Akhirnya, Laut Masuk Paris

PERUBAHAN IKLIM

Akhirnya, Laut Masuk Paris

Oleh :  ARIF HAVAS OEGROSENO

KOMPAS, 17 Desember 2019

Sudah menjadi pengetahuan publik dunia bahwa Kesepakatan Paris 2015 sama sekali tidak memperhatikan laut, ruangan terbesar kedua di planet Bumi setelah udara.

Paris hanya memberikan catatan terhadap laut dengan bahasa ”Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, including oceans….”. Saya masih teringat saat menghadiri World Ocean Forum di sela-sela Konferensi Paris.

Kita, Indonesia, dan Perang Dagang

OLEH :  ARIF HAVAS OEGROSENO

 

KOMPAS, 18 Juli 2019

 

Vietnam, Taiwan, Bangladesh, dan Korea Selatan dinilai sebagai ”pemenang” perang dagang AS-China. Perang dagang tidak membuat kalangan bisnis AS membeli dari produsen AS, tetapi justru mencari pengganti pasokan dari China ke negara-negara dengan tarif rendah.

Ideologi Anti-sawit di Eropa

Ideologi Anti-sawit di Eropa Arif Havas Oegroseno ;  Alumnus Harvard Law School 1992

                                                         KOMPAS, 02 Juni 2018

                                                           

Sikap anti-sawit di seluruh Eropa, tidak sekadar Uni Eropa (UE), adalah ideologi. Ideologi tidak harus selalu terkait pada keanggotaan partai atau sistem kenegaraan. Spektrumnya sangat luas dari ekstrem kiri hingga ekstrem kanan. Anti-sawit di Eropa adalah ideologi baru yang unik karena tak mengenal spektrum. Mereka datang dari kelompok kiri, tengah, tengah-kanan, petani, dan industrialis, seperti ePure, asosiasi 23 industri raksasa etanol Eropa. ePure mengakui melakukan strategi komprehensif agar Parlemen Eropa (PE) hanya menggunakan produk lokal Eropa. Gabungan kekuatan politik dari spektrum ideologi Eropa yang berbeda ini menghasilkan Resolusi PE yang melarang sawit sebagai minyak nabati (biofuel) transportasi di Eropa mulai 2021. Sebanyak 485 (60%) dari 751 anggota PE menyetujui resolusi diskriminatif anti-sawit dan menutup mata terhadap tak adanya standar yang sama terhadap produk lokal UE rapeseed, sunflower (bunga matahari) dan soya (kedelai). Sepuluh fakta Alasannya adalah deforestasi. EP melihat sawit tidak berkelanjutan dan harus dilarang sebagai bahan minyak nabati di UE. Kita lihat 10 fakta mendasar apakah argumen PE memiliki dasar. Pertama, laporan UE sendiri menyatakan, penyebab deforestasi tertinggi adalah peternakan, yaitu 24 persen, kedelai (5.4), jagung (3.3), sawit (2.5). Peternakan sapi, kambing, domba dan babi di UE adalah 335 juta ekor. Di Indonesia hanya 59 juta atau 18 persen dari jumlah di UE. Namun tidak ada gerakan anti-peternakan di PE. Kedua, data industri Eropa dan AS menunjukkan perluasan pertanian kedelai, rapeseed dan bunga matahari lebih masif daripada sawit. Pada 1965, terdapat 25,8 juta hektar (ha) kedelai, 7 juta ha rapeseed, 7,5 juta ha, bunga matahari, dan 3,6 juta ha sawit. Pada 2016 luasan kedelai mencapai 121 juta ha, rapeseed 33,6 juta ha, bunga matahari 24,69 juta ha dan sawit 20,23 juta ha. Namun tidak ada protes dari LSM lingkungan hidup UE, apalagi dari Indonesia. Ketiga, data NASA menunjukkan pada November 2015, 56 persen hotspots kebakaran hutan terjadi di luar kawasan konsesi pertanian atau kehutanan, 33 persen di kawasan hutan industri kayu, dan 7 persen di kawasan konsesi sawit. Data UE pada 2016 dan NOAA menunjukkan, dari rentang 2011-2015 luasan kebakaran hutan di Indonesia (64.000 ha) jauh lebih kecil daripada AS (2,2 juta ha), Rusia (2,3 juta ha), Portugal (84.000 ha), Spanyol (107.000 ha) dan Australia (236.000 ha), serta gabungan Italia dan Yunani (106.000 ha). Satelit NOAA menunjukan hotspots seluruh Indonesia pada Januari 2018 adalah 51 lokasi, sementara pada 2017 mencapai 89 lokasi. Pada 2015 adalah 22.000 titik. Tingkat kepercayaan NASA mencapai 80 persen, sebaliknya PE tidak peduli dengan data ini. Keempat, angka deforestasi di Indonesia menurun hingga 30 persen sejak tiga tahun terakhir dari 1 juta ha pada 2014 menjadi 0,47 juta ha pada 2017. Deforestasi disebabkan oleh berbagai hal, dan laju penurunannya dilakukan dengan sejumlah kebijakan tegas dan nyata. Kelima, Indonesia dinilai memiliki gambut terluas di dunia sehingga harus dilindungi dan tidak dapat digunakan untuk pertanian. Kenyataannya, sesuai data Wetland International, dari 381 juta hektar gambut global, gambut di Rusia adalah 137.5 juta ha, di Eropa 29 juta ha, 22 juta ha di AS dan di Indonesia 18.5 juta ha. Dan, bukan rahasia umum lagi bahwa 55,37 persen dan 33 persen gambut di AS, Rusia dan di Eropa menjadi lahan pertanian. Sementara di Indonesia hanya 13 persen. Menjadi tanda tanya apabila tidak ada protes anti-pertanian gambut di Eropa. LSM Indonesia tidak pernah mempertanyakan mengapa bangsa Eropa bercocok tanam di atas gambut. Keenam, riset ahli gambut Indonesia menunjukkan bahwa stok karbon hutan gambut primer adalah 81 ton per ha, hutan gambut sekunder 57 ton per ha, sawit 9-12 tahun mencapai 54 ton per ha dan sawit 14 tahun lebih mencapai 73 ton per ha. Ketujuh, data FAO menegaskan bahwa emisi rumah kaca dari sektor pertanian di Indonesia sangat kecil, yaitu 3 persen. UE memegang rekor tertinggi, yaitu 28,8 persen, kemudian China (14), India (13), Brasil (9), dan AS (8 persen). Kedelapan, pakar Barat menuduh hampir 70 persen sawit di Indonesia merupakan hasil penebangan hutan alamiah secara brutal. Pakar IPB menemukan fakta lain. Pada rentang 1950–2014, perubahan hutan menjadi non-hutan di Indonesia karena berbagai alasan mencapai 99 juta ha. Pada rentang yang sama, 64 tahun, kebun sawit berkembang dari 597.000 ha menjadi 10 juta ha, suatu proses yang sangat lambat dan membuktikan bahwa sawit bukan penyebab deforestasi. Justru dalam banyak hal, kebun sawit berupa pohon dengan ketinggian 12 meter memberikan peran reforestasi. Total reforestasi sawit mencapai 7,9 juta ha pada 2013. PE tak menghargai ini. Kesembilan, hasil riset IE Henson dan PPKS menunjukkan data perbandingan serapan karbon dan produksi oksigen antara sawit dan hutan tropis yang penting. Sawit menyerap 64 ton karbon per tahun dan mengeluarkan 18 ton oksigen per tahun, sementara hutan tropis menyerap 42 ton karbon dan mengeluarkan 7 ton karbon per tahun. Kesepuluh, sawit memerlukan air paling sedikit untuk memproduksi energi per gigajoule, yaitu 85 meter kubik, dibandingkan rapeseed 184 meter kubik, kedelai 100 meter kubik dan bunga matahari 87 meter kubik. Motif sebenarnya: monopoli! Biofuels di UE tidak hanya dari sawit tetapi juga dari rapeseed, bunga matahari dan kedelai yang ditanam petani secara masif seluas 11.5 juta hektar. Para petani ini dan juga petani di UE lainnya dapat subsidi yang besar, yaitu 59 miliar euro atau hampir Rp 1.000 triliun. Kekuatan lobi mereka luar biasa. Catherine Bearder, anggota PE dari Liberal Demokrat, membuka data: 25 dari 45 anggota komite pertanian PE adalah petani, eks petani, atau memiliki bisnis terkait pertanian. Media memberitakan bahwa sejumlah anggota PE menerima dana hingga 5.000 pound atau Rp 93 juta per bulan dari bisnis pertanian. Angka ini jauh di atas upah minimum Inggris 1.300 pound. Greenpeace sendiri mengakui bahwa masukan lobi petani dalam proses pengambilan keputusan UE sangat kuat. Sementara industri minyak nabati UE memiliki lobi yang kuat, antara lain AVRIL GROUP. Menurut data EU Transparency Register, AVRIL memiliki anggaran hingga 4,8 juta euro atau sekitar Rp 78 miliar per tahun dengan 76 pelobi profesional untuk melakukan lobi kepentingan industri minyak nabati di UE. Salah satu strategi lobi petani dan industri minyak nabati di UE adalah menciptakan fokus terhadap sawit dengan berbagai tema, tanpa memerhatikan data dan fakta. Mulai dari kesehatan hingga lingkungan hidup guna mencapai satu tujuan: menghilangkan sawit dari pasar minyak nabati UE. Bas Eickout, Green MEP Belanda menyatakan penggunaan minyak sawit perlu dikurangi hingga nol pada 2021. Sementara Sekjen ePURE Emanuelle Desplechin, produsen ethanol di UE, menyatakan bahwa UE harus berhenti mempromosikan penggunaan minyak sawit dan turunannya dalam biofuel. UE sendiri secara resmi mengajukan anti-dumping terhadap sawit Indonesia sejak November 2013. Semua data di atas menunjukkan bahwa ideologi anti-sawit di UE bersumber pada persaingan bisnis dari petani dan industri rapeseed, bunga matahari dan kedelai yang ingin menguasai pasar minyak nabati di UE secara penuh. Argumentasi dan kebijakan apa pun yang dilakukan Indonesia tidak akan pernah diterima oleh mereka. Ibaratnya permainan sepak bola, Indonesia tidak akan pernah menang karena gawangnya selalu dipindahkan. Mereka tidak menghendaki sertifikasi sustainability rapeseed, bunga matahari dan kedelai ataupun analisis mendalam terhadap pertanian di atas gambut Eropa, dampak kebakaran hutan di Eropa. Permintaan utama Indonesia agar dilakukan dialog yang wajar atas dasar data dan keilmuan secara seimbang pun selalu ditolak. Diskusi secara rasional dengan menggunakan data dikhawatirkan akan merugikan lobi petani dan industri karena hal ini akan membawa pada perlakuan yang sama dan non-diskriminatif terhadap semua produk minyak nabati dalam kesetaraan. Ideologi anti-sawit ini ternyata juga merambah Indonesia dengan tingkat anomali yang tinggi. Hal ini antara lain terlihat dari Surat Terbuka Kepada Presiden RI dan Dewan UE serta Kepala Negara UE tanggal 22 Mei 2018, yang ditandatangani oleh 236 orang. Dalam butir 1, surat ini setuju terhadap Resolusi PE yang melarang sawit tetapi memperbolehkan rapeseed, kedelai dan bunga matahari. Artinya, mereka menyetujui perilaku diskriminatif politisi Eropa. Mereka tidak meminta sertifikasi atau kebijakan “eco-friendly” terhadap industri rapeseed, kedelai dan bunga matahari di UE.  Kini terdapat 236 warga Indonesia di Indonesia yang setuju kebijakan untuk menghukum produk Indonesia dari lembaga politisi asing, yang anggotanya termasuk politisi anti-Islam dan anti-Muslim. Ekspansi ideologi anti-sawit di Indonesia adalah tantangan yang lebih berat daripada di UE karena hal ini berarti bangsa Indonesia berhadapan satu sama lain, di mana banyak LSM Indonesia yang tak menyadari bahwa motivasi petani dan industri UE bukan lingkungan hidup di Indonesia tetapi kepentingan dagang dan subsidi pertanian. Kita menghadapi strategi devide et empera lagi. Ini mengingatkan kita pada pesan Bung Karno: “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangan mu akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri.” Perjuangannya akan panjang dan kompleks karena ideologi ini harus dilawan dengan perbaikan kebijakan nasional, dengan data dan ilmu, serta hukum internasional. Sulit, tetapi tidak ada pilihan lain. Indonesia harus terus melawan seperti halnya Komisioner UE Malmstroem terhadap ancaman tarif Trump. Beliau menegaskan “Recently we have seen how it is used as a weapon to threaten and intimidate us. But we are not afraid, we will stand up to the bullies,” ●

”Nyali” Deklarasi Djuanda

”Nyali” Deklarasi Djuanda Arif Havas Oegroseno ;  Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman

                                                    KOMPAS, 13 Desember 2017

                                                           

Suasana kebatinan para pendiri bangsa sebelum Deklarasi Djuanda dicanangkan pada 13 Desember 1957 adalah kekesalan atas lalu lalang kapal perang Belanda di Laut Jawa. Lalu lalang kapal, seperti Karel Doorman dan Drente, itu bentuk gunboat diplomacy sebagai upaya menghalangi kembalinya Papua—waktu itu Irian Barat—ke Indonesia. Kemerdekaan RI dari Belanda 17 Agustus 1945 ternyata tak berarti merdeka dari ”penjajahan” hukum laut internasional ciptaan kolonial yang menyatakan zona maritim suatu negara hanya sepanjang tiga mil laut dari garis air rendah. Pada Oktober 1957, Menteri Negara Urusan Veteran Chairul Saleh meminta Prof Mochtar Kusumaatmadja, anggota Panitia Interdep RUU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim, mengubah laut antarpulau Indonesia menjadi perairan pedalaman.  Mochtar meminta waktu ”bertapa” guna mencari justifikasi hukum untuk mengubah rezim hukum internasional yang ada. Hasilnya, bangsa Indonesia berhasil menciptakan hukum internasional baru yang menciptakan rezim hukum negara kepulauan melalui perjuangan tanpa memuntahkan satu butir peluru pun. RI satu-satunya negara di dunia yang mampu mengubah luas wilayahnya secara masif tanpa ekspedisi militer. Yang sering luput dari berbagai pidato atau analisis akademisi tentang Deklarasi Djuanda adalah fakta bahwa keinginan Indonesia mengubah perairan di antara pulau dari laut lepas menjadi perairan kepulauan sebenarnya tak bersumber dari sikap ingin memimpin dunia dalam hukum laut internasional, tetapi lebih pada ”egoisme” kepentingan nasional. ”Egoisme” inilah yang akhirnya menjadi pemicu keberanian Indonesia ”melawan” dunia dengan memproklamasikan Deklarasi Djuanda dan memperjuangkannya bersama coalition of the willing dalam forum perundingan multilateral hukum laut di Markas Besar PBB di Geneva selama satu dekade lebih. ”Nyali” Indonesia memang sangat besar.  Dari sejumlah declassified dokumen komunikasi rahasia antara anggota DK-PBB dan penjajah Eropa di Asia, seperti Portugal dan Belanda, terlihat penolakan yang keras terhadap Deklarasi Djuanda. Indonesia adalah negara miskin yang baru merdeka, yang hanya memiliki seorang ahli hukum laut, Prof Mochtar Kusumaatmadja, tetapi berani mengguncang kemapanan kekuatan hukum laut warisan kolonialisme. Namun, keberanian tanpa ilmu adalah kebodohan. Kekuatan argumentasi Mochtar dalam menyusun konsep negara kepulauan ada pada kemampuan membaca perkembangan hukum laut internasional yang diwarnai penolakan lebar laut tiga mil laut, dan keputusan Mahkamah Internasional (MI) dalam kasus Inggris-Norwegia (1951). MI memperbolehkan Norwegia menarik garis pangkal lurus dari titik-titik terluar pulau-pulaunya yang ternyata bergerigi seperti gergaji. Keputusan MI itu sebenarnya hanya mengikat kepada Inggris dan Norwegia dan tak secara otomatis menjadi prinsip umum hukum internasional. Tetapi, Mochtar mengambil keputusan untuk menerapkannya sebagai dasar argumentasi Indonesia.  Deklarasi Djuanda ternyata juga membuat Indonesia jadi satu pemimpin dunia dalam hukum laut internasional. Tak ada satu ahli hukum pun yang tak menoleh ke Indonesia saat membicarakan negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Tantangan kelautan Kini, apakah ”nyali” dan ilmu Indonesia dalam masalah kelautan dunia masih ada? Perkembangan dunia dan masalah kelautan tentu berbeda antara 1957 dan 2017 meski ancaman tradisional dari negara masih tetap ada. Bahkan, penolakan terhadap suatu keputusan arbitrasi internasional yang sah sesuai hukum internasional pun masih ada. Menghadapi negara seperti ini, ”nyali” Deklarasi Djuanda sangat diperlukan. Pendekatan yang diambil Indonesia pada 1957, yaitu mengutamakan kepentingan nasional dengan keberanian dan kecerdasan, harus ditunjukkan. Indonesia harus menolak semua posisi dan klaim negara lain yang tak punya dasar hukum internasional, seperti klaim traditional fishing zone. Seperti keberanian Mochtar menjadikan keputusan MI dalam kasus Inggris-Norwegia sebagai rujukan dasar Deklarasi Djuanda, kita tak perlu takut menggunakan keputusan peradilan lain seperti arbitrasi yang memberikan kepastian proyeksi zona maritim pulau kecil sebagai rujukan dalam perundingan batas maritim. Ancaman lain yang telah dihadapi dengan keberanian adalah ketegasan Indonesia menghadapi pencurian ikan di perairan Indonesia ataupun wilayah negara lain, tetapi kapal pencurinya memasuki kawasan kedaulatan atau yurisdiksi Indonesia, seperti kasus MV Viking atau Hua Li 8. Keberanian ini dilanjutkan dengan upaya penyusunan instrumen tentang kejahatan dalam industri perikanan lewat negosiasi konvensi di tingkat regional sejak 2016 serta kerja sama dengan Interpol dan UNODC di Vienna dalam Gugus Tugas Kejahatan Perikanan yang diluncurkan Interpol. Teater ”perang” melawan pencurian ikan tak hanya di laut, tetapi justru di meja perundingan. Dari meja perundingan akan lahir norma hukum baru dalam masalah perikanan tangkap dan kriminalitas. ”Nyali” Deklarasi Djuanda juga diperlukan dalam menghadapi tantangan kelautan yang baru, seperti pencemaran di laut oleh ulah manusia, misalnya sampah plastik di laut dari sungai dan darat.  Bagi Indonesia, masalah ini tak sederhana karena industri nasional tampaknya masih enggan ikut dalam pencarian solusi, pemda tak memiliki anggaran pengelolaan sampah yang memadai, dan perairan Indonesia memiliki pelintasan arus yang datang membawa sampah. ”Nyali” Deklarasi Djuanda juga harus kembali ditunjukkan dalam diplomasi lingkungan hidup yang hingga kini masih didominasi masalah darat dan hutan, sementara 70 persen planet Bumi adalah lautan. Dalam sidang COP-23 di Bonn lalu terdapat perkembangan baru yang menggembirakan, di mana semua negara pulau di dunia, termasuk Indonesia, menginginkan ada elemen kelautan dalam persidangan perubahan iklim pada masa mendatang. Negara-negara ini mengharapkan dalam tiga tahun mendatang, Kesepakatan Paris yang hanya memiliki satu kata ocean dapat direvisi guna mencerminkan pentingnya laut dalam perubahan iklim. Indonesia telah mengambil inisiatif menyelenggarakan pertemuan negara-negara kepulauan dan negara pulau di Jakarta dengan tujuan membentuk Archipelagic and Island States Forum. Ini langkah yang pertama kali dilakukan Indonesia sejak prinsip negara kepulauan dilahirkan pada 1982.  Berbagai langkah ini dituangkan dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, suatu pedoman pembangunan kelautan, yang pertama diadopsi dan dibuat Indonesia. Indonesia satu dari sedikit negara yang punya kebijakan kelautan, dan yang pertama di Asia Tenggara. Apakah berbagai langkah baru ini cukup? Jelas tidak. Semangat Deklarasi Djuanda masih relevan terus dikobarkan karena selain masalah kelautan kian banyak, generasi milenial juga harus diberi penyadaran bahwa Indonesia bisa menjadi negara kepulauan terbesar di dunia setelah perjuangan diplomasi puluhan tahun dan tak turun dari langit. ●

Keputusan Arbitrase soal LTS Arif Havas Oegroseno ;   Deputi Kedaulatan Maritim, Kemenko Maritim dan Sumber Daya

                                                         KOMPAS, 04 Juli 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sidang arbitrase Laut Tiongkok Selatan yang digelar di Permanent Court of Arbitration, Den Haag, adalah salah satu kasus yang menyita banyak perhatian berbagai kalangan dunia. Berbeda dengan kasus-kasus hukum laut internasional lainnya, seperti penetapan batas maritim atau penahanan kapal, kasus ini terkait langsung dengan suatu kawasan yang akhir-akhir ini mengalami eskalasi ketegangan dan pihak yang bersengketa adalah negara berkembang. Filipina yang memiliki produk domestik bruto (PDB) 272 miliar dollar AS dengan Tiongkok, negara nuklir dengan PDB 9,4 triliun dollar AS yang memiliki anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia dan memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pro dan kontra tentang yurisdiksi arbitrase, substansi, dan prediksi hasil keputusan kasus ini terus berkembang, terlebih lagi menjelang hari pemberian keputusannya. Memang sangat sulit menebak, meramal, memperkirakan, atau memprediksi hasil keputusan arbitrase. Prediksi keputusan arbitrase Bagi Indonesia, keputusan arbitrase memiliki makna penting karena Indonesia adalah salah satu negara kawasan yang menghendaki perdamaian, bukan eskalasi ketegangan. Selain itu, akan terdapat berbagai implikasi keputusan terhadap kepentingan Indonesia. Dalam konteks inilah, tulisan ini mencoba memberikan prediksi atas dasar educated guess terhadap hasil keputusan arbitrase. Pertama, kapan keputusan akan diberikan. Sesuai prosedur arbitrase yang dimulai pada Januari 2013 dan adanya keputusan sela tentang yurisdiksi pada Oktober 2015 serta dimulainya hearing substantif pada November 2015, keputusan diperkirakan akan diberikan pada Juni atau Juli 2016. Mengingat Juni berakhir dan libur musim panas akan dimulai pertengahan Juli 2016, kemungkinan besar keputusan akan diberikan pada 10-15 Juli 2016. Tanggal ini bisa salah, tetapi paling tidak keputusan akan diberikan pada Juli ini. Kedua, proses pemberian keputusan. Arbitrase tak memiliki "ritual" sama dengan Mahkamah Peradilan Internasional (International Court of Justice) atau Tribunal Hukum Laut Internasional (International Tribunal on the Law of the Sea) yang memberikan keputusan melalui persidangan. Arbitrase diperkirakan hanya akan memberikan keputusan kepada pihak secara langsung dan kemudian mengumumkannya melalui laman Permanent Court of Arbitration (PCA). Ketiga, elaborasi argumen para hakim. Mengingat dalam keputusan sela tentang yurisdiksi telah dinyatakan secara tegas bahwa yurisdiksi sejumlah permintaan Filipina akan disatukan dengan masalah substansi gugatan, arbitrase diperkirakan akan memberikan argumentasi hukum yang sangat komprehensif. Hal ini akan berdampak terhadap tebalnya keputusan yang mungkin saja berkisar 300-500 halaman. Keempat, substansi keputusan. Sangat sulit memprediksi isinya. Namun, apabila dilihat dari permintaan atau gugatan Filipina, terdapat beberapa hal yang dapat diprediksikan. Apabila dilakukan dekonstruksi gugatan Filipina, terdapat tiga gugatan umum dan 15 gugatan spesifik. Ruang editorial ini tentunya tidak cukup untuk membahas secara rinci 18 gugatan Filipina. Meski demikian, terdapat beberapa gugatan yang perlu diketahui kita bersama. Gugatan tersebut adalah: (a) menyatakan agar hak-hak dan kewajiban negara terkait perairan, dasar laut, dan fitur maritim di Laut Tiongkok Selatan (LTS) diatur oleh UNCLOS 1982 dan klaim Tiongkok atas dasar "sembilan garis putus-putus" (nine-dash line) dinyatakan inconsistent and invalid; (b) menentukan apakah atas dasar Pasal 121 UNCLOS beberapa fitur maritim yang diklaim Tiongkok dan Filipina adalah pulau, low tide elevations atau yang lainnya seperti karang atau beting, dan apakah fitur ini dapat memberikan hak zona maritim lebih dari 12 mil laut; (c) bahwa klaim Tiongkok atas kedaulatan dan yurisdiksi dan "historic rights" terhadap wilayah maritim di dalam nine-dash line adalah bertentangan dengan UNCLOS dan tidak memiliki efek yang sah terhadap klaim Tiongkok sesuai UNCLOS. Arbitrase tentunya akan secara tegas menyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dan juga semua negara pihak UNCLOS 1982 yang terkait zona maritim, landas kontinen dan berbagai fitur maritim, seperti pulau, karang, batu, dan terumbu karang, adalah berdasarkan UNCLOS 1982. Hal ini akan dilakukan arbitrase sebagai suatu restatement prinsip hukum laut internasional. Arbitrase tampaknya akan memberikan interpretasi atas Pasal 121.3 UNCLOS yang mengatur status batuan dengan rumusan "Rocks which cannot sustain human habitation or economic life of their own shall have no exclusive economic zone or continental shelf."  Langkah ini diambil karena hingga kini tidak terdapat suatu kejelasan tentang arti "rocks" atau bebatuan. Prof Hasyim Djalal pernah memberikan definisi Pasal 121.3 dengan adanya populasi minimal 50 orang, adanya air tawar, tanah untuk pertanian, dan area cukup untuk perikanan. Namun, definisi tataran akademis ini perlu mendapatkan konfirmasi melalui suatu keputusan hukum yang mengikat. Interpretasi tentang batu yang masuk kategori Pasal 121.3 ini akan memberikan kepastian hukum arti Pasal 121.3. Arbitrase diperkirakan akan memberikan penjelasan, persyaratan, dan penerapan tentang apa yang dimaksud historic rights dan kaitannya dengan UNCLOS 1982 yang tidak mengenal apa yang diklaim sebagai historic rights. Hal ini penting bagi kepastian hukum laut internasional. Arbitrase kiranya akan memberikan penilaian hukum atas nine-dash line dari sisi legalitas peta dalam sengketa antarnegara serta keterkaitannya dengan UNCLOS. Yang perlu disimak adalah sikap arbitrase terhadap status nine-dash line dalam klaim zona maritim dan apakah arbitrase akan menyatakan secara tegas bahwa klaim ini invalid atau hanya menyatakannya secara tak langsung. Dampak bagi Indonesia Kelima, dampak bagi Indonesia. Indonesia bukan pihak dalam arbitrase ini dan juga bukan pihak dalam sengketa kedaulatan di LTS. Keputusan arbitrase hanya akan mengikat para pihak. Namun, keputusan ini akan memberikan dampak terhadap Indonesia dari sisi interpretasi UNCLOS baik yang terkait dengan kawasan LTS maupun di luar LTS. Keputusan ini akan memberikan dimensi baru dalam pengelolaan sengketa di LTS. Sementara itu, interpretasi arbitrase tentang Pasal 121.3 akan berdampak luas bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang masih memiliki sejumlah batas maritim yang harus diselesaikan melalui perundingan. Palau, misalnya, masih menggunakan Helen Reef, suatu gugusan karang di Samudra Pasifik sebagai basis menarik klaim sejauh 200 mil laut. Apabila arbitrase menyatakan bahwa fitur seperti ini hanya mendapatkan laut wilayah 12 mil laut, klaim wilayah ZEE Indonesia di Pasifik mendapatkan konfirmasi hukum yang akan menguntungkan Indonesia. Interpretasi Pasal 121.3 ini diperkirakan akan dirujuk sejumlah negara dalam perundingan batas maritim mereka dan pada akhirnya dapat menjadi suatu yurisprudensi. Keenam, dampak bagi lingkungan strategis Indonesia. Arbitrase ini dapat mengarah kepada polarisasi sikap yang semakin tajam dan apabila tidak dikelola dengan baik akan menghilangkan kesatuan ASEAN dan sentralitas ASEAN di kawasan. Fakta bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) bukan sekadar impian dan diskusi akademik belaka, tidak menutup kemungkinan replikasi hal ini di ASEAN. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dan negara ASEAN terbesar yang selama ini memberikan kepemimpinan gaya tut wuri handayani dan bukan gaya dominasi di kawasan perlu memainkan peran kepemimpinan guna menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Terlepas dari prediksi di atas yang bisa benar semua, salah semua, benar sebagian, atau salah sebagian, bagi kita yang terpenting adalah sebagai negara pihak UNCLOS, Indonesia harus patuh pada UNCLOS dan tidak memberikan versi alternatif UNCLOS dengan mengajukan klaim-klaim maritim yang tak masuk akal. Kekuatan sebenarnya Indonesia di laut tidak hanya TNI AL, tetapi juga kepatuhan terhadap hukum internasional karena memang sejak awal negara kepulauan lahir bukan dari ekspedisi dan ekspansi kekuatan militer, tetapi pada kekuatan argumen dan pena para diplomat RI. Arbitrase ini juga akan sangat baik bagi pendidikan hukum internasional bangsa Indonesia dan perlu dijadikan suatu materi wajib bagi di kalangan universitas terkait dan juga pelatihan para penegak hukum di laut. ●

Tiga Menguak Alam Arif Havas Oegroseno ;   Deputi I Kemenko Maritim

                                                        KOMPAS, 19 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kita punya tiga komoditas strategis bernilai tinggi, tetapi memiliki tantangan yang berat, baik dari dalam maupun luar negeri. Tiga komoditas ini langsung berkaitan dengan kelestarian alam. Mengingat nilai ekonomi yang sangat tinggi, keseriusan pengelolaan yang berkelanjutan jadi krusial karena berhubungan dengan alam secara nyata dan masif.  Tiga komoditas ini adalah ikan, kayu, dan sawit. Pencurian ikan di perairan Indonesia pernah berakibat kerugian 20 miliar dollar AS per tahun. Pembalakan kayu merusak hutan Indonesia dan keragaman hayati. Kebun sawit secara keseluruhan dituduh merusak  hutan tropis dan membunuh orangutan, harimau, dan gajah. Ikan Sebagai manifestasi prinsip ekonomi biru yang jadi bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Indonesia telah memerangi penangkapan ikan ilegal secara tegas. Penangkapan ikan ilegal tak hanya merugikan Indonesia dari sisi keuangan negara, juga mempermalukan kewibawaan bangsa serta merusak kehidupan dasar laut. Langkah anti penangkapan ikan ilegal ini mendapatkan penghargaan masyarakat internasional, tetapi dipertanyakan sebagian bangsa Indonesia sendiri. Upaya untuk menghentikan kebijakan positif ini dilakukan secara sistematis. Negara yang seharusnya hadir di laut untuk melestarikan kekayaan laut demi generasi mendatang justru menghadapi penolakan segelintir anak bangsa sendiri karena kepentingan ekonominya terusik.  Dan, sering kali menggunakan justifikasi membela kepentingan nelayan kecil.  Alih-alih mencari cara bersama menyejahterakan nelayan kecil dengan cara-cara inovatif, yang dilakukan justru tekanan politik. Mereka tidak menghiraukan fakta bahwa pasar global, seperti Uni Eropa,  AS, dan Jepang sudah menolak produk ikan curian, tak ramah lingkungan dan berbau perbudakan. Meski demikian, bisnis pengambilan ikan dapat dilakukan lagi karena masih ada pasar yang tidak malu mengonsumsi ikan curian. Kayu tropis Indonesia pernah disebut sebagai pusat pembalakan hutan secara sistematis karena ada kolusi antara pejabat, aparat, dan industri. Pada pertengahan tahun 2000-an upaya sertifikasi kayu dirintis para pejabat Kementerian Kehutanan beserta mitra mereka dari LSM, industri, akademisi, dan perajin. Hasil karya anak bangsa ini adalah suatu sistem sertifikasi kayu bernama SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang diakui Uni Eropa. SVLK dianggap sama dengan sistem pelacakan kayu Uni Eropa, juga sistem sertifikasi kayu yang dikeluarkan berbagai industri sertifikasi. Ekspor produk SVLK melonjak tajam dari 6 miliar dollar AS pada 2013 menjadi 9,8 miliar dollar AS pada 2015. Meski demikian, dengan alasan melindungi perajin kecil yang diklaim tak mampu memiliki sertifikat SVLK, segelintir orang Indonesia justru meminta SVLK dihapuskan atau paling tidak mengecualikan produk kayu tertentu dari SVLK dengan suatu dokumen ekspor unilateral tanpa verifikasi. Akibatnya, ada sejumlah perusahaan abal-abal yang memperjualbelikan ribuan dokumen ekspor produk kayu. Mereka tidak peduli dengan potensi hancurnya kredibilitas SVLK dan nama baik serta perjuangan anak bangsa yang telah berusaha maksimal menghentikan pembalakan liar kayu. Bagi mereka yang penting kocek tetap dalam dan tidak terganggu keinginan kita melakukan pelestarian hutan serta bisnis yang ramah lingkungan. Sawit Sawit adalah agroindustri yang memicu banyak kontroversi. Terlepas dari adanya praktik perkebunan sawit yang memang tak berkelanjutan di satu sisi dan sawit yang berkelanjutan di sisi yang lain, pandangan tentang sawit sering kali emosional dan tidak dilakukan dengan pemahaman secara menyeluruh. Di dalam negeri, sawit harus dilihat dari berbagai dimensi, seperti kesejahteraan petani kecil dan lapangan kerja yang dihasilkan, keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup, kemampuan petani kecil untuk jadi bagian sawit tersertifikasi, kebijakan sertifikasi wajib ISPO, jumlah nyata sumbangan sawit dalam kebakaran hutan serta potensi persaingan antara pelaku industri dan kompetisi ekspor ke pasar yang mensyaratkan sawit tersertifikasi. Di luar negeri, sawit menjadi lebih kompleks karena ada keperluan proteksi pertanian negara maju bersubsidi, industri biodiesel yang secara politis sangat kuat dan industri sertifikasi, seperti RSPO. Sering kali sulit menghilangkan sekat-sekat ideologi politik di negara Barat antara paham hijau dan tengah-kiri dengan neolib kapitalis bila terkait sawit. Terlepas dari anomali ini, suka atau tidak, faktanya, 5 juta ton per tahun ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa bisa diterima karena sertifikasi RSPO.  ISPO yang wajib di Indonesia masih belum diakui pasar Eropa. RSPO sendiri memiliki elemen yang sama dengan I-POP karena menggunakan parameter high conservation value (HCV) Jadi, apabila I-POP dilarang di Indonesia, syarat parameter HCV tetap harus dilakukan industri sawit Indonesia yang akan melakukan ekspor dengan sertifikasi RSPO. Dengan kata lain, HCV tetap diperhitungkan pasar dengan atau tanpa I-POP.  Argumentasi bahwa Indonesia seharusnya yang menentukan standar sertifikasi sawit sangat benar. Namun, argumentasi pasar Eropa bahwa dengan volume 5 juta ton/tahun, pasar juga punya hak menolak sertifikasi Indonesia adalah menjengkelkan, tetapi tidak bisa ditolak Secara analogis, hal ini sama dengan Indonesia yang memaksa importir menggunakan standar halal versi Indonesia. Apabila Indonesia merasa perlu memaksa pihak asing mengikuti standar nasional, Indonesia tidak boleh meradang apabila asing memaksa standar mereka terhadap ekspor Indonesia. Karena sawit menghadapi tantangan di luar negeri yang sangat kuat, seyogianya semua elemen bersatu merapatkan barisan agar mampu menghadirkan produk sawit yang kompetitif dan mampu menjaga keseimbangan alam serta lingkungan hidup. Ada benang merah dari tiga komoditas ikan, kayu, dan sawit kita. Pasar dunia menolak produk curian dan hasil kerusakan alam. Pasar dunia menciptakan mekanisme verifikasi dengan sertifikasi. Pada saat yang sama, kita di Indonesia justru menghadapi tantangan serius adanya sejumlah pihak yang masih menolak prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berbagai alasan. Indonesia pasti dapat menjadi pemimpin dunia dalam sertifikasi ikan, kayu, dan sawit asalkan terdapat satu suara solid di dalam negeri antara pemerintah, pelaku usaha kecil dan besar, LSM dan lembaga lainnya. Tanpa ini, dan dengan sangat terbukanya media nasional, Indonesia hanya akan menjadi tontonan "lucu" pihak asing yang tentunya akan sangat mengurangi kredibilitas bangsa ini. Dan, tentunya, bangsa lainlah yang akan mencuri pangsa pasar global Indonesia. ●

Kapal Ilegal dan Hubungan Bilateral Arif Havas Oegroseno ;   Deputi Menko Maritim dan Sumber Daya Bidang Kedaulatan Maritim

                                                     KOMPAS, 23 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Langkah pemerintah menangani ratusan kapal ikan buatan luar negeri yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported and unregulated fishing/IUUF) di perairan Indonesia, banyak mendapat reaksi berbagai pihak dan sorotan di media. Dalam sejumlah pernyataan, Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum nakhoda Silver Sea 2, kapal berbendera Thailand yang ikut ditahan, menyatakan, ia telah mencoba berbicara dengan berbagai pihak terkait kasus itu. Ia juga merasa perlu membela Thailand agar Thailand tidak melakukan retaliasi. Dari pernyataan tersebut, tertangkap adanya kesan menyalahkan kebijakan tegas pemerintah menyangkut IUUF dengan alasan hal ini mengganggu hubungan bilateral. Di Indonesia, terdapat pandangan bahwa IUUF adalah urusan bilateral sehingga Indonesia harus berhati hati dengan negara-negara mitra karena bisa saja mereka melakukan retaliasi dan kebijakan tegas yang dapat melukai hati mereka. Karena dinilai persoalan bilateral, penyelesaian yang benar adalah mencari solusi saling menguntungkan (win-win solution), upaya diplomasi, atau kebijakan lain yang tidak merugikan pelaku IUUF di wilayah kedaulatan Indonesia. Tanpa harus memakai kalimat yang drastis, seperti "mari kita gadaikan kedaulatan dengan toleransi terhadap pencuri". Kejahatan terorganisasi lintas negara Pandangan di atas salah secara fundamental karena beberapa hal yang sangat mendasar. Pertama, Konstitusi Kelautan dunia, the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, secara jelas menyatakan bahwa salah satu tujuan utama konstitusi itu adalah konservasi kehidupan alam laut serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Adalah kewajiban hukum negara pihak untuk melestarikan kehidupan laut baik yang berada dalam zona maritimnya sendiri maupun  zona maritim di luar wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya. Kedua, dunia telah mengesahkan The United Nations Fish Stock Agreement 1995 yang menetapkan 12 prinsip dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan berkesinambungan karena khawatir akan insiden IUUF yang merusak alam dan mengancam keamanan pangan. Negara-negara pihak wajib melaksanakan kewajiban hukum konvensi ini. Ketiga, negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah memiliki Kerangka Tata Aturan Perikanan yang Bertanggung Jawab serta Rencana Aksi Dunia Melawan IUU Fishing. FAO mengakui bahwa kegiatan IUUF adalah ancaman dunia yang berdampak kepada keamanan pangan nasional, regional, dan global, serta kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki kembali. Keempat, FAO juga telah menerima Perjanjian Langkah-langkah Negara Pelabuhan dalam Melawan IUUF 2009.  Perjanjian ini menjadi dasar bagi negara-negara untuk menolak kapal IUUF melakukan operasi di pelabuhannya. Kelima, dunia juga telah membagi 91 persen perairan bumi dalam wilayah pengelolaan perikanan oleh sekitar 17 organisasi regional. Indonesia menjadi bagian dari dua organisasi di Samudra Hindia dan Pasifik.  Jadi, kewajiban internasional melawan IUUF pun telah diperkuat pada tingkat regional, termasuk kawasan Samudra Hindia, lokasi penangkapan Silver Sea 2, dan di Samudra Pasifik. Keenam, salah satu organisasi regional di Afrika Barat telah meminta Peradilan Hukum Laut Internasional PBB (ITLOS) di Hamburg agar negara bendera bertanggung jawab atas kapal-kapal IUUF yang berlayar dengan benderanya. Para hakim ITLOS secara aklamasi menyatakan bahwa negara bendera tidak hanya responsible atau bertanggung jawab, tetapi juga liable atau dapat dikenai tanggung jawab ganti rugi keuangan dalam kegiatan IUUF. Artinya, negara bendera kapal IUUF justru dapat diseret ke pengadilan internasional. Ketujuh, IUUF kini telah masuk radar PBB sebagai suatu tindakan kriminal transnasional atau transnational organized crime karena tindakan IUUF memenuhi persyaratan dasarnya, yaitu tindakan kriminal yang melampaui batas negara, melibatkan orang dan jaringan lebih dari satu negara, bertindak seperti bisnis biasa, dan mencari keuntungan. IUUF juga telah terlibat dalam kegiatan non-perikanan yang memanfaatkan kelemahan aparat hukum setempat, yaitu perbudakan, penyelundupan dan perdagangan orang, penyelundupan narkoba, senjata dan barang-barang lainnya, serta melakukan tindakan korupsi.  Dalam studi bersama antara Pusat Riset Anti Korupsi U4, TI, dan CMI tentang kaitan IUUF dan korupsi di Afrika, terlihat di Afrika terdapat bukti bahwa pelaku IUUF menyuap penegak hukum di lapangan, penuntut umum, dan bahkan hakim guna membebaskan kapal, kapten, dan para pelaku IUUF. Studi ini juga memperlihatkan modus lain yang dilakukan dalam membela IUUF, yaitu membawanya dalam suatu persoalan bilateral. Kedutaan asing yang berada di negara korban IUUF di Afrika melakukan tekanan politik secara langsung atau melalui kontak-kontak politik tingkat tinggi guna membebaskan kapal IUUF.  Disebutkan, kedutaan dari negara Asia sering melakukan teknik-teknik tekanan seperti ini. Dari pengalaman ini terlihat, selain ada istilah "state sponsored terrorism", ternyata juga terdapat kondisi "state sponsored illegal fishing", yakni perwakilan negara pelaku IUUF sama sekali tak menghiraukan kewajiban hukum internasionalnya, tetapi justru membela pelaku IUUF. Kedelapan, pasar perikanan dunia telah bereaksi dengan tegas. AS dan Uni Eropa (UE) yang menyerap lebih dari 60 persen pangsa pasar dunia telah menyusun kebijakan yang akan menghukum pelaku IUUF dengan tidak membeli ikan hasil IUUF ataupun yang dikelola para budak atau pekerja yang diperlakukan seperti budak. UE tercatat tengah memberikan kartu kuning kepada sejumlah negara, termasuk Thailand, dan sesuai praktik UE hal ini dapat kembali menjadi kartu hijau atau justru menjadi kartu merah.  Tentunya, UE melihat berbagai kasus IUUF di semua wilayah dunia termasuk di Indonesia melalui berbagai pemberitaan sebagai faktor penting dalam menentukan kebijakan internal mereka dalam melawan IUUF. Negara yang salah langkah akan gigit jari karena UE importir terbesar di dunia dengan nilai 52 miliar euro (Rp 790 triliun). Bagi Indonesia, pemberian kartu merah bagi pelaku IUUF akan menguntungkan akses ekspor perikanan Indonesia ke UE. Bukan urusan bilateral Dengan sejumlah aturan global tentang IUUF dan langkah berbagai organisasi internasional dan regional serta ancaman IUUF terhadap keamanan pangan, lingkungan hidup dan ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional, jelas bahwa IUUF bukan urusan hubungan bilateral.  Bahkan, dalam kesepakatan ASEAN yang tecermin dalam dokumen-dokumen cetak biru di bidang politik dan ekonomi, semua negara ASEAN sepakat pentingnya menangani IUUF di dalam suatu Komunitas ASEAN. IUUF adalah masalah global dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Tanggung jawab kapal, kapten, awak, dan negara bendera tak dapat hanya dilihat dari pelanggaran kedaulatan, hak berdaulat, dan hukum nasional suatu negara, tetapi juga pelanggaran Konstitusi Kelautan Dunia UNCLOS 1982 dan konvensi-konvensi PBB lainnya.  Negara-negara bendera kapal IUUF harus bertanggung jawab dalam melaksanakan UNCLOS 1982, konvensi terkait lainnya, dan kesepakatan organisasi global. Mereka tidak dapat dibiarkan berlindung di balik mantra "demi hubungan bilateral yang baik". Sebagai analogi, akan sangat aneh apabila suatu negara meminta warga negaranya dibebaskan dari segala tuduhan pelanggaran hukum pidana internasional di wilayah negara lain agar hubungan bilateral kedua negara tetap berlangsung baik. Justru sebaliknya, apabila negara bendera IUUF ingin menjaga hubungan bilateral yang baik, mereka harus melaksanakan kewajiban hukum internasional yang ada agar mencegah warga mereka melakukan IUUF di wilayah negara lain, dan apabila mau dan mampu, harus menindak warga mereka yang melakukan IUUF di wilayah perairan mana pun di dunia. Indonesia perlu dengan tegas menyampaikan ini kepada mitra yang masih saja menggunakan argumentasi hubungan bilateral agar mereka diperbolehkan mencuri ikan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dengan berbagai alasan teknis yang seolah sahih tetapi bertentangan dengan UNCLOS 1982. Indonesia juga perlu menyampaikan informasi kasus-kasus IUUF yang telah dan sedang dialami kepada lingkaran pasar ikan dunia di AS, UE, dan Jepang. Dalam berbagai pasar dunia yang masih saja bersedia mengonsumsi ikan hasil IUUF, Indonesia perlu bekerja keras mengubah pola pikir pasar agar hanya mengonsumsi ikan non-IUUF dan non-slavery.  Pasar-pasar dunia tentunya perlu pasokan informasi terbuka dan tertutup tentang upaya melawan IUUF sehingga mereka dapat melaksanakan UNCLOS 1982 dengan pelarangan impor ikan hasil IUUF.  Langkah ini adalah benar dan sama sekali tak bertentangan dengan prinsip WTO dan GATT.  Sesungguhnya, kebijakan tegas Indonesia melawan IUUF yang kini diperkuat oleh Satgas 115 juga telah menciptakan kepemimpinan Indonesia di bidang diplomasi ekonomi (akses pasar ke UE, AS, dan Jepang), diplomasi maritim tingkat regional (melaksanakan cetak biru ASEAN yang melawan IUUF dan melaksanakan kewajiban organisasi regional perikanan), diplomasi maritim tingkat global (melaksanakan kewajiban instrumen global dan aktif dalam melawan IUUF di FAO dan IMO, melalui keanggotaan Global Record of Fishing Vessels), serta menunjukkan kemampuan maritime security capability Indonesia.  Penangkapan Silver Sea 2 oleh KRI Teuku Umar di Samudra Hindia di lokasi 80 mil laut dari Pulau Weh sebenarnya telah masuk kategori blue-water navy yang tak semua negara ASEAN memiliki.  Tak ada jalan lain, kecuali melanjutkan kebijakan tegas ini dan negara-negara mitra yang keberatan atau mungkin para pendukungnya perlu diingatkan dengan bijak dan lugas akan kewajiban hukum internasional mereka untuk tak jadi pendukung IUUF di wilayah perairan mana pun di dunia. IUUF adalah common enemy of mankind. ●