Investment Grade bagi Si Miskin

Investment Grade bagi Si Miskin

Falik Rusdayanto, DIREKTUR THE GOLDEN INSTITUTE JAKARTA,
ALUMNUS CHULALONGKORN UNIVERSITY THAILAND

Sumber : SUARA KARYA, 21 Februari 2012

Raihan Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade) oleh lembaga peringkat internasional Fitch Ratings membuat pemerintah yakin bahwa prospek ekonomi Indonesia akan cerah. Menko Perekonomian Hatta Rajasa pun menandaskan pentingnya mendorong perusahaan swasta maupun BUMN untuk segera menggelar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO). Menurutnya, investment grade harus dianggap opportunity untuk menarik arus modal asing.

Dengan raihan peringkat itu, diyakini ekonomi RI akan semakin "seksi" bagi para investor. Bahkan, proyeksi analis bahwa pada kuartal I dan II 2012 merupakan momen yang kurang cocok untuk go public mengingat krisis Eropa yang belum jelas pemulihannya, akan bisa dipecahkan.

Di tengah euphoria perolehan investment grade, ada kelompok masyarakat miskin yang bisa jadi terbengong-bengong. Mereka tidak paham apa arti investment grade, apakah sebagai tawaran kesejahteraan buat si miskin?

Bisa jadi betul bahwa investment grade memungkinkan membajirnya modal. Namun, belum tentu modal itu akan mengalir ke sektor riil yang menawarkan peningkatan kesejahteraan bagi si miskin. Modal yang masuk bisa jadi hanya berputar-putar lagi di investasi jangka pendek. Kalau ini yang terjadi, kenaikan peringkat itu tidak akan banyak manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Akhirnya euphoria investment grade hanya akan dinikmati segelintir para pemburu rente jangka pendek, dan tidak memberi apa pun buat si miskin.

Penurunan penduduk miskin dari tahun ke tahun, tidak terlalu signifikan. Tahun 2004, jumlah penduduk miskin turun 16,7%, tahun 2005 (16,0%), tahun 2006 (17,8%), tahun 2007 (16,6%), tahun 2008 (15,4%), tahun 2009 (14,2%), tahun 2009 (14,2%), tahun 2010 (13,3%), tahun 2011 (12,5%).

Angka ini hanya menghitung mereka yang masuk kategori miskin absolut diukur dari pendapatan, itu pun pada standar yang paling minim. Angka ini belum mengungkap wajah kemiskinan Indonesia yang sebenarnya, dari berbagai dimensi. Angka tersebut juga belum memasukkan mereka yang tergolong tidak miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan, yang angkanya bahkan jauh lebih besar dari kemiskinan absolut.

Sulitnya mengurangi angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketertinggalan sangat terkait dengan politik anggaran yang tak memihak masyarakat miskin atau tidak kompatibel dengan tujuan kesejahteraan. Sebagian besar APBN terkuras untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi yang ternyata tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga justru lebih banyak jadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan rakyat. Anggaran rutin menyedot 40% lebih APBN.

Anggaran untuk belanja pegawai, tunjangan, fasilitas, dan biaya perjalanan serta membayar utang terus meningkat, sementara pada saat yang sama anggaran untuk subsidi dan belanja sosial justru turun. Untuk belanja pegawai dan membayar cicilan utang saja tidak kurang Rp 162,6 triliun dan Rp 153,6 triliun. Sementara, anggaran untuk pengurangan kemiskinan hanya Rp 80 triliun. Anggaran untuk belanja kesehatan hanya sekitar 2,2% dari total APBN dan kurang dari 1% dari PDB. Data Bappenas, dalam enam tahun terakhir pemerintahan SBY, belanja modal nyaris stagnan, bahkan tumbuh negatif.

Artinya, untuk membangun atau menyejahterakan rakyat, kita harus puas hanya dengan remah-remah yang tersisa. Persoalannya tidak sekedar anggaran habis untuk belanja rutin alias membiayai birokrasi dan membayar utang, namun juga banyak yang dikorupsi atau bocor. Celakanya, bahkan remah-remah itu pun belum tentu seluruhnya menetes ke kelompok miskin yang dituju. Tidak sedikit dari dana tersebut justru tersedot untuk seminar, perjalanan dinas, dan lain-lain. Subsidi untuk rakyat miskin juga tidak sepenuhnya dinikmati orang miskin. Contohnya, subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati orang kaya.

Selama ini upaya penanggulangan kemiskinan semata dipahami sebagai program pemberantasan kemiskinan, bukan 'strategi dan kebijakan' penanggulangan kemiskinan. Akibatnya, upaya mengatasi kemiskinan cenderung dijawab hanya dengan 'program untuk orang miskin' yang dibiayai dengan APBN dan/atau dana-dana swasta. Demikian pula, kebijakan pro-poor budget juga secara sempit dimaknai sekadar sebagai budget for the poor. Akibat pemahaman yang kurang tepat ini, kinerja pemberantasan kemiskinan lebih banyak diukur dari besaran dana APBN yang dialokasikan untuk program penanggulangan kemiskinan. Tetapi, sudahkah dana tersebut dikelola secara efisien dan tidak dikorupsi? Dan, seberapa jauh upaya tersebut berhasil mengangkat orang miskin, tidak sekadar keluar dari kubangan kemiskinan, namun juga menciptakan kelas menengah baru dan tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru dari kelompok miskin di berbagai sektor?

Kita perlu belajar dari China yang berhasil mengurangi kemiskinan setelah menggunakan resep-resep yang logis, yaitu membangun pedesaan, tempat orang miskin terbanyak berada. China memerangi kemiskinan di basis kemiskinan. China, yang berada di level korupsi sama dengan Indonesia tahun 1995, mampu melakukan terobosan tersebut untuk mengurangi angka kemiskinan. Angka kemiskinan absolut 1 dolar AS per hari di China tahun 1990 lebih parah dari Indonesia, yakni 31,5% di China dan 26% di Indonesia. Sekarang, kemiskinan absolut kedua negara tidak lagi jauh berbeda, yakni di China kini 6,1% dan Indonesia (5,9%).

China fokus membangun industri manufaktur yang sekitar 50%-nya didedikasikan untuk rakyat. Sementara di Indonesia, kondisinya terbalik. Kunci keberhasilan China adalah pembangunan yang dimulai dari desa dan pertanian. Sementara kita, lebih bias ke kota. Jadi, investment grade belum akan memberi kesejahteraan buat si miskin. ●

Looking beyond investment grade

Looking beyond investment grade

Winarno Zain, AN ECONOMIST

Sumber : JAKARTA POST, 2 Februari 2012

Indonesia will be appearing more often on the radar screens of investors around the globe, as the mass media is churning out more and more good news on the Indonesian economy.

Moody’s Investor Service and Fitch Ratings have upgraded Indonesia’s debt rating to investment grade, which means that investors should be less worried about Indonesia as a place to invest. It has taken 14 years for Indonesia to regain its investment-grade status since the Asian crisis in 1997, when its debt rating was degraded to junk bond status.

Standard Chartered Bank’s research department has projected that the Indonesian economy would be the sixth-largest economy in the world in 20 years, surpassing Germany, the UK and France. And the Goldman Sachs Group is expected to soon make a place for the Indonesian economy into the prestigious BRICS grouping of Brazil, Russia, India, China and South Africa.

This exciting news is coming out as Indonesia suffered capital outflows as part of the fallout of the Eurozone debt crisis. Indonesia’s economy emerged unscathed, but the debt crisis in Europe has touched investor’s nerves. The Jakarta Stock Exchange suffered a big blow when a large sell-off of equities by foreign investors led the Jakarta Composite Index to plunge from 4,221 to 3,200 between August and September.

Over the same month period, the nation’s exchange reserves dropped US$10 billion. In comparison, even during 2008 crisis, which was dubbed as the biggest recession since the Great Depression of the 1930s, Indonesia’s exchange reserves dropped only $5 billion between 2007 and 2008. The capital and financial accounts in balance of payments turned from a surplus of $13 billion in the second quarter of 2011 to a deficit of $3.1 billion in the third quarter, a huge reversal of capital flows that could undermine economic stability.

The need for capital inflows is getting more urgent as the balance of payments cannot rely on the growth of current accounts in the medium term. The current account balance, which has been in surplus in recent years, would turn into deficit in the coming months as import growth surpasses export growth. The current account surplus has dropped significantly, from $5.0 billion in first three quarters of 2010 to $2.7 billion in the same period of 2011, a drop of 45 percent.

Sufficiently large current account surpluses might have previously served as a buffer for the negative effects of capital flight and financial accounts surpluses, preventing the balance of payment from moving into deficit. But with current account surpluses rapidly declining, the balance of payments is now entirely dependent on strong capital inflows. So when with the debt rating upgrades and other positive developments underpinning the economy, expectations are high that capital will be flowing back to Indonesia.

Preliminary indications show that this might be the case. The initial response from investors after the ratings upgrade was positive. The government raised Rp 10.5 trillion from selling its bonds and notes, more than the Rp 7.5 trillion it had originally sought to sell.

The government received bids totaling Rp 50 trillion, or almost five times the amount offered. With those sales, foreign holdings of Indonesian government bonds rose 1.5 percent to Rp 226 trillion. But in the equity markets, the JCI fluctuated in January, as investors still focused their attention on the eurozone crisis. The JCI has not moved far from what it was in December 2011.

But unfortunately whether capital inflows will pick up in coming months depends on investor risk perception of the ongoing debt crisis in the eurozone. If the crisis gets worse, investor sentiment could easily turn sour and seek a safe haven for capital, no matter how good our debt rating is.

Domestically, the prospect for a rapid improvement in the investment climate is not so bright. Work on improving infrastructure, bureaucracy and legal certainty are progressing slowly, and this could pose a serious hurdle for rising capital inflows. The irony is that despite a near economic miracle, the country is mired in red tape and corruption. Our roads, ports and airports are hopelessly inadequate for the pace for growth the government would like to sustain in the coming years.

The global economy is being wrought with uncertainties and challenges. A more severe world economic downturn, the still unresolved debt crisis in Europe, and the affect of a potential US-Iran conflict over oil prices, would intensify the fear-factor in investors’ minds. Therefore it is necessary for the government to make some extra efforts to offset these adverse influences to make investors more comfortable in doing businesses in Indonesia.

The government has started to do some homework to improve the investment climate. But unfortunately what constitutes a good investment climate can no longer be defined as improved bureaucracy and infrastructure and legal certainties. Even if the government could improve these areas, let us have no illusions that these would overcome obstacles in attracting investment.

The increasing militancy of labor unions and the inability of the government to deal with industrial conflicts have triggered more and more violent labor strikes all over the country. Similarly, conflicts between local residents and plantation and mining companies have turned into violent riots.

The government’s track record in conflict management is so poor that legal uncertainties and a weak state apparatus ensures that industrial and social conflicts will continue unabated - and that will undermine the investment climate.

Under these circumstances it is possible that prospective investors will reconsider their decisions to invest, while existing investors will possibly start thinking about relocating their investments elsewhere. ●

Apa Setelah Peringkat Naik?

Apa Setelah Peringkat Naik?

Anwar Nasution, GURU BESAR FAKULTAS EKONOMI UI

Sumber : KOMPAS, 2 Februari 2012

Peningkatan peringkat utang RI oleh dua lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings dan Moody’s Investor Service, baru-baru ini, perlu disambut gembira.

Kenaikan peringkat utang itu akan meningkatkan citra Indonesia di pasar keuangan internasional dan menurunkan tingkat bunga surat utang negara ataupun swasta di pasar dunia. Namun, kita perlu terus waspada menghadapi gejolak perekonomian dunia saat ini. 

Hanya beberapa waktu sebelum krisis, lembaga pemeringkat sama memuji-muji dan meningkatkan peringkat surat utang Spanyol. Juga perlu disadari, kenaikan peringkat itu buah dari kebijakan yang hanya menekankan stabilitas perekonomian dan mengabaikan upaya peningkatan produktivitas serta daya saing untuk mencapai pertumbuhan kokoh dan berkesinambungan.

Ada dua kebijakan stabilisasi yang menonjol yang menghambat pertumbuhan: kebijakan fiskal dan kebijakan nilai tukar. Dalam hal fiskal, pemerintah menekan defisit APBN hingga 1-2 persen dari PDB dan rasio pinjaman negara terhadap PDB hanya sekitar 25 persen. Kedua rasio ini jauh di bawah pagu yang diperbolehkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni 3 persen dan 60 persen.

Sementara itu, berkat kenaikan nilai ekspor komoditas primer ke China dan India serta pemasukan modal jangka pendek, rupiah dibiarkan menguat terus-menerus. Pada gilirannya, rupiah yang menguat itu membuat harga komoditas impor jadi murah sehingga menyumbang pada upaya menekan laju inflasi sesuai target yang ditetapkan BI. Di lain pihak, rupiah yang terlalu kuat mengurangi daya saing komoditas ekspor dan merangsang alokasi faktor-faktor produksi yang menurunkan efisiensi perekonomian nasional.

Deregulasi Pasar Faktor Produksi

Kenaikan peringkat surat utang RI tak terkait dengan upaya untuk mengatasi hambatan (bottlenecks) pertumbuhan perekonomian nasional dewasa ini. Selain dari kebijakan ekonomi makro, hambatan pembangunan nasional juga karena kurangnya prasarana perhubungan, listrik, regulasi pertanahan, dan faktor perburuhan ataupun regulasi serta perizinan yang menghambat dunia usaha yang meningkatkan biaya produksi.

Untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memacu pertumbuhan ekonomi perlu deregulasi serta reformasi besar-besaran di pasar tenaga kerja, pertanahan, infrastruktur, listrik, dan perizinan usaha. Hanya dengan supply side reform seperti itu, daya saing dan produktivitas ekonomi nasional dapat ditingkatkan, investasi di sektor industri manufaktur dapat digalakkan untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

Karena keterbatasan pemerintah, swasta perlu diikutsertakan untuk membangun infrastruktur. Distorsi di pasar tenaga kerja dan pertanahan perlu dikoreksi.

Gabungan antara kondisi infrastruktur yang terbatas, rupiah yang menguat, dan perizinan serta iklim usaha yang kurang baik membuat Indonesia kurang menarik bagi PMA. Berbeda dengan negara ASEAN lain, Indonesia tak masuk dalam global supply chain, yakni penghasil suku cadang serta komponen barang-barang elektronik dan otomotif yang banyak menyerap tenaga kerja. Ironinya, karena di dalam negeri tak ada lapangan pekerjaan, tenaga kerja Indonesia merantau ke seluruh dunia, termasuk Malaysia, menjadi buruh perkebunan ataupun pekerja di pabrik milik investor Jepang, Korea, Taiwan, dan investor lain. Kenapa para investor asing ini tidak diundang ke Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja di dalam negeri?

Pemasok Bahan Mentah dan Pasar

Sepuluh tahun terakhir perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen setahun, ini terutama karena naiknya harga bahan mentah yang kita ekspor ke pasar dunia dan bukan karena kebijakan ekonomi pemerintah ataupun kenaikan produktivitas tenaga kerja. Kejadian sekarang hampir sama dengan boom migas 1973-1982 yang terjadi setelah pecahnya perang Mesir-Israel tahun 1973.

Waktu itu, tanpa berbuat apa-apa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, tiba-tiba Indonesia jadi lebih kaya hanya karena kenaikan harga minyak bumi dan gas alam. Bahan mentah yang kita ekspor sekarang ini adalah hasil pertambangan nonmigas, pertanian, maupun perikanan, seperti bijih besi, tembaga, batubara, minyak sawit, dan karet. Ekspor bahan mentah terutama ditujukan ke China dan India yang perekonomiannya dapat tumbuh 9-10 persen setahun terus-menerus selama 30 tahun terakhir.

Industrialisasi, mekanisasi, dan urbanisasi perlu berbagai jenis bahan baku dan energi yang lebih besar. Masyarakat China dan India yang lebih kaya juga butuh bahan makanan yang lebih baik, seperti hasil laut dari Indonesia dan minyak goreng yang dibuat dari kelapa sawit. Indonesia telah jadi negara pemasok bahan mentah ke kedua negara itu, sekaligus menjadi pasar produk mereka, baik hasil industri manufaktur maupun pertanian.

Karena ketergantungan ekonomi kita pada ekspor bahan mentah yang terutama diekspor ke China dan India, perlu diperhatikan gejolak pasar komoditas internasional serta kondisi perekonomian Eropa dan AS sebagai tujuan utama ekspor negara itu. Krisis ekonomi global telah mulai mengganggu industri manufaktur dan konstruksi yang merupakan motor penggerak ekonomi China dan India.

Krisis global telah mulai menurunkan permintaan akan ekspor manufaktur China dan India. Sebagai bagian dari stimulus fiskal, sektor konstruksi merupakan penggerak ekonomi yang terutama digunakan kedua negara sejak krisis 2008 untuk mengompensasi penurunan ekspor. Sekarang ini, bangunan perumahan, perkantoran, jalan raya, dan kereta api cepat sudah mengalami ekspansi yang berlebihan di China. Pada gilirannya, penurunan ekspor serta kegiatan ekonomi China dan India akan mengurangi permintaan mereka atas ekspor hasil tambang serta pertanian kita.

Di lain pihak, Indonesia jadi pasar bagi produk China dan India, baik hasil pertanian maupun manufaktur. Penetrasi China ke Indonesia kian mudah setelah diturunkannya tarif bea masuk dan dihapuskannya hambatan nontarif dalam rangka Perjanjian Perdagangan Bebas China-ASEAN. Gabungan penguatan rupiah dan kebijakan China yang membuat mata uang yuan melemah menjadikan komoditas China kian murah di Indonesia.

Struktur APBN

Baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, APBN tak dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan kontrasiklis (countercyclical) untuk mengatasi gejolak perekonomian. Jika perekonomian mengalami penurunan, sangat terbatas kemampuan pemerintah mengintrodusir stimulus fiskal. Instrumen stabilisasi otomatis pun sangat terbatas. Dari sisi pendapatan, rasio penerimaan negara dari pajak (11,6 persen tahun 2010) adalah salah satu yang terendah di kalangan negara berkembang. Sebagian besar penerimaan pajak berupa pajak pendapatan usaha dan perorangan (5,7 persen), sisanya pajak tak langsung, termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Rendahnya rasio penerimaan negara itu mencerminkan buruknya administrasi perpajakan kita, terbatasnya basis pajak, dan banyaknya pengecualian bebas pajak. Pemilik NPWP masih sekitar 5 persen dari jumlah penduduk, audit perpajakan masih jauh dari sempurna. Buruknya administrasi perpajakan antara lain tecermin dari kasus Gayus Tambunan, pegawai rendah Ditjen Pajak yang dapat memobilisasi semua aparat tinggi penegak hukum untuk melakukan kejahatan perpajakan.

Dari sisi pengeluaran, mata anggaran terbesar adalah untuk transfer ke daerah dalam rangka otonomi, subsidi, terutama subsidi BBM, pembayaran gaji PNS, dan bunga utang. Pengeluaran pembangunan hanya 2,3 persen dari PDB 2011. Dengan anggaran pembangunan rendah, tak mungkin pemerintah dapat mengatasi kelangkaan infrastruktur dewasa ini.

Meminjam atau menjual SUN di pasar dunia adalah salah satu alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur pada tingkat rasio penerimaan pajak yang rendah ini. Apalagi tingkat suku bunga sedang menurun karena naiknya peringkat utang. Pilihan lain, mengundang partisipasi modal swasta untuk investasi di infrastruktur. Karena tabungan nasional relatif kecil dan pasar uang nasional relatif sempit, meminjam di pasar dalam negeri dapat menimbulkan crowding out yang meningkatkan suku bunga bagi investasi swasta. Dalam hal meminjam, Indonesia masih punya peluang karena rasio defisit APBN dan rasio utang negara terhadap PDB masih berada di bawah tingkat yang diperbolehkan UU Keuangan Negara.

Tidak ada yang perlu ditakuti selama utang digunakan untuk keperluan peningkatan produksi dan produktivitas ekonomi nasional, seperti proyek-proyek infrastruktur. Peningkatan produksi itu kelak digunakan untuk melunasi utang.

Nilai Tukar Rupiah Kian Menguat

Gabungan antara peningkatan harga komoditas ekspor bahan mentah dan derasnya pemasukan modal jangka pendek telah menguatkan nilai tukar rupiah, baik nominal maupun riil, setelah dikoreksi dengan tingkat laju inflasi. Penguatan rupiah karena kenaikan harga bahan mentah dan pemasukan modal jangka pendek ini mengganggu daya saing komoditas lain (the Dutch disease). Sebagai contoh, karena rupiah kian menguat, buah-buahan, kembang, dan berbagai jenis produk manufaktur kita tak mampu bersaing dengan impor. Akibatnya, terjadi proses deindustrialisasi di mana peranan sektor industri manufaktur kian mengalami erosi, baik dalam pembentukan PDB, penghasilan ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja.

Apresiasi rupiah mendorong realokasi faktor-faktor produksi dari sektor traded ke sektor nontraded. Sektor traded dianggap lebih efisien karena menghasilkan barang dan jasa yang bisa diekspor ke pasar dunia dan diimpor. Sektor nontraded, seperti real estat, mal, dan lapangan golf, hanya dikonsumsi di mana ia diproduksi. Penguatan rupiah sekaligus menimbulkan ketimpangan regional. Hasil tambang, pertanian, dan perikanan laut yang harganya meningkat karena pertumbuhan ekonomi China dan India yang pesat itu diproduksi di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sebaliknya, produsen komoditas yang tak mampu bersaing dengan China dan India berada di Pulau Jawa.

Karena penduduk Jawa sangat padat, pengangguran akan menimbulkan masalah sosial. Cara penanggulangan kemiskinan terbaik adalah menciptakan lapangan kerja bagi penganggur dan bukan sekadar membagi-bagikan beras untuk orang miskin (raskin), bantuan langsung tunai, ataupun mengekspor TKI ke luar negeri.

Kebijakan pengaturan kurs devisa oleh pemerintah sekarang ini bertolak belakang dengan devaluasi oleh Orde Baru pada 1978, 1993, dan 1986. Saat itu ekonomi Indonesia masih kuat dan menikmati berkah dari harga minyak tinggi. Devaluasi rupiah dilakukan untuk mengoreksi penyakit Belanda dan merangsang ekspor manufaktur, terutama tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki, mengantisipasikan penurunan ekspor migas karena penurunan tingkat harga. Sekarang ini, kurs devisa justru ikut mematikan kegiatan industri dan pertanian di dalam negeri. ●

Makna Peringkat Layak Investasi

Makna Peringkat Layak Investasi

Umar Juoro, EKONOM

Sumber : KOMPAS, 30 Januari 2012

Indonesia oleh lembaga pemeringkat utang internasional Fitch and Moody’s telah dimasukkan ke dalam kategori investment grade atau peringkat investasi. Kemungkinan lembaga pemeringkat ketiga, yaitu S and P, segera mengikutinya.

Hasil yang akan diperoleh Indonesia dari peringkat investasi ini adalah kemungkinan semakin besarnya investasi yang masuk ke Indonesia, baik langsung maupun portofolio. Begitu pula bunga pinjaman pemerintah dan swasta ke luar negeri kemungkinan akan menurun.

Peringkat investasi pernah kita dapatkan pada masa sebelum krisis 1988, tetapi pada saat krisis peringkat Indonesia jatuh terperosok. Baru setelah lebih dari satu dekade, kita mendapatkan kembali peringkat investasi. Ini terjadi bersamaan dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak pasti karena krisis Eropa dan masih stagnannya perekonomian AS pascakrisis 2008.

Banjir Investor

Implikasinya adalah investor semakin membanjiri negara berkembang dengan aliran modal sangat besar. Pada 2011 sekitar 700 miliar dollar AS dana mengalir ke negara berkembang dalam bentuk penanaman modal asing (PMA), portofolio, dan lainnya.

Tahun 2011 sekitar 13 miliar dollar AS dari PMA dan 8 miliar dollar AS portofolio masuk ke Indonesia. Investasi ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuat indeks pasar modal sempat menembus angka 4.000. Kemungkinan aliran investasi masih besar ke Indonesia tahun 2012. Karena itu, sekalipun pertumbuhan ekonomi dunia menurun, Indonesia masih dapat tumbuh tinggi dengan kemungkinan di atas 6 persen.

Besarnya modal yang masuk Indonesia membuat BI sulit menjalankan kebijakan moneter. Dengan besarnya modal portofolio yang mudah masuk dan keluar membuat nilai rupiah berfluktuasi. Dana masuk memperkuat rupiah, sedangkan dana keluar melemahkan rupiah.

BI harus mensterilkan dana yang masuk dengan membeli dollar dengan rupiah. Akibatnya, uang beredar semakin besar. Karena itu, BI harus menarik kembali uang tersebut supaya tidak mendorong inflasi. Dengan tidak dilelangnya lagi SBI di bawah 9 bulan, maka penarikan dilakukan dengan time deposit (deposito berjangka) yang diperuntukkan hanya untuk bank dalam negeri.

Pertumbuhan kredit perbankan sekitar 24 persen adalah cukup tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi nominal (tidak dikurangi inflasi) sekitar 11 persen, pertumbuhan kredit tersebut belum menimbulkan gelembung kredit yang berbahaya bagi perekonomian, walaupun semestinya dengan pertumbuhan kredit setinggi itu pertumbuhan ekonomi semestinya lebih tinggi dari 7 persen.

Besarnya PMA juga mendorong peningkatan permintaan dollar untuk kebutuhan belanja modal dan modal kerja. Kredit dollar tumbuh sekitar 36 persen, sementara dana pihak ketiga dalam dollar hanya tumbuh sekitar 3,5 persen. Kesenjangan yang besar ini membuat BI harus berusaha keras menyediakan pasokan dollar. Maka kecenderungannya perusahaan akan semakin besar meminjam ke luar negeri. Hal ini harus dicermati terutama jika perusahaan meminjam dana jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang.

Belajar dari Krisis

Kita harus belajar dari krisis 1998, supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada tahun 1996, satu tahun sebelum krisis, Indonesia dipandang sebagai salah satu macan Asia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi—sekitar 7 persen—didorong oleh investasi. Modal masuk mencapai sekitar 11 miliar dollar AS. Pertumbuhan kredit sekitar 20 persen. Defisit neraca berjalan sekitar 3 persen dari PDB, sekalipun keseluruhan neraca pembayaran surplus. Situasi serupa dialami Thailand dan Korsel.

Banyak pihak berpendapat pada waktu itu bahwa situasi Indonesia aman, apalagi Indonesia belum pernah mengalami krisis keuangan. Namun, keadaan sebenarnya adalah terjadi gelembung kredit bank, di pasar modal, dan properti. Ditambah lagi dengan besarnya utang swasta ke luar negeri dalam jangka pendek untuk membiayai proyek jangka panjang. Begitu imbas krisis dari Thailand menerpa, perekonomian Indonesia terpukul. Ditambah dengan krisis politik lengkaplah terjadi krisis multidimensional.

Dewasa ini neraca perdagangan masih surplus sekalipun banyak analis memperkirakan defisit pada 2012. Bank juga kuat modalnya dengan rasio kecukupan modal (CAR) rata-rata sekitar 17 persen. Manajemen risiko bank dan supervisi dari BI juga lebih baik. Rasio harga terhadap ekuitas di pasar modal masih 16 persen, belum dianggap gelembung. Cadangan devisa pun cukup besar sekitar 114 miliar dollar AS. Stabilitas politik juga terjaga. Dalam keadaan seperti ini perekonomian Indonesia siap untuk terus berkembang.

Apa yang harus diperhatikan oleh penentu kebijakan adalah mengendalikan volatilitas aliran modal, nilai kurs, pinjaman luar negeri swasta berjangka pendek, dan alokasi kredit yang produktif. Harus diupayakan modal masuk tidak didominasi oleh yang berjangka pendek. Kebijakan perlu dilakukan untuk membuat modal lebih lama tinggal di Indonesia. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka terbuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. ●