Jokowi Effect? Denny Charter  ;   Direktur Eksekutif Indexpolitica.com

KORAN SINDO, 11 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Hasil akhir quick count oleh Indonesia Research Center (IRC) menempatkan PDIP di urutan puncak dengan raihan suara sebesar 18,98%, ditempel Partai Golkar dengan 14,9% dan Gerindra dengan 11,9%. Angka ini cukup mirip dengan hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan PDIP di urutan pertama dengan raihan suara sebesar 19,62%, yang lalu diikuti oleh Partai Golkar dengan 14,64% serta Gerindra yang bertengger di peringkat tiga dengan 11,87% suara. Hasil tersebut dapat mementahkan analisis beberapa lembaga survei nasional yang memprediksi PDIP akan memperoleh suara di atas 30%. Hasil ini tentunya mengejutkan berbagai pihak. Pasalnya, fenomena politik akhir-akhir ini tidak menyiratkan kenyataan tersebut. Persepsi politik yang dibentuk terhadap suatu sosok ternyata tidak selalu sejalan dengan fakta politik di lapangan. Prediksi bahwa suara PDIP akan melonjak pascapenetapan Joko Widodo sebagai calon presiden dari PDIP ternyata tidak terbukti, setidaknya seperti hasil penghitungan cepat/quick count beberapa lembaga survei nasional, PDIP hanya memperoleh suara di kisaran 19%-an bahkan belum mampu menembu sangka 20%. Hasil ini juga merupakan tamparan langsung bagi lembaga- lembaga survei yang sebelumnya merilis penelitian bahwa Jokowi Effect akan menambah sekitar 10% suara PDIP. Pantauan dari Indexpolitica. com menunjukkan bahwa jumlah pembicaraan Jokowi dan PDIP mendominasi dibandingkan Golkar ataupun Gerindra di social media. Tercatat share of voice PDIP pada 9 Juli mencapai 27,5% disusul Partai Golkar di angka 20,29% dan Gerindra 13,6%. Begitu pun dengan pemberitaan di media online, rekaman pemberitaan yang dilakukan oleh Indexpolitica. com menunjukkan bahwa Jokowi dan PDIP mendominasi hampir di semua media. Melihat hasil dari quick count tersebut, berarti pencapresan Jokowi tidak terlalu berpengaruh terhadap elektabilitas PDIP, tetapi setidaknya dapat mengatarkan PDIP sebagai pemenang. Hasil pileg ini sebenarnya adalah ujian terhadap ketokohan Jokowi, apakah benar ”Manusia Setengah Dewa” itu adalah Jokowi. Tak dapat dipungkiri efek Jokowi memang ada, tapi mungkin tidak optimal dimanfaatkan oleh PDIP. Tetapi jika kita bicara mengenai elektabilitas partai, kita tidak bicara siapa memengaruhi apa, tetapi juga apa memengaruhi siapa. Di sinilah sebenarnya sistem dan mekanisme partai lebih menentukan ketimbang kekuatan figur. Seperti kita ketahui bersama bahwa sistem dan mekanisme kepartaian PDIP masih oligarki dengan kultur politik dinasti yang kental. Meski dikejutkan dengan sikap Megawati yang menunjuk Jokowi sebagai capres, kultur itu tetap melekat. Bukti sederhananya calon presiden tidak dilahirkan melalui sebuah mekanisme konvensi, tetapi hasil penunjukan dari Megawati sebagai ”pemilik” partai. Beda halnya dengan Partai Golkar. Semua dibentuk dan dibangun melalui proses yang demokratis sehingga publik bisa menilai dengan terbuka. Publik juga dapat melihat bahwa Golkar adalah satu-satunya partai modern yang siap menghadapi apa pun, baik masalah internal partai maupun masalah kebangsaan, setidaknya terbukti dari hasil Pemilu Legislatif 2014 versi quick count Golkar stabil di angka 14%-an. Partai politik yang berhasil mengendalikan turbulensi, melewati ujian berat yang mengancam disintegrasi, akan memiliki daya tahan dan daya suai terhadap keadaan, elektabilitasnya akan stabil dan relatif meningkat tapi sebaliknya partai politik yang mudah terombang-ambing ”arus dalam” dan ”arus luar” partai maka tingkat elektabilitasnya akan merosot. Dalam politik tidak hanya berlaku hukum rimba (yang kuat pasti menang), tetapi juga terjadi seleksi alamiah, yakni siapa yang bertahan dan punya daya suai yang baik maka akan terus hidup dan berkembang. Inilah yang menjadi kunci kenapa Partai Golkar dan PDIP dapat bertahan sampai dengan sekarang. Sementara Partai Demokrat, sebagai partai pemenang 2009 yang lalu, terdampar di posisi ke empat bahkan disalip oleh Partai Gerindra. Pileg memang berbeda dengan pilpres. Dalam pileg, infrastruktur dan pengalaman partai menjadi hal yang lebih penting dibandingkan dengan figur capres dalam pemilu. Faktanya juga bahwa ”peperangan” tersebut tidak cukup jika hanya dimenangkan di udara saja, faktor darat justru menjadi hal terpenting dan Partai Golkar telah membuktikan hal itu. Optimalisasi infrastruktur jaringan akan menjadi suatu kekuatan tersendiri yang tidak dapat di remehkan oleh lawan. ●

Energi Positif Jokowi Mimin Dwi Hartono  ;   Koordinator Jaringan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (SID Net)

TEMPO.CO,  16 Maret 2014

                           

                                                                                         

                                                                                                             

Pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden membawa energi positif bagi bangsa di tengah pesimisme publik atas calon-calon presiden dari partai politik lain. Ia seakan hadir untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia yang mencapai titik nadir. Kehadiran Jokowi semoga merupakan tonggak untuk mengakhiri politik era Reformasi yang kental dengan pencitraan, modal besar, dan korup. Keputusan Bu Mega selaras dengan aspirasi masyarakat umum yang mendukung Jokowi, sekaligus menyangkal spekulasi bahwa Bu Mega masih berambisi sebagai capres. Bu Mega berhasil menerjemahkan keinginan rakyat meskipun diwarnai dengan dinamika politik internal partai yang kuat. Meskipun dicapreskan oleh PDI Perjuangan, Jokowi telah menjadi capres rakyat Indonesia yang rindu pada perubahan. Jokowi mempunyai rekam jejak yang baik dalam kinerja di pemerintahan, antikorupsi, bersih dari catatan atas kejahatan terhadap hak asasi manusia, dan menampilkan model kepemimpinan yang merakyat. Pencapresan Jokowi disambut dengan suka cita dan harapan yang tinggi oleh masyarakat luas. Respons positif masyarakat di daerah-daerah dan di dunia media sosial (Facebook dan Twitter) setidaknya membuktikan bahwa Jokowi didukung oleh berbagai kalangan, dari kelas bawah, menengah, hingga atas. Jokowi, sebagai sosok yang sederhana dan merakyat, menjadi harapan adanya perubahan nasib rakyat. Sosok Jokowi, yang layaknya seperti rakyat kebanyakan, membuat rakyat merasa terwakili, termasuk mereka yang belum pernah bertemu secara langsung. Setiap kata dan tindakan Jokowi seakan merepresentasikan kehendak rakyat. Negara ini patut bersyukur karena pencapresan Jokowi akan menggairahkan pesta demokrasi, khususnya yang terdekat adalah untuk memilih anggota DPRD/DPR/DPD pada 9 April, dan pemilihan presiden-wakil presiden. Masyarakat pemegang hak pilih diperkirakan akan antusias dalam mempergunakan hak pilihnya. Sebelumnya, banyak di antara pemegang hak pilih yang terkesan cuek dan tidak peduli akan pemilu. Kehadiran Jokowi dipastikan akan mengubah sikap mereka karena ada sosok yang menjadi harapan rakyat. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2009 yang hanya mencapai sekitar 78 persen diperkirakan akan banyak berubah dalam pemilu kali ini. Sedangkan bagi calon legislator dari PDIP, mereka akan mendapat keuntungan politis dari pencapresan Jokowi. Popularitas Jokowi diperkirakan akan mampu mendongkrak suara PDIP di tingkat daerah dan secara nasional. Hal ini sejalan dengan keinginan PDIP agar mampu memperoleh suara atau kursi yang cukup untuk mencalonkan Jokowi sebagai presiden. Sedangkan bagi rival-rival Jokowi yang terlebih dulu mendeklarasikan pencapresannya, akan tertantang untuk mampu bersaing dengan Jokowi. Popularitas Jokowi yang sangat tinggi yang diindikasikan dari berbagai hasil survei, baik oleh lembaga survei maupun media massa, diperkirakan akan semakin meningkat setelah dia secara resmi dicapreskan. Jokowi harus mampu mempertahankan dan meningkatkan performanya di tengah serangan politik yang pasti akan semakin gencar. Kehadiran Jokowi dan popularitasnya yang fenomenal telah membangunkan kembali optimisme rakyat. Selama ini, rakyat apriori dengan sistem politik yang dikuasai oleh dinasti, para pemodal, dan politikus yang korup. Hanya mereka yang punya modal finansial dan politik yang mampu maju sebagai capres ataupun pimpinan daerah. Jokowi berkontribusi dalam mengubah konstelasi politik tersebut, bahwa siapa pun yang mempunyai kemampuan dan rekam jejak kinerja yang baik akan bisa menjadi pemimpin. Intinya, kehadiran Jokowi menjadi energi positif bagi bangsa ini secara keseluruhan. Inilah momentum untuk mengembalikan mandat pemilu yang sebenarnya, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Tugas Jokowi tentu tidak mudah karena harapan rakyat bertumpu di pundaknya. Segenap permasalahan bangsa yang menumpuk dan belum terselesaikan harus mampu ia tangani. Korupsi yang akut dan sistemik, sumber daya alam dan mineral yang dieksploitasi berlebihan, pelanggaran hak asasi manusia, serta buruknya penegakan hukum, adalah pekerjaan yang menunggu Jokowi jika berhasil menjadi presiden. Tentu kita tidak akan mendahului hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden-wakil presiden, serta melompati kehendak Tuhan. Namun kehadiran Jokowi telah memberikan harapan besar bagi rakyat untuk berpartisipasi mengawal dan memantau proses pergantian presiden-wakil presiden secara damai dan demokratis. Jokowi bukanlah superman, yang bisa menyelesaikan akumulasi persoalan bangsa dalam sekejap dan seorang diri. Tidak adil jika beban bangsa hanya disandarkan kepadanya. Namun, dengan kehadiran Jokowi, rakyat semakin antusias dan bersemangat dalam merebut hak-haknya atas kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya, yang selama ini dikuasai oleh para pembajak demokrasi dan pemburu rente ekonomi. Rakyat pasti akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa jika dipimpin oleh orang yang tepat dan tidak mempunyai beban sejarah yang kelam. ●

Jokowi Effect

Jokowi Effect

Iding R Hasan ; Dosen Ilmu Politik FSH UIN Jakarta,

Deputi Direktur Bidang Politik The Political Literacy Institute 

SINDO, 17 Juli 2012

Kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam putaran pertama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 11 Juli lalu sungguh menohok. 

Pasalnya, dalam catatan hampir semua lembaga survei menjelang digelarnya pilkada pasangan petahana (incumbent) Fauzi Bowo (Foke)-Nachrowi Ramli (Nara) selalu berada di posisi teratas. Sementara pasangan Jokowi-Ahok berada di posisi kedua,dengan selisih yang cukup jauh.

Tentu ada banyak faktor yang bisa dianalisis mengenai kemenangan pasangan Jokowi- Ahok yang mengejutkan tersebut sekaligus kekalahan pasangan petahana yang sebelumnya diunggulkan. Mulai dari keengganan publik terhadap pemimpin yang dianggap gagal, sehingga mereka mendambakan adanya perubahan, branding kandidat yang terlalu berlebihan, mesin partai yang kurang berjalan baik, sosialisasi kandidat yang tidak maksimal dan sebagainya.

Faktor Jokowi

Namun, dari semua faktor yang dapat memenangkan pasangan Jokowi-Ahok dalam putaran pertama Pilkada DKI, adalah Jokowi itu sendiri. Ada sejumlah hal yang bisa dibaca dari Jokowi. Pertama, Jokowi dikenal sebagai orang yang memiliki integritas yang tinggi. Ia dianggap orang yang bersih, jujur dan sederhana karena itu ia menjadi kebanggaan warga Solo sehingga diberikan amanah untuk menjadi wali kota sampai dua periode. Tetapi mengapa publik tidak memilih Hidayat Nur Wahid (HNW), padahal ia juga dianggap sebagai orang yang bersih, jujur dan sederhana?

Dalam konteks ini, Jokowi lebih diuntungkan oleh kompetensi yang dimiliki selama menjabat sebagai orang nomor satu di Solo yang dipandang berhasil dalam membangun Kota Solo. Tentu publik Jakarta pun berharap mempunyai seorang pemimpin yang bukan sekadar bersih, jujur, dan sederhana, melainkan juga kompeten sehingga bisa mengelola kota Jakarta secara profesional. Kedua, satu hal yang kuat menancap di jiwa Jokowi dan tidak terdapat di kandidat-kandidat lainnya adalah sikapnya yang merakyat. Sikapnya tersebut tampaknya bukan artifisial atau dibuat-buat melainkan sudah menjadi jiwanya.

Ketiga, selain itu, Jokowi ternyata juga seorang yang cukup lincah dalam berpolitik. Jokowi-lah kandidat yang pertama melakukan silaturahmi kepada kandidat lain pada saat penghitungan belum selesai. Meskipun ia menolak untuk menyebutnya sebagai penjajakan koalisi, bukan tidak mungkin langkah tersebut akan bermuara ke sana. Apalagi kalau dirunut ke belakang, Hidayat merupakan salah seorang tokoh yang mendukung pencalonan Jokowi sebagai Wali Kota Solo.

Dengan demikian, peluang untuk meraih simpati dari para pendukung HNW di putaran kedua nanti cukup besar. Semua hal terkait personalitas Jokowi tersebut didukung oleh branding yang tidak terlampau berlebihan yang dibuat oleh tim suksesnya. Baju kotak-kotak yang terus-menerus digunakan Jokowi sampai menjelang pilkada, misalnya, jelas sebuah branding yang merupakan simbol kesederhanaan dan keberakyatan. Iklan yang memperlihatkan Jokowi akrab dengan kalangan menengah ke bawah dan dukungannya terhadap proyek mobil nasional Esemka juga menjadikan ketokohannya semakin kuat sebagai calon pemimpin.

Efektifkah Isu SARA?

Satu hal yang dikhawatirkan banyak kalangan pada putaran kedua Pilkada DKI pada September mendatang adalah munculnya isu-isu primordialisme terkait agama, suku, dan ras. Jelas yang dituju adalah pasangan Jokowi- Ahok. Sebagaimana diketahui bahwa Ahok bukan berasal dari agama dan etnis mayoritas di republik ini, sehingga ia akan menjadi sasaran empuk para pendukung rivalnya.

Sekarang pun di ranah media sosial sudah mulai ada yang menghembuskan isu tersebut. Namun menurut hemat penulis, isu-isu berbau primordialisme tidak akan cukup efektif untuk menggoyang seorang kandidat pada waktu sekarang ini. Ada sejumlah alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, publik hari ini, terutama di Jakarta sebagai kota metropolitas, sudah cerdas yang ditandai antara lain dengan rasionalitas dalam menentukan pilihan politik.

Bagi mereka, orang yang mampu mengatasi persoalan-persoalan besar yang dihadapi ibukota seperti kemacetan, banjir, dan kriminalitas itulah yang layak dipilih sekalipun bukan berasal dari golongan mereka. Kedua, era primordialisme yang di masa lalu dikenal dengan sebutan politik aliran sudah kehilangan konteksnya. Memang pada masa Orde Baru ketika politik hegemoni rezim Orba begitu dominan, yang membuat kalangan Islam politik terpinggirkan dari mainstream politik Indonesia, politik aliran cukup efektif.

Tetapi hari ini di era reformasi, ketika tidak ada lagi politik hegemoni, hal tersebut sudah tidak bisa diharapkan. Ketiga, pendukung yang menyuarakan isu primordialisme bukan tidak mungkin akan mendapat labelling sebagai kalangan yang ingin menodai prinsip pluralisme yang termanifestasikan dalam kebinekaan masyarakat Indonesia. Maka jika mereka benar-benar menyuarakan isu tersebut dalam rangka menjegal pasangan Jokowi-Ahok, justru akan menjadi bumerang bagi kandidat yang diusungnya.

Dari catatan di atas, penulis meyakini bahwa pada putaran kedua nanti peluang pasangan Jokowi-Ahok masih tetap besar untuk kembali memenangkan kontestasi. Kecenderungan partai-partai koalisi nasional seperti Golkar dan PKS, akan mengalihkan dukungan pada pasangan Foke-Nara juga tidak akan berpengaruh signifikan. Masalahnya seringkali keputusan elite-elite politik tidak berbanding lurus dengan aspirasi massa akar rumput. Semua itu tentu akan menjadi kecenderungan yang positif bagi pasangan Jokowi- Ahok.

Dengan demikian, Jokowi effect diyakini akan terus memancarkan magisnya pada putaran kedua Pilkada DKI September mendatang. Dibutuhkan kerja keras yang luar biasa dari tim sukses Foke-Nara jika ingin mengalahkan pasangan Jokowi-Ahok. ●