Memotong Rantai Kemiskinan Hery Nugroho  ;   Guru SMA Negeri 3 Semarang, Alumnus Heartland International Chicago AS

SUARA MERDEKA, 09 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat, termasuk untuk anak-anak bangsa dari golongan ekonomi kurang mampu. Menurutnya, sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah mengupayakan mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran melalui pendidikan (SM, 28/2/14). Ia menyampaikan hal itu di depan peserta Forum Silaturahim Nasional Bidikmisi 2014 (26-28/2) di Jakarta. Peserta berasal dari perwakilan mahasiswa penerima Bi­dikmisi berprestasi angkatan 2010-2013 dari 98 PTN/PTS. Bidikmisi yang dikelola Ditjen Dikti Kemdikbud merupakan program pemberian beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu tapi memiliki prestasi. Program tersebut patut diapreasiasi karena selama ini belum semua lapisan masyarakat dapat mengenyam pendidikan tinggi. Data Dirjen Dikti tahun 2014 menyebutkan, angka partisipasi kasar (APK) baru 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibanding negara lain. Di antara penyebabnya adalah kondisi perekonomian orang tua. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2013, jumlah penduduk miskin di Indonesia 28,07 juta orang (11,37%). Keterbatasan ekonomi pernah dialami SBY semasa kecil. Dia  bersama sejumlah teman di Pacitan Jawa Timur memiliki impian menjadi mahasiswa perguruan tinggi ternama seperti UGM, Unair, ITS. Namun karena keterbatasan ekonomi, banyak yang tak bisa mencapai mimpi itu. (www.kemdikbud.go.id). Penulis pun teringat semasa berkuliah. Begitu beratnya beban orang tua membiayai tiga anak yang dalam waktu hampir bersamaan kuliah. Penulis membantu meringankan beban orang tua dengan berjualan di traffic light Krapyak Semarang. Kondisi serupa dijalani beberapa teman. Untuk bisa kuliah, mereka menjadi kuli bangunan, berjualan nasi bungkus, memberikan les privat, menjahit, dan sebagainya. Perlu beberapa langkah strategis supaya program Bidikmisi betul-betul dapat memotong mata rantai kemiskinan di Indonesia. Pertama; perguruan tinggi perlu mengawal semua peserta program dalam menempuh studi agar dapat menyelesaikan sesuai jadwal, dengan hasil baik. Hal itu mengingat tak semua masaiswa bisa mendapatkan fasilitas itu. Nilai Plus Selain pembelajaran di kelas, mahasiswa peserta program Bidikmisi perlu dibekali soft skill (kepemimpinan, kewirausahaan, jurnalistik, dan lain-lain). Lewat cara tersebut, setelah selesai kuliah mereka mempunyai nilai plus saat berkompetisi dalam bekerja atau menciptakan lapangan pekerjaan di masyarakat.  Kedua; peserta Bidikmisi sebelum lu­lus perlu mendiseminasikan bidang keahlian yang dimiliki atau semangat belajar di perguruan tinggi kepada masyarakat tempat tinggalnya, akan pentingnya pendidikan. Harapannya, hal itu akan menjadi spirit baru bagi masyarakat di lingkungannya untuk berubah. Ketiga; perlu ada tindak lanjut bagi alumni Bidikmisi. Bagi yang berprestasi, Mendikbud memberikan beasiswa S-2 dan S-3 di dalam atau luar negeri, yang perlu didukung berbagai pihak. Dengan melanjutkan studi, mereka akan lebih memiliki daya saing dan menginspirasi generasi muda. Untuk alumni yang ingin berwirausaha, pemerintah sebaiknya menfasilitasi pelatihan kewirausahaan dan memberikan bantuan modal usaha. Harapannya mereka dapat terjun langsung berwirausaha.       Keempat; alumni Bidikmisi yang sudah mandiri bisa membantu pemerintah dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan sesuai bidang masing-masing. Lebih baik lagi andai mereka menyisihkan sebagian penghasilannya untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat yang belum terlayani oleh Bidikmisi. Seyogianya hasil donasi tersebut dikelola lembaga khusus alumni Bidik­misi. Tujuannya untuk memperluas kesempatan masyarakat ekonomi lemah yang lain, supaya juga dapat mengenyam pendidikan tinggi. Program Bidikmisi bermanfaat untuk memotong mata rantai kemiskinan. ●

Pendidikan Agama di Sekolah Hery Nugroho  ;   Guru Pendidikan Agama Islam SMA 3 Semarang, Alumnus Magister Administrasi Pendidikan Undip dan Magister Pendidikan Islam IAIN Walisongo

SUARA MERDEKA,  07 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                             

Pendidikan agama di sekolah  berperan strategis dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Hal itu selaras amanat Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ketercapaian fungsi dan tujuan itu tidak lepas dari peranan pendidikan agama, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 (1) PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama. Kadang ada yang mempertanyakan urgensi peran pendidikan agama, ketika ada peserta didik terbukti melanggar norma masyarakat atau agama. Padahal guru Pendidikan Agama tiada henti mengingatkan peserta didik supaya taat beribadah dan mempunyai budi pekerti luhur (akhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari. Realitasnya, siswa kadang menjadi ’’bingung’’ karena materi yang mereka peroleh dari sekolah acap berbeda dari kenyataan yang mereka lihat di masyarakat. Pertama; adab berpakaian. Materi Pendidikan Agama Islam SMA membahas soal adab berpakaian. Guru Pendidikan Agama mendidik siswi untuk menutup aurat, tapi mereka melihat fakta berbeda di lapangan, termasuk yang dipertontonkan televisi. Kedua; ketaatan. Guru Pendidikan Agama mengajarkan peserta didik menaati peraturan dalam berlalu lintas. Faktanya, tidak sedikit pelajar berkendara dengan melanggar peraturan lalu lintas.Ketiga; kejujuran. Siswa kelas X mendapat materi mengenai kejujuran. Kenyataan di masyarakat, peserta didik melihat tidak sedikit pejabat yang mestinya menjadi anutan atau tokoh publik melakukan ketidakjujuran. Keempat; kebersihan. Guru Pendidikan Agama tiada henti mengingatkan peserta didik menjaga kebersihan, antara lain membuang sampah pada tempatnya. Faktanya, siswa pasti sering melihat anggota masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan. Dari empat contoh saja, kita bisa memperkirakan peserta didik ’’bingung’’. Untuk mewujudkan fungsi sebagaimana dicita-citakan dalam pendidikan nasional, tidak cukup hanya dengan memberikan mapel Pendidikan Agama. Keterwujudan cita-cita tersebut membutuhkan partisipasi seluruh komponen masyarakat melalui beberapa langkah strategis. Kompetensi Inti Pertama; pembentukan akhlak mulia pada anak didik di lingkup sekolah bukan hanya menjadi tugas guru Pendidikan Agama dan PKn melainkan juga merupakan tanggung jawab guru semua mata pelajaran. Kurikulum 2013 mengamanatkan guru semua mapel mengaitkan 4 kompetensi inti, yakni sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua; dukungan masyarakat. Bila masyarakat mendukung lewat cara memberikan teladan yang baik, misal membuang sampah pada tempatnya, berbusana yang menutup aurat, tertib dalam berlalu lintas, dan berlaku jujur, dengan sendirinya peserta didik cenderung meniru perilaku itu. Bahkan bila  sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Ketiga; seleksi berita/tayangan pada media massa. Peran media massa, khususnya media elektronik, sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Karenanya, pemilik media jangan hanya mementingkan aspek bisnis tapi juga nasib anak bangsa. Di sinilah peran penting KPID untuk mengontrol media supaya pemberitaannya bisa mengedukasi dan mencerahkan. Keempat; sinergitas antarpemangku kepentingan. Seyogianya Kemendikbud dan Kemenag bersinergi dalam pelaksanaan kompetensi inti religius dan sosial di sekolah. Selain itu, kementerian atau lembaga pemerintah yang terkait dengan pendidikan juga perlu bersinergi. Tidak kalah penting keteladanan pejabat pemerintah yang akan menjadi rujukan masyarakat, termasuk bagi peserta didik. Apabila ada kerja sama dengan baik dan saling bersinergi, penulis yakin fungsi dan tujuan pendidikan nasional bisa segera tercapai. Secara tidak langsung pendidikan agama di sekolah tidak akan menghadapi dilema, bahkan menjadi pioner dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. ●