengangguran, akan begitu merugikan karena terkait dengan tanggung jawab menafkahi keluarga dan terkena sanksi sosial berupa jatuhnya nilai kemanusian sebagai penganggur. Tetapi, sekiranya tetap berusaha dengan kerugian yang cukup besar, meskipun dampak negatif dari pengangguran yang begitu besar, tetap tidak dapat dihindari. Mogok produksi sampai 11 September, di mana dunia akan mengenang jatuhnya menara kembar di New York sebagai simbol dari kepongahan negara yang sok kuasa tersebut, dampaknya akan luar biasa dan tidak kalah dengan pelecehan terhadap negara AS. 

Bisa diduga, banyak orang di dalam negeri apalagi di luar negeri akan menertawakan Indonesia yang hanya mengurus masalah kedelai saja sudah tidak mampu.  Kita akan mengenang bagai mana dulu negara yang terkenal akan kejayaan pertaniannya (negara agraris), sekarang ini di ujung kejatuhan satu per satu komoditas pertaniannya. Mengapa bisa demikian?

Motif mencari rente?

Banyak pihak berpendapat kenaikan harga kedelai mula-mula disebabkan dan sebagai dampak kenaikan harga BBM, yang berakibat naiknya biaya pengangkutan sehingga terjadi lonjakan dalam biaya distribusi. Alasan lainnya adalah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang menembus angka di atas Rp 10 ribu/dolar. Hal ini mengakibatkan harga komoditas kedelai impor mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor kedelai semester awal 2013 (Januari-Juli) tercatat sebesar 1,1 juta ton atau senilai Rp 6,7 triliun. Rinciannya, pada Juli impor kedelai adalah sebesar 227 ribu ton atau 140 juta dolar AS. Angka tersebut meningkat dibandingkan bulan Juni yang sebesar 175 ribu ton atau 105 juta dolar AS. Begitu juga dengan Mei yang tercatat 184 ribu ton atau 113 juta dolar AS. Dengan demikian, sampai sekarang Indonesia tercatat menjadi salah satu negara pengimpor kedelai terbesar di dunia.

Kalau dilihat produsen kedelai terbanyak di dunia adalah AS (tahun 2008 sebanyak 80.739.700 ton) dan Indonesia pada tahun yang sama hanya menempati posisi ke-10 dengan total produksi 775.710 ton (tahun 2012 produksi diperkirakan 851,65 ribu ton, yang berarti terus mengalami kenaikan). Meskipun produksi kedelai dalam negeri mengalami kenaikan, akan tetapi karena kenaikan konsumsi per kapita, kebutuhan rata-rata per tahun di atas dua juta ton. 

Dari jumlah itu, sekitar 88 persen digunakan sebagai bahan baku pembuatan tahu tempe, 10 persen untuk pengolahan lainnya seperti industri tepung dan pati serta sisanya sebanyak dua persen untuk benih. Sebagian besar kedelai impor berasal dari AS, Kanada, Argentina, dan Brasil. Alasan lainnya yang dapat dikemukan karena terjadinya cuaca ekstrem pada beberapa negara produsen kedelai, maka produksi kedelai di negara besar penghasil kedelai juga mengalami penurunan. Dengan kata lain, karena ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran maka harga kedelai di berbagai negara produsen juga mengalami kenaikan. Masalahnya, apakah kenaikan harga kedelai di negara produsen masih wajar dan tidak mengerikan seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini?

Sinyalemen munculnya praktik kartel impor kedelai harus menjadi kewaspadaan bagi pihak-pihak berwenang, karena sepertinya pada waktu lalu terjadi berbagai keanehan. Saat terjadi panen raya padi dan harganya mengalami penurunan, justru dilakukan impor. Akibatnya, petani padi mengalami pukulan harga yang telak, sehingga banyak yang mengalami kerugian. Kejadian impor bawang dan daging sapi yang sampai sekarang belum juga selesai masalah kriminalitasnya, perlulah diteliti secara mendalam di luar yang sering dikemukakan banyak pihak.

Besarnya impor kedelai Indonesia ternyata hanya dikuasai oleh beberapa kelompok importir, yang berarti struktur pasarnya oligopolis. Pengalaman mencolok pada impor daging sapi yang mengaitkan kegiatan mencari rente ekonomi pada partai tertentu, perlu juga menjadi kewaspadaan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini perlu juga untuk menyelidiki masalah komoditas kedelai secara lebih mendalam. Berbagai tindakan yang akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemelut kedelai bersifat jangka pendek dan berkesan "manajemen pemadam kebakaran". Pembukaan kran impor kedelai dengan bebas bea masuk memang akan dapat menurunkan harga kedelai, akan tetapi kebijakan ini sifatnya sementara.

Kebijakan yang mestinya diambil adalah mendorong kemandirian dalam memproduksi kedelai, sehingga dalam jangka panjang tidak perlu mengimpor lagi. Masalah teknologi budi daya tidaklah menjadi halangan, karena kita dapat melihat bagaimana negara gurun pasir, seperti Arab Saudi bisa menanam tanaman tropis. Berbagai lembaga penelitian, baik di perguruan tinggi maupun pemerintah dan swasta akan membantu dengan sekuat tenaga untuk menaikkan produktivitas kedelai (maupun komoditas strategis lainnya), asal ada dukungan dari pihak penguasa.

Justru yang dikhawatirkan, keenakan impor yang menguntungkan berbagai pihak dengan motivasi mencari rente akan merugikan rakyat banyak dan NKRI pada masa mendatang. Semestinya masalah pengejaran rente untuk menghalalkan segala cara harus dapat dihentikan. ●  

Kinerja Tempe Pak Menteri

Kinerja Tempe Pak Menteri Kurniawan Muhammad ;   Wartawan Jawa Pos, Penggemar berat tempe JAWA POS, 02 September 2013

HARGA kedelai yang melambung, yang berdampak kepada menjeritnya para pengusaha tempe dan tahu di sejumlah daerah, adalah buah dari manajemen buruk bidang pertanian pemerintah kita. Saya kian heran dengan tanggapan pemerintah. 

Menteri Pertanian Suswono pernah mengatakan, pertama, Indonesia mengandalkan impor dari Amerika Serikat dan Brasil. Kebutuhan kedelai dalam negeri 2,2 juta ton hingga 2,5 juta ton per tahun, sedangkan petani dalam negeri hanya mampu memproduksi 700.000-800.000 ton per tahun. Ketika posisi rupiah melemah terhadap dolar seperti sekarang ini, harga barang impor, termasuk kedelai, melambung. 

Kedua (masih alasan Pak Menteri), lahan pertanian menyusut dari sekitar 1,5 juta hektare menjadi sekitar 700 ribu hektare. Untuk menyiasati hal itu, Pak Menteri menyatakan sudah berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Kementerian Kehutanan agar dibantu untuk memperluas lahan bagi penanaman kedelai. 

Pak Menteri yang terhormat, kita semua tahu, selama bertahun-tahun Indonesia memang mengimpor kedelai yang terus meningkat setiap tahun. Pak Menteri pasti sudah tahu itu sebelum menjadi menteri pertanian.

Padahal, sebagai rakyat, kami sangat berharap, ada progres dari kebijakan dan kinerja Pak Menteri supaya tingkat ketergantungan terhadap impor kedelai berkurang setiap tahun. Kita semua tahu bahwa mengimpor kedelai adalah jalan pintas untuk memasok kekurangan kedelai dalam negeri. Tapi, apakah pemerintah bisanya hanya melakukan jalan pintas? 

Gara-gara banyak impor, harga kedelai dalam negeri menjadi jatuh. Sebab, kedelai impor dijual lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus ketimbang kedelai dalam negeri. Harga kedelai impor bisa lebih murah karena, berdasar kesepakatan dengan IMF, pada 1998-2003, pemerintah membebaskan bea masuk kedelai (nol persen). Meski pada 2004 tarif ditingkatkan menjadi 10 persen, tetap saja itu masih tergolong rendah. 

Kebijakan itu jelas merugikan petani kita. Sebab, bagi petani kedelai, menanam kedelai sama halnya dengan menanam masalah. Patut dipertanyakan ikhtiar konkret menurunkan volume impor kedelai yang menjadi tugas pemerintah, terutama Pak Menteri Pertanian. 

Pak Menteri yang terhormat, mencari alasan bukan hal yang sulit. Tapi, krisis kedelai akan terjadi terus dan bisa jadi bakal bertambah ruwet. Padahal, rakyat kita (termasuk saya) sudah telanjur menjadikan tempe, tahu, dan juga kecap (semua itu perlu kedelai) sebagai makanan yang mengakar.

Soal alasan lahan yang terus menyusut, memang ada benarnya. Pada 1999, total lahan kedelai adalah 1.151.079 hektare (menghasilkan 1.382.848 ton). Pada 2000), lahannya menyusut menjadi 824.484 hektare (menghasilkan 1.017.634 ton). Pada 2004), areal kedelai menyusut drastis menjadi 560.125 hektare, dengan hasil produksi hanya 723.483 ton (BPS 2004). Mentan menyebut diperlukan setengah juta hektare lahan tambahan untuk swasembada kedelai.

Tetapi, menurut saya, persoalan yang mendasar itu bukan hanya menyusutnya lahan sehingga perlu diperluas. Tapi, hal mendasar adalah mengapa petani menjadi malas atau tidak bergairah menanam kedelai? 

Regulasi pemerintah tidak mampu melindungi petani kedelai yang ditindas impor. Di bagian lain, menanam jagung menjadi lebih menarik ketimbang menanam kedelai. Selain biaya perawatan lebih murah, harga jagung di pasaran lebih mahal daripada kedelai.

Kita pernah mencapai swasembada kedelai. Kala itu, harga kedelai bisa mencapai 1,5 kali harga beras. Apakah kita bisa mencapai kejayaan kedelai seperti kala itu? Jawabnya: Bisa asal serius, serius, dan serius... kerja, kerja, dan kerja, perencanaan yang baik, pelaksanaan yang baik, dan yang paling penting adalah tidak ada korupsi dan kongkalikong. 

Brasil adalah contoh negara yang berhasil membuat manajemen yang baik untuk produk andalannya, kedelai. Tahun ini kali pertama Brasil menyalip Amerika Serikat sebagai produsen kedelai terbesar di dunia. Lahan di sana meluas. Tahun ini lahan kedelai di Brasil sekitar 27 juta hektare, naik 9 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sana ada regulasi bahwa padang rumput untuk ternak yang tidak lagi digunakan atau selama puluhan tahun tidak terurus bisa dimanfaatkan kembali untuk ditanami kedelai. 

Untuk menjamin produktivitas tanah yang lama tidak terurus itu, pemerintah Brasil menggunakan teknologi GPS atau autopilot. Terpantaulah bagian mana tanah yang memerlukan lebih banyak pupuk. Biaya pun bisa dihemat karena pupuk tepat sasaran. 

Apakah Indonesia bisa? Menurut saya, bukan soal bisa atau tidak bisa. Tapi, apakah pemerintah kita mau atau tidak mau meniru kesuksesan itu. Tidak usah muluk-muluk dulu. Untuk saat ini, kembalikan era seperti dulu, pada 1992, ketika Indonesia mampu berswasembada kedelai. Selain keseriusan, dibutuhkan penanganan yang komprehensif untuk mencapai itu. 

Saya gemas yang bercampur aduk dengan prihatin menyaksikan harga kedelai di pasaran yang terus membubung. Tempe di piring saya pun kini lebih kurus. ●  

Kesengkarutan Kedelai Kealpaan Beruntun

Kesengkarutan Kedelai Kealpaan Beruntun Khudori ;  Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat MEDIA INDONESIA, 30 Agustus 2013

SIKLUS itu kembali lagi: kenaikan harga kedelai. Ketika siklus itu tiba, semua pihak terkaget-kaget. Pemerintah tak berdaya karena tidak memiliki instrumen apa pun untuk menstabilkan harga kedelai. Pengusaha tahu dan tempe menjerit. Mereka menuntut pemerintah mengambil alih tata niaga kedelai yang kini harganya melambung tinggi. Kenaikan harga kedelai memang jauh dari toleransi. Sebelum Ramadan, harga kedelai masih Rp 6.600 per kg. Kini kedelai sudah melambung menjadi Rp9.300 per kg alias naik 40%. Kenaikan masih mungkin terus terjadi karena negara eksportir kedelai, Amerika Serikat, dilanda kekeringan akut. Pelemahan rupiah membuat harga kian melangit.

Solusi menekan margin keuntungan dan menciutkan kapasitas produksi, mengurangi ukuran dan menurunkan mutu produk tidak lagi menolong. Dari sisi input, semua bahan perantara industri ini harganya naik, seperti minyak goreng, terigu, gula, dan telur. Menaikan harga, produsen terkendala daya beli yang rendah. Lagi pula, tidak seperti sektor yang entry-exit barriernya tinggi, konsumen sektor ini peka harga (price elastic). Ketika harga naik permintaan turun. Satu-satunya jalan hanya menutup usaha.

Jika tidak ada solusi dalam jangka pendek, dipastikan barisan penganggur akan bertambah. Sektor ini telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata, dari petani kedelai, produsen tempe, tahu, kecap, pedagang tahu tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan. Bagi konsumen, lenyapnya tahu, tempe dari pasar adalah kerugian besar. Dari sisi harga, protein tempe tahu jauh lebih murah ketimbang telur dan daging. Karena itu, bagi rakyat jelata tahu tempe sebenarnya bisa jadi solusi masalah kekurangan energi protein warga.

Gonjang-ganjing kedelai saat ini bukan kali pertama. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2008 saat krisis pangan mengoyak. Dalam setahun, harga kedelai naik 218%. Produsen/pedagang tempe tahu mogok dan demo. Akhirnya pemerintah membebaskan bea masuk dan menyubsidi kedelai kepada produsen tahu tempe Rp1.000/kg selama tiga bulan. Tidak ada kebijakan berdimensi jangka panjang sebagai antisipasi bila kejadian serupa terulang. Kealpaan mengambil pelajaran pada 2008 itu berbuah pahit saat ini.

Gonjang-ganjing kedelai tak mungkin diselesaikan dengan cara-cara ad hoc dan jangka pendek. Solusi harus menusuk m jantung masalah, meminjam istilah Prof Pantjar Simatupang (2012), yaitu fenomena `dekedelaisasi'. Dekedelaisasi terjadi lantaran tiga segitiga ini: penurunan hasil relatif kedelai, penurunan harga relatif, dan serbuan impor. Penurunan hasil relatif kedelai terjadi karena daya saing kedelai terhadap ja gung, tebu, dan padi merosot. Produktivitas dan harga relatif menurun. Ujung-ujungnya usaha tani kedelai tidak menguntungkan. Ini yang membuat petani domestik meninggalkan kedelai.

Emoh menanam kedelai ini sudah amat gawat. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare, menurun jadi 1.279.079 hektare, dan tinggal 620.928 hektare pada 2011 (38% dari 1992). Karena produktivitas naik lambat, konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) tinggal 0,843 juta ton (2011) atau tinggal 45%. Ini terjadi karena jalinan dua faktor: liberalisasi dan senjang hasil penelitian adopsi petani.

Meski sudah terjadi sejak 1992, fenomena dekedelaisasi meningkat drastis setelah Indonesia jadi pasien IMF pada 1997-1998. Saat itu, Indonesia harus meliberalisasi pasar pangan, termasuk kedelai. Tak hanya subsidi, benteng pertahanan dari serbuan impor pun dilucuti. Pada saat yang sama, perhatian pada kedelai mengendur. Fokus kebijakan saat itu-­dan berlanjut hingga kini--at all cost bias pada beras.

Hasil-hasil riset tak memadai. Jika pun ada, tidak serta-merta diadopsi petani. Di sisi lain, produktivitas negara-negara produsen utama kedelai terus membaik. Saat ini, produktivitas kedelai Indonesia kurang dari setengah produktivitas AS, Kanada, Brasil, Argentina, dan Italia. Penu runan harga relatif terjadi karena tidak ada kebijakan dukungan harga pada kedelai, seperti pada beras atau gula. Pada saat yang sama, produk impor lebih murah. Efek spiral merosotnya daya saing antarkomoditas dan daya saing internasional saling menguatkan, dan ini membuat kedelai masuk lingkaran setan dekedelaisasi. 

Bersinergi dengan proteksi (tarif dan nontarif ) yang minimal membuat ketergantungan Indonesia pada impor kedelai kian sempurna. Jika pada 1990-an kita swasembada, kini produksi domestik hanya mampu memasok 30% kebutuhan.

Serbuan impor kedelai, yang mayoritas transgenik, didorong inkonsistensi kebijakan kedelai transgenik dan beleid ofensif AS lewat subsidi (langsung dan ekspor). Produksi kedelai transgenik dilarang, di sisi lain impor yang 90% dari AS nyaris tak ada pembatasan. Beleid ofensif AS itu membuat harga kedelai impor amat murah. Inilah yang sering jadi alasan banyak pihak melegalisasi impor, ketimbang membeli kedelai petani domestik.

Argumen di balik kebijakan ini adalah soal daya saing. Argumen ini ceroboh dan sesat. Harga komoditas di pasar dunia tidak bisa jadi ukuran daya saing karena harga itu terdistorsi subsidi. Di AS kedelai adalah 1 dari 20 komoditas yang dilindungi dan disubsidi. Dari US$24,3 miliar subsidi pada 2005 sekitar 70%-80% diterima 20 komoditas ini. Ujung dari beleid ini adalah dumping. Setelah Farm Bill 1996, dumping kedelai AS naik dari 2% jadi 13% (Action Aid, 2007).

Jika menyimak problem struktural di atas, ke depan dibutuhkan perubahan kebijakan sistematis. Yang paling mendasar adalah menghentikan liberalisasi pasar kedelai karena ini jadi malapetaka bagi kemandirian dan kedaulatan pangan. Proteksi bisa dilakukan dengan mengombinasikan tarif dan nontarif, termasuk pengaturan ketat impor kedelai transgenik. Kebijakan itu harus disinergikan dengan beleid harga yang memungkinkan petani kembali mau menanam kedelai. Pada saat yang sama, perluasan lahan kedelai tak bisa ditawar-tawar. Terakhir, karena kedelai telah jadi mata rantai ekonomi yang penting, tak ada salahnya menjadikannya bagian dari kebijakan stabilisasi dengan beleid stok. Tanpa rangkaian kebijakan ini, gonjang-gonjang kedelai di Republik ini akan berulang. ●  

Gonjang-ganjing Republik Kedelai

Gonjang-ganjing Republik Kedelai

Khudori ; Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI);

Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

KOMPAS, 07 Agustus 2012

Selama tiga hari, 25-27 Juli, tahu dan tempe menghilang dari pasaran. Bukan lantaran beracun dan ditarik dari pasaran, melainkan karena produsen tahu dan tempe mogok kerja.

Mereka menuntut pemerintah mengambil alih tata niaga kedelai yang kini harganya melambung. Kenaikan harga kedelai memang jauh dari toleransi. Dibanding Januari lalu, harga kedelai naik 49 persen (Kompas, 23/7/2012).

Solusi menekan margin keuntungan dan menciutkan kapasitas produksi, mengurangi ukuran, dan menurunkan mutu produk tidak lagi menolong. Dari sisi input, semua bahan perantara industri ini harganya naik, seperti minyak goreng, terigu, gula, dan telur. Menaikkan harga, produsen terkendala daya beli yang rendah. Lagi pula, tak seperti sektor yang entry-exit barrier-nya tinggi, konsumen sektor ini peka harga (price elastic). Ketika harga naik, permintaan turun. Satu-satunya jalan hanya menutup usaha.

Jika tak ada solusi dalam jangka pendek, dipastikan barisan penganggur akan bertambah. Sektor ini telah menghidupi ratusan ribu rakyat jelata: dari petani kedelai, produsen tempe-tahu-kecap, pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan. Bagi konsumen, lenyapnya tahu-tempe dari pasar adalah kerugian besar. Dari sisi harga, protein tempe-tahu jauh lebih murah ketimbang telur dan daging.

Gonjang-ganjing kedelai saat ini bukan yang pertama. Kejadian serupa pernah terjadi pada 2008 saat krisis pangan mengoyak. Dalam setahun, harga kedelai naik 218 persen. Produsen/pedagang tempe-tahu mogok dan demo. Akhirnya pemerintah membebaskan bea masuk dan menyubsidi kedelai kepada produsen tahu-tempe Rp 1.000 per kilogram selama tiga bulan. Tidak ada kebijakan berdimensi jangka panjang sebagai antisipasi bila kejadian serupa terulang. Kealpaan mengambil pelajaran pada 2008 itu berbuah pahit saat ini.

Gonjang-ganjing kedelai tak mungkin diselesaikan dengan cara-cara ad hoc dan jangka pendek. Solusi harus menusuk jantung masalah, meminjam istilah Prof Pantjar Simatupang (2012), yaitu fenomena ”dekedelaisasi”. Dekedelaisasi terjadi lantaran tiga segitiga ini: penurunan hasil relatif kedelai, penurunan harga relatif, dan serbuan impor.

Penurunan hasil relatif kedelai terjadi karena daya saing kedelai terhadap jagung, tebu, dan padi merosot. Produktivitas dan harga relatif menurun. Ujung-ujungnya usaha tani kedelai tidak menguntungkan. Ini yang membuat petani domestik meninggalkan kedelai.

Emoh menanam kedelai ini sudah amat gawat. Pada 1992, luas panen kedelai masih 1.665.706 hektar dan tinggal 620.928 hektar pada 2011. Karena produktivitas naik lambat, konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) tinggal 0,843 juta ton (2011). Ini terjadi karena jalinan dua faktor: liberalisasi serta kesenjangan hasil penelitian dan adopsi petani.

Sejak jadi ”pasien” IMF

Meski sudah terjadi sejak 1992, fenomena dekedelaisasi meningkat drastis setelah Indonesia jadi pasien IMF pada 1997-1998. Saat itu, Indonesia harus meliberalisasi pasar pangan, termasuk kedelai. Tak hanya subsidi, benteng pertahanan dari serbuan impor pun dilucuti. Saat yang sama, perhatian pada kedelai mengendur. Fokus kebijakan saat itu—dan berlanjut hingga kini—semua bias pada beras.

Hasil-hasil riset tak memadai. Jika pun ada, tidak serta-merta diadopsi petani. Di sisi lain, produktivitas negara produsen utama kedelai terus membaik. Saat ini, produktivitas kedelai Indonesia kurang dari setengah produktivitas AS, Kanada, Brasil, Argentina, dan Italia.

Penurunan harga relatif terjadi karena tidak ada kebijakan dukungan harga pada kedelai, seperti halnya pada beras atau gula. Pada saat yang sama, produk impor lebih murah. Efek spiral merosotnya daya saing antarkomoditas dan daya saing internasional saling menguatkan, serta ini membuat kedelai masuk lingkaran setan dekedelaisasi.

Bersinergi dengan proteksi (tarif dan nontarif) yang minimal membuat ketergantungan Indonesia pada impor kedelai kian sempurna. Jika pada 1990-an kita swasembada, kini produksi domestik hanya mampu memasok 30 persen kebutuhan.

Serbuan impor kedelai, yang mayoritas transgenik, didorong oleh inkonsistensi kebijakan kedelai transgenik dan beleid ofensif AS lewat subsidi (langsung dan ekspor). Produksi kedelai transgenik dilarang, di sisi lain impor yang 90 persen dari AS nyaris tak ada pembatasan. Beleid ofensif AS itu membuat harga kedelai impor amat murah.

Inilah yang sering jadi alasan banyak pihak melegalisasi impor ketimbang membeli kedelai petani domestik. Argumen di balik kebijakan ini adalah soal daya saing. Argumen ini ceroboh dan sesat. Harga komoditas di pasar dunia tidak bisa jadi ukuran daya saing karena harga itu terdistorsi oleh subsidi. Di AS, kedelai adalah 1 dari 20 komoditas yang dilindungi dan disubsidi.

Menyimak problem struktural di atas, ke depan dibutuhkan perubahan kebijakan sistematis. Paling mendasar adalah menghentikan liberalisasi pasar kedelai karena ini jadi malapetaka bagi kemandirian dan kedaulatan pangan. Proteksi bisa dilakukan dengan mengombinasikan tarif dan nontarif, termasuk pengaturan ketat impor kedelai transgenik.

Kebijakan ini harus disinergikan dengan beleid harga yang memungkinkan petani kembali mau menanam kedelai. Pada saat yang sama, perluasan lahan kedelai tak bisa ditawar-tawar. Terakhir, tidak ada salahnya menjadikannya bagian dari kebijakan stabilisasi dengan beleid stok. ●

Lompatan Kedelai

Lompatan Kedelai

Arif Budimanta ; Koordinator Kaukus Ekonomi Konstitusi

KOMPAS, 06 Agustus 2012

Harga kedelai bahan baku tahu-tempe saat ini bukan saja naik, melainkan melompat. Begitulah yang dikatakan seorang perajin tahu-tempe kepada kita.

Tingginya harga kedelai telah membuat sejumlah pabrik tahu dan tempe menghentikan produksi mereka. Produk turunan kedelai yang paling sering dikonsumsi masyarakat itu pun sulit ditemukan. Kalaupun ada di pasaran, harganya sudah sangat tinggi dan membebani pengeluaran masyarakat.

Ada beberapa faktor yang memengaruhi harga kedelai saat ini. Pertama, rendahnya produksi kedelai nasional. Rata-rata kebutuhan nasional kita saat ini diperkirakan 2,4 juta ton per tahun atau sekitar 200.000 ton per bulan. Target produksi 2012 diperkirakan 1,9 juta ton/hektar, sementara hasil dalam triwulan I-2012 hanya 200.000-an ton, jauh dari target 400.000-an ton. Dalam kenyataannya, selama ini tiap tahun kita hanya bisa memproduksi 40 persen dari kebutuhan nasional, sisanya impor.

Kedua, untuk mengimpor kedelai dari pasar internasional Indonesia harus bersaing dengan negara lain. Pada tahun 2010/2011 saja negara dengan kemampuan finansial jauh lebih besar dari Indonesia, seperti China, mengimpor kedelai lebih dari 50 juta ton. Jumlah itu menjadikan China sebagai importir kedelai terbesar disusul Uni Eropa, Meksiko, dan Jepang.

Ketiga, lemahnya kontrol pemerintah terhadap harga kedelai. Akibatnya, pasar kedelai lebih dikendalikan oleh ”pemain” kedelai swasta yang tujuannya tentu saja memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Meningkatnya konsumsi kedelai sejalan meningkatnya jumlah penduduk. Hal itu karena saat ini kedelai juga dipakai untuk campuran pangan bagi ternak dan salah satu sumber bio-energi. Sementara itu, sumber protein lain—khususnya ikan—kurang diupayakan sebagai diversifikasi protein selain kedelai dan telur.

Kurangnya upaya itu tecermin dari aturan yang melarang ekspor ikan sebelum kebutuhan ikan nasional terpenuhi. Ikan seharusnya menjadi sumber protein utama yang perlu dikembangkan oleh pemerintah mengingat sebagian besar wilayah Indonesia berupa lautan/perairan sehingga di semua daerah orang akan bisa melakukan budidaya ikan.

Saat ini 60 persen produksi kedelai dunia dihasilkan Brasil dan Amerika Serikat. AS menyumbang produksi hampir 40 persen dan dalam satu tahun terakhir produksi kedelai AS dan Brasil menurun. Hal ini kemudian berdampak pada kenaikan harga kedelai dunia. Berdasarkan data setahun terakhir, terjadi kenaikan harga kedelai dunia, terutama yang berasal dari AS, Brasil, dan Argentina, 19-27 persen.

Ubah Paradigma

Guncangan yang terjadi terhadap harga kedelai saat ini pada tataran makro diakibatkan oleh liberalisasi sektor pangan yang terlalu berlebihan. Sementara pada sisi mikro, lebih karena ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan persediaan kedelai di tingkat nasional. Hal ini karena: (1) produksi yang tidak mencapai target dan (2) tata niaga kedelai yang cenderung merugikan petani dan perajin tahu-tempe.

Dalam konteks produksi, kita justru mempertanyakan dana APBN yang terus meningkat, yang katanya dipergunakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional, tetapi tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Malah yang terjadi, impor meningkat terus.

Fenomena yang terjadi saat ini sebenarnya juga merugikan petani kedelai, produsen tahu-tempe yang tidak dapat berproduksi, dan berakibat tahu-tempe jadi barang langka. Bila dibiarkan berlarut akan menimbulkan keresahan sosial.

Untuk itu, ada beberapa langkah alternatif yang dapat dilakukan. Dalam jangka pendek hingga menengah, produksi kedelai harus ditingkatkan. Para petani kedelai diberikan sejumlah insentif bukan hanya berupa benih, melainkan juga insentif harga. Pemerintah melalui Bulog perlu memiliki stok penyangga (buffer stock) untuk kedelai sehingga dapat melakukan operasi pasar dan memperbaiki tata niaga saat ini. Kepada para perajin kedelai diberikan insentif berupa subsidi harga dengan jumlah tertentu. Dengan begitu, mereka terus dapat berproduksi dan ketersediaan pangan rakyat tetap terjaga dengan harga yang lebih stabil.

Dalam jangka lebih panjang, diversifikasi sumber protein harus lebih dimasyarakatkan. Hal itu mengingat tingginya permintaan kedelai dunia dan rendahnya produksi kedelai dalam negeri pada gilirannya akan menciptakan ketergantungan terhadap impor. Karena itu, sumber protein seperti telur dan ikan perlu diregulasi sejak dini. Mengarah pada alternatif jangka panjang ini, perlu dipersiapkan infrastruktur yang mendukung, baik berupa sumber daya manusia, teknologi, maupun regulasi.

Dengan melakukan ini, pemerintah berarti mengubah paradigma pembangunan ekonominya dan menjadikan pangan soal hidup-mati bagi bangsa Indonesia, seperti yang diungkapkan Bung Karno di Bogor pada 1959. ●

Kasus Kedelai, Potret Gagal Pangan

Kasus Kedelai, Potret Gagal Pangan

Dewi Aryani ; Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan,

Doktor Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia 

SINDO, 27 Juli 2012

Kalimat “Gemah Ripah Loh Jinawi” seringkali digunakan dalam menggambarkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah. Kekayaan yang diharapkan akan membawa kemakmuran, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat seutuhnya.

Melimpahnya potensi sumber daya alam (mega-biodiversity, termasuk plasma nutfah) tergambar ketika Indonesia diposisikan sebagai negara dengan biodiversity darat terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Keanekaragaman ini menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang paling potensial di Indonesia. Lahan yang luas pun semakin mendukung di mana dengan luas lahan Indonesia sebesar 192 juta ha, 101 juta ha berpotensi sebagai areal pertanian yang meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha.

Namun yang telah dimanfaatkan hanya sebesar 47 juta ha (Kementan, 2006). Potensi ini menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang memiliki peranan strategis dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Bahkan kontribusinya luar biasa besar terhadap pembangunan. Pertanian merupakan produsen bahan pangan dan serat, produsen bahan baku industri, berperan dalam mengatasi kemiskinan dan permasalahan lingkungan.

Namun yang paling penting, sektor ini merupakan menyumbang kontribusi penerimaan bagi Indonesia dan menyumbang pengurangan tenaga kerja di Indonesia. Saat ini sektor pertanian berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 14,7% dari PDB dengan 39,33% penduduk bekerja di sektor pertanian dari total pekerja di Indonesia (BPS,2012). Namun, segala kekayaan bumi dan gambaran Indonesia sebagai negara yang “Gemah Ripah Loh Jinawi” seolah terhapus dan hanya menjadi sebuah catatan sejarah semata.

Potensi alam yang ada tidak dimanfaatkan dan dioptimalkan hingga mencapai titik di mana sektor pertanian tidak lagi menjadi bagian dari identitas Indonesia. Kasus kedelai jadi contoh. Kedelai merupakan salah satu produk pertanian yang hasil olahannya digunakan dalam berbagai bahan pangan di Indonesia, merupakan salah satu contoh gagalnya pemerintah dalam mengelola potensi pertanian Indonesia.

Permintaan yang tinggi terhadap kedelai tidak diantisipasi dengan ketersediaan yang memadai. Luas lahan kedelai saat ini hanya sebesar 622,254.00 ha, dengan produktivitas sebesar 13.68 kuintal/ha, dan produksi sebesar 851,286.00 ton. Akibatnya terjadi kelangkaan kedelai yang menyebabkan harga kedelai membumbung tinggi. Dampaknya adalah bahan pangan yang terbuat dari kedelai semakin jarang terlihat di pasaran.

Ketidakmampuan Pemerintah dalam menjamin kedaulatan dan swasembada pangan setidaknya terjadi karena tiga hal. Pertama, Pemerintah tidak mampu memahami kebutuhan rakyat, khususnya para petani Indonesia. Meskipun hidup di negara agraris, nasib petani Indonesia dapat dikatakan lebih buruk dibandingkan negara nonagraris. Jerat-jerat kemiskinan membayangi hidup para petani Indonesia bahkan sebagian besar Petani Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Ironis, karena kerja keras para petani untuk memastikan ketahanan pangan negara tidak terbayarkan akibat banyak kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada mereka. Lihat saja bagaimana Undang-Undang pokok Agraria (UUPA) sedikit demi sedikit menggeser kehidupan para petani. UU ini menjadikan para petani kecil harus berlomba dengan pengusaha-pengusaha besar untuk memperebutkan lahan pertanian, yang seharusnya menjadi milik mereka.

Belum lagi persaingan di antara para petani. Petani pun juga harus berusaha untuk mempertahankan lahan pertaniannya dari para pengusaha besar properti yang akan membuat bangunan dan gedung-gedung mewah di atas lahan pertaniannya. Tidak hanya permasalahan lahan, para petani juga harus dihadapkan pada permasalahan naiknya harga pupuk bersubsidi yang mencapai 40% pada tahun 2012 ini.

Harga BBM yang dirasakan masih mahal oleh para petani di satu sisi mempengaruhi pengoperasian alat-alat pertanian mereka. Production cost yang tinggi tidak diimbangi dengan harga jual tertinggi yang meningkat. Permasalahan lain yang dialami oleh para petani adalah rendahnya pengetahuan dan skill bertani. Terlihat dari penggunaan cara-cara tradisional sehingga hasil tani yang didapatkan relatif sedikit dan tidak unggul.

Kedua, ketiadaan blueprint tata kelola pertanian menuju kedaulatan pangan yang mengakibatnya hilangnya orientasi akibat ketidakseragaman visi dalam menciptakan kedaulatan pangan. Rencana strategis yang ada saat ini hanya sebatas pada target produksi pertanian. Tidak ada target yang menyebutkan usaha-usaha Indonesia untuk menciptakan kedaulatan pangan sehingga sebagai sebuah negara agraris, Indonesia tidak lagi harus bergantung pada impor beberapa komoditas pertanian.

Ketiga, permasalahan bukan hanya berada pada level konseptual, implementasi kebijakan-kebijakan pertanian juga bermasalah karena kondisi birokrasi, baik birokrasi Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang masih diliputi berbagai penyakit. Oleh karenanya, permasalahan buruknya birokrasi ini menjadi alasan ketiga yang menyebabkan ketidakmampuan Pemerintah menata ketahanan pangan apalagi menciptakan kedaulatan pangan.

Selain ketiga permasalahan di atas, terdapat salah satu permasalahan kunci yang menyebabkan ancaman namun tidak terbatas pada kedaulatan pangan, namun juga kedaulatan energi dan air. Seperti yang diketahui bersama, energi, pangan, dan air, adalah tiga hal yang keberadaannya akan mendukung proses pembangunan. Kelangkaan pangan, energi, dan air, akan menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan.

Hal yang mengancam ketiganya adalah berbagai kebijakan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan ketiga hal ini, masih sangat sektoral, terfragmentasi, dan belum menyentuh aspekaspek khusus pada ketiganya. Sebagai contoh adalah kebijakan Pemerintah tentang penggunaan lahan yang salah satunya diakomodasi oleh UU Pokok Agraria.

Kehadiran pihak komersial dan industri dalam UU tersebut semakin meningkatkan persaingan pengambilalihan lahan tidak hanya untuk memproduksi energi, pangan, dan air, namun juga sebagai lahan pembangunan bangunan dan gedung-gedung mewah. Egoisme sektoral memang menjadi hal yang menyebabkan permasalahan ini. Oleh karenanya, Pemerintah seharusnya menciptakan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif, khususnya bagi sektor pangan, energi, dan air sebagai faktor input pembangunan.

Indonesia wajib untuk belajar kepada Brasil, sebuah negara yang mampu membangun sektor pertaniannya. Dalam kurun waktu 30 tahun, Brasil mampu mengubah negaranya yang awalnya merupakan negara importir hasil tani menjadi salah satu negara eksportir komoditas pertanian terbesar. Hasil taninya seperti kedelai dan jagung telah dikonsumsi di berbagai belahan dunia. Bahkan pada periode 1996–2006, hasil pertanian Brasil meningkat 365%.

Pencapaian-pencapaian yang dilakukan Brasil ini tidak lepas dari peran Pemerintahnya yang secara konsisten menciptakan kebijakan pertanian yang pro Petani. Lahan-lahan tandus disulap menjadi lahan penghasil komoditas pertanian. Brasil telah memiliki grand design pertanian bagi negaranya.

Sehingga masing-masing daerah memiliki komoditas unggulan yang daya saingnya dapat menandingi negara-negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat dan sebagainya. ●

Jerat Impor Bangsa Tempe

Jerat Impor Bangsa Tempe

Toto Subandriyo ; Alumnus IPB,

Menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal 

 JAWA POS, 26 Juli 2012

SENIN, 14 Januari 2008, ribuan pembuat tempe dari berbagai penjuru tanah air mengepung Istana Negara, Jakarta. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah segera menstabilkan harga kedelai yang waktu itu liar tak terkendali. Lonjakan harga bahan baku pembuatan tempe tersebut mengakibatkan usaha para produsen tempe di beberapa daerah gulung tikar.

Setelah lebih dari empat tahun, komoditas tempe kembali membuat berita besar. Sebanyak 83.545 rumah produksi tahu-tempe di 18 provinsi akan mogok produksi selama 25-27 Juli 2012. Tindakan itu terpaksa dilakukan karena harga kedelai meroket dari Rp 5.400 per kilogram menjadi Rp 8.000 per kilogram, sedangkan harga jual tahu-tempe tidak bisa dinaikkan seiring dengan kenaikan harga kedelai (Kompas, 24/7).

Seandainya almarhum Bung Karno dan Prof Koentjaraningrat tahu bahwa tempe mampu menggegerkan Istana Negara, mungkin mereka tidak akan pernah menyindir bangsa Indonesia sebagai ''bangsa tempe''. Sebuah anekdot yang menggambarkan bangsa yang lemah tak berdaya. Saat ini tempe bukan lagi sekadar lauk pauk murah meriah bergizi tinggi yang akrab dengan kehidupan keseharian kaum miskin. Tempe, kebutuhan hidup sangat elementer itu, telah naik kelas menjadi komoditas politik yang mampu menggoyang simbol kedaulatan negara/pemerintah.

Kurang Insentif 

Kondisi yang dialami para produsen tahu-tempe saat ini sebenarnya sejak lama dikhawatirkan banyak pengamat kebijakan pangan. Selama ini, untuk mencukupi kebutuhan kedelai domestik, pemerintah Indonesia mengimpor komoditas tersebut dalam jumlah besar. Berdasar data 2011, total impor kedelai Indonesia mencapai 2,08 juta ton dengan nilai USD 1,24 miliar. Di antara volume impor itu, sebagian besar (1,7 juta ton) didatangkan dari Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara produsen utama biji-bijian.

Permasalahan muncul ketika bencana kekeringan yang disebut-sebut sebagai yang terparah dalam setengah abad terakhir melanda hampir separo kawasan pertanian di Midwest AS. Bencana kekeringan itu dilaporkan telah berdampak signifikan terhadap penurunan produksi kedelai dari 81,25 juta ton menjadi 76,25 juta ton. Produksi jagung juga diaporkan anjlok dari 376,2 juta ton tahun lalu menjadi 330 juta ton. Sementara itu, produksi gandum tidak terganggu, tapi harganya naik karena produsen pakan ternak yang semula memakai jagung dan bungkil kedelai sebagai bahan baku kini beralih ke gandum. 

Impor kedelai kita sangat besar mengingat produksi dalam negeri masih sangat kecil. Tahun lalu, produksi kedelai nasional hanya 870 ribu ton atau hanya cukup untuk memenuhi 40 persen kebutuhan domestik. Padahal, kebutuhan kedelai setiap tahun terus meningkat, sedangkan produksi justru menurun. Tahun lalu, produksi kedelai nasional menurun 4,08 persen. Badan Pusat Statistik memperkirakan, produksi kedelai tahun ini hanya mencapai 779,7 ribu ton atau turun 8,4 persen dibanding 2011.

Terdapat selisih angka yang sangat mencolok antara angka produksi dan konsumsi kedelai. Orang awam tentu akan menangkapnya sebagai sebuah peluang bagi upaya peningkatan produksi. Namun, peluang tersebut tak pernah menarik para petani untuk membudidayakan tanaman kedelai. Sebab, mereka tidak memperoleh insentif yang memadai dari usaha tani kedelai dibanding jika menanam komoditas pangan lainnya seperti padi.

Bayangkan, ketika menanam kedelai, para petani harus membeli benih seharga Rp 8.000 per kilogram. Namun, giliran menjual hasil panen, mereka hanya menerima harga kurang dari Rp 4.000 per kilogram. Menurut analisis usaha tani, biaya yang dibutuhkan untuk menanam kedelai sekitar Rp 8 juta/hektare. Bila diasumsikan produktivitas rata-rata 1,5 ton/ha, diperoleh angka break-even point (BEP) Rp 5.333/kg. Jadi, dengan harga jual panen kedelai Rp 4.000 per kilogram, jelas petani tekor.

Tanpa insentif yang memadai, sampai kapan pun para petani tidak akan pernah tertarik membudidayakan kedelai. Dus, produksi kedelai nasional akan selalu mengalami defisit yang sangat besar. Karena itu, berbagai upaya terobosan harus segera dilakukan pemerintah untuk keluar dari permasalahan ini. Upaya tersebut harus dimulai dari hal-hal paling mendasar seperti pembangunan dan perbaikan berbagai sarana infrastruktur pertanian dan perdesaan serta pemberian akses kredit/permodalan. Selain itu, pemerintah wajib menjamin pemenuhan saprodi seperti benih unggul, pupuk, obat-obatan, dan alsintan.

Jaminan harga jual hasil panen yang memadai perlu diberikan pemerintah. Menurut penelitian, kegairahan petani untuk menanam komoditas tertentu akan meningkat secara signifikan jika mereka memperoleh insentif harga yang memadai. Intervensi pemerintah sangat diharapkan untuk mencegah kejatuhan harga, terutama saat panen raya. 

Produksi dan produktivitas rata-rata nasional yang masih sangat rendah dapat ditingkatkan dengan upaya intensifikasi tanaman, ekstensifikasi, serta rehabilitasi lahan. Penemuan varietas-varietas unggul baru dan sistem pengelolaan tanaman terpadu (PTT) juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Saatnya lembaga-lembaga penelitian pertanian lebih diberdayakan untuk melahirkan inovasi baru yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi petani.

Saatnya penyakit myopic yang diderita para penentu kebijakan pangan negeri ini disembuhkan dan segera mengambil langkah revolusioner untuk membenahi manajemen pangan nasional. Yaitu, manajemen pangan yang lebih mengutamakan ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Menempatkan kebijakan importasi sebagai bagian dari solusi dan strategi produksi pangan bangsa secara berkelanjutan. ●