Mesir dan Terorisme Negara

Mesir dan Terorisme Negara Hery Sucipto ;   Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta REPUBLIKA, 20 Agustus 2013

Dua bulan terakhir ini, dunia menyaksikan pe mandangan sangat mengerikan: horor demokrasi dan kemanusiaan di Mesir. Tragedi memilukan itu berawal dari penggulingan presiden sah dan terpilih secara demokratis di Mesir, Muhammad Mursi, yang dilakukan oleh militer Mesir. 

Kini, setiap hari Mesir, terutama kota-kota besar seperti Kairo, bak penjara raksasa. Kumpulan ribuan massa sipil berjuang melawan tentara dan polisi Mesir lengkap dengan persenjataan sedang dan berat. Hingga kini, tak kurang 3.000 orang meregang nyawa, puluhan ribu lainnya terluka ringan dan berat. 

Aksi terorisme 

Kejadian di Mesir tentu sangat mengiris hati siapa pun. Bahkan, seorang jenderal polisi bintang dua, yang karena masih punya nurani menolak perintah membunuh demonstran, pun tewas di tangan sesama aparat. Ia dibunuh secara beramai-ramai dengan terlebih dahulu dipreteli baju kebesaran kepolisian sebagai bentuk penghinaan dan aparat yang simpati kepada apa yang dise- but rezim militer dengan "geng teroris" (menunjuk musuh mereka, yakni IM).

Tentu siapa pun sepakat bahwa pelenyapan nyawa tanpa alasan jelas, baik terhadap sesama aparat, terhadap warga sipil, maupun sebaliknya, dilakukan warga sipil terhadap aparat, adalah tindakan biadab yang tidak ada pembenarannya dalam hukum apa pun di dunia ini. Dalam konteks inilah, apa yang terjadi di Mesir, dan juga di Suriah, dapat dikategorikan sebagai tindak terorisme. 

Bahkan, Perdana Menteri (PM) Turki yang lantang mengecam tindakan brutal aparat di Mesir, dalam pidatonya beberapa waktu lalu, menyebut bahwa apa yang terjadi di Mesir adalah terorisme yang dilakukan oleh negara. Sebuah studi yang dilakukan oleh Rudolph J Rummel memperkirakan selama abad ke-20 sebanyak 169 juta orang menjadi korban tindakan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah. 

Rummel menyatakan sikapnya dengan menegaskan bahwa hal inilah yang disebut sebagai arti `terorisme' yang sebenarnya. Rummel kemudian menambahkan bahwa pada periode tersebut hanya 518 ribu korban yang terbunuh oleh beberapa kelompok garis keras yang disebut sebagai `teroris', sebuah angka yang bahkan tidak melebihi setengah dari keseluruhan korban yang terbunuh disebabkan oleh kepentingan negara atau peme rintahan pada abad tersebut. 

Semua kebutuhan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dibiayai oleh rakyat melalui pajak. Setiap tahun, rakyat sipil harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi ketaatan negara dalam bentuk membayar pajak, agar pula kelangsungan berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik. Namun, negara yang abai dan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya sendiri, secara langsung menyebabkan negara telah melakukan aksi terorisme terhadap warganya sendiri. 

Terorisme oleh negara di Mesir inilah yang jauh lebih berbahaya karena ia menjadi induk dari aksi-aksi teror di tempat lain. Kalau di Mesir saja negara-negara yang selama ini mengklaim sebagai kampiun dan pejuang demokrasi dan HAM seperti Amerika dan negara-negara Eropa "bungkam" dan membenarkan kebiadaban militer di Mesir, maka sangat mungkin hal ini akan terjadi di negara lain, tak terkecuali di Indonesia.

Dukungan Indonesia Mesir dan Indonesia punya hubungan sangat khusus, terutama di masa perjuangan fisik kemerdekaan. Fakta itu misalnya terlihat bagaimana Sekjen Liga Arab (saat itu) Abdurrahman Pasya serta para tokoh IM seperti Hassan Albanna, Sayyid Qutb, dan para petinggi pemerintahan Mesir melobi para kepala negara Arab dan dunia agar mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Dukungan lain tampak ketika terjadi serangan Inggris atas Surabaya, 10 Nopember 1945, yang menewaskan ribuan penduduk Surabaya, demonstrasi anti-Belanda-Inggris merebak di Timur Tengah, khususnya Mesir. Shalat ghaib dilakukan oleh masyarakat di lapangan-lapangan dan masjid-masjid di Timur Tengah untuk mendoakan para syuhada yang gugur dalam pertempuran yang sangat dahsyat itu.

Yang mencolok dari gerakan massa internasional adalah ketika momentum pasca-Agresi Militer Belanda ke-1, 21 juli 1947, pada 9 Agustus. Saat kapal Volendam milik Belanda pengangkut serdadu dan senjata telah sampai di Port Said, ribuan penduduk dan buruh pelabuhan Mesir yang dimotori gerakan IM berkumpul di pelabuhan itu. Mereka menggunakan puluhan motor-boat dengan bendera Merah Putih--tanda solidaritas--berkeliaran di permukaan air guna mengejar dan menghalau blokade terhadap motorboat perusahaan asing yang ingin menyuplai air dan makanan untuk kapal Volendam milik Belanda yang berupaya melewati Terusan Suez, hingga kembali ke pelabuhan. Kemudian motor boat besar pengangkut logistik untuk Volendam bergerak dengan dijaga oleh 20 orang polisi bersenjata beserta Mr Blackfield, Konsul Honorer Belanda asal Inggris, dan Direktur perusahaan pengurus kapal Belanda di pelabuhan.

Namun, hal itu tidak menyurutkan perlawanan para buruh Mesir (Diplomasi Revolusi Indonesia di Luar Negeri; karya M. Zein Hassan Lc).

Alhasil, Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia pada Juni 1946, setelah itu menyusul negara-negara Arab lainnya. Sementara negara-negara Barat memberikan pengakuan belakangan, tepatnya pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an. Sayangnya, momentum baik ini tak dimanfaatkan pemerintah Indonesia dengan mengambil sikap tegas dan mengecam tindakan terorisme negara itu. Indonesia jelas berutang budi kepada rakyat Mesir. 

Kini, ketika rakyat Mesir sedang dilanda kesulitan dan penindasan, pemerintah SBY jangan hanya diam atau takut kepada Amerika (yang bersama Israel) yang disinyalir kuat di balik aksi brutal militer Mesir. Presiden SBY harus membantu rakyat Mesir dengan membawa tragedi itu ke PBB, OKI, dan pembentukan tim investigasi internasional. Peran aktif Indonesia jelas sangat dinantikan untuk membantu mencegah jatuhnya korban lebih besar dan menciptakan perdamaian dunia. ● 

Konflik Mesir dan Indonesia

Konflik Mesir dan Indonesia Hery Sucipto  ;   Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

REPUBLIKA, 30 Juli 2013

  

Sejak dikudeta oleh militer, para pendukung presiden terguling Mesir, Muhammad Mursi, terus melakukan pembelaan dengan turun di jalan-jalan utama negeri itu. Aksi damai puluhan ribu massa itu, yang berlangsung tiap hari, menunjukkan proses inkonstitusional yang dilakukan militer Mesir tidak bisa diterima sebagian besar rakyat Mesir.

Sementara itu, pada saat yang sama, kepala angkatan bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sissi, serta pihak istana kepresidenan, menyerukan rakyat Mesir turun ke jalan menentang para pendukung Mursi. Militer meminta mandat rakyat Mesir untuk menumpas apa yang mereka sebut sebagai `teroris'. Itu ditujukan untuk membasmi para pendukung Mursi dan gerakan Ikhwanul Muslimin (IM), tempat Mursi aktif di dalamnya.

Jalan kehancuran Seruan militer dan istana itu setidaknya menyiratkan dua hal: Pertama, bentuk kepanikan politik militer dan pemerintah menghadapi perlawanan para pendukung Mursi dan IM. Di satu sisi, militer ingin segera kondisi Mesir segera membaik sehingga pemerintahan sementara di bawah komando Presiden Adly Mansur dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. 

Namun di sisi lain, pencabutan mandat secara tidak sah melalui kudeta tidak diterima para pendukung IM. Mereka menuntut Mursi dikembalikan pada jabatannya sebagai presiden yang sah. Seharusnya, pencabutan secara konstitusional adalah melalui pemilu, karena pemilik mandat sejati adalah rakyat, bukan militer.

Kedua, tindakan militer yang meminta rakyat mendukung mereka untuk menumpas para pendukung IM, tidak saja semakin menambah rumit dan pelik persoalan yang dihadapi rakyat negeri itu.  Akan tetapi, juga menimbulkan polarisasi di dalam masyarakat. Partai Noor yang berafiliasi dengan gerakan Islam Salafi , misalnya, dan merupakan koalisi dalam pemerintahan Mursi, namun mendukung kudeta, secara tegas menolak ajakan militer. Demikian institusi al-Azhar, yang semula cenderung mendukung kudeta, belakangan justru menolak seruan militer Mesir untuk turun ke jalan, memakai cara kekerasan untuk menghentikan aksi pendukung IM dan Mursi.

Militer Mesir tidak seharusnya mengeluarkan seruan tersebut. Justru seruan itu sama halnya mengobarkan perang saudara dan mengajak rakyat Mesir membawa negerinya menuju kehancuran. Faktanya, hampir setiap hari jatuh korban, bahkan militer semakin telanjang menembak mati para pendukung Mursi, seperti terjadi pada Sabtu dini hari (sebelum Subuh) pekan lalu, sekitar 70 pendukung IM diberondong peluruh saat mereka duduk-duduk santai di pinggir jalan. Para elite Mesir, baik IM, oposisi, maupun militer, seharusnya dapat menahan diri sebagai upaya mencegah negeri itu pada kehancuran. Justru dengan cara kekerasan, bukan saja merugikan Mesir, tapi juga mengundang kekuatan asing untuk `bermain' memperumit kondisi di negeri itu. 

Konflik yang terus memakan korban di Mesir itu sekaligus menunjukkan bagaimana para elite di negeri itu telah membunuh logika politik (uqul assiyasah), yang sesungguhnya memiliki tujuan dan cita-cita menyejahterakan rakyat. Logika politik sebagai sarana mewujudkan kedamaian, keamanan, dan ketenteraman umum. Yang berkembang kini justru logika kekuatan (uqul al-quwwah), di mana yang kuat, lebih-lebih memiliki senjata, akan dapat sewenang-wenang bertindak dan menindas yang lemah. Dalam logika kekuatan, para elite saling mengerahkan kekuatan, dan lagi-lagi mereka pula yang menjadi korban, sebaliknya para elite tiarap selamat.

Peran Indonesia

Secara historis, Indonesia memiliki hubungan sangat kuat dengan Mesir.
Negeri piramid ini pula yang pertama kali mengakui kemerdekaan RI, disusul kemudian negara-negara Arab lainnya. Selain itu, juga sama-sama berpenduduk Muslim terbesar. Dalam konteks ini saja seharusnya Indonesia lebih bisa memainkan peran signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik di Mesir.

Pemerintah kita terkesan `bermain aman', hanya sesekali mengeluarkan imbauan agar para pihak di Mesir dapat menahan diri supaya tidak terjadi aksi kekerasan lebih besar lagi. Langkah maksimal sebenarnya dapat diambil Indonesia. Misalnya, dengan memprakarsai sidang darurat OKI membahas khusus soal Mesir, atau mendorong PBB menurunkan pasukan perdamaian, serta mendorong pembentukan tim investigasi internasional.

Memiliki potensi peran politik luar negeri yang besar, namun tidak ditunjang dengan grand strategi yang jelas dan tegas, membuat Indonesia sebagai negara besar tapi tidak diperhitungkan di kancah internasional. Tentu ini pekerjaan besar pemerintahan SBY agar kemaslahatan politik bebas aktif kita dapat diejawantahkan lebih tegas, berani, dan transparan, bermanfaat bagi terciptanya kesejahteraan dan perdamaian dunia. ●

Pelajaran dari Mesir

Pelajaran dari Mesir Hery Sucipto ;   Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

REPUBLIKA, 05 Juli 2013

Krisis politik di Mesir mencapai puncaknya, Selasa malam (2/7), saat militer mengumumkan penggulingan terhadap Presiden Mesir Muhamad Mursi. Kudeta dilakukan setelah ultimatum militer tak diindahkan Mursi. Di tengah tekanan ratusan ribu demo rakyat dan oposisi, militer mengintervensi dan kini mengambil alih kekuasaan Mesir. Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir Adly Mansour ditunjuk militer menjadi presiden sementara hingga digelarnya pemilu.

Dilema transisi Instabilitas sosial politik di Mesir sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak jatuhnya diktator Mubarak pada dua tahun lalu oleh aksi revolusi Arab spring. Berkuasanya militer dan kelompok sekuler dalam rentang waktu yang cukup lama, hampir 30 tahun, lalu tumbang oleh kekuatan rakyat tentu menjadi pukulan telak bagi rezim Mubarak, termasuk kalangan Barat yang selama itu mendukung Mubarak. 

Tuntutan mengadili Mubarak dan kroninya juga tak lepas dari kekuatan rakyat yang menyambut revolusi sebagai era baru perubahan menuju demokrasi modern. Komitmen bagi tegaknya negara demokratis pun diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilu bebas pertama dalam sejarah Mesir modern. Kelompok Islam Ikhwanul Musli min (IM) memenangkan pemilu parlemen dan presiden, lalu di urutan kedua kelompok Salafi (garis keras) sebagai pemilik kursi terbanyak di parlemen setelah IM. Presiden sipil pertama pun terpilih, Mursi, dari IM.

Sebenarnya, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu Mesir ini menjadi catatan tersendiri, yakni sebagai barometer bagi harapan tumbuhnya demokrasi di dunia Arab. Saat ini, mayoritas wilayah Arab dikuasai para tiran berbentuk kerajaan.

Pemilu juga sekaligus sebagai modal dasar dan strategis bagi pembangunan kembali Mesir baru yang lebih demokratis dan transparan. 

Sayangnya, modal penting yang dibangun dengan mengorbankan banyak nyawa dalam revolusi Mesir dan menumbangkan rezim Mubarak itu tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Di satu sisi, para elite (kelompok sekuler dan oposisi) yang kalah dalam pemilu terus menggalang pembangkangan sipil rakyat terhadap pemerintah yang sah melalui gerakan parlemen jalanan. Sedangkan, di sisi lain, kelompok Islam yang berkuasa, yakni IM dan koalisinya, cenderung memaksakan kehendak dalam waktu singkat. 

Kasus pembuatan konstitusi baru Mesir menjadi preseden buruk yang menebar benih-benih konflik antarkekuatan. Konstitusi baru lebih "berwarna" Islam, yang ditolak kalangan sekuler dan minoritas. Pun, masih banyak lainnya. Seharusnya, kekuasaan dijalankan dengan mengakomodasi seluruh nilai dan kekuatan sehingga semua terwakili dengan baik. Ketidakpuasan akan selalu ada, namun hal itu dapat diminimalisasi dengan tingkat partisipasi rakyat yang lebih memadai. 

Sedangkan, dari sisi rakyat, dapat ki ta baca bahwa psikologi rakyat Mesir yang selama 30 tahun hidup dalam kungkungan dan kediktatoran, menginginkan revolusi dapat mewujudkan kebebasan sejati dan kesejahteraan hakiki. Di tengah tingkat kemiskinan yang mencapai 50 persen dari jumlah penduduk 80 juta jiwa, rakyat yang tidak sabar meng- hadapi fakta kehidupan yang semakin sulit di era reformasi ingin segera ada pergantian kekuasaan.

Lewat fenomena tersebut, mereka berharap dapat merealisasikan harapan untuk hidup aman, damai, dan mampu membeli kebutuhan sehari-hari. Inilah dilema yang sesungguhnya dihadapi Mesir saat ini. Tidak mudah menghadapi dan melewati masa transisi. Di banyak negara, termasuk Mesir, terbukti jalan terjal yang dilalui belum tentu membuahkan hasil sesuai harapan. Dalam konteks Mesir, para elite terbukti tidak mampu menahan diri. 

Oposisi dan kelompok sekuler yang kalah dalam pemilu, tidak siap menerima kekalahan. Sedangkan, kelompok Islam yang menang terlalu bernafsu mewujudkan obsesi mereka, tanpa mereka sadari bahwa Mesir yang plural dan homogen adalah milik bersama. Membangun negara yang demokratis tidak seperti membalik tangan. Amerika membutuhkan waktu 200 tahun lebih untuk menjadi negara demokrasi.

Amerika dan Barat yang selama ini mengampanyekan demokrasi, terutama di negara-negara berkembang, seharusnya juga all out membantu mewujudkan demokrasi sejati tanpa tendensi apa pun. Namun, sulit dielakkan, Barat juga mempunyai agenda tersembunyi. Kudeta militer di alam demokrasi apalagi terhadap pemerintahan sah yang dihasilkan melalui pemilu yang bebas jelas tidak dibenarkan. Biasanya, penentangan kudeta datang dari Barat. Namun, faktanya tidak ada penentangan itu. Demokrasi sejati tidaklah mengenal standar ganda.

Beruntunglah, Indonesia mampu melewati transisi demokrasi dengan baik dan mulus. Kata kuncinya, para elite menyadari pentingnya membangun konsensus bersama bagi tegaknya bangsa dan negara berdasarkan pada kesepakatan bersama, yakni Pancasila, serta role model ideal, yaitu demokrasi. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa transisi harus diimbangi dengan kesadaran kolektif akan pentingnya kehidupan yang demokratis dan sejahtera. ● 

Memakmurkan Mesjid

Memakmurkan Mesjid Hery Sucipto ;  Sekretaris Bidang Kominfo dan Kerja Sama Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI)

REPUBLIKA, 27 April 2013

  

Jika ditelusuri dalam Alquran maupun hadis, masjid memiliki banyak fungsi strategis.  Pertama, fungsi teologis, yaitu sebagai tempat untuk melakukan aktivitas yang mengandung ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan total kepada Allah SWT. Fungsi ini disarikan dari ayat 18, surah al-Jin. "Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, karena itu, janganlah menyembah sesuatu pun selain Allah."  (QS al-Jin: 18). 

Ayat di atas menunjukkan dimensi tauhid tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Selain itu, makna pembebasan yang ditawarkan Islam. Pembebasan seorang Muslim dari belenggu kekufuran. Dengan kata lain, di dalam masjid tidak diselenggarakan pengkultusan yang dilarang agama dan ditolak oleh akal. 

Kedua, fungsi peribadatan. Masjid memiliki fungsi sebagai tempat menyelenggarakan ibadah. Fungsi peribadatan ini merupakan kelanjutan dari fungsi teologis yang menyatakan bahwa mas jid adalah tempat penyucian dari segala ilah dan penyucian atau pengesaan tersebut memiliki makna yang sebenarnya, jikalau dibarengi dengan peribadatan yang menunjukkan ke arah tauhid tersebut. 

Ketiga, fungsi etik, moral, dan so- sial. Peribadatan dianggap sebagai penyerahan total apabila disertai dengan nilai moral yang menyangkut gerakan hati dan fisik. Dengan kata lain, masjid hanya boleh dijadikan tempat untuk melakukan ibadah atau kegiatan-kegiatan duniawi yang mencerminkan etika dan moralitas luhur. 

Keempat, fungsi keilmuan dan kependidikan (tarbawiy). Dalam sejarah, fungsi ini dapat dilihat pada setiap aktivitas Nabi yang berpusat di masjid. Masjid di masa itu menjadi center of excellence, pusat pengembangan segala ilmu, kehidupan sosial dan bernegara.

Memakmurkan Masjid

Memahami pentingnya fungsi strategis itulah, Dewan Masjid Indonesia giat menerjemahkan dalam berbagai program nyata. Semua program DMI saat ini diberi tagline `Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid'. Dalam beberapa bulan terakhir, DMI telah melakukan kerja sama, antara lain, dengan Kemdikbud, Kemkes, Kemenhut, Askes, dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kerja sama dilakukan dalam bentuk pendirian 1.000 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis masjid di daerah yang belum ada PAUD-nya. 

Pendidikan sebagai kata kunci kemajuan suatu bangsa harus diupayakan sedini mungkin. Pencerahan dan dakwah dalam bidang pemberantasan dan pencegahan penyakit tubercolousis juga tengah dilakukan dengan Kementerian Kesehatan. Juga dengan Asuransi Kesehatan (PT Askes), mendirikan pos kesehatan berbasis masjid, serta pelatihan kader ten tang penanganan dan pelayanan kesehatan masyarakat. 

Filosofi dasarnya, jika masyarakat sehat, tentu umat Islam (yang menjadi bagian terbesar bangsa ini) juga tenang dan nyaman dalam melakukan ibadah dan kegiatan sosial lainnya di masjid maupun lingkungan sekitar. Ajaran `kebersihan sebagian dari iman', harus dijadikan spirit dalam upaya peningkatan kesehatan pribadi, masyarakat, dan ujungnya adalah sarana meningkatkan kualitas spiritual.

Sementara itu, masyarakat masjid juga diberdayakan dalam gerakan peng hijauan dan penanaman satu miliar pohon Kementerian Kehutanan. Penghijauan berbasis masjid cukup penting, dengan gerakan nyata penyerahan dan penanaman ratusan pohon dari Kemenhut setiap jumat di masjid-masjid besar.
Logikanya sederhana bahwa surga sering digambarkan dalam Alquran, di bawahnya mengalir air dan terdapat pepohonan hijau nan rindang. Untuk meraih surga maka umat Islam harus `membuat' surga di dunia, antara lain, dengan penghijauan lingkungan masjid. 

Pemberdayaan ekonomi juga tak kalah pentingnya. DMI melakukan kerja sama dengan Asbisindo, antara lain, dengan mendirikan unit-unit layanan perbankan syariah, seperti pendirian ATM, kantor kas, dan kantor cabang pembantu, di lingkungan masjid. Dengan upaya ini, diharapkan jamaah masjid dapat mengambil manfaat dan kalangan perbankan syariah juga dapat melakukan sosialisasi pentingnya bank bersistem bagi hasil tersebut. Demikian pula kerja sama dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), yang sudah terealisasi, antara lain, dalam program workshop tentang pengembangan bisnis dan kewirausahaan Islam bagi kalangan takmir masjid se-DKI Jakarta. Bisa dibayangkan, keberhasilan pemberdayaan masjid berarti pula telah membantu program pemerintah, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Menurut data BPS (Sensus tahun 2010), jumlah masjid di seluruh Indonesia sekitar 250 ribu unit. Jika ditambah dengan mushala dan langgar, totalnya sekitar 858 ribu unit. Dengan jumlah yang demikian besar, tentu masjid menjadi sangat strategis sebagai agen pemberdayaan dan perubahan. Semangat yang tinggi merealisasikan program pemberdayaan ini tentu harus didukung semua pihak. ●

Uji Sahih Obama

Uji Sahih Obama Hery Sucipto ;  Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta

REPUBLIKA, 14 November 2012

  

Barrack Hussein Obama kembali berjaya pada pilpres Amerika Serikat. Jagoan Partai Demokrat itu berhasil mengalahkan rivalnya dari Partai Republik, Mitt Romney, pekan lalu. Dengan kemenangan ini, untuk kedua kalinya Obama menjadi presiden AS hingga empat tahun mendatang. Bagi sebagian kalangan, kemenangan Obama telah memberikan harapan baru bagi perubahan dan terciptanya tatanan dunia yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan. Namun, tak sedikit pula yang meragukan presiden kulit hitam pertama Amerika itu dapat mewujudkan harapan berbagai pihak mengingat banyaknya kepentingan, baik politik maupun ekonomi terkait eksistensi Obama maupun menyangkut masa depan Negeri Paman Sam tersebut. Uji Sahih Empat tahun periode pertama Oba- ma memimpin negara adidaya tentu memberikan banyak pelajaran, baik terkait dengan perubahan dan dinamika di dalam negeri maupun menyangkut kebijakan politik luar negerinya. Dua peristiwa domestik paling dirasakan se kaligus menjadi tantangan terbesar Obama adalah badai krisis moneter pada awal kepemimpinannya, yakni pada 2008.  Tingkat pengangguran yang tinggi, hingga mencapai delapan persen lebih, atau sekitar 13 juta orang, belum lagi me- nurunkan daya beli masyarakat. Seakan berpacu dengan waktu, Obama hendak menaikkan pajak bagi orang-orang kaya untuk kepentingan rakyat AS.  Meski hingga kini belum berhasil diwujudkan, soal pajak mendominasi tema kampanye Obama. Ia bahkan meng ancam akan segera menyetujui RUU Pajak ini jika kalangan "the have" tetap bersikeras menolaknya. Kini, perekonomian AS memang mulai membaik meski lambat.  Dampak lainnya, krisis menyebabkan resesi ekonomi global, termasuk dirasakan Indonesia. Kegiatan ekspor-impor kedua negara sempat mengalami titik terendah. Bahkan, meski tidak langsung, juga "menginspirasi" bagi terjadinya krisis ekonomi di Eropa. Sementara itu, kebijakan luar negeri Obama yang berdampak langsung pada stabilitas politik dalam negerinya, terutama adalah penarikan pasukan Amerika dari Irak dan Afghanistan secara bertahap. Hal ini berdampak positif, termasuk bagi naiknya popularitas sosok yang pernah bersekolah di Indonesia itu. Dua hal tersebut bisa dikatakan uji sahih politik dan strategi Obama menghadapi persoalan bangsanya. Hanya pertanyaannya adalah, apakah kedua hal di atas dapat dijadikan patokan keberhasilan uji sahih strategi kebijakan politik Obama dalam memimpin AS?  Mengatakan berhasil tentu saja terlalu dini mengingat kompleksitas persoalan yang dihadapi Amerika. Dalam konteks perannya di kancah internasional, Obama masih dibelit dengan banyak masalah, seperti sengketa Laut Cina Selatan, instabilitas politik di Timur Tengah dan dunia Arab, persoalan nuklir Iran dan Korut, hubungan dengan Rusia dan Cina yang lebih dominan kontradiktif. Juga soal hasrat penguasaan negara-negara Asia Timur jauh (termasuk di dalamnya Indonesia) terkait ancaman dominasi Cina di kawasan tersebut, serta masalah hubungan Paman Sam dengan dunia Islam yang kerap diwarnai ketidakharmonisan terkait kasus-kasus HAM maupun kebebasan berekspresi yang sering memunculkan kasus berbau SARA. Berbagai persoalan itu sekaligus akan menjadi uji sahih berikutnya, apakah Obama akan mampu melewati masa kedua kepemimpinannya ini dengan baik. Hal ini penting pengingat negara adidaya tanpa tanding itu kerap memunculkan kebijakan kontroversial yang memicu kebencian banyak pihak.  Jalan terbaik Di luar itu, masalah krusial yang menurut penulis mendesak diselesaikan adalah konflik dan perdamaian di Timur Tengah, khususnya Palestina-Israel, termasuk proses demokratisasi pasca-Arab Springs yang melanda negara-negara Arab beberapa waktu lalu. Perdamaian di Timur Tengah diyakini sulit terwujud tanpa peran nyata dan berkeadilan dari Amerika Serikat. Hanya masalahnya, selama ini kebijakan politik luar negeri AS terkait Timur Tengah cenderung membela dan mendukung Israel. Jika akar persoalannya adalah masalah ketidakseimbangan politik AS terhadap Palestina dan Israel maka perdamaian akan sulit tercapai. Israel sejauh ini berani sewenang-wenang karena merasa didukung AS. Sementara, negara-negara Arab, dunia Islam, bahkan PBB juga tidak bisa banyak berbuat karena besarnya pengaruh AS dalam ranah politik negara-negara tersebut.  Maka, jalan terbaik bagi Obama jika AS benar-benar beriktikad baik ikut mewujudkan tatanan dunia yang damai dan sejahtera adalah dengan menerapkan balance politic (politik keseimbangan) terhadap semua negara.  Penerapan politik keseimbangan sekaligus akan mengantarkan Obama sebagai pemimpin AS yang teruji sahih dengan baik dan dikenang publik dunia sebagai pelopor sejati perdamaian dunia. Politik rasial dan kotor akan lenyap pada era kepemimpinannya. Tidak mudah me mang, tapi Obama harus mencoba merintisnya. Bagi Indonesia, tampilnya Obama untuk kedua kali sebagai presiden AS harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dalam politik tidak ada yang gratis. Prinsip kerja sama saling menguntungkan dan kesetaraan adalah bentuk ideal dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Maka, dalam konteks Indonesia, pemerintah harus bekerja keras agar dapat mengambil keuntungan dari AS.  Bargaining power kita selama ini lemah maka menjadi PR bagi pemerintahan Presiden SBY meningkatkan daya tawar tersebut. Perlu diingat, posisi Indonesia dalam percaturan internasional, dari sudut pandang apa pun, cukup strategis. Ini modal berharga. Tinggal kembali kepada pemerintah apakah mampu mengelola potensi tersebut untuk kemaslahatan rakyat. ●

Reaksi dan Agenda Penistaan

Reaksi dan Agenda Penistaan Hery Sucipto ;  Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

REPUBLIKA, 18 September 2012

Jagad publik kembali digegerkan dengan munculnya film yang menyerang kesucian ajaran Islam, yakni “Innocent of Muslim“. Film yang disutradarai Sam Bacile itu diunggah di situs YouTube dan dalam sekejap menyulut amarah publik internasional, khususnya umat Islam.

Para pemain film ini, seperti dilansir banyak media, termasuk Republika, mengaku telah merasa dibohongi. Mereka tidak diberitahu skenario sesungguhnya film tersebut. Skenario film, menurut para pemain, diubah tanpa sepengetahuan mereka. Karena kecewa itulah, mereka berencana menuntut sang sutradara dan produser yang memproduksi film tersebut.

Penistaan Agama

Sebenarnya, kasus pelecehan agama bukan kali ini saja dilakukan aktivis maupun oknum di negara-negara Barat. Sebut saja misalnya, Pendeta Amerika Terry Jones dengan kampanye membakar kitab suci Alquran beberapa waktu lalu. Pada 2005, di Norwegia seorang kartunis membuat kartun Nabi Muhammad yang kemudian menyulut kemarahan publik internasional.

Di Belanda, politisi oposisi dan antiIslam, Geers Wilders, yang partainya baru saja menelan kekalahan telak dalam pemilu negeri itu pekan lalu, juga membuat film penghinaan terhadap Muhammad SAW beberapa waktu lalu. Masih banyak lagi karya-karya yang melecehkan agama dan umat Islam, termasuk di akhir era 80-an, Salman Rushdi dengan “The Satanic Verses“-nya.

Para seniman dan tokoh tersebut, dengan dalih karya seni, menciptakan karyanya untuk kepentingan seni semata. Padahal, sebuah seni-dan memang sudah seharusnya-tetap harus mengedepankan etika dan nilai-nilai universal kemanusiaan. Dengan demikian, sebuah karya seni akan dihargai dan dinilai sebagai sebuah karya yang indah. Namun sebaliknya, apa yang dilakukan para seniman di atas, selain telah menistakan nilai agama, juga telah merendahkan martabat dan karya seni itu sendiri.

Dengan dampak negatif dan massif yang ditimbulkan dari “Innocent of Muslims“ dan karya seni sejenis itu, sulit rasanya dihindari penilaian sebagian kalangan bahwa kemunculan film tersebut ada agenda tertentu untuk merusak kerukunan dan kedamaian di masyarakat, khususnya untuk merusak citra Islam. Namun, satu yang pasti, munculnya karya seni yang kontroversial, apalagi menyinggung agama tertentu, sudah pasti akan mengganggu stabilitas dan keamanan publik. Inilah yang kita saksikan, terutama di negara-negara Timur Tengah, dunia Arab, dan bahkan di sebagian negara-negara Barat sendiri.

Respons Timur Tengah

Berbeda dengan di Indonesia yang terlihat sepi dari aksi jalanan, demo masif berhari-hari memprotes film “Innocent of Muslims“ terlihat sangat keras di negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara (Arab Maghribi). Yang paling parah di Libya, demo warga bahkan menewaskan dubes AS dan ketiga stafnya. Washington pun marah dan mengerahkan 2 kapal perang ke Libya.

Di Mesir, kedubes AS menjadi sasaran amuk massa. Lebih dari 200 orang cedera dalam aksi itu. Di Tunisia juga demikian, bahkan kedubes AS dan sekolah milik Paman Sam ditutup sementara. Di Sudan, bukan saja kedubes AS yang menjadi sasaran, tetapi juga kedubes Inggris dan Jerman tak luput dari aksi massa.
Bahkan KFC, restoran cepat saji asal Amerika, dibakar massa. Di Afghanistan, 

munculnya film tersebut menjadi pembenar Taliban menyerang kamp militer Pangeran Harry dari Inggris.

Di tengah euphoria Arab springs (revolusi Arab) yang telah berhasil menumbangkan beberapa rezim otoriter di kawasan dunia Arab dan Timur Tengah, kemunculan film tersebut secara umum seakan menjadi amunisi baru dari amarah publik terhadap pemerintah Amerika Serikat (AS). Beberapa alasan berikut dapat menjelaskan kemarahan yang dahsyat tersebut.

Pertama, selama ini kebijakan AS di Timur Tengah dinilai kerap memarginalkan negara-negara Arab dan Timur Tengah, serta lebih memihak Israel. Para tiran di dunia Arab, seperti Husni Mubarak, Ali Zein Abidin di Tunisia, dan lainnya, meski menindas rakyatnya, tapi didukung penuh oleh AS. Sebaliknya, rezim yang tak sejalan dengan Amerika, seperti Qadafi di Libya, Bashar Assad di Suriah, Saddam Hussein di Irak, Ahmadinedjad di Iran, dan lainnya, akan dimusuhi dan dilengserkan. Publik juga tahu, bagaimana AS dengan getol menyerang Irak, Libya, dan Afghanistan merupakan bukti lain kebijakan AS yang jauh dari nilai kemanusiaan.

Kedua, fakta ketidakadilan politik AS di Timur Tengah telah memicu sikap politik publik Timur Tengah dengan caranya sendiri. Dalam konteks inilah sebenarnya kita dapat membaca bahwa kemarahan publik di Timur Tengah dan dunia Arab tidak semata protes atas film “Innocent of Muslims“, tetapi lebih sebagai kemarahan politis. Berbeda dengan sikap pemerintah di negara-negara Arab yang cenderung tak tegas dan diam, rakyat Timur Tengah memanfaatkan film itu sebagai “pembalasan“ atas arogansi AS selama ini.

Ketiga, dari kasus ini, sebenarnya AS dapat belajar, minimal di masa mendatang, agar lebih bijak dan hati-hati lagi dalam merumuskan kebijakan politiknya terkait Timur Tengah. Meskipun di Amerika sendiri, sikap dan tindakan yang merendahkan agama tertentu adalah hal biasa.

Namun, tanpa disadari, efek domino dari sikap tersebut telah merugikan bukan saja pemerintah AS sendiri, melainkan juga dunia internasional yang terus mengampanyekan pentingnya hidup rukun, menjunjung pluralitas, dan mengedepankan harmonisme di tengah perbedaan. Agama, bagaimana pun mempunyai peran strategis dalam kehidupan, meski kaum kapitalis, seperti penulis Roger S Gottlieb, kerap menganggap agama sebagai sumber kekerasan dan terorisme.

Nah, film “Innocent of Muslims“ seakan telah meruntuhkan bangunan harmoni dan inklusifisme, di sisi lain telah memunculkan tindakan radikalisme dan militanisme baru yang tidak sejalan dengan kampanye hidup damai. Pelajaran berharga ini menyadarkan kita semua dan sudah seharusnya menjadi perhatian dunia-bahwa kampanye, komitmen, dan promosi perdamaian dunia harus selalu diikuti tindakan nyata. Jika tidak, hanya akan menjadi pekerjaan wacana yang sia-sia belaka. ●

Transformasi Timur Tengah

Transformasi Timur Tengah

Hery Sucipto, Direktur Pusat Studi Timur Tengah dan Dunia Islam

Universitas Muhammadiyah Jakarta

SUMBER : REPUBLIKA, 05 April 2012

Fenomena Arab Spring, sebutan bagi proses revolusi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, telah memberikan banyak pelajaran, terutama soal nilai-nilai demokrasi sebagai tatanan modern dan instrumen menyejahterakan rakyat.

Euforia demokrasi ini tentu menjadi hal positif. Meminjam terma Huntington (1991), fenomena semacam ini dapat disebut “gelombang ketiga demokratisasi” atau “revolusi demokrasi”.

Sebagai sebuah sistem, demokrasi sejauh ini masih dinilai sebagai model tatanan paling ideal di era modern. Ten tu tidak mudah menjalankan sistem demokratis di tengah perkembangan global saat ini. Apalagi, di negara di mana pro ses transisi tengah berlangsung, yang sebelumnya pemerintahan dijalankan de ngan sistem otoriter yang meniadakan partisipasi rakyat.

Tantangan Nyata

Banyak faktor yang dapat menghambat dan menjadi tantangan serius bagi upaya transformasi demokrasi di Timur Tengah dan dunia Arab usai Arab Spring. Pertama, menyangkut mentalitas. Kekuasaan yang sebelumnya dijalankan secara korup dan otoriter adalah persoalan nafsu kuasa untuk menumpuk kenikmatan dan kekayaan. Dan, menelantarkan dan memiskinkan rakyat. Lingkaran segelintir orang, yakni kroni penguasa dan partai pendukungnya adalah pendukung utama dari rezim antidemokrasi tersebut.

Rezim Husni Mubarak di Mesir, Zein Abidin di Tunisia, Qadafi di Libya, dan

Ali Abdullah Saleh di Yaman terjungkal karena nafsu kuasa tersebut. Meski telah tumbang, kini para kroni korup itu masih berkuasa, khususnya di Mesir melalui Dewan Agung Militer. Dan Yaman, dengan sosok presiden terpilih, Abdo Rabo (yang sebelumnya wapres Abdullah Saleh). Tak heran di kedua negara itu proses transisi dan transformasi demokrasi berlangsung sangat alot dan tertatih-tatih.

Kedua, belum adanya modal sosial yang memadai. Pemikir Barat, Robert Putnam (1993), mengatakan, “Building social capital will not be easy, but it is the key to making democracy work (Tak ada demokratisasi tanpa modal sosial meskipun untuk membangunnya bukan perkara yang mudah).” Masyarakat yang memiliki modal sosial disebut Putnam sebagai civic community yang mempunyai ciri-ciri: setiap anggota masyarakat secara aktif melibatkan diri dalam urusan publik, mengutamakan persamaan (dalam keberagaman), dan ada hak serta kewajiban yang sama bagi semua. Sifat-sifat yang menonjol adalah solidaritas, kepercayaan, dan toleransi.

Di negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab, modal sosial ini tidak dijumpai bahkan sekalipun di negara yang ba ru saja menata transisi menuju demokrasi seperti Mesir, Libya, Tunisia, dan Yaman. Secara umum, di keempat negara tersebut—juga di belahan lain di kawasan tersebut—ancaman konflik antaretnis, suku, dan agama sangat nyata.

Di Mesir bahkan beberapa kali kerusuhan antaragama (Muslim-Kristen Koptik), di Libya perseteruan antara suku yang satu dengan suku lain (banyak kabilah), demikian halnya di Yaman, yang banyak terdapat kelompok ekstrem. Jadi, toleransi, kebersamaan, dan kesadaran partisipasi serta persatuan yang menjadi nilai dasar dalam modal sosial itu, sadar atau tidak, justru diberangus oleh warga di negara itu sendiri.

Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali para elite, pemerintah berkuasa, serta masyarakat luas menyadari bahwa untuk menegakkan demokrasi bagi kemakmuran bersama, kedua hal serius di atas harus segera diatasi. Untuk itu, diperlukan kebersamaan seluruh komponen bangsa agar cita-cita negara demokratis dapat terwujud.

Peran Indonesia

Di sisi lain, pengalaman dan keberhasilan Indonesia melewati transisi demokrasi pascajatuhnya rezim Orde Baru, dapat menjadi pelajaran penting. Semangat menimba pengalaman dari Indonesia itu misalnya tampak dari beberapa komponen masyarakat Mesir, termasuk pihak Mahkamah Konstitusi negeri Fir'aun itu, yang datang ke Tanah Air beberapa waktu lalu untuk bertukar pikiran mencari formulasi terbaik bagi transisi demokrasi di negaranya. Begitupun para tokoh Indonesia yang telah diundang ke Mesir untuk tujuan serupa.

Sementara itu, juga terdapat modal berharga lainnya, yakni secara historis ikatan emosional yang cukup kuat antara Indonesia dan dunia Arab. Palestina bahkan sudah memberi dukungan sebelum proklamasi, yakni pada 7 September 1944, saat PM Jepang, Kuniaki Koiso, mengucapkan janji historisnya memberi kemerdekaan RI. Lalu, Mesir menjadi negara pertama pascaproklamasi yang mengakui kemerdekaan, yakni pada 23 Maret 1946, disusul negara-negara Liga Arab, seperti Irak, Yaman, Saudi, Yordania, Suriah, dan Lebanon (Latif: Negara Paripurna, 2011).

Sikap proaktif Indonesia berbagi pengalaman itu sekaligus membuktikan sejauh mana keseriusan dan efektivitas kita menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan konstitusi kita, yakni ikut menyejahterakan bangsa lain melalui penegakan perangkat demokrasi. Walhasil, Indonesia harus mempunyai strategi jelas dalam ikut mewarnai proses transisi demokrasi yang tengah berlangsung di Timur Tengah tersebut. ●

Revivalisme Islam Asia Tenggara

Revivalisme Islam Asia Tenggara

Hery Sucipto, DIREKTUR PUSAT KAJIAN TIMUR TENGAH DAN DUNIA ISLAM (PKTTDI) FISIP-UMJ

Sumber : REPUBLIKA, 12 Desember 2011

Perang Salib telah membuat dunia Islam semakin terpuruk. Dunia Islam berada di bawah penjajahan negara-negara Barat. Sejak saat itu dunia Islam menghadapi fron perjuangan selanjutnya, yakni melawan penjajahan. Hasilnya, pada pertengahan abad 20, dunia Islam berhasil mengenyahkan penjajahan dan merebut kembali kemerdekaan. Dengan diperolehnya kemerdekaan, umat Islam punya kesempatan untuk membangun kembali kejayaan peradabannya sebagaimana pernah diraih kekhalifahan Umayah di Baghdad dan kekhalifahan Abbasiyah di Kordova.

Jika di masa lalu peradaban Islam bersinar di Timur Tengah dan Eropa, di era globalisasi sekarang ini banyak yang meyakini bahwa fajar kebangkitan Islam akan terbit dari Asia Tenggara. Indonesia dan Malaysia menjadi bagian terpenting yang berpotensi untuk memimpin dunia baru Islam. Sementara cahaya peradaban yang pernah terbit di Timur Tengah kini telah redup. Di abad modern ini tidak ada lagi optimisme bahwa Timur Tengah akan mampu mempertahankan kegemilangan peradaban yang pernah ditorehkan di pentas sejarah.

Sementara itu, Islam di Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Malaysia, semakin solid. Berbagai rintangan dan krisis yang mewarnai perjalanan menuju kebangkitan dan kemajuan dapat diatasi secara perlahan tapi pasti. Konsolidasi yang semakin solid di tingkat regional dan internasional menjadi instrumen ampuh untuk mewujukan potensinya sebagai pemimpin baru dunia Islam.

Islam kontemporer
Islam di Asia Tenggara tumbuh subur dan berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan besar yang patut diperhitungkan. John L Esposito dalam artikelnya berjudul "Islam's Southeast Asia Shift, a success that Could Lead Renewal in the Muslim World" yang dimuat Asiaweek edisi 4 April 1997 menyoroti perkembangan Islam di Asia Tenggara pada masa kontemporer ini. Ketika banyak orang mengidentikkan Islam dengan Arab, Esposito mengatakan, Islam Asia Tenggara adalah Islam periferal. Pada tahun 1990-an, Esposito mengungkapkan kekagumannya bahwa Islam di Asia Tenggara terutama di Malaysia dan Indonesia akan memainkan peranan penting dalam memimpin dunia Islam.

Ramalan bahwa fajar kebangkitan dunia Islam akan terbit dari Asia Tenggara telah banyak disampaikan para pakar dan ilmuwan, baik sarjana Barat maupun sarjana Timur (buku-buku yang membahas soal ini antara lain: Mohammed Ayoob (Ed), 1981, The Politic of Islamic Resurgence, Croom Helm London; James P Piscatory (Ed), 1983, Islam in the Political Process, Cambridge University  Press; John L Esposito (Ed), 1983, Voices of Resurgent Islam, Oxford University Press). Mereka hampir memiliki keyakinan yang seragam bahwa kebangkitan Islam Asia Tenggara merupakan sesuatu yang taken for granted. Para sarjana Barat dan Timur mengakui kebangkitan Asia Tenggara, baik secara historis, sosiologis, politis, maupun secara natural.

Di samping ramalan itu, berdasarkan pada catatan sejarah, pembaruan Islam baik secara politis maupun kultural pada umumnya selalu datang dari kawasan periferal, seperti Iran, Turki Usmani, Asia Selatan, dan Asing Tenggara, yang membentangkan kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan besar. Pada abad ke-21 ini, sejarah itu sepertinya akan mengulangi dirinya sendiri, yakni pembaruan akan kembali datang dari kawasan periferal. Kawasan Asia Tenggara akan terus bergeser dengan bergerak menuju 'pusat' sebagai sebuah kekuatan dinamis, yakni pembaruan dalam tubuh Islam dan masyarakat Islam. Alhasil, dunia baru Islam di era globalisasi ini akan dimulai dari Asia Tenggara.

Era globalisasi yang ditandai dengan globalisasi ekonomi menampilkan Asia sebagai sebuah pasar kuat. Komunikasi massa juga telah memacu penemuan kembali Islam Asia Tenggara, baik secara kultural maupun ekonomi. Pada saat dunia Arab dibayang-bayangi kepentingan strategis minyak dan ledakan politik Asia Barat, Malaysia dan Indonesia muncul sebagai pemain penting dalam kepemimpinan dunia Islam. Pertumbuhan ekonomi Malaysia, politik Muslim, dan pluralisme mengubur stereotip negatif yang ditampilkan oleh peristiwa-peristiwa dari Revolusi Iran sampai perang sipil Aljazair.

Ketika dunia memandang Islam tidak cocok dengan abad modern dengan tuduhan terorisme dan radikalisme, Islam Asia Tenggara memperlihatkan alternatif-alternatifnya. Islam di Asia Tenggara jauh lebih multireligius, multikultural, moderat, dan pluralistik. Di Asia Tenggara terdapat dinamisme, kesejahteraan, dan pertumbuhan yang tidak terdapat di kawasan Asia Barat. Para intelektual Muslim memainkan peran lebih besar dalam membangun Indonesia dan Malaysia.

Di Indonesia, peran Islam sudah semakin transparan dalam lanskap politik dan institusi, dalam pemerintahan sampai ke LSM-LSM. Para sarjana dan profesional sedang memformulasikan suatu bentuk pemikiran kreatif tentang pembaruan keagamaan, sosial, demokratisasi, pluralisme, dan hak-hak perempuan dalam dunia Islam.

Malaysia dan Indonesia adalah sebentuk jawaban bahwa Islam sangat kompatibel dengan era modernisasi, dan peradaban Islam juga tidak pernah berkonflik dengan Barat. Kedua negara itu juga dengan terang-terangan menegaskan identitas keislamannya, namun pada saat yang sama mempromosikan pluralisme.

Karakteristik Islam Asia Tenggara
Melihat perkembangan dan dinamikanya saat ini, Islam di Asia Tenggara sangatlah unik dan setidaknya memiliki empat karakteristik. Pertama, pluralis. Fakta sejarah memang mencatat bahwa budaya Islam Melayu dari segi keagamaannya, secara fikih yang menonjol adalah madzhab Syafi'i, dan secara teologis adalah Asy'ari. Namun, pada perkembangan kontemporer di era globalisasi ini, di mana berbagai aliran dapat masuk dan berkembang pesat, dunia Melayu semakin menonjolkan pluralisme keagamaan.

Kedua, toleran. Di samping kebudayaan orang-orang Melayu sendiri yang menonjolkan budaya toleransi yang kuat, penyebaran Islam di bumi Melayu tidak pernah mengenal model fundamentalisme Islam. Fundamentalisme tersebut hanya terjadi sekali ketika gerakan Paderi muncul di Sumatra Barat dengan menempuh jalan kekerasan. Fundamentalisme juga muncul belakangan ini, namun sudah banyak ditentang oleh arus utama yang lebih representatif. 

Ketiga, moderat. Islam yang tumbuh di Malaysia dan Indonesia memiliki sikap yang lebih moderat, toleran, dan kooperatif kepada penguasa. Berbeda dengan pertumbuhan Islam di Timur Tengah yang lebih opresif terhadap lawan-lawan politiknya. Ideologi politik Indonesia dan Malaysia adalah ideologi yang sangat relevan dengan ajaran-ajaran Islam. Ideologi Pancasila di Indonesia dinilai sudah sesuai dengan Islam sehingga tidak perlu ditentang dengan kekerasan. Bahkan di Malaysia, Islam disebut agama seni sehingga persoalan-persoalan ideologis tidak akan pernah menjurus pada konflik kekerasan.

Keempat, pendekatan kultural. Di Malaysia, Islam dikembangkan dengan jalan kultural. Salah satunya dengan pembentukan Jaringan Usahawan Melayu Antarbangsa (JUMA). Begitu juga di Indonesia, sejak berlakunya kebijakan fusi partai-partai Islam umat Islam lebih memilih jalur kultural sebagai wahana perjuangannya. Berbeda dengan dunia Timur Tengah, Islam disebarkan dengan pendekatan politik sehingga sampai detik ini sering kali mengalami kegagalan. ●