Tampilkan postingan dengan label Perubahan Kurikulum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perubahan Kurikulum. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 15 Desember 2012

Kurikulum Baru Kulitnya


Kurikulum Baru Kulitnya
Cyprianus Aoer ;  Mantan Anggota Komisi X DPR,
Bekerja di Lembaga Sertifikasi Profesi Hotel dan Restoran
SINAR HARAPAN, 15 Desember 2012


SELAMA beberapa hari ini, media massa nasional terus-menerus memberitakan variasi tanggapan tentang rencana penerapan Kurikulum 2013.

Dari rekaman media, kita bisa ungkapkan bahwa Kurikulum 2013 tersebut diterapkan, karena tuntutan adanya perubahan yang fundamental terhadap perilaku dan pengetahuan peserta didik secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, dan kreatif. Namun, masyarakat masih bingung dan belum memahami sepenuhnya apa isi Kurikulum 2013 itu.

Hal ini karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat, apalagi persepsi terhadap perubahan kurikulum, yang dinilai hanya kulitnya saja, sedangkan intinya tetap tidak berubah. Kalaupun ada kegiatan sosialisasi, itu hanya akal-akalan saja.

Memori masyarakat masih terekam kuat sehubungan pameo selama ini bahwa "ganti menteri, ganti kurikulum” atau “kulitnya diganti, isinya tetap sama” atau “perubahan kurikulum hanya menghamburkan uang".

Orang masih melihat dengan sinis dan pesimistis karena setiap ada kurikulum baru, ternyata setelah diterapkan juga tidak membawa perubahan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan anak didik.

Mari kita menengok perubahan kurikulum di era Orde Baru. Kita pernah mengenal Kurikulum 1975, kemudian Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, dan Kurikulum 2004 yang dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Melihat rentang waktu tersebut, dapat disimpulkan pergantian suatu kurikulum terjadi dalam kurun waktu yang cukup panjang, yakni 10 tahun. Namun, pergantian KBK (2004) menjadi Kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya dalam waktu dua tahun.

Kurikulum 2006 belum berjalan efektif, muncul lagi ide Kurikulum 2013. Benar juga pameo yang berbunyi "ganti menteri, ganti kurikulum", ternyata masih relevan hingga saat ini.

Dari tinjauan historis gonta-ganti kurikulum tersebut, ternyata kemerosotan mutu pendidikan kita sudah terasakan selama bertahun-tahun, namun anehnya selalu saja kurikulum dituding sebagai penyebabnya.

Kalau begitu di mana letak kesalahannya? Kita melihat fakta, sekolah-sekolah yang 
bermutu dari masa ke masa tetap saja mempertahankan mutu pendidikannya, karena para gurunya memiliki kemampuan profesional dan para siswanya serius belajar, ditambah dengan manajemen sekolah yang efektif.

Karena itu, kemerosotan pendidikan lebih disebabkan oleh kurang profesional guru dalam belajar-mengajar. Buktinya, sejak beberapa tahun lalu mulai dilakukan perbaikan kinerja guru melalui uji kompetensi guru, dan berbagai pelatihan, hasilnya banyak guru tidak lulus dan hasil uji kompetensi terasa tidak efektif.

Dalam konteks inilah faktor utama yang memengaruhi efektivitas belajar-mengajar, yaitu guru dan kurikulum. Karena itu, pembenahan dan perbaikan kurikulum seharusnya dimulai dari para guru. Gurulah yang akan "menghidupkan" kurikulum itu sejalan dengan memperhatikan kesejahteraan guru.

Bila perubahan itu dilakukan tanpa pengkajian berdasarkan pengalaman guru selama ini di lapangan, dan tanpa melibatkan banyak pihak seperti orang tua dan murid, maka tidak akan ada hasilnya.

Artinya, apa pun bentuk penyempurnaannya tanpa melibatkan banyak pihak, tidak akan membawa hasil. Justru yang terjadi adalah kulitnya saja yang berubah, namun isinya tetap sama, tidak membawa perubahan.

Jiwa Nasionalisme

Konon Kurikulum 2013 diarahkan untuk memperkuat jiwa nasionalisme para peserta didik. Ada beberapa pertimbangan di mana kurikulum pendidikan diserahkan ke sekolah dengan nama KTSP ternyata tidak efektif. Buktinya, setelah dilakukan evaluasi ada beberapa hal yang dinilai tidak tepat, terutama terkait kurikulum penguatan nasionalisme.

Oleh karena itu, Kemendikbud berencana memperkuat nasionalisme dan tidak mengabaikan aspek kebersamaan secara nasional sehingga metodologi dan materi empat mata pelajaran, yakni Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika, harus ditata ulang.

Konon ada alasannya. Selama ini anak-anak kita dinilai tidak memiliki waktu untuk membangun karakter dirinya. Pendidikan yang diberikan oleh sekolah hanya menekankan pembelajaran yang bersifat akademik, sementara yang bersifat perilaku diabaikan.

Artinya, konsep pendidikan nasional yang saat ini diterapkan telah mengabaikan pendidikan watak/karakter dan kemampuan bernalar. Akibatnya, terjadi krisis moral di mana-mana, seperti perkelahian pelajar, menyontek, banyak siswa terlibat masalah seksual, dan lain-lain, dan kasus-kasus tersebut kurang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam konteks inilah pendidikan nasional perlu diarahkan. Tidak saja pendidikan itu bertujuan mencerdaskan bangsa, membentuk watak bangsa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mampu bertarung di era globalisasi.

Ini karena tujuan akhir pendidikan adalah membangun kesadaran kritis anak didik akan berbagai macam soal, termasuk nilai moral, hak asasi manusia, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Perlu penekanan yang lebih besar pada pendidikan nilai dan pembentukan watak/karakter bangsa, sejalan dengan peningkatan kemampuan penguasaan iptek modern.

Moral Pancasila, pendidikan etika, dan kewarganegaraan dijadikan dasar pijakan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan anak didik untuk mengembangkan dirinya. Terlepas dari itu, sebelum kurikulum baru itu diterapkan, faktor utama yang harus dilakukan adalah mengubah mental, cara, dan metode belajar-mengajar dalam diri guru sendiri.

Perlu dipahami, penyempurnaan kurikulum harus dilakukan secara menyeluruh, konseptual, gradual, dan konstitusional. Maksudnya, apa pun bentuk penyempurnaannya, semua tergantung pada bagaimana terwujudnya praktik pendidikan yang lebih bermutu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, yang berlaku secara nasional, sampai di pelosok Nusantara.

Pendidikan yang baik akhirnya tetap tergantung pada mutu guru, di mana guru harus memberi teladan yang kreatif, aktif, dan selalu mengikuti perkembangan zaman.
Kita sangat mendukung dan berharap tidak hanya slogan murahan bahwa pembenahan kurikulum akan melibatkan guru, mulai dari konsep pemikiran sampai dengan tahap pelatihan pada guru.

Rencana ini sangat baik kalau serius dilakukan karena kurikulum itu sendiri berarti seperangkat program belajar-mengajar yang berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu memberikan bekal kemampuan intelektual dan spiritual yang diperlukan bagi siswa yang akan dikembangkannya di dalam hidupnya.

Keterlibatan guru dalam pembentukan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan kurikulum yang bermutu tentu saja tidak boleh diabaikan kebutuhan siswa itu sendiri. ●

Rabu, 12 Desember 2012

Membenahi Kurikulum di Sekolah Kita


Membenahi Kurikulum di Sekolah Kita
Agus Wibowo ;  Penulis buku dan magister pendidikan UNY
MEDIA INDONESIA, 10 Desember 2012


UPAYA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) mengubah kurikulum pendidikan nasional baru-baru ini patut diapresiasi positif. Rupanya, Kemendikbud mulai menyadari bahwa kurikulum pendidikan kita sarat masalah. Benar jika dikatakan aneka kebijakan memperbaiki kurikulum sudah dilakukan, tetapi kesannya sekadar tambal sulam. Karena sarat masalah, tidak mengherankan jika proses pendidikan dan kualitas lulusan juga tak jarang bermasalah. Bahkan, terjadinya krisis kepemimpinan, korupsi, tindakan amoral, tawuran antarpelajar, antarmahasiswa, degredasi karakter, dan sebagainya, menurut sebagian besar ahli pendidikan, diduga akibat kegagalan kurikulum itu.

Selama ini, para pemangku kebijakan pendidikan sering mengabaikan kurikulum. Mereka sering menganggap kurikulum sebagai sesuatu yang tidak penting dalam institusi pendidikan. Di tingkat pusat, sering terjadi para penyusun kurikulum diambil bukan dari ahlinya. Karena aspek politis, seorang lulusan pertanian, kehutanan, atau peternakan, misalnya, diangkat menjadi tim pembuat kurikulum nasional. Sementara mereka yang ahli kurikulum, lulusan dari jurusan pendidikan, justru disingkirkan. 

Kepala dinas tata kota dan permakaman diangkat menjadi kepala dinas pendidikan!
Kurikulum dalam arti sempit, menurut Suharsimi Arikunto (2008), berupa jadwal pelajaran dan semua pelajaran, baik teori maupun praktik yang ditentukan kepada anak didik selama mereka mengikuti proses pendidikan tertentu. Dalam arti luas, kurikulum adalah semua pengalaman yang diberikan sekolah kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. Begitu pentingnya kurikulum, sampai-sampai Leurie Brady (1993) mengibaratkannya sebagai jantung pendidikan.

Kurikulum yang dirancang berdasarkan kajian filosofis yang mendalam, kemudian diaplikasikan dengan manajemen yang efektif, kata Brady, akan menghasilkan pendidikan yang efektif dan berkualitas pula. Sebaliknya, jika kurikulum disusun tanpa kajian filosofis, tidak menyentuh akar permasalahan, tanpa strategi manajemen yang efektif, dan hanya mengafirmasi kepentingan golongan, kelompok, dan ideologi tertentu akan menghasilkan proses pendidikan yang amburadul. Pendidikan dengan kurikulum demikian tidak jarang menghasilkan output penyebab masalah (problem makers).

Pertanyaan yang muncul kemudian ialah apa saja kesalahan fundamental dalam kurikulum pendidikan kita? Bagaimana strategi jitu memperbaiki--bukan hanya tambal sulam--kurikulum kita agar gayut dengan dinamika perubahan zaman dan output-nya tidak menjadi penyebab masalah? Minim kompetensi?

Menurut Husaini Usman (2012), keterampilan dasar di sekolah kita saat ini berupa membaca, menulis, dan berhitung (calistung), atau read, write, arithmetics (3Rs), belum cukup menjadi bekal anak didik menghadapi aneka tantangan zaman. Benar ketika bangsa ini tengah beranjak keluar dari era penjajahan, keterampilan itu amat dibutuhkan -lebih-lebih di negara-negara berkembang. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika keindonesiaan, beberapa keterampilan dasar yang diajarkan itu dirasa belum cukup.

Oleh karena itu, Husaini Usman, dengan mengutip buku Bernie Trilling and Charles Fadel, 21 Century Skill: Learning for Life in Our Times (2009), menyarankan kurikulum sekolah yang ideal yaitu sesuai konteks bangsa ini. Sebuah kurikulum yang diharapkan mampu menjadi solusi persoalan pendidikan serta problem krusial bangsa ini. Seperti apa kurikulum sekolah ideal di masa depan itu?

Pertama, kurikulum harus mengajari anak untuk berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Pengetahuan diawali dengan adanya rasa keingintahuan anak didik. Anak didik tidak menerima begitu saja semua informasi, tetapi juga mengkritisi.

Selanjutnya anak didik diberi kesempatan untuk berdebat dan berdiskusi secara ilmiah. Perlu diperhatikan bahwa diskusi yang dilakukan bukan model debat kusir, bukan debat yang merendahkan fisik seseorang sebagai ciptaan Tuhan, bukan pula debat yang menyerang pribadi seseorang. Agar anak didik tidak mudah putus asa, mereka perlu dibekali cara menyelesaikan masalah.

Kedua, kurikulum harus mengajari anak didik untuk kreatif dan inovatif. Kreatif adalah menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Contohnya, pembelajaran aktif, lagu-lagu baru, lukisan-lukisan baru, dan tulisan-tulisan baru. Inovasi adalah memodifikasi sesuatu yang sudah ada. Misalnya, Kijang Kapsul menjadi Kijang Innova, atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM). Belajar dari bangsa Jepang, di sana maju karena sumber daya manusianya kreatif dan inovatif walaupun sumber daya alamnya minus, bahkan tergolong miskin.

Bagaimana cara merangsang agar anak didik menjadi kreatif dan inovatif? Tentu saja guru dituntut memberikan pelajaran kepada anak didik dengan sedemikian rupa agar mereka reaktif dan inovatif. Motivasi anak didik agar selalu berpikir keluar dari kebiasaan berpikir umum.

Ketiga, kurikulum harus mengajarkan anak untuk bekerja sama, kerja tim, dan kepemimpinan. Abad ke-21 ini memerlukan manusia-manusia yang mampu bekerja sama, memiliki keteram pilan sosial, juga peduli sosial dan lingkungan.

Dalam kerja tim, menurut Deddy Supriadi & Fasli Jalal (2002), dibutuhkan prinsip team work atau together (kebersamaan), empathy (peka terhadap perasaan orang lain), assist (membantu orang lain), maturity (kedewasaan), willingness (kemauan), organization (teratur), respect (hormat atau sopan santun), dan ET kind (berbaik hati). Sebagai praktik nyata, guru hendaknya mencontohkan bagaimana bekerja sama yang baik dengan orang lain.

Kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain agar orang lain mampu mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Setiap manusia, termasuk anak didik, adalah pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Guru dalam hal ini hendaknya memberikan contoh kepemimpinan yang efektif dengan ciri-ciri minimal: jujur, berani, tablig, amanah, cerdas, kompeten, komitmen, visioner, dan pemberi ilham (inspiratif).

Keempat, kurikulum harus memberikan pemahaman mengenai keragaman kebudayaan. Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan. Misalnya, budaya Batak berbeda dengan budaya Jawa, berbeda dengan budaya Sunda, Bugis, dan Minang. Guru harus mendidik siswa untuk memiliki kesadaran, menghormati, menghargai, dan mencintai keberagaman budaya tersebut.

Kelima, kurikulum harus mengajari anak didik keterampilan berkomunikasi, menyerap informasi, dan melek media. Komunikasi disebut efektif jika pesan atau pertanyaan yang disampaikan secara lisan, tulis, dan bahasa tubuh diterima oleh penerima pesan sesuai dengan harapan pemberi pesan.

Informasi adalah kekuasaan. Siapa yang paling banyak informasi, ia akan berkuasa dan akan memenangi persaingan. Singapura, misalnya, merupakan negara yang kaya informasi sehingga ia unggul di bidang bisnis.

Keenam, kurikulum mengajari anak didik akan komputerisasi dan melek teknologi komunikasi dan informasi (information and technology communication/ICT). Barang siapa tidak bisa menggunakan komputer dan gagap ICT dapat dipastikan akan ketinggalan jaman.

Namun, anak didik perlu diingatkan agar dalam mempergunakan ICT tidak semua informasi bisa diakses. Anak didik juga harus memiliki filter dalam diri agar mampu menyaring informasi secara tepat.

Ketujuh, kurikulum hendaknya membina karier dan menumbuhkan rasa percaya diri anak didik. Karier anak didik hendaknya disiapkan sejak dini. Sejak awal, anak didik diminta para guru untuk menyebutkan keinginan karier yang akan mereka raih kelak. Tanyakan kepada anak didik, kelak mereka mau jadi apa?

Setelah mengetahui cita-cita anak didik kelak, para guru harus terus memotivasi anak didiknya untuk terus belajar dan berusaha sekuat tenaga mengejar impiannya tersebut. Kemudian guru berkewajiban mendidik, mengajar, melatih, membimbing, menilai, dan mengevaluasi anak didik tersebut sesuai dengan minat bakat, dan perkembangan usianya.

Sekali lagi, kurikulum ideal di sekolah masa depan, sebagaimana telah diuraikan, diharapkan menjawab persoalan pendidikan dan kebangsaan.
Tentu saja kurikulum itu tidak bisa terwujud tanpa ada kerja sama yang tersinergi antarkomponen pendidikan di sekolah; kepala sekolah, pengawas sekolah, guru, anak didik, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tata usaha, komite sekolah, dan masyarakat.
●

Kamis, 22 November 2012

Bangsa Kurang Nalar


Bangsa Kurang Nalar
Elfindri ;  Guru Besar Ekonomi SDM Universitas Andalas
REPUBLIKA, 21 November 2012


Sebuah tim ad hoc dibentuk setelah muncul kritik Wakil Presiden Boediono yang mengajak dirumuskannya tujuan pendidikan. Tapi, hendaknya jangan karena pernyataan tersebut lantas kurikulum pendidikan diubah. Perubahan kurikulum mesti didahului oleh serangkaian kajian ilmiah teknis. Kemudian, hasilnya shahih dan mudah diimplementasikan untuk mencapai sasaran-sasaran pendidikan. Jika tidak, kita menuai masalah di kemudian hari. 

Perubahan terhadap kurikulum pendidikan dasar konon kabarnya karena di lapangan semakin banyak tawuran pelajar dan mahasiswa. Esensi apa yang ada di belakang tawuran dan mengapa ujung-ujungnya mengarah pada kurikulum? Wacana yang mengapung sepakat bahwa kurikulum sekarang terlalu banyak muatan mata pelajaran. Anehnya lagi, atas dasar itu, mata pelajaran IPA akan direduksi. Materinya dimasukkan ke pengajaran Bahasa Indonesia.

Dulu, pendidikan zaman Belanda membuat anak didik pandai menulis dan berhitung. Ini agar anak pribumi yang terdidik dapat digunakan sebagai pembantu Belanda. Nalar ketika itu tidak menjadi prioritas. Padahal, bukankah nalar lahir dari banyaknya membaca dan berhitung? Pada kasus yang lain juga ditemukan di pendidikan tinggi. 

Dua tahun lalu pendidikan karakter mendadak naik daun. Lantas, secara mendadak pendidikan karakter masuk pembelajaran. Demikian juga tahun ini, ketika persoalan korupsi semakin marak, sampai-sampai ada pendirian mata pelajaran antikorupsi masuk kurikulum.
Fenomena lemahnya daya nalar dan karakter dari produk kurikulum pendidikan lebih banyak disikapi dengan reaktif. Para pelaku pendidikan juga sulit untuk mengiringi irama yang tidak teratur. Sementara, yang diperlukan adalah bagaimana fenomena itu dipahami, diteliti, diuji coba, dan diperbaiki secara bertahap dan pasti. 

Bahaya Mereduksi

Tidak ada yang keberatan jika kurikulum disusun dengan sasaran kognitif, psikomotorik, serta pembentukan sikap dan kepribadian peserta didik. Dalam hal kognitif, pendidikan sains dasar ditengarai sebagai obat mujarab untuk membentuk logika manusia. Semakin berat sains dasar, semakin terbiasa anak bangsa melalui proses pematangan berpikir. 

Persoalan pengajaran sains dasar untuk jenjang pendidikan dasar belum banyak yang mengkajinya secara kom- prehensif. Apakah karena konten mata pelajaran itu terlalu tinggi atau penguasaan materi oleh guru yang kurang, bahkan cara mengajarkannya tidak menarik.

Persoalan dari nalar dan karakter berada pada unsur bagaimana diajarkan dengan berbagai kreativitas dan cara yang menyenangkan. Anak-anak tawuran hipotesisnya adalah anak yang memiliki daya nalar kurang. Karena, tindakan tawuran jauh dari logika universal. 

Dapat juga dimengerti keluhan Harry R Lewis (2012) yang telah menjadi dekan selama 30 tahun di Universitas Harvard dalam bukunya Excellence Without a Soul: Does Liberal Education Have a Future. Lewis menganggap bahwa nalar adalah perlu dan keseimbangan antara nalar dan karakter menjadi suatu keharusan. Kuat nalar seolah-olah unsur ilmu yang terpenuhi. Padahal, manusia mesti memiliki akhlak yang berguna. 

Mengembangkan nalar dan karakter mesti dilahirkan dari inisiatif bangsa sendiri, dengan meramu budaya dan adat setempat. Kurikulum harus sensitif terhadap daya tahan bangsa dan tanggap terhadap perubahan lingkungan. Oleh karenanya, dapat dilalui beberapa langkah. Pertama, kita meminta kepada satuan tugas untuk secara penuh mempersiapkan kuruikulum. Cara kerja ad hoc dalam penyusunan dan perbaikan kurikulum adalah tindakan yang sangat gegabah. Gegabahnya tim ad hoc, biasa bekerja paruh waktu dan dilakukan secara sambilan. 

Esensi yang lebih lagi, saat bersamaan diperlukan telaahan terkini tentang guru. Jangan-jangan ditemukan pedagogi guru sains dasar yang perlu diperhatikan atau kemampuan menguasai ruang lingkupnya. Hanya dengan penugasan permanen, full team, lintas-ilmu di bidangnya, akhirnya perancangan akan semakin sempurna.

Kedua, pendidikan dasar menjadi masa ketika anak-anak lebih banyak untuk bermain. Inilah waktunya membangun sikap dan perilaku. Namun, saat itu pula tingkat keingintahuan anak didik sangat tinggi. Mereplikasi cara pembelajaran tematik di negara maju belum tentu tepat untuk kondisi bangsa kita. Mengapa tidak dicoba dilahirkan metode-metode yang cocok dengan kemajuan tingkat sosial ekonomi masyarakat kita?

Ketiga, setelah konsepsi kurikulum selesai, sangat diperlukan uji coba. Saat bersamaan perlu dilakukan kajian akademik, sejauh mana dampak dari penerapan kurikulum baru. Sehingga, pada tahap uji coba ini, dipersiapkan guru yang dapat memenuhi syarat untuk melaksanakan kurikulum. Jika kita salah maka dalam 10 sampai 50 tahun yang akan datang, kesalahan yang dibuat di hulunya akan sulit mengubah hilirnya.
●

Sabtu, 17 November 2012

Menyambut Kurikulum Baru


Menyambut Kurikulum Baru
Darmaningtyas ;  Pengamat Pendidikan dari Tamansiswa Jakarta
KORAN TEMPO, 17 November 2012


Perubahan kurikulum menimbulkan resistansi, karena hal itu berarti biaya baru yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dengan keharusan membeli buku-buku baru. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempersiapkan kurikulum baru yang diharapkan dapat diberlakukan pada tahun ajaran baru 2013/2014. Menurut Menteri M. Nuh, dalam wawancaranya dengan majalah Tempo (18 November halaman 166), salah satu butir kontrak kerja sebagai menteri adalah penyempurnaan kurikulum. Ini artinya, penyempurnaan kurikulum merupakan keharusan yang dilakukan karena menjadi key performance indicator sebagai Menteri Pendidikan. Sedangkan tenggat itu permintaan Wakil Presiden Boediono pada saat Menteri M. Nuh mempresentasikan konsep kurikulum baru tersebut pada 13 November 2012.
Mengapa Kurikulum 2006, atau yang dikenal dengan sebutan KTSP, itu diganti? Jawaban yuridisnya adalah amanat dari RPJMN 2010-2014 Sektor Pendidikan, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional: penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing karakter bangsa.
Adapun jawaban akademisnya adalah seperti disampaikan oleh Menteri M. Nuh kepada Wakil Presiden Boediono: 1). Kurikulum 2006 terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; 2). Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; 3). Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skills dan hard skills, kewirausahaan) belum terakomodasi; 4). Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global, 5). Proses pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher-centered). 5). Standar penilaian belum mengarah pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. 6). Dengan KTSP, diperlukan dokumen kurikulum yang lebih terperinci agar tidak menimbulkan multitafsir.
Pemerintah ingin agar kurikulum di masa mendatang lebih sederhana, proses pembelajaran berpusat pada peserta didik (student-centered active learning), sifat pembelajarannya kontekstual, dan buku teks memuat materi serta proses pembelajaran, sistem penilaian, dan kompetensi yang diharapkan. Adapun strategi peningkatan efektivitas pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui observasi (menyimak, melihat, membaca, mendengar), asosiasi, bertanya, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan. Elemen-elemen yang berubah adalah standar kompetensi kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.
Namun apa yang disebut dengan "penyempurnaan" itu sesungguhnya adalah pergantian kurikulum, karena implikasinya akan terjadi pergantian buku pelajaran. Bagi masyarakat, pergantian buku pelajaran itulah bukti terjadinya perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum menimbulkan resistansi, karena hal itu berarti biaya baru yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dengan keharusan membeli buku-buku baru. 
Menghapus IPA-IPS?
Isu aktual yang menyertai perubahan kurikulum ini adalah masalah penghapusan mata pelajaran IPA dan IPS untuk tingkat SD. Betulkah IPA dan IPS akan dihapuskan dari pelajaran di SD? Bila betul, apakah ini bukan suatu kemunduran? Penulis sering mendapat pertanyaan tersebut dari para jurnalis. 
Betul, sebagai wacana, sempat muncul gagasan penghapusan mata pelajaran IPA-IPS di SD. Tapi gagasan tersebut menimbulkan sikap pro dan kontra. Bagi yang setuju, materi pelajaran IPA-IPS diintegrasikan ke mata pelajaran lain, seperti agama, PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika kelas I-VI, sehingga dapat mengurangi beban anak-anak SD, karena terjadi penyederhanaan mata pelajaran. Bagi mereka, anak SD yang penting dapat membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju, integrasi IPA/IPS kelas I-VI itu akan menciptakan pendangkalan pemahaman terhadap IPA/IPS. Padahal, untuk mengatasi ketertinggalan dari negara-negara maju, Indonesia justru harus menguasai IPA sejak dini. IPA itu mengajarkan berpikir rasional. Agar tercipta masyarakat yang rasional, anak harus mengenal IPA sejak dini. Selain itu, prestasi kita di TIMSS dan PISA selama ini masih rendah. Dengan pengintegrasian IPA dari kelas I hingga VI, prestasi di TIMSS dan PISA akan semakin menurun. Padahal perubahan kurikulum ini dimaksudkan mengejar prestasi di TIMSS dan PISA tersebut. 
Tawaran kompromi terhadap pro dan kontra itu adalah untuk kelas I-III IPA-IPS diintegrasikan ke mata pelajaran lain, sedangkan di kelas IV-VI IPA-IPS harus menjadi materi tersendiri. Para pihak yang tidak setuju penghapusan nama mata pelajaran IPA setuju dengan jalan tengah tersebut. Justru mereka yang menghendaki pengintegrasian penuh dari kelas I hingga VI masih menolak. Penulis mendukung jalan tengah tersebut. Sebab, jalan tengah tersebut mengakomodasi dua kepentingan yang berbeda: antara yang pro dan yang kontra. 
Hal lain yang mengagetkan tapi justru tidak memunculkan reaksi publik adalah rencana penambahan jam pelajaran per minggu untuk semua jenjang dengan alasan kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran. Padahal, menurut Dr Indra Jati Sidhi, mantan Dirjen Dikdasmen (1998-2005), rendahnya jumlah jam pelajaran per minggu pada kurikulum 2006 ini karena dulu, sebelum melakukan perubahan, mereka membandingkan jam pelajaran dengan negara-negara lain dan ternyata Indonesia memiliki jam pelajaran terbanyak tapi hasilnya bukan yang terbaik. Karena itu, lebih baik dikurangi, tapi prosesnya yang diubah. Pada Kurikulum 2013, jam pelajaran itu justru ditambah lagi. 
Berbasis Sains?
Wacana lain yang muncul ke publik setelah pertemuan Menteri M. Nuh dengan Wakil Presiden Boediono adalah bahwa Kurikulum 2013 ini berbasis sains. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah struktur kurikulum SD harus konsisten. Konsekuensinya adalah integrasi pelajaran IPA ke beberapa mata pelajaran lain dari kelas I hingga VI SD itu tidak bisa dipaksakan. Sebab, kalau dipaksakan akan menjadi tertawaan publik. Yang konsisten adalah IPA muncul sebagai mata pelajaran sejak SD, minimal sejak kelas IV. Jadi, ada legitimasi yang kuat bila kurikulum 2013 berbasis sains, karena IPA diperkenalkan sejak dini. Tapi yang paling penting dari konsep perubahan kurikulum ini adalah meninjau kembali fungsi ujian nasional. Bila ujian nasional (UN) tetap diperlakukan sebagai penentu kelulusan, perubahan kurikulum tersebut merupakan kesia-siaan saja karena kompetensi yang akan dimiliki murid adalah kompetensi mengerjakan soal UN dengan model soal obyektif. ●