Rumah Bersama Bernama Pancasila

Rumah Bersama Bernama Pancasila Imam Nahrawi  ;   Menteri Pemuda dan Olahraga RI

                                                        JAWA POS, 01 Juni 2017

                                                           

KETEGANGAN dan polarisasi yang dipicu oleh proses politik elektoral memang mencemaskan. Betapa tidak. Karena perbedaan pandangan dan posisi politik, satu sama yang lain saling serang secara membabi-buta. Yang satu menuduh kafir, yang lain menuding garis keras. Yang satu teriak anti-asing, yang satu lagi mendamprat anti kebinekaan. Tidak heran jika sampai ada hubungan silaturahmi yang retak gara-gara itu. Perbedaan pandangan dan sikap politik sebenarnya hal jamak dalam kehidupan demokrasi. Jika mau ditelaah lagi, ketegangan dan polarisasi yang terjadi pada masa silam bahkan jauh lebih kuat dan keras. Dulu ketegangan dan polarisasi itu bahkan dipicu oleh sesuatu yang mendasar: konflik ideologi. Pada masa ketika para pendiri bangsa masih mencari-cari bentuk kebangsaan dan kenegaraan, konflik ideologi itu tampak lebih sulit didamaikan, bahkan walau tidak sedang terjadi proses politik elektoral sekali pun. Justru karena konflik ideologi yang mengeras itulah kita akhirnya ’’menemukan’’ Pancasila. Dalam pidato di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni, yang hari ini kita peringati sebagai Hari Lahir Pancasila, Bung Karno dengan begitu menggugah mengutarakan gesekan ideologi sebagai keniscayaan: ’’Tidak ada satu staat (negara) yang hidup betul, betul-betul hidup, jikalau di dalam badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mendidih bak kawah candradimuka, kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. Tidak ada negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Kita selalu bergosok, seakan-akan menumbuk membersihkan gabah, supaya keluar daripadanya beras, dan beras itu akan menjadi nasi Indonesia yang sebaik-baiknya.’’ Dengan metafora ’’menumbuk padi’’ itulah, Bung Karno hendak menegaskan bahwa sejarah Indonesia memang penuh dengan gesekan, konflik, kompetisi, atau kontestasi politik dan ideologi. Dalam kontestasi politik dan ideologi itulah, Bung Karno berpidato dan akhirnya mengajukan proposal hebat yang bernama Pancasila. Nasi bernama Indonesia, atau bisa saja kita sebut ’’nasi Pancasila’’, adalah buah dari proses tumbuk-menumbuk berbagai paham dan aliran politik serta ideologi dalam lesung sejarah kebangsaan kita. Tumbuk-menumbuk itu melibatkan ideologi kiri, tengah, maupun kanan. Dari kalangan sosialis, bahkan komunis, di kiri, kaum nasionalis di tengah, hingga kaum agamis di sisi kanan perjuangan. Pancasila adalah hasil tumbuk-menumbuk itu, semacam jalan tengah, yang dari sanalah ’’rumah bersama’’ bernama Indonesia akhirnya mendapat payungnya. Tumbuk-menumbuk aliran politik, bahkan ideologi, dalam lesung ke-Indonesia-an itu niscaya tidak akan pernah berhenti. Jangan berpikir bahwa sekali Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa, maka tidak akan ada lagi tumbuk-menumbuk berikutnya. Sama sekali tidak. Jalan sejarah bangsa ini terus saja bergelora, dengan amat dinamis, dan dalam sejumlah kesempatan –sayangnya– berakhir dengan pedih dan perih. Persoalannya bukan pada proses tumbuk-menumbuk itu, melainkan apa yang akan dihasilkan? Oleh para pendiri bangsa, proses tumbuk-menumbuk itu melahirkan konsensus berharga bernama Pancasila. Sebuah konsensus yang memungkinkan Indonesia yang beragam mampu bertahan melewati berbagai kelokan sejarah. Konsensus yang menjadikan Indonesia sebagai milik bersama, bukan sekelompok atau segolongan orang belaka. Tentu saja Pancasila bukan kreasi yang sempurna. Sebab, Pancasila memang bukan wahyu dari Dia Yang Maha Sempurna Lagi Menyempurnakan. Pancasila adalah kreativitas para pendiri bangsa dalam menyikapi realitas dunia yang plural, pelik, kompleks, dan centang perenang. Amat tepat jika, lagi-lagi, Bung Karno menggunakan kiasan ’’menggali’’ saat menceritakan proses mengkristalkan pemikirannya mengenai Pancasila yang kemudian dia uraikan dalam pidato pada 1 Juni 1945. Kiasan ’’menggali’’ dari Bung Karno menyiratkan proses membumi, menuju bumi, mengais-ngais apa yang terpendam di dalam bumi, dan bukan menyorong-nyorongkan tangan dalam rupa memohon ke atas langit. Dengan kiasan ’’menggali’’, Bung Karno –juga semua pendiri bangsa yang menyepakati konsensus bernama Pancasila– tidak akan pernah mengklaim Pancasila sebagai sesuatu yang suci lagi wingit laksana wahyu yang turun dari pucuk Arasy. Pancasila adalah kreativitas manusia dan kemanusiaan. Justru karena itulah Pancasila menjadi hidup dan sadar akan dinamika yang riil terjadi. Pancasila bukan hukum langit sehingga pada dirinya sendiri Pancasila mengakui kekurangan, ketidaksempurnaan. Karena itulah, memang watak dunia yang terus bergerak dan berubah. Pancasila tidak boleh berhenti menjadi doktrin, apalagi dogma. Sebab, begitu Pancasila didekati sebagai dogma, ia akan rentan digugat oleh perkembangan sejarah. Pancasila semestinya menjadi medan ’’tumbuk-menumbuk’’ di mana satu sama yang lain saling menguji, saling berkontestasi, saling menyebarkan pengaruh –selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Bagi kelompok yang ingin mengukuhkan sila pertama, silakan saja. Tetapi, Pancasila juga punya sila-sila yang lain sehingga sila pertama (yang menekankan agama) tidak akan menjadi maslahat jika tidak diikuti oleh, misalnya, prinsip kemanusiaan (sila kedua) dan prinsip keadilan (sila kelia). Yang ingin lebih menonjolkan sila kelima (tentang keadilan), yang cukup lama dicurigai sebagai pengejawantahan sosialisme, juga dipersilakan. Tapi, jika itu dilakukan dengan mengabaikan sila-sila yang lain, misalnya sila pertama tentang ketuhanan, perjuangan itu tentu akan semakin sulit terealisasi secara –katakanlah– politik elektoral. Ilustrasi di atas inilah yang kiranya bisa menegaskan Pancasila sebagai jalan tengah, sebagai konsensus, sebagai rumah bersama, dari keberagaman yang dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia. Kita harus merawat dan menjaganya dengan sepenuh hati. Sebab, jika Pancasila roboh, rumah bersama itu pun akan runtuh. ●

Pengarusutamaan Pemuda

Pengarusutamaan Pemuda Imam Nahrawi ;   Menteri Pemuda dan Olahraga

                                                      KOMPAS, 29 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam lima tahun terakhir, diskursus tentang kepemudaan Indonesia terus mengalami perkembangan yang sangat bagus. Isu-isu tentang kepemudaan terus mewarnai perbincangan media massa. Misalnya soal kontribusi pemuda dalam menggerakkan sektor ekonomi nasional, munculnya pemimpin-pemimpin muda di ajang pemilihan kepala daerah,serta peran pemuda Indonesia di forum-forum perubahan iklim ataupun dialog kebudayaan internasional. Menguatnya diskursus kepemudaan itu juga didorong isu bonus demografi yang sedang dinikmati Indonesia sejak 2015, yang akan berpuncak pada 2020- 2035. Melalui bonus demografi ini, Indonesia akan menerima anugerah berupa tingginya angka usia produktif selama lebih kurang 15 tahun, yang komponen utama di dalamnya tentu saja adalah para pemuda. Dengan jumlah 61,8 juta pemuda atau sekitar 25 persen dari total penduduk Indonesia (BPS; 2014), sejatinya eksistensi pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa-bernegara sangat signifikan. Merekalah yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa ini di semua sektor kehidupan. Merawat 61,8 juta pemuda ini sama saja dengan merawat keberlangsungan Indonesia. Kontribusi besar pemuda Secara kuantitas, jumlah pemuda Indonesia cukup besar. Namun, dalam kenyataannya, kita belum secara sungguh-sungguh menempatkan pemuda sebagai ujung tombak dari pembangunan nasional kita. Jargon bahwa pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah agen perubahan, lebih sering berhenti di retorika tetapi minim dalam implementasi pergerakannya. Angka partisipasi pemuda dalam pengambilan kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah, masih rendah. Di desa-desa, musyawarah rencana pembangunan desa mayoritas dihadiri orang- orang tua. Musyawarah rencana pembangunan di kabupaten/kota dan provinsi jarang sekali terlihat ada pimpinan organisasi kepemudaan daerah yang diajak bicara saat membahas APBD. Pun di pusat, setali tiga uang. Program prioritas kepemudaan didiskusikan dan diputuskan orang-orang tua dengan perspektif orang tua. Keterlibatan pemuda dalam perencanaan pembangunan murni mengandalkan representasi politik mereka di parlemen melalui partai politik. Sementara Badan Parlemen Dunia Inter- Parliamentary Union (IPU) mencatat bahwa parlemen Indonesia—dalam hal ini DPR—berada di urutan ke-33 dalam hal proporsi anggota parlemen usia di bawah 30 tahun dengan persentase 2,9 persen atau tidak lebih dari 17 orang dari 560 anggota DPR (dpr.go.id). Artinya, sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan persentase jumlah pemuda yang mencapai 25 persen dari total penduduk Indonesia. Padahal, hari ini potensi anak muda Indonesia sangat luar biasa. Hampir setiap saat kita mendapatkan kabar baik tentang bagaimana pemuda-pemuda kita memenangi kompetisi di ajang internasional, mulai dari ajang olimpiade sains, olahraga, kompetisi musik, film, lingkungan hidup, dan socialprenuer lainnya. Mereka mengharumkan nama bangsa dan negaranya secara mandiri tanpa harus ”merepotkan” negara. Tahun 2015, Kementerian Perdaganganmerilis bahwa terdapat 62 start up Indonesia yang kebanjiran dana investasi hingga puluhan triliun rupiah. Omzet belanja daring (e-commerce) Indonesia pada 2015 dilaporkan mencapai Rp 200 triliun lebih. Angka ini sungguh fenomenal. Semua orang tahu, di balik itu semua mayoritas pelakunya adalah anak-anak muda, entah ia sebagai produsen, distributor, atau bahkan pangsa pasarnya. Hari ini banyak muncul CEO muda yang usianya di bawah 30 tahun. Pada usia muda, mereka sudah dipercaya memimpin perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional yang beromzet puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah per tahun. Tahun 2016, majalah Forbes merilis ada 17 putra-putri Indonesia yang masuk daftar ”30 Under 30 Asia” yang dianggap menjanjikan. Mereka datang dari berbagai latar belakang dan sebagian besar merupakan pengusaha, serta pendiri perusahaan. Salah satunya adalah Ferry Unardi, berusia 28tahun, Cofounder and CEO Traveloka. Berdasarkan data itu, sungguh ironi jika kita tidak berbicara tentang pengarusutamaan pemuda. Ironi, jika kita menganggap remeh potensi anak muda Indonesia. Sama ironinya dengan mengabaikan fakta bahwa seluruh perubahan besar di negeri ini selalu tidak lepas dari kontribusi besar para pemuda. Pihak United Nations Children’s Fund (Unicef) bahkan melakukan studi tentang partisipasi pemuda dalam strategi pengentasan rakyat dari kemiskinan dan perencanaan pembangunan nasional di tujuh region di dunia. Berdasarkan hasil studi itu, banyak perencanaan pembangunan nasional negara-negara anggota PBB tersebut yang kurang memperhatikan prioritas kebutuhan kaum muda. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (United Nation Economic and Social Council/Ecosoc) tahun 1997 bahkan mendefinisikan secara khusus tentang pengarusutamaan pemuda (youth mainstreaming), yaitu proses penilaian besarnya pengaruh (terhadap pemuda) dari tindakan yang telah direncanakan, termasuk pembuatan undang-undang, kebijakan atau program, dalam semua bidang dan pada semua tingkatan. Tiga kerangka kebijakan Memperkuat hal itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan tiga kerangka kebijakan untuk mendukung upaya pengarusutamaan pemuda dalam pembangunan nasional. Pertama, draf Peraturan Presiden tentang Pembangunan Kepemudaan Lintas Sektor, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam memberikan titik tekan kepemudaan di setiap program dan kegiatan kementerian/lembaga. Kedua, menyiapkan Indeks Pembangunan Kepemudaan, yang nantinya akan menjadi tolok ukur nasional ataupun daerah terkait capaian program-program kepemudaan. Ketiga, menyiapkan penghargaanyang disebut Kota Pemuda. Lewat gagasan ini diharapkan memacu pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan isu kepemudaan dan juga melibatkan pemuda dalam proses pengambilan kebijakan di daerah. ●

Pahlawan Olahraga Imam Nahrawi  ;  Menteri Pemuda dan Olahraga RI

                                                    JAWA POS, 10 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

AKAN bagus jika setiap 10 November tak hanya dirayakan dengan mengenang para pahlawan nasional, tapi juga merenungkan bagaimana agar kepahlawanan tetap relevan di zaman sekarang. Melalui pertanyaan semacam itulah, relevansi kepahlawanan dengan kekinian akan terus digali. Wacana kepahlawanan terus coba dibumikan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara serta bukan sekadar hafalan pelajaran sejarah. Situasi sekarang memang tidak sama lagi dengan era Bung Karno, Bung Hatta, atau Bung Tomo, apalagi zaman Pangeran Diponegoro atau Pattimura. Problem ke-Indonesiaan hari ini bukan lagi Belanda atau Jepang yang datang ke tanah air dengan membawa senjata untuk menaklukkan. Patriotisme dan rasa cinta kepada tanah air tetap penting. Hanya pengejawantahannya tentu bukan dengan menenteng-nenteng bambu runcing seperti zaman revolusi dulu. Patriotisme hari ini berarti mengerahkan dan memaksimalkan segenap potensi serta kemampuan kita untuk bekerja dan berkarya dengan sebaik-baiknya demi memajukan pelbagai matra kehidupan berbangsa serta bernegara. Salah satu bidang yang sangat membutuhkan patriotisme dan kepahlawanan adalah olahraga. Membicarakan kepahlawanan olahraga menjadi relevan bukan semata karena belum ada sosok pahlawan nasional yang berlatar belakang seorang atlet. Tapi juga karena kepahlawanan olahraga memungkinkan imajinasi kepahlawanan dan patriotisme menemukan pengejawantahannya yang konkret. Olahraga, apalagi dalam pertandingan kompetitif berskala internasional, merupakan bentuk modern dari perjuangan fisik dan bersenjata di masa perjuangan dulu. Karakter olahraga kompetitif yang membagi permainan ke dalam dua kubu, A vs B, kita vs mereka, kami vs kalian, kawan vs lawan, memungkinkan imajinasi tentang perjuangan fisik menjadi tampak nyata. Dalam skala kompetisi antarnegara, patriotisme menampakkan wujudnya yang jelas karena yang bertanding adalah dua negara yang berbeda. Tensi bisa sangat tinggi jika yang bertanding mewakili dua negara yang punya riwayat perseteruan atau antara dua negara yang sedang bersaing secara geopolitik. Misalnya Amerika vs Rusia, Israel vs Palestina, atau bahkan misalnya Indonesia vs Malaysia. Mewakili negara dalam sebuah pertandingan berskala internasional memang punya bobot berbeda jika dibandingkan dengan mewakili klub. Kebanggaan bangsa dipertaruhkan. Nama baik bangsa juga diuji. Harapan seluruh rakyat tersematkan di pundak para atlet. Bahkan, dalam level pertandingan yang penting, dukungan rakyat pun bisa terkumpul dengan sangat masif sehingga energi nasionalisme seperti menyelimuti seluruh negeri. Kemenangan dalam pertandingan atau kompetisi seperti itu bisa sangat membanggakan. Apalagi jika kemenangan disempurnakan dengan dikereknya Sang Saka Merah Putih dan diiringi kumandang lagu Indonesia Raya.  Kebanggaan sebagai sebuah bangsa naik seketika. Nama bangsa pun dengan sendirinya terharumkan oleh prestasi-prestasi berskala internasional. Banyak di antara kita yang masih ingat betapa bangga dan terharunya kita semua saat Susi Susanti meraih emas di Olimpiade 1992 di Barcelona. Emas pertama dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade itu disambut dengan gegap gempita. Berkat Susi, untuk kali pertama dalam sejarah, Indonesia bisa berdiri sejajar dengan negara lain yang pernah meraih emas di Olimpiade. Saat Susi Susanti terisak penuh haru kala bendera Merah Putih dikerek dan lagu Indonesia Raya dikumandangkan, jutaan rakyat Indonesia juga merasakan keharuan serta kebanggaan yang sama. Siapa pun yang menyaksikan adegan ketika Susi Susanti terisak penuh haru di Barcelona niscaya ada dalam frekuensi emosi yang sama dengan seorang Susi. Susi Susanti, juga atlet-atlet lain yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, adalah para pahlawan kontemporer bangsa ini. Mereka memang tak mengangkat senjata untuk memerangi penjajah. Namun, keberhasilan mereka dengan sendirinya membuat nama Indonesia terangkat di mata dunia. Merekalah yang akhirnya menjadi ”diplomat paro waktu” yang mempromosikan Indonesia. Para atlet yang menjadi juara dunia tentu berjasa memperkenalkan nama Indonesia ke dunia. Mereka, pada dasarnya, dengan kemampuan di bidangnya sendiri telah menjadi seorang diplomat. Jika kita sudah akrab dengan istilah ”diplomasi budaya”, semestinya olahraga pun bisa memainkan peran serupa. Para juara dengan sendirinya menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di dunia internasional. Olahraga akhirnya memungkinkan wacana kepahlawanan menemukan relevansinya di zaman sekarang. Siapa pun bisa menjadi pahlawan bagi Indonesia walaupun tak hidup pada zaman penjajahan. Siapa pun bisa menjadi pahlawan jika bisa mempersembahkan prestasi yang membanggakan dan mengharumkan nama Indonesia. Melalui olahraga itulah, akhirnya kepahlawanan juga bisa terus dipraktikkan dalam bidang-bidang lain. Seorang peneliti yang berhasil dengan sebuah penemuan yang penting bagi umat manusia jelas menjadi prestasi yang membanggakan bagi bangsanya. Mantan Presiden Habibie, misalnya, yang mengharumkan nama Indonesia dalam bidang riset dan industri kedirgantaraan. Jika suatu saat ada anak bangsa yang berhasil meraih Nobel Ekonomi atau Nobel Sastra, untuk contoh lain, tentu dia juga menjadi pahlawan bagi kita semua. Kepahlawanan tidak lagi menjadi monopoli masa lalu dan tokohtokoh bangsa yang sudah meninggal. Melalui olahraga dan yang lainnya, kepahlawanan tetap mungkin lahir terus-menerus. Kepahlawanan akhirnya terus dan selalu akan relevan sampai kapan pun. ●

Bertemu untuk Menjadi Satu Imam Nahrawi  ;  Menteri Pemuda dan Olahraga

                                                       KOMPAS, 28 Oktober 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sebagai pemuda yang lahir dan tumbuh di sebuah kepulauan seperti Madura, saya memiliki persepsi tersendiri tentang apa itu kesatuan dan persatuan. Garis pantai yang begitu dekat dengan tanah yang kami jejak telah membentuk cara pandang saya terhadap kesatuan Indonesia yang begitu luas. Bercampur antara kemusykilan, keajaiban, dan kebanggaan. Saya sebut musykil karena bagaimana mungkin menyatukan orang dari ribuan pulau yang secara budaya, bahasa, dan tradisi berbeda-beda satu sama lain. Jangankan membayangkan bersatu, membayangkan orang-orang tersebut sekadar bertemu saja bukan pekerjaan mudah. Ribuan kilometer jarak harus ditempuh. Ribuan perbedaan dan juga sekat-sekat sosial harus ditebas jika ingin bertemu, apalagi bersatu dalam satu cara pandang yang sama tentang kenegaraan. Saya sungguh ragu-ragu mengemukakan kemusykilan di depan khalayak luas di saat bersamaan duduk di posisi pemegang amanat. Namun, itulah yang saya alami. Itulah yang saya rasakan. Dan, alhamdulillah, kemusykilan itu langsung runtuh tatkala saya membaca fakta sejarah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saya takjub sekaligus musykil menerima pertanyaan, apa yang melatarbelakangi penjelasan negeri kepulauan nan membentang ini bersatu. Bagaimana bisa keberbedaan yang sempurna yang dimiliki oleh bangsa ini ternyata mampu bersatu? Satu lagi pertanyaan, imajinasi macam apa yang dimiliki para pemuda pendahulu sehingga mampu menyatukan bangsa-bangsa, ras-ras, suku-suku, agama-agama, adat-adat, bahasa-bahasa, golongan-golongan, juga kepentingan-kepentingan yang pragmatik? Pelajaran di sekolah terlalu sederhana saat menjelaskan apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat dari bahasa Sanskerta ini, bagi saya orang Madura, termasuk kategori jimat. Kenapa? Karena kalimat tersebut sakti. Ia bisa terus menyelip di buku pelajaran SD hingga SMA tanpa saya bisa memahami bagaimana semiotika dan semantiknya, apalagi mau dirunut dengan metodologi pengetahuan pesantren seperti sanad (asal-usul), rowi (otorisasi), serta asbabul nuzul dan asbabul wurud (konteks sejarah). Saya mulai bisa menemukan rasionalisasi dari kesaktian Bhinneka Tunggal Ika dan ikrar Sumpah Pemuda 1928 itu dari kisah-kisah orang dekat, orangtua, kakek, atau guru mengaji di kampung saya di Madura. Perlahan mereka membuka pikiran saya. Misalnya, ada kisah bahwa orang Madura memiliki tradisi merantau di luar pulau, melaut mencari ikan hingga Sulawesi, bahkan Nusa Tenggara Timur. Sebuah pertemuan Kisah-kisah pertemuan orang Madura dengan orang-orang dari pulau lain di dermaga, di stasiun kereta api, di masjid, di pasar, hingga di lautan meminimalkan kemusykilan saya tentang bersatunya orang-orang di negeri kepulauan ini. Teman saya, Ahmad Baso, sambil mengutip sebuah buku, bercerita bahwa orang Madura itu disebut echte zwervers, pengelana sejati. Namun, muncul pertanyaan lain, yang sedikit menggelikan: bagaimana orang Madura bertemu dengan orang-orang dari bahasa, adat, hingga agama berbeda? Ahmad Baso yang berasal dari Makassar menjawab, awal abad ke-19 ada kamus bahasa Bugis-Makassar-Madura. Artinya, pertemuan budaya itu sudah berlangsung lama dan begitu dekat. Komunikasi sudah begitu canggih sehingga dapat menghasilkan kamus bahasa bersama. Tentu ini pencapaian yang luar biasa. Kemusykilan-kemusykilan saya tentang keindonesiaan makin terpecahkan saat saya mulai merantau ke Surabaya, kuliah di IAIN Sunan Ampel. Saya mulai merasakan keindonesiaan yang sebelumnya hanya ada di buku pelajaran. Dan, saya pun pelan-pelan mengalami pertemuan yang sudah dialami nenek moyang orang Madura dengan orang-orang pulau yang jauh. Prasangka-prasangka khas, seperti agama, suku, dari kampung di Madura yang homogen mulai hilang saat bertemu dengan orang-orang di Kota Surabaya yang heterogen, multikultur, multietnis, hingga multiagama. Di Kota Surabaya, saya tidak lagi menganggap Bhinneka Tunggal Ika sebagai jimat. Dari sinilah saya lantas menemukan rasionalisasi dari peristiwa Sumpah Pemuda yang dimotori pemuda dan pelajar dari sejumlah daerah, seperti Sugondo Djojopuspito dari Jawa, Mohammad Yamin dari Sumatera, dan Johannes Leimena dari Ambon. Dari sini pula saya meyakini NKRI itu bukan lagi sebuah kemusykilan, apalagi disebut imagined communities (komunitas imajer) seperti yang dikatakan oleh Ben Anderson. Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda, dan NKRI adalah fakta sejarah yang dibentuk melalui dialektika zaman, bukan hasil dari lamunan atau imajinasi. Rekam jejaknya dapat dilacak dan diverifikasi secara logis ataupun empiris. Semua ini bisa terjadi karena adanya pertemuan dan dialog antarelemen pemuda dari pelbagi pelosok. Saya berhasil meruntuhkan kemusykilan saya tentang NKRI setelah saya ke Surabaya: kuliah, bertemu, dan berdialog dengan beragam orang. Tanpa pertemuan-pertemuan itu, tidak mungkin NKRI menemukan rasionalisasinya dalam diri saya. Bukankah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 juga baru diputuskan pada kongres kedua, bukan di kongres pertama? Artinya, sebelum itu terdapat serangkaian pertemuan pemuda yang cukup intens untuk menyatukan cara pandang antarpemuda. Dalam peringatan Sumpah Pemuda kali ini, saya tak ingin bicara muluk-muluk tentang Sumpah Pemuda. Saya hanya ingin fokus pada satu hal: mengajak para pemuda Indonesia di seluruh Nusantara untuk bersama-sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga mengikhtiari semakin banyak pertemuan pemuda; memperbanyak dialog pemuda lintas suku, ras dan agama; serta menciptakan sebanyak mungkin momentum keindonesiaan (kebinekaan) pemuda, baik melalui organisasi kepemudaan, komunitas kepemudaan, maupun kegiatan keolahragaan. Hanya dengan bertemu kita bisa saling berbagi dan menguatkan keyakinan kita akan kebinekaan Indonesia. Pertemuan meminimalkan salah paham dan munculnya paham salah. Saya percaya-dan sudah juga dialami dan dilakukan oleh para pemuda Indonesia, para pendiri bangsa 87 tahun silam-bahwa untuk menjadi satu adalah bertemu. ●

Prestasi SBY dan Harapan kepada Jokowi Imam Nahrawi  ;   Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa

JAWA POS,  21 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

SEMANGAT baru bangsa Indonesia bangkit kembali sejak serah terima estafet kepemimpinan nasional dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Joko Widodo (Jokowi). Prosesi pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014 bukanlah momen sejarah biasa. Transisi kepemimpinan tersebut tercatat sebagai wujud aspirasi rakyat sekaligus pengejawantahan strong power leadership. SBY maupun Jokowi sama-sama mengukir sejarah nasional karena keterpilihan keduanya secara langsung melalui pemilu yang demokratis. Sebagai bangsa dengan 250 juta penduduk, terbesar keempat di dunia, Indonesia memasuki fase baru sejak dipilihnya SBY dalam pemilu presiden langsung pada 2004 dan 2009. Era pemerintahan SBY pula yang berhasil ”menemukan” sosok fenomenal seperti Jokowi. Seandainya pemerintahan SBY tidak mampu mempertahankan fungsi kedaulatan rakyat, bisa jadi tidak akan pernah ada era Jokowi sebagai manifestasi vox populi vox Dei. Selama sepuluh tahun memimpin, jasa-jasa SBY meletakkan dasar-dasar demokrasi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat tidak mungkin dilupakan begitu saja. Bagaimanapun, SBY adalah presiden Republik Indonesia yang memiliki pola kepemimpinan tangguh. Sehingga mampu mengatasi beragam krisis, menyelesaikan konflik, dan membuka lebar-lebar tabir perilaku koruptif penyelenggara negara. Hal yang tidak mungkin terjadi pada era sebelumnya. SBY dan Jokowi adalah presiden Indonesia yang telah melewati syarat-syarat konstitusional dengan segenap kelebihan dan kekurangan keduanya. Di tengah arus transformasi yang deras dengan sejuta permasalahan yang sangat kompleks dalam dunia abad ke-21 yang semakin cepat berputar dan berubah, SBY yang telah mendedikasikan dirinya selama sepuluh tahun maupun Jokowi yang baru akan mempertaruhkan jiwa raganya adalah sama-sama tipologi pemimpin yang pasti memiliki segudang kualitas khusus yang tidak mungkin dijaring dengan model rekrutmen biasa. Kepemimpinan SBY SBY harus diakui cukup andal menangani kebijakan, jeli dalam mengambil keputusan, memiliki penilaian yang matang serta intelektualitas yang tinggi, berani mengambil risiko, bernaluri tajam, bermental tangguh, hingga mampu membaca perubahan zaman dan tren dunia. Karena itulah, di tingkat internasional, popularitas SBY cukup baik dan bahkan dikenal sebagai salah seorang pemimpin dunia yang cukup karismatis. Di tingkat nasional, prestasi SBY tidaklah kecil. Dimensi kepemimpinan SBY telah mengatasi sejumlah problem bangsa yang rasanya tidak mungkin teratasi oleh model pemimpin standar dan biasa-biasa saja. SBY dalam kepemimpinannya mampu mengatasi beragam krisis nasional (bencana, bahan bakar minyak, listrik, utang, dsb) maupun memimpin langkah-langkah perubahan seperti praktik desentralisasi atau otonomi daerah. Selain itu, SBY mampu menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup kondusif dan mampu mendatangkan investasi besar yang jelas punya dampak signifikan terhadap aspek kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat. Bahkan, bagi Nahdlatul Ulama (NU), secara jujur harus diakui, SBY punya perhatian terhadap dunia pesantren dan pendidikan NU. Puluhan izin untuk perguruan tinggi NU dan program-program dukungan buat pesantren serta madrasah adalah contoh perhatian konkretnya terhadap warga NU. Dalam catatan Dino Patti Djalal sebagai orang dekatnya, faktor kepemimpinan amatlah diperhatikan SBY dalam menjalankan pemerintahan. Kunci sukses SBY adalah kemampuannya menumbuhkan barisan para pemimpin penopangnya di berbagai sektor dan tingkatan. Bahkan, sejak berakhirnya krisis moneter dan krisis politik tahun 2000, Indonesia dipandang telah kembali menjadi a normal country with normal leaders. Era Jokowi Bisa jadi, pandangan tersebut belum cukup untuk mengatasi situasi Indonesia saat ini. Maka, bangsa ini harus bersyukur untuk kedua kalinya atas hadirnya sosok Jokowi di tengah-tengah kita. Ada harapan besar bahwa Jokowi akan mampu menjadi an extraordinary leader for an extraordinary country. Karena itu, agar kepemimpinan nasional selama lima tahun ke depan berjalan dengan baik dan optimal di tengah polarisasi kekuatan eksekutif dan parlemen, seyogianya Jokowi tetap dapat mempertahankan kebijakan serta program-program SBY yang telah berjalan efektif di masyarakat. Misalnya, bagi kalangan NU, warisan-warisan baik SBY adalah perhatiannya terhadap pesantren. Pada skala internasional, Jokowi amat diharapkan dapat menjaga jati diri Indonesia sebagai bangsa yang moderat dalam pergaulan antarbangsa. Independensi politik luar negeri Indonesia harus dipertahankan dan hubungan baik serta persahabatan dengan semua negara harus senantiasa terjalin. Kiprah politik Jokowi dalam banyak hal sesungguhnya merupakan terobosan dalam politik Indonesia, terutama dalam ranah politik lokal. Politik di Indonesia pasca-Orde Baru masih terjebak dalam logika teknokratis dan elitis. Bahkan, penerapan kebijakan otonomi daerah, desentralisasi, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak serta-merta memberikan ruang partisipasi yang lebih berarti bagi masyarakat, terutama mereka yang termarginalkan. Kiprah Jokowi di Solo maupun di Jakarta patut diapresiasi dalam hal memberikan ruang partisipasi warga yang lebih berarti dalam sejumlah hal penting. Antara lain komunikasi publik, reformasi birokrasi dan pelayanan publik, inisiasi layanan kesehatan melalui kartu Jakarta Sehat (KJS) dan kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi dalam proses politik, kebijakan publik, serta demokrasi dalam artian yang lebih luas, terutama dalam menghadapi sejumlah kekuatan politik lama yang mendominasi politik lokal. Ada beberapa hal yang membuat Jokowi berbeda. Jokowi bangkit dari bawah, dari kalangan biasa. Dia tidak berasal dari keluarga berpengaruh atau dari dunia militer. Namun, berkat reformasi yang dilakukannya di sektor pelayanan publik, Jokowi selalu memenangi pemilu yang diikutinya sejak 2005. Tidak seperti Benigno Aquino yang berasal dari keluarga terpandang dan Thaksin Shinawatrayang memiliki kekayaan berlimpah, Jokowi tidak punya beban masa lalu untuk melakukan reformasi. Kredibilitasnya justru terbentuk karena sosok dirinya sebagai warga kebanyakan. Jokowi perlu menjadi contoh karena sosoknya berangkat dalam alam pikir natural, realistis, dan rasional. Kepemimpinannya realistis, bertanggung jawab, dan kredibel. Jokowi adalah harapan baru rakyat Indonesia bagi terwujudnya Indonesia yang makin berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian Indonesia. Terima kasih, SBY. Selamat bekerja, Jokowi. ●

Komitmen Kebangsaan Partai

Menyambut Muktamar PKB 2014 Komitmen Kebangsaan Partai Imam Nahrawi  ;   Sekretaris Jenderal PKB

JAWA POS, 29 Agustus 2014

                                      

PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai pertama pasca-Pileg dan Pilpres 2014 yang menggelar pertemuan tingkat nasional dalam rangka mengonsolidasikan para kader sekaligus memilih pemimpinnya selama periode lima tahun mendatang. Belum ada satu pun parpol yang mengagendakan muktamar atau kongres karena rata-rata masih menunggu perkembangan konstelasi politik hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih secara resmi. PKB sendiri sudah sejak jauh hari mengagendakan muktamar yang akan digelar di Surabaya pada 31 Agustus hingga 1 September 2014. Agenda muktamar kali ini penting dan amat strategis. Sebab, di samping kinerja PKB selama lima tahun terakhir dinilai cukup bagus dan berhasil di bawah Ketua Umum yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar (Cak Imin), PKB mengusung tema Politik Rahmatan Lil ’Alamin. Sebuah bentuk komitmen kebangsaan yang sudah menjadi trademark PKB dan mendarah daging sejak didirikan 16 tahun lalu, yakni pada 23 Juli 1998. Dalam konteks keberhasilan PKB, indikator utamanya adalah peningkatan perolehan suara PKB yang signifikan dalam pileg 9 April lalu, yakni dari 4,9 persen pada Pileg 2009 menjadi 9,04 persen pada Pileg 2014. Selain itu, pilihan Cak Imin membawa PKB mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam pilpres 9 Juli lalu terbukti jitu. Jokowi-JK berhasil menang atas pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Di Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri, dalam putusan yang dibacakan 21 Agustus 2014, kemenangan pasangan yang juga diusung partai kebanggaan warga NU itu makin dikukuhkan dengan ditolaknya gugatan pasangan Prabowo-Hatta. Terhadap tema yang diusung, landasan pikirnya adalah PKB memandang eksistensi dirinya sebagai hal paling mendasar dari semangat kebangkitan bangsa yang seyogianya mampu secara konsisten menjadi rahmat bagi alam semesta. PKB tidak akan pernah berdiri, berjuang, dan berkarya bersama segenap elemen bangsa jika tidak memberikan manfaat serta kontribusi nyata. Segenap keluh kesah dan masalah-masalah bangsa adalah concern utama PKB sebagai parpol yang lahir dari gagasan dan istikharah para ulama NU. Para ulama fikih sendiri berpendapat bahwa menanggulangi rupa-rupa persoalan kebangsaan, mulai kekurangan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, hingga bahaya-bahaya lain yang mengancam setiap kehidupan bangsa, adalah fardu kifayah. Artinya, apabila masalah-masalah tersebut tidak dapat ditanggulangi dan di antara anggota masyarakat ada yang masih mengalami kekurangan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan lain-lain, seluruh masyarakat lainnya ikut berdosa dan semua pihak bertanggung jawab untuk mengatasinya. Dari Ulama untuk Bangsa Kelahiran PKB tidak dapat dilepaskan dari peran serta ulama. Bahkan, kelahiran republik ini juga mustahil tanpa campur tangan ulama. PKB menyadari itu dan sangat berpegang teguh pada sebuah hadis yang mengatakan, ”Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi.” Nabi tidak meninggalkan warisan, kecuali Alquran dan hadis. Setiap manusia yang berpegang teguh pada keduanya akan selamat dunia dan akhirat. Sebagai waratsat al-anbiya’, ulama mempunyai mas’uliyah (tanggung jawab) dalam membina, membimbing, dan mengarahkan umat, baik yang menyangkut keagamaan (diniyah), aspek kemasyarakatan (ijtima’iyah), maupun aspek kebangsaan (wathoniah). Karena itu, menyeruaknya gerakan radikal belakangan ini yang merongrong keutuhan bangsa, mulai ekstremisme, fanatisme buta, hingga yang teranyar: isu Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), adalah tantangan bersama kita sebagai satu bangsa. PKB akan tetap konsisten menyerukan dan mendorong bahwa selain bangsa, khususnya umat Islam, harus dijauhkan dari gerakan radikal, sisi lain harus pula dibebaskan dari gerakan liberal. Ulama dan kita semua dengan peran apa pun harus berupaya secara sungguh-sungguh agar umat tidak terlibat dalam gerakan yang mencoba keluar dari koridor agama dengan dalih kebaikan. Kebaikan haruslah tetap bertumpu pada ajaran agama. Upaya pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia dan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI yang sah dalam pandangan Islam termasuk bughat. Sedangkan bughat adalah haram hukumnya dan wajib diperangi negara. Prinsip-Prinsip Kebangsaan Dalam konteks berbangsa dan bernegara, PKB memandang posisi umat beragama sebagai sesama bagian warga bangsa, terikat oleh komitmen kebangsaan. Konsekuensinya, siapa pun kita, sepanjang masih tinggal di bumi Indonesia, wajib hidup berdampingan secara damai dengan prinsip-prinsip berbangsa yang pernah dikemukakan KH Ma’ruf Amin (2011), yakni mu’ahadah atau muwatsaqah, bukan posisi muqatalah atau muharabah. Belajar dari kemunculan dan perilaku pengikut ISIS, misalnya, jelas itu bertentangan dengan sebuah hadis yang meriwayatkan, ”Dari Abdullah bin ’Amr RA, dari Nabi SAW, ia bersabda: Barang siapa membunuh orang yang dalam lindungan perjanjian damai, maka tidak mendapatkan bau surga.” PKB juga memandang dan menempatkan manusia dalam harkat martabat yang sangat mulia dan oleh karena itu harus dijunjung tinggi nilai-nilai yang memuliakan hak-hak dasar kemanusiaan yang luhur seperti kemerdekaan (al-hurriyah), persamaan (al-musawah), keadilan (al-’adalah), dan kedamaian (as-silm). Penyikapan terhadap setiap perbedaan haruslah berbasis pada semangat toleransi dan kelapangan dada untuk menerima realitas perbedaan. Sikap yang hanya merasa pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi (tasamuh). Justru sikap tersebut bentuk dari ananiyyah (egoisme) dan ’ashabiyyah hizbiyyah (fanatisme kelompok) yang berpotensi mengakibatkan saling permusuhan (al-’adawah), pertentangan (at-tanazu’), dan perpecahan (al-insyiqaq). Dimungkinkannya perbedaan pendapat di tengah-tengah masyarakat harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas (bila hudud wa bila dlawabith). Kemajemukan bangsa tidak hanya berhenti pada pemikiran dan sudut pandang keagamaan, namun juga pada orientasi dan prioritas gerakan. Untuk itu, perlu ada pionir dalam upaya mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah islamiah (harakatut da’wah) maupun gerakan pembelaan bagi nilai-nilai kebangsaan. Gerakan yang efektif itu adalah gerakan yang bersifat ishlahiyyah, terkoordinasi, tersinergi, saling mendukung, dan tidak kontraproduktif serta mengedepankan cara-cara yang damai, santun, dan berkeadaban sekalipun aktivitasnya beragam dan tidak satu model. Gerakan kebangsaan tentu saja harus mencakup segala bidang seperti akidah, syariah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita bersyukur PKB hingga lima tahun terakhir makin dipercaya rakyat. Kepercayaan itu, di samping karena konsistensi PKB atas perjuangan nilai-nilai kebangsaannya, tentu saja juga diraih karena kerja-kerja politik segenap pengurus, kader, dan konstituen partai. Kinerja yang baik ini tentu saja layak dan harus dipertahankan. Selamat bermuktamar. ●