Menanti Transformasi Industri Gula Adig Suwandi ;   Praktisi Agribisnis; Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya

                                                         KOMPAS, 23 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Masa depan industri gula nasional dan kompetensi untuk memenangi persaingan global menjadi fokus Ikatan Ahli Gula Indonesia pada seminar dan kongres nasional ke-11 di Surabaya, 4 Mei lalu. Sudah lama kita mendengar peran industri gula dalam konstelasi ekonomi-politik Indonesia. Gula menjadi bagian penting pertumbuhan masyarakat. Ini sejalan keberadaan gula sebagai pemanis berkalori sekaligus bahan baku industri pangan. Sayangnya pertumbuhan permintaan pesat belum diimbangi eskalasi produksi domestik, khususnya dari pabrik gula (PG) berbasis tebu. PG pengolah tebu hanya mampu menutup kebutuhan konsumsi langsung berjumlah 2,7 juta ton. Ada pun bahan baku industri gula rafinasi yang menghasilkan gula segmen industri pangandengan total kebutuhan 2,8 juta ton masih harus diimpor dalam bentuk gula kristal mentah (raw sugar). Kondisi tersebut tentu berlawanan dengan komitmen politik kita menjaga gawang ketahanan pangan. Persoalan klasik berupa tidak mudahnya mendapatkan lahan bagi industri gula rafinasi yang berkeinginan membangun kebun tebu pun mencuat ke permukaan. Secara kasatmata perkembangan industri gula di Jawa kian mencemaskan. Memang sebagian PG berhasil melampaui masa kritis menyusul keberhasilan revitalisasi. Namun, kita tak bisa menutup mata atas fakta obyektif adanya sejumlah PG terus terengah-engah mempertahankan hak hidup. PG dalam kondisi kritis umumnya selalu defisit tebu pada tingkatan serius. Tebu harus didatangkan dari tempat jauh dengan biaya tidak murah akibat rendahnya daya saing di kawasan sekitar, setidaknya dibandingkan komoditas agribisnis lain. Pertanyaannya, apakah Jawa masih akan tetap sebagai lumbung gula di masa depan? Keputusan mempertahankan Jawa sebagai basis produksi gula, berada di tangan petani dan pemerintah. Petani berperan memasoktebu yang pasti dengan pertimbangan hanya melakukan aksi budi daya sejauh memberikan keuntungan memadai. Pemerintah berkepentingan terkait posisinya selaku pemilik PG-BUMN. Solusi atas masalah PG-BUMN di Jawa menjadi instrumen pengawal kebangkitan industri gula dan transformasinya ke ekonomi berbasis tebu (sugarcane based economics). Transformasi pabrik gula Langkah awal yang mutlak dilakukan adalah pemetaan potensi dan arah transformasi PG, diikuti tahapan pemilihan strategi dan eksekusi. Tendensi makin mahalnya nilai sewa lahan di Jawa yang membuat biaya pokok produksi (unit cost) semakin mahal di saat harga gula sudah diserahkan ke mekanime pasar, harus menjadi pertimbangan utama. Integrasi ekonomi Indonesia ke dalam jaringan kapitalisme global setidaknya juga telah memaksa setiap kesepakatan multilateral terkait perdagangan komoditas tidak bisa lagi ditentukan secara sepihak. Perlakuan khusus terhadap komoditas dan pelaku ekonomi tertentu bisa berakibat tindakan balasan yang berdampak lebih masif. Akan sulit membedakan kepentingan dagang dan implementasi liberalisasi negara-negara peserta di dunia. Diplomasi ekonomi pun menjadi penting. Kita memerlukan negosiator ulung agar kepentingan nasional terakomodasi. Bukan sekadar turut latah menyosialisasikan kesepakatan global kepada pelaku ekonomi domestik. Pada saat bersamaan, perlu kesadaran kolektif bahwa daya saing satu-satunya pilar penahan jebolnya ketahanan ekonomi. Perlakuan apa pun yang datang dari negara lain tidaklah menggoyahkan fundamental ekonomi dan perdagangan komoditas selama daya saing kuat, bercirikan kualitas prima dan harga murah. Terkait gula, Indonesia sudah dikepung Thailand dan Australia yang kini mampu menghasilkan produk berbiaya murah melalui adopsi teknologi. Dengan jumlah penduduk tak sebanyak kita, surplus gula harus dilempar ke pasar global. Indonesia menjadi sasaran empuk mengingat harga dalam negeri masih relatif tinggi. Meski dalam konteks Zona Perdagangan Bebas ASEAN, Indonesia masih dapat memberikan proteksi melalui pemberlakuan bea masuk dengan besaran tertentu. Namun, bila kuota impor dihapus begitu saja karena kita terpaksa mengikuti kesepakatan multilateral, sebuah guncangan besar dalam industri gula pun dimulai. Selama ini pemerintah masih menerapkan basis proteksi melalui dua cara, baik tarif maupun kuota yang diberlakukan secara bersamaan. Implikasi penghapusan kuota, berapa pun gula yang masuk ke dalam negeri, selama membayar bea masuk tak menjadi masalah. Tindakan ini sudah barang tentu harus dikaji secara cermat agar upaya mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya swasembada gula, dapat diputuskan tanpa meninggalkan residu persoalan. Bentuk konkretnya, selain memainkan diplomasi ekonomi, PG harus ditata ulang.Hanya PG berdaya saing kuat dan punya prospek ketersediaan bahan baku memadai yang dapat dipertahankan diikuti transformasinya untuk menghasilkan produk derivat dari pengolahan tebu secara paripurna dalam skema industri hilir. PG lain dialihfungsikan menjadi kegiatan ekonomi produktif bernilai tambah tinggi sesuai potensi setempat. Tanpa perubahan dan inovasi terstruktur, industri gula hanya akan terus meminta proteksi tanpa batasan waktu jelas. Pemerintah sendiri harus tegas memiliki peta jalan berikut komitmen mengupayakan pembangunan PG baru secara terintegrasi dengan menghilangkan sejumlah hambatan melekat. Agenda perubahan menjadi lebih mudah mengingat setidaknya sekitar 15-30 persen tenaga kerja di lingkungan PG adalah generasi Android berusia kurang dari 35 tahun yang melek teknologi informasi dengan kecenderunganan bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan pada saat bersamaan. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu upaya transformasi industri gula, baik untuk pekerjaan precision farming di kebun, kegiatan manufaktur di pabrik, pengendalian manajemen pada semua lini, maupun administrasi layanan bagi petani yang jauh lebih akuntabel dan transparan. ●