Tampilkan postingan dengan label Lili Asdjudirja. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lili Asdjudirja. Tampilkan semua postingan

Kamis, 12 September 2013

Perekonomian Sudah Lampu Kuning

Perekonomian Sudah Lampu Kuning
Lili Asdjudirdja  ;   Anggota Komisi VI DPR
KORAN JAKARTA, 12 September 2013



Salah satu pemicu depresiasi nilai tukar rupiah sekarang adalah defisit transaksi berjalan pada kuartal ketiga 2013 yang mencapai 4,4 persen dari produk domestik bruto. Padahal, indikator keamanan transaksi berjalan yang menjadi acuan internasional 3 persen. 

Ini berarti, perekonomian Indonesia sebenarnya sudah memasuki lampu kuning. Ada penyakit berbahaya yang perlu diwaspadai. Penyakit itu sekarang dilihat pelaku pasar. Mereka meresponsnya dengan mengalihkan dana ke dalam dollar. Menguatnya gejala ini menyebabkan rupiah langsung terdepresiasi hingga kisaran di atas 11.000 per dolar. 

Di mana letak kerawanan tersebut? Kalau melihat transaksi berjalan, terlihat sumber masalahnya berasal dari pelambatan ekspor, khususnya nonmigas selama kurang lebih tiga tahun belakangan ini. Selain itu, impor yang melambung baik migas maupun nonmigas. 

Sementara itu, transaksi jasa dan pendapatan masih minus. Ini semua menyebabkan transaksi berjalan bergerak negatif sejak 2012. Dari gejala tersebut, terlihat jelas bahwa sebab utama defisit transaksi berjalan berada dalam perdagangan barang, terkait dengan sistem produksi nasional alias kinerja perekonomian secara umum. 

Dengan kata lain, masalahnya bersifat struktural yang tidak mudah diselesaikan dalam tempo cepat. Harus ada antisipasi secara menyeluruh dengan membuat program jangka pendek, menengah dan panjang. Paket kebijakan penyelamatan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebenarnya respons masalah tersebut. Akan tetapi, pasar menanggapi dingin. Nilai tukar rupiah masih terus terdepresiasi.

Sebagian besar paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bersifat jangka menengah dan panjang. Program menurunkan impor migas dengan menaikkan pemakaian biosolar dan menaikkan pajak barang mewah, implikasinya jelas tidak mungkin dirasakan sekarang. Dampaknya baru terasa sekitar satu tahun. 

Begitu juga program menggenjot ekspor, seperti program pengurangan pajak penghasilan, penundaan pembayaran pajak, serta relaksasi kawasan berikat dengan mengizinkan penjualan 50 persen produknya ke pasar dalam negeri. Apalagi program mempercepat investasi, jelas dampaknya tidak mungkin memengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam rentang setahun.

Kalau dilihat lebih jauh, persoalan pokoknya justru belum banyak tersentuh, seperti kebergantungan pada bahan baku impor sebagian besar produk baik beriorientasi ekspor maupun domestik. Maka, depresiasi nilai tukar rupiah sekarang sebenarnya tidak hanya memukul produk untuk pasar domestik dengan kandungan bahan baku impor cukup tinggi, tapi juga yang berorientasi ekspor berbahan baku impor. 

Yang relatif selamat dari depresiasi nilai tukar rupiah hanyalah produk yang kandungan impor bahan baku rendah dan untuk ekspor. Sayang, produk yang demikian tidak terlalu banyak. Ironisnya, kategori ini justru didominasi hasil perkebunan, pertambangan, dan kehutanan yang bernilai tambah rendah. 

Ekspor kayu gelondongan sudah lama dilarang. Untuk pertambangan, sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009, mulai tahun 2014 sudah dilarang ekspor dalam bentuk mentah. Hasil perkebunan, khususnya CPO, diharuskan lebih dulu untuk memenuhi pasar domestik. Akibatnya, ekspor dari sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan diperkirakan semakin menurun.

Serius

Sementara itu, industri yang hendak diprimadonakan justru sedang mengalami masalah sangat serius, seperti tekstil, garmen, dan barang dari kulit. Mereka semakin kurang kompetitif karena tekanan dari kompetitor dan upah buruh yang semakin mahal. 

Adapun industri yang berorientasi ekspor dan juga sebagian besar industri pasar domestik, justru semakin bergantung pada bahan baku impor. Dengan demikan hampir sebagian besar industri menjadi sangat rawan terhadap perkembangan nilai tukar.

Bagi produk yang kandungan impornya cukup tinggi untuk pasar domestik akan mengalami persoalan paling rumit. Tekanan nilai tukar rupiah tidak mungkin direspons dalam waktu cepat dengan menaikkan harga mengikuti perkembangan dollar. Hal ini terkait dengan perhitungan ulang terhadap kenaikan biaya, perhitungan daya beli masyarakat, dan tingkat kepastian di dalam pasar.

Kesulitan inilah yang kemudian mendorong sebagian kalangan produsen menempuh jalan pintas. Dasar transaksi jual-beli menggunakan dollar. Setelah itu, silakan pembeli memilih opsi pembayaran dengan dollar atau rupiah sesuai dengan kurs.


Model transaksi seperti ini memang cukup aman bagi penjual, namun ilegal. Pasal 21 UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mewajibkan seluruh tranksaksi pembayaran di Indonesia menggunakan rupiah. Pelanggaran diancam pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Dengan ketentuan ini, maka apa pun alasannya, pembayaran di dalam negeri harus dengan rupiah.

Pemerintah segera menstabilkan nilai tukar bukan mengapresisasi rupiah. Sebab dengan stabilisasi, kalangan produsen dan penjual dapat mengalkulasi biaya lebih pasti. Mereka juga mampu memprediksi secara lebih akurat daya beli pasar domestik, sekaligus menyesuaikan biaya dan harga jual yang lebih rasional. Kepastian-kepastian semacam inilah yang sangat dibutuhkan dunia usaha.

Sayang, stabilisasi nilai tukar rupiah yang sangat dinantikan tersebut tak kunjung datang. Respons pemerintah terhadap gejolak nilai tukar, alih-alih menenteramkan pasar, justru disambut dingin pasar. Karena itu, pemerintah perlu membuat gebrakan lebih lanjut, agar pasar percaya, tindakan pemerintah benar dan mampu menstabilkan rupiah.

Di samping respons yang bersifat jangka menengah dan panjang sebagaimana paket kebijakan sekarang, pemerintah sebenarnya perlu melengkapi kebijakan jangka pendek agar lebih komprehensif. ●  

Kamis, 04 Juli 2013

Pergantian Antarwaktu : Pembatasan Kebebasan

Pergantian Antarwaktu : Pembatasan Kebebasan
Lili Asdjudireja ;   Anggota DPR Fraksi Golkar 2009-2014 
TEMPO.CO, 03 Juli 2013 

Ibarat sebuah pertandingan sepak bola, ketika paruh babak pertama usai, ada pemain yang kebetulan mengalami cedera dan harus diganti, pemain cadangan pun masuk. Berapa lama dia harus bermain? Tentu saja masuk sistem durasi, seperti anggota tim yang sudah bermain sejak awal, yakni dua kali 45 menit jika tidak ada perpanjangan waktu. Mengingat babak pertama telah usai, berarti sisa durasinya adalah 45 menit. Tapi bagaimana jika pemain pengganti tersebut—yang bermain hanya satu kali 45 menit—ingin terus berlaga, karena merasa jatahnya adalah dua kali 45 menit? Tentu bisa diteruskan di lapangan berbeda dan bermain sendiri. Sebab, pertandingan telah usai.

Sepak bola merupakan olahraga kolegial, bermain dalam satu kesatuan tim. Jika waktu pertandingan usai, tim pun ke luar lapangan. Pemain pengganti, seberapa pun lamanya dia berada di lapangan, harus turut ke luar lapangan saat wasit menyudahi waktu pertandingan.  Di mana-mana, etika dalam pergantian ini sama saja. Tak terkecuali di dunia politik. Anggota DPR, misalnya. Bagi yang dilantik dengan mekanisme pergantian antarwaktu atau PAW, mereka tidak bisa keluar dari durasi masa jabatan anggota Dewan yang digantikan. Jika masa yang tersisa satu tahun, tidak mungkin pejabat pengganti itu menduduki kursinya selama lima tahun.

Ini soal nalar normal saja. Namanya pergantian antarwaktu, subyek pengganti pun tidak bisa memperpanjang masa “permainan” atau periode yang sudah ditetapkan. Tapi, rupanya, kasus seperti ini masih berbeda nalar. Yakni, terkait dengan uji materi terhadap Pasal 22 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 15 Tahun 2006 yang diantarkan ke Mahkamah Konstitusi. Ada pejabat, dalam hal ini anggota BPK, yang tidak rela jabatannya tidak mencapai lima tahun, seperti anggota lainnya, padahal posisinya sebagai pengganti antarwaktu.

Target dari gugatan tersebut agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 1 dan 4 bertentangan dengan UUD 1945. Dalilnya, hak konstitusinya dilanggar. Seharusnya dia menjabat selama lima tahun. Apakah benar Pasal 22 tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusi orang seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28? Tentu saja tidak. Tidak ada kepentingan umum yang dilanggar dalam pasal itu. Kalaupun dipaksakan, ada hak asasi yang merasa dilanggar, tentu hanya hasrat penggugat yang ingin mempertahankan jabatannya.

Perlu diingat pula, agar tidak kebablasan dalam melaksanakan hak konstitusional individu, seperti tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28, pada ayat penutupnya, yaitu Pasal 28J ayat 2, ditegaskan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang”.
Sebab, hukum bukan pada tempatnya untuk mengakomodasi kepentingan privat semata, melainkan demi kepentingan umum dan kepentingan negara.

Bahkan keberadaan Pasal 22 Undang-Undang BPK itu justru memperlihatkan bahwa para pembuat regulasi sudah mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini, ada anggota BPK yang masa tugasnya tidak sampai tuntas. Karena itu, dibuat solusi yang dianggap tepat, yaitu sistem pergantian antarwaktu. Ini memperlihatkan bahwa pembuat undang-undang sudah menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar.

Lain halnya jika pasal yang digugat itu dianggap dapat menghambat kinerja institusional BPK. Kalau jawabannya “ya”, tentu ini bisa melanggar kepentingan umum ataupun negara. Seandainya tidak mengganggu fungsi BPK, pasal tersebut harus diterima. Tidak ada argumen untuk mengubah atau membatalkan pasal tersebut.

Bahkan kalau dipaksakan beberapa ayat pada Pasal 22 dibatalkan, akan terjadi kekosongan pengaturan bilamana terjadi peristiwa atau keadaan yang diatur dalam Pasal 18 dan 19 UU No. 15/2006: Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota BPK diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat. Pencabutan tanpa disertai perbaikan mekanisme aturan yang diamanatkan Pasal 22  justru memperlemah fungsi strategis dari lembaga itu sendiri.


Karena itulah, tak ada argumen kuat yang perlu dipertimbangkan dalam uji materi ini. Aturan yang membatasi masa bakti dalam sistem pengangkatan antarwaktu merupakan bagian dari pembatasan pelaksanaan kebebasan, seperti diamanatkan UUD 1945. Apalagi, pejabat yang menerima jabatan dengan mekanisme antarwaktu itu sudah mengetahui dan menyadari sejak sebelum diangkat. ●