Tampilkan postingan dengan label Kontroversi Penyidikan Korupsi di Polri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kontroversi Penyidikan Korupsi di Polri. Tampilkan semua postingan

Selasa, 07 Agustus 2012

Rivalitas atau Penegakan Hukum?


Rivalitas atau Penegakan Hukum?
Indriyanto Senoadji ; Guru Besar Hukum Pidana,
Pengajar Program Pascasarjana UI Bidang Studi Ilmu Hukum
KOMPAS, 07 Agustus 2012


Polemik antarpihak penegak hukum bukan merupakan wacana baru. Hongkong, Italia, Rusia, dan sejumlah negara lain mengalami hal serupa manakala terjadi pembaruan hukum yang diikuti dengan perubahan legislasi atas kewenangan lembaga penegak hukum.

Di Indonesia, beberapa waktu lalu, proses hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung (MA), KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK dengan Kejaksaan Agung, KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun KPK dengan DPR dianggap sebagai rivalitas kelembagaan. Padahal, setiap lembaga memiliki intensitas masalah masing-masing.

Pengamat hukum dan politik pun ikut berargumen yang kadang justru membuat bingung publik sehingga antara euforia dan fobia penegakan hukum menjadi rancu.

Saat ini yang sedang ramai adalah penyidikan KPK terhadap Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri). Kepala Korlantas terkait kasus simulator SIM atas dugaan penyalahgunaan wewenang, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

Persoalannya, apakah pengungkapan kasus ini masuk rivalitas antarpenegak hukum atau lebih merupakan eksistensi kuat penegakan hukum?

Sama di Depan Hukum

Pertama, pendekatan rivalitas institusi sangat mengemuka dalam kasus ini. Pengungkapan kasus dianggap sebagai rivalitas dan usaha melumpuhkan integritas penegak hukum Polri. Padahal, tindakan penyidikan, baik oleh kepolisian maupun KPK, adalah hal yang wajar dalam proses hukum, sama halnya dengan proses hukum penyidikan KPK terhadap lembaga negara Polri.

Semua proses hukum dilandasi prinsip negara hukum, yaitu adanya kesamaan di hadapan hukum. Tidak ada imunitas hukum atas pribadi, swasta, ataupun personalitas kelembagaan negara.

Aturan mengenai penyalahgunaan pada Pasal 3 UU Tipikor dalam ranah hukum pidana ini sebenarnya merupakan perluasan dengan mengadopsi pemahaman yang ada dalam ranah polemik hukum administrasi negara. Pasal 3 sebenarnya berlaku bagi penyelenggaraan negara termasuk penegak hukum, seperti jaksa, polisi, dan KPK.

Ketentuan tersebut tidak saja merupakan kontrol terhadap perlindungan hak asasi manusia (saksi, korban, tersangka), tetapi mengikat pula dari tindakan penegak hukum yang sewenang- wenang ataupun yang melampaui wewenang, tidak terkecuali KPK dan Polri.

Kedua, pendekatan disharmonisasi dihindari dalam mengungkap kasus ini. Kita memahami bahwa sebagai institusi penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan yang baru, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan luar biasa atau extraordinary power yang tidak dimiliki institusi lain.

Maka menjadi wajar apabila masyarakat memiliki harapan berkelebihan searah dengan kewenangan yang luar biasa dari KPK. Dengan wewenang KPK yang luar biasa, diharapkan pula segala bentuk, cara, dan aplikasi korupsi dapat menjadi satu bagian dalam tatanan pemberantasan korupsi.

Namun, wewenang luar biasa yang dimiliki KPK harus diselaraskan dengan tata cara norma legislasi mengingat kedua lembaga penegak hukum ini memiliki hubungan esensial sebagai institusi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dengan wewenang luar biasa, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sebagai norma hukum memberikan kontrol terhadap penggunaan wewenang dari penegak hukum yang dapat saja merugikan masyarakat, saksi/korban, dan tersangka.

Kewenangan

Penyalahgunaan wewenang berarti penegak hukum memiliki kewenangan tetapi menggunakannya secara menyimpang atau tidak memiliki kewenangan tetapi bertindak seolah punya wewenang dan menggunakannya dengan melanggar prosedur meskipun tujuan tercapai. Makna penyalahgunaan wewenang inilah yang menjadi parameter ada tidaknya dugaan pelanggaran oleh Kepala Korlantas.

Dengan demikian, seharusnya pengamat dan aktivis bersikap bijak dengan memberikan kesempatan kepada KPK untuk melakukan proses hukum terhadap siapa pun yang diduga menyalahgunakan wewenang, termasuk Polri.

Ketiga, pendekatan dislabelisasi merupakan bagian yang harus ditiadakan dalam penegakan hukum. Dari sisi ini, untuk menghindari labelisasi KPK dari pencitraan kelembagaan, sebaiknya tindakan KPK diselaraskan dengan tata cara norma prosedur tetap di antara KPK dengan Polri maupun penegak hukum lain, terutama dalam melaksanakan upaya paksa. Hal ini mengingat KPK dan Polri adalah lembaga penegak hukum yang memiliki hubungan esensial sebagai institusi penegak hukum dari sistem peradilan pidana.

Harus diingat bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini berlaku tidak saja terhadap KPK, tetapi juga pada kejaksaan dan Polri atau aparatur negara lain yang menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas.

Keempat, bila memang terjadi rivalitas dan disharmonisasi di antara lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri, dan kejaksaan, ini semata tercipta karena sistem regulasi diskriminasi kewenangan yang justru melemahkan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya suatu balance and equal power yang tidak diskriminatif untuk semua penegak hukum demi kebangkitan citra penegak hukum yang tidak subordinatif.

Perbedaan pendapat di kalangan pengamat hukum dan aktivis, akademisi dan praktisi, baik yang pro maupun kontra mengenai penyidikan kasus simulator SIM oleh KPK, haruslah dianggap sebagai wacana demokratisasi yang menghargai perbedaan opini.
Alangkah bijaknya bila Polri bisa memahami kewenangan KPK tidak dalam konsep kekuasaan dan pencitraan lembaga, karena opini yang demikian akan menimbulkan kekuasaan otoriter yang permisif seolah KPK, Polri, dan kejaksaan merupakan lembaga yang kebal penegakan hukum. Semua ini untuk menghindari anggapan apa yang dilakukan KPK sekarang sebagai politik balas dendam KPK atas kasus cicak versus buaya dulu.

Proses hukum seharusnya dihargai agar dogma penegakan hukum dari judge made law menjadi pilar penentu kebenaran tidaknya proses hukum KPK terhadap Polri. Sikap bijak telah ditunjukan lembaga negara yang pernah diproses KPK, seperti Mahkamah Agung, DPR, dan Kejaksaan Agung. Maka, sebaiknya resistensi pemeriksaan kasus simulator SIM ini disingkirkan agar tidak menimbulkan kesan lembaga Polri tidak transparan dan tidak apresiasi terhadap penegakan hukum.

Publik pun berharap KPK menangani kasus ini karena integritasnya, bukan semata pencitraan pemberantasan korupsi! ●

“Cicak” Memangsa “Buaya”


“Cicak” Memangsa “Buaya”
Gunarto ; Guru Besar Fakultas Hukum, Wakil Rektor II Unissula Semarang
SUARA MERDEKA, 07 Agustus 2012

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) belum lama ini secara mengejutkan menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka dalam kasus pengadaan simulator kemudi untuk mendapatkan SIM.

Komisi antikorupsi itu juga menggeledah ruang Korlantas Mabes Polri meski awalnya mendapat ''perlawanan'' dengan dalih Bareskrim Mabes Polri juga menangani kasus itu.
Fenomena ini menjadi luar biasa karena dua hal. Pertama; kejadian itu menimpa institusi penegak hukum yang selama ini terkesan sangar, dan melibatkan perwira tinggi yang saat ini menjadi   Gubernur Akpol. Kedua; kita seperti kembali diingatkan pertarungan KPK versus Polri beberapa waktu lalu yang dikenal dengan ''Cicak Vs Buaya'', sebagaimana diistilahkan Kabareskrim (waktu itu) Komjen Susno Duadji.

Kedua; penegakan hukum dalam konteks korupsi menjadi sesuatu yang niscaya. Saat ini, sebagaimana disinyalir ilmuan Robert Klitgaard, korupsi di Indonesia memasuki fase sebagai budaya. Bukan berarti korupsi sudah menjadi budaya melainkan karena telah menjelma menjadi  perilaku laten sehingga bangsa ini bersikap apatis dan permisif terhadap perbuatan itu. Akibatnya, semua dimensi kehidupan terasuki oleh budaya korupsi, sogok, kongkalikong, permainan anggaran, dan sebagainya.

Sayang, agenda pemberantasan korupsi selalu saja menimbulkan perlawanan. Dalam kasus korupsi alat simulator SIM ini, institusi kepolisian sempat melakukan perlawanan dengan alasan mereka juga sedang menangani kasus tersebut.

Nyatanya, sebagaimana disampaikan Ketua KPK Abraham Samad dan Jaksa Agung Basrief Arief, KPK lebih dahulu menangani kasus ini sehingga tidak ada alasan bagi Polri untuk bertahan dengan  bersikukuh bahwa mereka lebih berhak dalam penanganan kasus itu. Justru sikap seperti ini makin menimbulkan kecurigaan publik akan adanya kepentingan terselubung.

Perlu Sinergi

Jika kita setuju bahwa korupsi, sebagaimana disinyalir oleh Klitgaard sebagai sesuatu yang telah ''membudaya'' di Indonesia, sejatinya tidak boleh meninggikan ego sektoral dengan mengasumsikan bahwa institusinya lebih superior ketimbang lembaga lain. Sikap semacam itu tak lain merupakan antagonisme pemberantasan korupsi.

Yang kita butuhkan adalah kebesaran jiwa dan ketulusan sikap yang ditunjang komitmen tinggi untuk bersungguh-sungguh memerangi korupsi. Mengutip Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy, justru akan sangat baik jika dilakukan kerja sama secara sistemik dan integral di antara semua lembaga penegak hukum, bahkan masyarakat, untuk bersama-sama memerangi korupsi.

Langkah sinergis ini dibangun di atas beberapa prinsip. Pertama' pemberantasan korupsi merupakan agenda bersama dalam rangka mengemankan kepentingan bangsa dan negara.

Prinsip ini akan melampaui perdebatan soal kewenangan dan otoritas. Kesadaran semacam ini juga akan mampu menghindari terjadinya ego sektoral. Sebaliknya, akan terjadi kerja sama secara positif dan progresif dalam penanganan dan pencegahan korupsi.

Kedua; adanya kesadaran bersama bahwa pemberantasan korupsi merupakan sesuatu yang mendesak di mana tingkat urgensitasnya harus lebih didahulukan daripada perdebatan-perdebatan prosedural atau superioritas kelembagaan. Keberadaan lembaga-lembaga penegak hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Tujuan inilah yang bisa menjadi titik temu sehingga antara satu lembaga dan lembaga yang lain akan saling mendukung dan menguatkan.

Ketiga; perlunya pengawasan bersama baik internal maupun eksternal, fungsional dan struktural untuk mengawal seluruh proses pemberantasan dan pencegahan korupsi sehingga makin memperkecil peluang terjadinya penyimpangan hukum dan tidak memberi peluang bagi terjadinya korupsi. Jika langkah sinergis ini bisa dilakukan maka angka risiko terjadinya korupsi makin bisa ditekan seminimal mungkin. ●

Sabtu, 04 Agustus 2012

Perjalanan Masih Panjang


Perjalanan Masih Panjang
James Luhulima ; Wartawan Kompas
KOMPAS, 04 Agustus 2012

Hari Senin (30/7) pukul 16.00, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah Markas Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI guna mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat simulasi mengemudi kendaraan roda dua dan roda empat untuk ujian surat izin mengemudi.

Keputusan KPK menggeledah Markas Korlantas Polri menunjukkan kesungguhan KPK dalam upaya memberantas korupsi. Bukan itu saja, KPK pun menetapkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri yang kini menjadi Gubernur Akademi Kepolisian di Semarang, Jawa Tengah, dan Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai tersangka.

Langkah KPK itu mendapatkan apresiasi masyarakat mengingat untuk pertama kalinya KPK menyidik kasus korupsi di tubuh Polri dengan tersangka dua jenderal polisi yang masih aktif.

Penggeledahan yang dilakukan KPK itu sempat terhenti pada pukul 22.00 karena dihalangi oleh sejumlah personel polisi dari Badan Reserse Kriminal. Mereka menanyakan apakah KPK memiliki izin dari Kepala Polri.

Selasa pukul 00.01, Ketua KPK Abraham Samad serta Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto datang ke Korlantas. Ketiga unsur pimpinan KPK itu bertemu dengan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Sutarman. Kepala Bareskrim keberatan atas penggeledahan itu dengan alasan Polri tengah menyelidiki kasus yang sama.

Pukul 03.30, penggeledahan dilanjutkan kembali. Pukul 07.30, penggeledahan selesai, tetapi KPK tidak diperkenankan membawa barang bukti. Sampai pukul 16.00, barang bukti tetap ditahan di Korlantas, 24 jam pun berlalu. Seusai buka puasa, ada kabar baik. Atas izin Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, barang bukti akhirnya dapat dibawa KPK.

Penjelasan kasus ini muncul dari pengusaha Soekotjo S Bambang, Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, yang kini juga dijadikan tersangka oleh KPK, bersama Budi Susanto, Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. PT Citra Mandiri Metalindo Abadi adalah perusahaan pemenang tender simulator pengurusan SIM.

Erik Samuel, kuasa hukum Soekotjo, mengungkapkan, nilai tender proyek itu Rp 196 miliar. Proyek tersebut disubkontrakkan kepada PT Inovasi Teknologi Indonesia senilai Rp 80 miliar. Ternyata PT Inovasi Teknologi Indonesia tidak mampu meneruskan proyek itu sesuai kontrak. Akibatnya, Soekotjo dipidanakan oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dan kini mendekam di penjara.

”The Untouchables”

Perjuangan KPK untuk melakukan penggeledahan dan membawa barang bukti ke KPK itu sungguh tidak mudah. Ingatan langsung tertarik ke belakang, ke film layar lebar The Untouchables (Yang Tak Tersentuh) pada 1987 yang mengisahkan sebuah tim khusus Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) yang ditugaskan memberantas tindak kriminal di kota Chicago.

Film, yang didasarkan pada sebuah buku berjudul sama, itu menggambarkan situasi Chicago pada 1930-an yang dikuasai oleh tokoh mafia Al Capone, pengedar minuman keras yang pada saat itu merupakan barang ilegal. Pada masa itu, Al Capone (yang diperankan oleh Robert de Niro) dikisahkan telah ”membeli” semua aparat hukum di Chicago sehingga ia dengan bebas melakukan kegiatan ilegalnya. Di tengah situasi seperti itu, muncul tim FBI yang dipimpin Eliot Ness (Kevin Costner), didampingi Jimmy Malone (Sean Connery), yang tanpa kompromi akhirnya berhasil menyeret Al Capone ke pengadilan. Sebelum diangkat ke layar lebar pada 1987, kisah The Untouchables pernah menjadi film serial di stasiun televisi ABC pada 1959-1963.

Namun, berbeda dengan Eliot Ness yang mendapat tentangan dari semua pihak, termasuk kepolisian, dalam menangani kasus Korlantas Polri, KPK mendapatkan lampu hijau dari Kepala Polri.

Kita sangat berharap langkah berani KPK itu dijadikan momentum oleh Polri untuk membersihkan institusinya sendiri. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Polri kita harapkan bersih dari kasus kriminal. Hingga kini, kita mengetahui masih ada beberapa kasus kriminal di tubuh Polri yang menunggu penyelesaian, antara lain soal rekening gendut milik beberapa petinggi Polri.

KPK telah berbuat sesuatu yang besar. Itu harus kita akui dan harus kita apresiasi. Namun, pada saat yang sama juga harus kita sadari bahwa perjalanan untuk memberantas korupsi di negeri ini masih sangat panjang.

KPK telah mempunyai banyak nama di dalam daftar tersangka, antara lain Angelina Sondakh, Miranda Swaray Goeltom, Emir Moeis, Irjen Djoko Susilo, dan Brigjen (Pol) Didik Purnomo. Namun, apakah nama-nama yang terdapat di dalam daftar tersangka milik KPK itu akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang didakwakan KPK kepada mereka? Itu masih harus ditunggu. Mengingat hal itu tidak lagi bergantung kepada KPK, tetapi kepada hakim-hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

Data yang ada menunjukkan, vonis-vonis yang dijatuhkan pengadilan tindak pidana korupsi yang tersebar di 33 provinsi dinilai belum memberikan efek jera. Puluhan terdakwa dibebaskan. Walaupun yang dihukum jumlahnya lebih banyak daripada yang dibebaskan, mayoritas hukuman yang dijatuhkan pengadilan tindak pidana korupsi 1-2 tahun. Bukan itu saja, akhir-akhir ini muncul kecenderungan untuk menjatuhkan hukuman tahanan kota. ●

Redam Cicak Lawan Buaya


Redam Cicak Lawan Buaya
Hifdzil Alim ; Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM
KOMPAS, 04 Agustus 2012

Kasus korupsi pengadaan alat simulasi setir di Korps Lalu Lintas Polri menyeret perwira tinggi polisi sebagai tersangka. Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mantan Kepala Korlantas Polri yang kini menjabat kursi Gubernur Akademi Kepolisian, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Kasus ini tampaknya bakal melahirkan konflik kelembagaan antarpenegak hukum dan mengingatkan kembali peristiwa cicak lawan buaya. Pasalnya, Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri tidak menemukan indikasi kecurangan dalam proyek pengadaan yang menggunakan anggaran negara sebesar Rp 198,7 miliar.

Beda Hasil

Badan Reserse Kriminal Polri yang menggunakan strategi pemeriksaan ”makan bubur”: memeriksa tersangka mulai dari sisi pinggir ke tengah, dari level bawah ke atas, dari pelaksana proyek baru ke pengguna anggaran, mengatakan belum menemukan tersangka dari kalangan perwira tinggi Polri.

Berbeda dengan Polri, KPK menduga ada tindak pidana suap dan penggelembungan nilai beli alat simulasi kemudi. Informasi harga satuan dari laman adalah 2.000-5.000 dollar AS atau Rp 20 juta-Rp 50 juta. Jika realisasi pembelian tahun 2011 adalah 1.256 unit dengan harga satuan Rp 50 juta, anggaran yang diperlukan cuma Rp 61 miliar, bukan Rp 198,7 miliar (Kompas, 2/8).

Sebelumnya, penggeledahan oleh penyidik KPK di markas Korlantas juga terhambat. Beberapa perwira polisi bersitegang dengan penyidik KPK. Perbedaan hasil pemeriksaan dan ketegangan dalam penggeledahan berpotensi menimbulkan benturan antara Polri dan KPK.

Dari perbandingan angka kebutuhan pengadaan alat simulasi setir yang sangat jauh itu, wajar saja KPK mencurigai ada kecurangan dan kemungkinan suap kepada pejabat negara. Salah satu perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 2 miliar.

Spirit Negatif Korps

Penetapan tersangka Irjen Djoko Susilo oleh KPK ”memaksa” publik menyoalkan keseriusan Polri memeriksa kasus korupsi. Hasil pemeriksaan Irwasum—yang berbeda dengan hasil pemeriksaan KPK—menyatakan, pengadaan alat simulasi kemudi berjalan normal dan tak ada indikasi keterlibatan perwira tinggi. Bisa jadi, ini adalah bagian dari semangat melindungi korps dalam arti negatif.

Bukan kali ini saja semangat negatif ini diperlihatkan Polri. Kasus rekening gendut 23 anggota Polri adalah contohnya. Polri bersikukuh tidak mau membuka lembaran nama para anggota yang disangka memiliki rekening mencurigakan. Meski Komisi Informasi Pusat memerintahkan membuka nama-nama tersebut, tetap saja Polri tidak mau memaparkannya.

Semangat negatif korps menjadi penghalang nyata dalam pemberantasan korupsi. Spirit buruk lahir apabila dirasa akan terjadi sesuatu yang dapat menyerang setiap kepala dalam sebuah lembaga. Ada unsur jejaring (network) yang dilindungi. Melindungi kepentingan yang sama, melindungi kepentingan yang lebih besar, melindungi kepentingan tuannya. Jangan-jangan korupsi di Korlantas melibatkan jaringan internal Polri?

Prasangka masyarakat bahwa ada usaha melindungi korps di Korlantas bisa ditepis apabila Polri membuktikan memang tidak ada usaha demikian.
Untuk meruntuhkan syak wasangka, ada satu cara yang bisa diambil. Polri menyusun memo kesepahaman dengan KPK dalam penyidikan pengadaan simulasi kemudi ini. Intinya, Polri membantu penyidikan KPK.

Posisi Bareskrim yang juga menyidik kasus ini bisa dianggap melawan hukum. Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, jika suatu kasus korupsi sudah disidik KPK, kepolisian atau kejaksaan tak punya wewenang menyidik. Bahkan, Ayat (4) dari pasal yang sama berbicara lebih keras. Apabila suatu kasus korupsi sedang disidik secara bersama oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, maka penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Dengan dua ketentuan hukum tersebut, tertutup sudah kewenangan Polri melakukan penyidikan. Maka, pilihan membuat memo untuk mengonfirmasi tidak ada semangat negatif korps di tubuh Polri dan usaha membantu pemberantasan korupsi menjadi logis.

Substansi Memo

Semua substansi memo harus ditaruh di atas meja. Dalam arti, setelah substansi memo disepakati, memo tersebut perlu diumumkan ke khalayak. Apabila di kemudian hari Polri melanggar isi memo, tidak susah bagi masyarakat meminta Polri bertanggung jawab.

Setidaknya ada tiga substansi yang harus masuk dalam memo. Pertama, Polri memberikan jaminan pasti tidak akan mengintervensi dan menghambat penyidikan KPK.
Kedua, Polri harus membuka pintu bagi KPK agar dapat masuk memeriksa semua anggotanya, termasuk perwira tingginya, untuk diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan alat simulasi kemudi.

Ketiga, Polri harus menjamin bahwa yang memimpin penyidikan adalah KPK. Dengan demikian, semua informasi yang diperoleh dari pemeriksaan Polri harus diserahkan kepada KPK. Selanjutnya yang berhak menetapkan ada atau tidak ada tersangka dalam kasus itu adalah KPK, bukan Polri.

Dengan tiga substansi tersebut, niat baik Polri membantu KPK untuk memberantas korupsi di internal Polri dan membersihkan prasangka buruk terhadap Polri bisa dicapai sekaligus meredam lahirnya cicak lawan buaya jilid II. ●

Mengapa Polri Tidak Bidik Djoko Susilo?


Mengapa Polri Tidak Bidik Djoko Susilo?
Upa Labuhari ; Pemerhati Masalah Kepolisian, Ketua Departemen Kepolisian PWI Pusat
SINAR HARAPAN, 03 Agustus 2012

Bukan hanya masyarakat awam yang merasa jijik melihat perilaku oknum Polri yang telanjang mata berbuat korupsi sehingga negara dirugikan sampai ratusan miliar rupiah. Hampir semua kalangan penegak hukum juga merasakan hal itu.

Apalagi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Irjen Pol Drs Djoko Susilo, mantan Kakorlantas sebagai pelaku korupsi pengadaan peralatan simulator ujian SIM di seluruh Indonesia.

Ketidakpercayaan pengacara Jeniver Girsang bahwa kliennya Djoko Susilo terlibat korupsi ratusan miliar rupiah dalam proyek pengadaan peralatan simulator ujian SIM seluruh Indonesia, sebagaimana dituduhkan KPK, sah-sah saja.

Apalagi pernyataan ini disampaikan Jeniver Girsang di depan layar kaca sebuah TV swasta dalam rangka memperbaiki image kliennya yang dikenal sebagai perwira tinggi Polri, calon Kapolri di masa datang.

Kalau Jeniver Girsang tidak percaya bahwa kliennya terlibat korupsi yang membuat negara dirugikan ratusan miliar rupiah, lain lagi dengan pernyataan seorang mantan penyidik pada Direktorat Tindak Korupsi Bareskrim Polri yang menyebutkan, Djoko Susilo telah telanjang mata berbuat korupsi dengan menguntungkan bukan hanya pribadinya selaku pejabat negara (Kakorlantas).

Tapi, ia juga telah menguntungkan orang lain sehingga negara dirugikan ratusan miliar rupiah. Bahkan yang bersangkutan telah menerima upeti miliaran rupiah dari pemenang tender simulator ini.

Perbuatan menerima upeti itu jelas suatu pelanggaran telak, walaupun penerimaan itu disangkal keras oleh Djoko Susilo karena uang tersebut sebelumnya dititip pada Tiwi, seorang sekretaris Djoko Susilo. Tapi, kesaksian Bambang Sukotjo, pembawa uang tersebut, yang bersikukuh bahwa uang tersebut diterima oleh Djoko Susilo, menjadi bukti yang sulit dikesampingkan.

Ketelanjangan mata perbuatan Djoko sebagai pelaku korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terlihat pada kontrak penjualan simulator untuk kendaraan roda dua dan roda empat yang jumlahnya melebihi Rp 200 miliar.

Menurut pembuat simulator ini, Bambang Sukotjo, harga keseluruhan simulator itu tidak lebih dari Rp 80 miliar sesuai dengan data keuangan yang diterima dari Budi.
Data ini jelas menjerat Djoko Susilo berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Sebagai pejabat negara, ia sudah memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperkaya diri dengan menguras keuangan negara yang jumlahnya ratusan miliar rupiah.

Pembiaran

Menjadi persoalan sekarang ini, mengapa Polri membiarkan kasus yang telanjang mata ini bergulir begitu saja di tengah masyarakat sehingga dipungut dengan mudahnya oleh KPK. Kemudian kaget setelah Djoko Susilo yang saat ini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian dinyatakan sebagai tersangka utama.

Inilah pelajaran berharga yang perlu dijadikan masukan agar di kemudian hari tidak mengabaikan pemberitaan media massa tentang anggotanya yang disinyalir berbuat penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya.

Seandainya kasus yang memalukan ini ditangkap oleh jajaran Polri ketika mulai bergulir Februari lalu, dimungkinkan tidak akan terjadi “rebutan” penanganan penyidikan antara KPK dengan Polri seperti yang dipertontonkan di tengah masyarakat sekarang ini.
Walaupun Polri menyebut dirinya sudah menangani kasus ini sejak Februari lalu, tapi banyak kalangan meragukannya. Jika hal itu benar, berarti barang bukti atas kasus ini yang diperebutkan dengan penyidik KPK di kantor Korlantas Polri di Jalan Gatot Subroto Jakarta Selatan selama dua hari, tidak akan terjadi.

Barang bukti itu dipastikan sudah berada di Bareskrim Mabes Polri sejak lama. Tapi, kenyataannya barang bukti tersebut masih berada di Kantor Kakorlantas. Dengan demikian, patut dapat diduga bahwa penanganan kasus ini baru saja berlangsung, beberapa hari sebelum kasus ini diproklamasikan oleh KPK bahwa Djoko Susilo sebagai tersangka pelaku korupsi.

Lebih mendekatkan dugaan itu lagi bahwa kasus ini baru ditangani penyidik Polri setelah empat hari kasus ini dipublikasikan oleh KPK, barulah Mabes Polri memproklamasikan bahwa ada lima orang yang diduga sebagai pelaku kasus korupsi ini dinyatakan sebagai tersangka.

Tiga di antara pelaku itu adalah perwira Polri dengan pangkat antara kompol sampai brigjen polisi. Dua tersangka lainnya adalah pihak ketiga, pemenang atas tender simulator ini.

“Kalau penanganan ini benar dilaksanakan sejak Februari lalu, mengapa baru empat hari setelah kasus ini diumumkan oleh KPK, Polri ikut serta mengumumkan adanya pelaku yang akan ditangkap,’’ ujar seorang mantan perwira tinggi Polri yang merasa Polri sekarang masih seperti di zamannya dulu, sering mengecoh masyarakat.

Lebih aneh lagi dalam penanganan pengusutan kasus ini yang dilakukan penyidik Polri, sasaran pelaku hanya pada Wakil Kakorlantas Brigjen Pol Drs Didik Purnomo MSi. Kakorlantas Djoko Susilo yang disebut-sebut sudah diperiksa oleh penyidik tidak dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. KPK yang belum memeriksa Djoko Susilo sudah menyatakan yang bersangkutan sebagai tersangka.

Beda sasaran inilah yang kini berkembang di tengah masyarakat bahwa penyidik KPK menyatakan Djoko Susilo sebagai tersangka karena akan menyasar kepada petinggi Polri lainnya yang ditengarai juga menikmati hasil korupsi ini.

Penyidik Polri menetapkan Brigjen Pol Didik Purnomo sebagai tersangka utama karena yang bersangkutan diketahui tidak bisa menunjukkan siapa atasannya yang terlibat lebih jauh dalam kasus ini.

Dengan demikian, apa pun yang akan dikerjakan oleh penyidik Polri dalam mengusut kasus ini, sudah dapat dijabarkan oleh masyarakat dengan memastikan hanya lima orang yang dijadikan tersangka. Tidak akan ada lagi jenderal polisi yang terlibat di dalamnya.
Jika mengikuti perkembangan kasus ini lewat KPK, mereka bisa meyakini bahwa ke depan ada tersangka baru dalam kasus ini. Mereka yang akan dijadikan tersangka baru kemungkinan adalah mantan atasan Djoko Susilo sewaktu ia menjabat Kakorlantas. ●