PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Perubahan Iklim dan Kemiskinan

ARIF SATRIA

 

KOMPAS 16 September 2019

 

Tulisan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya Bakar (Kompas, 5/9/2019) tentang Indonesia dalam kancah global perubahan iklim sangat menarik dan mencerahkan. Siti Nurbaya menekankan juga komitmen Indonesia untuk adaptasi, meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem. Di sinilah konteks ciri negara berkembang menjadi relevan untuk terus dielaborasi.

Kampus Disruptif

Kampus Disruptif Arif Satria ;  Rektor Institut Pertanian Bogor

                                                         KOMPAS, 19 April 2018

                                                           

Pada awal April 2018 ini Kementerian Perindustrian meluncurkan “Making Indonesia 4.0” yang berisi peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Peristiwa ini bagian dari upaya merespons apa yang ditulis Klaus Schwab dalam The Fourth Industrial Revolution (2017). Kalau peta jalan industrialisasi telah tersusun, bagaimana dengan peta jalan pendidikan tinggi untuk merespon Revolusi Industri 4.0? Bagaimana posisi perguruan tinggi (PT) dalam peta perubahan ini dan bagaimana strategi adaptasi terhadap perubahan ini? Kini kita telah berada di era Revolusi Industri 4.0 yang, menurut Klaus Schwab, sungguh berbeda dari era sebelumnya. Revolusi Industri 1.0 dicirikan tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air. Revolusi Industri 2.0 dicirikan berkembangnya energi listrik dan produksi massal. Revolusi Industri 3.0 dicirikan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dicirikan dengan berkembangnya Internet of/for Things yang diikuti teknologi baru dalam data sains, kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak tiga dimensi, dan teknologi nano, yang telah mendisrupsi inovasi-inovasi sebelumnya. Dengan perkembangan teknologi tersebut, kini orang bisa berjualan tanpa harus punya toko. Orang bisa berbisnis taksi tanpa harus punya mobil. Kondisi inilah yang telah membuat hilangnya sejumlah pekerjaan. Namun, sebenarnya era baru ini telah menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru yang menggantikan pekerjaan lama. Di AS, ada 3.508 yang hilang tapi ada 19.263 jenis pekerjaan baru yang dibuat. Sementara pada tingkat global, ada sekitar 75 juta hingga 375 juta pekerja perlu beralih ke pekerjaan baru dengan keahlian baru (Global Institute Analysis Mc Kinsey, 2017). Dinamika perubahan di atas semakin tak terelakkan. Namun, persoalannya, percepatan perubahan teknologi lebih tinggi daripada apa pun, khususnya kultur, kebijakan publik, riset, maupun pendidikan. Inilah yang dalam sosiologi dikenal dengan istilah kesenjangan budaya, yang menunjukkan bahwa perubahan kebudayaan material belum diikuti oleh kebudayaan non-material. Pertanyaannya, apakah PT akan mampu beradaptasi? Dampak dan Strategi Di mana posisi PT dalam empat tahapan revolusi industri di atas? Secara kasat mata tampaknya kebanyakan PT di Indonesia belum masuk dalam pola pikir Revolusi Industri 4.0. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah ciri konvensionalnya dalam keilmuan dan riset, kurikulum, metode dan teknologi pembelajaran, manajemen organisasi dan proses bisnisnya. Dengan melihat ciri-ciri tersebut bisa jadi PT kita masih pada zona Revolusi Industri 3.0. Namun, kehidupan sehari-hari dosen dan mahasiswanya mungkin sudah memasuki era 4.0, di mana konektivitas sudah makin tak berjarak, melek media sosial, bisa memanfatkan teknologi kecerdasan buatan, menyenangi realitas virtual, cenderung aktif membaca media daring, dan mulai aktif dalam bisnis daring. Persoalannya, kehidupan keseharian tersebut belum sepenuhnya mampu ditransformasikan ke dalam praktik secara institusional PT. Dengan demikian sebenarnya ada kesenjangan antara pola kehidupan personal dengan institusi PT. Secara personal sebagian sudah mencirikan generasi Revolusi Industri 4.0, tapi secara institusi masih berciri tahap Revolusi Industri 3.0. Pertanyaannya, langkah apa yang mesti dilakukan PT untuk bisa segera memasuki era 4.0 ini? Faktor disrupsi tak hanya bertumpu pada perubahan teknologi akibat Revolusi Industri 4.0, tetapi juga perubahan struktur demografi, perubahan iklim, globalisasi, serta perubahan peta geopolitik. Oleh karena itu, strategi PT menghadapi disrupsi mestinya juga memerhatikan sejumlah faktor tersebut. Beberapa langkah penting Ada beberapa langkah penting sebagai berikut. Pertama, perubahan pola pikir atau orientasi PT dari “konsumen” ke “produsen” dalam bentuk karya ide, pemikiran, pengetahuan, teori atau barang. Perubahan ini akan tercermin dari neraca aktivitas keseharian kita: apakah akan lebih diwarnai aktivitas mengunggah (upload) atau mengunduh (download). Seringnya kita mengunggah akan jadi bukti bahwa kita adalah pemain di era disrupsi ini. Selama ini kita hanya penonton perubahan dengan lebih banyak aktivitas mengunduh. Di sinilah mestinya PT memiliki orientasi mengunggah dengan memperbanyak karya riset dan inovasi untuk menginspirasi dan memberi manfaat bagi publik, baik pada level lokal maupun global. PT dari hasil risetnya mampu memproduksi pengetahuan dan teori baru sehingga memberi warna bagi ilmu pengetahuan dunia. Perubahan orientasi ini penting seiring harapan publik sejak dulu yang menganggap PT adalah sumber perubahan, penentu kecenderungan, dan bukan penonton perubahan. Mestinya PT bisa berciri 5.0 di saat industri baru memasuki 4.0. Kedua, pengembangan keilmuan baru yang lebih transdisiplin dan peta jalan riset yang responsif terhadap Revolusi 4.0 dan faktor disrupsi lainnya. Ilmu data, kecerdasan buatan, drones, robotik, teknologi nano, kompleksitas dan sustainability sciences perlu didorong. Dalam pertanian, pertanian presisi melalui smart agriculture and fisheries harus dikembangkan. Di sinilah diperlukan program studi atau peminatan baru yang mengenalkan keilmuan baru. Namun, dimensi kemanusiaan tetap harus mewarnai sejumlah inovasi.. Ketiga, transformasi kurikulum yang adaptif terhadap tumbuhnya generasi milenial dan tantangan disrupsi. Di sinilah perlu integrasi dan harmonisasi kurikulum dengan ekstra kurikuler yang mampu memperkuat karakter, kompetensi, dan soft skill mahasiswa yang kompatibel dengan tuntutan perubahan. Di era disrupsi ini, soft skill milenium dan jiwa kewirausahaan harus diperkuat karena jiwa inilah yang akan dapat mendukung orientasi sebagai “produsen”. Mahasiswa perlu dirangsang untuk mengembangkan bisnis rintisan (start up). Keempat, teknologi pembelajaran yang adaptif terkait kultur milenial. Beberapa kampus besar dunia telah mengembangkan massive open online courses (MOOCs). Dengan demikian mata kuliah yang disampaikan secara daring sudah jadi tuntutan. Tapi perlu juga dipikirkan bagaimana model daring tetap mampu menyentuh penguatan karakter dan soft skill mahasiswa. Kelima, perlu kelincahan organisasi PT dalam mengelola sumber daya, menangkap peluang-peluang baru, serta membangun kolaborasi. Kelima hal tadi perlu regulasi yang progresif untuk memayungi perubahan-perubahan yang ada di PT, sehingga PT kita tidak saja bisa berciri 4.0 tetapi bisa melampaui jadi 5.0 dan sekaligus sebagai penentu perubahan. ●

Tiga Tahun Kemaritiman Jokowi-JK

Tiga Tahun Kemaritiman Jokowi-JK Arif Satria ;   Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB

                                            MEDIA INDONESIA, 23 Oktober 2017

                                                           

TAK terasa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memasuki tahun ketiga. Dalam bidang kemaritiman ada sejumlah catatan penting. Catatan ini didasari kinerja pembangunan serta variabel-variabel yang memengaruhinya. Catatan ini berisi capai­an selama tiga tahun ini termasuk positif dan negatifnya, beserta tantangan dan masalah yang harus diselesaikan dua tahun mendatang. Ada beberapa capaian yang menonjol dalam perjalanan tiga tahun ini. Pertama, menurut Hasyim Djalal, ahli hukum laut internasional, harus diakui bahwa Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maritim. Hal ini disebabkan, meski luas wilayah laut melebihi daratan, kontribusinya terhadap ekonomi nasional belum maksimal. Tentu membangun ekonomi maritim tidak bisa seperti membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan proses panjang. Namun, setidaknya kita sudah memulai secara serius sejak 2014. Salah satu yang terpenting ialah berupa makin kuatnya kesadaran politik untuk membangun sektor ini. Memang menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenkomar), potensi ekonomi sektor ini luar biasa, sekitar US$1,33 triliun per tahun, yang terdiri dari potensi perikanan budi daya (16%), energi dan pertambangan (16%), transportasi laut (2%), wisata bahari (4%), bioteknologi (14%), industri jasa kelautan (15%), industri pengolahan ikan (7%), dan perikanan tangkap (1%). Dari sejumlah potensi itu, pemanfaatannya belum maksimal. Karena itu, agenda pentingnya ialah bagaimana sektor-sektor tersebut bisa dimaksimalkan potensinya. Kedua, tol laut yang diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah mulai mengalami kemajuan. Menurut pemerintah, tol laut ialah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Tujuannya untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan, serta untuk menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana hasilnya? Beberapa komoditas mengalami penurunan harga. Data Kemenkomar (2016) menunjukkan, di Pulau Sabu NTT, misalnya, harga beras turun 10%. Di Namlea bahkan harga beras turun 22%, harga gula turun 28%, harga daging ayam ras turun 49%, dan harga bawang merah turun 20%. Tentu diharapkan harga-harga kebutuhan pokok lainnya bisa turun dan relatif sama dengan di Jawa. Ketiga, dalam kurun waktu 2015-2016, pembangunan pelabuhan laut telah mencapai 57 lokasi dari 306 lokasi yang direncanakan hingga 2019. Untuk pelabuhan laut, salah satu ukuran yang sering digunakan ialah dwelling time, dari proses pembongkaran, proses penyelesaian kewajiban perizinan, hingga proses pengeluaran barang sampai dengan pintu gerbang keluar pelabuhan. Sebelum 2014, dwelling time membutuhkan waktu 5,7 hari. Namun, saat ini sudah bisa dikurangi hingga 3,35 hari. Diharapkan pada tahun ini bisa mencapai 2,7 hari. Di sinilah efisiensi bongkar muat dan perizinan di pelabuhan makin dituntut dan pengembangan teknologi dan SDM untuk hal ini sangat diperlukan agar world port ranking kita juga bisa meningkat. Bayangkan, pada 2011, Pelabuhan Tanjung Priok menempati posisi ke-91 jauh di bawah Tanjung Pelepas Malaysia (33), Port Kelang Malaysia (21), Shenzen Tiongkok (14), Singapura (2), dan Shanghai (1). Keempat, data pemerintah menunjukkan angkutan laut mengalami peningkatan 7,5% untuk kapal Pelni dan 11,8% untuk kapal perintis. Hal itu tidak lepas dari pembangunan pelabuhan penyeberangan, penambahan 33 unit kapal perintis dan 11 unit kapal penyeberangan. Transportasi laut termasuk yang akan selalu tumbuh positif. Namun, tetap diperlukan langkah lanjutan seperti pengerukan alur pelayaran, peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta peningkatan kualitas pelayanan. Kelima, ketiga hal tersebut sekaligus menunjukkan sistem logistik kita sudah makin membaik. Memang ditergetkan bahwa biaya logistik bisa makin ditekan dari 24% menjadi 18% PDB. Bandingkan dengan Korea selatan 16,3% PDB, Jepang 10,6%, dan Amerika 10,1% PDB. Wajar bila logistic performance index kita versi World Bank berada di rangking ke-75, jauh di bawah Malaysia (29) dan Thailand (35). Perbaikan sistem logistik tersebut memerlukan langkah komprehensif, yakni mulai penguatan infrastruktur, pemangkasan ekonomi biaya tinggi, perbaikan manajemen pelabuhan, hingga tentu juga perbaikan sarana dan prasarana darat. Apa artinya di laut lancar tapi di darat sebaliknya. Antara transportasi laut dan darat sangat berhubungan dan menentukan biaya logistik kita. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan transportasi terpadu antara laut dan darat. Tumbuh di atas 5% Keenam, sektor perikanan tercatat sebagai sektor yang konsisten tumbuh di atas 5%, melebihi pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian penting dalam tiga tahun ini ialah kedaulatan bangsa kita di laut makin kuat. Ini merupakan hasil konsistensi pemerintah dalam menanggulangi IUU Fishing. Reputasi kita di dunia internasional makin meningkat, bahkan Indonesia telah dijadikan rujukan penting bagi negara-negara lain dalam pemberantasan IUU Fishing. Tentu tak hanya kedaulatan bangsa yang terjaga, tetapi juga keberlanjutan sumber daya makin tercipta. Stok sumber daya makin melimpah dan ini mestinya merupakan peluang bagi tumbuhnya industri perikanan nasional. Agenda terpenting saat ini ialah bagaimana konsistensi pemberantasan IUU Fishing terus terjaga dan pada saat yang sama pertumbuhan di perikanan tangkap dan budi daya makin didorong. Termasuk di dalamnya akselerasi penanganan penggantian alat tangkap eks cantrang sehingga Permen No 2/2015 bisa ditegakkan, sumber daya makin lestari, dan masalah sosial bisa terselesaikan. Selain itu, investasi pengusaha nasional di perikanan tangkap perlu didorong. Mestinya perbankan bisa melihat peluang bisnis yang menjanjikan ini dan lalu meningkatkan alokasi kredit di sektor perikanan tangkap. Hal yang tak kalah penting ialah pengembangan perikanan budi daya yang potensinya mencapai 16% dari total potensi ekonomi kelaut­an nasional. Hal itu disebabkan upaya menggenjot produksi sulit diharapkan dari perikanan tangkap karena memang sumber dayanya yang terbatas. Bahkan tren dunia juga menunjukkan produksi budi daya akan melampaui tangkap. Di Indonesia hal ini sudah terbukti. Meski demikian, upaya peningkatan produksi budi daya diharapkan terus dilakukan. Ketujuh, Presiden telah mengeluarkan Perpres No 3/2017 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Percepatan Industrialisasi Perikanan sebagai tindak lanjut Inpres No 7/2016. Ini merupakan bukti dukungan total Presiden untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, dan dapat menjadi capaian penting. Namun, capaian tersebut akan diukur dari efektivitas perpres tersebut. Artinya, perpres tersebut dikatakan berhasil bila mampu menggerakkan 25 kementerian terkait untuk menyukseskan pembangunan perikanan. Salah satu yang dapat terlihat ialah dari sisi alokasi anggaran setiap kementerian terkait untuk mendukung sektor perikanan. Walau demikian, hal ini baru bisa dilihat pada 2018 karena perencanaan anggaran baru bisa dilakukan pada 2017. Kedelapan, sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di 12 pulau terdepan serta sentra modernisasi perikanan di lima lokasi telah dikembangkan pada 2017. SKPT merupakan bentuk implementasi gagasan membangun Indonesia dari pinggir­an. Diharapkan, pengembangan SKPT bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di pulau terdepan. Ini memang tidak mudah karena mesti melibatkan lintas kementerian dan dukungan daerah. Ini pun menjadi stra­tegis bagi penguatan kedaulatan bangsa karena kuatnya perikanan di pulau terdepan akan bisa mencegah masuknya kembali kapal-kapal asing. Kesembilan, wisata bahari diharapkan bisa menyumbang peningkatan jumlah wisatawan yang ditargetkan mencapai 15 juta orang pada 2017. Promosi Wonderful Indonesia sangat masif dan efektif mengangkatkan citra wisata Indonesia. Untuk wisata bahari, yang diperlukan adalah promosi. Banyak destinasi wisata bahari perlu dipromosikan karena Indonesia kita memang sangat kaya akan keindahan alam. Bayangkan, kekayaan keanekaragaman hayati kita yang luar biasa, terdiri dari 8.500 spesies ikan dan 950-an jenis terumbu karang. Juga, luas terumbu karang Indonesia sekitar 51 ribu km persegi atau 18% dari terumbu karang dunia. Namun, wisata bahari punya masalah berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur di lokasi destinasi. Inilah yang menjadi titik lemah kita dalam pengukuran travel and tour competitiveness index (TTCI). Karena itu, upaya promosi juga perlu diikuti perbaikan infrastruktur dan pengembangan kuantitas dan kualitas kapal angkutan laut. Kesembilan catatan tersebut harus diikuti penguatan budaya bahari masyarakat kita sehingga pembangunan kemaritiman tidaklah sekadar berdimensi ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pembangunan manusia dan lingkungan. ●

Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Ekonomi

Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Ekonomi Arif Satria  ;   Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB

                                                          KOMPAS, 17 Mei 2017

                                                           

Pada 16 Mei 2017 para lulusan SMA berbondong-bondong mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).  Perguruan tinggi (PT) menjadi harapan bagi masa depan hidup mereka karena sudah terbukti pendidikan tinggi adalah proses yang bisa meningkatkan kualitas hidup. PT pun bisa menjadi sarana mobilitas vertikal efektif. Meski demikian, kini penting dikaji perspektif yang lebih luas dari sekadar harapan individual yang ingin masuk PT, tetapi juga harapan publik pada peran PT bagi proses transformasi. Apa yang disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada upacara Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, menjadi relevan karena mengangkat isu bagaimana ”Meningkatkan Relevansi Pendidikan Tinggi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”. Saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ditargetkan 5,1 persen pada 2017, sehingga Presiden Joko Widodo langsung memberikan target pertumbuhan kepada sejumlah kementerian. Tentu dengan harapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, pertumbuhan ekonomi seperti apa yang dapat mendorong kesejahteraan rakyat? Memang paradigma pertumbuhan pernah dominan di Dunia Ketiga. Akan tetapi, ternyata pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat bukanlah sesuatu yang otomatis. Penganut teori pertumbuhan percaya bahwa akan terjadi efek menetes ke bawah (trickle down effect) yang berarti mekanisme kesejahteraan akan tercipta setelah ada pertumbuhan. Pada kenyataannya, mekanisme ini jauh dari harapan dan malah yang terjadi adalah efek menetes ke atas yang berarti terjadi ketimpangan. Di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan makin melebar dalam kurun 20 tahun ini. Indeks gini di masa lalu relatif lebih rendah: 0,35 (1996), 0,30 (1999), 0,32 (2002), lalu meningkat lagi sejak 2005 menjadi 0,36 dan 0,41 (2011). Pada 2016 mulai turun sedikit menjadi 0,39. Semakin tinggi indeks gini menggambarkan semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi. Ketimpangan sekaligus menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Pertumbuhan hanya dinikmati segelintir kelompok masyarakat dan akses rakyat untuk menjadi pelaku pertumbuhan sangat terbatas. Belum lagi basis pertumbuhan berasal dari sektor-sektor yang jauh dari jangkauan rakyat, seperti sektor finansial yang spekulatif atau sektor riil padat modal sehingga tidak terlalu banyak membuka lapangan kerja. Inilah yang mendorong munculnya pemikiran bahwa pertumbuhan harus disertai pemerataan (growth with equity), bahkan muncul lagi pemikiran pertumbuhan melalui pemerataan (growth through equity). Hal ini membawa konsekuensi terjadinya pemerataan kesempatan berusaha dan sektor pertanian serta kemaritiman rakyat mestinya menjadi katup pengaman untuk pemerataan ini. Reforma agraria melalui redistribusi lahan 9 juta hektar serta program perhutanan sosial akhir-akhir ini bisa menjadi pintu masuknya. Agen pemerataan Namun, pertumbuhan hanyalah satu bagian dari pembangunan. Pembangunan memiliki dimensi lebih luas, tidak sekadar mengejar peningkatan produksi barang dan jasa serta pendapatan, tetapi juga dimensi pemerataan dan keadilan. Oleh karena itu, tulisan ini cenderung menggunakan istilah pembangunan daripada pertumbuhan. Bagaimana peran PT dalam pembangunan ekonomi? PT dan pembangunan ekonomi memiliki hubungan timbal balik. Di satu sisi, PT merupakan subordinasi dari pembangunan sehingga peran PT sangat tergantung dari desain pembangunan ekonomi yang ada. Profil lulusan dan kurikulum pun disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Namun, di sisi lain, PT juga bisa penentu desain pembangunan sebagaimana pernah terjadi di era Orde Baru di mana arsitek pembangunan ekonominya para ekonom Universitas Indonesia. Arah pembangunan ekonomi pun banyak terinspirasi dari aliran pemikiran para arsitek ekonomi itu. Dengan mencermati hubungan timbal balik ini, ada sejumlah agenda penting dalam hubungan PT dan pembangunan. Pertama, PT masih dituntut berperan penting dalam penentuan arah kebijakan pembangunan. PT tidak saja sekadar berposisi kritis terhadap kebijakan yang ada (reaktif), tetapi harus mampu menginspirasi dan memberikan solusi (proaktif). Memang diakui bahwa situasi masa lalu berbeda dengan saat ini. Dulu jumlah doktor sedikit sehingga PT begitu bergengsi dengan segudang ahlinya. Namun, saat ini sudah sangat banyak birokrat, profesional, pengusaha, dan LSM yang bergelar doktor. Belum lagi lembaga think tank juga makin banyak dan bahkan lebih berpengaruh dari PT dalam merebut wacana publik. Di sinilah mestinya PT mulai sadar posisinya yang kian kurang berperan dalam arus perubahan lingkungan strategis. Karena itu, PT harus mulai bangkit dan percaya diri kembali membangun aliansi strategis dengan pemerintah dan menjadi sumber inspirasi kebijakan. Syaratnya, PT harus kian dekat dengan realitas, mampu membaca perubahan, dan kemudian mengembangkan keilmuan yang memang dibutuhkan untuk memberi solusi. Kedua, PT mesti mampu menghasilkan lulusan baru yang mampu mendukung proses transformasi ekonomi yang lebih merata. Kini ada kecenderungan positif di kalangan mahasiswa yang makin berminat menjadi technopreneur dengan mengembangkan start up bisnis. Begitu pula tinggi minat menjadi sociopreneuryang terlibat dalam pengembangan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang dihasilkan. Fenomena Tri Mumpuni, alumnus IPB yang sukses mengembangkan model energi mikrohidro berbasis masyarakat, adalah contoh sociopreneur yang menginspirasi mahasiswa. Kecenderungan ini harus dicermati PT seiring perubahan orientasi yang terjadi. Pengelola PT saat ini umumnya generasi X, sementara mahasiswa sudah menjadi bagian generasi Z yang lahir dalam kultur digital sehingga lebih melek teknologi informasi, serba lebih cepat, dan cenderung pragmatis. Bila PT gagal membaca perubahan ciri generasi, maka potensi-potensi mahasiswa menjadi technopreneur dan sociopreneur bisa tidak tumbuh. Kalau ini terjadi, lagi-lagi PT hanya mengukuhkan struktur ketimpangan yang ada (Damanhuri et al, 1997), karena lulusannya dominan memasuki perusahaan-perusahaan besar semata.Di sinilah PT ditantang mampu berperan dalam mendukung gerakan anti ketimpangan. Ketiga, sebagian riset-riset PT mesti diarahkan untuk menghasilkan inovasi konkret untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Hal ini penting karena desain pemerataan pembangunan harus diikuti penguatan kapasitas usaha ekonomi rakyat sehingga mereka pun tahan banting terhadap arus besar persaingan yang terjadi. Inovasi-inovasi baru bisa memperkuat daya banting dan daya saing mereka. Karena itu, PT mesti mendekatkan jarak sosialnya dengan masyarakat sehingga paham terhadap kebutuhan riil di lapangan. Tema inovasi untuk pemerataan perlu terus digaungkan. Ketiga agenda itu merupakan langkah minimal PT untuk menjadi agen pemerataan. Selamat ber-SBMPTN, semoga melahirkan generasi baru PT yang lebih tangguh menghadapi perubahan dan mampu mengikis ketimpangan!  ●

Investasi Asing di Pulau Kecil

Investasi Asing di Pulau Kecil Arif Satria ;  Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB

                                                      KOMPAS, 24 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Isu ”penyewaan” pulau kembali mengemuka setelah ada berita rencana pemanfaatan pulau di Morotai oleh investor Jepang. Bagaimana kita menyikapi isu tersebut dan langkah apa yang diperlukan? Keinginan pemerintah melibatkan pihak asing untuk mengelola pulau-pulau kecil sempat memunculkan polemik dan kekhawatiran publik. Kasus pulau di Morotai itu sendiri satu dari sejumlah kasus pemanfaatan pulau kecil oleh investor asing yang menarik dicermati. Secara faktual kita memang perlu wisatawan mancanegara dan wisata bahari merupakan sektor yang sangat menjanjikan secara ekonomi, baik untuk ekonomi lokal berupa penciptaan lapangan kerja maupun secara nasional untuk memperbaiki kondisi fiskal, baik pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Meski demikian, ternyata ada juga sejumlah kekhawatiran publik, seperti kekhawatiran bakal terciptanya enklave (enclaves) akibat investasi asing yang menjurus pada ”privatisasi” pulau yang menutup akses publik. Hal ini berakibat pada muculnya pesimisme terhadap peran investasi untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Bagaimana kita menyikapi isu tersebut dan langkah apa yang diperlukan? Regulasi Ada dua rezim yang bisa digunakan untuk menganalisis pemanfaatan pulau kecil oleh asing, yaitu rezim perairan dan pertanahan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai revisi atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai rujukan utama untuk rezim perairan. UU tersebut tidak mengenal istilah ”penyewaan”. Yang ada adalah istilah pemanfaatan. Pasal 26 a sebenarnya sudah mengatur pemanfaatan pulau kecil oleh pihak asing dengan ketentuan mendapat izin dari menteri dan rekomendasi dari pemda dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Lebih jauh, pada ayat 4 dijelaskan pula persyaratan izin yang tak ringan: (a) berbentuk perseroan terbatas, (b) menjamin akses publik, (c) tidak berpenduduk, (d) belum ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal, (e) bekerja sama dengan peserta Indonesia, (e) melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia, (g) melakukan alih teknologi, dan (h) memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan. Dengan demikian, undang-undang ini membolehkan pemanfaatan oleh asing dengan syarat yang ketat. Hanya saja, turunan dari UU ini memang belum lengkap. Hal ini karena semua peraturan masih menunggu disahkannya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. RPP ini sangat mendesak karena mengatur seluruh aktivitas di wilayah pesisir. Namun, peraturan pemerintah (PP) ini juga belum bisa berfungsi di lapangan bila rencana zonasi di wilayah pesisir belum dibuat oleh pemerintah provinsi. Jadi, kuncinya tetap ada pada peran pemerintah provinsi untuk membuat rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi sebagaimana mandat UU. Dengan demikian, agenda penting pemanfaatan pesisir dan pulaupulau kecil adalah tersusunnya rencana zonasi atau tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Khusus untuk pulau terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), kewenangan ada pada menteri. Kedua, UU Pokok Agraria semestinya masih menjadi rujukan utama dalam pengaturan rezim pertanahan. Dalam PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai, ternyata asing hanya diperbolehkan memiliki hak pakai (Pasal 39) dan tidak diperbolehkan memiliki hak milik, HGB, dan HGU. Itu pun dibatasi waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang hingga 20 tahun. Sementara itu, pemerintah juga sudah membuat ketentuan bahwa hanya 70 persen wilayah pulau kecil yang bisa dimanfaatkan, 30 persen lainnya untuk kepentingan kawasan konservasi. Keadilan pesisir Secara empiris, praktik investasi asing di pulau kecil sudah banyak ditemukan dan umumnya bergerak di wisata bahari. Persoalan yang muncul adalah saat investor menguasai pulau, seolah otomatis juga punya hak untuk menguasai perairan. Padahal, hak pemanfaatan perairan belum diatur lagi pasca tidak berlakunya hak pengusahaan perairan pesisir (HP-3) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007. Di sinilah konflik dengan nelayan muncul karena adanya klaim secara sepihak oleh investor terhadap wilayah perairan yang menutup akses publik. Bagi nelayan, ”pengaplingan” inilah yang disebut sebagai coastal grabbing. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa nelayan termarjinalkan akibat tertutupnya akses publik, baik akses pulau maupun wilayah perairan sekitarnya. Nelayan yang secara turun-temurun beroperasi di wilayah itu tiba-tiba tercerabut hak-hak komunalnya. Inilah yang menyebabkan ketidakadilan pesisir. Forsyth (2004) menyebut isu seperti ini sebagai bentuk tragedy of enclosure, sebuah tragedi yang terjadi akibat dominasi hak swasta atau Negara terhadap sumber daya yang menyebabkan marjinalisasi masyarakat akibat krisis akses. Meski demikian, harus diakui ada juga penguasaan pulau oleh asing yang tak menimbulkan masalah dengan nelayan. Selain itu, pulau-pulau kecil di beberapa tempat juga dijadikan arena sejumlah praktik kriminal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan perikanan ilegal. Inilah yang saat ini sedang dibereskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Belajar dari kerangka regulasi dan situasi empiris di atas terdapat sejumlah agenda yang penting. Pertama, diperlukan kelengkapan instrumen hukum untuk memastikan bahwa pemanfaatan pulau kecil oleh asing tidak mengganggu kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan. Instrumen turunan UU No 1 Tahun 2014 saat ini sangat ditunggu dan setelah itu sosialisasi ke daerah mesti lebih intensif. Kelengkapan instrumen hukum ini diharapkan bisa menjamin keadilan dan kepastian untuk investasi. Kedua, perlu penertiban terhadap praktik pemanfaatan pulau kecil yang selama ini berlangsung yang sebagian diduga melanggar aturan main dan mengganggu kehidupan masyarakat lokal. Ketiga, diperlukan peta jalan investasi pulau kecil serta strategi peningkatan peran pengusaha nasional dan pengaturan untuk investasi asing, termasuk di dalamnya membatasi investasi asing di pulau terdepan. Keempat, program adopsi pulau yang pernah dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu digairahkan lagi dengan mengundang BUMN sehat untuk turut andil membangun pulau, khususnya pulau terdepan. Hal ini untuk mengatasi krisis investasi oleh swasta nasional di pulau kecil. Kelima, perlu percepatan penyusunan rencana zonasi oleh pemerintah provinsi untuk perairan 0-12 mil sebagai dasar kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan rencana zonasi ini, akan makin jelas alokasi ruang pemanfaatan untuk berbagai aktivitas sehingga konflik pemanfaatan wilayah pesisir bisa dihindari. Keenam, strategi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang sudah dikembangkan KKP perlu diakselerasi dengan dukungan lintas sektor untuk menjamin penguatan ekonomi perikanan di pulau kecil terdepan. Membangun pulau-pulau kecil adalah wujud gagasan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Tentu upaya ini harus selalu mengacu pada prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan keadilan pesisir. Karena itulah, menimbang seberapa besar dorongan untuk investasi asing di pulau kecil mestinya juga mengacu pada prinsip-prinsip tersebut. ●

Membumikan Poros Maritim

Membumikan Poros Maritim Arif Satria  ;   Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB

                                                    KOMPAS, 09 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menjadi poros maritim dunia adalah salah satu mimpi kita. Dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, penting untuk dievaluasi sejauh mana implementasi konsep ini. Langkah-langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercepat terwujudnya poros maritim dunia tersebut? Hingga saat ini, publik masih terus menanti apa yang dimaksud dengan poros maritim dunia (PMD). Banyak pihak menafsirkan PMD secara berbeda sesuai posisi dan kewenangannya. Padahal, sebagai sebuah visi Presiden, mestinya ada satu acuan yang dipegang dan dielaborasi oleh lembaga dan kementerian di bawahnya.Belum adanya konsep PMD yang menjadi acuan bersama pada akhirnya juga menyulitkan publik, khususnya masyarakat awam, untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dikerjakan pemerintah. Dulu, pelajar SMP ataupun SMA tahu persis apa yang sedang direncanakan dan dikerjakan pemerintah Orde Baru di bidang pertanian karena peta-jalan untuk mencapai swasembada beras begitu jelas dalam setiap GBHN dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I). Tentu kita menginginkan konsep PMD dapat dipahami dengan mudah dan menjadi pengetahuan publik yang pada gilirannya publik merasa memiliki. Dengan publik merasa memiliki konsep tersebut, maka dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi. Namun kalau diraba-raba, poros maritim dunia dapat diartikan sebagai pusat kekuatan maritim yang disegani di dunia yang mampu menjadikan sumber daya laut sebagai pilar pembangunan nasional, baik secara ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan. Pemerintah menempatkan lima pilar PMD, yaitu budaya maritim, infrastruktur dan konektivitas, menjaga dan mengelola sumber daya laut, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim. Apa beda konsep negara kepulauan, negara maritim, dan PMD? Negara kepulauan adalah fakta geografis, yang berarti hanya menggambarkan karakteristik geografis kita yang kaya pulau dan sumber daya. Sementara negara maritim adalah fakta sosial ekonomi, budaya, dan politik, yang berarti menggambarkan karakteristik ekonomi yang ditopang ekonomi kelautan, serta fakta kekuatan budaya bahari, kekuatan geopolitik, dan militer. Dengan demikian, seperti diungkapkan Hasyim Djalal, kita masih tergolong negara kepulauan dan belum sebagai negara maritim. Dengan posisi belum menjadi negara maritim, mungkinkah kita menjadi PMD? Tentu kita harus optimistis, tetapi juga harus realistis. Yang diperlukan adalah kerja sistematis penuh terobosan dan akselerasi sehingga optimisme dapat berbuah. Langkah strategis Dalam dua tahun ini, sudah banyak yang dilakukan pemerintah. Pertama, gerakan penanggulangan perikanan ilegal telah berhasil dan ini sudah diakui dunia internasional. Kedua, menurunnya dwelling time dari 6,33 hari (2015) menjadi 3,36 hari (2016). Ketiga, terjadi penambahan trayek angkutan laut perintis dari 84 (2014) menjadi 96 (2016). Keempat,penurunan harga sejumlah komoditas, khususnya di wilayah timur karena perbaikan konektivitas di laut. Meskipun demikian, apa yang dilakukan masih bersifat sektoral dan masih berupa pasel yang mesti ditata dalam sebuah bingkai rencana besar. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah langkah strategis. Pertama, perlu formulasi konsep PMD sebagai proses sekaligus hasil. Artinya, perlu gambaran yang jelas dan terukur tentang karakteristik PMD dan dapat dikomunikasikan kepada publik dengan baik. Kedua, PMD bukanlah proyek jangka pendek. Karena perlu perencanaan jangka panjang yang matang serta rumusan peta jalanyang sistematis dengan target-target tahunan yang terukur sehingga dapat tergambar pula kapan pencapaian itu bisa terwujud. Ketiga, karena PMD jangka panjang, perlu dibuatkan dasar hukum PMD sehingga bisa mengikat dan tidak mudah berubah ketika terjadi pergantian rezim. Dulu, GBHN adalah produk Tap MPR. Bisa saja dasar hukum PMD adalah UU yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Apabila dasar hukum hanya peraturan presiden (perpres), maka sangat rentan terhadap perubahan rezim. Keempat,urusan kemaritiman lebih luas dari tupoksi Kemenko Kemaritiman yang hanya membawahi empat kementerian. Karena itu, PMD bukanlah sekadar tanggung jawab menko kemaritiman, melainkan juga semua anggota kabinet ataupun Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sehingga perlu pemetaan peran tiap lembaga dan tecermin dalam profil penganggaran mereka. Kelima, landasan penting bagi penguatan pilar PMD adalah penguatan iptek dan SDM. Tiongkok dengan visi ”Jalur Sutera Abad 21” telah mempersiapkan rencana sistematis pengembangan riset dan SDM yang terpadu dengan dunia bisnis. Di Qingdao sedang dibangun Qingdao Oceantec Valley, yang mirip Silicon Valley,lengkap dengan master plan yang matang. Ini bukti keseriusan mewujudkan visi. Kita perlu mempersiapkan SDM andal sehingga proses PMD dilakukan putra-putri bangsa kita sendiri. Jangan sampai PMD sekadar berorientasi jangka pendek dan instan melalui dominasi SDM asing dan kita hanya jadi penonton. Karena itu, PMD harus melibatkan perguruan tinggi dan lembaga riset, baik pemerintah maupun swasta, untuk menghasilkan SDM andal dan inovasi unggul. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah struktural. Tentu harus diiringi juga dengan langkah kultural. Presiden Jokowi sudah berhasil mengembalikan kesadaran kita tentang kemaritiman. Momentum ini penting untuk ditindaklanjuti dengan gerakan baru untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang kemaritiman. Langkah sistematisnya bisa melalui perubahan kurikulum pendidikan. Pendidikan formal merupakan jalur yang sangat efektif untuk menanamkan cinta laut dan pola pikirkemaritiman. Hal ini penting agar PMD bukanlah sekadar proyek teknokratik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata tidak dijiwai rakyat kita. Kemaritiman harus hadir dalam alam pikiran masyarakat. Karena itulah, gerakan kultural mesti diperkuat sehingga langkah membumikan PMD makin realistis. ●

Lindungi dan Berdayakan Nelayan Arif Satria  ;   Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB

                                                       KOMPAS, 17 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada 15 Maret 2016, RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam atau NPPG disahkan. Ini momentum penting bagi masa depan NPPG kita. Lebih-lebih di saat rezim pemerintah saat ini begitu pro kepada dunia kemaritiman, dan NPPG merupakan salah satu aktor penting di dalamnya. Hal-hal penting apa saja yang menarik untuk dicermati dari undang-undang tersebut? Bagaimana kerangka implementasi UU tersebut? Mengapa NPPG perlu dilindungi dan diberdayakan? Tentu jawabannya adalah karena mereka punya peran strategis, tetapi masih termarjinalkan. Peran strategisnya terlihat dalam penyediaan pangan, penyediaan lapangan kerja, penghasil devisa, penjaga kelestarian sumber daya, ataupun peran geopolitik. Sementara itu, posisi sosial mereka relatif rendah karena rendahnya penguasaan aset ekonomi. Bayangkan, 90,4 persen armada perikanan berkapasitas kurang dari 5 gros ton yang tergolong perikanan skala tradisional dan kecil. Berdasarkan kajian Badan Pusat Statistik dan Fakultas Ekologi Manusia IPB (2015) ternyata hanya 0,04-15 persen nelayan yang menggunakan alat bantu, seperti echo sounder dan fish finder. Berkisar 70-90 persen nelayan berusaha dengan modal pribadi, sementara pembudidaya ikan yang bermodal seperti itu 82-96 persen. Persentase nelayan ataupun pembudidaya ikan miskin juga tidak kecil, yakni masing-masing sekitar 23,79 persen  dan 23,44 persen. Penyebab kemiskinan mereka terutama bersifat struktural, yang berarti kecilnya akses pada modal, teknologi, informasi, infrastruktur, ataupun sumber daya. Karena itu, UU ini menjadi penting disiapkan untuk mengatasi berbagai problem akses itu. Dimensi penting UU ini sudah mencakup dimensi perlindungan dan pemberdayaan NPPG secara komprehensif meski muatan perlindungan ekonomi lebih dominan. Pada pasal 3 jelas sekali bahwa perlindungan dan pemberdayaan ini mencakup: (a) penyediaan sarana/prasarana, (b) kepastian usaha secara berkelanjutan, (c) kelembagaan pembiayaan usaha, (d) perlindungan risiko bencana alam, perubahan iklim, dan pencemaran, (e) kemampuan dan kapasitas kelembagaan NPPG dalam mengelola sumber daya serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, (f) jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum. Seluruh komponen dalam tujuan tersebut sesuai dengan konteks masalah yang dihadapi NPPG saat ini.  Ada beberapa catatan penting dalam elaborasi kerangka perlindungan dan pemberdayaan NPPG pada pasal-pasal  berikutnya. Pertama, aspek perlindungan dan pemberdayaan dalam pengelolaan sumber daya oleh masyarakat sudah diakomodasi. Meski muatan aspek ini tidak terlalu banyak, perlindungan atas eksistensi masyarakat adat ataupun non-adat dalam pengelolaan sumber daya sudah dicakup. Ini penting mengingat kecenderungan global bahwa devolusi pengelolaan sumber daya kepada masyarakat sudah menjadi keniscayaan. Bahkan, Jepang sudah sejak lama berani menyerahkan urusan pengelolaan perikanan artisanal kepada koperasi, dan ini dimuat dalam UU Perikanan Jepang. Selama ini, instrumen perundangan kita belum cukup kuat untuk mengakui eksistensi kelembagaan pengelolaan masyarakat  tersebut. Yang diakui selama ini adalah hak pemanfaatan tradisional (withdrawal right) dan bukan hak kelola masyarakat (management right). Kedua, aspek sarana dan prasarana harus disediakan pemerintah. Pada pasal 18 diatur prasarana minimum untuk penangkapan ikan yang mesti tersedia, seperti : (a) stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya, (b) pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan, (c) jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan, (d) alur sungai dan muara, (e) jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan(f)tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan. Begitu pula halnya untuk prasarana pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta usaha pergaraman. Pasal ini amat penting untuk menyelesaikan kendala infrastruktur yang selama ini terus mengemuka. Ketiga, aspek tata ruang yang menjamin kepastian usaha berupa kepastian ruang penghidupan dan akses kepada NPPG tradisional dan kecil sebagaimana pasal 25. Ada kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan zonasi dalam tata ruang laut nasional ataupun daerah untuk mereka. Hal ini kian memperkuat apa yang sudah dimuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat, aspek kelembagaan sebagaimana pasal 26 yang meminta pemerintah pusat menugasi badan atau lembaga yang menangani komoditas perikanan juga pergaraman. Fungsinya adalah untuk menjamin ketersediaan ikan dan garam, mendukung sistem logistik ikan dan garam, dan mewujudkan harga ikan dan garam yang menguntungkan NPPG.  Ini terobosan luar biasa. Namun, pertanyaannya: apakah ini akan berimplikasi pada pembentukan "Bulog" baru perikanan? Ataukah akan memanfaatkan Bulog atau BUMN yang sudah ada? Institusi inilah yang ditunggu-tunggu nelayan. Kelima, aspek perlindungan atas risiko pada pasal 30 menegaskan bahwa pemerintah memberikan perlindungan atas risiko rusaknya sarana usaha dan kecelakaan kerja yang bersumber dari bencana alam, wabah penyakit ikan, dampak perubahan iklim, serta pencemaran. Di sinilah dimandatkan adanya asuransi perikanan dan pergaraman serta asuransi jiwa. Jepang sudah lama mempraktikkan sistem asuransi seperti ini, dan memang efektif dalam melindungi nelayan. Namun, dalam UU ini tidak disebutkan bagaimana risiko kehilangan akses nelayan pada sumber daya akibat pembangunan, seperti reklamasi. Tentang reklamasi ini memang sudah diatur dalam peraturan turunan UU No 1/2014. Tentu apabila isu ini dimuat dalam UU perlindungan dan pemberdayaan NPPG, maka perlindungannya akan semakin kuat. Kerangka implementasi  UU baru ini membawa konsekuensi anggaran yang tidak kecil bagi pemerintah, khususnya terkait penyediaan prasarana, kelembagaan pembiayaan, asuransi perikanan, serta penugasan badan dengan fungsi di atas.  Namun, ini sekaligus membawa berkah bagi sektor perikanan, yang berarti akan mendapat kepastian dukungan lintas sektor lebih banyak lagi. Akan tetapi, yang perlu dicermati adalah kesiapan peraturan turunannya. Pengalaman pada perundangan sebelumnya butuh waktu yang cukup lama untuk implementasi sebuah UU karena instrumen turunannya belum lengkap. UU yang sangat baik ini harus segera diimplementasikan yang berarti pemerintah harus sesegera mungkin menyiapkan kelengkapan perangkat operasionalnya sehingga NPPG semakin terlindungi dan kesejahteraan mereka bukan lagi sekadar mimpi. ●