Meiliana dan 55 Kultwit Investigasi Rusuh Tanjung Balai

Meiliana dan 55 Kultwit Investigasi Rusuh Tanjung Balai Iswandi Syahputra  ;  Dosen UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

                                                   REPUBLIKA, 27 Agustus 2018

                                                           

Seperti mendadak--kasus Meiliana yang divonis 1,5 tahun oleh PN Medan karena diputuskan melakukan penistaan terhadap agama (Islam)--tiba-tiba menjadi viral. Telisik singkat menunjukkan viralitas tersebut berasal dari satu cluster netizen. Saya kemudian diminta banyak pihak untuk menyampaikan pandangan soal itu karena, seminggu setelah kerusuhan pembakaran delapan vihara di Tanjung Balai karena tersulut oleh sikap Meiliana, saya langsung terjun ke lokasi untuk riset lapangan. Hasilnya berupa artikel, Insya Allah minggu depan publish di jurnal terakreditasi nasional. Mengingat cepat dan liarnya laju isu Meiliana ini, kemarin (25/8) saya membuat kuliah twitter (kultwit) untuk menyampaikan apa yang saya lakukan dan temukan dalam riset lapangan tersebut. Semoga berkenan membacanya: 1) Bismillahirrohmanirrohim: Banyak pihak yang japri dan mention saya di media sosial. Mereka bertanya soal bagaimana sebenarnya kasus Meiliana dalam kerusuhan di Tanjung Balai? Mereka ingin tau hasil riset yang saya lakukan terkait kerusuhan tersebut #TanjungBalai #Meiliana 2) Saya memang melakukan riset lapangan terkait kerusuhan yang terjadi tanggal 29 Juli 2016 tersebut. Seminggu setelah kerusuhan, saya tiba di Tanjung Balai, Sumatera Utara untuk melakukan riset lapangan. #TanjungBalai #Meiliana 3).  Sebagai peneliti media dengan minat Media Sosial dan Gerakan Sosial, saya tertarik meneliti kerusuhan tersebut karena Kapolri @DivHumas_Polri Bpk. Tito langsung turun ke lapangan dan menyatakan kerusuhan dipicu oleh media sosial. Lihat https://t.co/fsBLY3L4dI #TanjungBalai 4). Sebelum terjun ke lapangan untuk meneliti, saya lakukan tahap pra-riset dengan mencari calon narasumber yang kompeten dan mendisain rumusan awal masalah yang akan diteliti sbb: Bagaimana penggunaan medsos dapat memicu kerusuhan rasial di Tanjung Balai? lihat: #Meiliana 5). Untuk menyegarkan ingatan, sedikit dan ringkas saya review kerusuhan di Tanjung Balai tersebut: a. Meiliana keberatan dengan suara azan di mesjid depan rumahnya. b.Takmir mesjid meminta klarifikasi. c. Aparat memediasi. d. Warga berkerumun e. Mediasi buntu. f. Warga marah. g. Rusuh. 6). Saya termasuk yang tidak mudah percaya hanya karena #Meiliana keberatan dengan suara azan kemudian ratusan atau ribuan warga berkerumun marah dan meluapkan kemarahannya dengan membakar 8 vihara di #TanjungBalai Apa yang sebenarnya sedang terjadi hingga warga mudah tersulut? 7). Seminggu setelah kerusuhan di #TanjungBalai saya tiba di lokasi dan mencari akses untuk dapat mewawancarai #Meiliana Tapi gagal karena menurut informan saya di kepolisian, selain masih shock, Meiliana sementara diamankan di tempat yang dirahasiakan. 8). Di lapangan, data penelitian saya peroleh dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi. Di antarnya adalah Kapolres #TanjungBalai saat itu Bpk. AKBP Ayep Wahyu G https://t.co/uFTVEpobvo 9). Selain Kapolres #TanjungBalai saya juga melakukan wawancara dengan Ketua MUI Tanjung Balai, aktivis, pemuda,  seniman, dosen, politisi dan penggiat media sosial di Tanjung Balai. Secara umum informasi yang saya peroleh dari informan tersebut sangat mengagetkan. ADA KONFLIK LATEN. 10). Karena wawancara terpisah, satu informasi dari informan akan saya konfrontir dengan informan lain. Itu dimaksudkan untuk mendapatkan data lapangan yang otentik. Data otentik kembali saya cek silang dengan sejumlah literatur terkait. Misalnya, seorang informan menyebut #TanjungBalai 11). TanjungBalai sebagai kota religius. Saya cek data BPS 2015 terdapat 54 mesjid, 98 musholla, 26 gereja & 9 vihara di Tanjung Balai. Berbagai literatur yang saya rujuk juga menjelaskan posisi #TanjungBalai sebagai kota Kesultanan Melayu, Asahan yang sejak lama dikelola dengan nuansa religi. 12). Dari semua proses tersebut saya menemukan benang merah sebagai petunjuk awal untuk dianalisis, kerusuhan terkait dengan: a. Politik Pilkada karena keberpihakan kekuasaan pada kelompok etnik tertentu. b. Kontroversi penggunaan lahan kompleks vihara hasil reklamasi sungai. 13). c. Keberadaan patung Buddha di atas vihara, secara imajiner segaris dengan arah kiblat. Ada perasaan warga muslim saat sholat seperti menyembah patung. d. Sikap arogansi #Meiliana saat dikonfirmasi soal keberatanya terhadap suara azan. e. Ada dukungan moril karena sebelumnya Wapres @Pak_JK 14). .... pernah keberatan dengan suara dari speaker mesjid https://t.co/91W2fCgFbT e. Sebagai etnis Tionghoa, #Meiliana dinilai warga bersikap arogan karena adanya pengaruh Ahok @basuki_btp yang saat itu sudah mulai menjadi kontroversi. 15). Dari informasi sebagai petunjuk awal tersebut, sejak awal saya menduga 'ada sesuatu' dibalik kasus #Meiliana yang menimbulkan kerusuhan di #TanjungBalai Sementara aktivitas di media sosial hanya medium untuk mencurahkan 'sesuatu' tersebut.  16). Saya akan ulas sedikit beberapa hal laten yang saya sebut sebagai 'sesuatu'. Informasi saya olah dari informan saya. Pertama, terkait lahan komplek vihara tempat patung Buddha berdiri. Lahan tersebut hasil reklamasi sungai Asahan yang awalnya untuk tempat wisata. Tapi... 17). .... dijadikan kompleks ibadah. Padahal tidak jauh dari situ ada situs 'Balai' semacam rumah panggung besar sebagai titik kumpul warga saat Sultan sejumlah Kerajaan Melayu melintasi sungai pada masa lalu. Ada nilai historis, religi dan budaya di titik tsb. 18). Warga #TanjungBalai menilai pembangunan kompleks vihara tersebut bermasalah tapi dapat berjalan karena mendapat dukungan dari incumbent yang akan maju dan terpilih kembali sebagai Walikota. 19). Namun demikian, awalnya warga #TanjungBalai juga tidak perduli dengan pembangunana vihara tersebut hingga berdiri patung Buddha yang secara imajiner segaris dengan arah kiblat. Posisi patung ini meresahkan karena dianggap mengganggu ibadah warga muslim. 20). Menurut riset Irwansyah (2013) yang saya rujuk, sedikitnya ada 12 kali masyarakat berkirim surat pada Pemda yang meminta agar patung Buddha tersebut diubah posisinya (bukan diturunkan apalagi dirobohkan). Pada sisi lain baik Pemda atau pemuka agama Buddha mungkin... 21). .... kurang dapat menjelaskan atau tidak dapat menjelaskan mengapa patung Buddha tersebut berada pada posisi tersebut. Sikap ini menjadi masalah laten bagi warga yang seharusnya tidak terjadi jika dari awal antar umat beragama diajak kordinasi oleh pemerintah setempat. 22). Demikian seterusnya kekecewaan warga tersimpan jauh di dalam dasar perasaan terdalam, semua diam. Hingga beberapa tahun kemudian muncul kasus #Meiliana yang keberatan dengan suara #azan dari mesjid yang berada di depan rumahnya @lukmansaifuddin 23). Semua informan saya dalam riset ini menjelaskan hal yang sama tentang sikap arogan #Meiliana saat Takmir Mesjid mendatangi baik-baik rumahnya untuk meminta penjelasan mengapa dirinya keberatan dengan suara azan. Langkah itu dilakukan karema Takmir Mesjid memahami dengan... https://t.co/vmHj5u8ErM 24). .... dengan baik suasana kebatinan umat muslim di #TanjungBalai sebagai umat mayoritas yang dalam kasus pembangunan vihara dan patung Buddha memilih banyak diam saat berhadapan dengan #Meiliana yang dinilai dari kelompok minoritas tapi arogan. 25). Bagaimana bentuk sikap arogan #Meiliana tersebut? Dari sejumlah informan yang saya wawancarai menjelaskan mulai bahasa tubuh hingga lisan yang tidak mungkin saya sampaikan disini. Suami Meiliana termasuk yang ikut meredakan sikap arogan isterinya. 26). Saat itu saya sempat terlintas fikiran, apakah #Meiliana lagi stress, depresi atau mengalami gangguan jiwa/psikis lainnya hingga berani sekali melakukan hal itu di depan kerumunan massa? Hingga saat ini saya tidak dapat mengkonfirmasi dugaan tersebut karena.... 27). ..... saya tidak diberi akses oleh aparat untuk mewawancarainya. Padahal saat itu saya sudah meyakinkan aparat bahwa saya peneliti. Hasil penelitian kasus ini akan sangat membantu @Kemenag_RI @lukmansaifuddin dalam mendisain hubungan antar umat beragama yang harmonis/toleran. 28). Karena itu saya perlu perspektif dari #Meiliana Sebab pada posisi berbeda, saya pribadi juga merasa terganggu dengan suara keras apa saja di ruang publik di luar aturan. Seperti suara: 1. Orkes tunggal 2. Knalpot bising 3. Mercon 4. Sirine pengawal 5. Mercon 6. Pentas musik dll 29). Mengapa #Meiliana keberatan dengan suara #Azan dari pengeras suara mesjid? Bagaimana aturan pengeras suara saat azan di sejumlah negara? Inilah yang saya sebut sebagai antropologi azan, cultural sound, acoustic artefact, atau soundscape. 30). Bagaimana menjelaskan antropologi azan tersebut? Simak kulwit saya selanjutnya siang jelang sore nanti. Saya harus berhenti dulu mau pergi kondangan mantenan anak almarhum maha guru saya Prof. Kuntowijoyo di Prambanan, Yogya. @muhammadiyah 31). Saya lanjutkan kultwit tenyang Azan dan #Meiliana dalam kerusuhan #TanjungBalai Saat itu, beberapa temuan awal tersebut tidak sabar ingin saya ungkap agar publik memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saya tulis artikel tentang kerusuhan itu dan dimuat oleh @MNCkoranSINDO https://t.co/3vtxbO62dZ 32). Dari perspektif penggunaan media sosial, harusnya kasus kerusuhan #TanjungBalai menjadi pelajaran betapa mudahnya netizen saling menstimulasi untuk aksi dan berbuat anarki karena simptum religius dan rasa kehormatan mereka sebagai warga asli terusik. 33). Dari perspektif ini, semua pihak terutama pemerintah harus tunduk pada hukum umum toleransi: "Mayoritas melindungi minoritas. Minoritas menghormati mayoritas." Jangan bermain politik pada isu toleransi. Dalam kasus #TanjungBalai saya melihatnya seperti itu. 34). Dengan alasan toleransi, menjelang Pilkada ijin mendirikan kompleks vihara mengabaikan aspirasi umat muslim mayoritas di #TanjungBalai Beberapa aksi masyarakat tentang legalitas lahan dan agar patung Buddha dipindah, diabaikan Pemda. Ini berlangsung cukup lama... 35). Dalam suasana kebatinan sosial demikian, muncul protes #Meiliana terhadap suara azan yang sudah berabad lamanya berkumandang di #TanjungBalai Sebagai masyarakat pesisir, warga #TanjungBalai sebenarnya sangat terbuka dan toleran terhadap semua etnis pendatang. 36). Informan saya menyebutkan, bukan soal menolak suara azan tetapi faktor cara #Meiliana melakukan protes terhadap suara azan itu yang menyakiti batin umat muslim #TanjungBalai Tanpa jawaban lisan, saya merasakan sendiri kegeraman mereka juga dipengaruhi oleh... 37). ... berbagai kondisi umat muslim Indonesia yang agak terpojok terutama di media sosial oleh narasi yang dimainkan netizen misalnya: - Narasi tentang bulan Ramadan orang yang berpuasa hormati yang tidak berpuasa. - Larangan takbir keliling. - Tekanan larangan berpoltik di mesjid. - dll 38). Narasi itu tersimpan dalam memori dan kognisi sosial masyarakat di #TanjungBalai Berkat media sosial, mereka juga tidak terlalu sulit memahami siapa aktor atau pada siapa atau pada etnis apa arah narasi tersebut dapat dipersonifikasi. Sampai sini persoalan semakin pelik. 39). Jadi mohon jangan disimplifikasi atau disederhanakan ini hanya persoalan linier: Ada azan--ada minoritas yang protes--mayoritas marah--minoritas dihukum=Tegakkan Toleransi. Akar masalahnya bukan soal toleransi tapi praktik politik kepentingan yang menyimpang. 40). Kalau hanya suara azan, dengan jumlah tercatat 54 mesjid 98 musholla di #TanjungBalai sudah dikepung suara azan 5 waktu sehari/semalam selama ratusan tahun tidak pernah ada masalah. Saya kemudian mencari literatur untuk temukan bagaimana antropologi azan di sejumlah negara. 41). Pertama, artikel Fannes (2012) berjudul Sounds in Changing Context The Muslim Call to Prayer in Vienna. Fannes menilai azan sebagai cultural sounds, sama dengan lonceng gereja di Wina. Karena itu suara azan memiliki kehormatan dan harus dilindungi. 42).  Azan juga miliki konteks sosial religius. Riset Schafer (2003) sebut istilah soundscape. Dengan mendengar suara lonceng gereja, bahkan dengan mata tertutup, kita segera tau secara sosial ada saudara kita dari umat Kristiani di sana. Seharusnya dengan suara saja sudah cukup alasan bikin kita bersaudara dalam perbedaan. 43). Oleh sebab itu, menurut Bender (2006), Howes (2006), dan Thomas (1996), azan (seperti halnya lonceng gereja) bersifat PUBLIK bukam PRIVAT. Maaf Pak @lukmansaifuddin ini sangat penting untuk diketahui. Karen itu dalam pandangan saya... 44) Azan sebagai soundscape atau acoustic artefact (sama halnya dengan lonceng gereja) yang bersifat PUBLIK tidak boleh dihentikan karena alasan PRIVAT. @Kemenag_RI @detikcom @kompascom @hariankompas @RILISonline @tribunnews @merdekadotcom @SINDOnews 45). Namun karena itu pula kedudukan azan menjadi sangat antropologis. Mengacu pada Watt (1992) pada abad 7-8 saat Andalusia (Spanyol) dikuasi Islam azan beraifat PUBLIK. Namun saat ini azan menjadi urusan PRIVAT. 46). Bull (2000) berpendapat lain, dikatakannya suara tidak mengenal sifat. Asal suara terdengar di ruang publik, dia menjadi urusan publik. Suara azan dalam pandangan ini sama dengan suara: - Sirene - Knalpot - Mercon - Orkes tunggal - dll. 47). Mungkin karena menggunakan pandangan Bull tersebut, pemerintah Jerman membolehkan azan menggunakan pengeras suara (Allievi, 2010). Hanya saja Pengawas Gereja Protestan di Jerman berpendapat panggilan azan bertentangan dengan keimanan Trinitas. Menarik didiskusikan ya... 48). Karena keberatan tersebut, umat muslim di Jerman sebagai minoritas memilih menghormati umat Kristiani yang mayoritas dengan kumandang #Azan tanpa pengeras suara. Hal serupa terjadi di Belanda. Walau umat muslim punya hak hukum sama dengam gereja untuk... 49). .... kumandangkan azan gunakan pengeras suara, namun memilih tidak menggunakan pengeras suara karena alasan menghormati umat Kristiani yang mayoritas. Sementara umat Kriatiani melalui sistem pemerintah memberi keleluasaan penggunaan pengeras suara saat #Azan 50). Dalam konteks azan, umat muslim minoritas di Eropa sangat toleran. Mereka paham dengan baik kapan FIQH MAYORITAS dipakai, dimana FIQH MINORITAS diterapkan. Relasi penganut agama mayoritas dan minoritas itu yang saya sebut hukum umum toleransi: 51). MAYORITAS LINDUNGI MINORITAS, MINORITAS HORMATI MAYORITAS. Jadi hukum toleransi tidak buta dan membabibuta, sama rasa sama rata. Di sinilah seharusnya kaum cerdik pandai memberi pencerahan dan pemerintah berpihak pada keadilan dan kebenaran pengetahuan, bukan kekuasaan. 52). Sementara di Swedia pemerintah membolehkan #Azan dengan pengeras suara tapi dibatasi hanya 2 KM. Sedangkan di Malaysia, kendati azan dibolehkan gunakan pengeras suara namun, mengacu pada riser Mohad, dkk (2015), ada sebanyak 5,1% umat Kristiani yang terganggu dengan suara #Azan 53). Di Indonesia sendiri penolakan suara #Azan sudah lama terjadi. Menurut catatan Buya Hamka (1982) pemberontakan terhadap penjajahan Belanda oleh Haji Wasith di Cilegon, Banten tahun 1888 bukan karena penjajahan tapi karena larangan sholawat dan kamamdang #Azan 54). Jauh sebelum itu, pada abad 15  Kesultanan Demak pernah keberatan dengan suara #Azan yang muncul secara aneh dari mesjid Gala, di Bukit Jabalkat, Bayat, Klaten (Imansyah, 2013). Mesjid kramat itu kemudian dipindah 55). Jadi sebelum kasus #Meiliana sudah sejak lama ada kasus terkait #Azan Di Aceh seorang warga juga nyaris dikroyok massa karena keberatan dengan suara azan dari pengeras suara. Keberatan, protes, dan menghina #Azan menjadi hal penting lain yang harus dipahami. 56). Dalam kasus #Meiliana berdasarkan informasi dari narasumber yang saya wawancarai awalnya memang keberatan dengan suara #Azan tapi saat dikonfirmasi justru menunjukkan arogansi. Arogansi ini yang dinilai warga merupakan 'penghinaan' terhadap #Azan https://t.co/wo3NigFX6K 57). Aparat kepolisian @HumasTjBalai sendiri sangat sigap dalam mengantisipasi situasi saat itu. Karena lokasi rumah #Meiliana dan mesjid tidak jauh dari pusat keramaian kota #TanjungBalai  warga dengan sangat mudah berkerumun. Seandainya saat itu ketika aparat berinisiatif... 58). memediasi antara Takmir Mesjid dan #Meiliana bersikap sedikit lembut, saya yakin aparat mampu meyakinkan takmir agar dapat menyesuaikan suara #Azan Sikap arogan dalam sekam terpendam warga mayoritas yang suaranya diabaikan dalam pembangunam rumah ibadah dan patung Budhha.... 59). pada kultur siber di media sosial yang liar tak terkendali berakumulasi saling menstimulasi menjadi kerusuhan rasial. Saya bersyukur Kapolri @DivHumas_Polri cepat bertindak langsung ke TKP dan mengerahkan pengamanan hingga situasi dapat cepat dikendalikan. 60). Saat ini setelah 2 tahun berlalu, #Meiliana sudah divonis hukuman 1,5 tahun. Kehidupan masyarakat #TanjungBalai juga sudah normal dan membaik. Adil atau tidak hukuman tsb, saya berharap, jika #Meiliana merasa tidak adil tempuhlah jalur hukum. 61). Sementara bagi warga lainnya yang merasa hukuman itu tidak adil dan ancaman bagi toleransi, jangan memperjuangkan tegaknya toleransi dengan cara intoleran. Caranya: Pahami situasi dan konteksnya dengan meneliti dan kembangkan dengan membandingkannya pada literatur. Setiap kasus pasti spesifik sesuai konteks. 62). Dengan demikian kehidupan sosial religius kita dapat berjalan normal dalam bingkai NKRI yang saling menghormati dan menghargai. Pemerintah juga sebaiknya bertindak bijak sebagai regulator kerukunan kehidupan keagamaan kita. Sudah #Azan Maghrib. SELESAI.  ●

Ada Ananda di Antara Ahok dan Anies

Ada Ananda di Antara Ahok dan Anies Iswandi Syahputra ;  Pengamat Komunikasi;  Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                                 REPUBLIKA, 15 November 2017

                                                           

Seperti halnya Ahok, Anies juga sesungguhnya adalah aset bangsa. Dalam skala berbeda, keduanya memberi kontribusi yang juga berbeda pada bangsa Indonesia. Tidak ingin membandingkan, tapi ini harus diajukan untuk menjernihkan dan menetralisir fikiran. Bahkan jauh sebelum menjadi menteri Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta, Anies sudah aktif memberi kontribusi pada bangsa melalui gerakan 'Indonesia Mengajar' pada tahun 2009. Sebagai Rektor Paramadina, pada rentang 2007-2015 Anies juga dikenal memiliki kontribusi pemikiran pada berbagai persoalan bangsa. Paramadina, kampus yang mengusung gagasan tentang relasi baru Keindonesiaan-Keislaman khas pemikiran Nurkholis Madjid ini dikenal salah satu basis pemikiran sekuler. Itu pula sebabnya Anies sering diplot masuk dalam barisan intelektual sekuler-liberal. Jauh sebelum itu, saat menjadi mahasiswa UGM, dengan kapasitas dan jabatannya sebagai Ketua Senat UGM tahun 1992, Anies dikenal memiliki pemikiran yang cemerlang. Pendirian BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) merupakan salah satu gagasan cemerlang Anies saat itu. Karena kecemerlangan dan kejernihannya Anies didapuk sebagai moderator debat Capres 2009. Saat menjadi pelajar, pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Kita telisik lebih jauh lagi, Abdurrahman Baswedan kakek Anies juga merupakan diplomat cemerlang yang pernah dimiliki Indonesia. Dia seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan juga sastrawan Indonesia. AR Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir, Anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), Anggota Parlemen, dan Anggota Dewan Konstituante. AR Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia yaitu dari Mesir. Saat menjadi aktivis mahasiswa, tahun 1994 saya berkunjung ke rumah orang kakek Anies di kawasan Jalan Dagen, tidak jauh dari Malioboro terlihat sederhana tapi memiliki pustaka dengan kumpulan buku yang langka. Berbeda dengan rumah orang tua Ahok yang megah di Belitung Timur yang saya kunjungi tahun ini. Satu-satunya yang bikin saya kecewa pada Anies saat dia masuk terperangkap dalam lembah saling menyampaikan ujaran ketidaksukaan saat Pilpres 2014 lalu. Suatu sikap yang jauh dari karakter Anies yang santun, jernih dan sejuk. Tapi dari peristiwa itu saya memahami pelajaran bahwa "memilih teman dan lingkungan dapat mempengaruhi fikiran, ucapan dan tindakan". Belakangan saat lakukan riset tentang polarisasi netizen di media sosial awal tahun ini, saya jadi mengerti ada 2 arus besar kelompok politik pada era post trust saat ini, konservatif dan liberal. Dua polarisasi ini nanti kelak yang akan mewarnai wajah politik domestik kita. Dari dua polarisasi ini pula kita bisa memahami sikap Walk Out Ananda saat mengikuti perayaan HUT 90 tahun Kanisius yang dihadiri Anies Baswedan. Sekali lagi, tidak ingin membandingkan, jika diajukan pertanyaan apa yang dilakukan Ahok untuk bangsa ini pada tahun 1987, 1992, 2005, 2009, jauh saat Ahok belum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012? Saya sendiri tidak bisa menjelaskannya. Jernihkan fikiran dengan cara membandingkan tahun 2012 Ahok terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Jokowi. Suatu kemenangan politik yang penuh drama, mengingat saat itu Jokowi dan Ahok hanya orang daerah yang belum menjadi apa-apa. Tapi semua pihak menerimanya dengan legawa. Pilkada persitiwa politik, politik adalah permainan dan permainan sudah selesai. Dalam pandangan saya, 100 hari pertama kepemimpinan Jokowi-Ahok publik menerima dengan penuh harap ada perubahan. Dalam pandangan saya, 100 hari pertama boleh dikata publik cukup puas (paling tidak dalam pandangan saya) dengan kepemimpinan Jokowi-Ahok. Tiga hal saja yang paling tampak dilihat, keputusan membangun MRT, pembangunan taman kota dan berbagai kejutan birokrasi melalui blusukan Jokowi. Polemik publik mulai mencuat saat Jokowi maju sebagai Capres. Sikap ini dianggap mengingkari janji. Tapi sudahlah, itu urusan politik. Jokowi terpilih jadi Presiden, Ahok naik menjadi Gubernur menggantikan Jokowi. Hal ini berimplikasi pada penolakan sekelompok kecil masyarakat hingga memunculkan Gubernur DKI tandingan saat itu. Tapi ini tidak meluas, karena dianggap hanya mewakili identitas politik Islam dari kelompok tertentu di Jakarta. Publik cukup fair memberi penilaian. Artinya, umat Islam khususnya DKI Jakarta masih mampu berfikir rasional pada kepemimpinan Ahok. Hingga 100 hari pertama kerja Ahok sebagai Gubenur nyaris tidak ada hambatan dan tekanan. Sampailah pada kasus 'Al-Maidah 51'. Ini menjadi titik puncak yang mengkonsolidasi polarisasi kelompok konservatif dan liberal. Sebelumnya muncul berbagai isu kontroversial dari kebijakan Ahok sebagai Gubernur DKI, mulai dari larangan takbir hari raya hingga larangan memotong hewan kurban di kompleks sekolah. Jadi, memang sudah ada semacam gejala memarjinalkan satu kelompok. Momentum 'Al-Maidah 51' menjadi puncak dari keresahan yang terpendam. Ini normal, bisa terjadi pada kelompok manapun yang keyakinan religiusnya terusik. Jika kita kembali pada kepemimpinan Anies yang dilantik 16 Oktober lalu, belum melewati 100 hari kepemimpinan, berbagai tekanan dan bully bertubi ditujukan pada Anies dan Sandi. Seakan kita lupa bagaimana 100 hari pertama Ahok jadi Gubernur atau 100 hari pertama Jokowi jadi Gubernur. Seperti Ahok, Anies butuh Kritik bukan Intrik Dalam pandangan saya, sebaik-baiknya Ahok, dia tetap manusia yang punya salah. Perlu dikritik, bukan dipuja dan dipuji. Sejak awal, kritik saya untuk Ahok pada karakter kasar dan tempramentalnya yang selalu dipamerkan. Bagi saya ini tidak baik untuk generasi mendatang. Kritik saya untuk Anies, memang sulit menjadi negarawan berkarakter pada era post trust saat ini. Dan kelemahan Anies di mata saya adalah politik oportunis yang melekat dalam dirinya. Kelemahan ini juga sebenarnya dimiliki Ahok. Oleh sebab itu, dalam posisi sebagai aset bangsa, keduanya tetap perlu diberi kritik sebagai kritik bukan kritik sebagai intrik. Kasus Walk Out (WO) Ananda saya menilai jauh dari kritik, ini cenderung pada aksi atau sikap politik. Bagi saya ini hal wajar, ada bagusnya sebagai pola baru sistem kontrol publik terhadap kekuasaan. Asal dilakukan dengan pertimbangan rasionalitas publik, bukan dendam politik apalagi mendasarinya dengan kebencian dan dendam politik. Motif dan argumen WO Ananda menjadi hal penting yang harus dinilai dan diperiksa oleh publik. Berita menyebutkan bahwa Ananda WO karena sosok Anies yang diundang di acara itu dinilai tak mencerminkan nilai-nilai ajaran Kanisius. Saya tidak paham sikap Anies yang seperti apa yang tidak mencerminkan ajaran Kanisius? Jikapun dalam pandangan Ananda, Anies tidak mencerminkan ajaran Kanisius, apakah Ananda yakin semua yang hadir dalam acara tersebut mencerminkan ajaran Kanisius? Lantas, apakah sikap WO saat tamu yang diundang resmi itu mencerminkan ajaran Kanisius? Sebagai Canasian, Ananda seharusnya ingat motto "Ad maiorem Dei Gloriam" (Demi semakin bertambahnya kemuliaan Tuhan). Memuliakan manusia, bagian dari jalan memuliakan Tuhan. Sebagai peneliti media sosial, saya melihat ini hanya sebagai aktualisasi gambaran dari polarisasi kelompok politik liberal yang terpersonifikasi pada sosok Ahok yang semakin mengeras di jagad media sosial. Jadi masih tidak jauh dari persoalan Pilkada DKI Jakarta. Jika pandangan saya ini benar, tampaknya Ananda masih perlu belajar tentang toleransi (politik) dengan lebih arif dan bijak. Republik ini butuh kejernihan politik, bukan kekeruhan politik. ●

Perang Siber dan Aksi Massa

Perang Siber dan Aksi Massa Iswandi Syahputra  ;   Dosen Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

                                              KORAN SINDO, 06 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

AKSI Bela Islam III pada 2 Desember 2106 dapat disebut aksi paling besar dan paling damai dalam sejarah Indonesia, bahkan dunia. Tidak mudah dan tidak murah menggelar aksi yang dihadiri jutaan manusia dengan damai, tertib, aman, dan bersih. Setidaknya terdapat tiga kesulitan besar untuk menghadirkan aksi massa tersebut. Pertama, mengemas isu yang dapat menarik perhatian dan mendorong khalayak luas untuk hadir dalam aksi massa. Kedua, biaya yang dibutuhkan untuk menggelar aksi tersebut. Ketiga, secara teknis terkait pengawasan keamanan, ketertiban, dan kebersihan saat aksi digelar. Nyatanya, aksi tersebut terselenggara dengan aman, tertib, bersih, dan superdamai. Khalayak dari segala penjuru Indonesia berduyun-duyun mendatangi Monumen Nasional (Monas) di Jakarta sebagai pusat lokasi aksi massa. Kendati dengan berbagai cara dihalangi untuk hadir dalam aksi, mereka tidak peduli hingga memilih berjalan kaki. Mereka datang dengan biaya sendiri atau donasi dari pihak yang baik budi. Mereka mengorganisasi sendiri keamanan, ketertiban, dan kebersihan saat menggelar aksi. Hal ini menarik untuk diteliti. Apa penyebab aksi massa umat Islam tersebut berlangsung superaman, supertertib, superbersih, dan superdamai? Tulisan ini merupakan sneak peak dari riset yang sedang dilakukan. Gelombang Perang Siber Saat ini ruang dan waktu semakin menyempit berkat kemajuan teknologi dan komunikasi berbasis internet. Namun, ruang dan waktu tersebut bukan saja menyempit, tapi juga padat dengan berbagai informasi yang datang silih berganti secara bertubi-tubi. Kepadatan informasi dalam ruang dan waktu yang sempit tersebut menjelma menjadi dunia baru, dunia hiper-realitas. Dalam dunia hiper-realitas tersebut sesuatu yang tidak penting bisa dibuat menjadi sangat penting, kebutuhan bisa diciptakan, waktu luang bisa disempitkan, kepalsuan bisa dibuat seolah asli, yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa rapat, dan kebohongan yang disampaikan terus-menerus bisa menjadi kebenaran. Semua diciptakan melalui berbagai teknik manipulasi realitas, kita mengenalnya dengan sebutan hoax. Hoax menjadi produk industri kreatif dalam budaya politik kontemporer yang bertemu dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat. Hoax menjadi mudah menyebar, diterima sebagai kebenaran, menjadi hiburan saat diketahui sebagai kesalahan pada kultur masyarakat yang tidak memiliki tradisi pengelolaan informasi yang sehat. Informasi menjadi kotor karena digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan. Ini pangkal mula hal yang dapat memicu terbukanya perang siber, hingga mampu mengantarkan khalayak hadir berduyun-duyun dalam Aksi Bela Islam. Jejak perang tersebut dapat ditelusuri pada 2012, menyusul kemudian pada 2014. Pada 2012 secara singkat dapat digambarkan sebagai situasi masa awal perang siber dimulai. Saat itu perang siber digunakan sebagai strategi memenangkan pertarungan politik. Melalui organisasi yang rapi dan profesional, kekuatan siber tersebut mampu mengendalikan opini publik lewat media sosial, terutama Twitter dan Facebook. Pengendalian opini di media sosial tersebut diyakini mampu memengaruhi pilihan politik khalayak. Dengan intensitas berbeda, hal serupa kurang lebih sama terjadi pada 2014. Gelombang perang siber pada 2012 dapat digambarkan berlangsung dengan sangat tidak seimbang. Satu kelompok menyiapkannya dengan sangat matang, sementara kelompok lain belum siap, bahkan dapat disebut baru mengenal media sosial. Namun, pada gelombang perang siber 2014 mulai sedikit ada perlawanan. Namun, tetap saja perang siber tersebut tidak berimbang karena faktor pengalaman, pengorganisasian, pelibatan, dan pengerahan pasukan robot melalui akun anonim dalam jumlah besar. Veteran yang kalah perang siber pada era 2012 dan 2014 tersebut saat ini pada 2016 bangkit mengorganisasi diri dengan lebih baik. Muncul kesadaran baru pentingnya pengendalian informasi dan opini melalui media sosial. Dengan begitu, perang siber pada 2016 memang terlihat jauh lebih seru karena berjalan cukup seimbang. Masing-masing pihak saling melempar wacana yang diviralkan seolah menjadi agenda publik. Masing-masing pihak mencari kesalahan dan kekeliruan untuk disebarkan sebagai modus tekanan. Sebaliknya, masing-masing pihak juga berusaha mencari kekuatan baru saat mendapat tekanan. Dengan demikian, tidak heran soal sepetak taman yang rusak saat aksi menjadi viral, jaket bomber yang dipakai Presiden menjadi viral, atau kotoran sampah seusai aksi massa juga menjadi bahan untuk mengendalikan opini. Gelombang Aksi Fisikawan Albert Einstein pernah meramalkan bahwa perang masa depan akhirnya akan kembali menggunakan cara konvensional. Dalam makna dan konteks yang berbeda, demikian pula yang terjadi saat ini. Berbagai perang opini melalui media sosial yang semula bersifat virtual pada 2012 dan 2014 pada akhirnya mendorong terjadi perang aksi massa yang bersifat real. Satu kelompok menggelar aksi damai, tidak lama kemudian kelompok lain menggelar aksi serupa. Berbagai aksi real tersebut kemudian menjadi materi untuk bahan perang virtual di media sosial. Dua dunia, antara real dan virtual tersebut, seperti pasangan yang saling merangsang. Keduanya saling menstimulasi gairah untuk lebih aktif dalam mengorganisasi isu, opini, dan aksi massa. Dalam konteks pelibatan massa aksi ini, satu kelompok tampak sangat jauh lebih unggul, lebih damai, lebih aman, lebih bersih, dan lebih besar jumlahnya. Hal ini terjadi karena kelompok ini memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh kelompok lainnya. Keunggulan tersebut adalah nilai yang menjadi keyakinan kuat dan tertanam dalam dasar hati dengan cukup kokoh. Nilai tersebut pula yang mendorong sekelompok santri asal Ciamis bersedia sukarela jalan kaki menuju Jakarta, memicu orang tua dan anak-anak bergabung, dan pedagang kecil memberi gratis makanan dan dagangannya pada peserta aksi lainnya. Aksi damai yang semakin meluas tersebut menuai banyak simpati dan memiliki kemampuan menyerap empati publik. Hal ini menunjukkan– setidaknya dapat dibaca sebagai–kemenangan dunia real atas dominasi dunia virtual. Berbagai keramaian dan kebisingan di dunia media sosial belum tentu merepresentasikan jumlah orang yang terlibat. Sebab, dalam media sosial satu orang dapat mengendalikan puluhan, ratusan, bahkan ribuan akun palsu. Dengan demikian, aksi damai dalam jumlah besar yang berlangsung aman, tertib, dan bersih tersebut seakan menawarkan rute jalan untuk kembali ke akal sehat, kembali ke dunia nyata, dunia real. Ini merupakan kritik bagi berbagai dominasi virtual di ruang media sosial pada era perang siber 2012 dan 2014 yang seolah ramai, padahal cuma buatan. Hal ini juga dapat menjadi pintu masuk bagi terbangunnya kesadaran baru bahwa dunia virtual adalah dunia yang penuh dengan kepalsuan dan tipu daya. Dibutuhkan literasi untuk memahami perang opini pada era media sosial saat ini.  ●

Teror bagi Kebebasan Pers Iswandi Syahputra  ;   Dosen Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KORAN SINDO,  04 Juli 2014

                                                

Sekelompok orang yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yogyakarta menyegel kantor biro stasiun televisi TVOne di Yogyakarta, Rabu (02/ 7). Aksi penyegelan tersebut dilakukan sebagai reaksi atas siaran di TVOne yang menyebutkan PDI Perjuangan berisi orang-orang dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah melakukan penyegelan, massa kemudian melakukan orasi dan menuntut TVOne untuk mengklarifikasi segera pemberitaan mereka yang menurut mereka telah melecehkan dan PDI Perjuangan. Siapa saja tentu berhak menyampaikan pendapat, sekalipun pendapat tersebut menolak pendapat pihak lain. Namun, menyampaikan pendapat yang disertai dengan kekerasan dan ancaman karena suatu pemberitaan media massa dapat disebut sebagai teror bagi kebebasan pers. Tindakan penyegelan disertai dengan aksi vandalisme menggunakan kata yang tidak senonoh dimaksudkan untuk menciptakan kondisi rasa takut yang nyata. Teror seperti ini ingin menciptakan perasaan terancam yang luar biasa akan bahaya yang mungkin saja terjadi jika ancaman yang disampaikan tidak dipenuhi. Cara teror seperti ini biasanya diambil bukan karena diplomasi damai mengalami jalan buntu atau tidak tersedianya mekanisme hukum. Teror seperti ini cenderung didorong oleh sikap panik, bingung, dan lepasnya kontrol diri karena tidak kuat menahan suatu tudingan yang tidak bisa dibantah dengan kemampuan akal sehat. Pada akhirnya kumpulan sikap panik, bingung, dan lepasnya kontrol tersebut meledak karena adanya perasaan yang sama dalam suatu grup. Hukum Pers Teror tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika elite politik di PDI Perjuangan memahami mekanisme hukum, terutama hukum pers dan penyiaran. Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap orang atau pihak diberikan hak jawab. Hak jawab adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Selain itu, dapat juga digunakan hak koreksi. Hak koreksi merupakan hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Hak tersebut diberikan kepada setiap orang atau pihak sebagai control and balance terhadap kebebasan pers yang dilindungi oleh undang-undang. Kemerdekaan pers tersebut dijamin bahkan sebagai hak asasi manusia. Untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut, pers diberi hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Pers juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Tepat dan akurat itu dapat berupa informasi yang didasarkan pada pendapat umum yang sudah ada dan tersedia sebelumnya, bukan informasi yang bersifat mengarang, ilusi, atau bohong. Terkait berita di TVOne yang menyebutkan PDI Perjuangan berisi orang-orang dari PKI sebenarnya sudah dimuat terlebih dahulu di sejumlah media, terutama media online. Terlepas benar atau tidaknya muatan informasi tersebut, dalam perspektif Undang-Undang Pers, TVOne telah berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan akurat. Hanya, TVOne kurang hati-hati menyampaikan suatu informasi yang secara sosial masih dianggap sensitif oleh kelompok tertentu. Informasinya belum tentu benar, tapi juga tidak salah diberitakan karena sebelumnya banyak pihak melalui media online mensinyalir kebangkitan PKI. Bilamana pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers tidak menggunakan hak jawab atau hak koreksi yang diberikan undang-undang kepadanya maka dapat menempuh jalan lain. Pihak yang dirugikan dapat melaporkan pemberitaan tersebut kepada kepolisian sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik partai. Kedua jalur tersebut merupakan pilihan elegan yang disediakan oleh peraturan. Dengan mengambil hak jawab, hak koreksi atau melaporkan pada kepolisian terhadap pemberitaan tersebut PDI Perjuangan telah memberikan pendidikan politik yang sehat, bukan saja kepada publik, melainkan juga kepada media yang bersangkutan. Pilihan ini jauh lebih terhormat daripada melakukan penyegelan dan aksi vandalisme. Dari peristiwa ini dapat dinilai masih ada elite politik yang tidak ramah dengan kehidupan pers, tidak terbiasa dikritik dan lebih memilih jalan pintas menggunakan teror dalam menyelesaikan masalah. Jika pada pers yang dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, teror disertai vandalisme dapat terjadi secara terbuka, tentu hal ini mungkin terjadi pada rakyat kecil yang tidak berdaya. Tiga Kerugian Politik Peristiwa penyegelan dan aksi vandalisme terhadap TVOne bukan hal pertama ini terjadi. Sebelumnya, tahun lalu pernah terjadi pada stasiun TVRI Gorontalo. Saat itu massa yang tidak puas dengan pemberitaan TVRI mendatangi kantor stasiun TVRI Gorontalo dan menerobos masuk ke dalam studio yang sedang melangsungkan acara talkshow. Peristiwa tersebut bahkan disertai dengan kekerasan fisik terhadap sejumlah jurnalis dan pekerja media. Pemberitaan politik memang lebih dapat memicu kekerasan dan teror terhadap media dari pada pemberitaan lainnya. Hal ini terjadi karena politik menjadi titik temu antara kekuasaan, bisnis, harapan, dan mungkin saja kehormatan dan martabat sebuah partai. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sendiri melalui pernyataan resminya mengajak seluruh kader menjaga martabat partai dengan cara mengedepankan penegakan hukum. Pernyataan tersebut memang belum terlambat namun sebaiknya disampaikan sebelum peristiwa penyegelan dan aksi vandalisme terhadap TVOne terjadi. Patut disyukuri pernyataan tersebut keluar sehingga dapat mencegah aksi serupa yang bisa dapat terjadi lebih parah. Jika tetap aksi penyegelan, vandalisme, penyerbuan atau pendudukan stasiun TVOne yang dipilih menyelesaikan masalah ini, setidaknya PDI Perjuangan akan mendapat tiga kerugian. Pertama, aksi penyegelan dan vandalisme tersebut menegaskan bahwa PDI Perjuangan disusupi oleh PKI seperti yang diberitakan oleh TVOne . Jika berita TVOne tersebut keliru, seharusnya PDI Perjuangan menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau jalur hukum lainnya. Kedua, aksi penyegelan dan vandalisme tersebut cermin dari sikap panik elite PDI Perjuangan. Menjelang pemilihan presiden, tentu saja kepanikan ini bisa dieksploitasi oleh pihak lawan. Jika ini dikelola dengan baik, tidak mustahil perolehan suara pasangan Jokowi-JK yang diusung PDI Perjuangan akan merosot. Ketiga, aksi penyegelan dan vandalisme dapat menjadikan Jokowi-JK musuh demokrasi dan kebebasan pers. Kerugian ketiga ini lebih berdimensi jangka panjang karena dicatat oleh sejarah. Agaknya tiga konteks ini yang mendorong Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan pernyataan resminya terkait aksi penyegelan dan vandalisme tersebut. Dalam pernyataannya, Megawati selalu merujuk pada terciptanya demokrasi yang berkeadaban. Mengajak semua elemen memperjuangkan pemilu yang jurdil, demokratis, aman, dan damai. Semoga saja setelah pernyataan resmi Megawati tersebut tidak ada lagi aksi serupa sehingga pers tidak merasa diteror dan pemilu presiden berjalan dengan sehat dan jauh dari jalan yang sesat. ●