Menanti Diplomasi Poros Maritim Presiden Jokowi Aris Heru Utomo  ;  Staf KBRI Beijing

DETIKNEWS, 08 November 2014

                                                

                                                                                                                       

Sabtu ini (8 November 2014) untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara RI melakukan lawatan ke luar negeri dalam rangka menghadiri KTT APEC di Beijing. Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di Beijing pada pukul 5 sore waktu setempat. Sejumlah kegiatan telah menanti Presiden Jokowi, mulai dari pertemuan APEC itu sendiri hingga pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara seperti Tiongkok, Jepang, AS dan Rusia. Selain itu Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk mengunjungi pelabuhan dan pembangkit listrik di Tianjin serta memberikan sambutan di acara APEC CEO Summit dan Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok. Dari sejumlah isu yang dibahas dalam rangkaian pertemuan APEC tersebut di atas, salah satu hal yang ditunggu adalah penyampaian visi dan misi Presiden Jokowi mengenai pembentukan poros maritim global yang dikaitkan dengan kerjasama maritim di kawasan yang lebih terintegrasi, berkelanjutan dan saling menguntungkan. Presiden Jokowi dapat menjelaskan kepada anggota ekonomi APEC mengenai tujuan pembentukan poros maritim global sebagai upaya untuk menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai wilayah perairan yang paling aman di dunia bagi semua aktivitas laut yang dilakukan oleh masyarakat dan para pelaku usaha. Indonesia juga dapat menyampaikan langkah yang akan ditempuh seperti mengembangkan industri perkapalan dalam negeri dan memanfaatkan sumber daya alam di laut dan kawasan pesisir dengan mengedepankan prinsip yang beriringan antara produktivitas dan kelestarian alam. Selain berbicara di dalam forum APEC, selama di Beijing Presiden Jokowi berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara seperti AS, Rusia, Jepang, Mexico dan tentu saja dengan pemimpin negara tuan rumah Tiongkok. Beberapa di antara negara tersebut adalah negara yang memiliki hubungan kemitraan strategis seperti Tiongkok yang merupakan mitra strategis komprehensif bagi Indonesia sejak tahun 2013. Agenda dua buah pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping dan PM Li Keqiang sudah terjadwal pasti hari Minggu pagi. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi dapat mengingatkan kembali mengenai adanya kesamaan visi dan misi kemaritiman Indonesia dan Tiongkok. Jika Indonesia akan mengembangkan konsep poros maritim dunia, maka Tiongkok memiliki konsep Jalur Sutera Maritim abad ke-21. Presiden Jokowi dapat menyambut baik konsep Jalur Sutera Maritim abad ke-21 yang dilontarkan pertama kali saat Presiden RRT Xi Jinping berkunjung ke Jakarta tanggal 2-3 Oktober 2013. Konsep yang menekankan mengenai perlunya kerjasama maritim untuk meningkatkan sikap saling percaya dan memperkuat kerjasama ekonomi, sosial dan budaya antara Tiongkok dan negara-negara di Asia Tenggara sangat sejalan dengan konsep poros maritim global. Presiden Jokowi juga dapat mengapresasi pembentukan Dana Kerjasama Maritim Tiongkok-ASEAN dengan alokasi dana sebesar US$ 484 juta yang akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek peningkatan konektivitas maritim dan kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara dalam mengelola sumber daya dan keamanan. Lebih lanjut Presiden Jokowi juga dapat menyampaikan posisi Indonesia di Asian Investment Infrastructure Bank (AAIB) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur usulan Tiongkok yang sudah diluncurkan pada tanggal 24 Oktober 2014 dan ditandatangani 21 negara. Indonesia meski sejak awal diundang oleh Tiongkok dan mengikuti semua pertemuan konsultasi namun belum mengambil keputusan karena adanya transisi kepemerintahan. Berdasarkan hubungan kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Tiongkok dan adanya kesamaan visi dan misi kerjasama maritim, upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara kiranya dapat dikembangkan melalui implementasi proyek kerjasama maritim, baik yang terkait dengan masalah keamanan maupun ekonomi. Dalam hal kerjasama keamanan maritim di kawasan, Indonesia dapat menggandeng negara-negara ekonomi APEC, khususnya negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, untuk aktif melakukan diplomasi preventif dengan mengelola potensi konflik menjadi peluang dan salah satu negara yang dapat diharapkan adalah Tiongkok. Sebagai suatu negara yang tengah mengembangkan kekuatan ekonomi dan militer berbasis maritim, Tiongkok dapat menjadi pilihan terbaik untuk menjadi mitra dalam memperkuat kerjasama maritim baik dalam hal pendanaan maupun teknologi. Sedangkan menyangkut kerjasama ekonomi, diplomasi maritim dilakukan untuk merealisasikan maritime inter-connectivity yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Pelaksanaannya tidak harus dari awal karena bisa memberdayakan berbagai perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman di bidang kemaritiman yang sudah ada selama ini, misalnya kesepahaman kerjasama maritim dan pengembangan pusat kelautan dan Iklim, pembentukan komite kerjasama maritim dan kerjasama perikanan. Berdasarkan perjanjian yang sudah ada, Presiden Jokowi dapat meyakinkan Tiongkok misalnya, untuk segera merealisasikan komitmennya untuk membantu membangun sektor maritim seperti membangun ‘deep sea ports’ di Jakarta (New Tanjung Priok) seperti yang sudah dirintis Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Pelindo. Termasuk realisasi proyek-proyek yang terdapat dalam Five-Year Development Program for Trade and Economic Cooperation yang disepakati pada saat kunjungan Presiden RRT ke Jakarta pada bulan Oktober 2013 dan berada dibawah koordinasi Kementerian Perekonomian. Pada akhirnya, Presiden Jokowi dapat meyakinkan bahwa dengan stabilitas politik dan ekonomi yang dimiliki Indonesia dewasa ini dan pertumbuhan ekonomi yang relatif, potensi dan peluang untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan konektivitas di sektor maritim sangat menjanjikan dan menguntungkan bagi siapa pun. Dan jika sebagian besar kerjasama maritim yang disepakati dapat segera diimplementasikan dalam bentuk-bentuk proyek-proyek pembangunan seperti infrastruktur konektivitas maritim yang bermanfaat bagi kelancaran lalu lintas laut dan peningkatan produktivitas barang dan jasa di berbagai daerah di Indonesia, maka langkah diplomasi poros maritim Presiden Jokowi di KTT APEC di Beijing dapat dikatakan berhasil dan menjadi bagian dari diplomasi pro rakyat. ●

Masa Depan Demokrasi Hongkong Aris Heru Utomo  ;   Pemerhati Hubungan Internasional; Staf KBRI Beijing, China

DETIKNEWS,  13 Oktober 2014

                                                                                                                       

Bom waktu bernama demokrasi warisan Inggris tahun 1997 akhirnya meletup 17 tahun kemudian ketika demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan pro demokrasi berlangsung pada akhir September 2014. Sekitar sepuluh ribu demonstran menduduki kawasan pusat keuangan Hong Kong guna menolak keterlibatan Beijing dalam nominasi calon Kepala Eksekutif Hong Kong pada pemilihan umum langsung tahun 2017 mendatang. Disebut sebagai bom waktu karena isu demokrasi sejatinya ditinggalkan Gubernur Hong Kong terakhir, Chris Patten, menjelang pelepasan Hong Kong di tahun 1990an. Oleh Beijing, isu demokrasi diadopsi dalam Basic Law pada tahun 1990 yang di antaranya memasukkan komitmen pemilihan kepala eksekutif di Hong Kong secara langsung pada tahun 2017 dan pencalonannya akan dilakukan oleh sebuah komite pemilihan. Dimasukannya isu demokrasi oleh Beijing pada saat itu merupakan suatu lompatan besar karena ketika menjadi koloni Inggris, masyarakat Hong Kong justru tidak mengenal praktik demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Di bawah koloni Inggris, tidak sedikitpun masyarakat Hong Kong menikmati kehidupan berdemokrasi karena sebanyak 28 orang Gubernur yang pernah memimpin Hong Kong adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh London. Ketika pada tahun 1997 Hong Kong kembali ke Tiongkok, setelah selama 155 tahun berada di bawah koloni Inggris, isu demokrasi langsung diimplementasikan sehingga masyarakat Hong Kong bisa memiliki anggota parlemen yang setengahnya dipilih langsung oleh publik dan setengahnya lagi merupakan perwakilan dari apa yang disebut sebagai konsitusi fungsional. Sedangkan pemimpin Hong Kong yang disebut sebagai Kepala Eksekutif dipilih sendiri oleh masyarakat Hong Kong melalui sebuah komite yang beranggotakan 1.200 orang. Selanjutnya sesuai Basic Law, kepala eksekutif akan dipilih langsung oleh masyarakat Hong Kong pada tahun 2017 dan bukan oleh sebuah komite seperti sekarang ini. Calon-calon kepala eksekutif dinominasikan oleh sebuah komite pemilih yang anggota-anggotanya juga masyarakat Hong Kong sendiri. Karenanya aksi demonstrasi menentang keputusan Kongres Rakyat Nasional (Parlemen) Tiongkok pada Agustus 2014, yang memutuskan calon kepala eksekutif yang maju dalam pemilihan mesti mendapat persetujuan komite pemilih, dan diikuti dengan tindak kekerasan dipandang agak mengherankan karena keputusan Parlemen Tiongkok tersebut sudah sejalan dengan Basic Law. Seperti disebutkan dalam editorial harian China Daily tanggal 30 September 2014, surat kabar terbesar berbahasa Inggris di Tiongkok yang pandangannya selalu sejalan dengan Pemerintah Tiongkok, sulit untuk membayangkan bahwa kehidupan demokrasi di Hong Kong akan dapat dikembangkan melalui aksi kekerasan, melakukan penyerangan ke kantor pemerintah dan memaksakan kehendak. Sangat tidak terbayangkan bahwa tindak kekerasan akan dapat membawa masyarakat kepada kehidupan dan harmoni sosial yang lebih baik. Masih menurut editor China Daily, aksi demonstrasi di kawasan pusat keuangan pada dasarnya tidak lebih dari upaya untuk memaksakan agenda yang dimiliki para ektremis politik, sebutan bagi inisiator demonstrasi untuk menguasai Hong Kong dengan cara apapun meski tidak demokratis, seperti tercermin dari wacana pembentukan “pemimpin eksekutif bayangan” di Hong Kong melalui referendum ilegal. Pemerintah Tiongkok melihat bahwa berbagai aksi demonstrasi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari intervensi asing untuk mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Hong Kong yang berujung pada penggoyangan stabilitas politik di Tiongkok seperti yang dilakukan kepada bekas Uni Soviet dan negara-negara di Timur Tengah. Lebih jauh Pemerintah Tiongkok juga meyakini bahwa aksi demonstrasi bukan murni disebabkan oleh isu politik menyangkut pemilihan umum langsung tetapi lebih kepada ketidakpuasan masyarakat Hong Kong terkait masalah perekonomian yang sejalan dengan berkurangnya peran ekonomi Hong Kong. Jika di tahun 90-an Hong Kong sangat berperan sebagai pusat keuangan dengan menjadi pintu masuk para investor asing ke Tiongkok, maka kini peran tersebut sudah sangat berkurang karena sudah tergantikan oleh beberapa kota lain di Tiongkok seperti Shanghai dan Shenzhen. Pada saat bersamaan, sebagai akibat dari semakin semakin membaiknya tingkat kemakmuran warga Tiongkok daratan, terjadi pula peningkatan kecemburuan sosial masyarakat Hong Kong terhadap masyarakat Tiongkok daratan. Hal ini tampak antara lain dari semakin banyaknya properti di Hong Kong dan kegiatan usaha yang dimiliki warga Tiongkok yang pada gilirannya menggeser kesempatan usaha warga Hong Kong sendiri. Melihat tidak cukupnya alasan politis para demonstran, stabilitas politik Tiongkok yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang terus menguat dan distribusi ekonomi yang merata di sebagian besar wilayah di Tiongkok, maka upaya pemaksaan kehendak yang dilakukan para demonstran jelas tidak akan berjalan efektif dalam mendesak Beijing dan mempengaruhi masyarakat Tiongkok. Terlebih berbagai pemberitaan di internet mengenai demonstrasi sudah dibatasi, khususnya di media sosial dengan antara lain melalui perang cyber dan ditutupnya penggunaan instagram sehingga hembusannya tidak bertiup kencang ke daratan Tiongkok. Karena itu pula aksi demonstrasi yang sudah berlangsung dua minggu tidak membuat Beijing mengubah kebijakannya. Kepala Eksekutif Hong Kong Leung Chun-ying menolak tuntutan para demonstran dan mengatakan bahwa Tiongkok tidak akan pernah membatalkan keputusan untuk melakukan nominasi untuk jabatan kepala eksekutif seperti yang diminta demonstran. Leung juga menolak tuntutan demonstran agar ia mengundurkan diri karena gagal melaksanakan Basic Law. Dengan sikap Beijing yang tetap dengan kebijakannya maka dapat dipastikan praktik pemilihan umum langsung kepala eksekutif adalah seperti apa yang telah disebutkan dalam Basic Law dan sesuai dengan keputusan Parlemen Tiongkok. Dan sejalan dengan semakin meningkatnya peran kota-kota lain di Tiongkok sebagai pusat industri keuangan seperti Shanghai dan Shenzhen, maka nantinya Hong Kong akan menjadi seperti kota atau provinsi lainnya di Tiongkok. Dan pada saat itu terjadi, Tiongkok tidak akan lagi memiliki keistimewaan yang diakibatkan prinsip “satu negara, dua sistem” yang dianut Tiongkok dan itu berarti masa depan Hong Kong, termasuk tentunya kehidupan demokrasi, akan sangat tergantung pada Beijing. ●

Deepening China and Indonesia partnership

Deepening China and Indonesia partnership Aris Heru Utomo  ;  A Diplomat in the Indonesian Embassy in Beijing JAKARTA POST, 02 Oktober 2013

On Oct. 2-3 Chinese President Xi Jinping will visit Indonesia, the first stop on his maiden Southeast Asia tour that will also take him to Malaysia and the APEC Summit in Bali. 

 The momentum of the visit is timely, as the world is still experiencing the global economic crisis and political uncertainty in some regions. With the Asia-Pacific becoming the engine of the world economy in recent years, Xi’s visit will enhance ties between China and its Southeast Asian neighbors.

Xi, who became the new president of the People’s of the Republic of China in March 2013, has known Indonesia well since the beginning of his political career. He had strong connections with Indonesia during his tenure from 1985-2002 as regional party leader and governor of Fujian, a province from where Indonesia’s Chinese tycoons mostly hail.

A series of high-level exchanges have set the stage for Xi’s visit. In May, Chinese Foreign Minister Wang Yi visited Jakarta, while Indonesian Foreign Minister Marty Natalegawa was in Beijing in August. Other Indonesian high-ranking officials also visited Beijing, such as Maritime Affairs and Fisheries Minister Sjarif Cicip Soetardjo in May, Youth and Sports Minister Roy Suryo in August and Tourism and Creative Economy Minister Mari Elka Pangestu in September. China’s state councilor Yang Jiechi visited Jakarta in the middle of September.

While highlighting bilateral cooperation and exchange in three pillars — political, economic and social-cultural — the visit of President Xi is mostly aimed at reaffirming the special significance of ties between Indonesia and China in all sectors as stated in the Declaration of Strategic Partnership signed in 2005 by President Susilo Bambang Yudhoyono and former Chinese president Hu Jintao. 

Several agreements are slated to be signed during Xi’s trip to Jakarta, among them memorandum of understanding (MOU) in the sectors of fisheries, tourism, industry, education and youth. In terms of business to business contact, the state visit will coincide with the inking of several business deals totaling US$20 billion, including an agreement between several Chinese companies and the Jakarta Monorail to build a factory to assemble and maintain trains for an initial 30-kilometer-long network.

Looking at what China and Indonesia have achieved in their strategic partnership, we can say bilateral cooperation between them represents one of the most vibrant and comprehensive bilateral relationships in the Asia-Pacific region.

In terms of politics, Indonesia and China have maintained political dialogue on bilateral, regional and global issues as well as mutual support in a variety of candidacies in international bodies.  Both countries share a vision of how to find peaceful settlements to strategic issues in the region, such as the South China Sea. 

In terms of trade, China is Indonesia’s second largest trade partner, while Indonesia ranks fourth among China’s ASEAN trade partners. According to Chinese customs data, bilateral trade volume between Indonesia and China has grown significantly since the signing of the Joint Declaration in 2005, from only $16.5 billion in 2005 to $66.2 billion in 2012. This amount is approaching the trade target of $80 billion by 2015.

Regarding investment, trends show encouraging growth. China’s investment in Indonesia totaled $2.02 billion in 2012, up from around $1.2 billion in 2011, while Indonesia’s investment in China amounts to around $3.8 billion. With so many opportunities on offer in the Masterplan for the Acceleration and Expansion of Indonesia’s Economic Development (MP3EI) 2011-2025, Chinese investment is expected to increase in the coming years. 

In the socio-cultural field, visits by Indonesian and Chinese businessmen, scholars and students — one of the driving forces behind the bilateral relationship and cooperation, are expanding rapidly. Today, around 15,000 Indonesians are studying in China, making Indonesia the fifth biggest source country for international students in China’s higher education institutions. 

Conversely, China is a top source of foreign tourists for Indonesia. Last year, around 800,000 tourists from China visited Indonesia. With serious promotion in China, it seems that 1 million arrivals from China will be reached by 2013.

In the midst of success in achieving strong bilateral relations between the two countries, there is a “trust deficit” problem that needs to be addressed to deepen the strategic partnership further and make it more comprehensive, particularly in the business sector. 

The issue of funding is critical to successful economic and trade relations between the two countries. Therefore, the proposal to set up an escrow account for commercial transactions is deemed necessary to anticipate problems and trade disputes. 

 Lastly, the strategic partnership cannot be separated from broader ASEAN-China relations. In terms of economics and trade, for instance, implementing the cooperation cannot be disconnected from the ASEAN-China Free Trade Agreement (AFCTA). Then the upgrade of ACFTA could include measures to enhance connectivity between ASEAN member countries and China by establishing the new silk road, for example.

This new silk road could bring unprecedented opportunities for regional development. And with the status of China as the second largest economy in the world and its economy continuing to grow, China could play a greater role in the development of Southeast Asia. ●