Tampilkan postingan dengan label Perang Melawan Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perang Melawan Korupsi. Tampilkan semua postingan

Selasa, 05 Maret 2013

Perang Melawan Korupsi


Perang Melawan Korupsi
Moh Mahfud MD ;  Ketua Mahkamah Konstitusi 
SUARA KARYA, 05 Maret 2013


Banyaknya persoalan kebangsaan memberikan andil terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketidakpercayaan itu terjadi akibat banyaknya ketidakadilan dalam kehidupan keseharian masyarakat. Maraknya kasus korupsi yang terkuak serta upaya perlawanan terhadap penegakan hukum memicu kemarahan masyarakat. Dalam beberapa hal, rasa apatis yang tumbuh di masyarakat patut dimaklumi meski kita juga tidak boleh kehilangan harapan untuk maju sebagai bangsa.

Salah satu faktor krusial untuk merajut Indonesia baru adalah penegakan hukum. Tidak tegaknya hukum membuat Presiden Soeharto tumbang. Padahal, pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan di bidang ekonomi.

Tujuan reformasi hukum dan konstitusi adalah menciptakan kesejahteraan rakyat. Kita tentu menginginkan gagasan ekonomi yang bagus, tetapi kalau hukum tidak tegak, maka itu bisa ambruk. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi fondasi utama untuk mencapai tujuan Indonesia ke depan yang lebih baik.

Sayangnya, sesudah melakukan langkah reformasi hukum, kondisi negara ini ternyata tidak kunjung baik. Ini terjadi karena saat ini korupsi sudah sangat jelas ada di depan mata dan kita tidak berdaya melawannya.

Hanya sedikit orang yang punya perhatian untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Padahal, perang melawan korupsi merupakan tanggung jawab bersama karena korupsi menimbulkan ketidakadilan sosial dalam masyarakat yang berbuntut pada konflik horizontal.

Beberapa analisis menyebutkan, konflik horizontal dikarenakan keadilan sosial menjadi barang mahal. Rakyat yang berdaulat berdasarkan asas kedaulatan rakyat, hari demi hari tidak punya saluran untuk mengakses economical justice, political justice, dan seterusnya padahal keadilan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan keadilan politik.

Korupsi adalah virus yang berbahaya, sangat menular, mematikan, merusak kinerja jangka pendek maupun panjang. Begitu banyak dampak buruk korupsi, membentuk budaya yang salah, merusak citra bangsa, mengurangi minat investasi, dan menyengsarakan rakyat.

Di beberapa negara korupsi ditanggapi sangat serius, diberantas tanpa pandang bulu dan hasilnya luar biasa. Perdana Menteri China Zu Rongji mengatakan, "Saya akan siapkan 100 peti mati. Sembilan puluh sembilan buat mereka yang korupsi, satu buat saya jika melakukan hal yang sama." Hasilnya, terjadi peningkatan kinerja dan kesejahteraan rakyat China secara menakjubkan.

Korupsi sesungguhnya adalah karakter. Karakter lahir karena nilai. Nilai dibentuk oleh belief system atau keyakinan. Selama ini pelaku korupsi ditangkap, namun karakter dan nilai tidak dibenahi. Korupsi di Indonesia tidak menangani belief dan value. Dibutuhkan usaha keras dan sungguh-sungguh untuk melawan korupsi sehingga harapan untuk merajut Indonesia Baru yang lebih baik dan sejahtera dapat terwujud.

Di tengah berbagai deraan persoalan yang seolah-olah tak pernah habis, ada beberapa modal dasar yang bisa dijadikan pijakan untuk menata kehidupan kebangsaan yang lebih baik. Selain kehidupan demokratisasi, penegakan hukum dan HAM serta budaya keberagaman, salah satu modal lainnya yang menjadi kebanggaan kita adalah diterimanya ideologi kebangsaan Pancasila oleh semua pihak. Terjadi konflik di sejumlah daerah, tetapi hal itu bukan karena persoalan ideologi. Ideologi Pancasila harus diyakini sebagai model terbaik untuk mempersatukan bangsa.

Pokok-pokok pikiran ideologi itu menjunjung tinggi nilai toleransi, kunci sukses membangun kedamaian dalam kehidupan bangsa yang penuh keragaman. Jangan remehkan nilai kedamaian karena itu mahal harganya. Studi lebih lanjut akan menunjukkan bagaimana kita harus menjaga aset berharga itu. ●

Kamis, 13 Desember 2012

Menjaga Momentum Perangi Korupsi


Menjaga Momentum Perangi Korupsi
Bambang Soesatyo ;  Anggota Komisi III DPR,
Presidium Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI)
SUARA MERDEKA, 11 Desember 2012


"Masyarakat tahu bahwa pemerintah dan penegak hukum tak independen menyikapi penggelapan pajak dan pencurian BBM bersubsidi"

KEMAJUAN langkah yang diperlihatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini merupakan upaya habis-habisan guna menjaga momentum perang melawan korupsi. Menjaga konsistensi perang melawan korupsi di negara ini ibarat menegakkan benang basah. Tegas galak dalam wacana tetapi melempem pada tahap tindakan.

Padahal, penyakit korupsi sudah pada stadium akhir. Oknum penegak hukum tidak saja ikut-ikutan mempraktikan tindakan korup tetapi juga berani melakukan perselingkuhan dengan sindikat kejahatan, termasuk sindikat narkoba. Dalam konteks memerangi korupsi, muncul gejala yang membikin masyarakat pesimistis terkait respons minimalis penegak hukum terhadap kasus megakorupsi, semisal kasus Bank Century, mafia pajak, dan pencurian BBM bersubsidi. Sentuhan hukum pada tiga kasus itu tidak all out, dan penegak hukum tidak mengidentifikasi sebagai kejahatan besar.

Padahal, kerugian negara dan rakyat sangat besar. Bukan hanya menghambat pembangunan, melainkan juga menjadi pendorong kemeluasan kemiskinan. Kelangkaan BBM bersubsidi akibat pencurian misalnya, menyebabkan aktivitas perekonomian di sejumlah daerah terganggu. Mengapa kejahatan-kejahatan besar itu tidak ditanggapi serius oleh pemerintah dan penegak hukum?

Tetapi masyarakat juga paham bahwa pemerintah dan penegak hukum tidak independen menyikapi kejahatan besar seperti penggelapan pajak atau pencurian BBM bersubsidi. Di balik  kejahatan besar tersebut, tersimpan beragam kepentingan komersial oknum pemerintah dan oknum penegak hukum. Praktik itu sudah menjadi cerita atau obrolan para pebisnis di jalanan.

Tentang pencurian BBM misalnya, sudah bukan rahasia lagi bahwa ada pasar gelap, dengan penawar dari berbagai kalangan. Penawaran atas BBM bersubsidi dilakukan ekstrahati-hati dengan jumlah pemain sangat terbatas. Kalau penawar dan pembeli bersepakat, mereka kemudian mengatur pengamanan pengangkutan, baik lewat laut maupun darat.

Tapi kejahatan itu dilakukan dengan sangat terbuka. Begitu juga perilaku menyimpang oknum pegawai pajak menerapkan modus diskon untuk menggelapkan penerimaan negara. Mengapa penegak hukum negara juga tak bisa menghentikan atau memerangi? Kecenderungan seperti inilah membuat masyarakat pesimistis terhadap kesungguhan memerangi korupsi.

Kini, optimisme masyarakat kembali muncul melihat kemajuan yang dicatat KPK dalam menangani sejumlah kasus besar. Dalam rentang waktu relatif pendek, komisi antikorupsi berani menetapkan status tersangka terhadap jenderal polisi berbintang dua dan menteri yang masih aktif. Bahkan, menetapkan dua mantan deputi gubernur BI sebagai tersangka dalam kasus Century. Capaian yang luar biasa.

Kerugian Negara

Masyarakat akan menerjemahkan kemajuan langkah KPK itu sebagai keberanian untuk menyergap figur-figur kuat yang terlibat dalam kasus korupsi. Capaian itu ibarat upaya kembali menghidupkan momentum perang melawan korupsi. Agar momentum ini tidak meredup masyarakat perlu mengawal, termasuk melawan usaha melumpuhkan komisi antikorupsi itu.

Tidak berlebihan jika publik mengapresiasi kemajuan yang dibukukan KPK, mengingat langkah berani itu justru ditunjukkan ketika upaya-upaya pelemahan KPK  diperlihatkan secara masif. Belasan penyidik angkat kaki, dan dilanjutkan dengan upaya mendiskreditkan pimpinan komsi tersebut. Itulah gambaran nyata tentang betapa sulit memerangi korupsi di negara ini.

Pada kasus penggelapan pajak dan pencurian BBM bersubsidi misalnya, nilai kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Kalau diakumulasikan, kerugian tahun bisa lebih dari Rp 100 triliun. Perkiraan ini pun masih mengacu pada kasus-kasus yang sudah teridentifikasi.

Untuk kasus penggelapan pajak yang bisa diidentifikasi Ditjen Pajak pada 2010 misalnya,  mencapai Rp 1,17 triliun. Padahal, banyak persoalan yang tidak teridentifikasi atau tidak sungguh-sungguh ditangani. Contohnya kasus dugaan manipulasi restitusi pajak oleh Wilmar Group.   

Perkiraan angka kerugian negara paling fantastis muncul dari pencurian BBM bersubsidi. Modusnya pencurian tetapi esensinya tindakan koruptif mengingat diskenariokan dalam pengelolaan BBM bersubsidi. Ironisnya, pemerintah selalu mengeluhkan pembengkakan nilai subsidi BBM bersubsidi, sampai-sampai mengambinghitamkan subsidi untuk rakyat itu dengan dalih mengganggu keseimbangan APBN.

Padahal, pembengkakan itu terjadi akibat salah kelola dan skenario pencurian. Kalau dikelola dengan benar dan tepat sasaran, BBM bersubsidi tidak mengganggu APBN, karena sesungguhnya tidak banyak warga yang berhak menerima subsidi. Hasil kajian yang dipublikasikan belakangan ini memunculkan angka pencurian BBM bersubsidi sampai 30% dari total kuota tiap tahun anggaran.

Coba hitung, berapa besar BBM bersubsidi yang dikorupsi, kalau tahun ini pemerintah mengalokasikan subsidi Rp 137,4 triliun untuk kuota 40 juta kiloliter? Kebijakan menyubsidi BBM tidak salah tetapi pengelolaan yang koruptif menyebabkan kebutuhan akan komoditas itu selalu melampaui kuota, ditambah pendistribusian yang tidak tepat sasaran. ●

Kamis, 11 Oktober 2012

Combating corruption: Who can touch the ‘untouchable’?


Combating corruption:
Who can touch the ‘untouchable’?
Hendi Yogi Prabowo ;  The Director of the Centre for Forensic Accounting Studies at the Department of Accounting, the Islamic University of Indonesia, Yogyakarta, Master and PhD in Forensic Accounting from the University of Wollongong, Australia
JAKARTA POST, 10 Oktober 2012

 

On the evening of Oct. 5, the office of the Corruption Eradication Commission (KPK) in Jakarta was “ambushed” by a group of police officers from the Bengkulu and Jakarta police, who intended to arrest KPK investigator, Comr. Novel Baswedan, on allegations of unlawfully shooting theft suspects back in 2004.

Although the mission failed, many believe it was just a small part of a systematic attempt to weaken the anticorruption body.

Novel is also the coordinator of the investigative team for the Driver’s License Simulator procurement fraud, suspects of which include a police general.

Other indications of efforts to strip the KPK of its powers include the House of Representatives’ plan to revise the KPK law and the rejection of the KPK’s fund request for a better building and facilities as well as the latest withdrawal of police investigators seconded to KPK by the National Police.

President Susilo Bambang Yudhoyono has finally drawn a clear line in favor of the KPK by ordering the police to allow the KPK investigate the high-profile graft case involving former Traffic Corps chief Insp. Gen. Djoko Susilo, as well as calling the political move to amend the KPK law was inappropriate.

Since their first inception in the world of corruption eradication a few decades ago, anticorruption institutions have grown in numbers across the world. Some, such as Singapore’s Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) and Hong Kong’s Independent Commission Against Corruption (ICAC), remain at the forefront of the war against corruption while others, such as Portuguese High Authority Against Corruption, South Africa’s Directorate of Special Operations (known also as the Scorpion) and the Italian High Commissioner Against Corruption have fallen due to, among other things, the lack of government’s political will.

Anticorruption experts have long been studying the rise and fall of anticorruption institutions in searching for the formula of an effective anticorruption institution.

According to the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), independence is the main prerequisite for an effective anticorruption institution. In order to achieve a high level of independence, a number of issues such as legal basis, institutional placement, personnel selection as well as recruitment and budget and fiscal autonomy must be taken into consideration when establishing an anticorruption institution.

So far, despite its limitations, the KPK has managed to address most, if not all, of these issues. For example, the institution has been known to be careful and selective in the recruitment of its personnel and executives. Additionally, its existence also has a strong legal standing following the enactment of Law No. 30/2002 on the KPK.

Further, according to the OECD, being independent alone is not adequate for an anticorruption institution to achieve its objectives as there must also be sufficient resources and powers to carry on its function. It is known worldwide that to run an anticorruption institution in a country is expensive. For this matter, sufficient funding and facilities need to be provided as well as competent personnel. Many anticorruption researchers believe that the government’s willingness to provide funding is an indicator of their political will in combating corruption in their country.

The CPIB and ICAC, for example, are currently considered by many experts as being among the best anticorruption institutions in the world; this is based on a number of indicators, such as funding-to-GDP per capita ratio, personnel-to-population ratio and the scope of authority in the investigation and prosecution of corruption.

Most of these indicators also depict the government’s political will in curbing corruption. Other indicators include the ranking systems administered by international institutions such as Transparency International (TI) and the Political and Economic Risk Consultancy (PERC).

In practice, for an anticorruption institution to be fully untouchable by potentially corrupt institutions is a very difficult condition to achieve. Currently, the KPK, despite the enormous burden to combating corruption in Indonesia, also faces a lack of proper facilities for its daily operation.

Nevertheless, the KPK’s request for better building facilities does not seem likely to be granted by the House anytime soon. As is widely known, many members of the House have been investigated by the KPK for corruption with some of them incarcerated as a result. This is an example of a common “Achilles’ heel” in an anticorruption institution where the funding for the operation must be approved by the same institution whose members have been investigated and prosecuted for corruption.

Anticorruption experts believe that an anticorruption institution, generally, will only become as strong as the government allows it to be. In the case where political will is low as evidenced by, among other things, the lack of funding and staffing, the only thing that will keep a country’s anticorruption institution on its feet is public support.

So far, the public in Indonesia have been very supportive to the KPK as indicated by their responses to the “ambush” to its office in Jakarta as well other attempts to bring down the institution. The public can exert pressure to the existing government to provide better funding and facilities for KPK to perform its work effectively.

In return for the public’s faith, however, the KPK should maintain impartiality and indiscriminately combat graft without fears. So long as the people stand behind the KPK, it will remain firm, strong and untouchable. ●